Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Pasalnya, rakyat tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi pembayaran.

Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai klaim Prabowo tersebut kurang tepat.

"Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5).

Huda menjelaskan pelemahan rupiah akan memicu inflasi impor (imported inflation) yang pada akhirnya turut dirasakan masyarakat desa.

Artinya, pelemahan rupiah akan mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang impor hingga bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak dipenuhi dari impor.

"Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujar Huda.

Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Saat ini saja, kata dia, sudah ada plastik yang harganya naik dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta.

Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat.

"Apakah di desa enggak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ujar Huda.

Plastik ini juga bukan hanya digunakan sebagai kemasan. Ia mencontohkan produk elektronik yang juga memiliki berbagai komponen berbahan plastik di dalamnya.

Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal.

"Apakah di desa tidak ada TV atau komponen elektronik lainnya? Tentu saja ada dan itu semakin menekan ekonomi di desa," ujar Huda.

Tak hanya itu, ia menyebut sektor pertanian juga terdampak karena harga pupuk berpotensi naik. Menurut dia, sebagian bahan baku pupuk masih bergantung pada impor, termasuk gas.

Ketika pasokan terganggu dan rupiah melemah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pupuk.

"Harga pupuk yang naik pasti mengganggu sektor pertanian, mengganggu masyarakat di perdesaan," ujar Huda.

Di sisi lain, Huda menilai daya beli masyarakat saat ini juga belum pulih akibat berbagai tekanan ekonomi domestik.

Ia mengatakan produsen kemungkinan besar akan memilih menekan margin keuntungan dibanding menaikkan harga jual secara agresif. Namun, kondisi ini berpotensi memicu efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia khawatir gelombang PHK bisa memburuk dalam dua hingga tiga bulan ke depan dan membuat ekonomi nasional semakin melambat.

"Ekonomi kita akan semakin melambat, efeknya ke rupiah yang tidak kunjung membaik," ucap Huda.

Selain itu, Huda juga menilai strategi substitusi impor tidak akan efektif dalam jangka pendek karena banyak komponen industri masih belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Ia mencontohkan chip atau semikonduktor yang memang harus impor dari luar. Ia menyebut dua hal ini belum bisa dipasok dari dalam negeri dan begitu juga berbagai komponen lainnya.

"Menurut saya memang strategi substitusi impor ini tidak akan efektif dalam jangka pendek," ujar Huda.

Menurut Huda, kondisi tersebut bisa membuat perusahaan menahan ekspansi, penyerapan tenaga kerja melambat, dan konsumsi rumah tangga stagnan.

Klaim Prabowo soal pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan dilontarkan ketika acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," kata Prabowo.

Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan kondisi ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi di tengah kepanikan global.

"Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya.

Nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.614 per dolar AS pada perdagangan Jumat (15/5). Posisi tersebut disebut menjadi titik terlemah rupiah sepanjang sejarah perdagangan modern.

Presiden Prabowo Subianto menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat di pedesaan. Pasalnya, rakyat tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi pembayaran.

Namun, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai klaim Prabowo tersebut kurang tepat.

"Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5).

Huda menjelaskan pelemahan rupiah akan memicu inflasi impor (imported inflation) yang pada akhirnya turut dirasakan masyarakat desa.

Artinya, pelemahan rupiah akan mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang impor hingga bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak dipenuhi dari impor.

"Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujar Huda.

Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

Saat ini saja, kata dia, sudah ada plastik yang harganya naik dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta.

Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat.

"Apakah di desa enggak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ujar Huda.

Plastik ini juga bukan hanya digunakan sebagai kemasan. Ia mencontohkan produk elektronik yang juga memiliki berbagai komponen berbahan plastik di dalamnya.

Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal.

"Apakah di desa tidak ada TV atau komponen elektronik lainnya? Tentu saja ada dan itu semakin menekan ekonomi di desa," ujar Huda.

Tak hanya itu, ia menyebut sektor pertanian juga terdampak karena harga pupuk berpotensi naik. Menurut dia, sebagian bahan baku pupuk masih bergantung pada impor, termasuk gas.

Ketika pasokan terganggu dan rupiah melemah, maka yang terjadi adalah kenaikan harga pupuk.

"Harga pupuk yang naik pasti mengganggu sektor pertanian, mengganggu masyarakat di perdesaan," ujar Huda.

