Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan bahwa sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital siap meluncur pada kuartal IV/2026. Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan terlebih dahulu mengecek kesiapan sistem tersebut pada bulan depan.

Luhut mengatakan bahwa Perlinsos Digital kini masih dalam tahap uji coba di 42 kabupaten/kota. Sistem Perlinsos itu terintegrasi dan dibangun di atas pondasi Digital Public Infrastructure (DPI) yang telah diperbarui. Sistem ini memungkinkan warga untuk mendaftar bantuan sosial, memverifikasi kelayakan mereka, dan mengajukan sanggah atas data yang tidak sesuai.

Untuk pertama kalinya, data kependudukan warga dari berbagai instansi pemerintah terhubung dan diverifikasi secara real-time. Sistem tersebut menghilangkan proses manual, data yang usang, dan pengambilan keputusan yang tidak transparan. Sistem Perlinsos itu juga menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Kemudian, dalam tahap uji coba ini, Presiden Prabowo pun akan mengecek kesiapan sistem.

"Kami sudah sepakat, nanti kami usul kepada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti, apakah di Surabaya, Banyuwangi dengan Bali, mana yang beliau pilih," kata Luhut dalam konferensi pers pada Rabu (17/6/2026) di Kantor DEN.

Kemudian, setelah tahap uji coba itu, pemerintah akan meluncurkan sistem Perlinsos Digital itu pada kuartal IV/2026.

"Pada Oktober atau November launch secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat, 80%-90% sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.

Sebelumnya, Koordinator Gugus Tugas, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Rahmat Andika menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan Perlinsos Digital, masyarakat melakukan pendaftaran bansos secara inklusif terautentikasi biometric.

Masyarakat kemudian menerima hasil kelayakan program berdasarkan filter kriteria yang telah ditetapkan oleh tim ahli bersama Kementerian Sosial.

Apabila masyarakat ditolak dan merasa data tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka dapat melakukan sanggahan.

Andika mengatakan bahwa penerapan Perlinsos Digital dilakukan karena muncul keterbatasan dalam penyaluran bansos. Tercatat, masih ada inclussion error atau data masyarakat yang sebenarnya tidak layak mendapatkan bansos, maupun exclussion error atau masyarakat yang sebenarnya berhak, namun tidak terdata.

Pemerintah sendiri telah melakukan piloting program Perlinsos Digital di Banyuwangi pada beberapa waktu lalu.

"Hasil di Banyuwangi banyak yang kemudian yang ternyata masuk inclusion error dan exclussion error," ujar Andika.

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I mulai mengembangkan komoditas sorgum melalui uji coba penanaman seluas 20 hektare di Lampung untuk mendukung penyediaan bahan baku bioetanol.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan pengembangan sorgum merupakan bagian dari penugasan yang diterima perusahaan guna mendukung agenda hilirisasi dan transisi energi pemerintah.

"Sementara masih 20 hektare kita coba kembangkan di Lampung. Kita coba pelajari budi dayanya seperti apa, karena PTPN I belum pernah tanam sorgum," katanya dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Selain sorgum, PTPN I juga mendapat penugasan mengembangkan singkong sebagai sumber bahan baku alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung industri bioetanol nasional.

Aris menjelaskan Lampung dipilih sebagai lokasi awal pengembangan karena memiliki potensi lahan yang sesuai serta dekat dengan rencana pengembangan rantai pasok bioetanol.

Menurut dia, perusahaan sengaja memulai dari skala terbatas karena belum memiliki pengalaman panjang dalam budi daya sorgum sehingga perlu mempelajari karakteristik tanaman tersebut.

Tahap awal dilakukan melalui penanaman percobaan seluas 20 hektare guna memperoleh data teknis yang dibutuhkan sebelum memasuki fase pengembangan yang lebih luas.

Melalui uji coba tersebut, perusahaan akan mengevaluasi varietas sorgum yang paling sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan industri pengolahan bioetanol.

PTPN I juga akan mempelajari teknik budi daya, produktivitas tanaman, pola pemeliharaan, hingga sistem pascapanen untuk memastikan pengembangan dilakukan secara efisien dan berkelanjutan.

