Bisnis.com, JAKARTA - Dalam semangat Hari Pendidikan Nasional serta wujud Mandiri Berbagi Kebaikan, Bank Mandiri mengambil langkah nyata untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program Mandiri Peduli Sekolah. Program ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat akses pendidikan yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui inisiatif bertajuk “Buku Mandiri untuk Negeri”, Bank Mandiri menyalurkan lebih dari 2.800 paket bantuan berupa buku dan tas sekolah kepada siswa SD, SMP, hingga SMA atau sederajat di beberapa kota/kabupaten, antara lain, Rantau Parapat, Palembang, Depok, Bogor, Bandung, Balikpapan, Kabupaten Keerom, dan kota lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, program ini mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selama lebih dari dua dekade hadir di tengah masyarakat, Bank Mandiri terus berupaya berkontribusi sebagai penggerak ekosistem negeri dalam mencetak generasi emas Indonesia.

“Bank Mandiri meyakini bahwa akses terhadap sarana pendidikan yang memadai merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM unggul,” ujar Adhika, dalam keterangan resminya, Rabu (6/5).

Ia menambahkan, melalui program ini perseroan berharap dapat memberikan dukungan nyata bagi proses belajar siswa di berbagai daerah, sejalan dengan upaya mendorong pemerataan kualitas pendidikan.

Oleh karenanya, setiap paket yang disalurkan dilengkapi perlengkapan penunjang kegiatan belajar, seperti buku tulis dan alat tulis, guna mendukung aktivitas belajar siswa secara optimal sebagai bagian dari komitmen perseroan untuk Melayani Sepenuh Hati.

Sebagai bagian dari rangkaian program Mandiri Peduli Sekolah: Buku Mandiri Untuk Negeri, pada Maret 2026 Bank Mandiri juga telah menyalurkan 2.000 paket sekolah di Lombok.

Program ini juga melengkapi berbagai inisiatif Bank Mandiri di sektor pendidikan yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Dalam rangka menciptakan suasana belajar yang nyaman, Bank Mandiri telah merenovasi 27 sekolah di 27 kota/kabupaten Indonesia.

Renovasi tersebut mencakup perbaikan sarana dasar, pengecatan ruang kelas, peningkatan sanitasi, serta penyediaan fasilitas belajar. Selain itu, Bank Mandiri juga menghadirkan pojok baca di 27 sekolah untuk mendorong literasi siswa.

Di bidang pengembangan SDM, perseroan telah menyalurkan 267 beasiswa kepada mahasiswa di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen dalam menciptakan generasi unggul secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga telah menyalurkan lebih dari 26 ribu paket tas sekolah dalam berbagai kesempatan. Bantuan tersebut mencakup distribusi untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra, program Ramadan 2026, serta penyaluran di sejumlah region operasional.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Perseroan juga berkomitmen mendorong lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam setiap inisiatif perusahaan,” pungkas Adhika.

TALAUD - Presiden Prabowo Subianto berjanji merenovasi seluruh sekolah di Indonesia dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau SMKN 2 Talaud yang berada di Pulau Miangas, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sabtu (9/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo ingin melihat langsung kondisi Pulau Miangas yang merupakan wilayah terluar Indonesia di bagian utara. “Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas, pulau terluar Republik Indonesia di paling utara,” ujarnya.

Lokasi Pulau Miangas cukup dekat dengan Filipina. Prabowo turut menyinggung pembangunan Bandara yang diresmikan Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Saya baru saja dari Filipina, ternyata cukup dekat dari Filipina. Dan kita bersyukur, saya presiden kedua, Pak Jokowi sudah. Pak Jokowi resmikan bandara ya, saya nanti akan perbaiki atau melihara supaya lebih bagus lagi,” katanya.

Dia sempat berdialog dengan pihak sekolah kemudian menanyakan kondisi renovasi SMKN 2 Talaud. “Sekolah ini sudah direnovasi belum tahun ini? Ini sudah dapat renovasi? Sudah dapat layar? Layar yang baru? Sudah ada. Di SMP sudah ada. Semua sekolah sudah?” kata Prabowo.

Pemerintah berkomitmen merenovasi seluruh sekolah di Indonesia secara bertahap. “Baik, nanti semua sekolah akan kita renovasi tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi,” ucapnya.

BOGOR - Kompetisi cerdas cermat “ Liga Bintang Juara ” tingkat SD yang digelar GTV kembali berlangsung meriah di SD/SMP/SMA Mardi Yuana, Jalan Siliwangi No 50, Sukasari, Bogor, Jumat (8/5/2026). Puluhan sekolah dasar dari Bogor dan sekitarnya ikut ambil bagian dalam ajang tersebut.

Para peserta yang terdiri dari lima siswa setiap sekolah tampak antusias menjawab berbagai soal untuk memperebutkan gelar juara. Pada hari kedua pelaksanaan, sebanyak 15 sekolah berhasil lolos ke tahap berikutnya.

Pendamping siswa, Irfanudin, mengaku bangga melihat penampilan anak didiknya. “Kita bersyukur sama Allah dengan melihat anak-anak tadi tampil luar biasa,” ujar Irfanudin.

Ia juga menilai kegiatan seperti ini sangat positif bagi perkembangan siswa. “Mudah-mudahan bisa mencetak anak-anak generasi bangsa yang lebih baik lagi,” katanya.

Sementara itu, peserta bernama Alsya mengaku semakin termotivasi usai lolos ke tahap selanjutnya. “Senang semakin semangat lagi aja karena nanti kan kita mau ke Jakarta,” ucap Alsya.