Di sisi lain, Huda menilai daya beli masyarakat saat ini juga belum pulih akibat berbagai tekanan ekonomi domestik.

Ia mengatakan produsen kemungkinan besar akan memilih menekan margin keuntungan dibanding menaikkan harga jual secara agresif. Namun, kondisi ini berpotensi memicu efisiensi hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia khawatir gelombang PHK bisa memburuk dalam dua hingga tiga bulan ke depan dan membuat ekonomi nasional semakin melambat.

"Ekonomi kita akan semakin melambat, efeknya ke rupiah yang tidak kunjung membaik," ucap Huda.

Selain itu, Huda juga menilai strategi substitusi impor tidak akan efektif dalam jangka pendek karena banyak komponen industri masih belum bisa diproduksi di dalam negeri.

Ia mencontohkan chip atau semikonduktor yang memang harus impor dari luar. Ia menyebut dua hal ini belum bisa dipasok dari dalam negeri dan begitu juga berbagai komponen lainnya.

"Menurut saya memang strategi substitusi impor ini tidak akan efektif dalam jangka pendek," ujar Huda.

Menurut Huda, kondisi tersebut bisa membuat perusahaan menahan ekspansi, penyerapan tenaga kerja melambat, dan konsumsi rumah tangga stagnan.

Klaim Prabowo soal pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan dilontarkan ketika acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.

"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," kata Prabowo.

Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua umum Partai Gerindra itu menegaskan kondisi ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga dengan baik bahkan relatif stabil, terutama pada sektor pangan dan energi di tengah kepanikan global.

"Rupiah begini, rupiah begini, apa? Eh, dolar begini. Orang rakyat di desa enggak pakai dolar kok, iya kan? Pangan aman, energi aman, ya.

Nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.614 per dolar AS pada perdagangan Jumat (15/5). Posisi tersebut disebut menjadi titik terlemah rupiah sepanjang sejarah perdagangan modern.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut impor bahan baku plastik berupa nafta dari Amerika Serikat (AS) dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei 2026.

Pasokan tersebut disiapkan pemerintah sebagai alternatif di tengah terganggunya impor nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik yang mendorong kenaikan harga plastik di dalam negeri.

"Kemarin kan memang dari industrinya, pelaku industrinya kan pertengahan Mei nyampe. Nanti saya update lagi," ujar Budi dalam konferensi pers di 86 Coffee Bakery, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Ia memastikan industri dalam negeri masih tetap berproduksi meski pasokan bahan baku sempat terganggu.

"Tapi saya pikir produksi kita, produksi dalam negeri tetap berjalan dan impor juga tidak masalah," ujarnya.

Budi mengatakan pemerintah sebelumnya juga mencari alternatif pasokan nafta dari India dan sejumlah negara di Afrika. Namun, pasokan yang dijadwalkan tiba di Indonesia pada pertengahan Mei ini berasal dari AS.

"Kemudian kemarin cari solusinya dari India sama Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu dari Amerika," ujarnya.

Sebelumnya, Budi menjelaskan Indonesia selama ini masih bergantung pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah.

Nafta merupakan bahan baku utama industri petrokimia yang berasal dari hasil olahan minyak bumi dan digunakan untuk memproduksi berbagai produk turunan seperti plastik, karet sintetis, hingga bahan kimia industri lainnya.

Gangguan pasokan nafta membuat harga plastik di dalam negeri melonjak dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut dipicu konflik di Timur Tengah yang menghambat rantai pasok global.

"Harga plastik mahal itu kan pertama karena imbas perang di Timur Tengah. Kita impor nafta untuk bahan baku plastik dari Timur Tengah," kata Budi beberapa waktu silam.

Pemerintah kemudian mulai mencari sumber pasokan alternatif dari sejumlah negara lain seperti India, Afrika, hingga AS untuk menjaga pasokan bahan baku industri tetap aman.

Selain itu, pemerintah juga mulai menjajaki penggunaan LPG sebagai substitusi nafta untuk kebutuhan industri petrokimia. Pasokan LPG alternatif disebut tengah dicari dari kawasan Eurasia dan negara-negara sekitar Rusia.

Menurut Budi, langkah diversifikasi pasokan dilakukan agar industri dalam negeri tetap bisa berproduksi di tengah tekanan global dan lonjakan harga energi.

