Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menyampaikan arah besar transformasi dan peran strategis BUMN, sebagai bagian dari komitmen untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dony mengatakan bahwa seluruh insan BUMN merupakan bagian dari aparatur negara yang bertanggung jawab menjalankan sekaligus mengomunikasikan kebijakan negara.

“Saya ingin mengingatkan satu hal pada kesempatan yang baik ini, bahwa kita semua yang ada di dalam ruangan ini adalah pegawai negara, kita adalah bagian daripada pemerintah,” ujar Dony sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Di tengah segelintir sentimen negatif ke pemerintah, Dony mengatakan BUMN harus berada di garis depan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif.

Ia menekankan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah memiliki dasar berpikir yang jelas dan tujuan jangka panjang bagi bangsa.

“Sebagai bagian daripada pemerintah, saya betul-betul mengharapkan seluruh insan BUMN mampu memberikan klarifikasi dan menjelaskan kenapa kebijakan dilakukan oleh pemerintah,” ujar Dony.

Ia menyampaikan keyakinannya terhadap arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan transformasi ekonomi nasional.

Menurutnya, tidak mungkin pemerintah mengambil kebijakan yang merugikan rakyat, mengingat komitmen dan pengabdian yang telah ditunjukkan.

“Tidak mungkin satu pemerintah, apalagi dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo yang mau mengorbankan hidupnya untuk negara, melakukan sesuatu yang tidak baik,” ujar Dony.

Dony menjelaskan, berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini bertujuan mendorong transformasi dari pertumbuhan ekonomi semu menuju pertumbuhan yang fundamental dan merata.

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia sebagai pilar utama pembangunan nasional.

“Kalau kita paham dasar berfikirnya, why itu dilakukan, kita jadi tahu bahwa ini memang diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa kita,” ujar Dony.

Dony kembali menegaskan bahwa BUMN harus berperan aktif sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Hal ini agar kebijakan ekonomi yang dijalankan dapat dipahami secara utuh sebagai upaya nyata untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Dony.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bio Farma memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan produk serta layanan kesehatan yang aman dan berkualitas

Jakarta (ANTARA) -

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria menekankan penguatan dedikasi dan perubahan budaya kerja menjadi fondasi utama PT Bio Farma (Persero) dalam menjaga kualitas produk dan kepercayaan publik.

Menurut dia, Bio Farma memiliki tanggung jawab besar karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga menuntut standar integritas dan profesionalisme yang tinggi di setiap lini operasional.

“Bio Farma memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan produk serta layanan kesehatan yang aman dan berkualitas. Karena itu, penguatan budaya kerja yang berorientasi pada kualitas, akuntabilitas, dan pelayanan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Dony dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sebagai holding BUMN farmasi, Bio Farma diharapkan terus meningkatkan kapasitas produksi, inovasi, serta distribusi produk kesehatan yang aman, bermutu dan berkelanjutan.

Hal ini menjadi krusial dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional, termasuk dalam menghadapi tantangan global di sektor farmasi dan bioteknologi.

BP BUMN bersama Danantara juga menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan kinerja dan integritas di seluruh ekosistem Bio Farma.

Upaya itu dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi aset, serta percepatan transformasi bisnis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui langkah tersebut, Bio Farma diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT Hutama Karya (Persero) menargetkan proses penggabungan atau merger BUMN Karya selesai pada akhir 2026 mendatang. Proyeksi rampungnya merger perusahaan pelat merah konstruksi ini menjawab pernyataan Danantara terkait sulitnya merger terlaksana pada akhir tahun lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani menerangkan perihal rangkaian merger, di mana saat ini masih menunggu selesainya restrukturasi keuangan para entitas BUMN Karya. 

Perkiraan konsolidasi keuangan yang dicanangkan Danantara pada kuartal I 2026 juga meleset lantaran proses restrukturisasi.

“Secara timeline kemungkinan restrukturisasi ini bisa kami harapkan selesai sekitar pertengahan tahun, sehingga mulai pertengahan tahun proses integrasinya dimulai dan diharapkan selesai di akhir tahun,” ujar Hamdani dalam media briefing di Jakarta dikutip, Jumat (3/4/2026).

Hamdani menekankan sudah ada Project Management Office (PMO) yang dibentuk untuk mendukung proses merger pada akhir semester II 2026. Adanya PMO tersebut, Hutama Karya dan entitas holding lainnya bakal mensinkronisasi sejumlah aspek. Mulai dari sistem perusahaan, operasional hingga sumber daya manusia.