Aris menilai langkah bertahap diperlukan agar perusahaan tidak menghadapi risiko kegagalan produksi yang dapat menghambat program pemerintah maupun merugikan perusahaan.

Menurut dia, pengembangan komoditas baru harus didasarkan pada pengalaman lapangan dan penguasaan teknologi agar hasil yang diperoleh sesuai harapan.

Jika hasil uji coba menunjukkan kinerja yang baik, perusahaan akan mempertimbangkan pengembangan skala lebih luas sesuai kebutuhan program nasional.

Sorgum dan singkong nantinya diproyeksikan menjadi bahan baku bioetanol yang dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar bensin dalam program energi terbarukan.

Dengan demikian, pasokan bioetanol tidak hanya bergantung pada tebu, tetapi juga dapat didukung oleh komoditas alternatif yang dikembangkan di berbagai daerah.

PTPN I dalam program tersebut berperan sebagai pemasok bahan baku, sementara pengembangan industri pengolahan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah dan sektor industri.

Aris menyebut perusahaan juga menyesuaikan pengembangan budi daya dengan kebutuhan industri agar spesifikasi hasil panen sesuai permintaan pasar dan pengguna akhir.

Dalam jangka panjang, pengembangan sorgum diarahkan untuk mendukung target yang disampaikan pemerintah, yakni perluasan areal hingga sekitar 24.000 hektare apabila tahap awal berjalan sukses.

"Pak Wamen Investasi (Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu) targetnya sampai 24.000 hektare. Kan nggak main-main toh. Artinya memang PTPN harus membekali diri dulu," katanya.

PTPN I menilai target tersebut cukup ambisius sehingga perusahaan perlu membekali diri dengan pengalaman, teknologi, dan kesiapan sumber daya sebelum melakukan percepatan pengembangan sesuai arahan pemerintah.

"PTPN butuh belajar ya. Tapi nanti kalau PTPN sudah sudah bisa menguasai komoditas ini mungkin bisa digas lah untuk pengembangannya itu, sesuai dengan target pemerintah," kata Aris.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

bawang putih menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus karena kebutuhan nasional masih banyak dipenuhi melalui pasokan impor dari luar negeri

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I memulai uji coba penanaman bawang putih seluas 20 hektare di daerah Gunung Mas, Bogor, Jawa Barat, sebagai langkah awal mendukung swasembada pangan nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan program tersebut merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional berkelanjutan.

"Sekarang kita mencoba untuk menanam trial dulu 20 hektare di daerah Gunung Mas di Jabar. Ini sebagai bentuk komitmen PTPN I untuk mendukung hilirisasi pemerintah, pemerintahan Pak Prabowo melalui Kementerian Pertanian, kita support, sangat support PTPN I," kata Aris dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Senin malam.

Menurut Aris, bawang putih menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian khusus karena kebutuhan nasional masih banyak dipenuhi melalui pasokan impor dari luar negeri.

Ia menjelaskan pengembangan bawang putih bukan pekerjaan mudah karena tanaman tersebut membutuhkan kondisi geografis tertentu, terutama wilayah dataran tinggi dengan iklim yang sesuai.

Selama ini sentra produksi bawang putih nasional relatif terbatas dan banyak ditemukan di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal.

"Kemudian kita ada tugas swasembada bawang putih, bawang putih itu memang merupakan komoditas yang tidak lazim di Indonesia, jarang ditanam. Adanya mungkin di Temanggung (Provinsi Jawa Tengah) yang cukup banyak di situ karena datarannya tinggi," ujarnya.

Karena itu, PTPN I memilih melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memperluas areal tanam guna memastikan aspek teknis budidaya dan produktivitas dapat berjalan sesuai harapan.

Aris mengatakan perusahaan belum memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan bawang putih sehingga diperlukan proses pembelajaran sebelum memasuki skala usaha yang lebih besar.