Kenaikan harga plastik sendiri mulai dirasakan di berbagai sektor industri. Harga plastik kantong dilaporkan naik dari sekitar Rp15 ribu menjadi Rp23 ribu per pak, sedangkan plastik kemasan melonjak dari Rp36 ribu menjadi Rp60 ribu.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam sebelumnya mengingatkan gangguan rantai pasok bahan baku plastik mulai menekan dunia usaha, terutama sektor makanan dan minuman yang bergantung pada kemasan plastik impor.

Kenaikan harga minyak akibat ketegangan di Selat Hormuz kembali menegaskan rapuhnya fondasi industri plastik global. Plastik konvensional seperti polyethylene, polypropylene, dan polyethylene terephthalate berasal dari turunan minyak dan gas. Ketika harga minyak melonjak, biaya produksi resin plastik ikut terdorong naik.

Bagi Indonesia, dampaknya terasa lebih dalam karena tingginya ketergantungan pada impor nafta dari kawasan Timur Tengah sebagai bahan baku utama industri petrokimia.

Implikasi kenaikan biaya ini menjalar ke berbagai sektor. Industri makanan dan minuman menghadapi lonjakan biaya kemasan, sementara pelaku ritel dihadapkan pada dilema antara menaikkan harga atau menekan margin keuntungan. Di sektor manufaktur, kenaikan biaya input mempersempit ruang efisiensi. Pada akhirnya, beban tersebut bermuara pada konsumen melalui kenaikan harga barang.

Kondisi ini menegaskan bahwa plastik bukan sekadar komponen pelengkap, melainkan elemen strategis dalam struktur biaya ekonomi. Ketergantungan pada bahan baku berbasis fosil menjadikan industri domestik sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Posisi Indonesia yang cenderung sebagai price taker semakin mempersempit ruang kebijakan saat terjadi disrupsi global.

Struktur penggunaan plastik di dalam negeri memperlihatkan kerentanan tersebut. Data OECD menunjukkan bahwa sektor kemasan menyerap porsi terbesar penggunaan plastik di Indonesia, mencapai sekitar 31% pada 2022.

Tren ini bahkan meningkat, dengan beberapa laporan industri memperkirakan kontribusi sektor kemasan mendekati 48% pada 2025. Artinya, setiap guncangan harga bahan baku plastik akan langsung berdampak luas pada sektor yang bersentuhan langsung dengan konsumsi masyarakat.

Kelompok yang paling terdampak adalah pelaku UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman. Ketergantungan tinggi pada kemasan plastik membuat mereka sulit menghindari kenaikan biaya.

Kementerian UMKM mencatat lonjakan harga plastik hingga 40%-60% tidak hanya menggerus margin keuntungan, tetapi juga menekan omzet hingga 50%. Dalam jangka pendek, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengamankan pasokan bahan baku dari kawasan alternatif seperti Afrika, India, dan Amerika.

Dalam perspektif jangka panjang, diversifikasi bahan baku menjadi keniscayaan. Salah satu opsi yang semakin relevan adalah pengembangan kemasan biodegradable berbasis biomassa. Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang kuat, yakni ketersediaan singkong sebagai sumber pati, rumput laut, serta limbah pertanian seperti ampas tebu dan residu kelapa sawit.

Bahan-bahan ini dapat diolah menjadi biopolimer melalui berbagai proses, mulai dari ekstraksi pati hingga fermentasi menjadi asam laktat, yang kemudian diaplikasikan dalam produk kemasan.

Langkah diversifikasi ini sangat memungkinkan untuk didorong, mengingat industri kemasan biodegradable bukan hal baru di Indonesia. Sejumlah pelaku usaha dalam negeri telah mengembangkan inovasi kemasan ramah lingkungan berbasis sumber daya lokal, dan sebagian bahkan telah menembus pasar ekspor.

Peran riset domestik juga semakin nyata dalam mendorong transisi ini. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah mengembangkan berbagai inovasi kemasan biodegradable, mulai dari bioplastik berbasis PLA melalui bioproses, pemanfaatan biomassa seperti aren dan selulosa, hingga kemasan aktif dengan sensor pH.

Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi kapasitas produksi dan inovasi yang cukup untuk membangun industri kemasan berkelanjutan secara lebih sistematis. Lebih jauh, pengembangan kemasan biodegradable membuka ruang bagi transformasi struktur ekonomi. Indonesia berpeluang naik kelas dari eksportir bahan mentah menjadi produsen produk industri berbasis biomassa bernilai tambah.

Arah ini sejalan dengan agenda hilirisasi dan penguatan industri domestik. Nilai tambah diperkirakan dapat meningkatkan nilai ekspor secara signifikan, bahkan hingga beberapa kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah.

Prospek tersebut semakin kuat seiring meningkatnya permintaan global terhadap kemasan berkelanjutan. Tren pelarangan plastik sekali pakai di berbagai negara telah mendorong pergeseran preferensi pasar.

Laporan Sustainable Packaging Market Analysis and Forecast 2026 - 2033 memperkirakan nilai pasar kemasan berkelanjutan global mencapai sekitar US$462,69 miliar pada 2026 dan terus meningkat hingga melampaui US$772 miliar pada 2033. Dalam lanskap ini, kemampuan menyediakan kemasan biodegradable berpotensi menjadi salah satu faktor penentu daya saing ekspor Indonesia di masa depan.

Dari sisi lingkungan, pengembangan ini sejalan dengan komitmen lingkungan Indonesia, baik nasional maupun global. Secara domestik, hal ini didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang mendorong pengurangan sampah dan emisi.

Di tingkat global, Indonesia berkomitmen melalui Paris Agreement, terlibat dalam negosiasi polusi plastik di United Nations Environment Assembly, serta berpartisipasi dalam inisiatif seperti Global Plastic Action Partnership, yang secara keseluruhan memperkuat arah transisi menuju ekonomi sirkular dan posisi Indonesia dalam diplomasi ekonomi global.

Namun, transisi ini tidak akan terjadi secara otomatis dan memerlukan intervensi kebijakan yang terarah. Langkah pengembangan dapat dimulai dari hulu dengan memetakan bahan baku berbasis biomassa sebagai substitusi plastik konvensional, sekaligus mengoptimalkan keunggulan daerah. Bahan-bahan tersebut perlu dipetakan berdasarkan wilayah produksi utama guna menekan biaya logistik dan memperkuat rantai pasok domestik.

Sebagai contoh, Nusa Tenggara Timur memiliki potensi rumput laut sekitar 51.870 hektare dengan produksi 1,8 juta ton per tahun, yang dapat menjadi sumber biopolimer. Jawa Timur dengan bahan baku pati dan tebu, serta Sumatra dengan biomassa kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kemasan biodegradable dapat didorong melalui pendekatan berbasis potensi wilayah yang terintegrasi.

Di sisi lain, akselerasi industri memerlukan insentif fiskal dan kepastian regulasi agar inovasi yang saat ini masih terbatas dapat naik ke skala produksi massal. Integrasi riset dan industri juga menjadi kunci, termasuk melalui pendanaan dan standardisasi yang jelas.

Dalam konteks ini, langkah Kementerian Perindustrian yang tengah menyiapkan peta jalan, rencana aksi, dan Rancangan Standar Nasional Industri (RSNI) menjadi krusial untuk memastikan produk biodegradable tidak hanya layak secara lingkungan, tetapi juga kompetitif di pasar global.

Lebih lanjut, Indonesia dapat memanfaatkan keunggulan geografis dan sumber daya alamnya untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing, termasuk melalui kerja sama alih teknologi dan kebijakan perdagangan yang mendukung produk kemasan berkelanjutan.

Keunggulan geografis Indonesia di kawasan Asia-Pasifik memberikan akses langsung ke pasar besar dan berkembang seperti negara-negara ASEAN, Tiongkok, India, dan Australia, memungkinkan Indonesia terintegrasi dalam rantai pasok regional dan global untuk material biodegradable.

Krisis di Selat Hormuz memberi pelajaran bahwa ketergantungan pada plastik berbasis fosil menyimpan risiko laten yang kerap tak terlihat dalam kondisi normal. Transisi menuju kemasan biodegradable menawarkan salah satu jalur strategis untuk memperkuat ketahanan industri sekaligus meningkatkan daya saing.

Pada akhirnya, arah kebijakan hari ini akan menentukan posisi Indonesia dalam lanskap industri global ke depan. Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi tersebut.

