Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut kas negara menipis hingga tersisa Rp120 triliun dan hanya cukup untuk membiayai belanja selama dua pekan.

Purbaya menegaskan informasi tersebut keliru karena hanya didasarkan pada perhitungan sebagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah.

"Itu ada yang bilang lagi, saya cuma punya dua minggu. Enggak! SAL saya masih Rp400-an triliun, enggak terganggu," ujar Purbaya dalam acara media briefing Jakarta, Jumat (24/4).

Ia menjelaskan, dana SAL yang ditempatkan di perbankan bukan berarti berkurang atau hilang, melainkan bagian dari strategi pengelolaan kas pemerintah.

Menurutnya, sekitar Rp300 triliun dana tersebut dipindahkan dari rekening di Bank Indonesia ke perbankan untuk meningkatkan likuiditas, dengan skema deposito on call yang dapat ditarik sewaktu-waktu.

"Jadi enggak akurat yang bilang uang pemerintah sisa Rp120 triliun. Kita maintain cash management dengan baik. Rp300 triliun di perbankan itu biar menambah likuiditas aja," jelasnya.

Purbaya pun memastikan kondisi kas negara tetap aman dan dikelola secara optimal.

"Jadi enggak usah takut dengan APBN pemerintah. Masih cukup dan SAL tersebut bahkan belum tersentuh sama sekali. Jadi kan ini seperti uang naruh di deposito aja kan," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang beredar di media sosial terkait siswa yang mengikuti pembelajaran daring dipaksa datang ke sekolah untuk mengambil makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya memastikan informasi tersebut tidak benar. Ia menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan maupun aturan teknis terkait penyaluran MBG dalam kondisi pembelajaran jarak jauh.

"Sampai saat ini, pemerintah sendiri belum memutuskan kebijakan pembelajaran online pada anak-anak sekolah," kata Sony dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/3).

Sony menjelaskan pelaksanaan program MBG saat ini masih mengacu pada mekanisme yang berlaku ketika kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka di sekolah.

Dengan demikian, belum ada skema khusus yang mengatur distribusi MBG saat pembelajaran dilakukan secara daring.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial.

Menurutnya, setiap kebijakan resmi terkait MBG akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

"Jika nantinya ada kebijakan baru, termasuk dalam situasi pembelajaran daring, tentu akan kami kaji secara matang dan diumumkan secara resmi," ujarnya.

BGN menegaskan akan terus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas gizi maupun tata kelola distribusi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh siswa secara optimal.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia tidak pernah berkomitmen untuk menyumbang US$1 miliar atau setara sekitar Rp16,9 triliun kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Sebagaimana diketahui, Indonesia telah bergabung dengan BoP yang diklaim bakal membangun ulang Gaza khususnya usai dibombardir Israel sejak akhir 2023 lalu.

“Jadi, kami tidak pernah mengatakan bahwa kami mau ikut iuran US$1 miliar,” ujar Prabowo dalam wawancaranya, dikutip dari siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah, Sabtu (21/3/3026).

Tidak hanya itu, Prabowo turut menegaskan bahwa tidak ada komitmen keuangan apa pun yang pernah dijanjikan kepada AS terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam BoP.

Hal ini, menurutnya, ditandai dengan absennya Indonesia dalam pertemuan founding donors sebelumnya. Prabowo menjelaskan, pertemuan BoP pada 19 Februari 2026 lalu adalah pertemuanfounding donors, di mana masing-masing pihak menyumbang.

"Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tetapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali,” tegas Presiden ke-8 itu.

Presiden menyampaikan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari dewan perdamaian tersebut, namun hanya melalui kontribusi pasukan perdamaian untuk menjaga warga Gaza, bukan dana.

“Kami menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” katanya.

Meski demikian, Prabowo menambahkan bahwa pemerintah akan tetap mengikuti perkembangan ke depan ketika pembangunan kembali Gaza dapat dimulai, maka kemungkinan kontribusi Indonesia akan dipertimbangkan.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kami punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana,” jelasnya.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa tidak ada komitmen untuk membayar iuran sebagai anggota BoP.

