Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) memperoleh fasilitas pendanaan dengan total nilai sekitar Rp1,3 triliun dari lembaga keuangan domestik dan internasional, guna memperluas kapasitas pembiayaan dan mengakselerasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Fasilitas baru tersebut terdiri dari Fasilitas Term Loan sebesar Rp500 miliar dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan fasilitas sebesar 30 juta dolar AS dari FinDev Canada. Selain itu, IIF juga memperoleh perpanjangan fasilitas pendanaan sebesar Rp300 miliar dari PT Bank BNP Paribas Indonesia.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang kuat dari lembaga keuangan domestik maupun internasional. Fasilitas ini mencerminkan meningkatnya keyakinan terhadap sektor infrastruktur Indonesia,” kata Presiden Direktur & CEO IIF Rizki Pribadi Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Rizki menambahkan bahwa IIF telah membiayai lebih dari 150 proyek infrastruktur berkelanjutan selama 16 tahun perusahaan beroperasi.

Dengan tambahan sumber pendanaan itu, ia mengatakan IIF berada dalam posisi yang baik untuk memperluas dampaknya, khususnya untuk proyek yang selaras dengan keberlanjutan dan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Chief Financial Officer IIF Eri Wibowo menambahkan bahwa selain mendiversifikasi sumber pendanaan, fasilitas ini akan mengoptimalkan cost of funds IIF.

Hal itu memungkinkan IIF menawarkan suku bunga pembiayaan yang lebih kompetitif kepada klien, sehingga mendukung kelayakan finansial proyek-proyek infrastruktur mereka.

Sebagai salah satu katalis pembangunan infrastruktur nasional, IIF menyatakan komitmennya untuk terus mengembangkan produk yang memenuhi beragam kebutuhan klien.

Ia mengatakan itu mencakup solusi credit enhancement yang memungkinkan pengembang infrastruktur mengakses pasar modal domestik melalui penerbitan obligasi atau sukuk.

Perusahaan juga menyatakan untuk terus berekspansi ke sektor strategis, dan belum ini memberikan fasilitas pinjaman untuk mendukung proyek infrastruktur kesehatan.

Berbagai inisiatif ini sejalan dengan mandat IIF untuk memobilisasi modal swasta guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan target Net Zero Emissions Indonesia pada tahun 2060.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dengan target penyelesaian pada Juni 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari investasi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas, tanpa mengabaikan mutu konstruksi,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hingga saat ini, progres konstruksi telah mencapai sekitar 38 persen.

Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kelurahan Bulurejo, Kapanewon Lendah ini dibangun di atas lahan seluas 7,1 hektare dan dirancang mampu menampung hingga 1.080 peserta didik.

Pembangunan dilaksanakan menggunakan APBN senilai Rp214 miliar sebagai bagian dari upaya pemerintah mendukung penyediaan fasilitas pendidikan yang layak dan terpadu bagi masyarakat kurang mampu.

Pembangunan Sekolah Rakyat Kulon Progo dilaksanakan oleh Kementerian PU melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis DIY dengan kontraktor pelaksana PT Abadi Karya Pradanaraya (KSO) dan supervisi PT Ciriajasa Engineering Consultant.

Untuk mengejar target penyelesaian, percepatan pekerjaan dilakukan melalui penambahan tenaga kerja secara bertahap serta pengaturan pekerjaan secara paralel di beberapa zona konstruksi.

Sekolah Rakyat Kulon Progo dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu yang dilengkapi ruang kelas berbasis teknologi, laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, serta asrama siswa dan guru.

Fasilitas penunjang lainnya meliputi klinik, kantin sehat, lapangan olahraga, ruang ekstrakurikuler, dan ruang terbuka hijau.

Kementerian PU berharap percepatan pembangunan ini dapat segera menghadirkan fasilitas yang layak sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan, khususnya di Kulon Progo.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menemui Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, yang salah satunya membahas konektivitas daerah guna mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat lintas wilayah.

