IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan, Korps Adhyaksa atau Kejaksaan memiliki peran dalam mencegah praktik manipulasi saham atau goreng-menggoreng saham. Maka itu, kolaborasi antarinstansi diperlukan dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.

"Di pasar modal kita harus menjaga dan mencegah jangan sampai terjadi goreng-menggoreng saham ataupun melakukan tindakan melanggar peraturan. Tentu peran Korps Jaksa ini menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman instrumen keuangan serta penegakan hukum yang sangat relevan dengan dinamika pasar," ujar Menteri Airlangga dalam sambutannya dalam HUT Persaja ke 75 di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Airlangga awalnya menerangkan tentang komitmen pemerintah dalam mempercepat target pembangunan. Lalu, kata dia, MSCI merespons positif terhadap langkah reformasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yaitu kebijakan free float yang dinaikan dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

"Penguatan transparansi ultimate beneficial owner yang disclose di atas 1 persen, kemudian peningkatan batas investasi, di mana saham-saham LQ45 dari semula 8 persen menjadi 20 persen, terutama untuk dana pensiun dan dana perusahaan asuransi," kata dia.

"Juga dicermati keputusan yang diterapkan Market Accessibility Review, di mana kita punya ruang sekaligus punya tanggung jawab meyakinkan pasar global bahwa arah reformasi kita konsisten terukur dan berkelanjutan," ujar Airlangga.

Menurutnya, terdapat satu langkah lagi yang disiapkan untuk bursa adalah demutualisasi bursa. Jadi, dengan langkah-langkah tersebut, ketahanan ekonomi perlu dijaga secara makro, namun di pasar modal juga harus dijaga dan dicegah jangan sampai terjadi goreng-menggoreng saham ataupun melakukan tindakan melanggar peraturan.

Maka itu, dia menegaskan, peran Korps Kejaksaan menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kapasitas dalam pemahaman instrumen keuangan serta penegakan hukum yang sangat relevan dengan dinamika pasar. Sinergi OJK, BEI, dan PPATK harus dilakukan untuk membangun sistem, Early Warning System, terutama untuk penanganan perkara secara terpadu.

"Kemudian mendorong penegakan hukum terhadap praktik manipulasi saham ataupun goreng-menggoreng saham, insider trading agar berjalan secara konsisten, berintegritas. Kemudian penguatan penelusuran serta penyitaan aset tindak pidana pencucian uang agar memutus mata rantai yang mencari keuntungan secara ilegal," katanya.

Dia menambahkan, diperhatikan dalam penegakan hukum yang terukur, penanganan kasus yang melibatkan sektor pasar modal perlu dilakukan secara tegas. Namun, juga mempertimbangkan dari segi market confidence dan market trust.

"Kolaborasi erat antara kebijakan ekonomi yang tepat dan tata kelola yang baik dan penegakan hukum akan menjadi fondasi bagi menjaga stabilitas dan kedaulatan ekonomi Indonesia," katanya.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya reformasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menjadi langkah krusial untuk menyelaraskan pasar modal domestik dengan standar internasional.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/CGC) emiten, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor, khususnya investor asing, terhadap kredibilitas pasar Indonesia.

Head of Research Kisi Sekuritas Muhammad Wafi menjelaskan reformasi ini akan membawa dampak signifikan terhadap wajah pasar modal nasional. Dengan standar yang lebih ketat, transparansi meningkat dan praktik-praktik yang berpotensi merugikan investor dapat ditekan.

"Hal ini signifikan menaikkan CGC emiten dan memperkuat kepercayaan investor, terutama asing, untuk masuk ke pasar domestik," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Wafi menyoroti sejumlah kebijakan dalam reformasi ini, di antaranya implementasi Full Call Auction atau FCA serta pengetatan batas minimal free float. Langkah tersebut dinilai memperkuat perlindungan investor dengan mengurangi potensi manipulasi harga saham dan menciptakan mekanisme pembentukan harga yang lebih wajar.

Namun demikian, reformasi ini bukan tanpa konsekuensi. Dalam jangka pendek, pasar diperkirakan akan mengalami tekanan dan volatilitas yang lebih tinggi.

Sementara rebalancing portofolio oleh investor institusi serta potensi outflow dari emiten yang belum memenuhi standar baru menjadi faktor utama yang membayangi pergerakan indeks. Tak hanya itu, lanjutnya, investor ritel juga berisiko mengalami kepanikan seiring proses adaptasi terhadap sistem dan aturan baru.

Di sisi lain, dalam jangka panjang, reformasi ini justru dinilai akan memperkuat fondasi pasar modal Indonesia. Indeks saham diproyeksikan menjadi lebih berkualitas dan mencerminkan kondisi fundamental emiten yang lebih sehat. Dengan demikian, peluang masuknya dana asing dalam skala besar akan semakin terbuka.