Baca Juga

Refleksi Setahun Danantara, KAI Salurkan Perlengkapan Sekolah untuk 4.000 Siswa

Hamdani tak menafikan isu soal kondisi keuangan BUMN karya yang masih menjadi penghambat merger. Oleh karena itu, pemerintah berfokus kepada restrukturisasi keuangan, sebelum akhirnya penyatuan entitas bisnis dalam satu grup.

"Merestrukturasi mereka dulu, begitu laporan atau buku keuangannya itu sudah membaik, baru mereka akan diintegrasi ke kita,” tuturnya.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menjelaskan bahwa merger atau proses penggabungan perusahaan pelat merah di sektor konstruksi atau BUMN karya batal rampung tahun ini. Ditargetkan, merger selesai pada kuartal I 2026.

Saat ini pemerintah tengah memfinalisasi skenario terbaik untuk mengkonsolidasikan sekaligus menyehatkan kondisi keuangan perusahaan-perusahaan tersebut sebelum akhirnya dilebur.

"Kita tahu problem di karya banyak sekali ya, termasuk tadi restrukturisasi dari utang dulu. Jadi problem keuangan mereka cukup dalam di karya ini. Kita harus transparan juga untuk publik, ini kita perbaiki dulu, kita lakukan restrukturisasi, termasuk kita lakukan lagi evaluasi dari nilai aset, setelah itu kita lakukan merger dengan skenario terbaik," katanya.

Editor: Aditya Pratama

Selesainya 15 Juni 2026 di lahan yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang mana itu tanahnya milik Angkasa Pura

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencana pembangunan rumah susun atau rusun sebanyak 300 unit di lahan milik PT Angkasa Pura yang berlokasi di Jalan Kramat Raya Jakarta ditujukan untuk warga kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen.

"Kita tidak bicara mulainya, kita bicara selesainya. Selesainya tanggal 15 Juni 2026 di lahan yang berlokasi di Jalan Kramat Raya, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, yang mana itu tanahnya milik Angkasa Pura. Jadi saya bicaranya ada 300 unit. Jadi kita bicara selesainya saja," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Dirinya juga mengatakan bahwa nanti juga dibangun hunian sebanyak 500 unit bagi warga kawasan bantaran rel kereta api (KA) Senen di lahan Tanah Abang milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang diharapkan dapat selesai juga pada 15 Juni 2026.

"Jadi ini adalah model pekerjaan baru yang saya rasa diinisiasi oleh Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Bapak Dony Oskaria yang bukan bicara mulainya kapan, tapi selesainya kapan. Jadi ini suatu kepastian yang luar biasa," katanya.

Ara menyampaikan bahwa wilayah Jakarta sangat membutuhkan perumahan bagi rakyat dengan sangat cepat karena backlog-nya sangat besar.

"Jadi kita juga akan bergerak dengan sangat cepat," katanya.

Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyampaikan apresiasi bahwa BUMN diberikan kepercayaan untuk menunjukkan bahwa BUMN memang milik rakyat Indonesia.

"Untuk aset-aset yang tadinya tidak termanfaatkan dengan baik tentu akan kita berikan semaksimal mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat. Karena itu tadi sudah dihasilkan dari rapat tadi bahwa ada tanah dari Angkasa Pura, ada juga dari Kereta Api akan kita bangunkan hunian buat saudara-saudara kita. Dan masih banyak lagi tentu tanah-tanah yang kita lihat, dan ini adalah salah satu program mendukung program daripada Bapak Presiden RI dan juga tadi disampaikan arahan daripada Pak Menteri PKP dan juga dari Pak Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya sehingga kita berharap program ini berjalan dengan cukup baik," kata Dony.

Dia juga menyampaikan bahwa BP BUMN sedang melakukan pemetaan (mapping) terhadap seluruh aset-aset BUMN yang ada terutama sekali di kota-kota yang memang dibutuhkan pembangunan perumahan dengan secepat mungkin.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Jalan Kramat Raya Senen pada Minggu (29/3/2026).

Lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut arahan Prabowo Subianto untuk pembangunan rusun relokasi warga di bantaran rel kereta api wilayah Senen, Jakarta Pusat.

Menteri PKP menyampaikan bahwa pembangunan rusun tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta.