“Tidak ada komitmen sama sekali,” pungkas Presiden.

Adapun beberapa negara lain masuk dalam anggota BoP selain Indonesia, seperti Arab Saudi, Qatar, Mesir hingga Israel.

Seperti diberitakan sebelumnya, iuran US$1 miliar itu diperlukan untuk mendapatkan kursi keanggotaan di Board of Peace.

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang mengaitkan meninggalnya seorang siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Bengkulu Utara dengan konsumsi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN menegaskan korban belum sempat mengonsumsi makanan MBG sebelum dinyatakan pingsan.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyatakan informasi yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan fakta medis di lapangan.

"Fatih belum memakan menu MBG dari SPPG Giri Kencana ketika diketahui pingsan sebelum dibawa ke rumah sakit," kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (3/3).

Menurut Nanik, hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami pendarahan otak. Temuan tersebut diketahui setelah dilakukan pemindaian CT Scan di RS Bhayangkara.

Sebelumnya, Fatih sempat mendapatkan penanganan awal di RS Lagita Ketahun. Namun rumah sakit tersebut hanya melakukan tindakan kegawatdaruratan karena kondisi kesadaran korban sudah menurun dengan nilai Glasgow Coma Scale (GCS) 6, yang mengindikasikan cedera otak berat dan mengancam jiwa.

Setelah sejumlah rumah sakit di Bengkulu hingga Padang dihubungi namun fasilitas Pediatric Intensive Care Unit (PICU) penuh, korban akhirnya dirujuk ke RS Bhayangkara. Hasil CT Scan di rumah sakit tersebut menunjukkan adanya pendarahan otak yang memerlukan tindakan lanjutan.

Korban kemudian dirujuk ke RS Tiara Sella untuk menjalani operasi bedah saraf. Fatih meninggal dunia sekitar 12 jam setelah operasi dilakukan.

Selain hasil medis, BGN juga menyampaikan temuan uji laboratorium atas sampel makanan MBG yang dibagikan pada hari kejadian. Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Hasil uji BPOM menunjukkan seluruh sampel negatif, tidak ada bakteri E. coli, boraks, formalin, nitrit, arsen, sianida, ataupun temuan lain yang mengarah pada keracunan pangan," ujar Nanik.

Ia menambahkan pada hari yang sama terdapat sekitar 1.800 penerima manfaat MBG. Namun tidak ditemukan laporan gangguan kesehatan serupa.

"Dari 1.800 penerima manfaat, tidak ada laporan kejadian serupa. Hanya satu kasus ini, dan secara medis ditemukan adanya pendarahan otak," tegasnya.

BGN menyampaikan duka cita atas wafatnya korban serta mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi berdasarkan hasil pemeriksaan medis dan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan pembagian kuota haji 50:50 karena keterbatasan fasilitas.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo alasan tersebut tidak relevan karena saat tim lembaga antirasuah meninjau fasilitas di Tanah Suci dinyatakan layak untuk digunakan bagi jemaah haji.

"Kami ke Arab Saudi berangkat bersama tim auditor dari BPK juga mengecek terkait dengan ketersediaan fasilitas ibadah haji ya, dan di sana juga sudah sangat proper, bagus gitu ya untuk penyelenggaraan ibadah haji, sehingga kami pikir alasan itu tidak pas," kata Budi kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/2/2026).

Budi mengatakan pembagian kuota haji tambahan untuk 2024 menjadi 50:50 seharusnya tidak perlu dilakukan karena dalih fasilitas.

Budi menjelaskan kuota haji sebanyak 20.000 bagi jemaah Indonesia diperuntukkan untuk memangkas antrean yang sudah menumpuk dengan ketentuan 92% kuota haji reguler dan 8% haji khusus.