Guru pembimbing, Fahri, mengatakan para siswa sangat antusias mengikuti kompetisi tersebut. “Anak-anak alhamdulillah bisa lolos ke Jakarta,” ungkap Fahri.

Menurutnya, persiapan tim dilakukan dengan pembagian kemampuan di berbagai bidang pelajaran. “Ada yang di matematika, di IPA, ada yang di IPS,” jelasnya.

Peserta lainnya, Granada, mengaku senang bisa melaju ke tahap berikutnya bersama timnya. “Perasaannya senang terus kayak bangga sama diri sendiri,” tutur Granada.

Diharapkan kompetisi ini dapat membantu mengembangkan karakter, disiplin, dan rasa percaya diri para siswa serta mendukung kemajuan dunia pendidikan, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto memiliki sejumlah program terkait pendidikan, mulai dari Sekolah Rakyat hingga revitalisasi ribuan sekolah. Bagaimana kemudian efektivitas program-program Prabowo ini dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air?

Dalam beberapa kesempatan pidatonya, Prabowo memang kerap kali menyinggung ragam program terkait pendidikannya. Hal itu juga diungkapkan Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak terhadap hasil pembaruan fasilitas pendidikan sekaligus meninjau implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMAN 1 Cilacap pada akhir bulan lalu (29/4/2026).

Prabowo menargetkan renovasi lebih dari 100.000 sekolah per tahun guna mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah selesai diperbaiki paling lambat pada 2028.

Dalam kunjungan itu, Prabowo menegaskan bahwa peningkatan kualitas sarana pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun masa depan bangsa.

"Tahun ini sudah 70.000 [direnovasi], anggaran tahun lalu 17.000 sekolah. Tahun ini 70.000 sekolah, tahun depan target saya lebih dari 100.000 sekolah," kata Prabowo kepada wartawan.

Menurutnya, pemerintah akan mempercepat perbaikan sekolah secara bertahap mengingat jumlah sekolah di Indonesia mencapai ratusan ribu unit.

"Saya berharap semua sekolah selesai 2028, kita kalau tidak salah punya 288.000 sekolah. Kalau tahun ini berarti 87.000 akan selesai akhir tahun berarti kita masih punya 200.000 [sekolah]. Kalau 100.000 di 2027, 100.000 pada 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki," ujarnya.

Di forum internasional, yakni World Economic Forum 2026 di Davos, Prabowo pun menjelaskan bahwa sektor pendidikan sangat penting karena modal manusia menentukan pertumbuhan jangka panjang atau keuntungan jangka panjang.

"Pengembangan manusia, sumber daya manusia adalah kunci bagi negara yang makmur dan sukses. Kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal. Tidak ada negara yang dapat berharap untuk stabil dan makmur jika rakyatnya buta huruf, jika rakyatnya tidak mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern," ujarnya awal tahun ini.

Dalam forum tersebut, Prabowo pun membeberkan program Sekolah Rakyat. Sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Jadi ini mungkin unik karena biasanya anak-anak dari kelas atas, anak-anak orang kaya, bersekolah di sekolah berasrama. Tetapi sekarang saya membangun sekolah berasrama untuk kaum sangat miskin," ujar Prabowo.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis dengan menyediakan akses pendidikan formal SD hingga SMA berkualitas, fasilitas asrama, makanan, pakaian, dan layanan kesehatan bagi anak-anak keluarga miskin atau miskin ekstrem. Tujuannya untuk memutus rantai kemiskinan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

“Keinginan Bapak Presiden adalah bagaimana seluruh anak Indonesia punya cita-cita, punya kesempatan melalui pendidikan yang layak, sehingga ke depan bisa memperbaiki kehidupan kita semua,” ujar Teddy saat meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat di Kampus Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pejompongan, Jakarta Pusat akhir bulan lalu.

Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang.

Pemerintah terus mempercepat pengembangan Sekolah Rakyat dengan target menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028, seiring peningkatan kapasitas dan pembangunan fasilitas baru.

Upaya lainnya, pemerintah mengembangkan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, pemerintah telah mendistribusikan PID ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.

Di tingkat perguruan tinggi, upaya pun dilakukan. Pemerintah misalnya berencana membangun 10 universitas baru dan sedang berdiskusi dan bernegosiasi dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara untuk menjalin kemitraan dan menghasilkan universitas di kampus dengan standar internasional.

Di sisi lain, tahun ini pemerintah menganggarkan untuk bidang pendidikan di APBN sebesar Rp769,1 triliun. Selain untuk Sekolah Rakyat hingga renovasi sekolah, di antara sasaran anggaran pendidikan itu yakni untuk program PIP dan KIP Kuliah, beasiswa, hingga kesejahteraan guru/dosen/tenaga pendidik, bantuan operasional sekolah/PAUD/pendidikan tinggi.

Tantangan Mengadang

Pengamat pendidikan Ina Liem mengatakan pemerintah memang saat ini patut diapresiasi karena menunjukkan political will yang cukup besar untuk berinvestasi di sektor pendidikan, baik dari sisi infrastruktur sekolah, Sekolah Rakyat, digitalisasi, maupun rencana internasionalisasi perguruan tinggi.

"Ini menunjukkan pendidikan mulai dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang, bukan sekadar program sosial," katanya kepada Bisnis pada Rabu (6/5/2026).

Namun, yang menjadi pertanyaan menurutnya bukan hanya seberapa besar investasinya, akan tetapi bagaimana agar investasi tersebut tepat sasaran dan menyentuh akar masalah pendidikan Indonesia.