Selain pengalaman budidaya, perusahaan juga masih mempelajari berbagai aspek teknis lain seperti penyediaan bibit, pola tanam, serta pengelolaan lahan yang paling sesuai.

Uji coba seluas 20 hektare tersebut diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperoleh data lapangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan berikutnya.

Menurut Aris, keberhasilan program tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih, terutama yang selama ini berasal dari China.

"Harapannya untuk bawang putih itu kan bisa mengurangi impor dari China khususnya. Cuma lokasi-lokasi yang punya ketinggian yang cocok ini kan nggak banyak. Hampir di semua tempat itu kita dataran rendah. Kalau dataran rendah tentu nggak cocok untuk bawang putih," jelasnya.

PTPN I juga akan melakukan identifikasi terhadap lahan perusahaan yang dinilai sesuai untuk pengembangan bawang putih tanpa mengganggu komoditas utama yang telah produktif.

Lahan yang tidak ditanami teh, kopi, maupun komoditas unggulan lainnya berpotensi dimanfaatkan sebagai lokasi pengembangan bawang putih apabila hasil uji coba menunjukkan prospek positif.

Selain mendukung produksi nasional, lokasi uji coba tersebut diharapkan dapat menjadi percontohan bagi masyarakat dan petani yang ingin mempelajari budidaya bawang putih.

Aris menambahkan target pengembangan bawang putih dari Kementerian Pertanian sekitar 5.000 hektare, namun perusahaan memilih bertahap agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Meski demikian, PTPN I memilih menjalankan pengembangan secara bertahap karena budidaya bawang putih membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, pengalaman teknis, serta kemampuan pengelolaan yang memadai.

"Kalau tiba-tiba kita harus membongkar, misal (PTPN I menanam pada lahan seluas) 10.000 hektare tiba-tiba ternyata kami nggak punya orang yang bisa nangani, nggak punya kemampuan, pengalaman, kan jadi sayang, mubazir," katanya.

Menurutnya, ekspansi dalam skala besar tanpa persiapan yang matang berisiko menimbulkan pemborosan waktu dan anggaran, serta dapat menghambat pencapaian target kemandirian pangan yang dicanangkan pemerintah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung menurun jika dilihat dari berat bersih (ton).

Pada 2021, impor bawang putih tercatat sebesar 602.745 ton. Volume tersebut turun pada 2022 menjadi 566.175 ton atau menyusut sekitar 6,07 persen secara tahunan.

Penurunan impor berlanjut pada 2023 dengan volume 564.027 ton, turun 0,38 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, impor kembali menyusut menjadi 555.886 ton atau turun 1,44 persen secara tahunan.

Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025, ketika impor bawang putih turun signifikan menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan 2024.

Berdasarkan negara asal, impor bawang putih Indonesia sepanjang 2021-2025 sangat didominasi oleh China.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

kita sedang melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini, (apakah) bisa diaplikasikan atau tidak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkapkan penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti (MLFF) dalam tahap pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba ulang.

"Mengenai Multi Lane Free Flow sebagaimana sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU Wilan Oktavian bahwa tahap ini kita sedang melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini, (apakah) bisa diaplikasikan atau tidak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," ujar Plt Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Ni Komang Rasminiati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Komang mengatakan saat ini BPJT, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) dan tim pengendali sedang menyiapkan skenario-skenario.

"Saat ini dari kami tim di BPJT bersama tim dari pihak RITS dan juga ada tim pengendali ini sedang menyiapkan penyiapan skenario-skenario untuk mendetailkan yang harus diujicobakan kembali, untuk memastikan bahwa sistem ini bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol kita," katanya.

Sistem MLFF ini menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) dan melakukan transaksi melalui aplikasi Cantas yang diintegrasikan dengan data ERI (Electronic Registration and Identification) atau data kepemilikan kendaraan yang dimiliki oleh Korlantas Polri.

Salah satu manfaat dengan kehadiran sistem transaksi MLFF ini adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalkan penggunaan bahan bakar kendaraan.

