Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Kemendikdasmen), Tatang Muttaqin, mengunjungi Kantor Pusat Ganesha Operation di Bandung, Selasa (21/4). Kunjungan ini menegaskan posisi Ganesha Operation sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung visi 'Pendidikan Bermutu untuk Semua'.

Tatang hadir bersama Direktur Kursus dan Pelatihan, Yaya Sutarya, serta jajaran pejabat Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Forum PLKP. Rombongan ini disambut langsung oleh Direktur Utama Ganesha Operation, Bob Foster, beserta jajaran direksi perusahaan.

Bob Foster memberikan apresiasi atas kehadiran pihak kementerian yang meninjau langsung operasional lembaga bimbingan belajar tersebut. Ia menilai kunjungan ini sebagai bentuk perhatian serius pemerintah terhadap sektor pendidikan nonformal di Indonesia.

“Kesan kami tentu sangat positif. Kunjungan dari Direktorat Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus hari ini menjadi bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk peran lembaga bimbingan belajar seperti Ganesha Operation,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4).

Pertemuan tersebut menjadi sarana bagi Ganesha Operation untuk memaparkan berbagai inovasi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Bob Foster menjelaskan bahwa pendekatan yang mereka gunakan dirancang agar siswa lebih adaptif dalam menghadapi seleksi akademik.

“Bagi kami, momen ini juga jadi kesempatan untuk menunjukkan bagaimana pendekatan pembelajaran yang kami terapkan bisa membantu siswa belajar lebih terarah, adaptif, dan siap menghadapi berbagai seleksi akademik,” tambah dia.

Sebagai informasi, Ganesha Operation menjalankan misi meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui pemanfaatan teknologi informasi dan revolusi belajar. Strategi utama yang diterapkan adalah menyelaraskan interaksi tatap muka dengan dukungan sistem pembelajaran daring.

“Dalam hal ini Ganesha Operation mengkombinasikan belajar tatap muka dengan teknologi online,” tegasnya.

Lembaga ini telah mengembangkan aplikasi GO Expert sebagai platform digital yang menyediakan e-book teori serta video pembelajaran. Aplikasi tersebut juga memuat ratusan ribu soal latihan untuk membantu siswa mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah maupun masuk perguruan tinggi.

Selain platform digital, Ganesha Operation menyelenggarakan Try Out Berbasis Komputer (TOBK) secara rutin untuk memberikan simulasi ujian yang akurat. Sistem pengerjaan dan penilaian dalam program ini dibuat semirip mungkin dengan kondisi ujian nasional yang sebenarnya.

Inovasi lain yang diperkenalkan adalah e-sport pendidikan yang telah mendapatkan pengakuan dari rekor MURI. Program ini bertujuan membangun mental kompetisi dan kepercayaan diri siswa agar lebih siap menghadapi tantangan akademik di masa depan.

Bob Foster berharap kunjungan kerja ini menjadi landasan sinergi yang lebih kuat antara lembaga bimbingan belajar dan pemerintah. Koordinasi yang baik diharapkan dapat membuat metode pembelajaran di lembaga selaras dengan kebijakan pendidikan nasional.

“Saya berharap ada pertukaran insight, di mana kami bisa terus menyesuaikan metode pembelajaran dengan arah kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nasional. Jadi bukan jalan sendiri-sendiri, tapi benar-benar selaras untuk tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia,” tuturnya.

Fokus utama dari seluruh kolaborasi ini adalah memastikan siswa memiliki kesiapan mental dan materi dalam meraih target akademik mereka. Dukungan teknologi dan metode yang tepat diharapkan mempermudah siswa dalam mencapai cita-cita yang diinginkan.

“Pada akhirnya, yang paling penting adalah siswa bisa lebih siap, lebih percaya diri, dan punya peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang mereka impikan,” pungkas Bob Foster.

Kunjungan ini memperkuat komitmen Ganesha Operation untuk berperan aktif dalam membantu pemerintah meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Melalui kemitraan ini, diharapkan kualitas pendidikan pada jenjang dasar dan menengah dapat terus mengalami kemajuan yang signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) atau BSI mendorong optimalisasi digital guna memenuhi standar kompetensi bankir yang telah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BRIS Anggoro Eko Cahyo mengatakan Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau Asbisindo telah meluncurkan platform e-learning terintegrasi guna memperkuat kompetensi lebih dari 50.000 bankir syariah di Indonesia sebagai upaya menjawab tantangan digitalisasi serta memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan OJK.