Head of Research RHB Sekuritas Andrey Wijaya menilai reformasi transparansi pasar modal kian menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia di level global.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperbaiki sejumlah aspek krusial, mulai dari kualitas free float, transparansi struktur kepemilikan, klasifikasi investor, hingga pengawasan terhadap saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Langkah tersebut dinilai penting karena faktor-faktor ini menjadi perhatian utama investor institusi global dan penyedia indeks terkemuka seperti MSCI dan FTSE Russell dalam menilai kelayakan investasi suatu pasar.

Secara jangka menengah hingga panjang, sebutnya, reformasi ini membawa prospek yang menjanjikan. Peningkatan transparansi diyakini mampu memperkuat kepercayaan investor asing, menekan risk premium, serta menyelaraskan standar pasar Indonesia dengan praktik internasional.

Dampaknya, kualitas emiten berpotensi meningkat, partisipasi investor institusi semakin luas, dan peluang kenaikan bobot Indonesia dalam indeks global pun terbuka.

Namun, di balik optimisme tersebut, pelaku pasar juga dihadapkan pada tantangan jangka pendek. Pengetatan aturan seperti kenaikan batas minimum free float dan penerapan filter konsentrasi kepemilikan berpotensi memicu volatilitas, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar dengan struktur kepemilikan yang terpusat. Risiko rebalancing indeks, perubahan bobot, hingga potensi arus keluar dana pasif menjadi perhatian yang tidak bisa diabaikan.

"Kebijakan yang paling menjadi sorotan mencakup rencana kenaikan minimum free float ke 15%, peningkatan transparansi pemegang saham, serta implementasi kerangka High Shareholding Concentration atau HSC," ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Lebih jauh dia menilai, MSCI masih melanjutkan evaluasi terhadap reformasi yang tengah berjalan. Di sisi lain, FTSE Russell memilih mempertahankan status Indonesia tanpa perubahan, mencerminkan bahwa proses pemulihan kepercayaan investor global masih berlangsung secara bertahap.

Ke depan, prospek Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dinilai tetap konstruktif, meskipun dibayangi volatilitas tinggi dalam jangka pendek. Reformasi ini secara struktural memberikan arah positif, tetapi pasar membutuhkan waktu untuk menguji konsistensi implementasi kebijakan.

Respons lanjutan dari MSCI dan FTSE Russell akan menjadi katalis kunci. Hasil evaluasi yang positif berpotensi mendorong kembalinya aliran dana asing secara signifikan. Sebaliknya, jika ekspektasi belum terpenuhi, tekanan terhadap pasar bisa berlanjut lebih lama.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Juri federal San Francisco memutuskan Elon Musk bersalah karena terbukti mengeluarkan pernyataan palsu terkait jumlah akun bot di platform Twitter yang sekarang berubah menjadi X. Tindakan tersebut dinilai secara sengaja menekan harga saham perusahaan selama proses akuisisi senilai US$44 miliar pada 2022.

Sembilan anggota juri secara bulat menyatakan Musk melanggar aturan sekuritas yang melarang pernyataan palsu untuk memanipulasi harga saham. Berdasarkan perhitungan pengacara penggugat,

Musk diperkirakan harus membayar ganti rugi sebesar US$2,6 miliar atau sekitar Rp43,94 triliun kepada para investor yang terdampak.

Dilansir dari TechCrunch, Kamis (26/3/2026), gugatan perwakilan kelompok atau class action ini diajukan oleh investor Giuseppe Pampena beserta penggugat utama lainnya. Mereka mewakili kelompok yang menjual saham Twitter dalam periode pertengahan Mei hingga awal Oktober 2022.

Pengacara investor Mark Molumphy mengatakan bahwa putusan tersebut menegaskan bahwa tidak ada individu yang memiliki kedudukan di atas hukum, termasuk tokoh paling berpengaruh sekalipun.

Molumphy menjelaskan perilaku Musk yang merusak reputasi perusahaan demi keuntungan negosiasi merupakan pelanggaran serius terhadap integritas pasar.

"Putusan juri mengirimkan pesan kuat bahwa Anda tetap harus mematuhi hukum, dan Twitter bukan sebuah entitas semu melainkan perusahaan nyata yang dirugikan," kata Mark Molumphy.

Fokus utama persidangan terletak pada aktivitas Musk di platform Twitter pada Mei 2022. Juri menemukan dua cuitan spesifik yang mengandung pernyataan material palsu dan menyesatkan bagi publik.

Pada cuitan pertama, Musk mengklaim bahwa kesepakatan akuisisi ditangguhkan untuk memverifikasi data akun spam di bawah 5%. Namun, juri menilai pernyataan tersebut tidak memiliki dasar faktual yang akurat dan hanya bertujuan memengaruhi nilai pasar.

Meskipun demikian, juri membebaskan Musk dari tanggung jawab atas pernyataannya pada sebuah konferensi. Panel juri juga menolak tuduhan adanya "skema" penipuan jangka panjang yang dirancang secara sistematis oleh Musk.

Musk sempat memberikan kesaksian langsung dan bersikeras bahwa kekhawatirannya terhadap bot adalah tulus. Namun, juri tetap memutus Musk bersalah atas dampak dari pernyataan spesifiknya di media sosial yang merugikan pemegang saham.