Penerapan transaksi tol MLFF menjadi terobosan dalam menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Selain pemborosan BBM, kemacetan di gerbang tol karena total transaksi harian gerbang tol yang mencapai 4 juta transaksi juga dapat mengakibatkan polusi udara.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh nirhenti (MLFF) akan diuji coba ulang.

Namun, lanjutnya, karena MLFF ini menjadi perhatian banyak pihak maka Kementerian PU melibatkan banyak pihak seperti ada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kejaksaan, kepolisian dan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Rembang (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Rembang Migas Energi (RME) melakukan uji coba atau "nyala perdana" penggunaan Compressed NatCural Gas (CNG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dorokandang, Kecamatan Lasem.

"Ini sesuai dengan semangat kami untuk membentuk ekosistem pangan dan ekonomi di lingkungan SPPG. Kerja sama dengan BUMD, dalam hal ini PT RME, adalah awal yang sangat positif," kata Ketua Satgas MBG Kabupaten Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro di Rembang, Selasa.

Ia mengatakan penggunaan CNG merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem pangan dan ekonomi di sekitar SPPG sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dapur MBG.

Meskipun baru dilakukan nyala perdana, kata dia, sudah ada tujuh SPPG yang mengantre untuk menggunakan CNG dari total 72 SPPG yang direncanakan beroperasi di Kabupaten Rembang.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat diperluas dengan melibatkan BUMD lain maupun kelompok masyarakat setempat agar manfaat ekonomi program MBG dapat dirasakan lebih luas.

Direktur PT RME Rizal Wijaya mengatakan penggunaan CNG terbukti lebih hemat dibandingkan elpiji berdasarkan hasil uji coba selama sepekan terakhir.

"Secara pemakaian, CNG terbukti lebih hemat sekitar 25 - 30 persen. Harganya juga lebih murah dibandingkan elpiji," ujarnya.

Ia menambahkan dari sisi keamanan penggunaan CNG memiliki risiko yang rendah selama pengguna mematuhi standar keselamatan dan operasional yang berlaku.

Rizal juga memastikan pasokan CNG untuk kebutuhan SPPG aman karena PT RME telah menjalin kerja sama dengan pemasok CNG dari Semarang.

Menurut dia, peluncuran tersebut menjadi tonggak kebangkitan PT RME setelah tidak aktif selama lebih dari tiga tahun. Saat ini perusahaan daerah tersebut mulai mengembangkan bisnis perdagangan CNG.

"PT RME menargetkan sedikitnya 50 persen dari total SPPG di Kabupaten Rembang menggunakan layanan CNG perusahaan," ujarnya.

Jika target tersebut tercapai, kata dia, perusahaan optimistis dapat mulai memberikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dalam satu tahun ke depan.

Selain menyasar kebutuhan energi SPPG, PT RME juga mulai memperluas pasar ke sektor industri kecil dan menengah, perhotelan, serta restoran dengan memasang instalasi penunjang distribusi CNG di sejumlah lokasi usaha kuliner.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mulai memberlakukan uji coba sterilisasi kawasan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni secara bertahap, sebagai upaya dalam memperkuat transformasi layanan penyeberangan nasional.

"Kebijakan ini mulai diimplementasikan secara bertahap melalui masa uji coba pada Senin (1/6) sebelum diberlakukan secara penuh pada 15 Juni 2026," kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan langkah strategis itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan tata kelola pelabuhan yang lebih aman, tertib, modern, sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional.

Kebijakan sterilisasi kawasan pelabuhan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2004, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Zonasi dan Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan.

"Hingga Keputusan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Zonasi Kawasan Pelabuhan Penyeberangan," ujarnya.

Dia menegaskan, penerapan sterilisasi pelabuhan bukan sekadar penataan kawasan operasional, melainkan bagian dari transformasi layanan perusahaan yang berorientasi pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa.

“Penerapan kebijakan ini merupakan komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola pelabuhan yang lebih tertib, aman, dan modern," ucapnya.

Melalui program itu, aktivitas di kawasan pelabuhan akan semakin teratur, akses lebih terkontrol, dan seluruh pihak yang beroperasi dapat menjalankan tugas dengan mengedepankan aspek keselamatan serta keamanan secara optimal.