"Misalnya renovasi sekolah memang penting, karena masih banyak sekolah rusak dan timpang fasilitasnya. Tetapi kualitas pendidikan tidak otomatis naik hanya karena gedung baru. Faktor paling menentukan tetap kualitas guru, kepemimpinan sekolah, dan tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel," ujarnya.

Begitu juga dengan digitalisasi pendidikan. Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar membagikan perangkat atau memasang layar di kelas. Sebab, jika akhirnya hanya dipakai menampilkan soal pilihan ganda, itu bukan transformasi pendidikan.

"Digitalisasi seharusnya memperkuat tata kelola, transparansi, kualitas pembelajaran, akses guru terhadap pelatihan, serta pengambilan kebijakan berbasis data," katanya.

Untuk Sekolah Rakyat, dia menilai program tersebut menjadi ide yang baik, terutama untuk kelompok miskin ekstrem yang memang membutuhkan intervensi lebih intensif dan terstruktur. Akan tetapi, tantangannya adalah skalabilitas dan keberlanjutan.

Dia berharap agar jangan sampai kualitas sekolah bagus di awal karena proyek prioritas, tetapi sulit dipertahankan dalam jangka panjang ketika diperluas secara nasional.

Di tingkat perguruan tinggi, langkah kerja sama internasional menurutnya menjadi upaya positif dari pemerintah. Akan tetapi, perlu juga hati-hati agar tidak terjebak pada pembangunan simbolik atau gengsi internasional semata.

"Tantangan terbesar pendidikan tinggi Indonesia justru bagaimana menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, inovatif, adaptif terhadap AI [kecerdasan buatan/artificial intelligence] dan perubahan industri, serta mampu menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mencari kerja," ujarnya.

Di samping itu, dia menjelaskan bahwa tantangan terbesar bagi pemerintah di sektor pendidikan saat ini bukan soal ide atau program, akan tetapi eksekusi dan tata kelola.

Indonesia menurutnya sudah terlalu sering berganti kebijakan sebelum kebijakan sebelumnya matang dievaluasi. Akibatnya pendidikan menjadi sangat politis dan jangka pendek.

Selain itu, ketimpangan antar daerah juga masih sangat besar. Ada sekolah yang sudah bicara AI dan coding. Akan tetapi, di daerah lain masih kesulitan guru, internet, bahkan ruang kelas layak. Karena itu kebijakan pendidikan harus berbasis data dan kebutuhan masing-masing daerah.

"Jadi secara arah, investasi pendidikan saat ini cukup ambisius dan patut diapresiasi. Tetapi keberhasilannya nanti akan sangat ditentukan oleh kualitas eksekusi, keberanian membereskan kebocoran anggaran, konsistensi kebijakan jangka panjang, dan kemampuan pemerintah membangun sistem yang meritokratis, bukan sekadar proyek populis," jelasnya.

Pengamat pendidikan Darmaningtyas juga mengatakan bahwa ambisi dalam mendongkrak kualitas pendidikan di Tanah Air harus diiringi dengan anggaran yang besar.

Dia menyoroti salah satu program yakni Sekolah Rakyat yang menurutnya lebih baik diintegrasikan dengan sekolah reguler. Kelompok masyarakat miskin ekstrem harusnya tetap bersekolah di sekolah reguler. Asramanya saja yang kemudian difasilitasi Kementerian Sosial.

"Kalau sekolahnya diintegrasikan ke sekolah reguler, lalu pembinaan karakter tetap di Kementerian Sosial, baru mereka punya kepercayaan diri dan relasi yang luas dengan sesamanya," katanya.

Di samping itu, untuk perguruan tinggi, menurutnya dibandingkan mendirikan 10 universitas baru, lebih baik mengoptimalkan universitas-universitas yang ada. Sebab, jumlah universitas yang ada di Indonesia saat ini sudah terlalu banyak.

"Jadi daripada mendirikan universitas baru lebih baik memperbaiki kualitas pendidikannya," ujarnya.

Daftar Program Prioritas Pendidikan Presiden Prabowo Subianto:

1. Renovasi 100.000 Sekolah per Tahun
Target 288.000 sekolah direnovasi sampai 2028. Pada 2026 sudah 70.000 sekolah direnovasi.

2. Program Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada 14 Juli 2025 di 63 lokasi, kemudian berkembang secara bertahap hingga mencapai 166 titik dengan jumlah siswa mendekati 16.000 orang. Targetnya menampung lebih dari 400.000 peserta didik pada 2028.

3. Transformasi Digital Pendidikan
Pengembangan Panel Interaktif Digital (PID) ke sekolah-sekolah. Hingga akhir 2025, PID telah terdistribusi ke 288.000 sekolah. Tahun ini, rencananya akan menyalurkan lagi 1 juta unit PID.

4. SMA Garuda
Targetnya dibangun 20 SMA Garuda. Sasarannya di tiap provinsi dibentuk 20 SMA Garuda atau hadir SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah unggulan.

5. Insentif Guru Honorer
Presiden Prabowo Subianto menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400.000 per bulan pada 2026, naik dari sebelumnya Rp300.000.

6. Pembentukan 10 Universitas Baru
Berfokus pada pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan bidang STEM. Kualitas universitas berstandar internasional, bekerja sama dengan universitas-universitas terbaik di Eropa, Inggris Raya, dan Amerika Utara.

Sumber: diolah dari pidato Presiden Prabowo, informasi Kantor Staf Presiden, dan Badan Komunikasi Pemerintah.

JAKARTA, iNews.id - Bank Mandiri mengambil langkah nyata untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program Mandiri Peduli Sekolah. Hal ini dalam rangka semangat Hari Pendidikan Nasional, serta wujud Mandiri Berbagi Kebaikan.