Bisnis.com, SURABAYA – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengungkapkan bahwa pemerintah mempertimbangkan pemberian sejumlah subsidi bagi industri plastik. Hal ini sebagai upaya untuk menjaga harga plastik di tengah menipisnya pasokan nafta imbas eskalasi perang di Timur Tengah.

Nafta adalah cairan hasil penyulingan minyak bumi yang diproses menjadi bahan baku seperti etilena dan propilena, lalu diproses menjadi biji plastik, yang merupakan bahan baku dalam produksi berbagai produk plastik jadi.

"Untuk ini [kenaikan harga plastik], insyaallah kita berupaya untuk mencarikan solusi karena memang pada prinsipnya ini kan tergantung daripada bahan nafta itu tadi ya yang memengaruhi harga dari plastiknya," ungkap Dyah Roro di Universitas Airlangga Surabaya, Selasa (28/4/2026).

Dirinya menjelaskan opsi untuk pemberian subsidi bagi para pelaku industri bahan kimia tersebut saat ini dikaji lebih lanjut bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di bawah komando Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dyah Roro mengatakan, kebijakan tersebut diharapkan dapat berdampak signifikan terhadap harga-harga barang secara keseluruhan hingga menjaga keberlanjutan dari industri plastik nasional yang masih waswas akan menipisnya bahan baku.

"Kalau tidak salah beberapa waktu lalu, ini sedang dibahas oleh Bapak Menko Perekonomian untuk potensi memberikan skema subsidi untuk industri plastiknya itu sendiri sehingga ini bisa berdampak positif terhadap harga secara keseluruhan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Dyah Roro juga menegaskan pemerintah tengah mengupayakan langkah jangka panjang, dengan mengamankan nafta dari sumber-sumber alternatif yang tidak terpengaruh konflik geopolitik global secara langsung maupun tidak langsung.

Langkah tersebut, tutur dia, dilakukan pemerintah semata-mata dalam rangka untuk melindungi keberlangsungan industri petrokimia domestik agar dapat tetap menjalankan produksi di tengah volatilitas bahan baku maupun harga yang tak menentu.

"Jangka panjangnya, untuk pasarnya juga sedang kita coba nafta solusi agar kemudian bahan nafta yang dibutuhkan itu tadi untuk memproduksi plastik kita bisa mendapatkannya dari tempat lain yang tidak terpengaruh oleh kondisi geopolitik saat ini," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk membebaskan bea masuk untuk impor LPG khususnya untuk industri petrokimia untuk merespons disrupsi logistik di Selat Hormuz akibat perang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa hal ini sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan telah dirapatkan lintas kementerian/lembaga.

Airlangga menyebut pembebasan bea masuk impor LPG untuk industri petrokimia ini dilakukan di tengah kesulitan pasokan nafta, yang merupakan bahan baku dari industri tersebut.

"Sebagai langkah, ini adalah impor LPG bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0% sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif nafta ke LPG," jelas Airlangga pada konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah juga akan membebaskan bea masuk impor sejumlah produk plastik yang ditujukan untuk kemasan (packaging) alias diberikan tarif 0%. Tujuannya adalah untuk mencegah kenaikan harga sejumlah bahan makanan dan minuman yang ikut terkerek akibat harga plastik di dalam negeri.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50% sampai 100% dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging," terangnya.

Pembebasan bea masuk untuk impor LPG bagi industri bahan kimia, sekaligus bahan baku plastik ini rencananya diterapkan untuk enam bulan ke depan. Pemerintah akan mengevaluasi lagi perkembangan soal pasokan untuk industri dimaksud.

Pemerintah Indonesia membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik mulai Mei mendatang untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan tersebut diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini akan berlaku selama enam bulan ke depan, terhitung sejak Mei 2026. Ketentuan teknisnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik antara laim polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE).

Namun, kebijakan bebas bea masuk bahan baku plastik ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Selain itu, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah resmi menurunkan tarif bea masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk kebutuhan industri dari 5 persen menjadi 0 persen. Kebijakan ini diambil untuk menekan lonjakan harga bahan baku plastik di tengah gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan LPG akan digunakan sebagai alternatif bahan baku pengganti nafta dalam industri petrokimia.

