Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diklaim Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, merupakan aset negara.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono mengatakan berdasarkan data yang tercatat di pihaknya, bidang tanah tersebut terdaftar atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ia menjelaskan bidang tanah itu berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nomor 17 dan nomor 19. Lahan tersebut sebelumnya berasal dari Kementerian Perhubungan bekas hak pakai yang diterbitkan pada 1988.

"Kemudian, diterbitkan HPL tahun 2008 atas nama PT KAI," kata Iljas Tedjo dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Ia menegaskan lahan tersebut merupakan aset negara, sehingga harus dipertahankan.

Dalam kesempatan sama, Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan mengatakan lahan milik perseroan di kawasan Tanah Abang berada di tiga lokasi.

Dua lokasi merupakan lahan berhimpitan dengan HPL nomor 17 dan 19 yang disebut sebagai tanah bongkaran. Satu lokasi lainnya berada di Pasar Tasik.

"Tanah (milik) Kereta Api di sana ada tiga lokasi. Pertama itu ada lokasi di Pasar Tasik seluas 1,3 hektare. Kemudian ada lagi yang dua tanah berhimpitan kita sebut tanah bongkaran, itu sesuai dengan sertifikatnya HPL nomor 17 dan 19 dengan total sekitar 3 hektare," ujar Dody.

Lahan di Tanah Abang ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat berupa 500 unit rumah susun (rusun). Pembangunan ini akan melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun, lahan itu sebelumnya diklaim Hercules bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap terdapat lahan potensial seluas 37.709 hektare (ha) yang dapat digunakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menjelaskan, penyediaan lahan tersebut krusial dalam rangka mendukung pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan serta pengembangan kota satelit baru.

Dalam penjelasannya, langkah ini diambil untuk mengurai kepadatan di kota-kota besar sekaligus memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare," kata Nusron dalam keterangan resmi, Jumat (17/4/2026).

Selain itu, Nusron menyebut saat ini pihaknya tengah memetakan lahan potensial tersebut tersebar di lintas pulau, mulai dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Khusus untuk pengembangan kota satelit, Kementerian ATR/BPN mematok standar kebutuhan lahan minimal berkisar antara 30-120 hektare per lokasi.

Sementara itu, pengembangan kawasan hunian tertentu yang lebih masif diperkirakan bakal menyerap lahan seluas 100 hektare atau lebih per titik.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut ketersediaan tanah dengan status clear and clean merupakan syarat mutlak agar percepatan pengembangan 3 Juta Rumah dapat tercapai.

"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah. Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia," ungkap Maruarar.

Sebagaimana diketahui, pemerintah memang tengah mengakselerasi program 3 Juta Rumah pada tahun ini. Di mana, program ini merupakan bagian dari program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru, Prabowo sempat melakukan kunjungan ke area padat permukiman di bantaran rel kereta api Kawasan Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/3/2026).

"Saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di Kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 kilometer dari Pusat Kota Jakarta," kata Prabowo dalam akun Instagram resminya.

Prabowo memastikan akan mulai mempercepat pengembangan hunian layak khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia mengaku bertekad untuk dapat menghadirkan hunian layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Insyallah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk Masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut 10 kota baru akan segera disurvei bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat pengembangan kawasan tersebut.

Dia mengatakan pihaknya akan membentuk tim bersama dengan Kementerian ATR/BPN guna melakukan survei langsung ke 10 lokasi kota baru yang telah diidentifikasi dalam rangka percepatan pembangunan perumahan rakyat.

"Kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu," kata Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Kamis.

Survei tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima data awal terkait rencana pengembangan 10 kota baru yang sedang disiapkan pemerintah. Ke-10 kota baru itu untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif.

Ara menyebutkan data tersebut diperoleh dari Menteri ATR/BPN yang telah menyerahkan sejumlah lokasi potensial untuk ditindaklanjuti. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar 10 kota tersebut antara lain Tangerang, Banten; Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya Batang, Jawa Tengah; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat pula beberapa titik lain di wilayah Jawa Timur yang turut masuk dalam daftar pengembangan kota baru tersebut.

"Kami mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru diantaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Dari Serdang, Kubu Raya. Kemudian beberapa titik lainnya di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami," ujarnya.

Meski demikian, Menteri PKP belum merinci lebih jauh mengenai lokasi-lokasi tersebut karena bergegas meninggalkan lokasi usai pertemuan dengan Menteri ATR/BPN.