Program ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat akses pendidikan yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui inisiatif bertajuk “Buku Mandiri untuk Negeri”, Bank Mandiri menyalurkan lebih dari 2.800 paket bantuan berupa buku dan tas sekolah kepada siswa SD, SMP, hingga SMA atau sederajat di beberapa kota/kabupaten, antara lain, Rantau Parapat, Palembang, Depok, Bogor, Bandung, Balikpapan, Kabupaten Keerom, dan kota lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, program ini mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selama lebih dari dua dekade hadir di tengah masyarakat, Bank Mandiri terus berupaya berkontribusi sebagai penggerak ekosistem negeri dalam mencetak generasi emas Indonesia.

Baca Juga

2.800 Pendonor Ikut Berbagi Kebaikan di Donor Darah Massal Bank Mandiri

“Bank Mandiri meyakini bahwa akses terhadap sarana pendidikan yang memadai merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM unggul,” ujar Adhika, dalam keterangan resminya, Rabu (6/5/2026).

Dia menambahkan, melalui program ini perseroan berharap dapat memberikan dukungan nyata bagi proses belajar siswa di berbagai daerah, sejalan dengan upaya mendorong pemerataan kualitas pendidikan. 

Oleh karenanya, setiap paket yang disalurkan dilengkapi perlengkapan penunjang kegiatan belajar, seperti buku tulis dan alat tulis, guna mendukung aktivitas belajar siswa secara optimal sebagai bagian dari komitmen perseroan untuk Melayani Sepenuh Hati.

Sebagai bagian dari rangkaian program Mandiri Peduli Sekolah: Buku Mandiri Untuk Negeri, pada Maret 2026 Bank Mandiri juga telah menyalurkan 2.000 paket sekolah di Lombok.

Program ini juga melengkapi berbagai inisiatif Bank Mandiri di sektor pendidikan yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Dalam rangka menciptakan suasana belajar yang nyaman, Bank Mandiri telah merenovasi 27 sekolah di 27 kota/kabupaten Indonesia.

Renovasi tersebut mencakup perbaikan sarana dasar, pengecatan ruang kelas, peningkatan sanitasi, serta penyediaan fasilitas belajar. Selain itu, Bank Mandiri juga menghadirkan pojok baca di 27 sekolah untuk mendorong literasi siswa.

Di bidang pengembangan SDM, perseroan telah menyalurkan 267 beasiswa kepada mahasiswa di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen dalam menciptakan generasi unggul secara berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga telah menyalurkan lebih dari 26 ribu paket tas sekolah dalam berbagai kesempatan. Bantuan tersebut mencakup distribusi untuk wilayah terdampak bencana di Sumatra, program Ramadan 2026, serta penyaluran di sejumlah region operasional.

Ke depannya, Bank Mandiri akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Perseroan juga berkomitmen mendorong lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global. 

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam setiap inisiatif perusahaan,” tutur Adhika.

Editor: Rizqa Leony Putri

Bank Mandiri mendukung penciptaan sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program Mandiri Peduli Sekolah, yang menjadi bagian dari komitmen memperkuat akses pendidikan secara lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui inisiatif bertajuk "Buku Mandiri untuk Negeri", Bank Mandiri menyalurkan lebih dari 2.800 paket bantuan berupa buku dan tas sekolah kepada siswa SD, SMP, hingga SMA atau sederajat di beberapa kota/kabupaten, antara lain, Rantau Parapat, Palembang, Depok, Bogor, Bandung, Balikpapan, Kabupaten Keerom, dan kota lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Adhika Vista mengatakan, program ini mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Selama lebih dari dua dekade hadir di tengah masyarakat, Bank Mandiri terus berupaya berkontribusi sebagai penggerak ekosistem negeri dalam mencetak generasi emas Indonesia.

"Bank Mandiri meyakini bahwa akses terhadap sarana pendidikan yang memadai merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM unggul," ujar Adhika dalam keterangan resminya, Rabu (6/5).

Ia menambahkan, melalui program ini perseroan berharap dapat memberikan dukungan nyata bagi proses belajar siswa di berbagai daerah, sejalan dengan upaya mendorong pemerataan kualitas pendidikan.

Untuk itu, setiap paket yang disalurkan dilengkapi perlengkapan penunjang kegiatan belajar, seperti buku tulis dan alat tulis, guna mendukung aktivitas belajar siswa secara optimal sebagai bagian dari komitmen perseroan untuk Melayani Sepenuh Hati.

Sebagai bagian dari rangkaian program Mandiri Peduli Sekolah: Buku Mandiri Untuk Negeri, pada Maret 2026 Bank Mandiri juga telah menyalurkan 2.000 paket sekolah di Lombok.

Program ini juga melengkapi berbagai inisiatif Bank Mandiri di sektor pendidikan yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Dalam rangka menciptakan suasana belajar yang nyaman, Bank Mandiri telah merenovasi 27 sekolah di 27 kota/kabupaten Indonesia.

Renovasi tersebut mencakup perbaikan sarana dasar, pengecatan ruang kelas, peningkatan sanitasi, serta penyediaan fasilitas belajar. Selain itu, Bank Mandiri juga menghadirkan pojok baca di 27 sekolah untuk mendorong literasi siswa.

Sementara di bidang pengembangan SDM, perseroan telah menyalurkan 267 beasiswa kepada mahasiswa di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen dalam menciptakan generasi unggul secara berkelanjutan.