Sterilisasi kawasan pelabuhan dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, mulai dari penguatan sistem pengawasan dan pengendalian di seluruh area operasional, penertiban aktivitas sesuai fungsi dan kewenangan, penerapan kewajiban penggunaan identitas dan alat pelindung diri (APD).

Kemudian pengaturan akses keluar-masuk kendaraan maupun personel melalui sistem stiker dan platform digital, hingga penguatan koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran operasional pelabuhan secara berkelanjutan.

Lebih lanjut Heru menjelaskan di Pelabuhan Merak, implementasi sterilisasi diperkuat melalui penerapan one gate system yang telah memasuki tahap uji coba sejak 25 Mei 2026. Melalui skema itu, seluruh kendaraan pengguna layanan ekspres maupun reguler diarahkan memasuki kawasan pelabuhan melalui satu akses utama di gerbang eksekutif.

"Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan arus kendaraan dan pergerakan pengguna jasa di area pelabuhan," tuturnya.

Sementara itu, Pelabuhan Bakauheni mengedepankan pendekatan berbasis teknologi melalui pengembangan sistem face recognition (pemindai wajah), RFID, CCTV, monitoring kendaraan, serta digitalisasi pengawasan yang terintegrasi guna memperkuat sistem keamanan dan pengendalian operasional pelabuhan.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale menambahkan, sebagai bagian dari implementasi sterilisasi kawasan pelabuhan, perusahaan juga mulai menerapkan penggunaan shuttle bus listrik dan kendaraan listrik roda dua untuk mendukung mobilitas operasional di dalam area pelabuhan.

Melalui skema ini, kata Windy, seluruh pengguna yang telah terdaftar diwajibkan memarkirkan kendaraan berbahan bakar minyak di area yang telah disediakan dan melanjutkan aktivitas operasional menggunakan kendaraan listrik di dalam kawasan pelabuhan.

"Langkah ini bukan hanya untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib dan terkendali, tetapi juga mencerminkan komitmen ASDP dalam mendukung implementasi Green Port melalui pemanfaatan transportasi ramah lingkungan,” ujar Windy.

Melalui penguatan tata kelola operasional, pemanfaatan teknologi modern, serta penerapan prinsip berkelanjutan, ASDP optimistis dapat menghadirkan standar layanan pelabuhan yang semakin unggul, aman, dan adaptif dalam mendukung konektivitas nasional di masa depan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ada dua (lokasi uji coba). Satu, karena pabriknya itu ada di China dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut uji coba untuk Compressed Natural Gas (CNG) ukuran 3 kilogram dilakukan di China dan Indonesia.

Ia mengatakan pemerintah terus mengkaji penggunaan CNG sebagai alternatif pengganti LPG tabung 3 kilogram guna mengurangi ketergantungan impor energi. Oleh karena itu, uji coba akan terus dilakukan.

"Ada dua (lokasi uji coba). Satu, karena pabriknya itu ada di China dan yang kedua adalah kita akan melakukan di Indonesia," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

CNG bukan teknologi baru karena telah digunakan di sektor perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram.

Uji coba ini dilakukan untuk mengembangkan tabung CNG berukuran kecil setara LPG 3 kilogram. Menurutnya, tantangan utama dalam uji coba adalah aspek teknis karena tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar.

"3 kilogram ini daya tekanannya kan besar. Jadi ini harus dicek dulu, kalau sudah lolos uji, baru bisa kita (informasikan)," ujarnya.

Bahlil juga menekankan bahwa uji coba CNG masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan.

CNG memiliki keunggulan karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk sumber gas alam yang melimpah. Pemerintah juga menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dialokasikan untuk kebutuhan domestik.

