Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dan penguatan untuk menjaga keberlangsungan industri manufaktur, seiring kinerjanya yang melambat akibat terdampak dinamika geopolitik global.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menjabarkan, upaya yang dilakukan dengan mempertemukan ekosistem rantai pasok industri yang terdampak, seperti industri plastik, guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku.

Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT), untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing serta meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar.

Pada sisi kebijakan, Kemenperin mempercepat perumusan strategi penguatan struktur industri melalui substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor. Upaya tersebut turut diiringi dengan program pendampingan industri kecil dan menengah (IKM), peningkatan kapasitas produksi, serta akselerasi transformasi digital.

Febri menegaskan, langkah-langkah tersebut diarahkan untuk ketahanan dan kemandirian industri nasional serta mempertahankan utilisasi produksi. "Sehingga bisa mencapai tujuan yang menjadi prioritas utama pemerintah yaitu melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” ujarnya di Jakarta, Senin (4/5/2026).

Lebih lanjut, pemerintah katanya tengah menyiapkan tambahan insentif dan kebijakan perlindungan baru guna meredam dampak gejolak geopolitik global terhadap sektor manufaktur. Rancangan tersebut diklaim akan memperkuat kebijakan yang telah lebih dulu diterapkan.

“Rancangan insentif dan kebijakan baru ini memperkuat kebijakan perlindungan industri sebelumnya. Dengan hal ini, diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri menghadapi tekanan global dan melindungi pekerjanya dengan baik," jelas Febri.

Diketahui, S&P Global hari ini melalporkan bahwa kinerja sektor manufaktur Indonesia pada April 2026 mengalami perlambatan, tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 dari 50,1 pada Maret 2026, sekaligus kembali memasuki fase kontraksi.

Febri menyebut pelemahan angka PMI tersebut merupakan dampak dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik. Hal ini tentu berdampak langsung pada aktivitas produksi industri nasional.

Secara regional, tekanan terhadap sektor manufaktur juga terjadi di sejumlah negara Asia Tenggara. Data S&P Global menunjukkan Vietnam masih mencatatkan PMI di kisaran 50,5, sedangkan Malaysia berada di level 51,6. Adapun Filipina mengalami kontraksi lebih dalam dengan PMI sebesar 48,3.

Dengan capaian PMI 49,1, Indonesia menurutnya berada dalam kategori kontraksi moderat, sejalan dengan tren pelemahan di kawasan. Meski demikian, kinerja domestik dinilai masih relatif terjaga berkat dukungan permintaan dalam negeri.

“Namun, ini juga menjadi sinyal penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” tegas Febri.

Di tengah tekanan tersebut, pelaku industri masih menyimpan optimisme. Survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) mencatat tingkat optimisme terhadap prospek produksi dalam enam bulan ke depan mencapai 70,1%, meskipun turun tipis 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya.

KOMPAS.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terus melanjutkan pengiriman ratusan gerbong datar untuk mendorong layanan logistik nasional sekaligus sebagai bentuk nyata dukungan terhadap produk dalam negeri.

Gerbong datar digunakan untuk mengangkut material industri hingga energi. Hal ini menjadi bukti komitmen KAI dalam memacu kemandirian industri nasional, khususnya di Sumatera Bagian Selatan.

Dalam upaya tersebut, sebanyak 780 unit gerbong (13 train set) telah tiba di Palembang hingga pertengahan April 2026. Seluruh gerbong ini siap memperkuat distribusi logistik nasional.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, penguatan sarana angkutan barang diarahkan untuk memastikan distribusi komoditas strategis, termasuk batu bara untuk pembangkit listrik, dapat berjalan konsisten dan tepat waktu.

“Di sisi lain, penggunaan produk dalam negeri menjadi bagian penting dalam menciptakan nilai tambah bagi industri nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/4/2026).

Dia menjelaskan, KAI mengalokasikan investasi sebesar Rp 1,05 triliun untuk pengadaan 1.125 unit gerbong.

Langkah strategis itu diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing angkutan barang berbasis rel, sekaligus mempertegas keberpihakan pada produk dalam negeri.

Arah pengembangan tersebut juga mendukung pergeseran distribusi logistik ke moda yang lebih efisien dan rendah emisi.

Anne menambahkan, pengadaan itu menjadi bagian dari langkah jangka panjang KAI dalam mencapai target Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2029.

