Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menegaskan kebijakan pola kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan empat hari bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan satu hari bekerja dari rumah (work from home/WFH) merupakan bagian dari agenda besar transformasi birokrasi nasional, bukan sekadar pengaturan tempat bekerja.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan kebijakan tersebut lahir dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat reformasi tata kelola pemerintahan agar lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital.

"Kebijakan transformasi budaya kerja ASN berangkat dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, efektif, responsif, dan berbasis teknologi digital," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan implementasi kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku sejak 1 April 2026. Melalui aturan tersebut, ASN diberikan fleksibilitas bekerja dengan pola empat hari dari kantor dan satu hari dari rumah.

Meski demikian, Qodari menekankan esensi kebijakan bukan terletak pada pembagian hari kerja antara WFO dan WFH. Pemerintah justru ingin mendorong perubahan budaya kerja birokrasi agar lebih produktif, adaptif, dan berorientasi pada hasil kerja.

"Namun perlu ditegaskan bahwa substansi kebijakan ini bukan sekadar pengaturan lokasi bekerja, melainkan perubahan cara kerja birokrasi secara menyeluruh, serta mendorong ASN bekerja lebih produktif, fleksibel, dan berorientasi pada hasil," katanya.

Menurut dia, pelaksanaan sistem kerja fleksibel tetap disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing instansi. Selain itu, kualitas pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama sehingga masyarakat tidak mengalami penurunan layanan akibat perubahan pola kerja.

"Pemerintah tetap mewajibkan seluruh instansi menjaga kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan sistem informasi, penyediaan layanan esensial, dan pengawasan kinerja secara berkelanjutan," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga memaparkan hasil sementara evaluasi penerapan kebijakan transformasi budaya kerja ASN. Berdasarkan data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per 26 Mei 2026, baru 143 dari total 726 instansi pemerintah yang telah menyampaikan laporan evaluasi hingga 25 Mei 2026.

"Sebanyak 143 dari 726 instansi pemerintah telah menyampaikan laporan evaluasi. Tentunya kita mengimbau agar yang belum melaporkan meningkatkan laporannya supaya bisa diukur dengan maksimal," kata Qodari.

Dari jumlah tersebut, laporan berasal dari 15 kementerian, 20 lembaga pemerintah pusat, serta 108 pemerintah daerah. Adapun pemerintah daerah yang telah melapor terdiri atas delapan pemerintah provinsi, 23 pemerintah kota, dan 77 pemerintah kabupaten.

Qodari menilai tingkat partisipasi pelaporan masih perlu ditingkatkan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas penerapan kebijakan di seluruh instansi.

"Tingkat partisipasi pelaporan perlu ditingkatkan agar evaluasi ke depan dapat memberikan gambaran yang semakin komprehensif dari seluruh ekosistem pemerintahan," tandas Qodari.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan kebijakan transformasi budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) yang mengombinasikan pola kerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) mulai menunjukkan hasil positif.

Selain menghasilkan efisiensi anggaran, kebijakan tersebut dinilai mampu mempertahankan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan evaluasi sementara menunjukkan penghematan terbesar berasal dari berkurangnya biaya perjalanan dinas di berbagai instansi pemerintah.

"Penghematan paling signifikan berdasarkan data Kementerian PANRB terjadi pada anggaran perjalanan dinas secara nasional, yakni Rp1,94 triliun. Jika yang melaporkan baru sekitar 20%, maka secara sederhana potensi penghematannya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun," ujar Qodari dalam keterangan pers di Gedung Bakom, Rabu (10/6/2026).

Selain perjalanan dinas, pemerintah juga mencatat penghematan biaya operasional dan utilitas sebesar Rp65 miliar. Rinciannya terdiri atas penghematan listrik Rp34 miliar, bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas Rp20 miliar, dan penggunaan air sebesar Rp11 miliar.

Berdasarkan data Kementerian PANRB, langkah efisiensi yang paling banyak diterapkan instansi pemerintah adalah pembatasan penggunaan fasilitas kantor yang dilakukan oleh 113 instansi.

Selanjutnya, sebanyak 109 instansi melakukan pembatasan kendaraan dinas, 106 instansi mengurangi perjalanan dinas, serta masing-masing 73 instansi meningkatkan penggunaan transportasi umum dan membatasi kegiatan di luar jam kerja.

Di sisi kinerja organisasi, pemerintah menilai penerapan fleksibilitas kerja tidak mengganggu pencapaian target instansi. Dari 143 instansi yang telah melaporkan hasil evaluasi, sebanyak 94% atau 135 instansi mencatat realisasi kinerja sesuai atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Untuk instansi pemerintah pusat, tingkat pencapaian target kinerja dan anggaran mencapai 95%. Sementara itu, pemerintah daerah mencatat realisasi kinerja dan anggaran di atas 80%.

"Kinerja organisasi juga tetap terjaga selama fleksibilitas kerja. Mayoritas instansi berhasil mempertahankan bahkan melampaui target kinerja dan anggaran selama pelaksanaan fleksibilitas kerja," kata Qodari.

Pemerintah juga mengklaim kualitas pelayanan publik tetap terjaga selama implementasi pola kerja fleksibel. Berdasarkan hasil evaluasi, sebanyak 96% pegawai instansi pusat dan 82% pegawai pemerintah daerah mampu merespons komunikasi masyarakat dalam waktu kurang dari lima menit.

Data Kementerian PANRB juga menunjukkan sekitar 95% layanan publik nasional tetap berjalan stabil selama pelaksanaan kebijakan WFH. Pengguna layanan tercatat tetap atau meningkat sebesar 81%, sementara tingkat kepuasan masyarakat juga tetap atau meningkat pada angka yang sama.

"Pelayanan publik tetap terjaga. Berdasarkan data Kementerian PANRB, 95% layanan publik secara nasional tetap stabil selama pelaksanaan WFH," ujarnya.

Dari sisi digitalisasi, kebijakan tersebut disebut mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem kerja berbasis teknologi.

Sebanyak 33 dari 35 instansi pemerintah pusat telah mengadopsi sistem e-Office terintegrasi, sementara 32 instansi telah menerbitkan kebijakan internal sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026.

Kepatuhan presensi pegawai selama bekerja dari rumah tercatat mencapai 92% di instansi pusat dan 80% di pemerintah daerah.

Salah satu indikator yang dinilai paling mencerminkan percepatan digitalisasi adalah meningkatnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Secara nasional, jumlah dokumen yang menggunakan TTE bertambah lebih dari 100.000 dokumen, terdiri atas hampir 27.000 dokumen di instansi pusat dan lebih dari 73.000 dokumen di pemerintah daerah.

Selain itu, rasio pelaksanaan pekerjaan secara daring meningkat 13,8% di instansi pusat dan 6% di pemerintah daerah.

Menurut Qodari, perubahan tersebut menunjukkan pergeseran budaya birokrasi dari orientasi kehadiran fisik menuju orientasi hasil kerja dan kinerja.