Sebelumnya, pemerintah telah merancang kebijakan pemanfaatan kawasan strategis untuk pembangunan rumah rakyat guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar lahan negara di lokasi premium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Presiden juga menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk segera menyiapkan lahan yang dapat digunakan dalam pembangunan perumahan secara cepat dan terukur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan di Tanah Abang yang diklaim Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, merupakan aset negara.

Penegasan itu disampaikan setelah ia menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).

Ara, sapaan akrab Maruarar, menyatakan lahan di kawasan Tanah Abang tersebut merupakan aset negara melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero). Lahan itu rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat berupa 500 unit rumah susun (rusun). Pembangunan ini akan melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun, lahan itu sebelumnya diklaim Hercules bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

"Saya senang tadi soal tanah (di lahan) Kereta Api yang ada di Jakarta, itu jelas itulah aset negara, sudah disampaikan seperti itu," kata Ara kepada wartawan.

Ia menambahkan pada Jumat besok (17/3) ia akan mengikuti rapat di kantor Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) untuk membahas pemanfaatan aset milik negara melalui BUMN dalam pembangunan rumah rakyat.

Menurut Ara, dalam rapat tersebut perwakilan dari Kementerian ATR/BPN juga akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait status kepemilikan lahan di Tanah Abang.

"Besok juga Pak Nusron akan menugaskan dirjen (direktur jenderal) dari sini untuk menjelaskan kepada teman-teman apa alasan-alasannya dan kejelasan seperti tanah yang ada di Tanah Abang itu jelas adalah aset negara," ujarnya.

Polemik soal kepemilikan tanah di Tanah Abang dengan Hercules terekam dalam video yang diunggah Ara di akun Instagramnya pada 5 April lalu. Dalam video tersebut, terlihat ada perdebatan antara Ara dan Hercules.

Dalam video, awalnya Ara terlihat berbincang dengan sejumlah pihak, salah satunya Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Ia bertanya soal lahan di Tanah Abang itu. Lantas Bobby mengatakan lahan itu kini dikuasai oleh ormas secara ilegal.

Ara pun kembali bertanya soal status lahan. Ia menegaskan negara tidak boleh kalah dengan kondisi itu.

"Ini saya menganggap bahwa hukumnya udah beres ya. Jamin ya? Ini berarti bicara keberanian kan. Bicara ketegasan kan, kasih sama yang berani aja. Masa negara kalah sama yang beginian," kata Ara.

Video lalu memperlihatkan Ara dan rombongan meninjau sebuah lahan. Di momen ini, Maruarar sempat berdebat dengan Hercules soal kepemilikan lahan.

Hercules meyakini lahan itu bukan punya negara. Ia mengaku memiliki bukti lengkap.

"Kita berarti pandangannya berbeda, saya hormati pandangan Pak Hercules," kata Ara.

"Kami punya bukti semua lengkap," jawab Hercules.

"Bapak Hercules, saya hormati pendapatnya. Saya datang ke sini baik-baik, saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," ucap Ara.

Video kemudian memperlihatkan Hercules menjelaskan soal hak pengelolaan lahan (HPL).

"HPL itu untuk mengelola lahan, tapi bukan untuk memiliki. Kalau ini negara punya, hari ini pun saya serahkan," kata Hercules.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat realisasi penerbitan sertifikat elektronik baru mencapai 7,6 juta dokumen hingga Maret 2026. Angka tersebut baru merepresentasikan 7,8% dari total sertifikat yang telah diterbitkan secara nasional.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan masih terdapat sertifikat analog dalam jumlah besar yang belum beralih ke sistem digital. Kondisi ini menuntut akselerasi guna mengejar transformasi data pertanahan.

“Sampai dengan Maret, capaian sertifikat elektronik mencapai 7,6 juta sertifikat atau 7,8% dari sertifikat yang telah terbit di Kementerian ATR/BPN, serta menyisakan sebanyak Rp89,4 juta atau masih Rp92,2 juta sertifikat analog,” kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Sementara itu, terkait pendaftaran tanah secara umum, pemerintah melaporkan total bidang tanah yang terdaftar telah menyentuh 126,4 juta bidang. Dari jumlah tersebut, bidang tanah yang sudah berstatus tersertifikasi secara resmi mencapai 97 juta bidang.

Nusron menekankan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dinilai efektif mendorong pencatatan tanah nasional. Sebelum era PTSL, laju pendaftaran tanah berjalan sangat lambat dan tidak efektif untuk mengejar backlog legalitas lahan nasional.