"Selain mempererat hubungan antarprovinsi, pertemuan juga dimanfaatkan untuk membahas sejumlah isu strategis mulai dari konektivitas daerah hingga penataan angkutan batu bara agar lebih tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat," kata Helmi di Bengkulu, Sabtu.

Masih terkait konektivitas dan angkutan batu bara, kedua gubernur, yang bertemu di Palembang, Sumsel, Jumat (24/4/2026), juga mendorong adanya penyediaan jalan khusus bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) sebagai solusi jangka panjang.

"Kita ingin ada solusi bersama, khususnya terkait angkutan batu bara agar lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan," kata Helmi.

Selain jalan khusus angkutan batu bara, jalan tol Bengkulu menuju Sumatera Selatan saat inilanjutan pembangunannya juga telah masuk proyek strategis nasional.

Pembangunan tol baru terealisasi seksi I yakni dari Kota Bengkulu hingga Kabupaten Bengkulu Tengah, sementara pembangunan tol seksi II dan III hingga terhubung dengan Tol Trans Sumatera belum terealisasi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Bengkulu Mian telah mengadakan rapat koordinasi dengan Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy di Kantor Gubernur Bengkulu.

Beberapa isu Infrastruktur seperti lanjutan pembangunan tol serta pembangunan kereta api menuju Sumatera Selatan juga turut dibahas.

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengharapkan pembangunan tersebut dapat segera terealisasi, sehingga dapat membuka konektivitas antardaerah dan tentunya mengakselerasi perekonomian Bengkulu berputar lebih cepat.

Menteri Rachmat, menjelaskan terkait pembangunan tersebut perlu adanya pembahasan lebih lanjut.

Pemerintah pusat, kata dia, terus memberikan perhatian kepada daerah serta tentang kemajuan daerah.

Saat ini, pemerintah pusat fokus pada pembangunan sumber daya manusia baik dari sektor gizi, kesehatan dan pendidikan. Pemerintah, kata dia, juga memperhatikan kebutuhan infrastruktur penting daerah.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PTPP terus mengedepankan excellence dalam setiap pelaksanaan proyek,

Jakarta (ANTARA) - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menyatakan progres pembangunan Proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Bengkulu telah mencapai 37,11 persen per 23 April 2026.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan, capaian tersebut melampaui target dengan deviasi positif sebesar 10,81 persen.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan Sekolah Rakyat di Bengkulu tepat waktu dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat,” kata Joko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Jumat.

Proyek Sekolah Rakyat di Bengkulu dilaksanakan PTPP bersama Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Proyek tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp501,99 miliar dengan masa pelaksanaan 240 hari kalender sejak 10 Desember 2025.

Ia menyebut pencapaian progres yang melampaui target merupakan hasil perencanaan yang matang serta kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan Kementerian PU.

Dalam pelaksanaannya, lanjut Joko, proyek tersebut menghadapi sejumlah tantangan, antara lain target waktu penyelesaian yang ketat serta lokasi pekerjaan yang tersebar dengan jarak tempuh cukup jauh.

PTPP menyatakan, menerapkan inovasi konstruksi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi waktu, dan mutu pekerjaan.

"PTPP terus mengedepankan excellence dalam setiap pelaksanaan proyek," ujarnya.

Proyek Sekolah Rakyat tersebut dirancang untuk menghadirkan fasilitas pendidikan yang representatif, modern, dan berkelanjutan bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu.

Selain mendukung sektor pendidikan, proyek itu juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja serta peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar wilayah pembangunan.

PTPP menyatakan pembangunan tersebut sejalan dengan agenda nasional pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas sektor pendidikan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan pembahasan skema restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bersama pemerintah telah rampung. 

Menurutnya, skema restrukturisasi diputuskan dalam rapat dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Untuk Whoosh kita sudah meeting, solusinya sudah ada dan itu akan akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China nya," ujar Rosan ditemui di Kementerian Investasi/BKPM, Kamis (23/4).

