REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan industri susu nasional melalui percepatan hilirisasi, peningkatan kualitas bahan baku, pengembangan inovasi produk, serta penguatan kemitraan antara industri pengolahan susu dan peternak. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku susu yang masih mendominasi kebutuhan industri dalam negeri.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan susu merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Menurut Agus, pengembangan industri susu nasional masih memiliki peluang yang sangat besar. Hal itu terlihat dari tingkat konsumsi susu masyarakat Indonesia yang masih relatif rendah dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara.

"Industri susu memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat. Rendahnya tingkat konsumsi susu di Indonesia justru menjadi peluang besar bagi pengembangan industri susu nasional ke depan," ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan data World Population Review 2022, konsumsi susu masyarakat Indonesia tercatat sekitar 17,76 liter per kapita per tahun. Angka tersebut masih berada di bawah negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam.

Di sisi lain, kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu nasional saat ini mencapai sekitar 5 juta ton setara susu segar per tahun. Namun, sekitar 80 persen kebutuhan tersebut masih dipenuhi melalui impor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menilai penguatan pasokan susu segar dalam negeri menjadi salah satu kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.

Menurut dia, sinergi antara peternak rakyat, koperasi, dan industri pengolahan susu perlu terus diperkuat agar tercipta ekosistem industri persusuan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

"Penguatan rantai pasok susu segar dalam negeri melalui program kemitraan menjadi salah satu kunci utama. Sinergi antara peternak rakyat, koperasi, dan industri pengolahan susu perlu terus diperkuat guna menciptakan ekosistem industri persusuan yang terintegrasi, produktif, dan berkelanjutan," kata Putu.

Sebagai bagian dari penguatan sektor hulu, Kemenperin telah mendorong peningkatan kualitas susu segar melalui penyediaan teknologi cooling unit dan digitalisasi di Tempat Penerimaan Susu (TPS). Hingga 2024, program digitalisasi tersebut telah diterapkan pada 96 TPS yang berada di bawah sembilan koperasi di Jawa Barat dan Jawa Timur, serta melibatkan lebih dari 12 ribu peternak sapi perah.

Kemenperin juga mengembangkan aplikasi pemantauan pasokan susu segar dalam negeri yang digunakan untuk memonitor ketersediaan bahan baku industri. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi rantai pasok industri susu nasional.

Selain penguatan pasokan, pemerintah juga mendorong investasi melalui Program Restrukturisasi Mesin dan atau Peralatan Industri Makanan dan Minuman. Program tersebut memberikan fasilitas penggantian sebagian biaya investasi hingga 35 persen untuk pembelian mesin dan peralatan baru bagi industri pengolahan susu maupun koperasi dan kelompok peternak yang menjadi mitra industri.

Putu menambahkan, meningkatnya pendapatan masyarakat, tren gaya hidup sehat, serta pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diyakini akan menjadi katalis bagi pertumbuhan industri susu nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut dia, peningkatan permintaan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi dan pasokan bahan baku dalam negeri agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh peternak dan pelaku industri nasional.

Industri alat olahraga nasional saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan didukung oleh sentra-sentra IKM yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan industri alat olahraga nasional memiliki potensi yang kuat untuk terus berkembang dan menjadi salah satu sektor pemajuan industri.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita dalam Business Matching Indonesia Sport and Active Wear/ISAW Ecosystem di Jakarta, Rabu, menyampaikan potensi tersebut ditopang oleh kinerja ekspor yang terus meningkat, kemampuan menembus pasar internasional, kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja, serta mendukung perekonomian daerah.​​​​

"Profil industri alat olahraga nasional juga menunjukkan potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan. Industri alat olahraga nasional saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan didukung oleh sentra-sentra IKM yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri," katanya.

Reni mengungkapkan, dalam lima tahun terakhir industri alat olahraga nasional menunjukkan perkembangan yang positif dengan kondisi neraca ekspor yang meningkat. Pada 2025, misalnya nilai ekspor industri alat olahraga meningkat 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Produk olahraga buatan Indonesia juga telah berhasil menembus berbagai pasar internasional, dengan negara tujuan utama ekspor antara lain Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Belanda, dan Inggris.

“Capaian tersebut menunjukkan bahwa industri olahraga nasional memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan berkembang apabila didukung melalui peningkatan kualitas produk, inovasi, serta perluasan akses pasar secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Reni menilai penguatan daya saing industri pendukung ekosistem olahraga perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha, perbaikan kualitas produk, dan perluasan akses pasar.

Langkah tersebut dinilai penting agar pelaku industri mampu bersaing sekaligus menjadi bagian dari rantai pasok industri dan ritel nasional maupun global.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenperin menyelenggarakan kegiatan Business Matching ISAW Ecosystem: B2B Market Activation yang mempertemukan pelaku industri olahraga dengan buyer, sektor ritel, pelaku industri, serta mitra usaha potensial lainnya.

