BANDUNG - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

Bane mengatakan, jumlah SNI wajib yang berlaku di Indonesia saat ini masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut, jumlah SNI wajib Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Karena itu, Komisi VII melalui Panja SNI mendorong agar pemerintah memperluas pemberlakuan SNI wajib, khususnya pada sektor-sektor industri yang berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan daya saing produk nasional.

“Kita dari Panja SNI Komisi VII berharap industri di republik ini jauh lebih maju. Kita berharap SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen sebanyak-banyaknya, demi kepentingan konsumen sebanyak-banyaknya,” ujar Bane usai mengikuti kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).

Politisi PDI-Perjuangan itu menegaskan, SNI juga dapat berfungsi sebagai non-tariff barrier atau hambatan non-tarif untuk memproteksi industri dalam negeri. Dalam konteks perdagangan global yang semakin terbuka, menurutnya, standardisasi menjadi instrumen penting agar produk yang masuk ke pasar Indonesia tetap memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan pemerintah.

Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian yang saat ini menghadapi tekanan dari masuknya produk impor dengan harga sangat murah. Jika Indonesia memiliki SNI wajib untuk produk-produk tekstil tertentu, kata Bane, maka produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke pasar domestik tanpa memenuhi standar yang berlaku.

“SNI yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia itu juga bagian dari non-tariff barrier. Artinya untuk memproteksi industri dalam negeri. Misalnya saat ini industri pakaian begitu bebas masuk dari berbagai negara dengan harga yang super murah. Seandainya di Indonesia sudah ada SNI wajib buat produk-produk tekstil, maka ada kemungkinan besar produk-produk dari luar negeri tidak akan semudah itu masuk ke Indonesia,” jelasnya.

Meski demikian, Bane mengingatkan agar pemberlakuan SNI wajib tidak justru menjadi hambatan baru bagi pelaku industri nasional. Ia menekankan pentingnya kepastian waktu dan proses dalam pengurusan SNI. Pemerintah, menurutnya, perlu memastikan bahwa setiap layanan standardisasi memiliki service level agreement yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menilai, pelaku industri membutuhkan kepastian dalam proses pengurusan SNI agar dapat menyusun rencana produksi, distribusi, hingga pemasaran secara lebih baik. Jangan sampai, kata Bane, pelaku usaha harus menunggu dalam ketidakpastian, lalu pada akhirnya permohonannya ditolak tanpa kejelasan proses.

“Kita enggak mau pemberlakuan SNI malah mempersulit industri untuk berkembang. Harus ada kepastian pengurusan SNI itu berapa lama. Kalau sudah ada service level agreement, harus jelas berapa lama. Jangan menanti dalam ketidakpastian kemudian tiba-tiba ditolak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bane menilai SNI juga dapat menjadi pintu masuk bagi IKM untuk naik kelas dan menembus pasar ekspor. Menurutnya, dalam situasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang melemah, produk Indonesia seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke pasar luar negeri karena menjadi lebih kompetitif dari sisi harga.

Namun, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pelaku IKM. Salah satu penyebabnya, kata Bane, banyak produk IKM yang belum memenuhi persyaratan standardisasi yang dibutuhkan untuk dapat diterima di pasar ekspor. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk lebih aktif mendampingi IKM agar mampu memperoleh SNI.

“Di saat nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, harusnya ini menjadi peluang buat ekspor. Tapi banyak produk dalam negeri yang dihasilkan IKM tidak memiliki syarat yang dibutuhkan untuk jual ke luar negeri, salah satunya soal SNI,” katanya.

Bane menambahkan, pendampingan kepada IKM tidak cukup hanya berupa imbauan agar pelaku usaha mengurus SNI. Pemerintah juga perlu menghadirkan kebijakan afirmatif berupa keringanan biaya atau skema insentif yang lebih realistis. Ia menyoroti batas nilai penjualan Rp60 juta per tahun bagi IKM untuk mendapatkan fasilitas tarif nol persen dalam pengurusan SNI yang dinilainya terlalu rendah.