Ia berharap China bisa menyepakati skema yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, utang kereta cepat bisa segera diselesaikan.

"Solusinya sudah ada dan kemarin kita juga sudah sounding. Insya Allah sih ini bisa selesai lah," ujarnya.

Mengenai rincian skema yang sudah disepakati pemerintah, ia mengungkap akan diumumkan langsung oleh AHY. Hal itu termasuk asal anggaran yang akan digunakan untuk membayar utang kereta cepat ke China.

"Memang nanti disampaikan langsung oleh Pak Menko Infra lah. Lebih enaknya, karena beliau yang memimpin, tapi sudah ada arahannya," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan wanita memiliki peran yang strategis di dalam sektor infrastruktur.

Ia menilai penghargaan Anugerah Kartini Infrastruktur 2026 menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki peran strategis dalam sektor infrastruktur.

"Kalau kita lihat bahwa kegiatan Anugerah Kartini Infrastruktur 2026 ini sejalan dengan Astacita, dan ini juga memperkuat strategi perempuan Indonesia dalam mendukung agenda Astacita," ujar Diana di Jakarta, Rabu (22/4/2026) malam.

Hal ini, lanjutnya, termasuk juga memastikan bahwa pembangunan infrastruktur ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, dan juga memperkuat daya saing bangsa.

"Di Kementerian PU juga diwujudkan melalui semangat PU 608 dan ini juga membangun budaya kerja yang berintegritas dan juga profesional dan tentunya berorientasi pada kinerja melalui penguatan kolaborasi untuk peningkatan kompetensi serta pemanfaatan inovasi dan juga teknologi, dan terus mendorong penyelenggaraan infrastruktur yang andal, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi nasional," kata Diana.

Anugerah Kartini Infrastruktur 2026 menjadi ruang apresiasi bagi perempuan-perempuan yang berkontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur nasional.

Ketua Panitia Anugerah Kartini Infrastruktur 2026 Roy Afriansyah menegaskan proses seleksi dilakukan secara ketat dan mendalam.

Panitia tidak hanya mencari nama, tetapi juga menelusuri cerita di balik kontribusi para kandidat.

Dari lebih dari 150 perempuan yang terjaring, panitia menyaring hingga menjadi 25 finalis yang terbagi dalam lima kategori.

Para finalis kemudian melalui tahap wawancara bersama dewan juri yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi hingga aktivis perempuan.

"Kami menemukan banyak kisah pengabdian yang sering tidak terlihat, tetapi dampaknya besar bagi masyarakat. Ini bukan sekadar penilaian, melainkan perjalanan menemukan makna," ujar Roy.

Ia menambahkan perempuan dalam sektor infrastruktur kerap bekerja di balik layar, baik dalam perencanaan maupun di lapangan.

Meski jarang mendapat sorotan, peran mereka nyata dalam setiap pembangunan jalan, jembatan, hingga sistem yang menunjang kehidupan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membidik pembangunan sepanjang 2.772 kilometer jalur kereta api di Pulau Kalimantan sebagai upaya memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan dan perencanaan oleh pemerintah.

“Rencana pembangunan jalur kereta api di Kalimantan masih kami hitung dan rencanakan secara matang,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pemerintah akan membentuk komite yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk mengakomodasi masukan serta menyempurnakan perencanaan jaringan perkeretaapian nasional.

Menurut dia, komite tersebut juga akan berperan dalam penyempurnaan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (Ripnas) agar selaras dengan kebutuhan pembangunan di Kalimantan.

AHY mengungkapkan hingga saat ini Kalimantan belum memiliki jaringan kereta api, sehingga panjang jalur di wilayah tersebut masih tercatat nol kilometer.

Padahal, wilayah Kalimantan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, termasuk sektor mineral, yang membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi memadai.