Namun terjadi pergeseran yang tidak semestinya melalui Keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 tentang kuota haji tambahan 2024. Alhasil, KPK memandang klaim Kubu Yaqut tidak sinkron.

"Artinya apa? Pemberian tambahan 20.000 kuota itu adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di reguler gitu ya. Tapi kemudian kenapa dilakukan splitting 50 persen reguler 50 persen khusus. Ya artinya kalau kita kroscek dengan latar belakangnya sendiri sudah tidak sinkron," jelas Budi.

Sebelumya, Yaqut menyampaikan pembagian kuota haji menjadi 50:50 karena keterbatasan fasilitas dan sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi jemaah.

Hal itu dia sampaikan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

"Saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota Haji. Satu-satunya pertimbangan yang saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah Hifdzun Nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah. Karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi," katanya.

Yaqut menjelaskan kuota haji tambahan untuk 2024 telah terikat aturan dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk pembagian kuota haji sehingga dia menilai hal ini bukan keputusan sepihak

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah kemungkinan permintaan ayam untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab utama kenaikan harga komoditas tersebut.

Budi menjelaskan secara umum pergerakan harga suatu komoditas dipengaruhi oleh permintaan, di mana saat permintaan meningkat harga komoditas cenderung akan meningkat. Sebaliknya, saat permintaan turun maka harga komoditas terkait cenderung lebih murah. 

"Justru sekarang ketika permintaan itu grafiknya begini (meningkat), ada kepastian, justru produksi itu ngikutin (naik) ya linear gitu, ngikutin permintaan. Sehingga harga malah cenderung stabil," katanya saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Mendag juga memastikan bahwa secara keseluruhan pergerakan harga komoditas cenderung baik, menyusul koordinasi Mendag bersama pelaku usaha dan UMKM. Mereka mengklaim produksi terus mengalami peningkatan seiring kepastian permintaan.

"Coba lihat apakah banyak (permintaan) terus tiba-tiba harga melonjak karena MBG? Kan nggak ada," jelas pria yang akrab disapa Busan tersebut.

Sebelumnya, harga ayam dikabarkan tembus Rp45 ribu per Kg di sejumlah daerah. Mendag mengataka rata-rata harga daging ayam nasional mengacu Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2K) masih di kisaran Rp40.259 per Kg.

Dengan begitu dia menyampaikan harga daging ayam ada yang sampai Rp45 ribu per Kg, tetapi ada juga yang di bawah Rp40 ribu per Kg.

"Jadi bukan berarti rata-rata nasionalnya Rp45 ribu. Tapi yang harga mahal tadi, Rp45 ribu per Kg ya tetap kita cek. Kita cek terus kenapa dia mahal, mungkin pasokannya kurang atau memang pasar itu tiba-tiba kebutuhannya meningkat. Kita pastikan jangan sampai mahal. Semua kita usahakan sesuai harga acuan atau HET," ujar Mendag.

Kemendag juga menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memastikan distribusi ke daerah yang harganya tinggi harus diperhatikan.

"Biasanya kalau mendekati Lebaran, permintaan menjadi meningkat. Tapi kita minta diantisipasi, meskipun Lebaran atau Nataru, pasokan harus terjaga. Jadi ketika permintaan melonjak, ya tetap harus harga stabil," tandasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah tudingan bahwa pelaku usaha swasta tidak dilibatkan dalam penyusunan Neraca Komoditas (NK) 2026, khususnya terkait komoditas daging sapi.

Neraca Komoditas adalah dokumen perencanaan pemerintah yang memuat perhitungan kebutuhan dan ketersediaan suatu komoditas dalam setahun. Amran menyatakan rapat bersama importir dan pelaku usaha telah dilakukan, termasuk di Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Oh, ndak dilibatin? Kemarin waktu rapat, kita ini rapat bersama yang importir bakalan, (juga) yang daging. Saya yang pimpin rapat bersama di Bapanas," ujar Amran di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2).