Pengacara Musk, Michael T. Lifrak dari firma hukum Quinn Emanuel, berargumen bahwa isu akun bot telah menjadi perhatian kliennya jauh sebelum akuisisi dimulai. Lifrak menegaskan bahwa Musk tidak memiliki niat untuk melakukan penipuan terhadap investor.

Kekalahan hukum ini menjadi catatan langka bagi Musk yang sebelumnya sering memenangkan gugatan serupa. Sebagai informasi, pada 2023, dia dibebaskan dari tuduhan penyesatan investor Tesla terkait rencana menjadikan perusahaan tersebut privat pada 2018.

Berdasarkan data Forbes awal bulan ini, kekayaan bersih Musk diestimasi mencapai US$839 miliar atau sekitar Rp14.179 triliun. Sebagian besar kekayaan tersebut bersumber dari kepemilikan saham di produsen mobil listrik Tesla dan perusahaan antariksa SpaceX.

Tim hukum Musk menyatakan niatnya untuk segera mengajukan banding atas putusan tersebut. Mereka menganggap hasil persidangan ini sebagai hambatan teknis dan optimis akan mendapatkan pembelaan pada proses hukum selanjutnya.

Sebagai informasi tambahan, akuisisi Twitter akhirnya ditutup pada harga US$54,20 per saham setelah melalui sengketa hukum di pengadilan. Musk kemudian menggabungkan platform tersebut ke dalam portofolio bisnisnya bersama xAI dan SpaceX.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan praktik manipulasi harga atau goreng saham emiten PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga meraup keuntungan senilai Rp14,5 triliun.

BEBS dimiliki oleh Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze. Itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham yang bersangkutan hingga harga naik secara signifikan sampai 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Daniel.

Lantas, siapa Asep Sulaiman Subanda?

Asep Sulaeman Sabanda merupakan pemegang manfaat akhir (ultimate beneficiary owner) atau pengendali dari emiten BEBS.

Asep dikenal sebagai Sultan Subang berkat keberhasilannya di bidang peternakan.

Ia memulai karir bisnisnya dari usaha peternakan ayam di kampung halamannya di Subang hingga mampu membangun kemitraan dengan ratusan petani dari berbagai daerah.

Dari situ, Asep berhasil mengembangkan bisnisnya bernama Santika Group yang menjual bibit, pakan, obat-obatan, dan pembinaan teknis unggas.

Kemudian, pada tahun 2007, ia mengelola lahan peternakan ayam seluas 32 hektar yang menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara.

Selain peternakan, Asep juga memperluas bisnisnya ke sektor infrastruktur, properti, dan energi melalui perannya sebagai Direktur Utama PT Sumber Energi Alam Mineral (SEAM Group).

Asep pun dikenal luas dalam pasar modal usai memborong saham BEBS besar-besar pada Januari 2022. Ia membeli 481,65 juta saham BEBS dengan nilai sekitar Rp2,42 triliun melalui enam sekuritas berbeda atas nama pribadi.

Oleh karena itu, transaksi tersebut membuatnya menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali perusahaan konstruksi PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS).

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri menggeledah kantor sekuritas berinisial MA terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3) Maret.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari hasil penggeledahan.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan rangkaian transaksi semu dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menerangkan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dimana investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menduga PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melakukan praktik manipulasi harga atau goreng saham emiten PT Berkah Beton Sadaya Tbk (BEBS) hingga meraup keuntungan senilai Rp14,5 triliun.

"Nilainya total semua Rp14,5 triliun itu dari saham-saham yang kami freeze. Itu sekitar ada Rp2 miliar lembar saham dengan harga saham sekitar Rp7.000-an," ujar Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona kepada wartawan, Rabu (4/3).

Daniel menjelaskan praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak yang melakukan transaksi saham dengan menyampaikan informasi material yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Hal itu diduga mendorong investor untuk membeli saham yang bersangkutan hingga harga naik secara signifikan sampai 7.150 persen.

"Rangkaian transaksi tersebut diduga menyebabkan harga saham BEBS di pasar reguler meningkat secara signifikan hingga sekitar 7.150 persen," kata Daniel.

Mengenal Emiten BEBS

Mengutip prospektus dan laporan perusahaan di IDX, BEBS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia material konstruksi, khususnya produk beton dan material pendukung lainnya.

Perusahaan tersebut dimiliki Sultan Subang, Asep Sulaiman Sabanda yang kini menjadi tersangka dalam kasus manipulasi harga saham.

Perusahaan tercatat berdiri sejak 2019, dengan menyediakan produk beton untuk pekerjaan bangunan non-struktural, struktural, sampai ekstra struktural.

Adapun kegiatan usaha mencakupi kebutuhan konstruksi dengan tingkat spesifikasi dan beban berbeda, baik untuk proyek skala kecil maupun besar.

Selain beton, BEBS juga menyediakan material pendukung, seperti batu dan pasir sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk menghadirkan layanan yang lebih komprehensif dalam rantai pasok konstruksi.

Sebagai informasi, PT Berkah Beton Sadaya resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2021 melalui penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).