"Transformasi ini menandai pergeseran nyata dari birokrasi berbasis kehadiran menuju birokrasi berbasis hasil kerja dan kinerja. Dari proses manual menuju digital yang terdokumentasi, serta dari silo instansi menuju kolaborasi lintas sistem dan data," tandas Qodari.

Berdasarkan evaluasi pemerintah, terdapat lima temuan utama dari pelaksanaan transformasi budaya kerja ASN. Pertama, langkah efisiensi telah diterapkan secara luas di berbagai instansi.

Kedua, penghematan perjalanan dinas dan operasional mencapai sedikitnya Rp1,95 triliun. Ketiga, mayoritas instansi berhasil mempertahankan target kinerja dan anggaran.

Keempat, pelayanan publik tetap berjalan stabil. Kelima, digitalisasi birokrasi meningkat signifikan melalui adopsi e-Office dan lonjakan penggunaan TTE.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Model kerja hybrid atau fleksibel kini dinilai lebih menarik dibandingkan penawaran gaji tinggi seiring meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), analisis data, dan pemrograman.

Berdasarkan riset terbaru International Workplace Group (IWG), sebanyak 37 persen perusahaan menjadikan sistem kerja hybrid sebagai strategi utama untuk merekrut talenta teknologi terbaik, melampaui penawaran gaji kompetitif yang berada di angka 35 persen.

Founder dan CEO IWG, Mark Dixon, mengatakan perusahaan yang tidak menerapkan pola kerja fleksibel berisiko tertinggal dalam persaingan mendapatkan tenaga kerja digital.

“Perusahaan yang tidak mengintegrasikan kerja hybrid ke dalam budaya mereka berisiko tertinggal dalam persaingan merekrut talenta teknologi dan mengakses keterampilan yang mereka butuhkan untuk tetap kompetitif,” kata Mark Dixon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menyampaikan penelitian tersebut juga menunjukkan sebanyak 78 persen pemimpin bisnis menilai perusahaan yang menawarkan sistem kerja hybrid memiliki keunggulan lebih besar dalam perekrutan dibanding perusahaan yang masih menerapkan pola kerja konvensional penuh di kantor.

Selain itu, sebanyak 72 persen pemimpin bisnis menyebut fleksibilitas kerja menjadi faktor penting dalam menarik talenta teknologi, terutama dari kalangan generasi muda.

Di sisi lain, lebih dari dua pertiga atau 68 persen responden menyatakan gaji tinggi saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan talenta digital terbaik.

Riset itu juga menemukan bahwa profesional teknologi berusia di bawah 30 tahun lebih mengutamakan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan serta fleksibilitas kerja sebagai budaya perusahaan ideal, dengan persentase mencapai 42 persen, dibanding kompensasi finansial sebesar 30 persen.

IWG juga mencatat persaingan mendapatkan talenta teknologi semakin ketat seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan AI dan digital.

Sebanyak 83 persen pemimpin bisnis menyebut kemampuan teknologi tingkat lanjut seperti AI, analisis data, dan pemrograman menjadi faktor penting dalam promosi ke posisi kepemimpinan.

Bahkan, satu dari lima pemimpin bisnis menilai keterampilan teknologi kini lebih penting dibanding gelar sarjana konvensional dalam menentukan kualitas kandidat tenaga kerja.

Selain itu, hampir seperempat perusahaan mulai menempatkan profesional teknologi berusia di bawah 30 tahun ke posisi kepemimpinan lebih awal dibanding siklus karier tradisional.

“Tren tersebut menunjukkan perubahan pola kerja global yang semakin menempatkan fleksibilitas dan keterampilan teknologi sebagai faktor utama dalam membangun daya saing perusahaan di masa depan,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu kali dalam sepekan mulai memengaruhi denyut ekonomi di kawasan perkantoran pemerintahan.

Pelaku usaha kecil seperti warung makan, kantin, kedai kopi, hingga jasa transportasi harian mulai merasakan penurunan omzet akibat berkurangnya mobilitas pegawai.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan, dunia usaha pada prinsipnya memahami kebijakan fleksibilitas kerja ASN sebagai upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, adaptasi digital, dan modernisasi pola kerja birokrasi.

Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan dampak ekonomi turunannya terhadap pelaku UMKM dan sektor jasa yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas di kawasan perkantoran pemerintahan.

“Implementasinya perlu memperhatikan dampak ekonomi turunannya, terutama terhadap pelaku UMKM dan sektor jasa yang selama ini hidup dari aktivitas kawasan perkantoran,” ujar Anggawira saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2026).

Dampak kebijakan WFH ASN dinilai mulai dirasakan oleh pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas harian pegawai kantor.

Meski penurunannya belum tergolong drastis, di sejumlah kawasan perkantoran sudah terlihat adanya penurunan omzet pada hari-hari tertentu.

Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh pelaku usaha makanan, kedai kopi, transportasi lokal, hingga berbagai jasa pendukung yang mengandalkan ramainya lalu lalang ASN dan pekerja kantor setiap hari.

“Penurunannya mungkin belum drastis, tetapi di beberapa kawasan terlihat adanya penurunan omzet pada hari-hari tertentu, khususnya untuk usaha makanan, kopi, transportasi lokal, hingga jasa pendukung perkantoran,” paparnya.

Menurutnya, apabila penerapan WFH hanya dilakukan satu hari dalam seminggu, maka secara umum dampaknya masih dinilai relatif aman terhadap aktivitas ekonomi.

Namun, efeknya akan menjadi lebih terasa apabila kebijakan tersebut diterapkan secara serentak dalam skala besar tanpa pola pengaturan yang fleksibel.

“Jika hanya satu hari dalam seminggu, secara umum masih relatif aman bagi aktivitas ekonomi. Namun, efeknya menjadi lebih terasa apabila dilakukan serentak dalam skala besar tanpa pola pengaturan yang fleksibel. Karena ekonomi kawasan perkantoran sangat bergantung pada mobilitas manusia dan konsumsi harian,” beber Anggawira.

Adapun sektor yang paling terdampak umumnya merupakan usaha dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap keramaian kantor pemerintahan.

Mulai dari usaha kuliner di sekitar kantor, kantin, warung kopi, transportasi harian, parkir, laundry, jasa fotokopi dan alat tulis kantor (ATK), hingga UMKM informal.

Lebih jauh, dampak kebijakan WFH ASN dinilai cukup terasa bagi usaha kuliner dan UMKM di sekitar kawasan perkantoran pemerintahan karena mereka sangat mengandalkan volume pembelian rutin harian dari pegawai kantor.

Ketika jumlah ASN yang datang ke kantor berkurang dalam satu hari, maka omzet pelaku usaha otomatis ikut terkoreksi.

Bagi usaha kecil yang memiliki margin keuntungan tipis, penurunan pendapatan dalam satu hari cukup memengaruhi arus kas atau cash flow mingguan mereka.