"Diturunkan dari 5 persen ke 0 persen," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan langkah ini dilakukan agar industri tetap memperoleh pasokan bahan baku, terutama untuk kebutuhan produksi plastik yang belakangan tertekan akibat gangguan rantai pasok global.

Airlangga menegaskan pemberlakuan kebijakan ini masih menunggu aturan teknis yang akan diterbitkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ia menambahkan, kebutuhan bahan baku alternatif menjadi penting karena refinery domestik memerlukan pasokan yang stabil untuk menjaga produksi plastik, termasuk kemasan yang banyak digunakan sektor makanan dan minuman.

"Karena refinery dibutuhkan untuk bahan baku plastik, nanti Menperin dan Menkeu menyiapkan peraturannya," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik selama enam bulan untuk merespons lonjakan harga dan gangguan pasokan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini diambil setelah harga bahan baku plastik melonjak signifikan akibat terganggunya pasokan nafta di tengah tekanan geopolitik global.

"Bahan baku plastik yang kita ketahui harganya naik 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan mempengaruhi plastik packaging," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4).

Ia menjelaskan pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0 persen untuk sejumlah produk turunan plastik seperti polipropilena, polietilena, hingga Linear Low-Density Polythylene (LLDPE) dan High-Density Polythylene (HDPE). Kebijakan ini bersifat sementara selama enam bulan dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi.

"Seluruhnya diberikan bea masuk 0 persen, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa," katanya.

Kebijakan ini akan berlaku selama enam bulan ke depan terhitung sejak Mei 2026. Pemberlakuan kebijakan ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin).

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencari sumber alternatif pasokan biji plastik nafta guna menjaga keberlanjutan industri dalam negeri di tengah gangguan rantai pasok global.

"Untuk nafta tentu sedang dicarikan, targetnya kita harapkan bulan Mei nanti kita lihat lagi," ujar Airlangga.

Menurutnya, langkah ini diperlukan agar tekanan harga bahan baku tidak merembet ke harga produk akhir, terutama makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik.

"Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman," pungkas Airlangga.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membebaskan bea masuk impor bahan baku plastik menjadi 0 persen guna menjaga pasokan dan menekan biaya produksi industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, menyebutkan sejumlah bahan baku plastik yang mendapat insentif tersebut seperti polipropilena (polypropylene), polietilena (polyethylene), HDPE (high-density polyethylene), dan LLDPE (linear low-density polyethylene).

Sebelumnya, bea masuk bahan baku plastik berada di rentang 5-15 persen.

Airlangga mengatakan kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.

Selain kebijakan tarif, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada aspek perizinan impor.

Ia menuturkan, Kementerian Perindustrian akan menyusun daftar komoditas yang memerlukan pertimbangan teknis (pertek), sedangkan Kementerian Perdagangan akan merevisi peraturan menteri terkait impor.

Pemerintah juga menyiapkan mekanisme service level agreement (SLA) guna memastikan transparansi dan kepastian proses perizinan bagi pelaku industri. Sistem nasional industri (Sinas) serta penguatan standar nasional Indonesia (SNI) juga akan dioptimalkan agar alur proses perizinan lebih jelas, termasuk dari sisi waktu dan tahapan.

Adapun saat ini Indonesia serta banyak negara lain tengah menghadapi kelangkaan bahan baku plastik seperti nafta.

Kondisi tersebut dipicu gangguan pasokan akibat krisis Selat Hormuz di Timur Tengah, yang menyebabkan kenaikan harga hingga 60 persen serta tingginya ketergantungan impor, yakni sekitar 55-60 persen.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah juga berupaya mencari sumber impor alternatif dari negara lain serta meningkatkan kapasitas pasokan domestik guna mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membebaskan bea masuk impor liquefied petroleum gas (elpiji) menjadi nol persen, sebagai langkah meredam tekanan pasokan bahan baku industri akibat gejolak global.

Kebijakan ini diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai respons atas terganggunya pasokan nafta, termasuk imbas ketegangan di Selat Hormuz yang menekan industri petrokimia dan plastik.

“Insentif untuk elpiji di mana intervensi kebijakan untuk bea masuk elpiji utamanya untuk industri petrochemical yang dengan adanya kasus perang di Selat Hormuz mengalami kesulitan untuk memperoleh nafta,” kata Airlangga dalam konferensi pers terkait percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

ANTARA/HO - Pertamina Patra Niaga Ilustrasi elpiji 5,5 kg dan 12 kg. Harga elpiji 5,5 kg dan 12 kg per 1 Januari 2026 di seluruh Indonesia.