Pernyataan tersebut merujuk pada pembahasan impor sapi bakalan, yakni sapi hidup untuk digemukkan di dalam negeri, serta daging sapi. Namun dalam penjelasannya, Amran lebih banyak menyinggung angka impor sapi bakalan, yang menurutnya seluruhnya dilakukan oleh swasta.

Ia menyebut impor sapi bakalan mencapai sekitar 700 ribu ekor oleh swasta, ditambah 30 ribu (ton) daging sapi beku, sementara tambahan kuota oleh BUMN disebutnya sekitar 200 ribu ton untuk intervensi pasar.

Tambahan tersebut, kata dia, dimaksudkan sebagai cadangan pemerintah guna menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

"Kalau pemerintah tidak punya cadangan, bisa enggak stabilkan harga? Enggak bisa kan? Bagaimana caranya intervensi?" katanya.

Bos Bapanas itu menegaskan kebijakan pemerintah bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan peternak, pelaku usaha, dan konsumen.

Menurut Amran, langkah pemerintah menambah peran BUMN dilakukan agar ada cadangan stok yang bisa digunakan saat harga melonjak. Ia menyatakan ketika harga melonjak tajam, pemerintah membutuhkan cadangan stok yang bisa segera digelontorkan agar gejolak tidak semakin besar.

Menurut Amran, tanpa cadangan tersebut, harga daging sapi bisa meroket hingga kisaran Rp180 juta sampai Rp200 juta per ton, yang pada akhirnya memicu keresahan di masyarakat. Karena itu, BUMN ditugaskan memiliki stok sebagai instrumen stabilisasi.

"Nah, kalau BUMN, dia tidak intervensi padahal harga naik ini masyarakat berteriak Rp200 juta, Rp180 juta (per ton). Nah, dia harus punya cadangan untuk intervensi pasar. Nah, kalau BUMN-nya tidak melakukan, bisa diberi sanksi, dicopot," tegasnya.

Ia menambahkan penugasan kepada BUMN bukan berarti tanpa pengawasan. Jika tidak menjalankan fungsi intervensi saat harga naik, pemerintah dapat memberikan sanksi hingga pencopotan.

Di sisi lain, pelaku usaha swasta mempersoalkan minimnya pelibatan mereka dalam pembahasan Neraca Komoditas tahun ini, khususnya untuk daging sapi beku.

Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Marina Ratna menyatakan pada tahun-tahun sebelumnya pengusaha dilibatkan dalam pembahasan supply-demand sebelum kuota ditetapkan. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak terjadi pada 2026.

"Untuk tahun ini tidak. Tahun sebelumnya dilibatkan. Tahun sebelumnya dilibatkan, supply demand-nya didiskusikan berapa kayak tahun lalu. Oke, supply demand-nya bagaimana. Lokal bagaimana. Kita kan mengutamakan lokal. Nah, kalau lokal sudah tidak bisa memproduksi kami yang sebagai tulang punggung ya," jelas Marina di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Ia juga menyoroti pengalihan porsi kuota impor yang besar kepada BUMN.

"Tapi kalau sekarang lokalnya tidak bertambah, tapi menggeser kepada BUMN yang katanya ini. Tapi kan juga dilihat BUMN juga diserahkannya sama hanya satu PT saja kan. Hanya diberikan kepada satu PT," tambahnya.

Berdasarkan Neraca Komoditas 2026, total kuota impor daging sapi ditetapkan sebesar 297 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 250 ribu ton dialokasikan kepada BUMN melalui penugasan kepada ID Food, yakni PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sementara swasta memperoleh sekitar 30 ribu ton.

Sejumlah pelaku usaha sebelumnya juga menyampaikan keberatan atas keterlambatan penerbitan izin impor dan komposisi kuota yang dinilai menyusut tajam dibanding tahun lalu. Mereka menilai kepastian izin penting mengingat proses impor membutuhkan waktu, sementara Ramadan dan Lebaran semakin dekat.

PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) membantah terlibat dalam kasus dugaan saham gorengan dengan memanipulasi harga saham yang kini kasusnya tengah diusut Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri menduga harga saham MINA dimanipulasi oleh salah satu tersangka, yakni Direktur Utama PT Minna Padi Aset Management (MPAM). Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal ini, yakni Edy Suwarno (ESO), Eveline Listijosuputro (EL), serta Direktur Utama PT MPAM.

"Perseroan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menyesatkan, karena Perseroan tidak terlibat sedikit pun dalam dugaan tindak pidana ataupun proses hukum yang menjerat pihak-pihak tersebut," ungkap Manajemen MINA dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2026).

Manajemen menjelaskan sejak Februari 2025, pengendali utama MINA beralih ke PT Tirta Orisa Yasa melalui akuisisi saham di atas 50 persen atau Mandatory Tender Offer (MTO). Hal ini telah disampaikan dan disetujui pihak regulator pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen MINA mengaku tidak pernah masuk dalam pusara tindak pidana pasar modal sejak perubahan pengendali utama tersebut. MINA juga menegaskan tak pernah mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat ikatan kontrak, kerja sama, maupun hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak ESO, EL, ataupun MPAM," jelasnya.

Selain itu, MINA menyampaikan perseroan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan memastikan seluruh informasi disampaikan transparan dan tepat waktu dalam laman Keterbukaan Informasi BEI.

Bisnis.com, JAKARTA— TikTok menegaskan bantahan atas rumor yang menyebut aplikasi Tokopedia akan ditutup dan seluruh layanannya dialihkan ke TikTok Shop.

Bantahan tersebut disampaikan melalui pernyataan baru perusahaan.

“Kami mendengar rumor mengenai masa depan Tokopedia. Rumor tersebut tidak benar,” tulis Juru Bicara TikTok kepada Bisnis pada Rabu (4/2/2026).

Juru Bicara TikTok menegaskan perusahaan akan terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia. Tokopedia dipastikan tetap beroperasi penuh dengan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan pembeli guna mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Isu mengenai penutupan aplikasi Tokopedia sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial X. Informasi tersebut memicu spekulasi TikTok Shop akan berdiri sebagai aplikasi terpisah, sementara aplikasi Tokopedia akan dihentikan.

Unggahan tersebut berasal dari akun yang kerap membagikan informasi seputar industri e-commerce dan teknologi.

“Words from friends in tokopedia, they going to kill toped app and tiktok shop will have their own separate app [Menurut kabar dari teman-teman di Tokopedia, mereka akan menutup aplikasi Toped dan TikTok Shop akan memiliki aplikasi terpisah sendiri],” tulis @ecommurz dikutip dari X.

Sebagai informasi, TikTok menggelontorkan dana sebesar US$1,5 miliar atau sekitar Rp23 triliun untuk mengakuisisi 75,01% saham Tokopedia pada awal Januari 2024. Dalam transaksi tersebut, Tokopedia menerbitkan 38,19 juta saham baru yang seluruhnya diambil alih oleh TikTok.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman bukan merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Dia menekankan bahwa keputusan itu melainkan berada dalam kewenangan internal lembaga terkait.

Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers usai rapat di Lobby Utara, Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

“Lho kan enggak bisa kan itu apa ya, kewenangan tersendiri kan gitu,” kata Prasetyo menanggapi pertanyaan wartawan apakah mundurnya Dirut BEI merupakan arahan Presiden atau keputusan pribadi.

Menurut Prasetyo, pernyataan pemerintah sebelumnya tidak dimaksudkan untuk mengatur apakah pimpinan BEI harus mundur atau tidak. Dia menegaskan fokus pemerintah adalah memastikan tata kelola pasar modal berjalan sehat dan sesuai standar.

“Tapi bahwa tadi yang disampaikan bukan dalam rangka mengatur mundur atau tidaknya. Tapi kan bagaimana juga negara mengatur supaya bursa kita sehat, bursa kita transparan, memenuhi kaidah-kaidah sebagaimana bursa-bursa di negara yang lain, kan begitu,” ujarnya.