Ia menilai pembangunan jalur kereta api akan membuka konektivitas antarprovinsi di Kalimantan, mulai dari wilayah utara, timur, selatan, tengah, hingga barat.

Selain itu, keberadaan kereta api dinilai dapat meningkatkan efisiensi distribusi logistik, terutama untuk komoditas sumber daya alam yang selama ini bergantung pada moda transportasi lain.

“Pembangunan ini juga berpotensi mempercepat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah komoditas,” ujar AHY.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan target waktu pembangunan maupun rute yang akan dikembangkan karena masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah bakal melakukan reaktivasi sekaligus pembangunan jalur kereta api sekitar 14.000 km dari Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi.

"Paling tidak untuk bisa meningkat secara signifikan, kita perlu membangun atau mengembangkan dan mereaktivasi kurang lebih 14.000 km," kata AHY dalam jumpa pers usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Jakarta, Rabu.

AHY menyebutkan saat ini jalur kereta api di Sumatra sepanjang 1.871 km. Dari jumlah itu dibutuhkan penambahan minimal sekitar 7.837 km menyesuaikan jumlah penduduk. Sementara di Kalimantan masih 0 km dari 2.772 km kebutuhan minimal.

Sementara itu, di wilayah Sulawesi kondisi jalur kereta api yang ada saat ini sepanjang 109 km, dari jumlah itu, AHY menyebutkan jalur tambahan yang dibutuhkan sekitar 3.284 km.

Ia menyampaikan, pemerintah mendorong percepatan pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional.

"Dan itu tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai," ujarnya.

Dia menegaskan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor infrastruktur dan konektivitas.

“Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita ingin memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api yang terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah,” ujar Menko AHY.

Ia menambahkan, hingga saat ini masih terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis yang terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

“Kita harus jujur melihat kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita masih sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah,” lanjutnya.

Menko AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Ia menyebut angkutan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4 persen, sementara angkutan logistik sekitar 1 persen.

“Padahal, kereta api memiliki keunggulan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1 persen. Ini harus kita dorong sebagai bagian dari komitmen menuju netzero emission,” tegasnya.

Lebih lanjut, Menko AHY menekankan adanya kesenjangan investasi antara pembangunan jalan dan perkeretaapian yang selama ini masih cukup lebar.

“Kita tidak mengatakan pembangunan jalan tidak penting, tentu tetap harus kita lakukan. Tetapi kita juga melihat adanya gap yang signifikan dalam investasi perkeretaapian. Ini yang harus kita koreksi bersama,” katanya.

Dalam konteks pengembangan wilayah, Menko AHY menjelaskan setiap pulau memiliki tantangan dan potensi berbeda.

Sumatra membutuhkan penguatan jaringan eksisting dan perluasan jalur baru, Kalimantan memerlukan pembangunan dari titik nol, sementara Sulawesi membutuhkan integrasi jaringan dengan kawasan industri dan komoditas unggulan.

“Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api. Ini menjadi peluang besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan yang lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pengembangan jaringan hingga sekitar 14.000 kilometer tambahan serta reaktivasi jalur, Menko AHY menyebut kebutuhan investasi mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

“Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan transportasi publik, khususnya melalui alokasi anggaran yang lebih proporsional.

“Pendapatan daerah dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, tetapi belanja untuk transportasi publik masih rendah. Ini perlu kita dorong agar lebih seimbang dan tepat sasaran,” katanya.

AHY juga menegaskan pengembangan perkeretaapian nasional harus dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang dan pertumbuhan kawasan.

“Kita tidak bisa membangun kereta api secara parsial. Harus terintegrasi dengan tata ruang, dengan pusat-pusat ekonomi, dan dengan kebutuhan masyarakat. Ini adalah kerja besar yang membutuhkan sinergi semua pihak,” kata AHY.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyatakan 100 titik pembangunan infrastruktur pascapanen telah rampung disetujui dalam rapat koordinasi terbatas Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan siap ditindaklanjuti ke tahap administrasi berikutnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan 100 titik tersebut tersebar di 26 kantor wilayah Bulog dan 92 kabupaten/kota.