Saat itu, harga IPO yang ditawarkan sebesar Rp100 per saham dan Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai underwriter dari IPO BEBS ini.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, saham BEBS sempat diperdagangkan pada rentang Rp2 hingga Rp860 per saham.

Namun, saham BEBS kini berada dalam papan pemantauan khusus dengan harga saham Rp5 per saham.

Selain itu, Asep Sulaeman Sabanda bersama Fina Nuryanti menjadi pemilik manfaat akhir dari BEBS. Adapun Asep memegang sebanyak 34,95 persen saham PT Berkah Global Investama yang merupakan pengendali BEBS.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Polri menggeledah kantor sekuritas berinisial MA terkait dugaan tindak pidana pasar modal.

Penggeledahan dilakukan di Gedung Treasury Tower di area SCBD, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/3).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belasan penyidik OJK terlihat membawa sejumlah boks berisi barang bukti dari hasil penggeledahan.

Direktur Eksekutif Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK Irjen Daniel Bolly Hyronimus Tifaona menjelaskan rangkaian transaksi semu dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali kedua tersangka yakni ASS selaku Beneficial Owner dari PT BEBS dan MWK selaku mantan Direktur Investment Banking Mirae Asset.

Daniel menerangkan mereka melakukan perdagangan efek atau saham yang dalam pelaksanaannya menyampaikan fakta material palsu sehingga memperdaya para investor untuk ikut membeli saham tersebut.

"Terkait tidak dilaporkannya pihak afiliasi penerima fixed allotment dalam penawaran umum perdana saham (IPO) serta penyampaian laporan penggunaan dana IPO yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, OJK juga menemukan transaksi semu terhadap saham-saham yang dikendalikan melalui jaringan afiliasi dan nominee.

Aksi insider trading sendiri merupakan praktik ilegal dalam investasi saham. Dimana investor mendapat informasi keuntungan dalam transaksi jual beli saham dari pihak perusahaan terkait.

"Berupa transaksi antarpihak terafiliasi yang melibatkan 7 entitas perusahaan dan 58 entitas perorangan nominee, yang dieksekusi oleh enam orang operator di bawah kendali tersangka," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah memperketat pengawasan terhadap aktivitas transaksi tidak wajar melalui implementasi smart surveillance system. Langkah tersebut diharapkan otoritas mampu meredam praktik manipulasi harga atau yang jamak disebut sebagai fenomena 'saham gorengan'.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menyatakan bahwa sistem pengawasan saat ini memungkinkan otoritas untuk melakukan aksi cepat setiap kali ditemukan indikator perdagangan yang melampaui parameter tertentu.

Hasan menjelaskan, BEI kini memiliki kewenangan untuk langsung menginstruksikan Anggota Bursa (AB) atau perusahaan efek melakukan extended due diligence (EDD) terhadap investor yang memicu alarm pada sistem pengawasan bursa secara waktu nyata atau real-time.

“Jadi, bisa diketahui kira-kira investornya beneran atau tidak, motifnya apa, apakah ada indikasi manipulasi harga atau ada nominee misalnya untuk tujuan manipulasi harga tadi,” ucapnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, penguatan fungsi pengawasan ini dapat menangkal manipulasi lebih lanjut tanpa harus menunggu proses pemeriksaan yang panjang,

Selain aksi cepat, bursa tetap menggunakan instrumen jangka menengah seperti Unusual Market Activity (UMA) dan suspensi berjenjang untuk memberikan waktu bagi investor ritel dalam menggali informasi lebih dalam.

“Investor punya waktu yang cukup untuk menggali informasi kira-kira apa yang terjadi, kenapa harganya naik, kenapa harganya turun dan sebagainya. Tentu keputusan akhir tetap ada di tangan investor yang bersangkutan,” kata Hasan.

Langkah ini juga berdampak pada penurunan jumlah kasus di pasar modal. Hasan mengungkapkan, dari sebelumnya terdapat 32 kasus, saat ini jumlahnya telah berkurang menjadi 28 kasus dan terus dipercepat penyelesaiannya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, OJK kembali memberikan sanksi administratif terhadap emiten PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE) dan PT Tianrong Chemical Industry Tbk. atau dahulu PT Tridomain Performance Materials Tbk. (TDPM). Sebelumnya OJK juga memberikan sanksi dalam kasus IMPC.

Langkah tersebut diambil sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran laporan keuangan, proses penawaran umum perdana saham (IPO), hingga penyembunyian informasi pemilik manfaat.

Dalam kasus IPPE, OJK mengenakan denda Rp4,625 miliar kepada perseroan terkait kesalahan penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) periode 2021-2023. Pelanggaran mencakup pengakuan saldo aset uang muka bangunan pabrik dan mesin dari dana hasil IPO yang tidak sesuai standar akuntansi.

Dua mantan direksi IPPE periode 2021–2023, Syahmenan dan Kemas Najiburrahman Awali juga dikenai denda Rp840 juta secara tanggung renteng.

Dari sisi profesi penunjang, akuntan publik Ben Ardi dan Rizki Damir Mustika masing-masing didenda Rp265 juta, sementara KAP Jamaludin, Ardi, Sukminto dan Rekan dijatuhi denda Rp525 juta.