Menurutnya, ambang batas tersebut perlu dinaikkan agar lebih banyak IKM dapat memperoleh manfaat. Jika pembebasan biaya sepenuhnya belum memungkinkan, pemerintah dapat mempertimbangkan skema tarif diskon untuk meringankan beban pelaku IKM.

“Jangan dibatasi industri kecil menengah yang nilai jualnya Rp60 juta setahun baru dapat bebas tarif nol persen untuk mengurus SNI. Kalau hanya Rp60 juta, itu akan mempersulit IKM. Harusnya dinaikkan angkanya, supaya mereka dapat gratis pengurusan SNI atau diberikan tarif diskon,” ujarnya.

Bane menegaskan, arah kerja Panja SNI Komisi VII DPR RI salah satunya adalah mendorong peningkatan jumlah SNI wajib di Indonesia. Namun, peningkatan tersebut harus tetap diletakkan dalam dua kerangka utama, yakni perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri.

“Salah satu catatan kita, kita mau meningkatkan jumlah SNI wajib yang diberlakukan di Indonesia. Dengan catatan, SNI wajib itu untuk perlindungan konsumen dan perlindungan industri dalam negeri. Itu bagian yang penting,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Kondisi ini dinilai menjadi peluang besar bagi industri kecil dan menengah (IKM) komponen otomotif agar tak hanya menjadi penonton di tengah berkembangnya ekosistem kendaraan listrik nasional.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun mulai mendorong keterlibatan IKM lokal agar bisa masuk ke rantai pasok industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Langkah ini dinilai penting agar manfaat pertumbuhan industri kendaraan listrik bisa dirasakan lebih luas oleh pelaku usaha dalam negeri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah ingin pengembangan industri kendaraan listrik tidak hanya didominasi pemain besar, tetapi juga membuka ruang bagi industri kecil dan menengah.

“Pemerintah berupaya agar ekosistem industri KBLBB tidak hanya diisi oleh pelaku industri besar, namun juga oleh industri berskala kecil dan menengah sehingga dapat terjadi proses transfer wawasan, pengetahuan, dan teknologi bagi pengembangan industri dalam negeri ke depan,” ujar Agus dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Dorongan tersebut muncul seiring pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang semakin pesat. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) pada triwulan I 2026 mencapai 33.150 unit. Angka itu melonjak 95,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Tak hanya mobil listrik, populasi kendaraan listrik lain juga terus meningkat. Hingga April 2026, jumlah bus listrik nasional tercatat mencapai 798 unit. Sementara kendaraan listrik roda dua sudah menyentuh 236.451 unit pada Februari 2026 atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik di Indonesia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menilai tren tersebut menjadi peluang bisnis besar yang harus dimanfaatkan pelaku IKM komponen otomotif.

jadi kerja sama dengan Disperindag. IKM itu 'nature'-nya pasti lebih dekat dengan dinas perindustrian di daerah masing-masing

Bandung (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menggandeng Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) di daerah-daerah guna memperkuat akses industri kecil menengah (IKM) dalam layanan sertifikasi Standard Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari mengatakan kolaborasi tersebut menjadi kunci karena pelaku IKM secara alami lebih dekat dengan pemerintah daerah dalam mengakses layanan industri.

“Ya, jadi kerja sama dengan Disperindag. IKM itu naturenya pasti lebih dekat dengan dinas perindustrian di daerah masing-masing,” kata Emmy Suryandari di Bandung, Jawa Barat, Senin.

Ia menjelaskan kedekatan tersebut membuat Disperindag menjadi penghubung penting agar layanan balai dan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Perindustrian dapat diakses IKM secara lebih cepat dan langsung di daerah.

Menurut dia, mekanisme tersebut juga bertujuan memastikan informasi dan layanan SNI tidak lagi bergantung pada pihak ketiga yang berpotensi menambah beban biaya bagi pelaku IKM.

“Jadi kami menginformasikan ke Disperindag bahwa ada fasilitas ini di balai kami. Ini yang kami arahkan,” ujarnya.

Emmy menambahkan pemerintah telah menyediakan berbagai insentif untuk mempercepat sertifikasi SNI bagi IKM, termasuk diskon tarif layanan pengujian hingga 75 persen dari tarif dasar yang berlaku.