Selain itu, pemerintah tengah melakukan kajian menyeluruh untuk skema subsidi CNG. Opsi pemberian subsidi tetap terbuka, namun mekanisme dan volumenya masih dalam pembahasan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI tengah dalam proses uji coba implementasi mandatori biodieselB50 yang akan diberlakukan secara serentak pada seluruh sektor di Indonesia mulai 1 Juli 2026.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan bahwa KAI akan berkolaborasi dengan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Lemigas (Lembaga Minyak dan Gas Bumi) dalam rangkaian pengujian yang dilakukan secara bertahap untuk mendukung implementasi B50,

Pengujian ini telah berjalan sejak pertengahan April 2026, dimulai dari proses pencampuran bahan bakar.

“Dilanjutkan dengan pengecekan kondisi sarana, hingga pengujian penggunaan bahan bakar pada lokomotif di Depo Sidotopo,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (23/4/2026).

Pada saat yang sama, pengujian juga dilakukan pada kereta pembangkit di Depo Kereta Yogyakarta.

Usai pencampuran, rangkaian uji dimulai dari pemeriksaan awal, dilanjutkan dengan penggunaan B40 sebagai pembanding, kemudian penggunaan B50 untuk melihat kinerja sarana, hingga uji ketahanan dalam kondisi beban tinggi.

Tahap lanjutan berupa pengujian dengan jangka waktu lebih panjang juga disiapkan untuk memastikan performa sarana tetap terjaga dalam operasional harian.

Hingga saat ini, seluruh hasil pengujian masih dalam tahap evaluasi dan terus dipantau untuk memastikan kesesuaian dalam jangka panjang.

“KAI memastikan proses percepatan implementasi ini berjalan selaras dengan kesiapan di lapangan,” jelas Anne.

Anne menyampaikan bahwa implementasi B50 merupakan kelanjutan dari pemanfaatan biodiesel pada tahap sebelumnya yang telah berjalan secara konsisten di sektor perkeretaapian.

Sejak Februari 2025, seluruh lokomotif KAI menggunakan Biosolar B40 dan dipersiapkan menuju pengembangan biodiesel B50. KAI juga telah mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di 92 lokasi dengan total kapasitas 4.430,65 kWp untuk mendukung kebutuhan energi operasional.

Sepanjang 2025, penggunaan B40 pada layanan Kereta Api Jarak Jauh mencatat total emisi karbon sebesar 127.315.192 kg CO₂e atau sekitar 127.300 ton dari 47,4 juta pelanggan.

Memasuki tahun 2026, tren keberlanjutan ini terus berlanjut. Hingga kuartal I/2026, volume pelanggan Kereta Api Jarak Jauh tercatat sebanyak 14,51 juta pelanggan, dengan estimasi emisi sekitar 38.900 ton CO₂e yang tetap terjaga seiring dengan konsistensi penggunaan bahan bakar berbasis biodiesel.

Dalam skala mobilitas yang sama, penggunaan kendaraan pribadi berpotensi menghasilkan emisi yang jauh lebih tinggi.

Rata-rata emisi perjalanan kendaraan pribadi dapat mencapai sekitar 36–45 kg CO₂ per penumpang untuk jarak menengah, sementara kereta api sekitar 2,7 kg CO₂ per penumpang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kereta api mampu menekan emisi hingga sekitar 90% per perjalanan.

Dengan volume pelanggan tersebut, penggunaan kereta api diperkirakan telah berkontribusi pada potensi pengurangan emisi sekitar 480.000 hingga 610.000 ton CO₂e dibandingkan apabila perjalanan dilakukan menggunakan kendaraan pribadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi Biodiesel 50% atau B50 tetap berjalan mulai 1 Juli 2026, meskipun isu kapasitas produksi industri dalam negeri disebut belum mencukupi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, hasil uji coba B50 saat ini telah menunjukkan progres signifikan dengan tingkat keberhasilan mencapai 60% hingga 70%.

“Jadi, saya sampaikan bahwa hasil uji coba terhadap B50 sekarang sudah ke arah 60%–70%,” ujarnya, Jumat (10/4/2026).

Menurutnya, pengujian dilakukan pada berbagai moda transportasi dan alat berat untuk memastikan kesiapan implementasi secara luas.