Sanksi paling berat dijatuhkan kepada PT KGI Sekuritas Indonesia selaku penjamin emisi efek IPPE. KGI Sekuritas didenda Rp3,4 miliar disertai pembekuan kegiatan usaha penjamin emisi efek selama satu tahun.

Sementara itu, denda administratif untuk kasus TDPM mencapai Rp6,21 miliar. Pelanggaran mulai dari penyajian LKT 2020 yang tidak didukung bukti memadai hingga kegagalan penyelenggaraan RUPS Tahunan tahun buku 2023 dan 2024.

OJK turut memberikan sanksi terhadap Hadiran Sridjaja selaku pengendali individu TDPM. Hadiran dikenai denda Rp1,63 miliar dan dilarang beraktivitas di sektor pasar modal selama lima tahun karena terbukti menyembunyikan informasi beneficial owner melalui Xing Wang International Limited.

Komisaris TDPM, Khalim Mustofa dan Rauf Purnama, juga tak luput dari sanksi dengan denda masing-masing Rp125 juta karena laporan tahunan perseroan tidak mengungkapkan struktur pengendalian hingga pemilik individu.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memperketat pengawasan di sektor pasar modal. Saat ini, regulator tersebut sedang memeriksa 32 kasus yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari korporasi, individu, hingga pegiat media sosial atau influencer.

“Totalnya yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan kita itu 32 (kasus),” kata Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat dijumpai media di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 24 Februari 2026.

Indikasi pelanggaran beragam

Hasan menjelaskan, 32 kasus tersebut memiliki spektrum dugaan pelanggaran yang berbeda-beda. Mulai dari penyampaian informasi yang tidak benar atau menjurus pada penipuan, penciptaan harga atau perdagangan yang tidak sewajarnya, hingga manipulasi harga saham.

Menurutnya, seluruh perkara harus ditelusuri secara menyeluruh untuk melihat keterkaitannya dengan potensi pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal (UU PM) maupun Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Konstruksi kasus umumnya diawali dari pergerakan harga saham yang dinilai tidak wajar. Dari situ, OJK menelusuri siapa saja pihak yang terlibat dalam transaksi jual dan beli yang memengaruhi pembentukan harga tersebut.

Proses pemeriksaan butuh waktu

OJK menegaskan bahwa penanganan kasus-kasus ini tidak bisa dilakukan secara instan. Pemeriksaan dilakukan melalui pendalaman data dan komparasi transaksi untuk merekonstruksi hubungan antar pihak yang terlibat.

Jika bukti telah mencukupi, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administratif atau non-pidana. Namun, bila ditemukan unsur pidana, kasus akan ditingkatkan ke tahap penyidikan.

“Pidana itu nanti ada di OJK, departemen lain yang melakukan penyidikan yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan. Baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan,” jelas Hasan.

Aturan baru untuk influencer dan penyebar informasi

Di tengah maraknya promosi dan analisis saham di media sosial, OJK juga tengah memfinalisasi Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pihak-pihak penyebar informasi, termasuk influencer.

Regulasi ini tidak hanya berlaku untuk pasar modal, tetapi juga sektor jasa keuangan lain seperti aset kripto dan keuangan digital. Aturan tersebut ditargetkan terbit pada semester I tahun ini.

“Harapan kita, kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu. Jadi setiap pihak penyebar informasi atau influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti,” kata Hasan.

(ANN)

Pidana itu nanti ada di OJK, departemen lain yang melakukan penyidikan yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan. Baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas 32 kasus di bidang pasar modal yang melibatkan pelaku korporasi hingga individu dan pegiat media sosial (influencer).

“Totalnya yang masih sedang dalam tahap pemeriksaan kita itu 32 (kasus),” kata Pjs. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi saat dijumpai media di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (23/2).

Hasan menjelaskan bahwa 32 kasus tersebut memiliki indikasi bervariasi mulai dari penyampaian informasi yang tidak benar atau bahkan menjurus pada penipuan, penciptaan harga atau perdagangan yang tidak sewajarnya, hingga manipulasi harga di pasar.

Ia menegaskan, seluruh kasus tersebut harus ditelusuri secara komprehensif guna mengaitkannya dengan kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal (UU PM) maupun Undang-Undang P2SK.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa konstruksi perkara umumnya bermula dari pergerakan harga yang dinilai tidak wajar.

Selanjutnya, otoritas akan menelusuri seluruh pihak yang melakukan transaksi jual dan beli yang berkontribusi terhadap pembentukan harga tersebut.

Dari proses itu, OJK akan merekonstruksi keterkaitan antara aktivitas perdagangan yang terjadi dengan pihak-pihak yang sejak awal terindikasi melakukan pelanggaran.

Hasan menekankan bahwa proses tersebut memerlukan waktu karena dilakukan melalui pemeriksaan mendalam serta komparasi data transaksi.

Apabila telah terdapat kecukupan bukti, OJK memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi secara administratif atau non-pidana.