“Dampaknya cukup terasa bagi usaha kuliner dan UMKM sekitar kantor pemerintahan karena mereka mengandalkan volume pembelian rutin harian. Ketika traffic ASN berkurang satu hari, maka omzet otomatis ikut terkoreksi. Bagi usaha kecil dengan margin tipis, penurunan satu hari itu cukup berpengaruh terhadap cash flow mingguan,” tukas dia.

Untuk skala besar, kondisi ini mungkin belum terlalu memengaruhi produksi nasional secara keseluruhan.

Namun, bagi UMKM dan usaha mikro, mereka mulai melakukan berbagai penyesuaian stok agar tidak terjadi over supply maupun makanan terbuang akibat permintaan yang menurun.

Karena itu, pola produksi kini menjadi lebih berhati-hati dan berbasis prediksi harian.

Selain itu, pola permintaan konsumen juga dinilai menjadi lebih fluktuatif dan terkadang sulit diprediksi.

Pelaku usaha dituntut lebih adaptif dalam membaca pola ramai dan sepi, terutama di kawasan yang sangat bergantung pada aktivitas ASN dan pekerja kantor.

“Betul, pola permintaan menjadi lebih fluktuatif dan kadang lebih sulit diprediksi. Pelaku usaha harus lebih adaptif membaca pola ramai dan sepi, terutama di kawasan yang sangat bergantung pada aktivitas ASN,” lanjut Anggawira.

Sebagai bentuk penyesuaian operasional, dia menyebut sebagian pelaku usaha mulai mengurangi stok pada hari penerapan WFH, mengatur shift pegawai, memperkuat layanan delivery, hingga mengubah jam operasional agar lebih efisien dan sesuai dengan kondisi permintaan pasar.

Dunia usaha pun menyarankan kebijakan fleksibilitas kerja perlu diimbangi dengan mitigasi terhadap dampak ekonomi lokal.

Dunia usaha pada dasarnya mendukung modernisasi sistem kerja pemerintah, namun ekosistem ekonomi kecil di sekitar pusat pemerintahan juga perlu menjadi perhatian agar transformasi pola kerja tidak menurunkan daya hidup UMKM dan ekonomi rakyat.

“Kami melihat kebijakan fleksibilitas kerja perlu diimbangi dengan mitigasi dampak ekonomi lokal. Dunia usaha mendukung modernisasi sistem kerja pemerintah, tetapi ekosistem ekonomi kecil di sekitar pusat pemerintahan juga perlu menjadi perhatian agar transformasi kerja tidak menurunkan daya hidup UMKM dan ekonomi rakyat,” kata dia.

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi Warung Tegal.

WFH berdampak bagi okupansi mal?

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai WFH bagi ASN dipastikan berdampak terhadap sektor usaha penopang di sekitar kawasan perkantoran pemerintah.

Dampak tersebut terjadi karena waktu operasional usaha secara efektif berkurang satu hari atau sekitar 20 persen.

Kondisi itu terjadi karena aktivitas usaha yang sebelumnya berjalan selama lima hari kerja menjadi hanya empat hari akibat penerapan kebijakan.

Aturan itu juga berdampak terhadap pusat perbelanjaan alias mal.

Namun, dampaknya tidak terlalu signifikan karena kontribusi pengunjung dari segmen ASN relatif kecil dibandingkan total keseluruhan pengunjung pusat perbelanjaan.

“Tentunya berdampak terhadap pusat perbelanjaan tetapi tidak akan signifikan karena pengunjung dari segmen ASN relatif tidak terlalu banyak dibandingkan terhadap total jumlah pengunjung di suatu pusat perbelanjaan,” ungkap Alphonzus kepada Kompas.com.

Ia menambahkan, program WFH ASN diperkirakan juga tidak akan mendorong peningkatan penjualan ritel secara signifikan.

Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut justru berkaitan dengan upaya penghematan di tengah kenaikan biaya energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

“Program WFH ASN juga diperkirakan tidak akan meningkatkan penjualan ritel secara signifikan dikarenakan pada dasarnya program WFH ASN dimaksudkan justru untuk penghematan,” ucap dia.

Peningkatan transaksi ritel yang terjadi kemungkinan hanya bersifat perpindahan lokasi konsumsi.

Aktivitas belanja yang sebelumnya terjadi di sekitar kawasan kantor pemerintahan diperkirakan akan bergeser ke area tempat tinggal masing-masing ASN yang menjalankan WFH.

Sebulan telah berlalu sejak pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Pemerintah juga mendorong sektor swasta ikut menerapkan WFH di luar layanan esensial melalui Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026.

Hanya saja penerapan WFH di sektor swasta merupakan imbauan dan bersifat tidak wajib.

Secara umum, pemerintah menargetkan WFH setiap Jumat bagi ASN, di luar sektor kesehatan dan keamanan, dan memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat Rp 6,2 triliun subsidi BBM.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, penghematan energi dari kebijakan WFH dari pemerintah belum bisa dikatakan sudah signifikan.

"Karena kebijakan ini baru berjalan sekitar satu bulan dan pemerintah sendiri menyatakan evaluasinya dilakukan setelah dua bulan," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, yang ada saat ini lebih tepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final.

Ia berpandangan, yang ada saat ini lebih tepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final.

"Menurut saya, kebijakan ini sebaiknya dijalankan dulu minimal 3–6 bulan agar datanya cukup untuk menilai dampak terhadap BBM, listrik kantor, perjalanan dinas, produktivitas, dan layanan publik," ucap dia.

Kebijakan WFH bisa dibuat permanen

Budi menjelaskan, kalau hasilnya nyata, kebijakan WFH tersebut bisa dibuat permanen sebagai model kerja hibrida satu hari seminggu, bukan sekadar respons sementara terhadap harga minyak.

Sebenarnya, pemerintah memang merancang WFH ASN setiap Jumat, disertai pembatasan kendaraan dinas dan perjalanan dinas.

Lebih lanjut, Budi bilang, agar dampaknya lebih besar ke penghematan anggaran, WFH tidak cukup berdiri sendiri.

WFH sebaiknya disertai dengan pengurangan nyata biaya operasional gedung, listrik, AC, perjalanan dinas, rapat fisik, kendaraan dinas, dan sewa fasilitas.

“Kalau kantor tetap menyala penuh, perjalanan dinas tetap tinggi, dan rapat tetap offline, WFH hanya berubah menjadi simbol hemat energi, bukan instrumen penghematan fiskal," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan work from home (WFH) setiap Jumat yang digaungkan pemerintah sempat disambut antusias oleh pekerja sektor swasta.

Harapannya sederhana, yakni ritme kerja lebih fleksibel, waktu lebih efisien, dan kualitas hidup meningkat.

Namun di lapangan, realitas berbicara lain, WFH bagi swasta ternyata bukan kewajiban, melainkan sekadar imbauan.

Akibatnya, penerapan kebijakan ini sangat bergantung pada keputusan masing-masing perusahaan.

