#30 tag 24jam
Mendag Bantah MBG Jadi Penyebab Harga Ayam Naik
Mendag memastikan pergerakan harga komoditas cenderung baik, di mana pelaku usaha dan UMKM mengklaim produksi meningkat seiring kepastian permintaan. [296] url asal
#mendag #budi-santoso #harga-ayam #komoditas #mbg #distribusi-pangan #harga-daging-ayam #lebaran #busan #budi-santoso #jakarta-pusat #kantor-kemendag #nataru #mendag-bantah #sp2k #sistem-pemantau
(CNN Indonesia - Ekonomi) 18/02/26 12:26
v/139429/
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah kemungkinan permintaan ayam untuk kebutuhan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab utama kenaikan harga komoditas tersebut.
Budi menjelaskan secara umum pergerakan harga suatu komoditas dipengaruhi oleh permintaan, di mana saat permintaan meningkat harga komoditas cenderung akan meningkat. Sebaliknya, saat permintaan turun maka harga komoditas terkait cenderung lebih murah.
"Justru sekarang ketika permintaan itu grafiknya begini (meningkat), ada kepastian, justru produksi itu ngikutin (naik) ya linear gitu, ngikutin permintaan. Sehingga harga malah cenderung stabil," katanya saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).
Mendag juga memastikan bahwa secara keseluruhan pergerakan harga komoditas cenderung baik, menyusul koordinasi Mendag bersama pelaku usaha dan UMKM. Mereka mengklaim produksi terus mengalami peningkatan seiring kepastian permintaan.
"Coba lihat apakah banyak (permintaan) terus tiba-tiba harga melonjak karena MBG? Kan nggak ada," jelas pria yang akrab disapa Busan tersebut.
Sebelumnya, harga ayam dikabarkan tembus Rp45 ribu per Kg di sejumlah daerah. Mendag mengataka rata-rata harga daging ayam nasional mengacu Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2K) masih di kisaran Rp40.259 per Kg.
Dengan begitu dia menyampaikan harga daging ayam ada yang sampai Rp45 ribu per Kg, tetapi ada juga yang di bawah Rp40 ribu per Kg.
"Jadi bukan berarti rata-rata nasionalnya Rp45 ribu. Tapi yang harga mahal tadi, Rp45 ribu per Kg ya tetap kita cek. Kita cek terus kenapa dia mahal, mungkin pasokannya kurang atau memang pasar itu tiba-tiba kebutuhannya meningkat. Kita pastikan jangan sampai mahal. Semua kita usahakan sesuai harga acuan atau HET," ujar Mendag.
Kemendag juga menyampaikan kepada pelaku usaha untuk memastikan distribusi ke daerah yang harganya tinggi harus diperhatikan.
"Biasanya kalau mendekati Lebaran, permintaan menjadi meningkat. Tapi kita minta diantisipasi, meskipun Lebaran atau Nataru, pasokan harus terjaga. Jadi ketika permintaan melonjak, ya tetap harus harga stabil," tandasnya.
Mendag: Penguatan data jadi fondasi utama kendalikan inflasi
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, data harga barang kebutuhan pokok yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga ... [359] url asal
Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran...,
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan, data harga barang kebutuhan pokok yang akurat, objektif, dan kredibel adalah fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga nasional, sekaligus komponen penting dalam pengendalian inflasi.
Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemantauan Barang Kebutuhan Pokok di Bandung, Jawa Barat, Kamis, Budi menyampaikan data harga barang kebutuhan pokok ini menjadi acuan Pemerintah dalam menentukan kebijakan tepat untuk mendukung Indonesia maju.
"Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan adalah kunci. Tanpa kredibilitas data, kebijakan tidak akan tepat sasaran. Kita ingin seluruh proses pemantauan harga lebih terintegrasi, cepat, dan responsif," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong standar pelaporan yang seragam, peningkatan kompetensi kontributor di daerah, serta digitalisasi sistem pencatatan harga di pasar rakyat.
Menurut Budi, kredibilitas data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) akan menentukan langkah dalam mengantisipasi gejolak harga. Karena itu, integritas dan ketepatan data menjadi tanggung jawab bersama antara pusat dan daerah.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarinstansi, antara lain dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah.
Data SP2KP yang telah digunakan dalam 142 rapat pengendalian inflasi, terbukti menjadi navigasi utama dalam merumuskan langkah penanganan harga dan distribusi pangan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan dalam laporannya mengungkapkan, SP2KP kini telah melibatkan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan tingkat pelaporan mencapai 93 persen.
Capaian ini menjadi bukti kuat bahwa kerja sama pusat dan daerah mampu menghasilkan data yang kredibel untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nasional.
"Seluruh capaian tersebut juga tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan BPS, khususnya Direktorat Statistik Harga, sehingga kegiatan statistik sektoral SP2KP memperoleh predikat ‘layak’ dan telah digunakan dalam lebih dari 142 rapat koordinasi pengendalian inflasi di seluruh Indonesia," jelasnya.
Meski demikian, Iqbal menambahkan, sejumlah tantangan ke depan menjadi perhatian bersama, terutama terkait peningkatan kualitas data, penguatan (SDM) pemantau harga, dan integrasi sistem menuju satu data nasional.
Pembinaan dan verifikasi dinas perdagangan daerah akan terus diperkuat agar data benar-benar mencerminkan kondisi riil di pasar rakyat.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)