Lalu, Bank Mandiri mendistribusikan lebih dari 26 ribu paket tas sekolah dalam berbagai kesempatan. Bantuan tersebut menjangkau wilayah terdampak bencana di Sumatra, juga dalam program Ramadan 2026, serta penyaluran di sejumlah region operasional.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Perseroan juga berkomitmen mendorong lahirnya generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat global.

"Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam setiap inisiatif perusahaan," pungkas Adhika.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada program Sekolah Rakyat mendapatkan sorotan dari masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sorotan tersebut bermula dari pengadaan barang berupa sepatu untuk program Sekolah Rakyat yang ditaksir mencapai Rp700.000 per pasang.

Awalnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa. Foto itu lantas beredar luas di media sosial hingga menimbulkan kecurigaan masyarakat terkait pengadaan sepatu untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pihaknya melalui Direktorat Monitoring sedang melakukan kajian pada program tersebut sebagai upaya memitigasi tindakan korupsi.

"Dengan begitu, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memastikan setiap proses berjalan secara cermat, transparan, dan akuntabel," kata Budi, dikutip pada Kamis (7/5/2026).

Budi menjelaskan bahwa sektor PBJ masih memiliki tingkat kerawanan yang relatif tinggi. Secara khusus, dalam dua tahun terakhir, skor SPI Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar 79,16 pada 2024 menjadi 75,79 pada 2025, atau berada pada kategori Waspada.

Kemudian pengelolaan PBJ di dalam SPI 2024 Kemensos, hanya berada di angka 67,66. Sementara di area yang sama dalam SPI 2025 terjadi peningkatan, komponen Ahli masih memberikan nilai rendah, yakni 69,94.

"Beberapa modus yang sering dilakukan, seperti rencana pengadaan yang diarahkan dan tidak sesuai kebutuhan; penyalahgunaan sistem e-purchasing, termasuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); hingga pengaturan pemenang tender pengadaan yang kerap berada di circle pemangku kepentingan," tambah Budi.

Terlebih, data penindakan KPK 2004-2025 mencatat sejumlah 446 dari total 1.782 perkara berkaitan dengan pengadaan. Modus perkara itu pun menjadi terbesar kedua setelah suap/gratifikasi dengan catatan 1.100 perkara.

Budi menegaskan agar pemangku kepentingan memperkuat sistem yang mengedepankan prinsip-prinsip integritas dan akuntabilitas. Partisipasi aktif masyarakat juga diharapkan menjadi bagian penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa PBJ program Sekolah Rakyat dilakukan secara hati-hati. Kemensos juga melibatkan pihak eksternal untuk mengawasi kegiatan lelang tersebut.

Termasuk Inspektorat Jenderal, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kejaksaan, Kepolisian, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sosok yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan bahwa tahapan PBJ dimulai dari penentuan pagu anggaran berdasarkan kebutuhan operasional dan benchmarking dengan sejumlah institusi pendidikan, hingga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui survei pasar, e-katalog, hingga pendapat ahli.

"Kami berkomitmen tidak ada intervensi, tidak ada otak-atik anggaran, tidak ada korupsi. Kalau ada pelanggaran, kami yang pertama melaporkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (6/5/2026).

Kendati demikian, Gus Ipul menilai kritik dan saran masyarakat sangat berarti agar program Sekolah Rakyat sejalan dengan tepat sasaran.

Rawan Korupsi

Kritik terhadap potensi kerawanan korupsi dalam program Sekolah Rakyat datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kepala Divisi Hukum ICW, Wana Alamsyah, menilai KPK perlu melakukan kajian mendalam karena besarnya anggaran pengadaan dalam program tersebut berpotensi membuka celah korupsi apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.

Berdasarkan catatan ICW melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dengan kata kunci Sekolah Rakyat, total rencana belanja pada 2026 mencapai Rp3,8 triliun dengan 1.013 paket pengadaan.

Dari jumlah tersebut, belanja terbesar berasal dari pekerjaan konstruksi yang mencapai sekitar Rp3,1 triliun atau setara 80,5% dari total rencana belanja.

"Besarnya rencana belanja untuk Sekolah Rakyat tanpa adanya mekanisme pengawasan yang ekstra ketat akan membuka celah terjadinya praktik korupsi, terutama di pengadaan," katanya kepada Bisnis, Rabu (6/5/2026).

Menurut Wana, besarnya nilai pengadaan tersebut harus menjadi perhatian serius, terutama karena skor Survei Penilaian Integritas (SPI) Kemensos berada pada kategori “waspada”.

Dia menyoroti dua indikator turunan, yakni integritas dalam pelaksanaan tugas dan trading influence, yang menunjukkan adanya kewaspadaan dari internal Kemensos sendiri terhadap potensi penyimpangan.

ICW juga mendesak agar mekanisme pengadaan lebih mengutamakan metode tender dibandingkan dengan e-purchasing karena dinilai memiliki potensi kecurangan yang lebih besar.

Menurut ICW, mekanisme e-purchasing perlu mendapat perhatian karena proses pengadaan melalui katalog elektronik dinilai masih memiliki celah pengaturan spesifikasi barang maupun penentuan penyedia tertentu.

Kondisi tersebut dinilai berisiko apabila tidak bersamaan dengan pengawasan yang ketat dan transparansi pada setiap tahapan pengadaan.

Selain itu, ICW meminta pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan secara bertahap berbasis kebutuhan wilayah agar pengawasan lebih terfokus.

ICW juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan monitoring dan supervisi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dalam program Sekolah Rakyat guna meminimalisir potensi penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaannya.

"KPK harus melakukan monitoring dan supervisi terhadap seluruh anggaran yang digunakan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat," jelasnya.