"Kegiatan business matching ini, kami berharap dapat terbangun kemitraan yang lebih erat antara industri binaan dengan buyer, sektor ritel, pelaku industri, serta mitra strategis usaha potensial lainnya. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi sarana bagi industri pendukung ekosistem olahraga untuk memahami kebutuhan pasar," ucapnya.

Reni menjelaskan, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekosistem industri olahraga nasional yang selama ini terus didorong melalui program ISAW.

Program tersebut telah diselenggarakan pada 2023 dan 2024 sebagai wadah promosi, kolaborasi, serta pengembangan jejaring bisnis bagi pelaku industri olahraga nasional.

Disampaikan dia, pada ISAW 2024, transaksi offline dari 35 peserta pameran mencapai lebih dari Rp832 juta, meningkat dibandingkan ISAW 2023 yang sebesar Rp265 juta.

Sementara penjualan produk olahraga melalui kerja sama dengan marketplace yang melibatkan 150 pelaku usaha mencatat transaksi lebih dari Rp500 juta dengan total penjualan sebanyak 3.529 produk, meningkat dari Rp398 juta pada 2023.

Pihaknya menegaskan akan terus mendukung pengembangan IKM pakaian dan sepatu olahraga, serta industri alat olahraga melalui berbagai program pembinaan, peningkatan kapasitas, fasilitasi promosi, hingga perluasan akses pasar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan populasi motor listrik di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan ramah lingkungan tersebut, peluang bisnis bagi industri komponen lokal juga semakin terbuka lebar.

Data terbaru menunjukkan populasi motor listrik nasional telah mencapai 236.451 unit per Februari 2026. Angka tersebut menjadi bagian dari perkembangan ekosistem kendaraan listrik yang semakin pesat di Tanah Air, bersama meningkatnya penjualan mobil listrik dan penambahan armada bus listrik.

Melihat tren tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berupaya mendorong pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) agar dapat mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri kendaraan listrik.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah mempertemukan IKM komponen otomotif dengan produsen kendaraan listrik melalui agenda Penjajakan Peluang Bisnis yang digelar di Cikarang, Jawa Barat. Kegiatan ini melibatkan perusahaan seperti PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) dan PT VKTR Teknologi Mobilitas.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pengembangan industri kendaraan listrik harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh pelaku industri, termasuk sektor usaha kecil dan menengah.

“Pemerintah berupaya agar ekosistem industri KBLBB tidak hanya diisi oleh pelaku industri besar, namun juga oleh industri berskala kecil dan menengah sehingga dapat terjadi proses transfer teknologi,” ujar Agus dalam keterangan resmi.

Menurut Kemenperin, meningkatnya jumlah kendaraan listrik akan berbanding lurus dengan kebutuhan berbagai komponen pendukung yang diproduksi di dalam negeri. Kondisi ini membuka peluang bagi IKM untuk masuk sebagai pemasok komponen bagi pabrikan kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menjelaskan bahwa perubahan preferensi konsumen menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan harus dimanfaatkan oleh pelaku usaha lokal.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui pasokan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi tantangan besar di lapangan.

Di tengah jumlah penerima manfaat yang sudah menembus 63 juta orang, kebutuhan susu program MBG pada 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan, sementara kapasitas industri pengolahan susu nasional baru mampu memenuhi sekitar 49,7 persen dari kebutuhan tersebut.

"Untuk kebutuhan susu yang sangat besar ini, kami juga agak kewalahan. Rekan-rekan kami di lapangan khususnya yang di dapur apabila tidak mendapatkan susu di pasar, itu biasanya mereka mengganti dengan sumber protein lainnya," kata Plt Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Gunalan dalam konferensi pers di Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/6).

Gunalan menjelaskan hingga kini program MBG didukung oleh 29.670 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melayani lebih dari 63 juta penerima manfaat.

Mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 10 Tahun 2026, setiap SPPG diwajibkan menyediakan susu atau minuman susu minimal dua kali dalam sepekan. Namun, besarnya kebutuhan tersebut kerap tak sejalan dengan ketersediaan pasokan di sejumlah daerah.

Menurut dia, ada dua penyebab utama yang membuat susu masih sulit diperoleh. Pertama, kendala distribusi ke wilayah terpencil yang bergantung pada kondisi transportasi dan cuaca.

"Daerah-daerah yang terpencil, misalnya mungkin karena transportasi ke sana agak susah, mungkin ombak dan lain sebagainya, terkadang logistik itu datang sampainya tidak tepat waktu," ujarnya.

Kedua, jumlah penerima manfaat yang sangat besar membuat kebutuhan susu MBG melonjak jauh di atas kapasitas produksi yang tersedia saat ini.

Gunalan mengatakan kondisi tersebut membuat sebagian pelaksana MBG harus melakukan penyesuaian menu ketika susu tidak tersedia di pasaran. Dalam situasi tertentu, susu dapat digantikan sementara dengan sumber protein lain yang diperbolehkan dalam pelaksanaan program.

Ia bahkan mengungkapkan sejumlah ritel mulai membatasi penjualan susu karena tingginya permintaan dari dapur MBG.