“Sebelum adanya program pendaftaran tanah sistematis PTSL terhitung sejak 1961 sampai 2006 atau sekitar 56 tahun, kementerian ATR/BPN baru berhasil mendaftarkan kurang lebih 46 juta bidang atau rata-rata 500.000 sampai 1 juta bidang pertahun sehingga memerlukan waktu sampai dengan 80 tahun apabila menggunakan sistem lama,” ujarnya.

Adapun, dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, implementasi PTSL diklaim mampu meningkatkan kinerja pendaftaran hingga 95% dari target. Realisasi Sertifikat Hak atas Tanah kini rata-rata mencapai 4,3 juta bidang setiap tahunnya, melonjak signifikan dibandingkan rata-rata dekade sebelumnya.

Di sisi lain, Kementerian ATR/BPN terus mengoptimalkan kewenangan dalam pengelolaan tata ruang di Area Penggunaan Lain (APL) yang memiliki estimasi luas 70 juta hektare. Pemetaan wilayah ini krusial untuk memastikan kepastian hukum bagi subjek hukum di atas lahan non-hutan.

“Dari luas APL yang diperkirakan sekitar 70 juta hektare, setelah dilakukan penelahan kembali tercatat 53,09 juta hektare atau 76% sudah terpetakan,” papar Nusron.

Terdapat sisa lahan seluas 16,9 juta hektare yang belum terpetakan, di mana hal itu akan menjadi prioritas penyelesaian dan dibidik rampung pada 2029. Transformasi menuju sertifikat elektronik dan pemetaan lahan secara masif diharapkan mampu meminimalkan celah sengketa dan praktik mafia tanah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penetapan luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi rampung pada Juni 2026. Langkah ini diambil guna memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah yang kian masif di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menyatakan proses penyusunan peta luasan tersebut akan dikejar sepanjang kuartal II/2026. Pemerintah berupaya memastikan instrumen pengendalian lahan ini tersedia tepat waktu sebagai acuan pemanfaatan ruang nasional.

“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kami selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Ossy dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Sebelumnya, kementerian ATR/BPN telah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi awal dengan usulan luasan mencapai 2.739.650,36 hektare (Ha). Di mana, wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, status LSD di 12 provinsi tersebut telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Data hasil overlay berbagai peta tematik ini akan menjadi benteng hukum dalam menjaga ketahanan pangan nasional di daerah-daerah tersebut.

“Tentunya akan kami lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjut Ossy.

Nantinya, proses verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir Mei 2026. Akurasi data menjadi prioritas utama agar peta LSD yang dihasilkan bersifat final dan tidak menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan di kemudian hari.

Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan cleansing data dengan mengintegrasikan peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Integrasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara lahan lindung dengan kawasan budidaya lainnya.

“Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-cleansing data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung penuh akselerasi ini mengingat total luasan yang dibidik di 17 provinsi mencapai 7,44 juta hektare. Kolaborasi antar-lembaga, mulai dari Badan Informasi Geospasial hingga Kementerian Pertanian, menjadi kunci penyelesaian target ini.

"Minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.

SEMARANG - Seluruh Kantor Pertanahan di Jawa Tengah tetap membuka pelayanan terbatas saat libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 H. Dengan demikian, masyarakat tetap bisa mengurus keperluan pertanahan tanpa harus menunggu libur Panjang berakhir.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Tengah, Muchamad Mastur mengatakan, akses layanan di kantor pertanahan tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan di tengah libur nasional dan cuti bersama yang cukup panjang.

“35 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah buka untuk melayani masyarakat dalam masa libur Lebaran nanti. Terlebih, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah adalah daerah tujuan mudik. Jadi, ini momen yang pas untuk para perantau yang mau urus tanahnya, bisa langsung datang ke Kantor Pertanahan,” ujarnya, Rabu (18/03/2026).

Layanan yang tetap tersedia bagi masyarakat pada masa liburan ini meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penerimaan berkas tanpa kuasa, pengambilan produk, serta pemutakhiran data. Muchamad Mastur mengatakan, meski layanan yang tersedia terbatas, pelayanan akan diberikan dengan mengedepankan tertib administrasi serta standar pelayanan yang berlaku. Masyarakat akan dilayani oleh petugas Kantor Pertanahan yang sudah dijadwalkan secara bergilir.

Penyediaan layanan pertanahan di masa ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan semaksimal mungkin bagi masyarakat.