Anggoro yang juga ketua umum Asbisindo mengatakan digitalisasi platform ini merupakan upaya asosiasi dalam mendorong penyegaran kompetensi bagi para bankir di tengah kesibukan operasional.

“Pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi sarana penting untuk mengakses ilmu tanpa batas ruang dan waktu. Sifatnya scalable dan selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (8/4/2026).

Ketua Asbisindo Institute, Wahyu Avianto, menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan perpanjangan tangan dari cetak biru pengembangan SDM sektor jasa keuangan milik OJK. Saat ini, terdapat sekitar 71 hingga 91 jenis kompetensi yang harus dipenuhi oleh insan perbankan.

Untuk tahap awal, pemanfaatan digitalisasi fokus pada Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko (PPSMR) Jenjang 4 hingga 6. Sementara untuk Jenjang 7 (level direksi), pelatihan tetap dilakukan secara luring atau offline untuk menjaga kedalaman interaksi strategis.

Sementara itu, Chairman VOCASIA Farid Subkhan mengutip arahan dari Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia Muliaman Darmansyah Hadad yang menyebut masih adanya digital gap dalam pengembangan SDM yang selama ini belum terorkestrasi dengan baik.

Dalam upaya digitalisasi ini Asbisindo Institute bersama platform edutech Vocasia menjawab tantangan itu lewat e-learning.

"Kehadiran kami untuk membantu agar insan perbankan syariah terorkestrasi dalam satu platform e-learning," katanya.

Dengan demikian, jelas Farid, vocasia bertindak sebagai penyedia teknologi yang mengelola platform dan fasilitas produksi konten sementara Asbisindo fokus pada substansi kompetensi dan pemasaran.

Farid menambahkan, kolaborasi ini telah diinisiasi selama hampir satu tahun untuk menemukan model terbaik. Ke depan, platform ini akan terus dikembangkan untuk mencakup seluruh kamus kompetensi OJK dan mengajak para ahli perbankan syariah untuk bergabung sebagai instruktur digital.

Dia menargetkan para profesional perbankan syariah agar dapat mengakses konten video terkurasi, modul aplikatif, dan diskusi interaktif kapan saja, guna mendorong standarisasi kompetensi dan kesiapan menghadapi dinamika industri keuangan yang semakin kompleks.

PT Bank Seabank Indonesia ikut serta membantu pemerintah memajukan UMKM dalam negeri.

Peran serta mereka lakukan dengan meluncurkan Platform bernama UMKM Pintar.

Platform ini merupakan media pembelajaran online dan gratis bagi para pelaku UMKM, khususnya perempuan. Platform dirancang khusus untuk membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas usaha.

Platform mengajarkan beberapa materi pembelajaran.

Untuk tingkat dasar, materi berisi dasar-dasar perbankan.

Materi yang diajarkan antara lain; memahami peran bank dalam membantu usaha para pelaku UMKM, mengenal dan memanfaatkan produk/layanan bank sesuai dengan kebutuhan usaha, mengelola rekening usaha secara efektif dan efisien, mengenal dan menghindari kejahatan digital.

[Gambas:Youtube]

Selain dasar perbankan, peserta juga akan diajari pembukuan dasar untuk usaha, membuat laporan keuangan usaha, kesehatan finansial, analisa laporan keuangan usaha, pajak dan kepatuhan usaha.

Peserta juga akan dilatih strategi berjualan.

Selain memberikan materi pembelajaran, Platform UMKM Pintar juga menyediakan Kalkulator Pintar bagi para pelaku UMKM.

Dengan menggunakan kalkulator ini, mereka bisa menghitung kesehatan finansial usaha mereka.