Dia menambahkan, salah satu perhatian utama pemerintah adalah penguatan regulasi dan tata kelola agar pasar modal nasional tetap kredibel dan dipercaya publik.

“Salah satu masalahnya kan itu,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah keras isu yang ramai diperbincangkan di media sosial terkait dugaan ancaman penghapusan unggahan yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (26/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai laporan warganet di platform X (Twitter) yang mengaku mendapat telepon berisi ancaman agar menghapus unggahan bernada kritik terhadap Presiden.

Menanggapi isu tersebut, Prasetyo menegaskan dirinya tidak memantau informasi yang beredar di media sosial dan memastikan tidak ada keterlibatan Istana dalam tindakan tersebut.

“Siapa itu? Saya tidak monitor itu. Pokoknya kami kerja saja,” ujar Prasetyo.

Dia menekankan bahwa Istana tidak terlibat dalam upaya pembungkaman kritik di ruang publik, termasuk di media sosial. Pemerintah, menurut Prasetyo, tetap fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saat ditegaskan kembali apakah dugaan ancaman tersebut merupakan arahan atau suruhan dari Istana, Prasetyo secara tegas membantahnya.

“Tidak lah,” kata Prasetyo Hadi singkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) membantah tudingan saksi-saksi dalam persidangan kasus Chromebook telah ditekan dan diarahkan.

Hal tersebut disampaikan oleh jaksa dalam sidang lanjutan terdakwa Nadiem Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).

Mulanya, kubu Nadiem Makarim menuding saksi yang telah dihadirkan dalam sidang Chromebook diarahkan dan ditekan karena terindikasi memperoleh gratifikasi.

Dalam hal ini, Ketua Tim JPU Roy Riady menegaskan bahwa pernyataan itu telah membahayakan karena menggiring opini bahwa penyidik tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, Roy mengemukakan bahwa setiap berita acara pemeriksaan (BAP) telah ditandatangani dan dibaca kembali oleh setiap saksi setelah pemeriksaan.

"Ya ini perlu diperjelas juga Yang Mulia. Artinya kami minta juga pendapat dari kami. Pandangan dari kami bahwasanya statement-statement yang mengarahkan seakan-akan penyidikan ini tidak transparan, mengarahkan, itu adalah statement-statement yang tidak benar Yang Mulia. Terima kasih," ujar Roy.

Setelah itu, kubu Nadiem Ari Yusuf Amir kembali melontarkan mekanisme pemeriksaan saksi dalam KUHAP baru. Namun, hakim menghentikan perdebatan soal tudingan ini agar fokus pada agenda pembuktian.

Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menekankan bahwa setiap saksi yang dihadirkan sudah disumpah dan akan menjadi fakta persidangan. Di samping itu, dia mengingatkan juga saksi yang tidak jujur dalam persidangan bisa mendapatkan sanksi.

"Makanya di awal persidangan kami sampaikan bahwa kita fokus pembuktian. Penuntut Umum silakan membuktikan dakwaannya, Penasihat Hukum silakan membuktikan terhadap hal-hal yang dibantah. Kan demikian, ya," ujar Purwanto.

Dalam sidang pekan lalu, Senin (19/1/2026), Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim membantah telah memberikan kewenangan non-formal kepada mantan Stafsusnya Jurist Tan. “Saya tidak pernah memberikan kewenangan kepada siapapun di luar kewenangan formal mereka,” ujar Nadiem.

Dia pun menilai bahwa ungkapan saksi di persidangan sejauh ini selalu diarahkan untuk menyatakan orang-orang dekatnya di Kemendikbudristek, termasuk Jurist Tan memiliki kewenangan setara menteri.

"Ini sangat lucu bahwa semua kesaksian BAP mengerucut kepada statement yang sama. Bahkan hakim pun menyebut diulang-ulang dan teksnya sama antara dua saksi," pungkasnya.