Selain itu, untuk kategori tertentu seperti usaha mikro dan wirausaha baru, layanan pengujian dapat dikenakan tarif hingga 0 rupiah (Rp0) sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyebut adanya fasilitas pendampingan tanpa biaya bagi IKM, mulai dari penyusunan dokumen SNI, penerapan ISO 9001 (International Organization for Standardization 9001) atau sistem manajemen mutu, hingga perbaikan tata letak produksi dan alur proses manufaktur.

“Misalnya mereka bisa memperoleh diskon pengujian, kemudian pendampingan penyusunan dokumen SNI tanpa biaya,” kata Emmy.

Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 19 Tahun 2021 yang mengatur skema tarif dan layanan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bagi industri mikro dan kecil.

Emmy menegaskan berbagai layanan tersebut banyak dimanfaatkan oleh IKM sektor makanan, air minum dalam kemasan (AMDK), dan garam, dengan AMDK menjadi yang paling dominan.

Dari sisi kelembagaan, Kemenperin mencatat laboratorium dan lembaga sertifikasi telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan cakupan sekitar 40 komoditas dan lebih dari 200 variasi produk.

Ia juga menyampaikan kinerja layanan yang terus berjalan, dengan sekitar 14.310 laporan hasil uji (LHU) dan 1.153 sertifikat SNI diterbitkan dalam satu tahun terakhir.

Selain penguatan layanan, Kemenperin turut memperluas jaringan laboratorium pengujian di luar Jawa melalui peningkatan kapasitas balai, transformasi kelembagaan, serta penguatan akreditasi ISO/IEC 17025.

“Pemerintah sebenarnya untuk SNI hadir untuk IKM. Hanya saja memang harus langsung, hubungan langsung,” katanya.

Ia menegaskan tantangan utama saat ini adalah memastikan informasi layanan benar-benar tersampaikan ke IKM melalui Disperindag dan jaringan balai di daerah.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Perindustrian terus mendorong peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui penguatan akses pasar dan kemitraan dengan sektor ritel modern. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kemenperin dengan PT Daya Intiguna Yasa Tbk atau MR.DIY di Jakarta, Senin (18/5).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kerja sama itu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional, terutama bagi pelaku IKM agar semakin kompetitif di pasar domestik maupun internasional.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan ekosistem pemasaran yang lebih kuat agar produk IKM Indonesia semakin kompetitif, memiliki akses distribusi yang lebih luas, dan mampu menjangkau pasar yang lebih besar,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Agus, sektor manufaktur nasional masih menunjukkan kinerja positif meski menghadapi tekanan ekonomi global. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tumbuh 5,04 persen dengan kontribusi sebesar 19,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur tetap menjadi penopang utama perekonomian nasional,” ujarnya.

Selain itu, optimisme pelaku industri juga dinilai tetap terjaga. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) April 2026 yang berada di level ekspansif sebesar 51,75.

Agus menilai kondisi global seperti ketegangan geopolitik dan krisis energi dunia yang berdampak pada biaya logistik serta bahan baku membuat penguatan pasar domestik menjadi semakin penting.

“Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperkuat pasar domestik dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri sebagai fondasi utama memperkuat daya saing industri nasional, khususnya sektor IKM,” katanya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

IKM binaan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat potensi kerja sama bisnis ratusan juta rupiah usai tampil dalam ajang Home InStyle 2026 di Hong Kong. Produk kriya lokal yang dibawa dalam pameran internasional tersebut berhasil menarik perhatian buyer dari berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Abu Dhabi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan produk kerajinan IKM Indonesia memang memiliki daya saing untuk masuk pasar global. Pemerintah pun terus membuka akses pasar internasional melalui fasilitasi partisipasi pelaku usaha dalam berbagai pameran dunia.

“Ini merupakan suatu kebanggaan setiap kali Kemenperin memfasilitasi IKM dalam pameran internasional bergengsi. Produk kerajinan IKM Indonesia memang layak bersaing di pasar yang lebih luas,” kata Agus dalam keterangannya, Kamis (21/5/2026).