Ia menegaskan bahwa keputusan skema pembangunan akan diputuskan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dijadwalkan pada Rabu mendatang.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Jakarta Pusat juga berkomitmen memberikan dukungan penuh terutama dalam percepatan perizinan agar pembangunan dapat segera dimulai.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SUMEDANG - Mengawali hari pertama kerja pasca libur Idulfitri, Pemerintah Kabupaten Sumedang menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan halal bihalal di Lapangan Upacara, Rabu (25/3/2026).

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh ASN dari berbagai SKPD. dipimpin langsung oleh Bupati Sumedang, H Dony Ahmad Munir, didampingi Wakil Bupati M. Fajar Aldila.

Dalam arahannya, Bupati Dony menegaskan bahwa apel perdana ini bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat kebersamaan dan semangat kerja ASN.

“Pertama, kita langsung apel gabungan sekaligus halal bihalal sebagai konsolidasi ASN untuk memulai kembali aktivitas kerja. Ini menjadi momen untuk saling memaafkan, baik secara lisan maupun dari hati,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati mengajak seluruh ASN untuk tidak meninggalkan nilai-nilai positif yang telah dibangun selama bulan Ramadan.

“Kedua, mari kita lanjutkan nilai-nilai kebaikan Ramadan di sebelas bulan ke depan. Hadirkan semangat Ramadan sepanjang tahun dalam kehidupan dan pekerjaan kita,” katanya.

Tak hanya itu, Bupati Dony juga menekankan pentingnya peningkatan etos kerja di lingkungan pemerintahan.

“Ketiga, saya mengajak seluruh ASN untuk bekerja lebih keras dan lebih ikhlas. Jadikan kejujuran, kedisiplinan, gotong royong, dan kepedulian sebagai budaya hidup,” tegasnya.

Pada hari pertama masuk kerja ini, Bupati bersama Wakil Bupati juga melakukan pengecekan langsung kehadiran ASN di lapangan. Ia memastikan bahwa seluruh jajaran segera kembali bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kita langsung ‘tancap gas’ menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan melayani masyarakat. Harus segera move on setelah libur panjang,” ungkapnya.

Bupati juga menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi bagi ASN yang tidak hadir tanpa keterangan yang jelas.

Melalui apel perdana ini, diharapkan seluruh ASN Kabupaten Sumedang dapat kembali bekerja dengan semangat baru, memperkuat integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.

Bisnis.com, SUMEDANG - Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir didampingi Sekretaris Daerah Tuti Ruswati bersama jajaran Citra Karya Jabar Tol (CKJT) melakukan monitoring progres penanganan dampak di kawasan Bendung Cihamerang, Kamis (5/3/2026).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan percepatan penyelesaian permasalahan bendung yang selama beberapa tahun terakhir berdampak pada lahan pertanian warga di sekitar lokasi.

Bupati Dony menyampaikan bahwa pemerintah bersama berbagai pihak terus berupaya mencari solusi terbaik agar permasalahan tersebut segera teratasi, terutama bagi masyarakat yang terdampak.

“Hari ini saya bersama Dirut CKJT dan jajaran direksi serta para stakeholder, termasuk Forkopimcam dan pihak terkait lainnya, meninjau langsung progres penanganan di Bendung Cihamerang. Kami terus mengupayakan percepatan penyelesaian masalah ini,” ujar Bupati Dony.

Ia menjelaskan bahwa permasalahan bendung tersebut telah berdampak pada lahan pertanian warga yang selama sekitar lima tahun tidak dapat ditanami.

“Harapannya masyarakat yang sawahnya sudah lima tahun tidak bisa ditanami bisa mendapatkan kejelasan terkait masa depannya,” katanya.
Selain menyangkut sektor pertanian, penanganan bendung juga dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar bendungan.

“Yang lebih penting adalah keselamatan jiwa warga di dua desa yang berada di bawah elevasi puncak Bendung Cihamerang. Ini menjadi perhatian serius kita semua,” tambahnya.

Bupati Dony juga menegaskan bahwa penanganan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga keberlangsungan proyek strategis nasional, yakni operasional Jalan Tol Cisumdawu agar tetap berjalan dengan baik.

Sebagai langkah teknis, salah satu upaya yang dilakukan saat ini adalah penyedotan air bendung untuk mengurangi tekanan air berdasarkan rekomendasi para ahli.

“Solusinya saat ini dilakukan penyedotan. Ini berdasarkan kajian para ahli untuk mengurangi tekanan air sehingga tidak terus menekan. Ini bagian dari upaya mitigasi bencana,” jelasnya.