Tidak sedikit karyawan yang akhirnya tetap harus masuk kantor seperti biasa, karena perusahaan menilai operasional bisnis belum memungkinkan untuk dijalankan secara jarak jauh.

Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara ekspektasi pekerja dan praktik di lapangan, sekaligus menegaskan bahwa tanpa aturan yang mengikat, kebijakan WFH di sektor swasta masih bersifat opsional dan belum menjadi standar kerja baru.

Harapan vs kenyataan

Berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki dasar kebijakan jelas, sektor swasta berada di wilayah abu-abu.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memang mendorong penerapan WFH satu hari dalam sepekan, tetapi implementasinya sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing perusahaan.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menilai, kebijakan ini belum berjalan efektif di kalangan swasta.

“Terus terang, imbauan WFH di sektor swasta belum berjalan optimal, bahkan cenderung diabaikan,” kata Mirah kepada Kompas.com, Senin (4/5/2026).

“Banyak perusahaan memperlakukan kebijakan ini hanya sebagai formalitas, bukan sebagai langkah serius untuk melindungi pekerja,” tambahnya.

Perspektif pengusaha

Dari sisi pengusaha, keputusan menerapkan WFH bukan perkara sederhana.

Ada pertimbangan bisnis yang tidak bisa diabaikan, mulai dari efisiensi operasional hingga produktivitas kerja.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, implementasi WFH di sektor swasta sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing industri.

“Namanya kan imbauan ya, apalagi imbauannya pemerintah. Swasta bisa mengikuti, bisa tidak. Yang tidak ini kan memang kaitannya masalah produktivitas bisnisnya dia,” ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (5/5/2026).

Ia menambahkan, perusahaan harus menghitung untung-rugi sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

“Masing-masing industri atau perusahaan kan berhitung. Kalau memang dipaksakan dan akan merugi ya…,” kata Bob.

Selain itu, faktor biaya tetap seperti sewa gedung dan utilitas juga menjadi pertimbangan.

Belum lagi budaya kerja yang masih mengedepankan kehadiran fisik di kantor, membuat sebagian perusahaan belum siap beralih ke sistem kerja fleksibel secara penuh.

Dilema sektor: tidak semua bisa WFH

Satu hal yang tak bisa dipungkiri, sektor swasta tidak homogen.

Ada industri yang relatif mudah menerapkan WFH, seperti teknologi, fintech, atau agensi kreatif.

Namun di sisi lain, banyak sektor yang bergantung pada kehadiran fisik.

Mirah menegaskan bahwa beberapa sektor memang sulit menerapkan WFH.

“Manufaktur, transportasi dan logistik, ritel, hingga sektor kesehatan memang tidak memungkinkan untuk WFH,” jelasnya.

Namun ia mengkritik perusahaan di sektor yang sebenarnya bisa menerapkan WFH tetapi tidak melakukannya.

“Yang jadi masalah, sektor yang sebenarnya bisa WFH justru banyak yang tidak diberi kesempatan,” tegasnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menilai imbauan WFH untuk swasta tidak relevan kalau ditinjau dari kebutuhan operasional sektor industri dan manufaktur.

Apalagi, kegiatan produksi di pabrik tidak memungkinkan penerapan pola kerja jarak jauh.

Sektor swasta, secara khusus industri, tetap harus beroperasi setiap hari tanpa henti sehingga kebijakan WFH bagi ASN justru berpotensi menimbulkan hambatan administratif yang berdampak pada dunia usaha.

Sektor swasta juga tidak memungkinkan untuk memberlakukan WFH karena kegiatan produksi harus terus berjalan.

“Jika pelayanan pemerintah ikut terganggu maka akan berdampak pada proses perizinan, termasuk ekspor-impor dan izin tenaga kerja asing,” ujar Iqbal bulan lalu.

“Kebijakan yang tampak praktis belum tentu menjawab persoalan yang ada. Jangan sampai niat efisiensi justru menimbulkan masalah baru bagi pelayanan publik dan dunia kerja,” tutur Iqbal.

DOK. PT KAI Commuter Volume penumpang Commuter Line Jabodetabek terpantau menurun pada hari pertama kebijakan bekerja dari rumah (work from home) berlaku, Jumat (10/4/2026).

Antara imbauan dan kepastian

Tanpa dasar hukum yang mengikat atau insentif konkret dari pemerintah, kebijakan WFH Jumat di sektor swasta tampaknya masih akan berjalan setengah hati.

Mirah pun menekankan pentingnya peran negara dalam memastikan kebijakan ini tidak sekadar menjadi wacana.

“Pastikan perlindungan pekerja jadi prioritas utama, bukan hanya menjaga stabilitas bisnis. Dorong sistem kerja fleksibel (hybrid) sebagai standar baru, bukan opsi tambahan,” kata dia.

“Libatkan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan, agar kebijakan tidak bias kepentingan pengusaha semata,” tambah dia.

Untuk saat ini, WFH Jumat di sektor swasta masih menjadi “privilege” bagi sebagian pekerja di perusahaan tertentu—bukan standar yang berlaku luas.

Tanpa regulasi yang lebih tegas atau insentif seperti keringanan pajak, kebijakan ini berpotensi tetap menjadi fenomena eksklusif di kota-kota besar seperti Jakarta.

“WFH bukan soal pilihan perusahaan, tapi soal keselamatan dan hak pekerja. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis,” tegasnya.

Imbauan Menaker

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan bahwa kebijakan bekerja dari rumah atau WFH selama satu hari dalam sepekan bagi sektor swasta bersifat imbauan, bukan kewajiban yang mengikat.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya mendorong pola kerja yang lebih adaptif sekaligus efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

“Pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan perlu dilakukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja,” ujar Menaker bulan lalu.

Ia menambahkan, pelaksanaan WFH harus tetap menjamin hak pekerja, termasuk pembayaran upah secara penuh dan tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Selain itu, pekerja yang menjalankan WFH tetap diwajibkan memenuhi tanggung jawab pekerjaan seperti biasa, sementara perusahaan harus menjaga kinerja dan kualitas layanan.

“Pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Namun, ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk seluruh sektor.

Sejumlah bidang yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti kesehatan, energi, transportasi, logistik, industri manufaktur, hingga layanan publik, dikecualikan dari penerapan WFH.

Lebih lanjut, pemerintah juga mendorong perusahaan untuk menjalankan program efisiensi energi di lingkungan kerja, mulai dari penggunaan teknologi hemat energi hingga pengawasan konsumsi listrik dan bahan bakar.

“Teknis pelaksanaan WFH diatur oleh masing-masing perusahaan,” tegas Menaker.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam banyak organisasi,culture fitmasih menjadi standar utama dalam rekrutmen. Kandidat dinilai dari seberapa selaras mereka dengan nilai, gaya kerja, dan dinamika internal perusahaan. Pendekatan ini terasa logis, karena kesamaan sering dianggap mempermudah kolaborasi dan mempercepat proses adaptasi.