Dalam ajang tersebut, Kemenperin memfasilitasi tiga IKM alumni program Creative Business Incubator, yakni Manamu asal Bali, Kampoeng Anyaman dari Jawa Tengah, dan Koto Batu dari Banten.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita mengatakan produk anyaman pandan milik Kampoeng Anyaman menjadi salah satu yang paling banyak menarik perhatian buyer mancanegara, khususnya dari sektor dekorasi rumah tangga dan produk ramah lingkungan.

“Kampoeng Anyaman juga menerima permintaan sampel produk dari buyer asal Amerika Serikat dan Abu Dhabi. Potensi nilai kerja sama tersebut diperkirakan mencapai Rp340 juta,” ujar Reni.

Selain itu, produk tenun kawat milik Manamu juga diminati buyer dari Filipina, Selandia Baru, dan Hong Kong. Penjajakan kerja sama dilakukan untuk pengembangan pasar sekaligus distribusi produk di luar negeri.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri kosmetik Indonesia memiliki daya saing tinggi di panggung domestik dan global, sehingga turut berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu tercermin dari meningkatnya jumlah pelaku usaha kosmetik di Indonesia. Data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat terdapat 1.684 industri kosmetik di Indonesia, dengan sekitar 85 persen di antaranya merupakan industri kecil dan menengah (IKM).

“Industri kosmetik Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan hampir 85 persen pelaku industri merupakan industri kecil dan menengah,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin Reni Yanita dalam keterangan bersama Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (PERKOSMI) di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan proyeksi berbagai lembaga riset termasuk Statista, nilai pasar kosmetik Indonesia pada 2026 diperkirakan akan mencapai lebih dari 10 miliar dolar AS dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 5,5 persen dalam lima tahun ke depan.

Namun, Reni menilai penguatan ekosistem industri masih menjadi tantangan, terutama karena bahan baku kosmetik masih didominasi impor hingga sekitar 80 persen.

“Karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mengembangkan bahan baku dalam negeri melalui penguatan riset, komersialisasi hasil penelitian, serta kolaborasi antara pemerintah, regulator, asosiasi, dan pelaku industri,” ujar dia.

Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Kemenperin Sopar Halomoan Sirait menambahkan, ke depannya perlu didorong substitusi impor agar industri kosmetik nasional semakin mandiri dan mampu menjadi tuan rumah di negara sendiri.

“Indonesia memiliki potensi besar melalui kekayaan biodiversitas dengan lebih dari 30 ribu jenis tanaman berkhasiat dan berbagai sumber daya alam lainnya yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku kosmetik,” kata Sopar.

Di sisi lain, Ketua Umum PERKOSMI Sancoyo Antarikso menilai transformasi industri kosmetik ke arah yang semakin berbasis kepada inovasi, pengembangan teknologi, keamanan produk, dan praktik berkelanjutan pun menjadi penting untuk berjalan beriringan dengan pertumbuhan industri.

Sancoyo mengatakan hal itu mengingat konsumen kini tidak hanya mencari produk yang efektif, tetapi juga aman digunakan, transparan, dan diproduksi dengan memperhatikan dampak lingkungan

“Industri kecantikan saat ini bergerak menuju standar yang lebih tinggi, di mana teknologi, keamanan, dan keberlanjutan menjadi faktor utama dalam pengembangan produk. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat transformasi ini,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) terus berupaya meningkatkan kualitas industri kopi nasional di tengah tren pertumbuhan konsumsi kopi dalam satu dekade terakhir.

Selain memperkuat sektor hulu, Kemenperin juga mendorong peningkatan kompetensi pelaku industri pada seluruh tahapan proses pengolahan kopi agar mampu menghasilkan produk akhir bercita rasa khas dan berkualitas.

“Seiring meningkatnya konsumsi dan berkembangnya industri kopi di Indonesia, tuntutan terhadap kualitas produk kopi juga semakin tinggi. Konsumen kini tidak sekadar mengonsumsi kopi, tetapi juga semakin memahami dan menghargai kualitas, cita rasa, serta keunikan dari setiap sajian kopi,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Menurut data Organisasi Kopi Dunia (International Coffee Organization/ICO), tingkat konsumsi kopi Indonesia tumbuh 50,02 persen dalam 10 tahun terakhir. Sementara itu, data Euromonitor mencatat pertumbuhan kafe di Indonesia mencapai 16 persen per tahun.