"Kadang kami juga setelah turun di lapangan, mereka mengatakan, 'Pak, kalau misalnya ini kita ambil semua, masyarakat mau diberikan yang mana?' Sehingga biasanya ini dijatah. Ada pasar-pasar atau ritel-ritel itu yang menjatah sekarang. Yang MBG sekian, yang masyarakat umum sekian," katanya.

Kendala pasokan juga diakui Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti.

Menurut Widiastuti, persoalan tidak hanya terletak pada produksi susu, tetapi juga kemampuan pengemasan produk agar sesuai dengan kebutuhan MBG.

Ia menjelaskan susu segar hasil peternak umumnya masih dipasarkan dalam bentuk curah atau literan. Sementara program MBG membutuhkan kemasan khusus yang siap didistribusikan kepada penerima manfaat.

"Masih ada kendala kemasan itu. Makanya sampai nanti meminimalkan dua kali dalam seminggu, tapi ini bisa menjadi satu pemikiran terobosan kita sama-sama. Nanti bagaimana pengemasan supaya bisa memenuhi hal tersebut," ujar Widiastuti.

Sementara itu, Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Merrijantij Punguan Pintaria mengungkapkan kebutuhan susu MBG masih jauh lebih besar dibandingkan kapasitas industri saat ini.

Mengutip data Kemenperin, kebutuhan susu MBG pada 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan. Namun, kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan ukuran 115 mililiter hingga 125 mililiter baru mencapai 2,39 miliar kemasan.

"Program MBG tahun 2026 ini kebutuhan susu itu sebesar 4,8 miliar kemasan, sedangkan kapasitas industri pengolahan susu nasional untuk kemasan 115 dan 125 mililiter itu baru 2,39 miliar atau 49,7 persen dari kebutuhan MBG secara keseluruhan," kata Merrijantij.

Ia menyebut pemerintah mencatat setidaknya ada tiga perusahaan yang meningkatkan kapasitas produksi sejak 2024 untuk mendukung kebutuhan MBG. Meski demikian, tambahan kapasitas tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan program.

Karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan koperasi dan pelaku usaha skala kecil dalam pengolahan susu.

Kemenperin juga menyiapkan program restrukturisasi industri dengan skema penggantian biaya investasi hingga 35 persen untuk mendukung pengembangan fasilitas pengolahan susu.

"Kami sangat berharap industri pengolahan susu ini bisa bermitra dengan koperasi-koperasi dan memberikan pendampingan kepada koperasi-koperasi yang ingin melakukan pengolahan untuk pemenuhan susu MBG ini," ujarnya.

BGN pun berharap keterlibatan UMKM, koperasi, serta pengembangan peternakan sapi perah di berbagai daerah dapat membantu menutup kesenjangan pasokan susu yang saat ini masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program MBG.

Industri makanan dan minuman (Mamin) masih menjadi salah satu penopang utama sektor manufaktur nasional. Pada triwulan I 2026, sektor ini tercatat menyumbang 38,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan.

Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan peran strategis industri pangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, sekaligus menjadi penggerak hilirisasi berbasis bahan baku lokal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, industri pangan tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian, tetapi juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui jutaan unit usaha yang tersebar di berbagai daerah.

"Pembinaan IKM pangan menjadi tugas bersama karena jumlahnya mencapai 2,07 juta unit usaha atau 46,63 persen dari total unit usaha IKM nasional yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Agus dalam keterangannya.

Selain kontribusi terhadap PDB industri pengolahan, kinerja ekspor sektor pangan juga menunjukkan tren positif. Pada Februari 2026, nilai ekspor industri pangan mencapai 4,47 miliar dollar AS atau berkontribusi sebesar 24,07 persen terhadap total ekspor industri pengolahan.

Menurut Agus, capaian tersebut mencerminkan daya tahan sektor pangan di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

"Kinerja tersebut menunjukkan bahwa industri pangan merupakan salah satu sektor yang paling resilien dan memiliki prospek yang sangat baik untuk terus berkembang," ujarnya.

Pemerintah menilai penguatan industri kecil dan menengah (IKM) pangan menjadi salah satu kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor tersebut. Saat ini, IKM pangan menjadi kelompok usaha terbesar dalam ekosistem IKM nasional.

IDXChannel- Tren kenaikan harga logam mulia yang terjadi sejak akhir 2025 dinilai tidak akan menggeser posisi industri perhiasan nasional sebagai salah satu sektor strategis yang berkontribusi terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Kementerian Perindustrian optimistis industri perhiasan dalam negeri tetap memiliki prospek cerah di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi logam mulia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, lonjakan harga emas batangan memang mendorong masyarakat untuk melirik logam mulia sebagai instrumen investasi.

Namun demikian, perhiasan tetap memiliki nilai lebih karena tidak hanya berfungsi sebagai aset investasi, tetapi juga sebagai produk fesyen dan koleksi.