“Alhamdulillah tadi sudah disetujui dari 100 lokasi tersebut, ini harapan kami dalam waktu dekat kami akan menindaklanjuti dengan proses-proses administrasi berikutnya,” kata Ahmad usai rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan tindak lanjut tersebut mencakup penyelesaian tahapan administrasi lanjutan yaitu penandatanganan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Koordinator Bidang Pangan untuk pengesahan.

Sementara itu, lanjutnya, proses administrasi terkait studi kelayakan, pertimbangan teknis, dan asesmen awal telah rampung dilakukan.

“Studi kelayakan dari Bulog itu sudah disetujui 100 persen, kemudian pertimbangan teknis dari Kementerian Pertanian juga sudah 100 persen, ditambah dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berupa asesmen juga sudah 100 persen,” ujarnya.

Ahmad mengatakan pembangunan infrastruktur pascapanen tidak hanya berupa gudang, tetapi disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing titik.

Ia menyebut kapasitas gudang bervariasi mulai dari 1.000 ton hingga 3.500 ton per unit, dengan tambahan fasilitas seperti pengering (dryer), rice milling unit (RMU), dan pengemasan di daerah tertentu.

“Kalau kami hitung dengan total jumlah bangunan, itu lebih kurang untuk (menampung) sekitar 900.000 ton,” ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan akan diprioritaskan di wilayah sentra produksi pangan seperti Jawa, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, sekaligus menjangkau daerah terpencil seperti Morotai dan Natuna.

Menurut dia, infrastruktur pascapanen itu disiapkan untuk memperkuat stok pangan nasional serta meningkatkan efisiensi penanganan hasil panen di berbagai wilayah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebelumnya mengatakan pembangunan 100 titik infrastruktur tersebut diperlukan karena kapasitas penyimpanan beras pemerintah semakin terbatas seiring meningkatnya stok nasional.

“Sekarang gudang Bulog isinya sudah 4,9 juta ton. Oleh karena itu kita kewalahan mengenai gudang,” kata Zulhas.

Ia menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk pembangunan 100 titik tersebut. Menurut dia, infrastruktur yang dibangun akan menggunakan desain yang menyesuaikan perkembangan teknologi penyimpanan.

"Anggaran totalnya Rp5 triliun, ya, di 100 titik. Gudangnya ini didesain sesuai dengan perkembangan teknologi. Kemarin Kepala BRIN mengatakan ini bisa tahan 2 tahun. Jadi beras bisa tahan 2 tahun di gudang," ungkap dia.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) mencatat komitmen pembiayaan sebesar Rp275 triliun selama periode 2009 hingga 2025, dengan akumulasi nilai proyek mencapai Rp1.183 triliun.

“Dukungan kami ini memberikan dampak terhadap penyerapan kurang lebih 10,9 juta tenaga kerja,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu.

Selain menciptakan lapangan kerja, pembiayaan tersebut juga berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sekitar 0,5 persen.

Secara rinci, sebaran dampak ekonomi dari pembiayaan PT SMI meliputi Jawa sebesar 29 persen, Sumatera 21,9 persen, Kalimantan 20,2 persen, Maluku dan Papua 16 persen, Sulawesi 7,4 persen, serta Bali dan Nusa Tenggara 5,5 persen.

Dengan distribusi pembiayaan di seluruh wilayah Indonesia, Reynaldi menilai investasi pada infrastruktur berkualitas memiliki peran krusial dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dan meningkatkan efisiensi ekonomi.

Pendekatan ini diperkuat melalui pembiayaan berbasis riset yang dikembangkan oleh SMI Institute.