Menperin menegaskan, meningkatnya budaya minum kopi di kafe turut mendorong konsumen menjadi lebih selektif terhadap kualitas dan karakter sajian kopi. Karena itu, setiap tahapan proses pengolahan kopi perlu mendapat perhatian khusus, terutama proses penyangraian (roasting) biji kopi yang berperan strategis dalam menentukan mutu produk akhir.

Sebagai bentuk pembinaan industri kecil dan menengah (IKM), Ditjen IKMA menyelenggarakan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi SDM Penyangraian Biji Kopi di Amuya Coffee Academy, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 15–16 April 2026. Kegiatan ini diikuti 17 peserta dari IKM kopi asal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Fasilitasi sertifikasi ini kami gelar untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan SDM IKM kopi, khususnya tim penyangrai kopi (coffee roaster), dalam hal teknis dan kompetensi penyangraian serta meningkatkan daya saing dan kualitas IKM kopi,” kata Direktur Jenderal IKMA Reni Yanita.

Berdasarkan data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), terdapat 1.501 unit IKM olahan kopi dan 78 perusahaan industri besar di sektor tersebut. Selain itu, terdapat 21 sentra IKM olahan kopi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Reni menambahkan, peningkatan kualitas IKM kopi merupakan bagian dari upaya pemerintah memaksimalkan potensi industri kopi nasional sekaligus mempertahankan posisi Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia.

Data Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2024 volume ekspor kopi olahan Indonesia mencapai 117,5 ribu ton dengan negara tujuan utama antara lain Malaysia, Timor Leste, China, Filipina, dan Arab Saudi.

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Afrizal Haris menambahkan, sertifikasi kompetensi penyangraian biji kopi menjadi bentuk pengakuan resmi atas keterampilan dan pengetahuan pelaku IKM kopi. Selain menjamin standar kompetensi, sertifikasi juga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen, mitra bisnis, maupun pasar yang lebih luas.

“Dengan adanya sertifikasi kompetensi penyangraian biji kopi ini diharapkan pelaku IKM kopi mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta naik kelas menjadi industri yang lebih profesional dan berkelanjutan,” kata Afrizal.

(kunthi fahmar sandy)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akan menjalin dialog dengan produsen plastik untuk bisa mengurangi margin saat menjual bahan baku ke Industri Kecil Menengah (IKM).

Menurutnya, di tengah situasi geopolitik saat ini yang sangat berdampak bagi industri, pemerintah ingin memastikan para pelaku usaha kecil bisa tetap tumbuh dengan harga bahan baku terjangkau.

"Nah untuk berkaitan dengan plastik, saya akan melakukan pendekatan dengan para produsen, khususnya untuk kita melayani industri kecil-industri kecil, agar mereka bisa mengurangi marjin," ujar Agus dalam Pembukaan Indo Intertex di JIExpo Kemayoran, Rabu (15/4).

Saat ini, para pengusaha berteriak karena mahalnya harga plastik, bahkan di pasaran harga melonjak lebih dari 50 persen. Ke depan, harga diperkirakan melesat hingga 70 persen.

Oleh sebab itu, Agus berharap dengan menjalin komunikasi dengan pengusaha, solusi jangka pendek bisa didapatkan. Pasalnya, kondisi global saat ini memang tak bisa dihindari dan tidak hanya dialami oleh Indonesia.

"Kita harus bisa memahami juga bahwa, bahwa bukan hanya Indonesia yang menghadapi scarcity dari plastik, nafta, tapi seluruh dunia," jelasnya.

Agus juga mendorong para pelaku usaha bisa menyusun rencana kerja baru dengan menyesuaikan kondisi terbaru. Pasalnya, saat ini nafta memang tengah menjadi rebutan antar negara-negara sehingga jika ada yang menjual bisa langsung dibeli.