Dalam RJPP 2029, angkutan batu bara ditargetkan mencapai 111,2 juta ton dan barang nonbatu bara sebesar 10,9 juta ton.

“Kami memastikan bahwa penguatan sarana ini berjalan selaras dengan upaya mendorong industri dalam negeri agar semakin kompetitif,” jelas Anne.

Dia menegaskan, melalui penguatan sarana tersebut, KAI terus memperluas perannya dalam sistem logistik nasional.

“Setiap pengiriman yang berjalan, selain untuk menjaga kelancaran distribusi barang dan pasokan energi, juga menjadi bagian dari dukungan terhadap kemajuan industri nasional,” tutur Anne.

Mahakarya lokal untuk beban berat

Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 13 train set (TS) atau setara 780 unit gerbong telah berada di Simpang, Divre III Palembang.

Gerbong-gerbong itu lahir dari fasilitas produksi PT INKA di Banyuwangi dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi.

Tingginya TKDN mencerminkan komitmen KAI dalam mendorong kemandirian industri nasional serta memperkuat ekosistem manufaktur perkeretaapian Indonesia.

Proses distribusi masih berlangsung secara bertahap. Saat ini, satu train set (60 unit gerbong datar) tengah menjalani proses bongkar muat di lokasi, sedangkan satu train set lainnya dalam perjalanan dari Banyuwangi menuju Simpang, Palembang.

Di sisi lain, satu train set dijadwalkan menjalani uji statis di Banyuwangi pada 20 April 2026 sebagai bagian dari tahapan kesiapan operasional.

Rangkaian pengiriman itu merupakan bagian dari total 1.125 unit gerbong datar yang akan didistribusikan hingga Juli 2026.

Penambahan sarana ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan, terutama dalam mendukung distribusi komoditas strategis.

Pengiriman dilakukan sejak 6 Juli 2025 dari fasilitas produksi PT INKA di Banyuwangi.

Adapun setiap train set terdiri dari 60 unit gerbong tipe BM 54 ton dengan kapasitas muat 15 ton per unit, sehingga satu rangkaian mampu mengangkut hingga 900 ton dalam sekali perjalanan.

Gerbong datar tipe BM 54 dirancang untuk mengangkut berbagai komoditas berat dan berdimensi besar, mulai dari kontainer, material konstruksi, hingga batu bara.

Kebutuhan distribusi batu bara yang terus meningkat menjadikan peran angkutan rel semakin penting dalam menjaga kesinambungan pasokan energi nasional.

Dengan penambahan gerbong datar itu, kinerja angkutan batu bara KAI terus tumbuh.

Pada Maret 2026, volume angkutan mencapai 4.634.929 ton, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 4.436.996 ton.

Secara kumulatif, angkutan batu bara telah mencapai 12.075.002 ton sepanjang triwulan I 2026.

Kinerja tersebut menunjukkan aliran distribusi energi yang terjaga dari wilayah produksi menuju pusat kebutuhan. Pergerakan ini menjadi bagian dari sistem yang menopang pasokan listrik bagi masyarakat dan industri di berbagai wilayah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com,JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan industri untuk mendukung percepatan elektrifikasi, efisiensi energi, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Penegasan itu disampaikan saat kunjungan ke industri manufaktur peralatan listrik dan pencahayaan di Tangerang, Selasa (14/4/2026), sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan sektor industri dalam menopang program ketenagalistrikan nasional.
Yuliot menjelaskan, saat ini, rasio elektrifikasi Indonesia telah mencapai sekitar 98%. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah telah teraliri listrik pada 2029.
“Saat ini rasio elektrifikasi kita sekitar 98%. Kita dari tahun 2025 sudah mulai, sampai dengan 2029 kita akan menargetkan elektrifikasi untuk seluruh wilayah sekitar 100%. Jadi ini tidak ada lagi daerah-daerah yang gelap. Jadi merdeka dari kegelapan,” ujar Yuliot melalui keterangan resmi, dikutip Kamis (16/4/2026).
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah mengandalkan percepatan Program Listrik Desa (Lisdes). Pada 2025, program ini menyasar sekitar 1.516 desa.
Secara kumulatif, hingga 2029 pemerintah menargetkan sekitar 10.000 desa memperoleh akses listrik. Menurut Yuliot, program ini sekaligus mendorong kebutuhan infrastruktur ketenagalistrikan dalam skala besar.
Yuliot mengatakan, program elektrifikasi ini juga akan mendorong kebutuhan berbagai infrastruktur ketenagalistrikan dalam skala besar. Oleh karena itu, program tersebut membuka peluang keterlibatan industri dalam negeri dalam mendukung penyediaan peralatan dan teknologi kelistrikan.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan efisiensi energi melalui pengembangan green building serta pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap di sektor industri.
Lebih lanjut, Yuliot menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan regulasi untuk meningkatkan keselamatan instalasi listrik melalui penggunaan perangkat pengaman seperti residual current breaker with overcurrent (RCBO).
Dalam implementasinya, pemerintah juga mendorong agar kebutuhan perangkat tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri apabila kapasitas produksi telah tersedia.
“Kalau ini bisa diproduksi di sini, kita tidak memberikan kelonggaran untuk melakukan impor dari luar,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik nasional dengan meminta pemerintah daerah hingga TNI memprioritaskan pembelian bus listrik produksi dalam negeri.

Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap industri nasional sebagai bagian dari strategi kemandirian energi dan industrialisasi.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk di Magelang, Kamis (9/4/2026).

“Saya terima kasih Gubernur Jawa Tengah, katanya Pemda Jawa Tengah sudah pesan berapa puluh bus [pakai kendaraan listrik], sudah ya kan. Dari DKI juga sudah cukup banyak, Transjakarta. Kita harapkan dari Pemprov-Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air, ya,” ujar Prabowo.

Dia bahkan secara tegas meminta jajarannya untuk mencatat daerah yang belum menunjukkan komitmen terhadap produk dalam negeri.

“Mensesneg, catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri. Bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri, ya. Jadi ini membanggakan, ya,” tegasnya.

Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong insentif pemerintah dan kebijakan transisi energi.

Pemerintah menargetkan jutaan unit kendaraan listrik beroperasi pada 2030 sebagai bagian dari strategi penurunan emisi karbon. Sektor transportasi menyumbang sekitar 20–25% emisi karbon nasional, sehingga elektrifikasi kendaraan dinilai krusial dalam mencapai target net zero emission.

Program konversi dan pengadaan bus listrik di kota besar seperti Jakarta menjadi salah satu pendorong utama permintaan.

Selain itu, penggunaan bus listrik dinilai lebih efisien secara operasional. Sejumlah studi menunjukkan biaya energi kendaraan listrik bisa lebih rendah dibandingkan kendaraan berbasis BBM, terutama dalam jangka panjang.

JAKARTA - Great Institute mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyerukan penundaan sementara rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Permintaan Dasco tersebut disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 23 Februari 2026.

Dalam keterangannya, Dasco menyatakan bahwa kebijakan strategis ini sebaiknya tidak diputuskan sebelum Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air dari lawatan ke luar negeri. Menurutnya, Presiden perlu memberikan arahan langsung dan melakukan pembahasan lebih mendalam terkait urgensi dan dampak rencana impor tersebut, termasuk menilai kesiapan industri otomotif dalam negeri.

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” ujar Dasco.

Sikap Sufmi Dasco tersebut mendapat respons positif dari Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto. Menurut Sudarto, langkah meminta penundaan tersebut mencerminkan semangat kemandirian otomotif nasional. Seperti diketahui bahwa Presiden Prabowo akan segera membangun industri otomotif nasional tahun depan.

“Jadi langkah DPR yang diwakili oleh Prof Sufmi Dasco selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo yang akan membangun industri otomotif nasional tahun depan. Pemenuhan kebutuhan 105 ribu mobil oleh industri dalam negeri bisa menjadi langkah awal kemandirian otomotif nasional,” ujar Sudarto, Selasa (24/2/2026).

Menurut Sudarto, keputusan untuk menunda hingga ada pembahasan lengkap oleh Presiden dan pemangku kepentingan terkait merupakan bentuk tanggung jawab legislatif dalam pengambilan kebijakan publik yang besar dampaknya. Ia menilai bahwa keputusan terkait impor dalam jumlah besar perlu memperhatikan sejumlah aspek fundamental, termasuk keberlanjutan industri dalam negeri, peluang penciptaan nilai tambah lokal, dan dampak ekonomi jangka panjang.

“Sikap untuk menunda dahulu sampai ada kajian komprehensif dan masukan dari berbagai pihak adalah cerminan demokrasi kebijakan yang sehat. Ini menunjukkan bahwa setiap keputusan strategis harus diputuskan melalui diskusi menyeluruh, bukan hanya keputusan sepihak,” kata Sudarto.