Dengan besarnya anggaran yang disiapkan dan banyaknya paket pengadaan yang akan dijalankan, pengawasan terhadap program Sekolah Rakyat diperkirakan akan menjadi sorotan publik.

Transparansi pelaksanaan pengadaan dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari potensi penyimpangan.

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membentuk tim khusus (timsus) untuk mendalami isu terkait pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Dia menjelaskan, timsus tersebut bakal dipimpin Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono.

“Hari ini kami membuat tim khusus untuk mendalami isu pengadaan yang kita tahu di berbagai pemberitaan dan media sosial. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman dan melaporkannya dalam minggu depan,” kata Gus Ipul kepada wartawan, Kamis (7/5/2026).

Dia menekankan, langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh terkait isu yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai pengadaan perlengkapan Sekolah Rakyat. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial perlu disikapi secara hati-hati karena belum tentu seluruhnya akurat.

Karena itu, Kemensos membuka saran dan kritik bagi masyarakat luas penelusuran lebih lanjut. “Sikap kami jelas dari awal bahwa kami terbuka dan menyambut baik serta mengapresiasi seluruh kritik, saran dari masyarakat. Dan itu kita cermati, kita ikuti, yang memang memerlukan tindak lanjut kami tindak lanjuti,” tuturnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan tim khusus akan mendalami secara intensif proses pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan sepatu dan seragam bagi siswa Sekolah Rakyat.

“Salah satunya adalah kami menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, mendalami, sekaligus mendapatkan gambaran yang utuh tentang isu pengadaan barang dan jasa khususnya pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat. Semua sepatu dan seragam tentu untuk siswa Sekolah Rakyat. Ada juga untuk para guru,” kata Gus Ipul.

Dia memastikan semua pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme lelang dan proses yang transparan sesuai ketentuan yang berlaku. “Semuanya itu dilakukan dengan proses yang transparan melalui proses lelang yang semestinya. Namun demikian karena ada hal-hal yang mungkin perlu penjelasan lebih jauh, sekali lagi kami minta Pak Wamen dan Pak Irjen untuk mendalami isu ini dan melaporkannya dalam minggu depan,” pungkasnya.

Bisnis.com, PADANG - Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, sehingga bisa dapat segera dimanfaatkan oleh anak kurang mampu untuk bisa bersekolah.

Dia menyampaikan percepatan pembangunan menjadi langkah penting agar fasilitas pendidikan berkualitas dengan dukungan sarana yang memadai dapat segera dimanfaatkan. Dikarenakan, Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, serta menekan angka kemiskinan ekstrem sebagaimana dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

“Sekolah Rakyat ini kami dorong percepatannya, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat, terutama bagi yang kurang mampu, baik dari sisi kualitas pendidikan maupun fasilitas yang baik,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (7/4/2026).

Dari hasil peninjauan langsung di lapangan, Dody menilai progres pembangunan menunjukkan capaian yang cukup menggembirakan. Di mana kini progres pembangunan masih terbilang cukup kecil yakni 9%.

Menurutnya dengan percepatan pekerjaan rata-rata dua persen per hari, pihaknya optimistis pembangunan dapat diselesaikan sesuai target. Artinya, dengan progres dua persen setiap hari, dia optimis dapat diselesaikan pada 20 Juni 2026.

“Target Juni 2026 ini lebih cepat dari kontrak kerja awal. Alasannya, supaya kehadiran Sekolah Rakyat bisa segera dirasakan manfaatnya,” ujar dia.

Dody menekankan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang berjalan efektif antara satgas percepatan pembangunan dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dia mengapresiasi kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung percepatan proyek tersebut.

“Koordinasi satgas percepatan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah juga bekerja dengan baik, semua pihak menjalankan perannya sebagaimana mestinya,” tegas dia,

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan terima kasih dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang saat ini tengah berjalan dan, diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Disamping itu, dia bilang selain adanya pengerjaan Sekolah Rakyat ini, di Pemkab Dharmasraya juga ada proyek lainnya yang juga mendapat dukungan dari Kementerian PU, termasuk 1 km rigid beton dan pengaspalan Jalan Lintas Sumatera sepanjang 19 km, penanggulangan banjir timpeh dan SPAM.

Annisa menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat ini berdiri di atas lahan seluas sekitar 100.000 meter persegi atau 10 hektare. Fasilitas yang dibangun mencakup gedung sekolah untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, delapan asrama siswa, dua rumah susun guru, serta berbagai bangunan pendukung seperti guest house, masjid, gedung serbaguna, dapur, gudang, hingga kantin di setiap jenjang.

Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi sarana olahraga seperti lapangan sepak bola, dengan total daya tampung mencapai 1.080 siswa. Proyek ini mulai berkontrak pada 10 Maret 2026 dengan target awal penyelesaian pada 4 November 2026. Namun, melalui langkah percepatan yang dilakukan, pembangunan ditargetkan rampung lebih cepat agar dapat dimanfaatkan pada tahun ajaran baru.

“Melalui peninjauan ini, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Dharmasraya dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan benar-benar menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi muda,” tutupnya.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemilik merek sepatu lokal Stradenine Reynaldi Kurniawan Daud membantah keterlibatan pihaknya dalam program pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026 yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Reynaldi mengklarifikasi spekulasi yang menyeruak di media sosial, khususnya di platform Threads, yang mengaitkan produk alas kaki asal Surabaya tersebut dengan proyek pemerintah yang disebut-sebut bernilai miliaran rupiah.

"Kami tidak pernah menerima pesanan secara langsung terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Stradenine tetap fokus pada jalur distribusi konvensional melalui distributor serta kanal penjualan daring dan luring," tutur Reynaldi, Kamis (7/5/2026).