"Ada kompetisi tersendiri bagi negara-negara, bagi pelaku usaha untuk mendapatkan supplier dari plastik tersebut. Jadi perusahaan-perusahaan harus bisa merumuskan rencana kerja kaitan dengan plastik. Kalau ada ketersediaan plastik yang dijual di luar negeri, ambil saja," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat lonjakan signifikan pada kinerja ekspor industri kecil menengah (IKM) sektor kerajinan. Dukungan promosi dan fasilitasi pemerintah, seperti ajang Inacraft menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi IKM kerajinan.

“Inacraft menjadi ajang strategis bagi para pelaku usaha kerajinan untuk semakin memperluas pasarnya. Fasilitasi dan pembinaan Kemenperin untuk IKM ini adalah bentuk apresiasi dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri, sekaligus upaya membuka peluang promosi yang lebih luas bagi IKM dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, Selasa (17/2/2026).

Dia menambahkan, ini juga menjadi bukti kuat bahwa produk sektor itu semakin kompetitif dan mampu bersaing di pasar global.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kemenperin, nilai ekspor kerajinan pada triwulan III tahun 2025 mencapai USD305,54 juta, meningkat pesat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar USD173,5 juta.

Kemenperin, kata dia, memfasilitasi delapan IKM binaan untuk mengikuti Pameran Inacraft 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center pada 4–8 Februari 2026.

Agus optimistis dukungan terhadap pameran dan promosi akan memperkuat daya saing IKM nasional melalui perluasan akses pasar, penguatan branding, serta pembukaan peluang kemitraan dan transaksi bisnis berkelanjutan.

“Para pelaku IKM yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga produk-produk yang ditampilkan tidak hanya mempresentasikan standar kualitas dan inovasi terbaik dari pelaku IKM tetapi juga mencerminkan kekayaan serta keberagaman budaya nusantara,” katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, CIREBON - Struktur industri di Kota Cirebon, Jawa Barat masih bertumpu kuat pada industri kecil dan menengah (IKM).

Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2025 menunjukkan, dari total unit industri yang beroperasi, 2.312 unit merupakan IKM, jauh melampaui jumlah industri menengah yang hanya 35 unit dan industri besar sebanyak 17 unit.

Komposisi ini menegaskan peran IKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal sekaligus aktor utama penyerapan tenaga kerja di Kota Cirebon.

Dominasi IKM tersebut menjadi latar belakang langkah Pemerintah Kota Cirebon yang tengah mendorong penguatan proteksi dan daya saing industri lokal.

Pemerintah menilai, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, struktur industri yang didominasi usaha skala kecil berisiko rentan terhadap tekanan pasar, terutama dari produk impor dan persaingan di platform digital.

Berdasarkan data SIINAS, sektor industri di Kota Cirebon menunjukkan pertumbuhan dari sisi jumlah unit usaha, namun masih menghadapi tantangan pada aspek legalitas usaha, standardisasi produk, dan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Tantangan ini dinilai krusial karena sebagian besar IKM belum memiliki merek terdaftar, sertifikasi mutu, maupun perlindungan desain produk, yang berimplikasi langsung pada daya saing.

Wakil Wali Kota Cirebon Siti Farida Rosmawati menyatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah pembenahan, mulai dari pemutakhiran basis data IKM, pembinaan berkelanjutan, hingga pengawasan izin usaha.

Namun, ia mengakui kapasitas fiskal dan kewenangan daerah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh kebutuhan penguatan industri kecil.

“Kami menghadapi struktur industri yang didominasi IKM. Tanpa perlindungan merek, sertifikasi, dan standar produksi, pelaku usaha lokal sulit naik kelas,” kata Farida, Senin (9/2/2026).

Pemkot Cirebon juga mencatat sebagian besar IKM bergerak di sektor industri kreatif, makanan-minuman, fesyen, dan kerajinan, yang sangat bergantung pada diferensiasi produk dan kekuatan merek.

Di tengah pertumbuhan perdagangan digital, lemahnya perlindungan HKI dinilai meningkatkan risiko peniruan produk dan klaim sepihak oleh pelaku usaha lain, termasuk dari luar daerah.