Bupati Dony mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan bendung tersebut, termasuk CKJT dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yang turut terlibat dalam upaya penanganan.

“CKJT membantu membuka akses jalan ke lokasi, BBWS menangani dari sisi teknis dan anggaran, serta pemerintah daerah ikut berkolaborasi bersama masyarakat. Ini kerja bersama untuk mengurangi beban masyarakat,” ujarnya.

Selain upaya teknis, pemerintah daerah juga telah memberikan berbagai bantuan kepada warga terdampak, seperti bantuan uang dan kebutuhan pokok.

“Pemda bersama pihak lain juga pernah memberikan bantuan kepada masyarakat berupa uang dan beras sebagai bentuk kepedulian,” katanya.

Bupati Dony berharap upaya penanganan tersebut dapat segera selesai sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.

“Kami mohon doa dari masyarakat agar penanganan Bendung Cihamerang ini bisa segera selesai dan memberikan solusi terbaik bagi warga,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Program Mudik Gratis BUMN 2026 resmi diberangkatkan dengan total 116.688 pemudik menuju lebih dari 200 kabupaten/kota di berbagai wilayah Indonesia.

Pelepasan dilakukan melalui prosesi flag off di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa, yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Kepala Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) Dony Oskaria, beserta pejabat lainnya.

“Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud gotong royong dan kepedulian BUMN kepada masyarakat,” kata Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Ia menyebutkan bahwa program tersebut merupakan wujud komitmen BUMN dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Program Mudik Gratis BUMN 2026 mencatat realisasi tersebut melampaui target awal sebanyak 104.000 pemudik atau meningkat sekitar 10 persen.

Ia menilai peningkatan jumlah peserta menunjukkan tingginya antusiasme sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan lebih aman, nyaman, dan selamat, sekaligus membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama periode Lebaran,” tuturnya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan program mudik gratis menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan keselamatan perjalanan masyarakat.

“Program ini tentu akan mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor,” ujar AHY.

Menurut dia, penyediaan layanan transportasi bersama tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Jika kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, tentu ini menunjukkan negara dan pemerintah selalu hadir untuk mereka,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja sekaligus Ketua Koordinator Mudik Gratis BUMN 2026 Muhammad Awaluddin menyebut capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai BUMN.

“Program Mudik Gratis BUMN 2026 merupakan bentuk kolaborasi nyata BP BUMN, Danantara dan 96 perusahaan BUMN dalam memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Awaluddin.

Program tersebut menyediakan 1.541 armada bus untuk sekitar 83.432 penumpang, 99 rangkaian kereta api bagi sekitar 28.720 penumpang, serta 46 kapal laut yang melayani sekitar 4.532 penumpang.

Selain itu, program ini juga menghadirkan bus khusus bagi penyandang disabilitas serta penggunaan bus listrik sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan mudik yang inklusif dan ramah lingkungan.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata, Aster Panglima TNI Mayjen Suhardi, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Managing Director Stakeholder Management BPI Danantara Rohan Hafas, serta direksi BUMN.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria menegaskan proses restrukturisasi BUMN Karya hampir final, selanjutnya masuk fase konsolidasi dalam tiga core utama, yakni konstruksi di area building, infrastruktur dan engineering procurement and construction (EPC).

Ia menjelaskan restrukturisasi akan dimulai pada perbaikan fundamental perusahaan, terutama lewat impairment laporan keuangan.

"Mereka (BUMN Karya) kan saat ini sudah melakukan restrukturisasi, sudah hampir final. Kita sudah lakukan impairment juga terhadap bolong-bolong bukunya. Kemudian restrukturisasi terhadap hutang-hutangnya. Setelah ini mereka masuk ke fase konsolidasi," ujar Dony dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Dony memaparkan setelah menjalani perbaikan fundamental perusahaan, maka tahap selanjutnya adalah konsolidasi. Hal ini dilakukan dengan melihat kompetensi dari masing-masing BUMN dengan tiga core bisnis utama yang dicanangkan.

Ia optimistis perbaikan fundamental dan konsolidasi akan membuatkan masa depan BUMN Karya semakin cerah, terutama dalam hal tata kelola perusahaannya.

Ia menegaskan BUMN Karya melangkah menuju konsolidasi dengan semangat transparansi dan BUMN, terbuka untuk diawasi.

