kami memprediksi pertumbuhan di kuartal I secara fundamental cukup baik, dan angkanya lebih besar/sama dengan 5,5 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh mencapai 5,5 persen pada kuartal I tahun 2026.

“Walaupun masih menunggu rilis dari BPS (Badan Pusat Statistik), namun beberapa kali dari kami memprediksi pertumbuhan di kuartal I secara fundamental cukup baik, dan angkanya lebih besar/sama dengan 5,5 persen,” kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Jakarta, Kamis.

Airlangga menyampaikan bahwa sejumlah penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama tahun ini antara lain konsumsi rumah tangga, penyaluran tunjangan hari raya (THR), serta akselerasi belanja dan stimulus pemerintah, yang ia sebut mencapai nilai Rp809 triliun.

“Kita penting untuk menyampaikan hasil yang positif, karena ini kita sudah masuk ke kuartal II, dan di kuartal II tentunya kita akan cari berbagai hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali, antara lain pembayaran gaji ke-13 di Juni, dan program social safety net juga berjalan,” jelas dia.

Lebih jauh, Menko Airlangga mengatakan sektor investasi menjadi salah satu pendongkrak perekonomian nasional tahun ini.

Selain itu, Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah juga didorong untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 .

“Upaya debottlenecking (juga didorong), sehingga investasi yang sudah masuk bisa menjalankan usaha sesuai apa yang direncanakan,” ujar dia.

Airlangga turut menyoroti target total realisasi investasi yang dicanangkan tahun ini sebesar Rp2.041,3 triliun. Ia menilai, iklim investasi di Indonesia harus terus dijaga agar sektor ini mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertumbuhan investasi dengan target Rp2.000 triliun lebih bukan angka kecil. Ini langkah yang perlu dijaga secara bersama karena ini pengungkit perekonomian kita, karena kita ingin mencapai target pertumbuhan tahun ini minimal 5,4 persen walaupun di situasi global yang penuh ketidakpastian,” kata Menko Perekonomian.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap syarat ekonomi Indonesia bisa tumbuh 6 persen di tahun ini. Salah satunya dengan memaksimalkan belanja pemerintah di atas Rp800 triliun per kuartal.

Purbaya memproyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 bisa mencapai sekitar 5,5 persen sampai 6 persen. Lalu, untuk sepanjang 2026 ditargetkan 5,4 persen dan bisa capai 6 persen dengan belanja maksimal.

"Full year 2026 kalau diaktifkan 5,4 persen, tapi kita akan dorong ke arah 6 persen juga. Pemerintah memastikan belanja negara optimal, realisasi belanja Q1-2026 ditargetkan mencapai Rp809 triliun," ujar Purbaya dalam konferensi pers, Senin (23/2).

Menurutnya, belanja pemerintah akan terus dipercepat melalui berbagai program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga dukungan terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) melalui transfer dana desa, serta pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS.

"Kecepatan progres MBG, membayar THR, ASN, TNI, Polri, program penanganan bencana Sumatera, serta paket stimulus Q1 akan dilakukan. Saya harap itu akan dipastikan, itu akan mendorong ekonomi di triwulan pertama 2026," jelasnya.

Dukungan untuk KDMP diperkirakan mencapai Rp90 triliun yang akan digunakan untuk membangun 30 ribu koperasi. Pemerintah juga akan mempercepat pembangunan dan renovasi perumahan sebesar Rp20 triliun serta groundbreaking proyek senilai Rp7 miliar dolar atau sekitar Rp110 triliun.

Momentum libur Natal dan tahun Baru, Hari Raya Imlek dan Idulfitri dinilai akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di paruh awal tahun ini.

"Faktor musiman libur imlek dan lebaran serta kebijakan WFA turut menopang aktifitas konsumsi masyarakat pada triwulan pertama 2026," terangnya.

Pemerintah juga memberikan stimulus untuk periode lebaran untuk menjaga daya beli masyarakat. Misalnya diskon transportasi senilai Rp920 miliar yang diberikan melalui KAI, Pelni, ASDP dan maskapai penerbangan.

