WFH ASN: Dampak Ekonomi Lokal, UMKM, dan Penghematan Energi
Kebijakan WFH bagi ASN memicu penurunan omzet UMKM di sekitar perkantoran pemerintah.
(Kompas.com) 12/05/26 15:10 219042
JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu kali dalam sepekan mulai memengaruhi denyut ekonomi di kawasan perkantoran pemerintahan.
Pelaku usaha kecil seperti warung makan, kantin, kedai kopi, hingga jasa transportasi harian mulai merasakan penurunan omzet akibat berkurangnya mobilitas pegawai.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Anggawira mengatakan, dunia usaha pada prinsipnya memahami kebijakan fleksibilitas kerja ASN sebagai upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, adaptasi digital, dan modernisasi pola kerja birokrasi.
Namun, implementasi kebijakan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan dampak ekonomi turunannya terhadap pelaku UMKM dan sektor jasa yang selama ini menggantungkan pendapatan dari aktivitas di kawasan perkantoran pemerintahan.
“Implementasinya perlu memperhatikan dampak ekonomi turunannya, terutama terhadap pelaku UMKM dan sektor jasa yang selama ini hidup dari aktivitas kawasan perkantoran,” ujar Anggawira saat dihubungi Kompas.com, Senin (11/5/2026).
Dampak kebijakan WFH ASN dinilai mulai dirasakan oleh pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas harian pegawai kantor.
Meski penurunannya belum tergolong drastis, di sejumlah kawasan perkantoran sudah terlihat adanya penurunan omzet pada hari-hari tertentu.
Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh pelaku usaha makanan, kedai kopi, transportasi lokal, hingga berbagai jasa pendukung yang mengandalkan ramainya lalu lalang ASN dan pekerja kantor setiap hari.
“Penurunannya mungkin belum drastis, tetapi di beberapa kawasan terlihat adanya penurunan omzet pada hari-hari tertentu, khususnya untuk usaha makanan, kopi, transportasi lokal, hingga jasa pendukung perkantoran,” paparnya.
Menurutnya, apabila penerapan WFH hanya dilakukan satu hari dalam seminggu, maka secara umum dampaknya masih dinilai relatif aman terhadap aktivitas ekonomi.
Namun, efeknya akan menjadi lebih terasa apabila kebijakan tersebut diterapkan secara serentak dalam skala besar tanpa pola pengaturan yang fleksibel.
“Jika hanya satu hari dalam seminggu, secara umum masih relatif aman bagi aktivitas ekonomi. Namun, efeknya menjadi lebih terasa apabila dilakukan serentak dalam skala besar tanpa pola pengaturan yang fleksibel. Karena ekonomi kawasan perkantoran sangat bergantung pada mobilitas manusia dan konsumsi harian,” beber Anggawira.
Adapun sektor yang paling terdampak umumnya merupakan usaha dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap keramaian kantor pemerintahan.
Mulai dari usaha kuliner di sekitar kantor, kantin, warung kopi, transportasi harian, parkir, laundry, jasa fotokopi dan alat tulis kantor (ATK), hingga UMKM informal.
Lebih jauh, dampak kebijakan WFH ASN dinilai cukup terasa bagi usaha kuliner dan UMKM di sekitar kawasan perkantoran pemerintahan karena mereka sangat mengandalkan volume pembelian rutin harian dari pegawai kantor.
Ketika jumlah ASN yang datang ke kantor berkurang dalam satu hari, maka omzet pelaku usaha otomatis ikut terkoreksi.
Bagi usaha kecil yang memiliki margin keuntungan tipis, penurunan pendapatan dalam satu hari cukup memengaruhi arus kas atau cash flow mingguan mereka.
“Dampaknya cukup terasa bagi usaha kuliner dan UMKM sekitar kantor pemerintahan karena mereka mengandalkan volume pembelian rutin harian. Ketika traffic ASN berkurang satu hari, maka omzet otomatis ikut terkoreksi. Bagi usaha kecil dengan margin tipis, penurunan satu hari itu cukup berpengaruh terhadap cash flow mingguan,” tukas dia.
Untuk skala besar, kondisi ini mungkin belum terlalu memengaruhi produksi nasional secara keseluruhan.
Namun, bagi UMKM dan usaha mikro, mereka mulai melakukan berbagai penyesuaian stok agar tidak terjadi over supply maupun makanan terbuang akibat permintaan yang menurun.
Karena itu, pola produksi kini menjadi lebih berhati-hati dan berbasis prediksi harian.
Selain itu, pola permintaan konsumen juga dinilai menjadi lebih fluktuatif dan terkadang sulit diprediksi.
Pelaku usaha dituntut lebih adaptif dalam membaca pola ramai dan sepi, terutama di kawasan yang sangat bergantung pada aktivitas ASN dan pekerja kantor.
“Betul, pola permintaan menjadi lebih fluktuatif dan kadang lebih sulit diprediksi. Pelaku usaha harus lebih adaptif membaca pola ramai dan sepi, terutama di kawasan yang sangat bergantung pada aktivitas ASN,” lanjut Anggawira.