“Tren lonjakan harga logam mulia memang menggiurkan sebagai aset investasi. Namun, jika dilihat lebih luas, sampai kapan pun masyarakat akan tetap membeli perhiasan emas, perak, batu mulia, dan batu permata karena memiliki dua fungsi yaitu sebagai investasi dan aksesori yang bisa dipakai dan dikoleksi,” kata Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menperin mengungkapkan, data World Gold Council menunjukkan permintaan emas batangan dunia terus meningkat hingga mencapai 1.402 ton pada 2025 atau naik 16 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.208 ton.

Di sisi lain, konsumsi perhiasan emas di Indonesia tercatat menurun 27 persen, dari 22,8 ton pada 2024 menjadi 16,6 ton pada 2025.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak serta-merta menggerus kinerja industri perhiasan nasional. Menurutnya, industri perhiasan masih menunjukkan kontribusi signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia.

“Industri perhiasan masih memberikan kontribusi yang besar bagi neraca perdagangan Indonesia, terlihat dari nilai ekspor kumulatif barang perhiasan dan barang berharga yang tumbuh signifikan 64,72 persen pada 2025. Nilainya naik dari USD5,5 miliar pada 2024 menjadi USD9,1 miliar pada 2025,” ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita menambahkan, mayoritas pelaku industri kecil dan menengah (IKM) perhiasan memilih tetap fokus memproduksi perhiasan dibanding beralih ke bisnis logam mulia. Menurutnya, industri perhiasan masih memiliki pasar yang kuat, baik domestik maupun ekspor.

Berdasarkan data BPS dan SIINas yang dihimpun Direktorat Industri Aneka Ditjen IKMA, terdapat 539 unit usaha industri perhiasan di Indonesia yang terdiri atas 49 industri besar, 79 industri menengah, dan 411 industri kecil. Sektor ini juga mampu menyerap 21.116 tenaga kerja di seluruh Indonesia.

“Laporan Trademap.org memperlihatkan bahwa 83,96 persen produk utama ekspor industri perhiasan Indonesia berupa barang perhiasan dan bagiannya dari logam mulia selain perak dengan nilai mencapai USD7,64 miliar,” kata Reni.

Dia menilai, daya saing industri perhiasan Indonesia terletak pada kreativitas desain dan sentuhan identitas budaya lokal yang menjadi daya tarik tersendiri di pasar global.

Pelaku industri juga dinilai memiliki fleksibilitas untuk berinovasi menggunakan berbagai jenis material, seperti emas, perak, hingga mineral lainnya sesuai kondisi pasar dan kemampuan pembelian bahan baku.

Sementara itu, Direktur Industri Aneka Ditjen IKMA Reny Meilany menyebutkan bahwa masyarakat masih memiliki banyak pilihan untuk berinvestasi melalui emas perhiasan dengan kadar dan gramasi yang lebih variatif.

“Bagi konsumen lokal, emas perhiasan dengan karat dan gramasi kecil serta desain yang menarik tetap bisa menjadi simpanan favorit sekaligus sebagai bentuk investasi,” ujarnya.

Kemenperin melalui Ditjen IKMA juga terus memperkuat ekosistem industri perhiasan nasional melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, lembaga jasa bullion, lembaga pembiayaan, hingga asosiasi industri.

Selain itu, pemerintah aktif memfasilitasi promosi, pameran, bimbingan teknis, workshop ekspor, serta program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) bagi pelaku IKM perhiasan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Perhiasan Indonesia Iskandar Husin menyampaikan bahwa tren investasi logam mulia mendorong sebagian perusahaan besar mulai menyeimbangkan portofolio bisnis antara produk perhiasan untuk kebutuhan fesyen dan produk investasi.

Namun demikian, bisnis logam mulia tetap membutuhkan modal besar, reputasi kuat, dan pengelolaan risiko yang matang.

Menurut Direktur Utama PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) Eddy Yahya, tidak semua pelaku industri siap masuk ke bisnis logam mulia karena sektor tersebut menuntut branding yang kuat dan jaminan keamanan produk sebagai instrumen investasi.

“Pengusaha tidak bisa sembarangan melakukan perluasan usaha. Harga bahan baku berubah hampir setiap hari, sementara itu konsumen cenderung memilih produk dengan kadar emas atau gramasi lebih ringan agar lebih efisien,” katanya.

Dosen Program Studi Kriya Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Alvi Lufiani menilai perubahan tren konsumsi masyarakat dari perhiasan emas ke logam mulia memberikan tantangan dan peluang bagi industri ini.

Di satu sisi, bisnis logam mulia membutuhkan perhatian besar pada aspek hukum yang lebih ketat, mulai dari sertifikat keaslian hingga izin perdagangan komoditas.

Selain itu, perusahaan membutuhkan likuiditas jauh lebih tinggi karena nilai bahan bakunya besar dan harga global sangat fluktuatif. “Perusahaan perlu menerapkan strategi penjualan yang berbeda untuk logam mulia untuk menjamin keamanan dan manfaat investasi,” tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

KOMPAS.com - Penolakan terhadap rencana penyeragaman kemasan produk hasil tembakau atau kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) kembali menguat.

Sejumlah asosiasi pelaku usaha bersama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai, kebijakan tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap iklim investasi serta industri dan sektor terkait secara luas.