Lebih lanjut, Reynaldi menyampaikan kebutuhan pendanaan infrastruktur periode 2025-2029 masih sangat besar.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, kebutuhan investasi infrastruktur diperkirakan mencapai 625 miliar dolar AS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

"Namun demikian, kapasitas pendapatan pemerintah, baru mampu memenuhi sekitar 40 persen dari total kebutuhan tersebut," ujarnya.

Reynaldi menegaskan, tantangan pembangunan ke depan menuntut pergeseran paradigma dari sekadar pembiayaan menuju penciptaan dampak yang terukur.

"Ke depan, tantangan pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang skala pembiayaan, tetapi bagaimana pembiayaan yang diberikan mampu menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang nyata," ujarnya.

PT SMI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya sebagai Development Finance Institution (DFI) yaitu menjadi enabler terciptanya ekosistem pembangunan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Adapun pada kesempatan yang sama, PT SMI juga menyelenggarakan ESS Awards sebagai bentuk apresiasi atas praktik terbaik penerapan prinsip lingkungan dan sosial di kalangan debitur.

Penghargaan ini bertujuan memperkuat standar implementasi Environmental and Social Safeguards (ESS) serta mendorong adopsi praktik bisnis berkelanjutan lintas sektor.

Penilaian ESS Awards dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang menggabungkan aspek kepatuhan dan kinerja.

Aspek kepatuhan mencakup pemenuhan Corrective Action Plan (CAP) dan kewajiban pelaporan berkala, sementara aspek kinerja meliputi ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas implementasi di lapangan, kualitas pembiayaan, serta eksposur terhadap publikasi negatif.

Proses penilaian menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, termasuk diskusi panel untuk menjaga objektivitas.

Dari seluruh portofolio debitur PT SMI, sebanyak 10 entitas menerima penghargaan tahun ini, yakni:

- PT Angkasa Pura Indonesia
- PT PLN (Persero)
- PT Jasamarga Kunciran Cengkareng
- PT Medco Cahaya Geothermal
- PT Air Bersih Jakarta
- PT Jasamarga Manado Bitung
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
- PT Krakatau Tirta Industri
- PT Dumai Tirta Persada
- PT Adhi Jalintim Riau

Ia mengatakan ESS Awards merupakan bentuk apresiasi kepada para debitur yang telah menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan prinsip lingkungan dan sosial. Melalui penghargaan ini, PT SMI mendorong adopsi praktik bisnis berkelanjutan secara lebih luas di berbagai sektor.

"Inisiatif ini sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan bukan sekadar prinsip, melainkan standar operasional yang terintegrasi dalam setiap aktivitas pembiayaan, serta mencerminkan peran aktif Perseroan dalam memastikan pembangunan yang berdampak dan berkelanjutan," ujar Reynaldi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster menindaklanjuti kesepakatan antara Komisi V DPR RI dengan pemerintah pusat terkait percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata Bali.

“Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Menteri Perhubungan serta dengan dukungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas memastikan akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang diusulkan Pemprov Bali sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR RI,” ucap Koster.

Koster dalam keterangan pers Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di Denpasar, Rabu, menyampaikan pertemuan dengan tiga kementerian itu untuk menyelaraskan aksi nyata dari keputusan atau kesepakatan bersama DPR RI pada 8 April 2026.

Saat itu, semua pihak telah menandatangani kesepakatan untuk menindaklanjuti percepatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata Bali.

Dari pertemuan ini, Gubernur Koster mendapat kepastian bahwa percepatan pembangunan infrastruktur sendiri akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2026, diawali dengan studi dan perencanaan serta dilanjutkan pembangunan fisik.

"Menteri PU menegaskan tahun 2026-2027 mulai dibangun jalan underpass Jimbaran Badung, lalu gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, jalan shorcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, dan lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung," ujarnya.

Untuk pembangunan infrastruktur jalan underpass Jimbaran Badung sendiri dilakukan guna mengurangi kemacetan wilayah Badung Selatan.