Selain itu, apabila ditemukan unsur tindak pidana, perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam hal ini, proses penyidikan akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku hingga memungkinkan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

“Pidana itu nanti ada di OJK, departemen lain yang melakukan penyidikan yang nanti melakukan pemberkasan jika seandainya unsur pelanggaran pidananya bisa dibuktikan. Baru kemudian tentu kita limpahkan ke kejaksaan,” jelas Hasan.

Adapun OJK juga tengah memfinalisasi Peraturan OJK (POJK) yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang menyebarkan informasi, termasuk influencer.

Regulasi tersebut tidak hanya berlaku untuk sektor pasar modal, tetapi juga mencakup sektor jasa keuangan lainnya, termasuk aset kripto dan keuangan digital.

Hasan mengatakan, aturan tersebut ditargetkan terbit pada semester I tahun ini. Di dalamnya akan memuat ketentuan yang secara tegas membatasi tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang bagi para pihak dimaksud.

“Harapan kita, kalau dengan POJK nanti sudah keluar, maka OJK menjadi lebih punya lagi kewenangan untuk menegakkan ketentuan itu. Jadi setiap pihak penyebar informasi atau influencer kita harapkan tunduk dan mengacu pada norma-norma ketentuan yang ada di POJK itu nanti,” kata Hasan.

Sebelumnya, dalam konferensi pers pada Jumat (20/2), OJK mengumumkan sanksi berupa denda senilai Rp5,35 miliar kepada influencer BVN atas pelanggaran manipulasi harga dengan modus penyebaran informasi di media sosial pada sejumlah perdagangan saham periode 2021-2022.

OJK menyimpulkan bahwa BVN terbukti melakukan pelanggaran Pasal 90 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 33 UUPPSK, Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK, serta Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

Pelanggaran tersebut terjadi dalam kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) periode 1-27 September 2021 dan 8 November-29 Desember 2021, PT MD Pictures Tbk (FILM) periode 12 Januari-27 Desember 2021, serta PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) periode 8 Maret-17 Juni 2022.

Selain itu, OJK juga menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada tiga pihak pada perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) periode Januari-April 2016.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menyatakan ketiga pihak tersebut melanggar Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 34 UU P2SK. Selain itu, juga melanggar ​​Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 35 UU P2SK.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jadi, menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar, dalam melakukan manipulasi transaksi saham

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda senilai Rp5,7 miliar kepada tiga pihak yang terbukti melakukan manipulasi harga saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) pada periode 2016- 2022.

Pihak yang terlibat manipulasi harga saham IMPC terdiri dari unsur korporasi dan individu, diantaranya PT Dana Mitra Kencana serta pelaku individu berinisial MLN dan UPT.

“Kedua kelompok (korporasi dan individu) menggunakan puluhan nominee. Jadi, menggunakan investor-investor yang sejak awal memang digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan manipulasi harga di pasar, dalam melakukan manipulasi transaksi saham IMPC dimaksud,” ujar Pejabat sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat.

Hasan menjelaskan, PT Dana Mitra Kencana menggunakan sebanyak 17 rekening efek dalam menjalankan aksi manipulasi terhadap harga saham IMPC.

Sementara itu, pelaku individu MLN dan UPT menggunakan sebanyak 12 rekening efek untuk melakukan praktik serupa.

Selain itu, ketiga pihak tersebut juga menjalankan skema yang disebut sebagai patungan saham dalam menggerakkan harga saham IMPC.

Dalam pola tersebut, pelaku individu MLN dan UPT berperan sebagai penyedia dana investasi yang kemudian menarik kembali dana hasil transaksi.

“Modus yang digunakan bisa disebut melalui skema yang mereka sebut patungan saham. Jadi ini skema yang berhasil kita ungkap. Peran signifikan dari pihak yang mengendalikan tersebut adalah sebagai pihak yang pertama memberikan dana untuk memungkinkan dilakukannya transaksi beli, dan selanjutnya pihak tersebut menerima kembali dana hasil penjualan saham tersebut dari belasan rekening efek nasabah yang dikendalikan oleh mereka,” ungkap Hasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menyatakan ketiga pihak tersebut melanggar Pasal 91 Undang-Undang (UU) Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 34 UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Selain itu, juga melanggar ​​Pasal 92 UU Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 35 UU P2SK.

“Adapun total sanksi yang diberikan kepada semua pelaku tadi adalah sebesar Rp 5,7 miliar,” ujar Hasan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Multi Makmur Indonesia Tbk (PIPA) bakal mengubah identitas baik berupa nama, logo, domisili, dan administrasi lainnya.

Aksi tersebut setelah PIPA terseret dalam dugaan manipulasi harga saham alias saham gorengan.

Direktur PIPA, Noprian Fadli, mengatakan perusahaan identitas untuk mencerminkan nilai dan arah baru manajemen perseroan dan pemegang saham pengendali, Meris Capital Indonesia (MCI).

“Segera kita akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, dan administrasi lainnya untuk mempertegas transformasi ini," ujar Noprian saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

Emiten berkode saham PIPA memang terseret kasus dugaan manipulasi harga saham.