Rumor itu bermula dari unggahan foto dokumentasi tahun 2025 yang menampilkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah memakaikan sepatu Stradenine kepada siswa. Foto seremonial tersebut kemudian dihubungkan warganet dengan rencana anggaran Kemensos untuk Sekolah Rakyat.

"Itu foto Gubernur Khofifah sama Pak Menteri Sosial lagi seremonial memasangkan sepatu ke anak-anak Sekolah Rakyat. Nah, itu kebetulan sepatu yang difoto adalah sepatu merek saya, Stradenine. Nah, enggak lama, mungkin itu dikaitkan sama netizen karena Pak Menteri Sosial itu ada keluar anggaran tahun 2026 untuk untuk program sekolah rakyat totalnya Rp27 miliar sekian," paparnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Kemensos tercatat mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu bagi program Sekolah Rakyat.

Bila dikalkulasikan, pagu anggaran satu pasang sepatu bisa mencapai Rp700 ribu, di mana nominal itu dinilai publik terlalu tinggi untuk skala sepatu sekolah.

Menanggapi hal tersebut, Reynaldi menegaskan bahwa harga retail produk Stradenine yang dipatok pihaknya sangat jauh di bawah plafon anggaran yang direncanakan tersebut.

"Harga sepatu sekolah kami berada di kisaran Rp179 ribu hingga Rp300 ribu bagi sepatu yang versi premium yang digunakan running dan lifestyle. Kami perlu mengklarifikasi ini agar tidak terbentuk framing bahwa harga produk kami semahal itu atau memiliki afiliasi khusus dengan proyek pemerintah," tegasnya.

Reynaldi pun menyayangkan produk sepatu miliknya tersebut malahan terseret dalam program maupun proyek atau tender pengadaan oleh pemerintah yang sama sekali tidak diinginkannya.

Dirinya risau peristiwa tersebut bisa berdampak bahkan menjatuhkan citra dari jenama Stradenine yang selama ini telah dibangun susah payah olehnya.

"Sebenarnya kita tidak pernah berharap dikenal dengan cara seperti ini. Jadi, kayak kita juga menyayangkan kenapa kita ini dikenalnya, ter-framing-nya seperti itu. Satu, dengan sepatu pengadaan, kedua kita punya afiliasi dengan pemerintah. Itu kan sebenarnya kita enggak mau ke sana. Jadi menyayangkan ke brand image sebenarnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa angka Rp700.000 per pasang tersebut merupakan perencanaan awal dan belum bersifat final. Ia menjamin proses pengadaan akan dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka.

"Setiap anggaran direncanakan sebelumnya, namun nanti ada proses lelang terbuka. Hasilnya pasti akan lebih murah dari perencanaan awal," kata Gus Ipul saat meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Minggu (3/5/2026).

Gus Ipul menegaskan telah menginstruksikan jajarannya di Kemensos untuk menjaga integritas dan menghindari praktik penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia menjamin tidak akan ada intervensi maupun rekayasa dalam segenap proyek yang berada di bawah naungan kementerian yang dipimpinnya tersebut.

"Saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ditemukan manipulasi atau 'kongkalikong' dalam proses pengadaan ini," tegasnya.

JAKARTA - Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap I Tahun 2026 untuk bulan Maret 2026 cair secara bertahap mulai 5 Mei 2026. Program bantuan pendidikan ini diberikan kepada ratusan ribu peserta didik dari jenjang SD hingga PKBM di Jakarta.

Total penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2026 mencapai 707.477 peserta didik. Bantuan ini bertujuan membantu kebutuhan pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan dengan baik.

"Pengumuman Pencairan Dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026

Pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026 untuk bulan Maret 2026 akan dilaksanakan secara bertahap mulai 5 Mei 2026," tulis akun Instagram @upt.p4op, dikutip Kamis (7/5/2026).

Jadwal Pencairan KJP Plus Tahap I 2026

Pencairan dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026 dilakukan secara bertahap mulai Senin, 5 Mei 2026. Dana bantuan akan masuk ke rekening penerima sesuai mekanisme yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

KJP Plus menjadi salah satu program bantuan pendidikan yang rutin diberikan untuk mendukung biaya personal pendidikan, termasuk tambahan bantuan SPP bagi siswa sekolah swasta.

Rincian Dana KJP Plus 2026

Berikut rincian besaran dana KJP Plus Tahap I Tahun 2026 berdasarkan jenjang pendidikan:

1. SD/SDLB/MI

Dana personal per bulan: Rp250.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp130.000 per bulan

Jumlah penerima: 340.658 siswa

2. SMP/SMPLB/MTs

Dana personal per bulan: Rp300.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp170.000 per bulan

Jumlah penerima: 190.449 siswa

3. SMA/SMALB/MA

Dana personal per bulan: Rp420.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp290.000 per bulan

Jumlah penerima: 61.205 siswa

4. SMK

Dana personal per bulan: Rp450.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Rp240.000 per bulan

Jumlah penerima: 112.501 siswa

5. PKBM

Dana personal per bulan: Rp300.000

Tambahan SPP sekolah swasta: Tidak ada

Jumlah penerima: 2.664 peserta didik.

Setiap 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tahun ini, tema yang diusung adalah “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Tema ini sejalan dengan upaya pemerintah yang giat melakukan revitalisasi sekolah, khususnya dalam perbaikan infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia, sebagaimana ditargetkan oleh presiden hingga 2028.