Namun dalam praktiknya, terutama pada model kerja berbasis layanan, realitasnya jauh lebih kompleks.

Talenta hari ini tidak bekerja dalam satu kultur yang statis. Mereka bergerak di antara berbagai organisasi yang masing-masing memiliki lingkungan kerja dan dinamika yang berbeda, berinteraksi dengan beragam stakeholder, dan menghadapi ekspektasi yang tidak selalu sama. Dalam konteks ini, kecocokan di awal menjadi kurang relevan. Yang lebih menentukan adalah kemampuan talenta untuk tetap adaptif tanpa kehilangan kualitas kerja dan profesionalisme di berbagai lingkungan.

Dari pengalaman saya membangun perusahaan dan melakukan penempatan talenta di lingkungan kerja lain, saya melihat bahwa keberhasilan tidak lagi ditentukan olehfit, melainkan olehadaptability. Bukan sekadar kemampuan menyesuaikan diri secara reaktif, tetapi kemampuan untuk membaca konteks dan cara kerja di setiap lingkungan, menyesuaikan pendekatan, dan tetap konsisten dalam menjaga kualitas di berbagai situasi.

Di titik ini,cultureperlu dilihat ulang, bukan sebagai filter untuk menyaring siapa yang “cocok”, tetapi sebagai pondasi yang memungkinkan seseorang tetap relevan, bahkan ketika konteks terus berubah.

Masalahnya, banyak organisasi masih memaknaiculturesebagai keseragaman. Semakin mirip, dianggap semakin baik. Padahal dalam lingkungan kerja saat ini, di mana individu bekerja di berbagai konteks, keseragaman justru bisa menjadi batas. Ia menciptakan kenyamanan, tetapi juga berpotensi mengurangi fleksibilitas. Di sinilah pergeseran cara pandang menjadi penting.Cultureseharusnya tidak membatasi cara kerja, tetapi memperkuat arah berpikir.

Ada tiga hal yang, dalam pengalaman saya, menjadi kunci untuk membangun pendekatan ini secara lebih sistematis:

Pertama, menanamkan nilai, bukan menyeragamkan cara kerja.

Organisasi yang terlalu fokus pada keseragaman sering kali tanpa sadar mengorbankan fleksibilitas. Padahal, dalam banyak situasi, fleksibilitas justru menjadi keunggulan utama. Di sinilah, nilai inti seperti integritas, ownership, dan kemauan belajar memberikan arah yang jelas tanpa mengunci cara individu bekerja.

Nilai berfungsi sebagai kompas. Ia memastikan keputusan tetap berada di jalur yang benar. Sementara cara kerja adalah kendaraan, yang perlu disesuaikan dengan medan yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, individu tetap bisa konsisten dalam kualitas, meskipun berada di lingkungan yang berbeda.

Kedua, onboarding sebagai pembentukan cara berpikir, bukan sekadar orientasi.

Banyak organisasi masih melihat onboarding sebagai proses administratif, memperkenalkan peran, tugas, dan sistem kerja. Padahal tantangan terbesar di lapangan jarang bersifat teknis.

Yang lebih krusial adalahjudgment.

Talenta perlu dibekali kemampuan untuk membaca ekspektasi yang tidak selalu eksplisit, memahami dinamika relasi kerja, dan menyesuaikan gaya komunikasi dengan berbagai stakeholder. Dalam banyak kasus,misalignmentbukan terjadi karena kurangnya kemampuan teknis, tetapi karena kegagalan memahami konteks.

Onboarding yang efektif bukan hanya menjelaskan “apa yang harus dilakukan”, tetapi membentuk cara berpikir tentang “bagaimana bersikap” dalam situasi yang tidak selalu jelas.

Ketiga,menjaga alignment antara talenta dan lingkungan kerja melalui komunikasi berkelanjutan.

Setelah penempatan, kualitas hubungan organisasi dan lingkungan kerja lain justru benar-benar diuji. Talenta seringkali berada di posisi yang kompleks, karena harus menjaga ekspektasi berbagai pihak. Tanpa ruang komunikasi yang terbuka dan konsisten, potensimisalignmentakan sangat mudah terjadi.

Di sisi lain, lingkungan kerja tempat talenta berkontribusi juga membutuhkan kepastian bahwa kebutuhan mereka dipahami, tidak hanya di awal, tetapi secara berkelanjutan.

Di sinilahconstant communicationmenjadi kunci. Bukan sekadar rutinitas, tetapi mekanisme untuk menjaga alignment sebelum masalah muncul. Percakapan berkala bukan hanya menyelesaikan isu, tetapi membangun kepercayaan. Dalam jangka panjang, kepercayaan inilah yang menentukan keberlanjutan hubungan kerja.

Keempat, membangun sense of belonging.

Dalam model kerja lintas lingkungan, tantangan terbesar bukan hanya beradaptasi dengan cara kerja yang berbeda, tetapi membangun keterhubungan yang memungkinkan kolaborasi berjalan secara efektif.

Dalam konteks ini, talenta perlu memiliki kemampuan untuk membangun rasa keterhubungan di setiap lingkungan kerja yang mereka tempati melaluiopen communication. Keterhubungan tidak terbentuk secara instan, tetapi melalui interaksi yang memungkinkan kedua belah pihak saling memahami ekspektasi, cara kerja, dan dinamika tim. Dengan demikian, talenta tidak hanya menyesuaikan diri, tetapi juga mampu menjadi bagian dari dinamika tim.

Di sisi lain, lingkungan kerja tempat talenta berkontribusi juga memiliki peran yang sama pentingnya. Keterbukaan dalam menerima, melibatkan, dan membangun komunikasi dua arah akan menciptakan ruang kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Ketika kedua hal ini berjalan beriringan, sense of belonging tidak menjadi sesuatu yang statis, tetapi terbentuk secara kontekstual. Talenta dapat tetap fleksibel dalam pendekatan, sekaligus mampu membangun kolaborasi yang kuat di berbagai lingkungan kerja.

Pada akhirnya,culturebukan tentang membuat semua orang menjadi sama. Dia tentang memastikan setiap individu memiliki pondasi yang cukup kuat untuk beradaptasi, tanpa kehilangan arah.

Dalam dunia kerja yang semakin lintas batas, kemampuan ini bukan lagi nilai tambah. Dia adalah kebutuhan dasar.

Organisasi yang mampu menjaga keseimbangan antara nilai yang kuat dan fleksibilitas dalam eksekusi akan memiliki keunggulan yang sulit ditiru. Mereka tidak hanya membangun tim yang solid, tetapi juga sistem yang adaptif, yang mampu bertahan dan berkembang sesuai perkembangan dunia di berbagai konteks.