“Uji coba dilakukan di alat-alat berat, di kereta api, di kapal maupun di mobil. Insyaallah, bulan Mei Juni hasil akhirnya sudah selesai dan akan diterapkan di 1 Juli,” katanya.

Bahlil menegaskan, kebijakan B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak, khususnya solar.

“Ini sudah menjadi kebijakan negara, inisurvival mode. Supaya kita tidak tergantung pada global terhadap BBM kita, khususnya untuk solar,” ujarnya.

Terkait adanya anggapan bahwa sisi kapasitas produksi pabrik biodiesel untuk mendukung implementasi penuh B50 masih terbatas, Bahlil memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah penyesuaian untuk mengatasi kendala tersebut.

“Nah, terkait dengan pabrik yang tadi ditanyakan, kita terus melakukan penyesuaian, tapi insyaallah sudah ada solusi kok,” ujarnya.

Meski begitu, dia belum memerinci jumlah pabrik yang akan terlibat maupun skema peningkatan kapasitas produksi yang disiapkan pemerintah.

“Nanti saya jelaskan begitu sudah selesai ya,” kata Bahlil.

Bisnis.com,PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang akan menghadirkan kegiatan Car Free Day (CFD) dan Car Free Night (CFN) yang menjadi bagian dari upaya mendorong wisata kota, aktivitas ekonomi, serta hiburan warga wilayah tersebut.

Jika CFD selama ini identik dengan aktivitas olahraga, rekreasi keluarga, dan ruang interaksi masyarakat pada pagi hari, maka CFN di Jalan Kolonel Atmo, Kota Palembang, disiapkan sebagai destinasi malam yang mengusung konsep art and culinary.

Kawasan ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan masyarakat pada malam akhir pekan, dengan menggunakan menghadirkan ragam kuliner khas, pertunjukan seni, hiburan, serta ruang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha.

Sehingga diharapkan kehadiran CFD dan CFN menjadi daya tarik baru bagi warga maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Palembang.

Penyesuaian Jadwal

Meski demikian, Pemkot Palembang saat ini melakukan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut.

Awalnya, uji coba CFN dijadwalkan berlangsung pada 4 April 2026, namun kemudian diundur menjadi 11 April 2026.

Seiring perubahan tersebut, agenda launching resmi CFN yang sebelumnya direncanakan pada 11 April 2026 juga bergeser menjadi 18 April 2026.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Palembang Isnaini Madani mengatakan penyesuaian dilakukan untuk menghormati rangkaian ibadah umat Kristiani dalam peringatan Hari Raya Paskah, di pekan ini.

Terlebih, kata dia, karena lokasi kegiatan CFN di Jalan Kolonel Atmo, juga berdekatan dengan salah satu tempat ibadah umat Kristiani yang sedang melaksanakan ibadah Paskah pada 2 hingga 5 April 2026.

“Di lokasi tersebut kebetulan berdekatan dengan salah satu tempat ibadah umat Kristiani, maka berdasarkan hasil rapat kita maka diundur dulu untuk menghormati saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah Paskah,” pungkasnya.

Jadwal terbaru CFN Palembang:

Uji coba: 11 April 2026

Launching: 18 April 2026

Jadi kita sekarang masih pra-uji coba, kira-kira begitu

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyiapkan skenario tambahan sebelum melanjutkan uji coba penuh sistem transaksi tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF).

Kepala BPJT Wilan Oktavian mengatakan pengujian MLFF saat ini masih berada pada tahap pra-uji coba.

“Jadi kita sekarang masih pra-uji coba, kira-kira begitu,” kata Wilan dalam diskusi dengan media di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan uji coba sebelumnya baru dilakukan secara terbatas di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) dan Bali Mandara.

Menurut dia, pengujian terdahulu baru mencakup sekitar 64 skenario yang mayoritas masih berupa skenario positif dan demonstrasi.

“Itu memang yang dicoba kemarin di JORR dan di Bali Mandara. Tapi skenario itu baru 64 skenario, itu lebih ke skenario positif dan demo,” ujarnya.

Karena itu, BPJT kini menyusun skenario tambahan yang dinilai lebih mendekati berbagai kondisi yang mungkin terjadi saat sistem diterapkan.