Upaya revitalisasi fisik sekolah ini tentu patut diapresiasi. Perbaikan sarana dan prasarana menjadi langkah penting, mengingat peran sekolah negeri masih sangat dominan, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun ajaran 2024–2025, jumlah SD negeri mencapai 129.284 sekolah, jauh lebih banyak dibandingkan SD swasta yang berjumlah 19.750. Hal serupa juga terlihat pada jenjang SMP, di mana terdapat 24.076 SMP negeri dan 19.022 SMP swasta (BPS, 2025). Data ini menunjukkan bahwa negara masih menjadi aktor utama dalam menyediakan akses pendidikan dasar bagi masyarakat.

Pada jenjang SMA, situasinya sedikit berbeda. Jumlah sekolah swasta (7.562) sedikit lebih banyak dibandingkan sekolah negeri (7.113) (BPS, 2025). Namun, jika dilihat dari kapasitasnya, sekolah negeri justru memiliki daya tampung yang lebih besar. Hal ini tercermin dari persentase ruang kelas, di mana SMA negeri menguasai sekitar 66,69%, sementara SMA swasta hanya 33,31% (BPS, 2025). Dengan demikian, meskipun jumlah lembaganya lebih sedikit, sekolah negeri tetap menjadi tulang punggung dalam menampung peserta didik.

Secara nasional, kondisi ruang kelas masih menunjukkan persoalan fisik yang signifikan di berbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang sekolah dasar (SD), hanya sekitar 39,68% ruang kelas yang berada dalam kondisi baik. Sementara itu, 49,51% mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 10,81% lainnya tergolong rusak berat (BPS, 2025).

Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), kondisinya relatif lebih baik. Sekitar 50,30% ruang kelas berada dalam kondisi baik, diikuti oleh 42,72% yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, serta 6,98% dalam kondisi rusak berat (BPS, 2025).

Adapun pada jenjang sekolah menengah atas (SMA), kualitas infrastruktur terlihat semakin membaik. Sebanyak 60,27% ruang kelas berada dalam kondisi baik, sementara 33,56% mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan 6,17% lainnya masih dalam kondisi rusak berat (BPS, 2025).

Gambaran statistik ini menunjukkan bahwa revitalisasi infrastruktur sekolah memang mendesak untuk dilakukan. Namun, revitalisasi pendidikan tidak dapat berhenti pada perbaikan fisik semata. Infrastruktur yang layak memang penting untuk menunjang kenyamanan belajar, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan kualitas pendidikan.

Peningkatan kualitas pendidikan justru sangat ditentukan oleh proses yang berlangsung di dalam ruang kelas. Dalam konteks ini, guru menjadi aktor kunci—bukan semata sebagai individu yang dituntut berkualitas, tetapi sebagai bagian dari sistem pendidikan yang perlu didukung secara serius. Kesejahteraan, perlindungan hukum, serta akses terhadap pengembangan profesional merupakan fondasi penting bagi terwujudnya praktik pedagogik yang berkualitas di ruang kelas.

Di antara berbagai aspek tersebut, kepastian dan stabilitas status kepegawaian menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Skema kepegawaian yang bersifat kontraktual, seperti P3K, berpotensi membatasi ruang gerak guru dalam mengembangkan praktik pedagogi jangka panjang. Sebaliknya, sistem kepegawaian yang lebih tetap dan berkelanjutan memberikan landasan yang lebih kuat bagi guru untuk fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, penguatan status guru perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi revitalisasi pendidikan, bukan sekadar isu administratif semata.

Dalam konteks inilah momentum Hari Pendidikan Nasional menjadi penting sebagai ruang refleksi: apakah yang kita perbaiki hanyalah bangunan sekolah, atau justru pendidikan itu sendiri?

Dalam perspektif Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1990), sekolah bukan sekadar ruang fisik tempat berlangsungnya proses belajar, melainkan arena sosial tempat terbentuknya habitus—cara berpikir, merasakan, dan bertindak—sekaligus ruang konversi dan akumulasi berbagai bentuk modal: ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Dalam konteks ini, sekolah tidak pernah sepenuhnya netral, karena kerap mereproduksi ketimpangan melalui perbedaan habitus dan modal yang dibawa peserta didik dari latar belakang sosialnya.

Namun demikian, kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan transformasi. Di sinilah gagasan Ki Hajar Dewantara menjadi relevan, dengan menempatkan guru sebagai aktor sentral melalui prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Jika Bourdieu membantu memahami sekolah sebagai arena kontestasi sosial, maka Ki Hajar menunjukkan bagaimana proses tersebut dapat diarahkan secara etis melalui praktik pendidikan.

Dengan demikian, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, tetapi juga sebagai agen pembentuk habitus sekaligus penghubung akses terhadap berbagai bentuk modal. Melalui keteladanan, bimbingan, dan dorongan, guru tidak sekadar mengajar, tetapi membentuk cara berpikir, memperluas horizon kultural, serta menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Oleh karena itu, revitalisasi pendidikan tidak dapat direduksi menjadi perbaikan infrastruktur semata, melainkan harus dipahami sebagai upaya membangun ekosistem belajar yang memungkinkan transformasi habitus sekaligus distribusi modal yang lebih adil. Tanpa intervensi pada dimensi pedagogis ini, revitalisasi fisik sekolah berisiko berhenti sebagai proyek pembangunan, sementara mekanisme reproduksi sosial tetap berlangsung.

Arah revitalisasi pendidikan karenanya perlu bergeser dari pembangunan fisik menuju penguatan praktik pedagogi, agar sekolah tidak hanya mereproduksi ketimpangan, tetapi benar-benar menjadi ruang transformasi sosial yang menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan lebih berkeadilan.