Untuk impor elpiji, pemerintah menurunkan tarif bea masuk dari sebelumnya 5 persen menjadi nol persen.

Kebijakan itu ditujukan agar elpiji dapat menjadi bahan baku alternatif pengganti nafta, khususnya bagi industri petrokimia dan kilang (refinery).

Menurut Airlangga, Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencari sumber pasokan nafta alternatif.

Namun untuk jangka pendek, pemerintah memilih memberi relaksasi impor elpiji agar industri tetap berjalan.

“Sebagai langkah ini adalah impor elpiji bea masuknya diturunkan dari 5 persen menjadi nol persen sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke elpiji,” ujarnya.

Airlangga menjelaskan keberlanjutan produksi refinery penting karena hasil olahannya menjadi bahan baku utama industri plastik.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan akan diikuti aturan turunan yang disiapkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Para Menteri Kabinet Merah Putih dalam konferensi pers terkait percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (28/4/2026).

“Karena refinery ini dibutuhkan untuk bahan baku plastik, oleh karena itu nanti Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permenperin maupun PMK,” kata Airlangga.

Selain elpiji, pemerintah juga membebaskan bea masuk sejumlah bahan baku plastik menjadi nol persen selama enam bulan.

Kebijakan ini diambil setelah harga plastik global dilaporkan melonjak 50 persen hingga 100 persen, yang dikhawatirkan menekan industri kemasan makanan dan minuman serta berimbas ke harga barang konsumsi.

“Kita ketahui harga plastik naiknya 50 sampai 100 persen dan ini tentu akan memengaruhi terhadap plastik packaging oleh karena itu terhadap plastik packaging karena suplainya dari dalam negeri juga terkendala oleh nafta,” ujar Airlangga.

Jenis bahan baku yang mendapat pembebasan tarif impor meliputi polipropilena (PP), high-density polyethylene (HDPE), linear low-density polyethylene (LLDPE), dan polyethylene (PE).

Menurut Airlangga, langkah ini juga mengikuti kebijakan sejumlah negara lain, termasuk India, untuk menjaga daya saing industri dan mencegah kenaikan biaya produksi.

“Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman,” tambahnya.

Selain relaksasi tarif, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan proses perizinan impor.

Kementerian terkait akan menyusun daftar komoditas yang memerlukan pertimbangan teknis (Pertek), sementara Kementerian Perdagangan akan merevisi aturan terkait agar proses impor lebih pasti.

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mewanti-wanti lonjakan harga nafta di pasar global berpotensi menekan harga minyak goreng kemasan premium di dalam negeri, seiring meningkatnya biaya plastik yang berbahan baku nafta.

Peneliti Indef Afaqa Hudaya mengatakan kenaikan harga nafta yang mencapai sekitar US$902,61 per ton per 21 April 2026 atau naik sekitar 50% sejak konflik Timur Tengah telah mendorong kenaikan biaya kemasan plastik.

“Tapi dalam struktur biaya, komponen utama tetap berasal dari Crude Palm Oil. Jadi efek ke harga minyak goreng premium di konsumen masih relatif moderat,” kata Afaqa kepada Bisnis, dikutip pada Senin (27/4/2026).

Indef menilai tekanan terhadap harga tetap berpotensi meningkat seiring kondisi daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, konsumen saat ini sangat sensitif terhadap perubahan harga, sehingga kenaikan kecil sekalipun dapat memengaruhi keputusan pembelian. Alhasil, konsumen cenderung lebih selektif dan mulai beralih ke produk yang lebih terjangkau.

“Ketika harga naik, omzet pelaku usaha bisa turun karena konsumen cenderung mengurangi pembeliannya. Jadi sekarang perilaku konsumen lebih selektif dan cenderung mencari opsi yang lebih murah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Afaqa menyebut kenaikan harga plastik tidak hanya berdampak pada minyak goreng, melainkan juga meluas ke berbagai sektor. Pasalnya, plastik digunakan secara luas, mulai dari air minum dalam kemasan, makanan olahan, produk rumah tangga, hingga sektor pertanian seperti pupuk dan beras yang menggunakan karung plastik. Dampak ini, menurutnya, telah dirasakan oleh pelaku usaha besar hingga UMKM.