Penolakan kembali menguat menyusul konsultasi publik Kementerian Kesehatan terkait aturan peringatan kesehatan pada produk tembakau dan rokok elektronik pada Senin (25/5/2026).

Perubahan judul aturan tersebut dinilai belum diikuti dengan perubahan substansi pengaturan. Pasalnya, ketentuan mengenai kemasan polos berupa penyeragaman dan standardisasi kemasan masih mendapat penolakan dari sejumlah pemangku kepentingan terdampak.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah potensi dampak ketentuan tersebut terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang.

Kemenperin menegaskan, penolakan terhadap wacana standardisasi kemasan dalam pembahasan aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024).

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar Kemenperin Merrijantij Punguan Pintaria mengatakan, pihaknya bersama pemangku kepentingan telah menyampaikan keberatan tersebut dalam proses konsultasi publik.

“Bersama semua stakeholder, kami memberikan masukan. Kami tunggu draf finalnya atas masukan-masukan tadi. Untuk standardisasi kemasan, itu yang kami tolak,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat (29/5/2026).

Perlu kajian menyeluruh

Dari sisi dunia usaha, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan investasi.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono menekankan peran penting kepastian hukum dan regulasi bagi keberlanjutan dunia usaha.

“Bagi dunia usaha, kepastian hukum, kepastian regulasi, dan perlindungan terhadap investasi menjadi faktor utama. Jika menerapkan satu kebijakan, menurut saya perlu dilakukan kajian yang komprehensif agar tidak mengganggu iklim investasi,” katanya.

Menurut Sutrisno, industri hasil tembakau (IHT) selama ini memiliki peran dalam perekonomian, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

“Kita tahu bahwa IHT itu merupakan salah satu sektor yang perannya penting dalam ekonomi, memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Kebijakan apa pun tentu akan berdampak pada hal tersebut,” ujarnya.

Sutrisno juga menyoroti luasnya keterkaitan industri hasil tembakau dengan sektor lain dalam rantai pasok.

“Khususnya, kalau dikaitkan juga dengan industrial linkages-nya. Misalnya, sektor-sektor ikutan, seperti distribusi, retail, industri pendukung, termasuk industri kreatif,” katanya.

Terkait implementasi kebijakan, Apindo menilai, pemerintah perlu memberi masa transisi yang memadai serta melakukan kajian dampak regulasi secara terbuka.

“(Penerapan) kebijakan itu seharusnya ada masa transisi yang cukup sehingga pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian. Pemerintah juga perlu melakukan regulatory impact assessment secara terbuka yang turut melibatkan berbagai asosiasi pelaku usaha,” ujar Sutrisno.

Ia menegaskan, dunia usaha mendukung upaya pengendalian konsumsi. Namun, kebijakan yang diambil dinilai tetap perlu mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri.

“Kebijakan pengendalian konsumsi tentu kami dukung sepenuhnya, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan stabilitas industri nasional,” katanya.

Selain itu, Apindo juga menyoroti potensi dampak terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya terkait nilai merek dagang yang selama ini dilindungi secara hukum.

“Dalam perspektif dunia usaha, merek dagang merupakan bagian penting dari hak kekayaan intelektual yang juga harus dilindungi secara hukum karena memiliki nilai ekonomi,” ujar Sutrisno.

Sebagai informasi, sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan juga mengingatkan bahwa kebijakan penyeragaman kemasan dan aturan turunan PP 28/2024 lain, seperti pembatasan kadar nikotin dan tar serta pelarangan bahan tambahan, berpotensi menimbulkan dampak sosial ekonomi yang luas.

Hal itu mengingat bahwa industri tembakau merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor lain.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Lonjakan pasar kendaraan listrik di Indonesia mulai membuka peluang baru bagi industri kecil dan menengah (IKM) lokal masuk ke rantai pasok industri electric vehicle (EV). Pemerintah kini mendorong pelaku IKM tidak hanya menjadi penonton di tengah derasnya investasi kendaraan listrik, tetapi ikut mengambil peran dalam industri komponen nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan Indonesia memiliki peluang besar menjadi basis industri kendaraan listrik global karena ditopang cadangan bahan baku, pasar domestik besar, serta pembangunan ekosistem EV dari hulu hingga hilir.

“Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 telah menegaskan komitmen terhadap pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari agenda transisi energi, ekonomi hijau, dan industrialisasi nasional,” kata Agus di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Kementerian Perindustrian mulai mempercepat keterlibatan IKM dalam industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) agar rantai pasok kendaraan listrik nasional tidak hanya dikuasai industri besar. Langkah itu juga diarahkan untuk memperkuat kandungan lokal dan memperbesar nilai tambah industri dalam negeri.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Kemenperin menggandeng Direktorat Jenderal ILMATE, Kementerian Investasi/BKPM, PT SGMW Motor Indonesia, serta PT VKTR Teknologi Mobilitas menggelar penjajakan bisnis rantai pasok kendaraan listrik di Cikarang, Jawa Barat, pada 22 Mei 2026.