Ada juga bantuan pangan senilai Rp14,09 triliun yang diberikan melalui penyaluran beras 10 dan minyak goreng 2 liter untuk 35 juta penerima. Kemudian, THR sebesar Rp55 triliun untuk PNS, Polri dan pensiunan.

"Untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi masyarakat selama periode Ramadhan dan Idul Fitri 2026, pemerintah menyiapkan paket stimulus yang komprehensif, terutama sektor transportasi dan perlindungan sosial," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia bisa tumbuh hingga 6% pada 2026. Terdapat sejumlah strategi yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menggenjot target tersebut.

Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia sendiri telah tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan (year on year/YoY) meleset dari target APBN 2025 sebesar 5,2%. Namun, Purbaya menilai capaian tersebut cukup positif dan tetap optimistis pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa lebih baik.

"Saya mau optimis terus. Supaya dapat hadiah. Sekarang saya belum dapat hadiah," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (5/2/2026).

Dia mengatakan terdapat sejumlah strategi dalam mendongkrak target pertumbuhan ekonomi tersebut. Di antara strateginya adalah memastikan likuiditas di pasar keuangan yang cukup.

"Perbankan telah bekerja dengan baik. Jadi enggak ada kesulitan dunia usaha mencari pinjaman ke perbankan," kata Purbaya.

Kemudian, Purbaya akan mendorong kebijakan fiskal, seperti dengan ketepatan serta kecepatan dalam belanja negara.

"Belanjanya tepat waktu di awal tahun ini dan cepat," ujarnya.

Selain itu, Purbaya akan memperbaiki iklim investasi. Untuk itu, Purbaya berupaya melakukan sinergi antara kebijakan fiskal dengan moneter, serta dorongan dari sektor swasta agar semuanya berjalan optimal.

Lalu, Purbaya berupaya mendorong defisit ke arah limit untuk memastikan ekonomi berbalik arah tanpa melewati batas.

"Kita tidak ada niat menimbulkan pesan bahwa saya akan mengganggu kehati-hatian menjalankan kebijakan fiskal. Tapi yang pasti adalah semua yang ada kita akan menggunakan secara optimal dan enggak ada kebocoran," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 5,4% dalam APBN 2026. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan sesumbar ekonomi bisa tumbuh mencapai 6% pada tahun depan.

Kendati demikian, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia justru memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berpotensi tertekan ke level 4,9%. Tekanan ini muncul akibat kombinasi faktor eksternal dari kebijakan Amerika Serikat (AS) dan pukulan domestik akibat bencana alam yang baru saja terjadi.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menegaskan bahwa proyeksi realistis pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di rentang 4,9% hingga 5,1%. Angka ini jauh di bawah ekspektasi pemerintah, meskipun stimulus fiskal dan pelonggaran moneter telah digulirkan.

"Kita melihat ada potensi memang di sumber pertumbuhan lain yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah akan ada kenaikan. Ada pertumbuhan positif, tapi relatif tidak terlalu signifikan, masih marginal," ujar Faisal kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Dia membeberkan tantangan berat pertama datang dari sisi eksternal, yakni penipisan surplus neraca dagang (net export) yang diprediksi cukup signifikan pada 2026.

Penurunan kinerja ekspor ini tidak lepas dari dinamika geopolitik dan ekonomi di Negeri Paman Sam, terutama terkait arah kebijakan Presiden AS Donald Trump. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, laporan Reuters menyebutkan kesepakatan dagang RI-AS pada Juli lalu terancam batal.

Selain faktor global, Faisal menyoroti risiko domestik yang sebelumnya belum masuk dalam hitungan Economic Outlook 2026 yang dirilis Core pada November lalu yaitu dampak bencana di Sumatra.

Dia memperingatkan bahwa bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan sekadar isu sosial, melainkan pukulan ekonomi yang signifikan. Pasalnya, ketiga provinsi tersebut menyumbang sekitar 9% terhadap kue ekonomi nasional.