Dan di situlah keunggulan jangka panjang benar-benar terbentuk. Bukan dari keseragaman, tetapi dari kemampuan untuk tetap relevan dan tetap memiliki arah di lingkungan yang terus berubah.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai langkah konkret dalam mengimplementasikan transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, adaptif, dan berbasis kinerja.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai ASN di Instansi Pemerintah, yang mulai berlaku efektif pada 1 April 2026.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa penyesuaian ini menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam mengatur pelaksanaan tugas kedinasan ASN secara lebih fleksibel dengan tetap mengedepankan kinerja organisasi.

Penyesuaian pola kerja ASN dilakukan melalui kombinasi fleksibilitas lokasi kerja, yaitu empat hari kerja di kantor (work from office/WFO) pada Senin hingga Kamis dan satu hari kerja dari rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili ASN (work from home (WFH) pada hari Jumat.

Meski demikian, Menteri Rini menegaskan bahwa kebijakan ini tidak mengubah ketentuan hari kerja dan jam kerja ASN, melainkan penyesuaian cara kerja yang tetap berorientasi pada capaian kinerja.

Dalam implementasinya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)/Pimpinan Instansi Pemerintah di masing-masing instansi diberikan kewenangan untuk mengatur proporsi pegawai dan mekanisme pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan karakteristik tugas dan layanan.

Pemerintah juga menekankan bahwa penyesuaian ini tidak boleh mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, instansi wajib memastikan layanan esensial tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat.

“Layanan kesehatan, keamanan, kebersihan, kependudukan, serta layanan kedaruratan harus tetap berjalan optimal, termasuk dengan memastikan layanan yang ramah bagi kelompok rentan,” jelas Menteri Rini.

Secara khusus, hasil evaluasi tersebut wajib disampaikan kepada Menteri PANRB, dan bagi pemerintah daerah juga kepada Menteri Dalam Negeri, paling lambat pada tanggal 4 setiap bulan berikutnya.

Selain itu, panduan teknis lebih lanjut bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri guna memastikan keselarasan pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

Pemerintah juga memastikan bahwa kanal pengaduan publik tetap terbuka sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas layanan.

Berikut foto-foto suasana WHS ASN hari pertama di Jakarta

Pegawai melayani warga di Kantor Kecamatan Limo, Depok, Jumat (10/4/2026). Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) resmi diterapkan satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Dalam pantauan di Kantor Kecamatan Limo, Depok, tampak sejumlah meja kosong karena penerapan WFH secara bergantian/Bisnis. Nurul Hidayat

Suasana Work From Home (WFH) secara perdana dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/4/2026)/Akbar Evandio

Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Jakarta Timur tetap menggelar kegiatan senam sehat meski sudah diberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) di Kantor Walikota Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza).

Layanan legalisasi buku nikah di Gedung Kemenag, Jalan Thamrin, Jakarta. ANTARA/HO-Kemenag

Kendaraan melintas di Jalan Sudirman, Jakarta pada hari pertama penerapan WFH bagi ASN, Jumat (10/4/2026). Meski pemerintah menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) setiap Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN), jalanan di Ibukota masih terpantau macet dan padat. Penerapan WFH bagi ASN setiap Jumat ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk berhemat atau efisiensi, khususnya terkait energi usai pecahnya konflik di Timur Tengah/Bisnis. Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Tiada faktor yang lebih penting daripada disiplin tinggi demi mencapai keberhasilan kerja dari rumah (WFH). Fleksibelitas kerja menuntut keseimbangan antara produktivitas dengan batas istirahat dan waktu kerja agar tetap berkinerja memuaskan.

Dalam situasi kinerja sebagian besar aparatur pemerintah yang terus disorot, WFH harus dilaksanakan lebih baik tanpa memicu kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan mutu pelayanan publik yang dilakukan aparat pemerintah.
Tiada faktor yang lebih penting daripada disiplin tinggi demi mencapai keberhasilan kerja dari rumah (WFH). Fleksibelitas kerja menuntut keseimbangan antara produktivitas dengan batas istirahat dan waktu kerja agar tetap berkinerja memuaskan. Dalam situasi kinerja sebagian besar aparatur pemerintah yang terus disorot, WFH harus dilaksanakan lebih baik tanpa memicu kritik dan kekhawatiran masyarakat terhadap penurunan mutu pelayanan publik yang dilakukan aparat pemerintah.

Kebijakan pemerintah memberlakukan WFH sehari dalam sepekan hari kerja menuntut semua pihak agar bersikap rasional. Aparat pemerintah harus menjaga ritme pekerjaaan seperti layaknya bekerja secara luring. Sementara masyarakat harus menghadapi realitas pelayanan publik dengan memanfaatkan platform pelayanan daring yang telah disediakan pemerintah.

Seiring dalamnya pengetahuan dan keluasan pandangan masyarakat terhadap peran pemerintah, tuntutan warga terhadap kualitas pelayanan publik kini kian tinggi. Masyarakat menuntut pemerintah memberi layanan tak sekadar cepat dan efisien, tetapi juga transparan dan adil. Layanan berbasis digital, prosedur simpel, dan bebas pungli menjadi pilihan rasional pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat.

Pola pelayanan publik hybrid sebagai implikasi satu hari WFH dan hari lainnya bekerja di kantor harus selaras dengan kewajiban memenuhi pelbagai tuntutan masyarakat. Pemerintah selayaknya meningkatkan pelayanan publik melalui pelbagai cara. Selain melalui digitalisasi, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) WFH lebih ketat yang tetap sejalan dengan semangat UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik juga perlu dikembangkan.

Di sisi SDM, pemerintah melakukan penguatan integritas aparatur tetap bangga melayani. Sementara mitigasi risiko kegagalan pelayanan dirumuskan melalui tata kelola pengaduan secara responsif. Pemerintah sigap dan bergerak cepat mengatasi aduan masyarakat secara transparan, efisien, dan tepat waktu. Agar tak memicu kekhawatiran, kebijakan WFA terintegrasi dalam sistem pelayanan. Asa terhadap implementasi WFH menjadi momentum birokrasi meningkatkan kinerja pelayanan. Pemerintah menyebarkan informasi sistem pelayanan berbasis platform digital lebih intensif seraya meningkatkan literasi digital khususnya bagi kelompok masyarakat rentan, yakni warga yang tinggal di daerah dengan akses layanan terbatas.

Kebijakan WFH yang kini ditetapkan bukanlah merupakah langkah darurat seperti saat pandemi lampau. WFH masa kini merupakan upaya penghematan energi. Perang di Timur Tengah menghambat distribusi minyak global menuntut desain WFH lebih strategis untuk memaksimalisasi produktivitas. Agar sukses, WFH dirancang dengan mengombinasikan infrastruktur digital, tata kelola, dan regulasi.

Dengan kombinasi infrastruktur digital didukung manajemen operasional efektif serta pelaksanaan regulasi konsisten, WFH diyakini dapat berdampak positif. Tak sekadar produktif dan kinerja, WFH juga meningkatkan keseimbangan hidup, efisiensi baik untuk biaya dan waktu perjalanan ke tempat kerja, serta produktivitas. Aparat dapat fokus meningkatkan kinerja seraya meraih potensi kehidupan pribadi dan keluarga lebih harmonis dengan karier profesi lebih prospektif.