Dia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi ekosistem industri nasional, khususnya sektor otomotif yang telah menunjukkan kemampuan produksi yang signifikan. “Keputusan yang diambil harus memberi ruang bagi pertumbuhan industri lokal agar tetap kompetitif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Rencana impor 105 ribu unit mobil pikap ini telah memicu perdebatan publik setelah PT Agrinas Pangan Nusantara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menyatakan akan mendatangkan kendaraan tersebut dari India untuk memperkuat armada logistik program koperasi. Kritik terhadap kebijakan datang dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang juga sebagai Ketua Dewan Penasihat Great Institute Mohammad Jumhur Hidayat.

Menurut Jumhur, impor 105 ribu unit mobil pikap tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dan mengkhianati industri nasional. Ia juga menilai rencana ini adalah suatu kemunduran bagi Indonesia yang sejak 1987 sudah melakukan impor ke lebih dari 80 negara.

Dengan permintaan resmi penundaan dari Sufmi Dasco, publik kini menunggu pembahasan lebih lanjut oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajaran terkait setelah kepulangannya, termasuk kemungkinan perubahan arah kebijakan atau peninjauan ulang secara menyeluruh melalui forum yang melibatkan pemangku kepentingan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah mencanangkan program penggantian atap seng menjadi genteng atau gentengisasi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Apersi, Dedy Indra Setiawan menjelaskan bahwa pada dasarnya pihaknya mendukung program tersebut dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Akan tetapi, Dedy menilai implementasi gentengisasi perlu melalui tinjauan mendalam agar tidak menimbulkan distrorsi di pasar properti. Diperlukan kepastian industrialisasi genteng guna menjamin pasokan tetap aman.

"Kami mendukung usulan Presiden terkait gentengsasi. Hanya saja perlu beberapa persiapan, seperti industri yang membuat genteng sudah siap belum?," kata Dedy kepada Bisnis, Kamis (19/2/2026).

Pasalnya, apabila program ini tak dibarengi dengan kesiapan industri, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kelangkaan genteng sebagai bahan bangunan. Apabila demikian, nantinya harga genteng dikhawatirkan akan mengalami kenaikan.

Jika kelangkaan genteng tersebut benar terjadi, hal itu akan berdampak pada meningkatnya harga jual rumah, tidak terkecuali harga rumah subsidi.

"Kemudian harga rumah subsidi perlu ditinjau kembali terkait gentengisasi. Harus ada peningkatan harga," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan program penggantian atap seng menjadi genteng atau gentengisasi akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara ini menjelaskan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan dapat berdampak pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi kalau mau simple sih kita bisa saja impor, tapi menurut saya kita jangan melakukan itu. Kita gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan daripada industri dalam negeri kita," kata Marurar dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Ara menambahkan, nantinya pemerintah tak hanya menyerap produksi genteng dari industri besar, melainkan juga ikut menyerap produk genteng yang diproduksi oleh para pelaku UMKM.

"Karena pegawai-pegawai dari industri genteng rumah itu besar sekali jumlahnya. Semoga program ini bisa membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait memastikan program penggantian atap seng menjadi genteng atau gentengisasi akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.

Maruarar yang juga akrab disapa Ara ini menjelaskan, hal tersebut dilakukan dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional dan diharapkan dapat berdampak pada pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Jadi kalau mau simple sih kita bisa saja impor, tapi menurut saya kita jangan melakukan itu. Kita gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan daripada industri dalam negeri kita," kata Marurar dalam agenda Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Kompleks DPR RI, Rabu (18/2/2026).

Ara menambahkan, nantinya pemerintah tak hanya menyerap produksi genteng dari industri besar, melainkan juga ikut menyerap produk genteng yang diproduksi oleh para pelaku UMKM.

"Karena pegawai-pegawai dari industri genteng rumah itu besar sekali jumlahnya. Semoga program ini bisa membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Untuk diketahui, program gentengisasi merupakan Salah satu gagasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Orang nomor 1 di Indonesia tersebut menilai penggunaan atap seng yang semakin masif di hampir seluruh kota, kecamatan, hingga desa telah mengurangi kualitas lingkungan permukiman. Selain menimbulkan panas bagi penghuni, Prabowo juga menilai seng mudah berkarat dan dinilai tidak mencerminkan keindahan Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bakal mengucurkan dana untuk mendukung program gentengisasi atau penggantian atap rumah masyarakat yang saat ini masih menggunakan seng.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa alokasi anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini relatif kecil. Di mana, besarannya disebut tidak lebih dari Rp1 triliun.