“Pemerintah berupaya agar ekosistem industri KBLBB tidak hanya diisi pelaku industri besar, tetapi juga industri kecil dan menengah agar terjadi transfer teknologi dan penguatan industri nasional,” ujar Agus.

Pemerintah menilai peluang industri komponen kendaraan listrik nasional semakin besar seiring lonjakan penjualan EV di dalam negeri. Berdasarkan data Gaikindo, penjualan battery electric vehicle (BEV) pada triwulan I 2026 mencapai 33.150 unit atau melonjak 95,9 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Tak hanya mobil listrik, populasi bus listrik nasional hingga April 2026 tercatat mencapai 798 unit. Sementara kendaraan listrik roda dua telah menembus 236.451 unit pada Februari 2026 atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita mengatakan pertumbuhan pasar tersebut menjadi peluang besar bagi IKM komponen otomotif untuk masuk ke rantai pasok industri EV nasional.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membuka potensi kemitraan strategis antara IKM alat angkut dengan industri besar serta memberikan informasi mengenai kebutuhan komponen kendaraan listrik terhadap pemenuhan TKDN,” ujar Reni.

Ekspansi infrastruktur pengisian daya juga memperkuat pertumbuhan pasar EV nasional. Data PT PLN menunjukkan jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) hingga April 2026 mencapai 4.769 unit yang tersebar di 3.097 lokasi di Indonesia.

Jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi 62.918 unit pada 2030 untuk mendukung proyeksi hampir 944 ribu kendaraan listrik nasional sesuai roadmap Kementerian ESDM.

Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Kemenperin Dini Hanggandari mengatakan penguatan kapasitas IKM menjadi penting agar pelaku usaha lokal mampu memenuhi standar teknologi dan kualitas industri kendaraan listrik global.

Menurut dia, penguatan industri komponen domestik juga akan menentukan seberapa besar Indonesia bisa menikmati dampak ekonomi dari booming kendaraan listrik yang saat ini terus tumbuh cepat.

Ketidakpastian ekonomi global kembali memberi tekanan pada industri dalam negeri. Mulai dari gejolak geopolitik hingga fluktuasi nilai tukar, semua itu ikut memengaruhi biaya produksi dan perencanaan bisnis pelaku usaha di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik global masih menjadi faktor yang sangat diperhatikan pelaku industri di dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai memberi tekanan langsung terhadap rantai pasok serta biaya produksi manufaktur nasional.

Ia menjelaskan, tingkat optimisme pelaku industri untuk enam bulan ke depan mulai menunjukkan penurunan. Hal ini dipicu oleh ketidakpastian global yang masih tinggi, termasuk situasi di kawasan Selat Hormuz serta tekanan pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“(Optimisme pengusaha) turun itu karena ketidakpastian global masih cukup tinggi. Kita belum tahu sampai kapan krisis yang terjadi di Selat Hormuz ini akan berakhir, dan Selat Hormuz itu dibuka,” ujar Febri di Jakarta, Kamis (28/5/2026).

Di sisi lain, data pasar menunjukkan dolar AS masih menguat terhadap rupiah sekitar 0,40 persen atau 70 poin hingga pukul 12.25 WIB. Rupiah sendiri diperdagangkan di kisaran Rp17.872 per dolar AS dengan rentang pergerakan harian Rp17.853–Rp17.910.

Situasi global ini memperberat kondisi industri dalam negeri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Kemenperin mencatat sekitar 24 persen kebutuhan bahan baku industri nasional masih berasal dari luar negeri, sehingga pelemahan rupiah berdampak langsung pada struktur biaya produksi.

“Bahwa struktur input industri terutama struktur bahan baku 24% itu impor. Selain krisis di Selat Hormuz, saat ini juga mengalami pelemahan nilai tukar rupiah,” jelasnya.

Untuk meredam dampak tersebut, Kemenperin mendorong pelaku industri dan importir memanfaatkan skema Local Currency Transaction (LCT) yang disediakan Bank Indonesia. Melalui mekanisme ini, transaksi bahan baku dapat dilakukan menggunakan mata uang lokal tanpa bergantung pada dolar AS.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kinerja sektor manufaktur nasional tetap berada pada jalur ekspansi di tengah dinamika ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal tersebut tercermin dari capaian Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Mei 2026 yang mencapai 53,56 atau meningkat dibandingkan April 2026 sebesar 51,75.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan, kenaikan IKI pada Mei 2026 merupakan sinyal positif dari pelaku industri manufaktur terhadap langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Di tengah ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah, IKI Mei 2026 justru naik signifikan dari 51,75 pada April menjadi 53,56 pada Mei 2026 atau meningkat 1,81 poin. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelaku industri manufaktur nasional masih sangat kuat,” kata Febri pada konferensi pers rilis IKI Mei 2026 di Jakarta, dikutip Kamis (28/5/2026).

Menurut Febri, salah satu faktor utama peningkatan IKI adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat sehingga demand domestik produk manufaktur meningkat.

“IKI yang naik signifikan pada Mei ini merupakan ungkapan optimisme pelaku industri atas keputusan Bapak Presiden Prabowo yang tidak menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut membuat inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat terutama daya beli atas produk manufaktur meningkat,” tuturnya.