"Kalau ada yang tidak baik, tidak benar, langsung diangkat saja. Tidak apa-apa. Kan itu bentuk daripada kontrol terhadap BUMN-BUMN yang memang milik rakyat," ujar Dony.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyebut merger BUMN di sektor logistik akan segera rampung di semester pertama 2026.

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa, Dony menyampaikan PT Pos yang menjadi jangkar BUMN di sektor logistik akan diperkuat dengan konsolidasi sejumlah anak usaha BUMN sektor logistik. Anak usaha itu di antaranya Semen Logistik, Pupuk Logistik, Angkasa Pura Logistik, dan KAI Logistik.

Menurut dia, konsolidasi ini adalah untuk membentuk ekosistem BUMN logistik yang kuat dan efisien.

"Karena kita punya anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik itu totalnya banyak sekali kan. Kita mau bikin lebih efisien, lebih baik, lebih strong, maka langkah selanjutnya adalah merger," kata Dony.

Dony mengatakan, konsolidasi BUMN logistik direncanakan rampung dalam semester pertama di tahun ini. Diawali dengan perubahan struktur direksi di PT Pos yang sudah rampung, kini proses konsolidasi seluruh BUMN sektor logistik sedang berjalan.

Lebih lanjut, kata Dony, pada prinsipnya proses optimalisasi BUMN mengacu pada semangat untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Optimalisasi itu di antaranya melalui konsolidasi.

"Setelah melakukan fundamental business review seluruh perusahaan, hasilnya ada empat. Yang pertama ada di likuidasi, kedua ada di divestasi, ketiga konsolidasi, dan keempat dilakukan restrukturisasi," ujar Dony.

Dalam sektor logistik optimalisasi lewat konsolidasi dinilai akan semakin memperkuat peran BUMN yang tak hanya dalam ekosistem bisnis logistik dalam negeri melainkan juga regional. Hal ini sekaligus untuk menjamin semakin lancarnya alur distribusi logistik dari suplier pada masyarakat.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang meminta seluruh pengelola dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk publikasikan secara digital menu melalui platform dashboard khusus.

Langkah ini diambil guna menjamin transparansi serta memastikan standar higienitas konsumsi bagi siswa di wilayah tersebut.

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menegaskan publikasi menu harian merupakan instrumen krusial untuk membangun kepercayaan publik.

Melalui akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat memantau langsung kualitas nutrisi yang dikonsumsi anak-anak mereka, sekaligus menciptakan iklim kompetisi yang sehat antar-penyedia jasa dapur MBG.

"Masyarakat harus bisa meyakini bahwa anak-anak mereka mengonsumsi makanan yang sehat dan higienis. Ini bukan sekadar menjalankan program, tetapi upaya kolektif menyelamatkan generasi mendatang melalui pemenuhan asupan gizi yang optimal," ujar Dony.

Dony mengingatkan para mitra agar mengedepankan profesionalisme dan kepatuhan regulasi. Ia menekankan juga seluruh dapur wajib mengantongi perizinan formal, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Kuncinya adalah koordinasi yang solid antara mitra dapur, SPPG, dan Satgas MBG. Jangan saling menyalahkan, tetapi harus saling menguatkan untuk memastikan seluruh persyaratan regulasi terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," tegas Bupati.

Terkait keberlanjutan pasokan bahan baku, Pemerintah Kabupaten Sumedang saat ini tengah menyelaraskan skema integrasi sesuai instruksi pusat. Dapur SPPG diarahkan untuk menyerap pasokan pangan dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dony mengungkapkan pemda sedang menyusun perencanaan agar KDKMP dapat berperan sebagai agregator atau pengepul hasil produksi masyarakat lokal. Langkah integrasi ini dinilai penting untuk menjamin stabilitas ketersediaan bahan baku sekaligus memastikan potensi ekonomi di tingkat desa terserap secara maksimal dalam ekosistem program Makan Bergizi Gratis.

Ketua FKM MBG Sumedang Oom Supriatna menjelaskan bahwa forum ini nantinya akan berfungsi sebagai wadah konsolidasi mitra dapur untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dan alam lokal guna memenuhi kebutuhan operasional harian.

Oom menambahkan, aspek pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi pilar utama dalam pergerakan forum ini. FKM MBG berkomitmen untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses produksi, yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto di tingkat daerah.