Untuk mendorong peningkatan kapasitas IKM, pemerintah daerah selama ini mengandalkan berbagai skema pembinaan, termasuk pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan produksi, serta fasilitasi pemasaran melalui ruang pamer seperti Mall UKM.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup jika tidak diiringi dukungan kebijakan yang lebih kuat dari pemerintah pusat, terutama dalam aspek regulasi dan standardisasi.

Farida menekankan pentingnya program fasilitasi langsung dari Kementerian Perindustrian, khususnya terkait bimbingan teknis sertifikasi, standardisasi produk, dan pendaftaran HKI. Menurutnya, intervensi ini bersifat mendesak mengingat struktur industri Cirebon yang hampir seluruhnya bertumpu pada skala kecil.

“Di era ekonomi digital, perlindungan merek dan sertifikasi produk bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dasar,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan, Kota Cirebon memiliki basis industri yang kuat dari sisi jumlah pelaku usaha. Dengan lebih dari 2.300 IKM aktif, Cirebon dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat industri berbasis ekonomi kerakyatan, asalkan didukung kebijakan yang terintegrasi.

Menurut Faisol, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar program nasional benar-benar menjangkau pelaku IKM di daerah. Tanpa integrasi tersebut, pertumbuhan jumlah unit usaha berisiko tidak diikuti peningkatan kualitas dan daya saing.

"Tantangan Kota Cirebon ke depan bukan sekadar menambah jumlah pelaku usaha, tetapi memastikan IKM mampu naik kelas, terlindungi secara hukum, dan memiliki posisi tawar yang kuat di pasar. Tanpa itu, dominasi IKM berpotensi menjadi titik lemah, bukan kekuatan, dalam menghadapi persaingan industri yang kian ketat," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan arah pembangunan industri Jakarta untuk 20 tahun ke depan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) DKI Jakarta Tahun 2026–2046.

Kebijakan ini disiapkan sebagai fondasi strategis transformasi industri Jakarta menuju kota global yang berdaya saing, berkeadilan, dan berkelanjutan

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, Ratu Elisabeth Rante Allo, menjelaskan bahwa RPIP 2026–2046 merupakan penjabaran visi Gubernur Pramono Anung dalam memperkuat peran industri Jakarta di tengah perubahan struktur ekonomi dan tantangan global.

"Bapak Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta harus memiliki arah industrialisasi yang jelas dan berjangka panjang. RPIP ini menjadi peta jalan resmi pembangunan industri Jakarta selama 20 tahun ke depan," ucap Ratu dalam keterangannya, Rabu (4/2/2026).

Menurut Ratu, Gubernur menekankan pentingnya arah industrialisasi yang jelas dan berjangka panjang. RPIP tersebut menjadi peta jalan resmi pembangunan industri Jakarta selama dua dekade mendatang.

Dalam RPIP 2026–2046, pembangunan industri Jakarta akan difokuskan pada pengembangan industri unggulan yang hemat lahan dan energi, rendah polusi, serta memiliki potensi ekspor tinggi. Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan peran jasa industri

Ratu menegaskan, industri-industri tersebut dipilih dengan kriteria utama efisiensi lahan dan energi, ramah lingkungan, serta memiliki daya saing global. Sejalan dengan arahan Gubernur, Jakarta ditargetkan menjadi pusat industri maju, pusat inovasi, sekaligus hub jasa industri yang kompetitif di tingkat internasional

Selain industri skala besar, industri kecil dan menengah (IKM) juga diposisikan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi Jakarta. Dalam kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, penguatan IKM secara eksplisit dimasukkan sebagai agenda strategis dalam RPIP 2026–2046

Melalui RPIP tersebut, IKM tidak hanya dibina, tetapi didorong untuk naik kelas dan menjadi bagian integral dari ekosistem industri Jakarta. IKM diposisikan bukan sekadar pelaku ekonomi pendukung, melainkan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Jakarta menuju struktur yang inklusif, bernilai tambah, dan berdaya saing

"Pembangunan industri Jakarta ke depan difokuskan pada penguatan industri berteknologi tinggi, industri hijau, industri halal, ekonomi kreatif dan digital. Industri-industri tersebut dipilih dengan kriteria hemat lahan, hemat energi, rendah polusi, dan memiliki daya saing ekspor," papar Ratu.