Kemenperin mencatat, inflasi tahunan pada April 2026 melandai menjadi 2,42 persen (yoy), sementara Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap berada pada level optimistis sebesar 123,0. Kondisi tersebut menjadi sinyal positif bagi sektor industri karena menunjukkan daya beli masyarakat masih terjaga dengan baik.

“Inflasi yang terkendali dan IKK yang tetap berada di level 123 menunjukkan bahwa demand domestik terutama demand konsumsi rumah tangga terhadap produk manufaktur masih kuat. Industri merespons kondisi tersebut dengan meningkatkan utilisasi produksi dan hal tersebut ditunjukkan kenaikan indiaktor produksi pada komponen variabel pembentuk IKI,” kata Febri.

Hal ini tercermin pada variabel produksi dalam IKI Mei 2026 yang mengalami kenaikan tertinggi sebesar 3,86 poin menjadi 55,20 dan merupakan level tertinggi sejak Januari 2025. Selain itu, variabel pesanan juga meningkat menjadi 53,47. Selanjutnya, pada variabel persediaan mencapai 51,33. Seluruh variabel pembentuk IKI tercatat berada dalam fase ekspansi.

Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 20 subsektor mengalami ekspansi dan memberikan kontribusi sebesar 97,8 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas triwulan I 2026. Subsektor dengan nilai IKI tertinggi pada Mei 2026 adalah Industri Pakaian Jadi serta Industri Kertas dan Barang dari Kertas.

Kemenperin juga mencatat, baik industri yang berorientasi ekspor maupun pasar domestik sama-sama mengalami peningkatan optimisme pada Mei 2026. IKI yang berorientasi pasar ekspor tercatat sebesar 53,73 atau meningkat 1,45 poin dibandingkan April 2026 sebesar 52,28. Sementara itu, IKI yang berorientasi pasar domestik naik lebih tinggi, yakni sebesar 2,56 poin menjadi 53,46 dari sebelumnya 50,90 pada April 2026.

Menurut Febri, kenaikan IKI domestik yang lebih tinggi menunjukkan pasar dalam negeri masih menjadi penopang utama ketahanan industri manufaktur nasional di tengah tekanan global.

“Pasar domestik masih menjadi kekuatan utama industri manufaktur Indonesia dalam menghadapi tekanan akibat gejolak ketidakpastian global. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga membuat permintaan produk dalam negeri meningkat sehingga aktivitas produksi industri juga ikut meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, peningkatan IKI berorientasi ekspor menunjukkan bahwa produk manufaktur Indonesia masih memiliki daya saing di pasar global meskipun menghadapi tantangan pelemahan ekonomi dunia dan fluktuasi nilai tukar.

“Industri yang berorientasi ekspor tetap mampu tumbuh di tengah tantangan global. Ini menunjukkan sektor manufaktur nasional memiliki daya tahan dan kemampuan adaptasi yang baik. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar pada bulan Mei ini juga ikut meningkatkan ekspor produk manufaktur,” kata Febri.

Dia juga menjelaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Mei 2026 memang memberikan tekanan bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Namun di sisi lain, kondisi tersebut berdampak pada pergeseran konsumsi masyarakat ke produk dalam negeri.

“Pelemahan kurs rupiah memang berdampak terhadap industri yang menggunakan bahan baku impor. Akan tetapi, kondisi ini juga membuat masyarakat cenderung memilih produk dalam negeri dibandingkan produk impor yang mengalami kenaikan harga. Ini menjadi peluang bagi industri manufaktur nasional untuk memperkuat pasar domestik,” tuturnya.

Kinerja positif IKI juga sejalan dengan capaian pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,14 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,31 persen. Selain itu, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor utama ekspor nasional dengan nilai ekspor mencapai USD54,98 miliar atau berkontribusi sebesar 82,25 persen terhadap total ekspor nasional sepanjang triwulan I 2026.

“Kami optimistis sektor manufaktur tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pasar domestik terutama konsumsi rumah tangga dan kebutuhan pemerintah tetap menjadi tumpuan industri untuk meningkatkan kemampuan industri memproduksi produk berdaya saing dipasar domestik dan global. Pemerintah akan terus menjaga iklim usaha yang kondusif agar industri nasional semakin kompetitif dan mampu memperkuat struktur ekonomi Indonesia,” kata Febri.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, secara umum sektor industri kecil, menengah, dan aneka masih berada pada level ekspansi yang didukung kuat oleh pasar domestik, konsumsi rumah tangga, dan sektor ritel. Namun demikian, beberapa komoditas mengalami perlambatan di pasar ekspor akibat dampak geopolitik dan dinamika perdagangan global.

“Kalau melihat kondisi industri kecil menengah (IKM) saat ini, mulai dari bahan baku, proses produksi, pasar, finansial, hingga sertifikasi, memang masih perlu mendapatkan pendampingan. Upaya utamanya tentu mempertahankan pasar dalam negeri, terlebih hampir 80 persen produk industri kita ditujukan untuk pasar domestik,” ujar Reni.