TATA KELOLA

Selain itu, pola kerja WFH terus dievaluasi disertai penguatan regulasi untuk mereduksi kemungkinan pelanggaran displin kerja dan penurunan kinerja aparat. Kerja secara WFH menekankan pentingnya tata kelola lebih berkualitas melalui evaluasi dan monitoring proses kerja serta mekanisme perbaikan kinerja pelayanan yangmemuaskan masyarakat sebagai users.

Tatkala ditemukan penyimpangan kerja secara WFH, perbaikan segera dilakukan seraya memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa memicu kekhawatiran masyarakat. Program WFH yang sekadar untuk menghemat energi dan tak dikelola efektif berdampak pada penurunan kepercayaan warga terhadap pemerintah diiringi citra birokrasi kian memudar. Program WFH berpotensi dapat dibakukan secara permanen jika pemerintah menjamin pelayanan publik tetap aman dan nyaman bagi users.

Kritik dan saran dari sejumlah kalangan tentang WFH harus disikapi pemerintah secara rasional. Peningkatan tuntutan warga terhadap mutu pelayanan merupakan isu yang harus dijawab pemerintah. Manajemen WFH terus diperbaiki agar pelayanan dan tuntutan masyarakat dapat dipenuhi lebih efektif.

Pemerintah harus bela­jar dari praktik WFH di negara-negara anggota OECD. Dalam merumuskan WFH secara substansial dan menghindari formalitas kerja, OECD menunjukkan fakta bahwa WFH adalah permanent shifting yang membutuhkan manajemen strategis guna meningkatkan produktivitas. Karena itu, OECD merekomendasikan agar semua anggotanya berinvestasi membangun infrastruktur digital, perumusan regulasi yang tepat, dan penerapan manajemen berbasis trust alih-alih melakukan pengawasan terhadap aparat secara ketat.

Berdasarkan alasan dan sikap rasional tersebut, tata kelola WFH harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas layanan dan produktifitas untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. WFH merupakan wujud kepercayaan pemerintah terhadap apparat dalam bekerja. Prinsip dasar WFH adalah memindahkan proses kerja dari kantor ke rumah berbasis kedisiplinan dan komunikasi intensif agar mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan. WFH di hari Jumat bukan liburan akhir pekan, tetapi adaptasi cara kerja mandiri didukung infrastruktur digital memadai.

Selain itu, WFH berperan strategis dan adaptif tak sekadar untuk penghematan energi dan efisiensi anggaran pemerintah, tetapi juga cara baru dalam menjaga produktivitas dan solusi mengatasi mobilitas dalam situasi krisis.

Bagaimana menurut pendapat Anda?

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mendorong penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) setelah libur Lebaran 2026 sebagai langkah strategis untuk mengurai kepadatan arus balik sekaligus menjaga produktivitas kerja. Kebijakan ini menjadi sorotan karena dinilai efektif membantu pekerja mengatur waktu kepulangan tanpa harus terjebak puncak kemacetan.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Aan Suhanan dari Kementerian Perhubungan, yang meminta masyarakat memanfaatkan fleksibilitas kerja agar tidak kembali bersamaan pada puncak arus balik.

Jadwal WFA Setelah Lebaran 2026

Berdasarkan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, pelaksanaan WFA diimbau dilakukan pada:

• 16–17 Maret 2026 (periode awal sebelum Lebaran)
• 25–27 Maret 2026 (periode setelah Lebaran / arus balik)

Khusus setelah Lebaran, tanggal 25–27 Maret menjadi waktu krusial yang diharapkan bisa dimanfaatkan pekerja untuk kembali ke wilayah Jabodetabek secara bertahap.

Tujuan Utama WFA Kurangi Lonjakan Arus Balik

Penerapan WFA tidak hanya soal fleksibilitas kerja, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mengelola mobilitas masyarakat. Berdasarkan data dari Jasa Marga, puncak arus balik diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026 dengan potensi sekitar 285 ribu kendaraan masuk ke Jabodetabek dalam satu hari.

Dengan adanya WFA, pekerja bisa menunda perjalanan dan memilih kembali pada tanggal 25–27 Maret, sehingga distribusi kendaraan menjadi lebih merata dan kemacetan dapat ditekan.

Siapa Saja yang Bisa Menerapkan WFA?

Kebijakan WFA berlaku untuk:

• Pegawai sektor pemerintahan
• Karyawan BUMN
• Pekerja swasta (bersifat imbauan kepada perusahaan)

Pemerintah juga mendorong perusahaan swasta agar memberikan kelonggaran bagi karyawan untuk memanfaatkan skema ini. Namun, tidak semua sektor bisa menerapkan WFA.

Sektor yang Dikecualikan dari WFA

Beberapa sektor tetap harus bekerja secara langsung karena berkaitan dengan layanan publik dan operasional, antara lain:

• Kesehatan
• Transportasi dan logistik
• Keamanan
• Perhotelan dan pusat perbelanjaan
• Manufaktur dan industri makanan-minuman
• Sektor esensial lainnya

Ketentuan Penting WFA yang Perlu Diketahui

Agar tidak disalahartikan sebagai libur tambahan, berikut aturan penting WFA:

• Tidak memotong cuti tahunan
• Pekerja tetap wajib menjalankan tugas seperti biasa
• Upah dibayarkan penuh seperti hari kerja normal
• Jam kerja dan pengawasan diatur oleh perusahaan

Artinya, WFA tetap merupakan hari kerja aktif, hanya lokasi kerjanya yang lebih fleksibel.

Kenapa WFA Jadi Kebijakan Penting Saat Ini?

Kebijakan WFA setelah Lebaran 2026 muncul sebagai respons terhadap tingginya mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik. Selain membantu mengurangi kemacetan, WFA juga memberikan manfaat lain seperti:

• Mengurangi stres perjalanan bagi pekerja
• Memberi waktu lebih fleksibel bagi pemudik
• Menjaga produktivitas pasca libur panjang
• Mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di awal tahun

Dengan kombinasi antara fleksibilitas kerja dan pengaturan mobilitas, pemerintah berharap arus balik Lebaran tahun ini bisa berlangsung lebih aman, nyaman, dan terkendali.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pemerintahmemastikankebijakanbekerjadarirumahatauworkfromhome(WFH)mulaiditerapkansetelahLebaransebagaiupayapenghematanenergiditengahkenaikanhargaminyakdunia.

MenteriKoordinatorBidangPerekonomianAirlanggaHartartomenyatakankebijakaniniberlakubagiaparatursipilnegara (ASN)dandiimbaupulauntuksektorswasta.

“(Aturan)WFHakandidetailkan.TetapisesudahLebarankitaakanberlakukan,untukASNmaupunimbauanuntukswasta.Namun,tidakberlakubagisektorpelayananpublik,”ujarAirlanggausaiSholatIdulFitridiJakarta,Sabtu (21/3/2026).