Kemudian, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur yang bertujuan mengurangi kemacetan jalur Singaraja-Batur-Besakih dan jalur Gianyar-Klungkung-Batur.

Terkait ketersediaan jaringan air bersih dan keberadaan subak, Kementerian PU akan membangun jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk masyarakat di kecamatan Kubu, Karangasem.

Selanjutnya saat menyambangi Kementerian Perhubungan, Pemprov Bali juga mendapat kepastian tahun 2026-2027 mulai dibangun transportasi taksi laut yang menghubungkan Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Nusa Dua-Canggu Badung.

Kemudian pemerintah pusat akan membantu mengembangkan pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata di Buleleng.

“Kemenhub juga akan melakukan pengembangan Pelabuhan Padangbai menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata, kemudian akan membangun pelabuhan logistik di wilayah Amed Karangasem, dan pembangunan pelabuhan Gunaksa Klungkung,” kata Koster.

Dalam pertemuan itu, Kemenhub menyetujui usulan Pemprov Bali untuk memisahkan transportasi logistik dan kendaraan penumpang.

Transporasi kendaraan logistik dari Ketapang nantinya akan langsung ke Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Amed, atau Gunaksa sesuai tujuan.

Sementara itu, Jalur Gilimanuk-Mengwi hanya diprioritaskan untuk kendaraan penumpang guna mengurangi jumlah kendaraan dan akhirnya bisa mengurangi kemacetan juga risiko terhadap kenyamanan dan keamanan.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bersama TNI memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok wilayah melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) TMMD ke-128 Tahun 2026 di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto, dalam keterangannya di Bogor, Jabar, Senin, mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI menjadi langkah strategis untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurut Rudy, Rakornis TMMD ke-128 menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah lintas sektor dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta penguatan program strategis nasional.

"Sinergi yang terus terjalin ini menjadi kekuatan bersama dalam memastikan pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat," ujar Rudy.

Ia menjelaskan sejumlah program strategis yang turut menjadi fokus pembahasan dalam rakornis tersebut antara lain program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan guna menunjang konektivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, pembangunan tidak hanya berfokus pada kawasan perkotaan, tetapi juga harus menjangkau wilayah pelosok agar manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga Kabupaten Bogor.

"Melalui sinergi yang terus terjalin, kita bergerak bersama, saling melengkapi untuk memastikan pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat," katanya.

Sementara itu, Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI Thomas Rajunio mengatakan koordinasi antara TNI dan pemerintah daerah terus diperkuat baik dalam menjaga kamtibmas maupun mendukung percepatan pembangunan.

Ia menyebut salah satu fokus kolaborasi tersebut adalah dukungan terhadap koperasi desa kelurahan merah putih (KDKMP), program makan bergizi gratis, serta sekolah rakyat yang menjadi bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami sudah sering berkoordinasi, namun momentum ini menjadi penting untuk membahas lebih fokus terkait kamtibmas dan percepatan pembangunan seperti koperasi desa kelurahan merah putih hingga dukungan terhadap makan bergizi gratis dan sekolah rakyat terus kami dorong," ungkap Thomas.

Selain itu, TNI juga menjalankan program strategis pembangunan Jembatan Perintis Garuda sebagai solusi atas kebutuhan infrastruktur di wilayah rawan bencana, termasuk di wilayah Korem 061/Suryakancana.

Menurut Thomas, pembangunan jembatan tersebut menjadi respons atas sejumlah kejadian jembatan hanyut yang menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di beberapa daerah.

"Beberapa kejadian jembatan hanyut menjadi perhatian kami. Perbaikan dilakukan menggunakan anggaran TNI dengan kolaborasi bersama pemerintah daerah," jelasnya.

Ia menambahkan setiap korem memiliki target pembangunan lima jembatan per bulan dengan prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan hasil kajian teknis di lapangan.

"Program TNI dirancang untuk melengkapi program pemerintah daerah, sehingga kolaborasi ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat," sebutnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026