Perkara ini mencuat setelah Badan Reserse Kriminal Polri menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di Gedung Equity Tower, Sudirman Central Business District, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).

Adapun, Shinhan Sekuritas berperan sebagai perusahaan penjamin atau underwriter saat IPO PIPA pada 10 April 2023 lalu.

Lebih jauh, Noprian memastikan isu saham gorengan yang saat ini tengah diselidiki Mabes Polri tidak berdampak terhadap operasional perseroan.

Hingga kini, PIPA tetap menjalankan strategi bisnis yang telah disusun, termasuk rencana akuisisi dan rebranding.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PIPA, Firrisky Ardi Nurtomo, menyebut perseroan telah melakukan pemisahan total dari manajemen sebelumnya.

Manajemen baru, kata dia, juga melakukan reposisi bisnis dengan fokus pada sektor minyak dan gas.

Ia menekankan manajemen saat ini tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum lalu.

Klasifikasi hukum dinilai penting untuk memberikan kepastian kepada pasar dan investor.

“Kami tidak memiliki keterkaitan kepemilikan, baik secara operasional maupun administratif, dan tidak lagi terafiliasi dengan pemegang saham pengendali maupun direksi lama yang terkait kasus-kasus sebelumnya,” papar Firrisky.

Ia menambahkan, setiap sanksi administratif yang timbul akibat tata kelola di masa lalu menjadi tanggung jawab penuh manajemen sebelumnya.

Manajemen baru berkomitmen bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan serta mengedepankan transparansi.

"Artinya dengan segera klarifikasi hukum yang ada, itu sudah terkuat dan hukum tetap, clean and clear, kita maju dengan visi baru," lanjutnya.

Sanksi Administratif OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administrasi dan perintah tertulis kepada dua emiten, yakni PT Multi Makmur Lemindo Tbk dan PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menyebut sanksi tersebut berlaku sejak Jumat (6/2/2026).

“Izinkan kami menambahkan penjelasan terkait penegakan hukum, kami akan menjelaskan beberapa hal yang tidak hanya mengenai pengenaan sanksi yang diberikan OJK pada tanggal 6 Februari kemarin, namun juga bagaimana komitmen OJK untuk terus melakukan penegakan hukum secara tegas, berkelanjutan terhadap pelanggaran di bidang pasar modal baik melalui mekanisme pidana maupun administratif,” ujar Eddy saat konferensi pers di gedung BEI, Jakarta, Senin pagi.

Dalam kasus Multi Makmur Lemindo, OJK menemukan adanya kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) 2023.

Kesalahan tersebut terutama terkait pengakuan aset yang berasal dari dana hasil penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) tanpa didukung bukti transaksi yang memadai.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi denda kepada PIPA sebesar Rp 1,85 miliar.

“PT Multi Makmur Lemindo Tbk, OJK menemukan kesalahan material dalam penyajian laporan keuangan tahun 2023, khususnya terkait pengakuan aset dari dana IPO tanpa bukti transaksi yang memadai, atas pelanggaran tersebut maka dibahas sebagai emiten dikenai denda Rp 1,85 miliar,” paparnya.

Selain sanksi kepada perseroan, OJK juga menilai bahwa direksi PIPA tahun 2023 memiliki tanggung jawab penuh atas kesalahan penyajian laporan keuangan.

Oleh karena itu, direksi dikenai sanksi denda secara tanggung renteng atau bersama sebesar Rp 3,36 miliar.

Adapun, jajaran direksi PIPA periode 2023 terdiri atas Junaedi, Imanuel Kevin Mayola, Hendri Saputra, dan Airlangga.

Otoritas juga menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Direktur Utama PIPA tahun 2023, Junaedi, berupa larangan beraktivitas di pasar modal selama lima tahun.

Tidak hanya kepada manajemen emiten, OJK menjatuhkan sanksi kepada auditor laporan keuangan tahunan PIPA 2023.

Auditor tersebut dinilai tidak menerapkan standar profesional audit secara memadai sehingga dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama dua tahun.

“Berikutnya atas auditor laporan keuangan tahunan perseroan tahun 2023 dan juga yang tidak menerapkan standar profesional audit secara memadai, maka akuntan publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembekuan STTD selama dua tahun,” beber Eddy.

Sementara itu, dalam pemeriksaan terhadap PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL), OJK menemukan bahwa perseroan menggunakan dana hasil IPO untuk melakukan transaksi material tanpa memenuhi prosedur transaksi material sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal.

Atas pelanggaran tersebut, REAL dikenai sanksi denda sebesar Rp 925 juta.

Selain itu, Direktur Utama REAL tahun 2024 juga dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 240 juta karena dinilai tidak menjalankan pengurusan perseroan dengan prinsip kehati-hatian.

Dalam rangkaian pemeriksaan yang sama, OJK turut menemukan adanya ketidakpatuhan serius dalam proses penjaminan emisi, khususnya terkait penerapan customer due diligence (CBD), kebenaran informasi pemesanan dan penjatahan saham, serta penetapan penjatahan pasti atau fixed allotment.