"Gentengisasi tidak sampai Rp1 triliun. Tapi cukuplah, tidak banyak-banyak banget kalau tidak salah anggarannya," ujar Purbaya saat di sela-sela agenda Indonesia Economic Summit, Selasa (3/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengungkapkan tantangan implementasi pembatasan impor produk China saat pemerintah tengah mengkaji aturan terkait hal tersebut.

Menurutnya, aturan pembatasan aktivitas dan harga impor tersebut melibatkan pembahasan lintas kementerian. Selain itu, keberlangsungan perdagangan dengan mitra dagang yang selama ini berjalan juga dinilai menjadi pertimbangan.

“Kita tidak bisa juga menentukan suka-suka kita, karena bagaimanapun kita nanti dikomplain juga oleh luar negeri ya. Misal kita tetapkan begini, terus tiba-tiba hasil-hasil produk kita [dikenakan] tarif kita juga ke sana, kan repot juga,” kata Helvi saat ditemui di sela-sela acara Inacraft 2026 di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, langkah mengatasi gempuran barang impor dapat dimulai dari apa yang disebutnya dengan mensterilkan pasar, terutama dengan menumbuhkembangkan produk dalam negeri.

Sejauh ini, solusi yang ditawarkan pemerintah adalah menetapkan perlindungan terhadap barang yang telah mampu diproduksi oleh pelaku usaha Tanah Air.

Dengan demikian, daya tawar produk barang dalam negeri dapat mengatasi dinamika yang terjadi pada lingkup perdagangan ekspor-impor, misalnya pengenaan tarif tinggi oleh negara lain.

“Jadi prinsipnya bagaimana UMKM itu kita kawal, kita bina, kemudian kita tumbuh kembangkan. Nah kita harus maksimal untuk itu,” ujar Helvi.

Sebelumnya, Kementerian UMKM tengah mengkaji rencana pengaturan harga acuan penjualan barang impor super murah yang masuk ke Indonesia. Kebijakan ini disiapkan untuk melindungi produk lokal agar mampu bersaing secara sehat di pasar dalam negeri.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, pembahasan mengenai penetapan harga acuan untuk produk impor masih dilakukan bersama Kementerian Perdagangan.

Dia menilai produk lokal kerap terdampak oleh masuknya barang impor murah, khususnya dari China. Pasalnya, harga barang impor dari China jauh lebih murah dibandingkan produk lokal.

“Ini kan berawal dari harapan kita agar produk-produk dalam negeri yang sudah bisa diproduksi dalam negeri itu tidak kena imbas oleh barang-barang impor dari China,” ujar Maman kepada wartawan di Kantor Kementerian UMKM, Senin (29/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengancam akan membekukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menolak pasokan dari petani, peternak, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan seluruh SPPG wajib menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil sebagai pemasok dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 (Perpres 115/2025).

Nanik menyampaikan bahwa SPPG yang menolak produk UMKM, petani, peternak, maupun nelayan demi mengutamakan supplier besar yang memonopoli pasokan akan mendapat sanksi tegas.

“Akan saya suspend [SPPG yang menolak pasokan dari petani dan peternak]. Sebab ini berarti Anda melawan Peraturan Presiden,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).

Dalam Pasal 38 ayat 1 Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Nanik menuturkan bahwa penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih.

Untuk itu, Nanik menjelaskan pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil guna menggerakkan perekonomian rakyat. Bahkan, lanjut dia, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan hal ini dalam perancangan program MBG.

“Ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena," terangnya.

Lebih lanjut, Nanik menambahkan SPPG juga harus mengakomodasi dan membina UMKM, petani, peternak, dan nelayan agar dapat memasok bahan pangan untuk dapur MBG dengan kualitas baik.

“Laksanakan program MBG dengan nurani, dan jangan hanya sekadar bisnis oriented,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan secara keseluruhan terdapat 61.857 pemasok (supplier) MBG per 20 Januari 2026.

Secara terperinci, pemasok dapur MBG terdiri dari 7.098 koperasi, 806 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan 82 Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).