Tak hanya itu, dengan menggunakan kalkulator ini, pelaku UMKM juga bisa menentukan kebijakan bisnis mereka, termasuk dalam memutuskan besaran harga pokok penjualan atas produk yang mereka akan jual.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan langkah besar untuk merombak wajah pendidikan keagamaan di Tanah Air. Dalam usulan tambahan anggaran jumbo senilai total Rp24,8 triliun untuk tahun anggaran 2026, pos digitalisasi pembelajaran menjadi salah satu prioritas paling krusial dengan nilai mencapai Rp10,9 triliun.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan alokasi ini merupakan upaya pemerintah untuk menghapus jurang kualitas antara madrasah dan sekolah umum.

Menurutnya, siswa di bawah naungan Kemenag harus memiliki kompetensi teknologi yang setara demi daya saing sumber daya manusia (SDM) nasional.

"Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum. Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama," ujar Nasaruddin dilansir dari Antara, Senin (6/4/2026).

Langkah Kemenag mengusulkan dana Rp10,9 triliun untuk digitalisasi bukan tanpa alasan. Sejauh ini, jalannya digitalisasi di lingkungan madrasah dan Kemenag masih menghadapi tantangan disparitas infrastruktur yang tajam.

Banyak madrasah, terutama di wilayah pelosok, masih mengandalkan pola pembelajaran konvensional akibat keterbatasan perangkat komputer dan jaringan internet yang belum stabil.

Selain pos digitalisasi, Kemenag juga mengusulkan anggaran Rp13,7 triliun untuk Revitalisasi Satuan Pendidikan. Dana ini diproyeksikan menyasar perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) di 7.131 lembaga, yang mencakup 6.973 madrasah, serta ratusan sekolah Kristen, Katolik, Hindu, hingga Buddha.

Di sisi lain, Nasaruddin menyoroti ketimpangan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di madrasah dan pondok pesantren baru menyentuh angka 10—12%, tertinggal jauh dari sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai cakupan 80%.

Padahal, secara ekonomi, anak-anak madrasah dan santri merupakan kelompok yang paling membutuhkan dukungan nutrisi. Nasaruddin meyakini ekosistem pesantren justru yang paling siap menjalankan program ini karena terbiasa dengan pola dapur mandiri.

Melalui usulan anggaran Rp24,8 triliun ini, Kemenag berharap dapat memacu kualitas SDM nasional agar lebih inklusif dan kompetitif di kancah global. Kini, keberlanjutan mimpi digitalisasi madrasah tersebut bergantung pada lampu hijau dari otoritas fiskal dan legislatif.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat sinergi antara pembangunan infrastruktur dan aspek pertahanan nasional melalui fasilitasi kegiatan survei lapangan atau Kuliah Kerja Lapangan Wilayah Pertahanan (KKL Wilhan) bagi 20 Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LXVII Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad).

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Wida Nurfaida menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan konektivitas dan pelayanan publik, tetapi juga memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas dan ketahanan wilayah.

“Kegiatan survei lapangan atau KKL Wilhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai kebijakan, strategi, serta implementasi pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor sumber daya air dan jalan di wilayah rawan bencana,” kata Wida dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman strategis para perwira terhadap peran infrastruktur dalam mendukung ketahanan nasional, termasuk dalam penanganan wilayah terdampak bencana dan menjaga konektivitas pada kondisi darurat.

Dalam konteks tersebut, Kementerian PU terus mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh dan adaptif terhadap risiko bencana, termasuk melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi serta pembangunan dan pemeliharaan jalan di wilayah rawan bencana guna menjaga aksesibilitas dan distribusi logistik.

Melalui kegiatan ini, para perwira siswa memperoleh pemahaman langsung mengenai peran infrastruktur dalam mendukung kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana, yang menjadi bagian penting dalam sistem ketahanan nasional.

Sekjen Wida berharap kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi antara Kementerian PU dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dalam mendukung pembangunan nasional.

“Harapan kami, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan nasional,” ujar Sekjen Wida.

Sementara itu, Dosen Utama Seskoad Kolonel Infanteri Imam Purnomo Hadi menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses pendidikan untuk memperkaya wawasan perwira siswa mengenai peran kementerian dan lembaga dalam mendukung ketahanan nasional, khususnya dalam penanganan bencana.

“Kementerian PU memiliki peran sangat strategis dalam pembangunan infrastruktur yang tangguh bencana, penanganan kerusakan akibat bencana, serta mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Kegiatan ini diharapkan siswa memahami strategi kebijakan serta pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada mitigasi bencana dan ketahanan wilayah,” kata Imam.

Kegiatan survei lapangan atau KKL Wilhan dilaksanakan dalam dua kelompok dengan fokus materi yang berbeda, yaitu pengelolaan infrastruktur sumber daya air di daerah rawan bencana serta perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dalam kondisi darurat.

Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan infrastruktur yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional menghadapi berbagai tantangan ke depan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi X DPR mengingatkan agar pemerintah ke depan tidak tergesa-gesa dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Setiap kebijakan pendidikan, pemerintah perlu melakukan kajian yang matang dan tidak bersifat reaktif.

Hal ini disampaikan anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menanggapi langkah pemerintah yang membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional mulai April 2026.

“Kita tentu mengapresiasi pembatalan kebijakan daring ini. Tapi ke depan, pemerintah jangan tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan, apalagi yang menyangkut pola pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa,” kata pria yang akrab disapa Amure, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, upaya penghematan energi tetap penting dilakukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan. Justru di tengah situasi efisiensi, pemerintah harus memastikan penguatan sistem pendidikan tetap berjalan secara optimal.

“Hemat boleh, tapi pendidikan tidak boleh ikut dikorbankan. Yang harus dilakukan justru memperkuat sistem dan standar mutu pendidikan di semua aspek, baik dari sisi kurikulum, kualitas tenaga pendidik, hingga sarana dan prasarana,” ujarnya.

Legislator PKB itu menekankan bahwa pendidikan tidak semata soal metode pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas proses dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan apapun harus berorientasi pada peningkatan mutu, bukan sekadar efisiensi jangka pendek.

Ia juga kembali menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan, yang selama ini terbukti lebih efektif dalam membangun interaksi, karakter, serta perkembangan sosial peserta didik.

Amure mendorong pemerintah untuk tetap mencari skema penghematan energi di sektor lain yang tidak berdampak langsung pada proses belajar mengajar. Ia menilai, efisiensi bisa dilakukan tanpa harus menyentuh sektor pendidikan secara signifikan.

“Penghematan tetap harus jalan, tapi jangan sampai salah sasaran. Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dengan standar mutu yang terus ditingkatkan,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya pelibatan para pemangku kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan pendidikan, mulai dari guru, orang tua, hingga akademisi, agar keputusan yang diambil benar-benar komprehensif dan berkelanjutan.

“Setiap kebijakan pendidikan harus berbasis kajian yang kuat, melibatkan banyak pihak, dan berorientasi jangka panjang. Jangan sampai kita mengulang kesalahan karena keputusan yang terburu-buru,” pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar yang beredar di media sosial terkait siswa yang mengikuti pembelajaran daring dipaksa datang ke sekolah untuk mengambil makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya memastikan informasi tersebut tidak benar. Ia menyatakan hingga saat ini belum ada pembahasan maupun aturan teknis terkait penyaluran MBG dalam kondisi pembelajaran jarak jauh.

"Sampai saat ini, pemerintah sendiri belum memutuskan kebijakan pembelajaran online pada anak-anak sekolah," kata Sony dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (24/3).

Sony menjelaskan pelaksanaan program MBG saat ini masih mengacu pada mekanisme yang berlaku ketika kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka di sekolah.

Dengan demikian, belum ada skema khusus yang mengatur distribusi MBG saat pembelajaran dilakukan secara daring.

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya, terutama yang beredar di media sosial.

Menurutnya, setiap kebijakan resmi terkait MBG akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi pemerintah.

"Jika nantinya ada kebijakan baru, termasuk dalam situasi pembelajaran daring, tentu akan kami kaji secara matang dan diumumkan secara resmi," ujarnya.

BGN menegaskan akan terus memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai standar, baik dari sisi kualitas gizi maupun tata kelola distribusi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh siswa secara optimal.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada urgensi untuk menerapkan pembelajaran dengan metode daring atau jarak jauh. Hal ini disampaikan Praktino dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan kedeputian pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026.

Pratikno menegaskan ulang arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, pada Jumat, 13 Maret 2026. Presiden menyatakan bahwa situasi krisis global justru harus dijadikan momentum untuk mendorong percepatan agenda transformasi nasional.

Pratikno menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang mengombinasikan luring dan daring. Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dalam keterangannya yang dikutip Rabu (25/3/2026).

Praktino menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan hasil koordinasi dengan Mendikdasmen dan Menag. Semua sepakat tentang pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa.

Dia mengatakan bahwa proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, diutamakan penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa.

Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang.

Perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring . Namun, Lalu menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik. Lalu menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

"Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” kata Lalu, Selasa (24/3/2026).

Lalu juga menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

"Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," ujar legislator PKB tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Penghematan BBM guna merumuskan langkah-langkah efisiensi konsumsi energi di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Menko PMK menekankan bahwa kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19.

Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya. "Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat," ujar Pratikno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (17/3/2026).

Dalam rapat tersebut disepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi. Strategi tersebut meliputi penerapan skema kerja fleksibel maupun skema Work from Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran, serta penerapan metode pembelajaran (daring/luring) yang menyesuaikan dengan karakteristik substansi mata kuliah/pelajaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membeberkan progres pembangunan 104 Sekolah Rakyat. Targetnya, Sekolah Rakyat itu mampu menampung 112.320 siswa.

Dody menjelaskan pemerintah tengah menyelesaikan pembangunan 104 Sekolah Rakyat baru di berbagai kota. Perkembangan pembangunan secara nasional telah mencapai 15,54% per 22 Maret 2026.

“Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas,” kata Dody dalam keterangan tertulis pada Senin (23/3/2026).

Dalam pembangunan Tahap II, Sekolah Rakyat berdiri di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah di berbagai wilayah. Di Provinsi Jawa Tengah misalnya, proyek Sekolah Rakyat tersebar di 11 titik yang terbagi dalam dua wilayah kerja.

Wilayah Jawa Tengah 1 mencakup Kabupaten Banyumas, Cilacap, Brebes, Wonosobo, dan Temanggung. Kemudian, wilayah Jawa Tengah 2 meliputi Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, Sragen, Sukoharjo, serta Kota Semarang.

Dalam laporan terbarunya, progres pembangunan di sejumlah lokasi menunjukkan capaian yang beragam. Sejumlah wilayah proyek mampu melampaui rata-rata nasional, seperti di Kabupaten Sragen.

Pembangunan 104 Sekolah Rakyat merupakan bagian dari target pemerintah untuk bisa membangun Sekolar Rakyat di 32 provinsi dan 102 kabupaten/kota. Target kapasitas dari Sekolah Rakyat ini mencapai 112.320 siswa dalam 3.744 rombongan belajar.

Dody menjelaskan Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan dan mendorong pemerataan kualitas pembelajaran di berbagai daerah di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa di Sekolah Rakyat setiap kompleks dirancang modern dan terintegrasi, dilengkapi fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Selain ruang kelas, tersedia pula laboratorium keterampilan, perpustakaan, pusat pembelajaran digital, hingga asrama bagi siswa dan tenaga pengajar.

Fasilitas penunjang lainnya seperti kantin sehat, klinik, lapangan olahraga, ruang kegiatan ekstrakurikuler, serta ruang terbuka hijau juga menjadi bagian dari pengembangan kawasan ini.

Presiden RI Prabowo Subianto pun dalam gelaran World Economic Forum 2026 di Davos pada awal tahun ini telah membeberkan program Sekolah Rakyat. Prabowo menjelaskan bahwa sekolah tersebut dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.

“Jadi ini mungkin unik karena biasanya anak-anak dari kelas atas, anak-anak orang kaya, bersekolah di sekolah berasrama. Tetapi sekarang saya membangun sekolah berasrama untuk kaum sangat miskin," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Konsultan Teknologi Kemendikbudristek sekaligus terdakwa Ibrahim Arief alias Ibam menyatakan laptop Chromebook tidak cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran.

Hal tersebut disampaikan Ibam saat dihadirkan sebagai saksi mahkota dalam kasus Chromebook untuk terdakwa Nadiem Makarim di PN Tipikor, Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Mulanya jaksa penuntut umum (JPU) meminta pendapat Ibam soal kecocokan penggunaan Chromebook sebagaimana bentuk geografis di Indonesia.

"Saudara melihat cocok enggak dengan geografis Indonesia yang dari ujung pulau ke ujung pulau, ke sana ke sana, penggunaan Chromebook ini?" tanya jaksa.

Merespons hal itu, Ibam mengatakan berdasarkan eksplorasi yang telah dilakukan, penggunaan Chromebook kurang cocok digunakan sebagai media pembelajaran.

Namun demikian, Ibam selaku konsultan teknologi menyatakan bahwa Chromebook lebih cocok digunakan sebagai platform Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

"Untuk keperluan AKM ada kecocokan. Karena memang AKM, seperti informasi yang saya terima dari tim Pusmenjar, sudah mewajibkan pasti ada internet, pasti ada listrik," imbuhnya.

Lebih jauh, Ibam menekankan dirinya selalu konsisten menyampaikan kekurangan Chromebook jika digunakan sebagai media pembelajaran.

"Ini konteks yang diberikan tentang AKM, kalau ini memang terkait AKM, menurut opini saya sebagai konsultan teknis, ada kecocokan. Sedangkan kalau untuk pembelajaran, ada kekurangan. Ini hal yang konsisten saya berikan dari awal," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia membutuhkan talenta sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) untuk menjawab persaingan global. Masalahnya, masih banyak lulusan perguruan tinggi di Tanah Air dinilai belum siap menghadapi kebutuhan industri.

Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2023 menunjukkan hanya 18,47 persen lulusan perguruan tinggi berasal dari bidang STEM. Sebagian di antaranya bahkan memilih berkarir di luar bidang keilmuannya.

Ketua Pusat Unggulan (PUU) STEM Education Creativity Universitas Pendidikan Indonesia, Irma Rahma Suwarma, menilai persoalan utama terletak pada model pembelajaran. Kegagalan lulusan STEM di dunia kerja bukan karena kurang cerdas, melainkan akibat perkuliahan yang terlalu teoritis.

Dia menjelaskan banyak program studi sains murni masih mengandalkan metode lecturing. Mahasiswa lebih banyak dilatih menguasai konsep ketimbang menggunakannya dalam situasi nyata. Perubahan pendekatan pembelajaran baru mulai terasa pada 2023–2024.

“Indonesia bisa dibilang terlambat menyadari persoalan kualitas SDM STEM. Lulusan kita sulit bersaing secara global di industri dan teknologi, padahal perkembangan teknologi sangat cepat,” kata Irma.

Dampak pendekatan teoritis itu terlihat saat lulusan memasuki dunia kerja. Kesenjangan antara kampus dan industri menjadi nyata. Banyak lulusan belum terbiasa memecahkan persoalan konkret atau bekerja lintas disiplin.

Irma juga melihat kelemahan paling nyata pada hilirisasi riset. Banyak penelitian berhenti pada publikasi akademik tanpa berlanjut ke penerapan di masyarakat atau industri. Akibatnya, riset sering kali hanya “hidup di atas kertas”.

Selain kampus yang belum agresif mendorong implementasi, industri dinilai belum sepenuhnya terbuka terhadap hasil riset perguruan tinggi. Isu paten, kepercayaan, dan pemanfaatan riset masih menjadi penghambat kolaborasi.

“Hambatan itu membuat riset naik secara publikasi, tetapi hilirisasinya belum optimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Irma menilai pendidikan STEM di Indonesia tidak bisa meniru mentah-mentah model negara lain. STEM perlu dikaitkan dengan kearifan lokal dan konteks Indonesia agar relevan dan menarik bagi mahasiswa.

Dengan pendekatan tersebut, STEM berpeluang melahirkan inovasi yang berangkat dari persoalan nyata di masyarakat. Relevansi inilah yang selama ini kerap hilang dalam pendidikan STEM di dalam negeri.

Irma juga melihat pendekatan STEAM (STEM + Arts) sebagai tahap lanjutan untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Namun, bagi Indonesia yang masih memperkuat fondasi, penguatan STEM dasar tetap menjadi prioritas sebelum melangkah penuh ke STEAM.

“STEAM itu penting, tapi STEM-nya harus kuat dulu. Setelah itu baru naik ke STEAM. Di negara seperti Korea, basis seni sudah kuat sehingga STEAM berkembang lebih cepat,” tutup Irma.