Menurutnya, kerusakan infrastruktur akibat bencana dipastikan akan mengganggu aktivitas produksi dan konsumsi dalam jangka panjang, tidak hanya sesaat. "Jika mempertimbangkan kondisi bencana di Sumatra ini, bisa jadi [pertumbuhan ekonomi] hanya mendekati di batas bawahnya di 4,9%," tegas Faisal.

Penyelamatan Kelas Menengah hingga Efektivitas Stimulus

Di tengah himpitan ruang fiskal yang sempit akibat kontraksi penerimaan pajak, Faisal menyarankan pemerintah untuk lebih taktis dalam membelanjakan anggaran.

Kebijakan fiskal, menurutnya, harus diarahkan pada dua prioritas utama yaitu percepatan rekonstruksi pascabencana dan penyelamatan daya beli kelas menengah.

Faisal menyoroti bahwa konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung ekonomi masih tertahan. Menurutnya, perkembangan itu tak lepas dari upah riil buruh yang relatif rendah dan bahkan mengalami kontraksi, serta bayang-bayang inflasi yang menggerus daya beli.

"Pemerintah perlu gerak cepat untuk pemulihan dan rekonstruksi. Selain itu, perlu strategi untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga yang saat ini masih banyak tertahan, terutama di kelas menengah," pungkasnya.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengingatkan bahwa tanpa adanya perubahan pola kebijakan yang presisi, jurang antara target ambisius pemerintah dan realisasi di lapangan akan terus melebar.

Dia mencontohkan kebijakan penempatan dana pemerintah ke sistem perbankan yang sudah mencapai Rp276 triliun. Rizal menekankan bahwa efektivitas stimulus tidak diukur dari besaran nominal likuiditas yang digelontorkan ke perbankan, melainkan seberapa cepat dana tersebut berputar menjadi investasi dan kegiatan produktif di sektor riil.

Oleh karena itu, Rizal menyarankan agar pemerintah menetapkan syarat yang lebih ketat (conditionalities) dalam penempatan dana negara di perbankan. "Penempatan dana pemerintah harus disertai syarat jelas agar mengalir ke kredit produktif dan tidak mengendap di neraca bank. Dampak ekonomi tidak lahir dari jumlah likuiditas yang ditebar," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (9/12/2025).

Di sisi lain, pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini menilai keterbatasan APBN seharusnya memaksa pemerintah untuk lebih agresif memanfaatkan instrumen non-anggaran (non-fiskal).

Beberapa langkah yang bisa ditempuh antara lain penyederhanaan perizinan, pemberian insentif pajak yang bersifat temporer, serta skema de-risking bagi sektor-sektor prioritas. Rizal meyakini langkah-langkah itu krusial untuk menurunkan ketidakpastian usaha tanpa harus membebani kas negara yang sudah cekak.

"Jika belanja diarahkan lebih tepat, likuiditas mengalir ke proyek produktif, dan kepastian berusaha ditingkatkan, barulah proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi memiliki pijakan yang kuat," ungkapnya.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis target pembangunan ekonomi tahun 2026 yang mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, asumsi makro, arah kebijakan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Target ini disusun untuk memastikan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasuki fase stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan agenda pembangunan RPJPD 2025–2045.

Dalam asumsi ekonomi makro nasional, inflasi tahun 2026 diperkirakan berada pada level 2,5 ± 1%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional (LPE) dipatok pada rentang 5,8%–6,3%. Nilai tukar rupiah juga diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per US$.

Pemerintah pusat turut menata ulang transfer ke daerah (TKD) sehingga Jawa Barat mengalami penyesuaian sebesar menurun Rp2,45 triliun, dengan komponen Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non-Fisik turut mengalami koreksi.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar, Eka Jatnika, menjelaskan bahwa target ekonomi Jawa Barat 2026 disusun untuk tetap menjaga optimisme sekaligus memitigasi tekanan fiskal dan gejolak ekonomi global.