Selain itu, UMKM juga menjadi mayoritas pemasok dapur MBG yang mencapai 26.899 dan 199 KopDes Merah Putih. Sisanya, sebanyak 26.773 dari pemasok lain untuk perorangan.

“Sudah ada Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi supplier SPPG sebanyak 199, dan diharapkan tahun ini kontribusi Koperasi Desa Merah Putih akan terus meningkat,” jelas Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) menyatakan kesiapan penuh industri konstruksi baja nasional untuk membangun hingga 100 unit jembatan Bailey per bulan tanpa ketergantungan impor, dengan memanfaatkan kapasitas produksi dan keahlian dalam negeri.

Ketua Umum ISSC Budi Harta Winata menegaskan, seluruh komponen utama jembatan Bailey dapat diproduksi oleh industri baja nasional yang tergabung dalam ISSC, baik dari sisi material, fabrikasi, maupun pelaksanaan konstruksi di lapangan.

“Industri baja dan konstruksi nasional sudah sangat siap. Pembangunan 100 jembatan Bailey per bulan dapat dilakukan 100 persen menggunakan produk dalam negeri, tanpa harus mengandalkan impor,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).

Jembatan Bailey dipandang sebagai solusi strategis untuk percepatan konektivitas, khususnya di daerah terpencil, wilayah perbatasan, serta kawasan terdampak bencana.

Dengan desain modular dan sistem pemasangan yang cepat, jembatan jenis ini dapat dibangun secara efisien dengan tetap memenuhi standar keselamatan dan mutu konstruksi.

ISSC menilai pemanfaatan produk baja nasional dalam pembangunan jembatan tersebut berpotensi mempercepat penyediaan infrastruktur sekaligus memberi dampak ekonomi domestik.

Dampak itu mencakup peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok industri baja nasional.

“Momentum pembangunan infrastruktur harus menjadi peluang untuk memperkuat kemandirian industri nasional. ISSC siap mendukung penuh program pemerintah dalam membangun jembatan Bailey yang andal, berkualitas, dan berbasis material produk baja dalam negeri yang telah tersertifikasi SNI dan TKDN sesuai regulasi pemerintah Indonesia,” ujar Budi.

Berdasarkan data ISSC, kapasitas produksi fabrikator Jembatan Bailey dalam negeri saat ini bahkan mencapai 151 unit per bulan.

Kapasitas tersebut berasal dari 22 perusahaan fabrikator dengan kemampuan produksi bulanan sebagai berikut, PT AMGA (8 unit), PT ITB (6 unit), PT ILK (6 unit), PT ISP (5 unit), PT KBI (8 unit), PT DMS (6 unit), PT UBP (4 unit), PT CTI (6 unit), PT YI (6 unit), PT GBP (6 unit), PT DHJ (10 unit), PT BMI (8 unit), PT RSU (10 unit), PT BJF (4 unit), PT BTU (10 unit), PT CNC (4 unit), PT MCII (5 unit), PT PWIP (4 unit), PT KBK (10 unit), PT CHC (10 unit), PT BBC (5 unit), dan PT Kokoh (10 unit).

ISSC juga menyampaikan harapan agar kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pelaku industri terus diperkuat untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdaulat secara industri.

Sebagai informasi, ISSC merupakan asosiasi yang menaungi pelaku industri konstruksi baja nasional, mulai dari produsen, fabrikator, kontraktor, konsultan, hingga akademisi.

Asosiasi ini berfokus mendorong pengembangan konstruksi baja nasional agar memiliki daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha ritel menyatakan pihaknya lebih memilih langkah agresif dengan membuka gerai baru alih-alih menyimpan dana di perbankan sebagai upaya menggerakkan roda perekonomian nasional.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyebut strategi ini akan berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan serapan produk dalam negeri, hingga penguatan sektor UMKM dan industri kecil menengah (IKM).

Menurutnya, sektor ritel memiliki karakter perputaran uang yang cepat sehingga dana yang tersedia akan langsung digunakan untuk ekspansi usaha.

“Untuk itu kami sektor ritel, karena kami tidak menyimpan dananya di dalam bentuk di bank. Begitu kami ada dana, teman-teman ritel itu pasti buka toko. Jadi kami kalau ada uang itu, kami langsung bukakan toko, menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Budihardjo dalam acara Opening Ceremony BINA Indonesia Great Sale 2025 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Dia menuturkan, langkah ekspansi tersebut otomatis mendorong aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan karena ritel langsung menyewa ruang mal, membayar pemasok, serta menyerap tenaga kerja baru.