Sebagai bentuk penyesuaian operasional, dia menyebut sebagian pelaku usaha mulai mengurangi stok pada hari penerapan WFH, mengatur shift pegawai, memperkuat layanan delivery, hingga mengubah jam operasional agar lebih efisien dan sesuai dengan kondisi permintaan pasar.
Dunia usaha pun menyarankan kebijakan fleksibilitas kerja perlu diimbangi dengan mitigasi terhadap dampak ekonomi lokal.
Dunia usaha pada dasarnya mendukung modernisasi sistem kerja pemerintah, namun ekosistem ekonomi kecil di sekitar pusat pemerintahan juga perlu menjadi perhatian agar transformasi pola kerja tidak menurunkan daya hidup UMKM dan ekonomi rakyat.
“Kami melihat kebijakan fleksibilitas kerja perlu diimbangi dengan mitigasi dampak ekonomi lokal. Dunia usaha mendukung modernisasi sistem kerja pemerintah, tetapi ekosistem ekonomi kecil di sekitar pusat pemerintahan juga perlu menjadi perhatian agar transformasi kerja tidak menurunkan daya hidup UMKM dan ekonomi rakyat,” kata dia.
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi Warung Tegal.WFH berdampak bagi okupansi mal?
Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, menilai WFH bagi ASN dipastikan berdampak terhadap sektor usaha penopang di sekitar kawasan perkantoran pemerintah.
Dampak tersebut terjadi karena waktu operasional usaha secara efektif berkurang satu hari atau sekitar 20 persen.
Kondisi itu terjadi karena aktivitas usaha yang sebelumnya berjalan selama lima hari kerja menjadi hanya empat hari akibat penerapan kebijakan.
Aturan itu juga berdampak terhadap pusat perbelanjaan alias mal.
Namun, dampaknya tidak terlalu signifikan karena kontribusi pengunjung dari segmen ASN relatif kecil dibandingkan total keseluruhan pengunjung pusat perbelanjaan.
“Tentunya berdampak terhadap pusat perbelanjaan tetapi tidak akan signifikan karena pengunjung dari segmen ASN relatif tidak terlalu banyak dibandingkan terhadap total jumlah pengunjung di suatu pusat perbelanjaan,” ungkap Alphonzus kepada Kompas.com.
Ia menambahkan, program WFH ASN diperkirakan juga tidak akan mendorong peningkatan penjualan ritel secara signifikan.
Menurutnya, tujuan utama kebijakan tersebut justru berkaitan dengan upaya penghematan di tengah kenaikan biaya energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.
“Program WFH ASN juga diperkirakan tidak akan meningkatkan penjualan ritel secara signifikan dikarenakan pada dasarnya program WFH ASN dimaksudkan justru untuk penghematan,” ucap dia.
Peningkatan transaksi ritel yang terjadi kemungkinan hanya bersifat perpindahan lokasi konsumsi.
Aktivitas belanja yang sebelumnya terjadi di sekitar kawasan kantor pemerintahan diperkirakan akan bergeser ke area tempat tinggal masing-masing ASN yang menjalankan WFH.
Sebulan telah berlalu sejak pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.
Pemerintah juga mendorong sektor swasta ikut menerapkan WFH di luar layanan esensial melalui Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026.
Hanya saja penerapan WFH di sektor swasta merupakan imbauan dan bersifat tidak wajib.
Secara umum, pemerintah menargetkan WFH setiap Jumat bagi ASN, di luar sektor kesehatan dan keamanan, dan memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat Rp 6,2 triliun subsidi BBM.
Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, penghematan energi dari kebijakan WFH dari pemerintah belum bisa dikatakan sudah signifikan.
"Karena kebijakan ini baru berjalan sekitar satu bulan dan pemerintah sendiri menyatakan evaluasinya dilakukan setelah dua bulan," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2026).
Ia berpandangan, yang ada saat ini lebih tepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final.
Ia berpandangan, yang ada saat ini lebih tepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final.
"Menurut saya, kebijakan ini sebaiknya dijalankan dulu minimal 3–6 bulan agar datanya cukup untuk menilai dampak terhadap BBM, listrik kantor, perjalanan dinas, produktivitas, dan layanan publik," ucap dia.
Kebijakan WFH bisa dibuat permanen
Budi menjelaskan, kalau hasilnya nyata, kebijakan WFH tersebut bisa dibuat permanen sebagai model kerja hibrida satu hari seminggu, bukan sekadar respons sementara terhadap harga minyak.
Sebenarnya, pemerintah memang merancang WFH ASN setiap Jumat, disertai pembatasan kendaraan dinas dan perjalanan dinas.
Lebih lanjut, Budi bilang, agar dampaknya lebih besar ke penghematan anggaran, WFH tidak cukup berdiri sendiri.
WFH sebaiknya disertai dengan pengurangan nyata biaya operasional gedung, listrik, AC, perjalanan dinas, rapat fisik, kendaraan dinas, dan sewa fasilitas.
“Kalau kantor tetap menyala penuh, perjalanan dinas tetap tinggi, dan rapat tetap offline, WFH hanya berubah menjadi simbol hemat energi, bukan instrumen penghematan fiskal," ungkapnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#penghematan-energi #wfh-asn #kebijakan-fleksibilitas-kerja #dampak-ekonomi-umkm