“Kondisi ekonomi nasional dan global menuntut daerah untuk semakin adaptif. Jawa Barat menetapkan target ekonomi yang realistis namun tetap progresif, dengan fokus pada produktivitas sektor unggulan dan penguatan daya saing,” katanya di acara Bisnis Indonesia Economic Outlook (BIEO) 2026 di Savoy Homann Hotel, Bandung, Senin (8/12/2025).

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Barat pada 2026 menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,7%–6,2%, selaras dengan RKP 2026. Sementara dalam RKPD Jawa Barat, rentang pertumbuhan direncanakan sedikit lebih konservatif pada 5,15%–6,2%.

Sejumlah sektor diproyeksikan mengalami percepatan, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Di sisi lain, sektor pertanian dan jasa pendidikan juga diperkirakan tetap stabil sebagai penopang PDRB Jawa Barat.

Eka Jatnika menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas lintas sektor.

“Kami memperkuat pertanian, industri, dan komoditas unggulan berbasis inovasi serta keberlanjutan. Hilirisasi, insentif UMKM, pengembangan ekonomi hijau dan biru, dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sebagai fondasi pengurangan ketimpangan.

“Pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, kami mendorong pengembangan kawasan potensial, peningkatan konektivitas ekonomi daerah, dan penguatan sektor UMKM,” lanjut Eka.

Dampak kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam target ekonomi 2026. Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp64,6 juta, tingkat pengangguran turun ke kisaran 6,30–6,65%, kemiskinan menurun hingga 5,51%–6,02%, dan ketimpangan (gini ratio) diharapkan bergerak pada kisaran 0,420–0,425.

Pemerintah daerah menilai bahwa perbaikan indikator kesejahteraan ini dapat dicapai bila pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pemerataan akses dan produktivitas.Eka menyatakan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci agar target ekonomi 2026 tercapai.

“Tidak ada pembangunan ekonomi tanpa kebersamaan. Kami membutuhkan dukungan sektor swasta, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi ekonomi Jawa Barat berjalan lebih cepat dan inklusif,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2026 mencapai 6% secara tahunan atau year-on-year(yoy).

Optimisme Purbaya itu dibarengi dengan keyakinan bahwa fondasi perekonomian Indonesia akan membaik seiring waktu, dimulai dengan kuartal IV/2025. Dia menargetkan ekonomi pada tiga bulan terakhir 2025 itu bisa tumbuh hingga lebih dari 5,5% (yoy).

"Jadi ekonomi akan lebih baik, [pertumbuhan] triwulan ke-IV akan mencapai 5,5% lebih. Tahun depan mungkin kami akan arahkan ekonomi ke arah 6%," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Adapun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 tercatat sebesar 5,04% (yoy), atau melambat dari capaian kuartal II/2025 yakni 5,12% (yoy). Salah satu perlambatan terjadi pada konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 4,89% (yoy) pada kuartal III/2025.

Namun, Purbaya mengeklaim berbagai indikator perekonomian terkini menunjukkan pemulihan. Misalnya, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 3,7% dan diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada Oktober 2025 sebesar 4,3%.

Kemudian, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur pada Oktober 2025 berada di level ekspansif yaitu 51,2 atau naik dari 50,4 pada bulan sebelumnya.

Mantan pejabat di Danareksa itu juga memandang kinerja indeks harga saham gabungan (IHSG) turut mencerminkan kinerja perekonomian yang membaik. Kendati naik turun, dia memercayai bahwa itu lebih baik dibandingkan dengan tren IHSG yang terus turun atau terus turun.

"Kalau turun terus, naik terus, broker rugi. Flat juga rugi," kata Purbaya.

Untuk itu, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menilai optimisme itu perlu disampaikan kepada investor. Dia berharap agar investor tak lagi memasang mode wait and see untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Jadi fondasi seperti itu harusnya memberikan [pesan] ke investor jangan wait and see lagi, kalau wait and see, ketinggalan lho. Ke depan, tahun berikutnya kami dorong lebih cepat lagi tanpa mengganggu fiscal sustainability," pungkasnya.