Bahkan dia menyebut, dana ritel jarang mengendap dalam bentuk deposito lantaran harus terus berputar untuk memenuhi kewajiban operasional harian.

Lebih lanjut, Budihardjo menuturkan keberlangsungan bisnis ritel sangat bergantung pada arus pengunjung dan daya tarik produk yang ditawarkan, sehingga kualitas dan harga barang menjadi kunci agar konsumen tetap berbelanja.

“Jadi kami bukan taruh di deposito atau apa-apa, itu jarang Pak, karena uangnya muter. Besok bisa bayar supplier dan besok sudah mesti bayar sewa mal Pak Alphonzus [Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia]. Itu semua harustraffic-nya datang,” tuturnya.

Di samping itu, Hippindo juga berkoordinasi dengan sektor UMKM dan IKM, terutama dalam pencarian pemasok produk lokal yang memiliki kualitas dan daya saing. Dia menekankan, ritel siap menyerap produk-produk UMKM selama memenuhi standar pasar.

Budihardjo menilai kolaborasi tersebut sejalan dengan berbagai program pemerintah, termasuk penguatan UMKM pangan dan industri tekstil nasional agar mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dia menyampaikan peritel juga berkomitmen mendukung kegiatan pameran berskala nasional maupun internasional di bidang perdagangan, pariwisata, dan investasi yang diharapkan dapat mendorong alih teknologi serta masuknya investasi mesin dan produksi ke Indonesia.

“Jadi barang-barangnya bisa investasi datang membawa teknologi dan mesin ke Indonesia, bisa dijual di kami,” pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) meraih penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P2DN) Tahun 2025 dengan kategori Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Belanja Terbesar. Penghargaan tersebut diberikan dalam ajang Business Matching Belanja PDN 2025 yang digelar di Ruang Garuda, Gedung Kementerian Perindustrian, Senin (15/12/2025).

Penghargaan ini menegaskan komitmen Kementerian PU dalam mengarusutamakan penggunaan produk dalam negeri pada belanja infrastruktur skala besar, sekaligus menyelaraskannya dengan agenda industrialisasi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi Kementerian PU, Airyn Saputri Harahap mengatakan, belanja pemerintah memiliki daya ungkit strategis apabila dikombinasikan dengan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sistem pengendalian yang efektif.

"Belanja pemerintah yang besar, ketika dikombinasikan dengan penguatan TKDN dan sistem pengendalian yang efektif, dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional," ujar Airyn dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).



Infrastruktur dan Pembiayaan



Sebagai kementerian teknis yang berperan sebagai enabler pertumbuhan ekonomi, Kementerian PU menempatkan pembangunan infrastruktur bukan semata pada besarnya investasi fisik, melainkan pada dampaknya dalam menciptakan efisiensi investasi di sektor produktif seperti industri dan pariwisata, mendukung pengentasan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut dirangkum dalam konsep Tri Asa Pembangunan Infrastruktur atau PU 608, yang menjadi paradigma baru pembangunan infrastruktur nasional agar lebih efisien, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, infrastruktur diarahkan untuk berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Penguatan TKDN juga menjadi salah satu strategi utama pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Strategi ini dijalankan melalui hilirisasi sumber daya alam, peningkatan nilai tambah industri dalam negeri, peningkatan investasi, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Dari sisi makroekonomi, penerapan TKDN di lingkungan Kementerian PU dinilai memiliki implikasi signifikan. Infrastruktur yang dibangun dengan orientasi nilai tambah domestik dan efisiensi sektor produktif berkontribusi terhadap penurunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), indikator penting efisiensi investasi nasional. Penurunan ICOR menjadi prasyarat struktural untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan.

Kebutuhan Infrastruktur: Pembiayaan Alternatif?

Dengan pendekatan tersebut, efektivitas belanja infrastruktur tidak lagi diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kemampuannya memperkuat struktur ekonomi domestik, meningkatkan efisiensi investasi, serta memperluas manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penghargaan P2DN 2025 yang diraih Kementerian PU menjadi refleksi konsistensi implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Lebih dari sekadar capaian institusional, apresiasi ini menegaskan peran strategis Kementerian PU dalam menjadikan belanja infrastruktur sebagai instrumen transformasi ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berdaulat secara ekonomi.