Atas temuan tersebut, OJK menjatuhkan sanksi kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas berupa denda sebesar Rp 250 juta, pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama satu tahun, serta perintah tertulis untuk melakukan perbaikan dokumen dan prosedur internal.

OJK juga memberikan sanksi kepada salah satu direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut berupa denda sebesar Rp 30 juta dan larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

Selain itu, UOB Kay Hian Pte Ltd turut dikenai sanksi denda sebesar Rp 125 juta karena memberikan informasi yang tidak benar untuk tujuan penjatahan pasti dalam proses IPO.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Eddy Manindo Harahap, menyampaikan salah satu akar utama praktik manipulasi harga di pasar modal Indonesia berasal dari penyimpangan dalam proses IPO, terutama pada mekanisme penjatahan saham yang tidak mencerminkan komposisi investor yang sebenarnya.

Lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, customer due diligence, serta penggunaan informasi yang tidak benar dalam proses pemesanan dan penjatahan saham dinilai memperbesar risiko terjadinya pelanggaran.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan akar masalah utama praktik goreng-menggoreng saham di pasar modal Tanah Air. Penilaian OJK tersebut berdasarkan hasil pengawasan, termasuk pasca menjatuhkan sanksi kepada dua emiten pekan lalu.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap menjelaskan bahwa pada 6 Februari 2026 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA), serta pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, termasuk dari dua kasus tadi, salah satu akar utama praktik manipulasi harga di pasar modal Indonesia adalah penyimpangan dalam proses IPO, khususnya penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor," ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Kemudian, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan customer due dilligence, serta penggunaan informasi yang tidak benar dalam proses pemesanan dan penjataan saham.

Adapun, dari kasus yang ditemukan OJK pada dua emiten yang dijatuhi sanksi, diketahui bahwa REAL menggunakan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) untuk transaksi material yang menyalahi prosedur. Atas pelanggaran itu, OJK telah menetapkan sanksi administratif kepada REAL berupa denda sebesar Rp925 juta atas transaksi jual beli tanah di Tangerang antara REAL dan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid pada tanggal 16 Februari 2024 senilai lebih dari 20% dari nilai ekuitas REAL per posisi 31 Desember 2023.

Kemudian, OJK juga menemukan adanya pelanggaran dalam proses IPO REAL yang melibatkan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai underwriter. OJK menemukan bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur customer due dilligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor/nasabah referral client sebagai Beneficial Owner.

Berdasarkan surat dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang ditujukan kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas, diperoleh fakta bahwa pemesanan saham yang dilakukan oleh 8 investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Berdasarkan dokumen berupa formulir pembukaan rekening bank di PT Bank UOB Indonesia pada bulan Oktober 2019, ditemukan fakta bahwa kedelapan investor/nasabah referral client tersebut mengisi data pekerjaan sebagai staff PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Sementara itu, di kasus PIPA otoritas mengungkap bahwa perseroan melakukan pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil IPO pada LKT 2023 yang tidak didukung dengan bukti transaksi yang memadai. Atas pelanggaran ini PIPA dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp1,85 miliar.

Selain itu, terdapat empat direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk periode 2023 yang dikenakan denda Rp3,36 miliar secara tanggung renteng karena pelanggaran kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.

"Kemudian juga untuk Direktur Utama tahun 2023 dikenai larangan beraktivitas di pasar modal selama 5 tahun. Berikutnya atas auditor laporan keuangan tahunan perseroan tahun 2023 yang tidak menerapkan standar profesional audit secara memadai maka akuntan publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 2 tahun," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) membantah terlibat dalam kasus dugaan saham gorengan dengan memanipulasi harga saham yang kini kasusnya tengah diusut Bareskrim Polri.

Bareskrim Polri menduga harga saham MINA dimanipulasi oleh salah satu tersangka, yakni Direktur Utama PT Minna Padi Aset Management (MPAM). Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal ini, yakni Edy Suwarno (ESO), Eveline Listijosuputro (EL), serta Direktur Utama PT MPAM.

"Perseroan menyatakan bahwa informasi tersebut tidak memiliki dasar fakta dan menyesatkan, karena Perseroan tidak terlibat sedikit pun dalam dugaan tindak pidana ataupun proses hukum yang menjerat pihak-pihak tersebut," ungkap Manajemen MINA dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2026).

Manajemen menjelaskan sejak Februari 2025, pengendali utama MINA beralih ke PT Tirta Orisa Yasa melalui akuisisi saham di atas 50 persen atau Mandatory Tender Offer (MTO). Hal ini telah disampaikan dan disetujui pihak regulator pasar modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen MINA mengaku tidak pernah masuk dalam pusara tindak pidana pasar modal sejak perubahan pengendali utama tersebut. MINA juga menegaskan tak pernah mempunyai hubungan dengan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat ikatan kontrak, kerja sama, maupun hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak ESO, EL, ataupun MPAM," jelasnya.

Selain itu, MINA menyampaikan perseroan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) dan memastikan seluruh informasi disampaikan transparan dan tepat waktu dalam laman Keterbukaan Informasi BEI.