Dari sisi makroekonomi, lanjutnya, kondisi tersebut membuka risiko inflasi yang lebih luas. Kenaikan biaya kemasan berpotensi memicu tekanan inflasi berbasis biaya (cost-push inflation) yang merambat ke berbagai komoditas secara bersamaan.

“Kondisi ini bisa menjadi sinyal awal tekanan daya beli yang semakin meningkat dan sektor riil yang semakin melambat jika tidak diantisipasi dengan segera,” ujarnya.

Untuk itu, Indef menilai pemerintah perlu mengombinasikan kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Ke depan, pemerintah didorong untuk mendorong diversifikasi sumber bahan baku serta memperkuat industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor.

Selain itu, kebijakan pengendalian penggunaan plastik, disertai insentif bagi kemasan ramah lingkungan agar biaya produksi menjadi lebih efisien.

Adapun untuk prospek ke depan, Afaqa memperkirakan harga minyak goreng kemasan premium masih akan mengalami kenaikan, meski dalam skala moderat. Menurutnya, rekanan dari harga plastik diperkirakan tetap bertahan selama konflik geopolitik belum mereda. Di sisi lain, harga CPO masih menjadi faktor utama penentu pergerakan harga.

“Jadi, arahnya cenderung naik bertahap. Tapi dengan intervensi pemerintah seperti menjaga HET dan distribusi, kenaikannya kemungkinan tetap bisa dikendalikan dan tidak terlalu tajam,” pungkasnya.

Harga kondom bakal jadi mahal gara-gara perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Produsen kondom terbesar dunia, Karex, menyebut perang tersebut mengganggu rantai pasok global, termasuk bahan baku produksi kondom.

CEO Karex, Goh Miah Kiat mengatakan perusahaan mungkin terpaksa menaikkan harga kondom sekitar 20 persen hingga 30 persen gara-gara gangguan tersebut. Besaran kenaikan bergantung pada berapa lama hambatan rantai pasok itu berlangsung.

"Situasinya jelas sangat rapuh, harga mahal. Kami tidak punya pilihan selain membebankan biaya tersebut kepada pelanggan," ujar Goh kepada Reuters, Selasa (21/4).

Perusahaan yang berbasis di Malaysia itu memproduksi kondom, pelumas, sarung tangan, kateter medis, dan pelindung probe. Beberapa merek kondom produksi Karex antara lain Durex, Trojan, ONE, Trustex, Carex, dan Pasante.

Perusahaan mampu memproduksi lebih dari 5 miliar kondom per tahun. Karex juga mengekspor ke lebih dari 130 negara, menurut situs resminya.

Selain biaya produksi dan kemasan yang meningkat, Goh mengatakan ada pula hambatan keterlambatan pengiriman.

"Kami melihat banyak kondom tertahan di kapal yang belum sampai ke tujuan, padahal sangat dibutuhkan," ujar Goh.

Ia mengatakan Karex perusahaan masih memiliki pasokan untuk beberapa bulan ke depan.

Seiring meletusnya perang Iran melawan invasi AS-Israel, harga minyak dan gas terus melesat. Para ekonom khawatir kenaikan harga energi dapat menekan belanja konsumen.

Selain itu, kekurangan pasokan minyak bisa menghambat produksi. Pukulan ini terutama dirasakan di Asia, yang sangat bergantung pada minyak Timur Tengah.

Perang juga mengganggu produksi bahan baku turunan minyak (feedstock) yang digunakan untuk membuat plastik dan material lain.

Produk turunan itu antara lain nafta yang menjadi bahan baku pembuatan plastik. Produk turunan lainnya adalah minyak silikon dan amonia, yang merupakan komponen penting dalam produksi kondom.

Ia menjabarkan sebanyak 41 persen pasokan nafta di Asia berasal dari Timur Tengah. Jika negara produsen, termasuk Malaysia, tidak bisa mengakses bahan baku, maka mereka terpaksa harus menaikkan harga untuk menutup biaya.

"Banyak yang membicarakan minyak mentah dan dampaknya terhadap solar serta bensin, tetapi bahan baku petrokimia juga mengalami kekurangan," ujar Kepala global minyak dan gas di KPMG, Angie Gildea kepada CNN.

[Gambas:Youtube]