AirlanggamenegaskankebijakanWFHhanyaakanberlakusatuharidalamsepekan.IamenambahkanpemerintahjugaakanberkoordinasidenganKementerianKetenagakerjaandanKementerianDalamNegeriuntukmemastikanimplementasiberjalanefektif.

Ditempatyangsama,MenteriKeuanganPurbayaYudhiSadewamengungkapkanbahwapenerapanWFHsatuharidapatmemberikandampakefisiensienergi,khususnyapenghematanbahanbakarminyak (BBM).

“Adahitungankasarsekali … (WFHbisamenghemat)seperlima,kira-kira20persenpenggunaanBBM,”kataPurbaya.

Iamenjelaskanalasankebijakaninihanyadiberlakukansehariadalahuntukmenjagakeseimbanganantarafleksibilitaskerjadanproduktivitas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah mematangkan aspek teknis dari rencana kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) bagi ASN hingga pekerja swasta sebanyak 1 hari dalam seminggu, demi penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah ancaman lonjakan minyak mentah dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut seusai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (19/3). Menurut Airlangga, implementasi sistem kerja dari rumah tersebut mampu menekan tingkat konsumsi BBM.

"Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Airlangga, dikutip dari rilis media Kemenko Perekonomian.

Penerapan kebijakan WFH ini ditargetkan tidak hanya menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diimplementasikan oleh jajaran pemerintah daerah hingga sektor swasta. Rencananya, pemberlakuan kebijakan ini dijadwalkan akan dimulai setelah momentum Hari Raya Idulfitri 2026.

Meski demikian, mantan menteri perindustrian itu meminta setiap pihak bersabar karena waktu pasti dari pelaksanaan aturan kerja fleksibel tersebut masih akan ditentukan lebih lanjut perkembangan dinamika yang ada.

"Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang," tegas Airlangga.

Selain merancang kebijakan WFH, pemerintah turut menyiapkan sejumlah langkah lain untuk mengefisiensikan anggaran kementerian/lembaga (K/L) demi menjaga defisit APBN agar tetap di bawah 3%.

Langkah di sektor energi meliputi penugasan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk segera menindaklanjuti percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.

Sementara di sektor komoditas, pemerintah akan meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna mengerek penerimaan negara di tengah tren kenaikan harga komoditas.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menetapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebagai bagian dari pengaturan kerja selama periode libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah yang berdekatan dengan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948.

Kebijakan ini dilengkapi dengan penetapan libur nasional dan cuti bersama yang membuat masyarakat menikmati rangkaian libur panjang selama tujuh hari, yakni 18–24 Maret 2026. Pengaturan tersebut menjadi pedoman bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pekerja swasta, pelaku usaha, hingga masyarakat dalam merencanakan aktivitas kerja, layanan publik, serta perjalanan mudik Lebaran 2026.

Pemerintah berharap kombinasi libur panjang dan fleksibilitas kerja dapat membantu mengurai kepadatan pada puncak arus mudik dan arus balik Lebaran.

Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama Nyepi–Lebaran 2026

Penetapan hari libur dan cuti bersama tahun 2026 mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025, dan Nomor 5/2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026.

Berikut rincian jadwalnya:

Cuti Bersama

• Rabu, 18 Maret 2026 – Cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
• Jumat, 20 Maret 2026 – Cuti bersama Idulfitri 1447 H
• Senin, 23 Maret 2026 – Cuti bersama Idulfitri 1447 H
• Selasa, 24 Maret 2026 – Cuti bersama Idulfitri 1447 H

Libur Nasional

• Kamis, 19 Maret 2026 – Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
• Sabtu, 21 Maret 2026 – Idulfitri 1447 Hijriah
• Minggu, 22 Maret 2026 – Idulfitri 1447 Hijriah

Dengan susunan tersebut, masyarakat akan menikmati libur panjang selama tujuh hari berturut-turut pada 18–24 Maret 2026.

Skema Work From Anywhere (WFA) Lebaran 2026

Untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama musim mudik, pemerintah juga menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA). Perlu dicatat bahwa WFA bukan tambahan hari libur, melainkan fleksibilitas bagi pegawai untuk bekerja dari lokasi selain kantor tanpa mengurangi jam kerja maupun tanggung jawab pekerjaan.

Ketentuan ini diatur melalui:

• Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2026 untuk ASN
• Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04/11/2026 untuk pekerja swasta

Jadwal WFA Lebaran 2026

Sebelum libur panjang (periode mudik):

• Senin, 16 Maret 2026
• Selasa, 17 Maret 2026

Setelah libur panjang (periode arus balik):

• Rabu, 25 Maret 2026
• Kamis, 26 Maret 2026
• Jumat, 27 Maret 2026

Dengan skema ini, pegawai tetap menjalankan tugas seperti biasa, namun diperbolehkan bekerja dari rumah, kampung halaman, atau lokasi lain yang memungkinkan. Pemerintah menilai fleksibilitas kerja dapat membantu masyarakat mengatur perjalanan mudik dengan lebih baik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan ruang bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan selama masa libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Menurutnya, fleksibilitas kerja diharapkan mampu mendistribusikan mobilitas masyarakat secara lebih merata, sehingga kepadatan lalu lintas tidak menumpuk pada satu waktu tertentu. Selain itu, kebijakan WFA juga memungkinkan pelayanan publik dan operasional perusahaan tetap berjalan meskipun banyak pekerja melakukan perjalanan mudik.

WFA Bukan Cuti, Pekerja Tetap Mendapat Upah

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pelaksanaan WFA tidak boleh dihitung sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja. Pekerja atau buruh tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya, hanya saja lokasi kerjanya lebih fleksibel.

Dengan demikian:

• WFA tidak memotong jatah cuti tahunan
• Pekerja tetap menerima upah seperti biasa
• Perusahaan diminta mengatur jam kerja dan sistem pengawasan agar produktivitas tetap terjaga

Tidak Semua Sektor Bisa Menerapkan WFA

Meski memberikan fleksibilitas kerja, pemerintah menegaskan bahwa tidak semua sektor dapat menerapkan sistem WFA. Beberapa sektor yang berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat atau proses produksi tetap diwajibkan bekerja secara normal di tempat kerja.

Sektor tersebut antara lain:

• layanan kesehatan
• perhotelan
• pusat perbelanjaan
• manufaktur
• industri makanan dan minuman
• sektor esensial lainnya yang berkaitan dengan operasional dan produksi

Penerapan WFA sebelum dan sesudah libur Lebaran diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas pada puncak arus mudik dan arus balik.Dengan adanya fleksibilitas lokasi kerja, masyarakat dapat memilih waktu perjalanan yang lebih longgar, misalnya berangkat lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik.

Melalui kombinasi libur panjang, cuti bersama, dan kebijakan WFA, pemerintah berharap mobilitas masyarakat selama Lebaran 2026 dapat berjalan lebih tertib, aman, dan terdistribusi secara merata.