#30 tag 24jam
KPK Bantah Klaim Yaqut soal Pembagian Kuota Haji Keterbatasan Fasilitas: Alasan Tidak Pas
KPK membantah klaim Yaqut soal pembagian kuota haji 50:50 karena fasilitas terbatas, menyatakan fasilitas di Arab Saudi layak dan alasan tersebut tidak relevan. [329] url asal
#kuota-haji #kpk-bantah #yaqut-cholil-qoumas #pembagian-kuota #fasilitas-haji #kuota-haji-2024 #kpk-klaim #kuota-haji-tambahan #jemaah-haji-indonesia #keputusan-menteri-agama #antrean-haji #kuota-haji
(Bisnis.Com - Terbaru) 25/02/26 12:25
v/146804/
Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah klaim tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan pembagian kuota haji 50:50 karena keterbatasan fasilitas.
Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo alasan tersebut tidak relevan karena saat tim lembaga antirasuah meninjau fasilitas di Tanah Suci dinyatakan layak untuk digunakan bagi jemaah haji.
"Kami ke Arab Saudi berangkat bersama tim auditor dari BPK juga mengecek terkait dengan ketersediaan fasilitas ibadah haji ya, dan di sana juga sudah sangat proper, bagus gitu ya untuk penyelenggaraan ibadah haji, sehingga kami pikir alasan itu tidak pas," kata Budi kepada jurnalis dikutip pada Rabu (25/2/2026).
Budi mengatakan pembagian kuota haji tambahan untuk 2024 menjadi 50:50 seharusnya tidak perlu dilakukan karena dalih fasilitas.
Budi menjelaskan kuota haji sebanyak 20.000 bagi jemaah Indonesia diperuntukkan untuk memangkas antrean yang sudah menumpuk dengan ketentuan 92% kuota haji reguler dan 8% haji khusus.
Namun terjadi pergeseran yang tidak semestinya melalui Keputusan Menteri Agama nomor 130 tahun 2024 tentang kuota haji tambahan 2024. Alhasil, KPK memandang klaim Kubu Yaqut tidak sinkron.
"Artinya apa? Pemberian tambahan 20.000 kuota itu adalah untuk memangkas panjangnya antrean ibadah haji di reguler gitu ya. Tapi kemudian kenapa dilakukan splitting 50 persen reguler 50 persen khusus. Ya artinya kalau kita kroscek dengan latar belakangnya sendiri sudah tidak sinkron," jelas Budi.
Sebelumya, Yaqut menyampaikan pembagian kuota haji menjadi 50:50 karena keterbatasan fasilitas dan sebagai upaya memberikan kenyamanan bagi jemaah.
Hal itu dia sampaikan usai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).
"Saya juga perlu sampaikan bahwa persoalan yang menimpa saya ini adalah persoalan yang kita tahu semua tentang kuota Haji. Satu-satunya pertimbangan yang saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah Hifdzun Nafsi, menjaga keselamatan jiwa jamaah. Karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi," katanya.
Yaqut menjelaskan kuota haji tambahan untuk 2024 telah terikat aturan dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk pembagian kuota haji sehingga dia menilai hal ini bukan keputusan sepihak
KPK Selidiki Kasus Baru Dugaan Korupsi Fasilitas Jemaah Haji
KPK selidiki dugaan korupsi fasilitas haji, fokus pada katering, penginapan, dan jasa pengiriman. BPKH dukung penyelidikan demi tata kelola bersih. [316] url asal
#kpk #korupsi-fasilitas-haji #jemaah-haji #kasus-korupsi #pengadaan-fasilitas-haji #bpkh #penyelidikan-kpk #fasilitas-katering-haji #penginapan-jemaah-haji #jasa-pengiriman-barang-haji #anggaran-fasili
(Bisnis.Com - Terbaru) 13/11/25 05:00
v/36946/
Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pengadaan fasilitas bagi jemaah haji. Namun Perkara ini berbeda dengan dugaan kasus korupsi kuota haji.
Asep sebelumnya menjelaskan bahwa KPK mendeteksi dugaan korupsi pengadaan fasilitas haji di lingkungan BPKH mulai dari fasilitas katering, penginapan, hingga jasa pengiriman barang bagi jemaah.
"(Perkara) terpisah," Kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Rabu (12/11/2025).
Namun Asep belum bisa menjelaskan lebih detail terkait perkara tersebut karena belum naik ke tahap penyidikan seperti kasus kuota haji 2024.
"Tentang keterlibatan BPKH dan lain-lain. Nah, kami juga, tapi ini kan belum naik penyidikan nih, jadi belum bisa disampaikan secara detail," kata Asep, Senin (10/11).
Asep menyampaikan pihaknya akan menyelidiki penggunaan anggaran untuk memenuhi fasilitas para jemaah selama di Arab Saudi. Salah satunya adalah harga sewa fasiltas yang ditentukan berdasarkan jarak.
"Jadi di sana itu, berdasarkan kedekatan ya, jadi tempat, ini salah satu clue-nya itu berdasarkan tempat tinggal itu, tempatnya seberapa jauh dari Masjidil Haram, seberapa jauh dari Mina, Padang Arafah di Mina, seberapa jauh dari sana, kan seperti itu. Makin dekat ke sana-kemari, itu transportasinya makin mudah, itu makin mahal. Kemudian menu makanan dan lain-lain itu makin mahal, makin bagus makin mahal. Kelayakan tempat dan lain-lain makin mahal," ujarnya.
Menanggapi perkara tersebut, BPKH menyatakan mendukung penuh langkah KPK karena bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
BPKH menyampaikan akan bersikap kooperatif dan terbuka sepenuhnya, termasuk dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk membantu memperjelas duduk persoalan
"BPKH memastikan kepada seluruh Jemaah Haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji tetap berlangsung secara profesional, aman, dan akuntabel. Dalam seluruh aktivitasnya, BPKH berkomitmen kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, dan Keadilan," ungkap Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, Rabu (12/11/2025).
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)