Dia mengingatkan, di tengah lonjakan biaya produksi dan keterbatasan pelaku usaha untuk menaikkan harga jual produk, pelaku IKM dituntut semakin efisien dalam menjalankan proses produksi. Menurutnya, tuntutan konsumen yang terus berkembang juga mendorong industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

Selain itu, Kemenperin juga terus memonitor perkembangan daya beli masyarakat terhadap produk industri nasional, termasuk produk IKM. Meski terdapat kekhawatiran pelemahan konsumsi, sektor pakaian jadi justru masih menunjukkan ekspansi pada Mei 2026.

“Kami juga menyoroti tantangan yang dihadapi industri pakaian jadi nasional, terutama persaingan dengan produk impor yang dipasarkan melalui marketplace digital. Karena itu, perlu perhatian khusus terhadap pemulihan sektor industri aneka agar kembali tumbuh lebih kuat,” ujar dia.

(NIA DEVIYANA)

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Mei 2026 naik menjadi 53,56 dari sebelumnya 51,75 pada April 2026. Kenaikan IKI menjadi sinyal optimisme pelaku industri manufaktur terhadap kondisi ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah.

“Di tengah ketidakpastian global dan pelemahan nilai tukar rupiah, IKI Mei 2026 justru naik signifikan. Ini menunjukkan tingkat kepercayaan pelaku industri manufaktur nasional masih sangat kuat,” ujarJuru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief, dikutip Rabu (27/5/2026).

Menurutnya, salah satu faktor yang mendorong kenaikan IKI ialah keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menaikkan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut dinilai mampu menjaga inflasi tetap terkendali dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Kemenperin mencatat inflasi tahunan April 2026 berada di level 2,42 persen (yoy), sementara Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap optimistis di angka 123,0. Kondisi tersebut membuat permintaan produk manufaktur domestik tetap kuat sehingga industri meningkatkan utilisasi produksinya.

Hal itu tercermin dari variabel produksi dalam IKI Mei 2026 yang naik 3,86 poin menjadi 55,20, sekaligus menjadi level tertinggi sejak Januari 2025. Variabel pesanan dan persediaan juga sama-sama berada di fase ekspansi.

Dari 23 subsektor industri pengolahan, sebanyak 20 subsektor tercatat mengalami ekspansi dan menyumbang 97,8 persen terhadap PDB Industri Pengolahan Nonmigas triwulan I 2026. Subsektor pakaian jadi serta industri kertas menjadi yang mencatat nilai IKI tertinggi.

Kemenperin juga menilai pasar domestik masih menjadi penopang utama industri manufaktur nasional di tengah tekanan global. Sementara itu, industri berorientasi ekspor tetap mampu tumbuh berkat daya saing produk Indonesia dan dampak pelemahan rupiah yang mendukung ekspor.

Meski begitu, pelemahan rupiah tetap memberi tekanan bagi industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Di sisi lain, kondisi tersebut mendorong masyarakat lebih memilih produk lokal dibandingkan barang impor yang harganya meningkat.

Kinerja positif sektor manufaktur juga terlihat dari pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas pada triwulan I 2026 yang mencapai 5,14 persen (yoy), lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu sebesar 4,31 persen.

Selain itu, sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar ekspor nasional dengan nilai mencapai US$54,98 miliar atau setara 82,25 persen dari total ekspor nasional sepanjang triwulan I 2026.

Kementerian Perindustrian terus memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) kompeten sebagai fondasi utama dalam mempercepat industrialisasi nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan industri.

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional, baik dari sisi kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja. Karena itu, penguatan SDM industri yang sesuai kebutuhan dunia usaha menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Pendidikan vokasi yang berhasil harus berbasis kebutuhan riil di ruang produksi melalui prinsip link and match. Kemenperin berkomitmen membangun ekosistem dual system pada pendidikan vokasi yang kuat dan berstandar global,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/5).

Ia menjelaskan, penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai 20,26 juta orang pada Agustus 2025. Selain itu, industri pengolahan juga tercatat menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar pada awal 2026.

“Capaian tersebut menjadi landasan kuat bagi Kemenperin untuk terus memperluas program link and match antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja global,” kata Agus.

Untuk memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan industri, Kemenperin melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) menggandeng Swisscontact dalam proyek Swiss Skills for Competitiveness (SS4C). Salah satu implementasinya ialah pelatihan Master Trainer Pelatih Tempat Kerja atau In-Company Trainer (ICT) yang berlangsung pada 18–25 Mei 2026 di Jakarta.

Kepala BPSDMI Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan, kolaborasi dengan Swiss menjadi langkah strategis untuk mempercepat transfer pengetahuan, budaya kerja industri, dan inovasi guna meningkatkan daya saing nasional.

“Kegiatan ICT ini memiliki peran penting dalam mentransfer kompetensi, membimbing proses pembelajaran berbasis industri, serta memastikan standar kompetensi dapat diterapkan secara nyata di lingkungan kerja,” ujar Doddy.