Ke depan kita juga akan melanjutkan pembangunan di beberapa lokasi

Tanah Datar, Sumbar (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyambangi para penghuni hunian sementara (huntara) yang dibangun BUMN untuk warga terdampak "galodo" di Malalo Kabupaten Tanah Darar, Sumatera Barat, Kamis.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan fasilitas serta percepatan pemulihan masyarakat pascabencana di tepian Danau Singkarak itu.

Doni yang juga Kepala BP BUMN didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dan Bupati Tanah Datar Eka Putra melakukan pengecekan kondisi huntara mulai dari ruang tinggal, dapur umum dan MCK.

Pada kesempatan itu, Dony Oskaria menegaskan kehadiran BUMN merupakan bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang terdampak musibah.

“Ke depan kita juga akan melanjutkan pembangunan di beberapa lokasi. Ini menunjukkan keberpihakan kita kepada masyarakat yang terkena musibah,” kata Dony.

Ia menekankan bahwa BUMN harus hadir di tengah masyarakat, terutama saat kondisi darurat dan membutuhkan bantuan.

“BUMN itu milik rakyat Indonesia. Karena itu, BUMN harus hadir ketika masyarakat membutuhkan,” katanya.

Menurutnya, berbagai kebutuhan pembangunan huntara hingga dukungan logistik disediakan melalui kolaborasi BUMN. Mulai dari penyediaan material, alat berat, hingga dukungan operasional lainnya.

“Kita lihat tadi semuanya disediakan oleh BUMN, mulai dari peralatan, armada truk, hingga fasilitas pendukung lainnya. Segala sesuatu yang memungkinkan untuk kita bantu tentu akan kita bantu sebaik mungkin,” jelasnya.

Dony juga menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara merupakan bagian dari program nasional penanganan masyarakat terdampak bencana. Secara nasional, rencana awal pembangunan mencapai sekitar 15 ribu unit.

Namun dalam pelaksanaannya, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Sebagian warga memilih skema bantuan lain yang disediakan pemerintah, seperti bantuan tunai maupun alternatif hunian.

“Tidak semuanya menjadi huntara. Sebagian kita konversi dengan skema bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat, dengan anggaran yang tetap disiapkan pemerintah,” ungkapnya.

Untuk wilayah Sumatera Barat, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar guna mendukung pembangunan hunian dan pemulihan masyarakat terdampak bencana.

Kunjungan ini diharapkan mempercepat proses rehabilitasi sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara layak dan aman setelah bencana.

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita ingin ke depan kecelakaan yang bisa kita minimalisasi

Jakarta (ANTARA) - Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meninjau kondisi ruas jalan di kawasan Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai upaya menekan risiko kecelakaan transportasi serta mendorong penguatan aspek keselamatan di jalur yang memiliki intensitas kendaraan berat cukup tinggi tersebut.

“Kita ingin ke depan kecelakaan yang bisa kita minimalisasi,” kata Dony dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, terkait kunjungan kerja COO Danantara ke Koto Baru.

Dalam kegiatan itu, Dony didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, serta Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin.

Dony menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, operator transportasi, dan pengemudi kendaraan berat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan kendaraan angkutan barang, khususnya truk, memenuhi standar kelayakan operasional sebelum melintas di jalur rawan kecelakaan.

Menurut dia, pemerintah daerah telah diminta untuk memperketat pengawasan terhadap kelengkapan kendaraan, termasuk aspek teknis yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

“Pemerintah daerah sudah mengimbau kepada semua truk untuk memperhatikan kelengkapan kendaraan yang nomor satu,” ujar dia.

Selain kelengkapan kendaraan, Dony menegaskan pemeriksaan sistem pengereman menjadi perhatian serius, mengingat kegagalan fungsi rem kerap menjadi penyebab kecelakaan kendaraan berat. Ia menyebut pemerintah akan mendorong kebijakan wajib pemeriksaan rem secara berkala.

“Kita akan mewajibkan, pemerintah akan mewajibkan untuk remnya diperiksa,” tegasnya.

Lebih lanjut, langkah antisipatif lain juga disiapkan melalui penguatan sistem pengamanan dan penyelamatan di titik-titik rawan kecelakaan guna meningkatkan respons saat kondisi darurat.

Menurut Dony, peran aktif pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan kebijakan keselamatan transportasi tersebut dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.

Dengan sinergi lintas sektor, ia optimistis risiko kecelakaan di jalur rel dan jalan kawasan Koto Baru dapat ditekan, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026