Di samping itu, industri kecil dan menengah (IKM) juga akan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi Jakarta. Dalam kepemimpinan Gubernur Anung, penguatan IKM secara eksplisit ditempatkan sebagai agenda strategis dalam RPIP 2026 – 2046.

"Sesuai arahan Gubernur, RPIP memastikan IKM menjadi bagian integral dari ekosistem industri. IKM tidak hanya dibina, tetapi didorong naik kelas. RPIP memosisikan IKM bukan sekadar pelaku ekonomi pendukung, melainkan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi Jakarta menuju struktur yang inklusif, bernilai tambah, dan berdaya saing,” tegas Ratu.

Bisnis.com, JAKARTA — Industri Kecil dan Menengah (IKM) konveksi menghadapi tantangan serius menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026 ketika momen puncak permintaan busana di pasar domestik. Lonjakan pesanan yang biasanya menjadi peluang peningkatan omzet justru terhambat oleh minimnya tenaga kerja penjahit yang terampil.

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan pelaku usaha konveksi skala kecil dan menengah saat ini kesulitan menjaga kapasitas produksi. Menurut dia, persoalan utama bukan pada permintaan, melainkan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang menjahit.

“Krisis [penjahit] sudah mulai 2 bulan terakhir. Masih butuh kisaran 50% dari SDM yang tersedia saat ini secara keseluruhan, mengingat mesin-mesin jahit di pelaku usaha hanya terisi separuh,” kata Nandi kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Dia menjelaskan bahwa kebutuhan pasar terhadap produk fesyen muslim, seragam, dan busana keluarga meningkat signifikan setiap menjelang Lebaran. Namun, banyak pelaku usaha tidak mampu menerima seluruh pesanan karena keterbatasan tenaga produksi.

“Kami kesulitan mencari penjahit yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang memadai untuk memenuhi standar kualitas yang tinggi,” tuturnya.

Nandi menilai kondisi ini dipicu oleh beberapa faktor struktural yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Profesi penjahit dinilai semakin kurang diminati generasi muda, sementara program pelatihan belum mampu mengejar kebutuhan industri.

Selain persoalan tenaga kerja, pelaku IKM konveksi juga menghadapi keterbatasan modal untuk memperbesar skala produksi. Mereka berharap ada keberpihakan kebijakan agar usaha kecil dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Kami memerlukan akses yang lebih mudah ke sumber permodalan yang dapat membantu kami meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi permintaan pasar,” terangnya.

Dukungan peningkatan keterampilan juga dinilai mendesak agar kualitas produk lokal mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pelatihan teknis dan pendidikan vokasi disebut sebagai solusi jangka menengah hingga panjang.

Di sisi lain, IKM konveksi turut menyoroti maraknya produk impor ilegal yang dijual dengan harga sangat murah. Praktik ini dianggap merusak harga pasar dan melemahkan posisi produsen dalam negeri.

“Barang-barang impor ilegal ini tidak hanya merusak pasar domestik, tetapi juga merugikan kami sebagai pelaku IKM konveksi yang berusaha keras untuk memenuhi permintaan pasar,” jelasnya.

Dia menambahkan, pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar persaingan usaha berjalan adil. Tanpa penindakan tegas, pelaku IKM akan semakin tertekan di tengah kenaikan biaya produksi.

Meski menghadapi berbagai kendala, pelaku IKM tetap optimistis industri konveksi bisa tumbuh apabila didukung kebijakan yang tepat. Mereka meyakini peningkatan permintaan saat Ramadan bisa berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.

“Namun, kami memerlukan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing kami dan mengatasi tantangan yang kami hadapi. Kami juga meminta pemerintah untuk memberikan insentif yang menarik bagi penjahit, seperti subsidi upah, asuransi kesehatan, dan program pensiun,” terangnya.

Dia pun berharap ada langkah konkret dari pemerintah untuk memperkuat daya saing IKM konveksi nasional. Kolaborasi dinilai penting agar sektor ini mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja.