Bisnis.com, JAKARTA — Muhammad Qodari telah resmi dilantik menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin (27/4/2026) di Istana Negara. Qodari bergeser posisi dari sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Usai pelantikan, Qodari mengatakan bahwa pelantikannya kali ini menjadi yang ketiga kali. Sebelumnya, Qodari telah dilantik sebagai KSP dan Wakil KSP.

"Ini pelantikan yang ketiga untuk saya pribadi selama pemerintahan Bapak Prabowo dan rasanya tanggung jawab ini semakin meningkat. Jadi terus terang waktu dikasih tahu itu, doa saya tambah panjang, karena berat, berat sekali," katanya pada Senin (27/4/2026) di Istana Negara usai dilantik.

Dia menjelaskan bahwa jabatan sebagai Kepala Bakom RI berat karena program Presiden Prabowo banyak. Tugasnya kemudian di Bakom RI adalah menjelaskan program-program mulai dari latar belakangnya hingga sebab-sebabnya.

"Pada dasarnya, kalau saya baca itu adalah bagaimana negara ini memenuhi tujuannya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berpartisipasi dalam ketertiban dunia," ujarnya.

Adapun, terkait tugas barunya sebagai Kepala Bakom RI, Qodari mengatakan bahwa dirinya tidak mau buru-buru. Dia akan menganalisis terlebih dahulu iklim informasi dan media. Di antara kemudian yang dia cermati adalah tren informasi di media sosial.

"Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers. Tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers. Dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri dan apa dan bagaimananya tentu nanti kita akan pikirkan ke depan," ujar Qodari.

Adapun, pelantikan Qodari itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Selain Qodari yang dilantik sebagai Kepala Bakom RI, nama baru pun muncul mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Posisi Qodari sebelumnya yakni KSP kemudian dijabat oleh Dudung Abdurachman. Lalu, Jumhur Hidayat menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Hanif Faisol Nurofiq menjabat sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Kemudian, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat Hasan Nasbi dan Kepala Badan Karantina Nasional diisi Abdul Kadir Karding.

Pengalaman membaca merupakan sesuatu yang eksistensial. Oleh karena itu pengalaman membaca antara satu orang dengan lainnya sangatlah berbeda. Membaca buku misalnya, merupakan bagian dari kebudayaan. Dalam ruang keluarga, sekolah, dan komunitas membaca dikuatkan. Jika di keluarga anak-anak tak terpapar dengan buku-buku, maka harapan lanjutan agar budaya membaca dapat terinternalisasi dengan kokoh ada pada sekolah dan komunitas.

Beberapa waktu lalu saya melakukan eksperimentasi sederhana di Threads, salah satu media sosial yang sedang naik daun. Saya mengajukan pertanyaan “dalam satu bulan berapa buku dan anggaran yang disiapkan untuk membeli buku?” Awalnya saya merasa tidak akan mendapat respons yang memadai. Atau saya akan mendapat respons bahwa anggaran membeli buku akan sangat minim dan orang-orang jarang membeli buku.

Tetapi ternyata respons yang saya dapatkan sangat berbeda dengan hipotesis awal bahwa “anggaran membeli buku minim bahkan tidak ada”. Jawaban yang diberikan beragam, tetapi cenderung positif. Positif dalam artian warganet yang merespons ternyata akrab dengan buku dan punya anggaran khusus membeli buku. Bahkan ada yang membeli lebih dari lima buku setiap bulan. Dari segi anggaran rata-rata menganggarkan ratusan bahkan ada juga yang sampai jutaan rupiah untuk membeli buku.

Respons ini tentu tidak bisa digeneralisasi. Sebab dalam banyak obrolan yang saya lakukan dengan para pegiat literasi, ikhtiar mereka untuk mencerdaskan bangsa lewat jalur membaca buku dengan tekun masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, ketika membaca repsons kawan-kawan di Threads tersebut saya menjadi sedikit optimistis karena masih bersemangatnya sebagian kecil masyarakat yang mengalokasikan pengeluaran bulanannya untuk membeli buku.

Membaca buku, seperti yang banyak disinggung banyak pihak, di era digital ini memang tak mudah. Video-video pendek yang hadir di berbagai sosial media dengan ragam tipenya termasuk terkait pengetahuan, dengan mudah masuk di gawai-gawai kita. Lebih atraktif, cepat, luwes, dan mudah dicerna. Ketimbang membaca buku ratusan halaman terkait dengan pengasuhan anak atau membaca jurnal yang seringkali bahasanya “langitan”, lebih masuk akal menyimak video singkat yang berseliweran di media sosial. Bahkan ada kekhawatiran terkait dengan brainrot akibat kebanyakan mengonsumsi konten pendek dan tak berfaedah.

Jika orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya lebih mengandalkan informasi di berbagai video tersebut, kemudian lebih asyik menatap layar ketimbang buku, tentu saja anak-anak sebagai peniru ulung orang dewasa di sekitarnya akan lebih suka menatap gawai yang disediakan oleh orang tuanya. Apalagi kita mafhum, menenangkan anak dengan memberi kesempatan mereka menonton gawai lebih praktis ketimbang membacakan cerita di buku-buku yang tersedia di rumah, itu pun jika ada buku-buku yang tersedia di rumah.

Pesimistis atau Optimistis?

Tampak pesimistis? Jujur saja jawabannya ya. Lalu bagaimana dengan buku-buku digital? Bukankah pemerintah sendiri sudah memiliki website gratis seperti Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI) terkait buku teks utama atau buku teks pendamping yang membantu anak memahami pelajaran di sekolah.

Ada juga aplikasi-aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membaca buku digital seperti eperpusdikbud, ipusnas, dan aplikasi dari ragam perpustakaan yang sudah didigitalkan. Sebagai pemakai berbagai aplikasi dan laman tersebut, saya pribadi sangat terbantu, sebab ada beberapa buku yang tak perlu dibeli, cukup dipinjam saja. Namun tidak semua referensi yang saya butuhkan tersedia, atau untuk beberapa buku koleksi yang tersedia hanya beberapa buku saja sehingga sudah dipinjam orang lain.

Untuk kalangan yang sudah dapat mengakses internet dan memiliki pemahaman memadai tentang berbagai aplikasi atau website penyedia buku digital, mereka dapat memanfaatkan hal tersebut dengan optimal. Beberapa rekan yang saya kenal misalnya memiliki e reader khusus untuk membaca buku yang dipinjam dari perpustakaan-perpustakaan internasional. Mereka akrab dengan ragam aplikasi dan website tidak hanya yang ada di Indonesia tetapi di dunia. Pemahaman bahasa asing membantu mereka menapaki literatur-literatur asing.

Ada juga teman yang saya kenal yang aktif membaca di Ipusnas dan Eperpusdikbud. Setiap dua aplikasi milik pemerintah tersebut eror, Ia merasa sangat terganggu. Hal tersebut dikarenakan Ia sangat mengoptimalkan layanan yang diberikan oleh dua aplikasi tersebut. Sebagai orang yang juga memanfaatkan dua aplikasi tersebut saya mafhum dengan kegusarannya tersebut. Saya termasuk yang gusar ketika eperpusdikbud milik Kemdikbud (sekarang Kemdikdasmen) tidak lagi berlangganan beberapa media nasional (koran dan majalah).

Adanya buku, koran, majalah yang tersedia secara digital sangat membantu orang tua, guru, akademisi ataupun komunitas yang bergerak di dunia literasi. Ketika sinyal internet memadai, semua anak dengan bantuan orang dewasa di sekitarnya dapat memanfaatkan akses tersebut untuk menelusur pustaka dan terhubung dengan dunia.

Pengalaman membaca yang eksistensial dapat terwujud ketika ada orang-orang dewasa yang menemani anak-anak terhubung dengan pustaka baik yang ada di buku-buku fisik maupun di digital. Artinya harus ada aktor yang secara aktif memberi pendampingan agar anak-anak akrab dengan pustaka. Untuk sebagian kalangan, keluarga menjadi sentral. Tapi tak semua keluarga memiliki kesempatan mengakrabkan anak-anak dengan buku, apalagi buku masih jadi barang mahal.

Di tengah pesimisme selalu ada ruang untuk optimistis. Ketika orang tua dan sekolah kewalahan menginternalisasi budaya membaca, kita masih bisa berharap pada upaya komunitas, salah satunya melalui Taman Baca Masyarakat. Taman Baca Masyarakat misalnya bukan semata menjadi ruang membaca berbagai literatur tetapi juga fokus menjadi ruang aman untuk menemani masyarakat bertumbuh. Gerilya untuk membantu anak-anak untuk akrab dengan ragam pustaka sejak dini ini tak mudah, namun para pengurus di berbagai level tidak pernah patah arang. Belakangan ini para pengelola Taman Baca Masyarakat juga memperhatikan isu kesehatan mental juga memberi fokus pada potensinya membangun ruang ekonomi kreatif.

Di ruang digital, upaya mengakrabkan masyarakat dengan pustaka misalnya dilakukan oleh Forum TBM dengan memperkenalkan “baca petik” di media sosial yang membedah ragam literatur terkait dengan isu-isu tertentu khususnya terkait dengan pentingnya membaca bagi kehidupan keseharian.

Budaya membaca tak bisa otomatis hadir di anak-anak bangsa ini. Perlu ada ikhtiar sistematis untuk membangun budaya baca. Daya dukung struktural dari negara perlu dioptimalkan untuk membantu komunitas bergerilya membangun budaya membaca di masyarakat. Anggaran untuk Perpustakaan Nasional misalnya harus menjadi prioritas bukan justru mengalami pemotongan. Tak ada bangsa maju yang meminggirkan buku-buku ketika berupaya membangun peradaban. Justru negara maju selalu memberikan prioritas tinggi pada pustaka. Jadi ke mana bangsa ini akan memilih?

Bisnis.com, JAKARTA — Hobi yang selama ini hanya dijalankan sebagai kegiatan pengisi waktu luang sejatinya bisa berkembang menjadi sumber penghasilan.

Dengan dukungan media sosial dan perubahan pola konsumsi masyarakat, berbagai aktivitas kreatif dapat diolah menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

Salah satu yang dapat menangkap peluang ini adalah Khalida Safira. Gen Z berusia 27 tahun ini sukses mengubah kesukaannya membuat kue menjadi bisnis yang kini dikenal dengan berbagai produk dessert bercita rasa rumahan namun dikemas secara kreatif.

Perjalanan bisnisnya bermula dari situasi yang tidak direncanakan. Fira, panggilannya, sejatinya tidak memiliki latar belakang pendidikan kuliner. Saat kuliah, ia justru mengambil jurusan teknik setelah mengikuti saran orang tua agar memiliki prospek kerja yang dianggap lebih pasti.

Kendati demikian, usai lulus, pandemi Covid-19 ternyata membuat situasi pencarian kerja menjadi jauh lebih sulit. Sebagai lulusan pandemi Covid-19 yang menunggu panggilan kerja, Fira mencoba mengisi waktu luang dengan hobi memasaknya.

Seiring itu, ia melihat peluang di tengah gencarnya penjualan online. Memanfaatkan kesempatan dari hobi, Fira tertarik dengan mencoba menjual salmon mentai yang kala itu tengah populer di kalangan konsumen muda. Bahkan ia sempat mengikuti kelas memasak untuk mempelajari resep tersebut sebelum mulai menjualnya secara daring melalui media sosial.

Respons dari teman-temannya cukup positif. Pesanan pun mulai berdatangan setelah Fira mengunggah salmon mentai buatannya di Instagram.

Melihat permintaan yang meningkat, Fira kemudian mencoba memperluas kanal penjualan dengan memanfaatkan layanan pesan-antar makanan.

“Dari situ jadi rame, jadinya nggak ke-handle. Jadi itu awal, dulunya itu aku jual salmon mentai,” ujarnya saat berbincang dengan Bisnis, beberapa waktu lalu.

Meski sempat menikmati lonjakan pesanan, Fira menyadari bahwa tren kuliner bisa berubah cepat. Setelah sekitar satu tahun, minat terhadap salmon mentai mulai menurun. Ia pun kembali mencari produk baru yang memiliki potensi pasar.

Pilihan akhirnya jatuh pada chiffon cake, jenis kue yang saat itu mulai banyak diminati. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini, Fira belajar secara otodidak melalui berbagai tutorial di internet, mengingat biaya les baking yang cukup mahal.

Prosesnya tidak selalu mulus. Ia harus melalui berbagai percobaan resep sebelum mendapatkan formula yang menurutnya layak dijual. “Banyak trial and error sampai aku percaya diri untuk desain konsepnya, baru aku coba jualan,” sebut Fira.

Produk chiffon cake dalam balutan merek “Meals by Fira” tersebut kemudian dipromosikan melalui media sosial, terutama melalui konten video yang menampilkan aktivitas kesehariannya dalam menjalankan usaha. Konten sederhana seperti proses membuat kue, mengemas pesanan, hingga keseharian di dapur justru menarik perhatian warganet.

Strategi tersebut membuahkan hasil. Kontennya sempat viral dan mendongkrak pesanan chiffon cake dalam jumlah besar.

Dalam mengembangkan produk, Fira mengaku selalu memperhatikan tren kuliner yang sedang berkembang. Setelah chiffon cake mulai jenuh di pasar, ia kemudian memperkenalkan produk lain seperti kue ulang tahun mini bergaya Korea hingga madeleine berbentuk teddy bear yang saat ini sedang ia kembangkan.

Produk-produk tersebut biasanya menjadi favorit saat periode tertentu seperti Natal, Imlek, atau Lebaran.

Salah satu strategi utama Fira adalah menciptakan produk yang menarik secara visual. Dia banyak mengambil inspirasi desain dari berbagai platform digital, kemudian mengembangkannya menjadi konsep baru.

Kue-kue yang dia buat dikenal dengan tampilan yang imut dan warna-warni. Menurutnya, visual yang menarik dapat menjadi faktor penting dalam menarik perhatian konsumen, terutama di media sosial.

Selain produk, dia juga memperhatikan aspek kemasan. Baginya, pengalaman pelanggan tidak hanya berhenti pada rasa, tetapi juga bagaimana produk tersebut terlihat saat diterima.

“Jadi, dari makanan yang lucu, nah branding-nya pun packaging-nya juga harus lucu. Orang-orang jadi lebih tertarik gitu,” sebutnya.

Dari sisi bisnis, dari modal Fira menyebut omzet bulanannya pada kondisi normal berada di kisaran Rp8 juta hingga Rp10 juta. Namun saat memasuki periode permintaan tinggi, omzet tersebut bisa meningkat hingga sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta.

Omzet yang diterimanya kini terbilang sudah menutupi modal awal pengembangan bisnis sekitar Rp80 juta, yang di dalamnya termasuk menyewa studio hingga membeli peralatan memasak yang lengkap.

Meski usahanya sudah berjalan hampir lima tahun, Fira hingga kini masih menjalankan sebagian besar operasional bisnisnya sendiri. Mulai dari menerima pesanan, memproduksi kue, mengemas produk, hingga membuat konten pemasaran.

Dia mengakui bahwa model kerja tersebut memiliki keterbatasan, terutama ketika pesanan meningkat. Namun di sisi lain, Fira merasa lebih percaya diri ketika seluruh proses masih berada dalam kendalinya.

Dalam menghadapi persaingan bisnis kue yang semakin ramai, Fira memilih mengandalkan pendekatan storytelling di media sosial. Ia kerap membagikan cerita di balik proses produksi maupun pengalaman melayani pelanggan.

Pendekatan tersebut menurutnya efektif untuk membangun kedekatan dengan konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap brand yang ia bangun.

Bagi Fira, menjalankan bisnis berbasis hobi membuatnya lebih menikmati setiap proses yang dijalani. Ia tidak selalu mematok target tinggi setiap saat. Ketika pesanan ramai, ia bersyukur. Namun ketika permintaan menurun, ia menganggapnya sebagai waktu untuk beristirahat atau mengembangkan ide baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan perilaku konsumen yang semakin dipengaruhi media sosial membuat menu viral memiliki daya tarik tersendiri. Konsumen tidak hanya mencari rasa, tetapi juga pengalaman dan sensasi mencoba sesuatu yang sedang ramai diperbincangkan.

Kondisi ini mendorong brand untuk menghadirkan menu-menu yang relevan dengan tren yang sedang naik daun. Sebab, momentum tersebut bisa jadi peluang emas untuk menarik perhatian konsumen dan mendongkrak penjualan dalam waktu singkat.

Namun, strategi ini tak lepas dari risiko. Di balik potensi keuntungan yang ditawarkan, muncul pertanyaan apakah adopsi menu viral benar-benar berdampak jangka panjang atau justru menjadi tantangan bagi keberlangsungan brand.

Pengamat branding dan pemasaran Yuswohady mengatakan saat ini dunia usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen tengah memasuki era attention economy, sebuah konsep yang mana perhatian manusia dianggap sebagai komoditas berharga di tengah arus informasi yang riuh di ruang digital.

Dulu, kata Yuswohady, untuk mencari perhatian, medium promosinya masih terbatas pada cara-cara konvensional, seperti billboard dan semacamnya. Namun, saat ini, setiap orang bisa membangun viralitasnya sendiri melalui media sosial.

"Dalam konteks ini, viralitas menjadi semacam pengganti iklan tradisional. Brand berlomba-lomba menciptakan atau masuk ke dalam viralitas untuk mendapatkan exposure," katanya.

Yuswohady mengatakan ada brand yang berhasil menciptakan viralitasnya sendiri. Namun, tak sedikit brand lain yang kemudian mencoba peruntungan dengan menyajikan hal serupa untuk mendompleng viralitas yang sudah ada, salah satu caranya dengan menghadirkan variasi menu yang mirip.

Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, katanya, lazim dijumpai sebuah menu atau produk menjadi viral, misalnya tren bahan tertentu seperti pistachio atau matcha, lalu adopsinya bisa sangat cepat karena dipicu oleh fear of missing out (FOMO) dan hype.

"Namun, penting dipahami bahwa viralitas tidak menjamin keberhasilan jangka panjang. Banyak produk yang viral dan laris di awal, tetapi tidak bertahan," imbuhnya.

Yuswohady menyebut para pelaku usaha sah-sah saja jika ingin mengadopsi viralitas ke dalam menu-menu baru mereka. Namun, pastikan fondasi usaha mereka tidak berdasarkan pada viralitas semata. Kunci utamanya tetap pada product-market fit, yaitu sejauh mana produk tersebut benar-benar sesuai dengan preferensi konsumen.

Menurutnya, viralitas hanya mendorong orang untuk mencoba. Akan tetapi apakah konsumen akan membeli kembali, itu bergantung pada pengalaman mereka terhadap produk tersebut. Jika setelah mencoba mereka merasa cocok, maka akan terjadi pembelian ulang dan loyalitas. Sebaliknya, jika tidak sesuai ekspektasi, maka produk tersebut hanya akan menjadi tren sesaat.

"Dalam industri makanan, ini sangat terlihat. Banyak restoran atau menu yang viral, tetapi siklus hidupnya sangat cepat. Konsumen mungkin hanya datang satu atau dua kali, lalu berpindah ke tren berikutnya. Hanya sedikit yang benar-benar menjadi langganan jangka panjang," tegasnya.

Dia menekankan bahwa viralitas memang penting di era attention economy sebagai “pintu gerbang” untuk menarik konsumen. Namun, untuk mempertahankan kesuksesan, brand harus memastikan adanya product-market fit dan kualitas produk yang konsisten. Hal inilah yang akan menentukan positioning brand.

IDXChannel - Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang mulai diimplementasikan pada 18 Juni 2026. Beberapa sektor usaha yang sebelumnya belum diatur, seperti content creator hingga influencer yang mendapatkan pendapatan dari monetisasi sosial media saat ini tergolong sebagai jenis usaha baru lewat penyesuaian tersebut.

KBLI merupakan kode resmi untuk mengklasifikasikan jenis bidang usaha di Indonesia. Jika sektor usaha sudah termasuk dalam KBLI, maka perorangan atau perusahaan sudah dapat mendaftarkan bidang usahanya di akta ataupun NIB (Nomor Induk Berusaha).

Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan perubahan KBLI dilakukan menyesuaikan dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di tanah air. Seperti di sektor digital, aktivitas lingkungan, dan model-model bisnis baru.

"Penyesuaian KBLI 2025 dalam sistem OSS dan sistem Ditjen AHU dilakukan oleh Kementerian Investasi dan Kementerian Hukum yang paling lambat 18 Juni 2026," ujarnya di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Kamis (23/4/2026).

Winny, sapaan akrabnya, menambahkan, aktivitas ekonomi di sektor digital juga sudah digolongkan sebagai baku lapangan usaha. Misalnya aset crypto, content creator, hingga monetisasi sosial media yang kerap dilakukan oleh influencer di tanah air.

"Ini adalah bagian dari ekosistem ekonomi baru dan harus memiliki klasifikasi ekonomi yang jelas," lanjutnya.

Ia mengatakan saat ini ada 22 kategori dalam KBLI terbaru tahun 2025. Terdapat penambahan aktivitas ekonomi baru diatur, seperti pembangkit listrik energi baru terbarukan, hingga aktivitas ekonomi di bidang carbon capture storage.

"Jadi yang terkait dengan aktivitas ekonomi energi baru terbarukan, ini sudah ada kode klasifikasinya sendiri. Bahkan untuk pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan, itu sudah kami pisahkan dengan kode pembangkit listrik berbasis fosil," kata Kepala BPS.

"Jadi untuk tenaga listrik yang berbasis energi baru terbarukan seperti bio energi, panas bumi, angin, air laut dan sebagainya, ini sudah dipisahkan," sambungnya.

Tidak hanya itu, aktivitas perdagangan baru juga terdeteksi pemerintah dan diklasifikasikan sebagai baku lapangan usaha seperti produsen tanpa pabrik atau perorangan yang hanya mendesain dan menjual produk tanpa memiliki fasilitas produksi sendiri.

"Selain itu, juga ada seperti produk vape liquid, rumput sintetis, energy storage system, dan jenis kegiatan seperti peralatan pernafasan atau ventilator, ini juga sudah ada penambahan klasifikasi pada kegiatan industri manufaktur," kata Winny.

(Febrina Ratna Iskana)

Dr Anang Puji Utama

Pengajar Program Studi Damai dan Resolusi Konflik

Fakultas Keamanan Nasional

Universitas Pertahanan

PERKEMBANGAN teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap kehidupan sosial secara fundamental. Internet tidak lagi hanya sebagai sarana pendukung, melainkan telah menjadi ruang hidup baru yang membentuk cara manusia berinteraksi, berpikir, dan memaknai realitas. Di Indonesia, penetrasi internet yang semakin masif telah mendorong transformasi berbagai proses sosial—mulai dari komunikasi dalam lingkup keluarga dan komunitas, hingga dinamika interaksi publik yang lebih luas tanpa batas.

Di satu sisi, perkembangan teknologi ini menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, semakin melekatnya teknologi dalam keseharian masyarakat juga membawa konsekuensi perubahan nilai dan pola perilaku. Relasi antara teknologi dan budaya tidak lagi bersifat netral, melainkan saling membentuk dalam suatu ekosistem yang kerap disebut sebagai teknokultur—di mana teknologi bukan hanya alat, tetapi juga kekuatan yang membentuk cara hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, generasi anak dan remaja menjadi kelompok yang paling terdampak sekaligus paling rentan. Kelompok usia tersebut tumbuh dan berkembang dalam ruang digital yang nyaris tanpa batas, di mana arus informasi tidak selalu terfilter dan interaksi sosial berlangsung tanpa kendali yang memadai.

Dampak nyata negatif terhadap anak-anak saat ini menjadi tantangan baru, termasuk terkait dengan upaya membangun ketahanan nasional. Anak-anak dan remaja sebagai generasi bangsa merupakan elemen penting dalam mewujudkan ketahanan nasional ke depan.

Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), pemerintah berupaya melindungi generasi dari konten negatif dengan daya rusak yang sangat kuat serta mengarahkan pemanfaatan teknologi secara tepat dan berkualitas bagi anak-anak.

Kerentanan Generasi Digital terhadap Ketahanan Nasional

Di tengah percepatan transformasi digital, ruang sosial anak-anak Indonesia telah bergeser secara drastis. Jika dahulu interaksi dan pembentukan karakter berlangsung dominan di keluarga, sekolah, dan lingkungan fisik, kini sebagian besar terjadi di ruang digital—terutama media sosial. Dalam lanskap baru ini, anak-anak tidak lagi sekadar pengguna teknologi, tetapi juga menjadi sasaran dari arus informasi global yang tak selalu ramah, bahkan sering kali berbahaya.

Di sinilah urgensi PP Tunas yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun menemukan relevansinya. Kebijakan ini tidak dapat dilihat semata sebagai pembatasan kebebasan, melainkan sebagai langkah strategis negara dalam melindungi generasi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di era digital.

Anak di bawah usia 16 tahun pada dasarnya belum memiliki kematangan kognitif dan emosional yang memadai untuk menyaring kompleksitas informasi di media sosial. Mereka rentan terhadap paparan hoaks, ujaran kebencian, konten kekerasan, hingga manipulasi algoritma yang mendorong adiksi. Dalam banyak kasus, media sosial tidak hanya menjadi ruang interaksi, tetapi juga ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, dan bahkan identitas diri.

Kerentanan ini bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, melainkan persoalan strategis negara. Generasi yang tumbuh dalam paparan informasi yang tidak terkelola berpotensi mengalami penurunan kualitas literasi, melemahnya daya kritis, serta meningkatnya kerentanan terhadap polarisasi sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus kohesi sosial dan melemahkan fondasi ketahanan nasional.

Dalam perspektif ketahanan nasional, ancaman tidak lagi terbatas pada agresi militer, tetapi juga mencakup apa yang dikenal sebagai “perang kognitif”—upaya sistematis untuk memengaruhi cara berpikir dan persepsi masyarakat. Anak-anak, dengan segala keterbatasannya, menjadi kelompok yang paling rentan dalam kontestasi ini. Oleh karena itu, melindungi mereka bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga keharusan strategis untuk menjaga eksistensi negara.

Investasi Membangun Ketahanan Kognitif Generasi Digital

PP Tunas hadir sebagai bentuk intervensi negara yang sah dan proporsional dalam konteks tersebut. Pembatasan akses media sosial berbasis usia bukanlah hal baru dalam praktik kebijakan publik. Negara telah lama mengatur akses terhadap produk atau aktivitas yang berisiko bagi anak, seperti rokok, alkohol, dan konten dewasa. Dalam hal ini, media sosial—dengan dampak psikologis dan sosialnya—layak diposisikan dalam kerangka perlindungan yang serupa bagi generasi bangsa.

PP Tunas bukanlah upaya melarang anak dari teknologi digital. Sebaliknya, kebijakan ini justru menegaskan pentingnya pengenalan teknologi secara tepat, bertahap dan bertanggung jawab. Anak tetap dapat mengakses teknologi untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan diri, tetapi dengan pembatasan terhadap ruang yang memiliki risiko tinggi.

Dalam konteks membangun ketahanan nasional, PP Tunas memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep bela negara. Bela negara tidak lagi dapat dimaknai secara sempit sebagai kesiapan fisik menghadapi ancaman militer, tetapi juga mencakup kesiapan mental, karakter, dan integritas dalam menghadapi tantangan zaman. Generasi yang sehat secara digital—yang mampu berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan memiliki ketahanan mental—merupakan aset utama bela negara dalam menjaga kedaulatan bangsa.

PP Tunas dapat dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun “ketahanan kognitif” bangsa. Dengan membatasi paparan dini terhadap media sosial yang tidak terkontrol, negara memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara lebih optimal sebelum memasuki ekosistem digital yang kompleks.

Meski demikian, implementasi PP Tunas tentu tidak tanpa tantangan. Persoalan verifikasi usia, kepatuhan platform digital, serta potensi resistensi dari sebagian masyarakat menjadi isu yang harus diantisipasi. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.

Namun, penting untuk dipahami bahwa kebebasan dalam negara hukum selalu diiringi dengan tanggung jawab dan batasan, terutama ketika menyangkut perlindungan kelompok rentan. Dalam hal ini, anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, termasuk di ruang digital. Oleh karena itu, pembatasan yang diatur dalam PP Tunas justru merupakan bentuk perlindungan atas hak tersebut, bukan pelanggaran.

Agar kebijakan ini efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan platform digital dalam menerapkan mekanisme verifikasi usia yang andal. Di sisi lain, literasi digital bagi orang tua dan anak harus ditingkatkan agar pengawasan tidak semata bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran kolektif.

Peran sekolah dan keluarga juga menjadi kunci. Pendidikan karakter dan literasi digital harus berjalan beriringan, sehingga anak tidak hanya dilindungi dari risiko, tetapi juga dipersiapkan untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak di masa depan.

Pada akhirnya, PP Tunas harus dilihat sebagai investasi strategis negara dalam membangun generasi yang tangguh. Ketahanan nasional tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dimulai dari pembentukan kualitas manusia sejak dini. Dalam era digital yang penuh disrupsi, perlindungan terhadap anak di ruang siber menjadi salah satu fondasi utama dari upaya tersebut.

Negara yang abai terhadap generasinya di ruang digital sejatinya sedang membiarkan ancaman tumbuh dari dalam. Sebaliknya, negara yang hadir untuk melindungi dan membimbing generasinya adalah negara yang sedang menyiapkan masa depan ketahanan nasionalnya. PP Tunas, dalam konteks ini, bukan sekadar regulasi, tetapi penanda arah kebijakan: bahwa masa depan bangsa dimulai dari bagaimana kita menjaga anak-anak hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena bullying di platform media sosial menjadi ancaman serius bagi pengguna yang masih menginjak bangku sekolah di Indonesia. Perundungan siber kerap dirasakan oleh generasi muda di fitur story.

Pelajar SMA, Syifa, mengungkapkan pengalaman pahitnya saat menjadi sasaran perundungan beberapa teman-temannya melalui fitur Stories pada platform Instagram.

Kejadian tersebut dialaminya yang saat ini masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui kolom Direct Message (DM). Syifa mengatakan bahwa fitur yang sejatinya ditujukan untuk hiburan tersebut justru disalahgunakan oleh pengguna lain untuk mengirimkan pesan-pesan ofensif.

"Aku pernah di-DM pakai kalimat yang enggak pantas," ujar Syifa kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Menurut pengakuannya, serangan verbal tersebut mencakup penghinaan fisik hingga kritik tajam terhadap gaya hidup dan penampilan pribadinya. Beberapa kalimat yang diterima Syifa antara lain tuduhan sombong, ejekan terhadap bentuk fisik, hingga kata-kata kasar yang menyerang harga diri secara personal.

Syifa menekankan bahwa perundungan yang diterimanya sering kali dituangkan dalam kalimat ejekan singkat.

Menghadapi tekanan digital tersebut, Syifa memilih untuk membangun mekanisme pertahanan diri dengan mengubah sudut pandang terhadap para pelaku perundungan. Dia menilai bahwa tindakan menghina tersebut sebenarnya mencerminkan kualitas kepribadian dari sang pelaku, bukan merupakan representasi dari kualitas diri korban.

"Kalimat ucapan mereka bukan untuk menunjukkan siapa saya, tapi menunjukkan siapa mereka," kata Syifa.

Lebih lanjut, dia berpendapat bahwa tidak ada orang baik yang berusaha mengembangkan diri dengan cara menjatuhkan individu lain di ruang digital. Syifa juga mengimbau para penyintas lainnya agar tidak terjebak dalam pemikiran berlebihan atau over thinking dan merasa perlu memberikan klarifikasi kepada perundung.

"Cukup ketawa saja karena ternyata ada orang-orang yang rela menyisihkan waktu berharganya di sosmed hanya untuk membully kita," tutur Syifa menutup keterangannya.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Komdigi memproyeksikan penerapan PP Tunas akan memperkuat fondasi keamanan digital nasional, khususnya bagi pengguna usia di bawah umur atau yang masih bersekolah.

Implementasi PP Tunas mewajibkan seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mulai dari media sosial hingga e-commerce, untuk melakukan penilaian mandiri terhadap risiko platform bagi pengguna di bawah umur.

Proses ini mencakup audit terhadap paparan konten berbahaya, ancaman keamanan data pribadi, hingga potensi adiksi yang dapat mengganggu perkembangan psikologis. Standar keamanan digital yang lebih tinggi diproyeksikan mampu menekan angka perundungan siber secara sistemik di ekosistem digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Dukungan orang tua terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) menguat, seiring tingginya paparan konten dan aktivitas berbahaya di ruang digital.

Sejumlah orang tua menilai platform digital menjadi salah satu ruang paling berisiko bagi anak-anak. Mereka mengeluhkan banyaknya konten tidak pantas yang dapat mempengaruhi perilaku anak, termasuk pengalaman perundungan (bullying) di media sosial.

Karena itu, kehadiran PP Tunas dianggap sebagai angin segar bagi orang tua untuk lebih mengawasi aktivitas anak di berbagai platform digital. Namun sayang nya, para orang tua belum sepenuh nya mengetahui mengenai aturan baru ini.

Berdasarkan wawancara dengan sejumlah orang tua yang memiliki anak di bawah usia 16 tahun, berbagai konten negatif masih mudah ditemukan, seperti bahasa kasar, pornografi, konten AI generatif yang menyesatkan, hingga perundungan.

Hal tersebut dialami Tris (48), ayah dari seorang anak perempuan berusia 13 tahun. Dia mengaku platform digital belum sepenuhnya aman bagi anak di era saat ini, karena banyak konten yang muncul tanpa kontrol.

Salah satu pengalaman yang paling membekas adalah ketika putrinya mengalami perundungan dari teman-temannya. Aksi tersebut terjadi melalui WhatsApp, dengan pesan berisi kata-kata yang tidak menyenangkan hingga membuat anaknya merasa takut dan terintimidasi.

“Anak saya pernah mendapat ancaman dari teman-temannya di WA (WhatsApp). Itu saya telusuri nomornya,” ujar Tris kepada Bisnis, Selasa (21/4/2026).

Tris mengizinkan anaknya menggunakan smartphone untuk belajar dan bermain di platform media sosial seperti WhatsApp, TikTok, dan YouTube. Namun, dia tetap melakukan pengawasan dengan memeriksa aktivitas anaknya secara berkala.

Tris mengakui, konten tidak pantas sering muncul secara tiba-tiba, seperti iklan penipuan, konten dengan bahasa kasar, hingga konten berbau pornografi.

“Ada yang seperti iklan penipuan atau konten yang mengarah ke pornografi. Paling banyak di TikTok, apalagi kalau saya main Facebook juga banyak,” jelasnya.

Dengan diberlakukannya PP Tunas, Tris mengaku menyambut baik kebijakan tersebut. Namun, dia menilai tidak semua orang tua memiliki pemahaman teknologi yang memadai, sehingga pemerintah perlu lebih aktif memberikan edukasi dan sosialisasi terkait aturan ini.

Hal serupa disampaikan Aini (30), ibu dari dua anak di bawah usia 16 tahun. Dia menilai platform digital belum sepenuhnya aman sebagai ruang eksplorasi bagi anak.

Aini mengaku sering menemukan anaknya menonton konten di YouTube yang dikemas untuk anak-anak, tetapi sebenarnya berisi percakapan yang tidak sesuai untuk usia mereka.

Saat ini, Aini hanya memberikan akses YouTube kepada anaknya untuk meminimalkan dampak negatif.

“Kalau nonton YouTube khususnya yang Shorts, itu bikin anak kecanduan,” kata Aini.

Dia juga menyoroti maraknya konten buatan AI generatif yang menggunakan karakter kartun, seperti tung tung tung sahur atau karakter hewan, tetapi menyajikan cerita yang tidak pantas, seperti perselingkuhan, kekerasan, hingga adegan dewasa.

Aini berharap dengan adanya PP Tunas, orang tua dapat lebih aktif mengawasi anak dan melindungi mereka dari dampak negatif platform digital. Dia menilai konten yang dikonsumsi anak dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Aini menyayangkan kurangnya sosialisasi terkait kebijakan tersebut.

“Bagus sekali, tapi kalau kita tidak tahu, jadi percuma. Harus lebih banyak diinformasikan lagi,” ujarnya.

Aktivitas Anak di Platform Digital

Siswa kelas 6 SD yang barnama Jani (12), juga membagikan pengalamannya saat menggunakan platform digital. Jani mengaku cukup aktif bermain media sosial dan menyukai game online.

Menurutnya, perundungan masih sering terjadi di media sosial, terutama di TikTok dan WhatsApp.

“Kalau bully itu paling sering di TikTok atau WA,” kata Jani.

Selain itu, dia juga gemar menonton konten game online seperti Mobile Legends. Namun, Jani sering menemukan konten yang menampilkan kata-kata kasar saat pemain mengalami kekalahan.

Sebagai informasi, PP Tunas merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Aturan ini bertujuan melindungi anak di ruang digital dengan mewajibkan platform untuk menyaring konten berbahaya, memperketat verifikasi usia, serta membatasi akses akun bagi anak di bawah 16 tahun.

Pada tahap awal, terdapat delapan platform yang wajib mematuhi aturan ini, yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Ke depan, kebijakan ini akan diperluas ke platform lainnya. (Nur Amalina)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan perilaku generasi muda dalam mengonsumsi dan memproduksi konten digital mulai menciptakan peluang bisnis baru. Fenomena social media fatigue, dimanfaatkan perusahaan teknologi photobox interaktif, PhotoBebaz, menghadirkan konsep designed experience sebagai strategi diferensiasi konten sekaligus model pertumbuhan bisnis.

Laporan We Are Social dan Meltwater mencatat masyarakat Indonesia menghabiskan lebih dari tiga jam per hari di media sosial. Namun, paparan konten berlebihan dan repetitif mulai menurunkan ketertarikan pengguna.

“Kalau sebelumnya semua orang cukup dengan kamera di ponsel, sekarang muncul kebutuhan untuk pengalaman yang terasa lebih matang. Orang tidak hanya mencari hasil foto, tapi juga momen yang berbeda dan layak untuk dibagikan,” ujar Founder PhotoBebaz, Reyno Anggoro, dalam siaran persnya, Rabu (22/4/2025).

PhotoBebaz melihat celah bisnis dari homogenisasi konten digital. Melalui pendekatan designed experience, setiap booth tidak hanya berfungsi sebagai tempat berfoto, tetapi juga ruang interaksi yang dirancang untuk menghasilkan konten estetik, relevan, dan organik.

“Pendekatan ini memungkinkan setiap booth tidak hanya menjadi titik layanan, tetapi juga memiliki nilai yang terus berkembang seiring pengalaman pengguna yang terjadi di dalamnya,” tambah Reyno.

Dari sisi bisnis, perusahaan mencatat pertumbuhan revenue kuartal I 2026 sebesar 57 persen, didukung kolaborasi dengan berbagai merek melalui media placementdigital out-of-home (DOOH), konten iklan di dalam booth, serta program berbasis loyalitas dan gamifikasi.

Perusahaan juga bekerja sama dengan platform dompet digital sebagai payment gateway, memperkuat ekosistem transaksi yang lebih terintegrasi. “Ketika semua orang bisa membuat konten, yang menjadi pembeda adalah bagaimana momen itu diciptakan. Kami tidak hanya menghadirkan pengalaman berfoto, tetapi merancang bagaimana momen bisa terasa lebih bermakna, disimpan, dan layak untuk dibagikan,” kata Reyno.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan langkah agresif dalam upaya pembersihan ruang digital nasional. Terhitung sejak 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026, kementerian ini memutus akses terhadap lebih dari 4,1 juta konten negatif dengan mayoritas berupa platform judi daring.

Dilansir dari Antara, Minggu (19/4/2026), Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyatakan akumulasi angka ini bukan sekadar deretan statistik biasa.

“ini bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif konten ilegal,” kata Alexander.

Diketahui, dari total 4.198.606 konten yang ditangani, aktivitas perjudian mendominasi dengan 3.292.203 kasus. Posisi berikutnya ditempati oleh konten pornografi sebanyak 798.181 kasus, sementara aksi penipuan daring tercatat sebanyak 41.494 kasus.

Penanganan paling banyak dilakukan pada situs web. Sementara itu, untuk kategori media sosial, tercatat 563.852 konten ditindak. Platform di bawah naungan Meta menjadi yang terbanyak dengan 198.921 konten, disusul oleh layanan file sharing yang mencapai 181.562 konten.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) sebelumnya mengungkap temuan terkait 600.000 rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang sempat dibekukan. Keputusan ini diambil lantaran pemilik rekening terindikasi melakukan transaksi berkaitan dengan judi daring.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengemukakan data tersebut bersumber dari pemutakhiran data pemerintah pada 2025. Meski pencoretan dilakukan secara masif, pemerintah tetap membuka ruang bagi warga yang benar-benar membutuhkan melalui proses konsolidasi dengan pemerintah daerah.

"Ada beberapa ribu yang diaktifkan kembali karena mereka benar-benar membutuhkan, tentu dengan catatan tidak mengulang lagi," ujar Saifullah.

Tercatat 477 orang dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan 2.111 orang dari program sembako (BPNT) mendapatkan kembali haknya setelah verifikasi. Reaktivasi terbesar dilakukan pada Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebanyak 390.853 orang.

Hal ini diputuskan setelah hasil pengecekan lapangan menunjukkan penerima tersebut kemungkinan hanya dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab atau tidak memahami risiko platform digital.

JAKARTA - Ketua Umum DPN Peradi Profesional Harris Arthur Hedar mengajak akademisi dan praktisi hukum berani untuk melampaui dogmatisme hukum klasik soalalgoritma. Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini meminta untuk berhenti memperlakukan algoritma sebagai entitas yang kebal hukum dengan dalih netralitas teknologi.

Hal itu disampaikan Harris menyusul kekhawatirannya atas pergeseran fundamental dalam cara manusia mengonsumsi informasi. Menurutnya, jika dahulu kurasi informasi dilakukan oleh redaktur, editor, atau mekanisme profesional lainnya, saat ini kurasi tersebut telah sepenuhnya diserahkan kepada algoritma.

“Teknologi tidak pernah netral. Ia membawa misi, desain, dan konsekuensi,” katanya, Sabtu (18/4/2026).

Harris membeberkan, sejumlah tantangan yang dihadapi lantaran tantangan algoritma selama ini berada dalam ruang impunitas hukum. Tantangan tersebut mulai dari kausalitas hukum, status subjek hukum hingga yurisdiksi

“Pertama kausalitas hukum, membuktikan bahwa algoritma secara langsung menyebabkan kekerasan atau bunuh diri memang sulit. Perusahaan teknologi akan selalu menunjuk pada “kehendak bebas” korban atau pelaku sebagai intervening cause,” jelas Prof Harris.

“Meskipun dalam perspektif psikologi dan neurosains, algoritma yang dirancang dengan teknik behavioral reinforcement, telah secara sistematis menghilangkan kemampuan rasionalitas pengguna secara bertahap,” tambah dia.

Sementara untuk tantangan kedua, algoritma tidak memiliki status sebagai subjek hukum. Menurutnya, algoritma bukan badan hukum, bukan pula manusia.

Lihat video: Konten untukmu Diatur Algoritma?



“Dalam ranah gugatan perdata, class action membutuhkan pihak yang digugat. Tanpa adanya konstruksi yuridis yang memandang algoritma sebagai produk yang cacat (product defect) dalam definisi yang lebih luas, maka korban hanya bisa meratapi kerugiannya tanpa keadilan restitutif,” ungkap dia.

Harris memaparkan, untuk tantangan ketiga yakni yurisdiksi disebabkan lantaran perusahaan pengembang algoritma umumnya berada di yurisdiksi asing.

“Platform global sering kali berada di luar jangkauan hukum nasional negara berkembang, sehingga meskipun ada niat untuk menggugat, eksekusi putusan menjadi utopia,” ucapnya.

Harris mengungkapkan, algoritma juga berbeda dengan tradisi hukum perdata yang terbiasa dengan subjek hukum jelas. Harris mencontohkan, seperti perusahaan rokok dan komersial yang bisa digugat apabila menyebabkan kerugian kepada korbannya.

“Jika rokok menyebabkan kanker, kita menggugat perusahaan rokok. Jika kosmetik menyebabkan kerusakan kulit, kita menggugat produsen kosmetik. Jika makanan ultra-proses menyebabkan penyakit metabolik, kita menggugat pabrik makanan. Ada entitas berbadan hukum yang menjadi representasi fisik dari produk tersebut. Namun, algoritma berbeda. Ia bukan barang. Ia bukan produk dalam arti klasik. Ia adalah kode, sistem, atau black box yang terus berkembang secara dinamis,” katanya.

Harris mempertanyakan, siapa yang dimintain pertanggungjawaban bilamana sebuah algoritma di media sosial memacu seseorang untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga setelah terpapar konten misoginis secara masif, atau mendorong seorang remaja menuju konten pro-anorexia hingga bunuh diri.

“Hukum acara kita mengenal class action atau gugatan perwakilan kelompok. Namun, langkah ini sulit ditempuh karena syarat utama gugatan adalah identitas tergugat yang jelas dan hubungan kausalitas yang tegas antara perbuatan tergugat dan kerugian yang diderita. Di sinilah letak kompleksitasnya,” beber dia.

Harris tak menampik, saat ini seolah-olah algoritma berada dalam ruang impunitas hukum. Harris menuturkan, perlindungan hukum yang diberikan oleh Section 230 di Amerika Serikat, atau prinsip intermediary liability di beberapa negara sering kali menjadi tameng bagi platform digital.

“Mereka berargumen bahwa mereka hanyalah saluran (pembawa), bukan penerbit konten,” jelas dia.

Harris mengutarakan beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menghadapi algoritma. Hal ini, kata dia, mulai memperluas interpretasi kealpaan berat (gross negligence) dalam hukum perdata.

“Jika sebuah platform mengetahui (atau seharusnya mengetahui) bahwa desain algoritmanya berpotensi menciptakan polarisasi ekstrem atau memicu kekerasan, namun tetap mengedepankan engagement demi keuntungan, maka platform tersebut telah melakukan kealpaan yang menimbulkan kerugian massal,” jelas dia.

Harris juga menungkapkan, pentingnya merekonseptualisasi algoritma sebagai produk dalam ranah product liability. Meskipun algoritma tidak berwujud fisik, ia adalah komoditas yang didistribusikan, dijual dalam bentuk perhatian pengguna atau attention economy, dan memiliki cacat desain (design defect) yang mematikan.

“Gugatan class action dapat diarahkan kepada korporasi di balik algoritma tersebut dengan menggunakan teori design defect layaknya gugatan terhadap produk berbahaya,” tegas dia.

Dengan demikian, tegas Harris, menggugat algoritma bukanlah upaya untuk menghambat inovasi atau menyalahkan teknologi semata. Harris memastikan, langkah ini adalah upaya untuk mengembalikan hukum pada fungsinya yang paling hakiki: Memberikan keadilan bagi korban dan menciptakan keadilan sosial.

“Saatnya hukum hadir sebagai panglima di ruang siber, memastikan bahwa inovasi teknologi selaras dengan martabat manusia dan nilai-nilai keadilan,” tandas Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini.

JAKARTA - Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) melakukan audiensi resmi dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (16/4/2026). Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam penguatan kompetensi jurnalis serta upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pers nasional di tengah masifnya arus informasi digital.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum IJTI Herik Kurniawan menyampaikan sejumlah poin krusial terkait kondisi pers saat ini. Tantangan terbesar jurnalisme hari ini adalah kualitas informasi di media sosial yang kian mengkhawatirkan.

"Informasi di media sosial makin hari makin mengkhawatirkan. Untuk itu, dibutuhkan sosok jurnalis yang lebih kuat secara kapasitas dan integritas. IJTI mendorong adanya regulasi yang tegas agar para penyebar informasi di media sosial juga taat pada kode etik dan menggunakan standar jurnalisme profesional," ujar Herik.

Herik memaparkan lima pilar utama yang menjadi fokus IJTI yakni:

1. Peningkatan Kompetensi: Penguatan kapasitas jurnalis melalui pelatihan dan sertifikasi yang berkelanjutan.

2. Regulasi yang Mendukung: Dibutuhkan payung hukum yang memihak pada pembangunan ekosistem pers yang sehat.

3. Kaderisasi: Memberikan penguatan khusus bagi generasi muda jurnalis sebagai penerus tongkat estafet pers profesional.

4. Kesejahteraan: Peningkatan kesejahteraan jurnalis sebagai fondasi utama profesionalisme kerja.

5. Dukungan Multipihak: Mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung terciptanya ekosistem pers yang baik di tanah air.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) M Qodari memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diinisiasi IJTI. IJTI memiliki peran vital dalam menjaga marwah pers di Indonesia agar tetap mencerdaskan bangsa.

"KSP akan mendukung penuh IJTI dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pers yang sehat dan mencerdaskan di tanah air. IJTI memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Qodari.

Dia menyambut baik usulan terkait penataan informasi di ranah digital. Dia mendorong IJTI aktif memberikan masukan konkret terkait regulasi baru. "Kami mendorong IJTI mengusulkan regulasi baru terkait publikasi informasi di media sosial agar memiliki standar Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Hal ini penting agar ruang digital kita tidak dipenuhi oleh informasi menyesatkan," katanya.

Melalui pertemuan ini, IJTI dan KSP sepakat memperkuat sinergi dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan publik akan informasi yang akurat sekaligus memastikan profesi jurnalis tetap bermartabat di era digital.