Wilan mencontohkan skenario tambahan tersebut antara lain untuk pengguna yang tidak memiliki akun hingga kendaraan dengan pelat nomor tidak sesuai.

“Kita sedang menyusun skenario-skenario lain yang sifatnya kemungkinan terjadi, misalnya ada yang tidak punya akun seperti apa, kalau yang pakai plat bodong seperti apa,” ungkap dia.

Ia menambahkan seluruh skenario itu perlu dimatangkan sebelum masuk ke tahap uji coba yang sebenarnya.

Menurut dia, pemerintah ingin memastikan seluruh potensi persoalan telah diantisipasi lebih awal karena pada saat uji coba penuh nantinya akan melibatkan banyak pihak.

BPJT juga belum masuk pada pembahasan kebutuhan tambahan investasi atau kompensasi bagi badan usaha jalan tol karena saat ini proses masih berada pada ranah teknis.

Menurut dia, evaluasi terkait aspek investasi akan dilakukan setelah tahapan teknis selesai dan dilaporkan kepada Menteri Pekerjaan Umum.

Wilan menambahkan uji coba lanjutan nantinya akan dilakukan secara menyeluruh atau end-to-end, mulai dari penggunaan aplikasi hingga sistem pembayaran dapat diterima oleh badan usaha jalan tol.

“Uji coba ini kita akan lakukan secara end-to-end, artinya dari mulai download aplikasi sampai ke pembayarannya diterima oleh BUJT maupun PT Roatex,” ucapnya.

Ia menyebut tahapan saat ini masih berada pada fase pra-uji coba, yaitu penyiapan kerangka acuan kerja (terms of reference/TOR) untuk pelaksanaan uji coba.

Selain itu, functional test juga dilakukan untuk mendemonstrasikan fitur aplikasi, sebelum dilanjutkan ke pengujian berikutnya yang lebih menyeluruh.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan sedang uji coba metode pengukuran kesehatan atau solvabilitas keuangan perusahaan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan metode tersebut adalah ‘New RBC’ untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun.

“Dalam rangka penguatan dan pengembangan pada industri PPDP, OJK saat ini sedang menyusun kajian mengenai penyusunan laporan perencanaan bisnis dan laporan aktuaris berbasis PSAK 117 dan uji coba New RBC untuk perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki ekuitas di atas Rp5 triliun,” ucapnya dalam Konferensi Pers RDKB OJK Februari 2026 di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat pada Selasa (3/3/2026).

Ogi meneruskan, pihaknya saat ini masih melakukan kajian komprehensif terkait penyesuaian kerangka Risk Based Capital (RBC) dengan melibatkan konsultan independen, benchmarking internasional, dan koordinasi dengan stakeholders.

Kajian tersebut, lanjutnya, mencakup kuantitas impact study dan juga evaluasi kualitatif untuk memastikan kerangka RBC yang diperbarui lebih risk sensitive dan selaras dengan praktik internasional dan relevan dengan perkembangan standard akuntansi serta profil risiko di industri asuransi.

“Penyesuaian ketentuan RBC ditargetkan akan difinalisasi pada tahun 2026 ini. Namun, implementasinya itu secara bertahap mulai 2027 dan tentunya kita akan melakukan uji coba terlebih dahulu kepada industri,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa OJK terus mendorong penyesuaian untuk penerapan RBC. Selain itu juga mendorong penyesuaian permasalahan lembaga jasa keuangan yang dilakukan oleh tim pengawasan khusus.

“Hingga awal 2026 terdapat 7 perusahaan asuransi yang reasuransi dalam pengawasan khusus yang umumnya disebabkan oleh permasalahan permodalan RBC yang di bawah 120% dan juga tingkat kesehatan yang kurang baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada Januari 2026 mencapai Rp36,38 triliun, tumbuh 4,67% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Adapun, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan risk based capital atau RBC masing-masing sebesar 478,06% dan 323,47%, dan masih di atas tradehold sebesar 120%,” tutur Ogi.