Lihat video: Nusron Wahid ke KPK: Rombak Sistem Pertanahan Usang



“Ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat dilayani meskipun berada dalam masa libur nasional dan cuti bersama,” ujarnya.

Layanan pertanahan terbatas di Jawa Tengah akan dibuka pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 09.00 hingga 12.00 WIB. Terkait jadwal dan mekanisme pelayanan selama masa libur, masyarakat bisa melihat informasi terbaru dari kanal media sosial Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah maupun Kantor Pertanahan di wilayah tersebut.

SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan terbatas selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang ingin mengurus sertifikat.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Yetty Nurbuati mengatakan, pelayanan pertanahan yang akan dibuka selama libur Lebaran adalah 7 Layanan Prioritas. Itu meliputi pengecekan sertifikat, SKPT, Hak Tanggungan, Roya, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, dan perubahan hak.

“Masyarakat yang sedang pulang ke kampung halaman jadi dapat menyempatkan diri mengurus legalitas tanah di daerah asal tanpa harus mengambil cuti di hari biasa,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Yetty Nurbuati mengatakan, dengan adanya layanan pertanahan yang tetap dibuka saat libur ini, masyarakat tak hanya bisa melihat kondisi fisik tanahnya, namun bisa sekaligus memastikan status hukum dan administrasi aset tanah yang dimiliki.

“Khusus untuk masyarakat Jawa Timur, seluruh Kantor Pertanahan yang jumlahnya mencapai 40 kantor sudah ditetapkan untuk tetap membuka layanan selama periode libur Lebaran,” ujarnya.

Lihat video: Menteri ATR/BPN Siapkan Pembenahan Internal Cegah Praktik Mafia Tanah



Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan tetap membuka loket pelayanan sama seperti dengan loket prioritas. Layanan ini diperuntukkan bagi pemohon tanpa kuasa. “Hal ini bertujuan memastikan administrasi pertanahan tidak berhenti total meskipun kantor sedang dalam masa libur panjang,” terang Yetty Nurbuati.

Layanan pada masa libur panjang ini juga sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN yang meminta jajaran mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan yang ada.

“Dengan adanya layanan terbatas selama masa libur lebaran, proses administrasi yang sedang berjalan tetap dapat dilanjutkan sehingga tidak menimbulkan penumpukan permohonan setelah masa libur berakhir,” lanjut Yetty Nurbuati.

Yetty Nurbuati mengimbau masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur agar dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik, terutama bagi yang memiliki keperluan mendesak terkait pertanahan.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan membawa dokumen yang lengkap dan mengikuti mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan, proses layanan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan nyaman bagi semua pihak,” ucapnya.

Untuk mendukung pelayanan selama masa libur, Kantor Pertanahan menerapkan sistem piket pegawai pada loket pelayanan. Dengan sistem ini, meski jumlahnya terbatas, pelayanan pertanahan tetap bisa dimanfaatkan masyarakat pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 09.00- 12.00 waktu setempat.

Selain pelayanan langsung di Kantor Pertanahan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk membantu urusan pertanahan. Salah satunya, aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat digunakan untuk memantau proses permohonan layanan yang diajukan.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk melakukan pemutakhiran data sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Langkah ini penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah terbitan sebelum 1997.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian mengatakan, pihaknya mengimbau masyarakat yang memiliki sertifikat tanah terbitan sebelum 1997 untuk datang ke Kantah setempat dan melakukan pemutakhiran data.

“Melalui proses ini, kami akan mengecek sertifikat serta memastikan apakah bidang tanah tersebut telah tercantum dalam peta pertanahan nasional. Manfaatkan momentum libur Lebaran karena Kantah di daerah tujuan mudik tetap membuka pelayanan,” ujarnya, Selasa (17/03/2026).

Shamy menjelaskan, pembukaan pelayanan tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor B/KP.06/331-100/111/2026. Berdasarkan SE tersebut, Kantah yang menjalankan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) serta Kantah yang berpotensi menerima permohonan layanan selama periode libur Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri 1447 H, tetap memberikan pelayanan pertanahan terbatas.

Pelayanan terbatas tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, pukul 09.00-12.00 waktu setempat. Beberapa layanan yang tersedia antara lain informasi dan konsultasi pertanahan; penerimaan berkas layanan pertanahan; penyerahan produk layanan pertanahan yang diajukan langsung oleh pemilik tanah tanpa melalui kuasa; serta pemutakhiran data digital terhadap sertipikat lama.

Lihat video: Kementerian ATR/BPN: 50 Sertifikat HGB yang Terletak di Laut Sudah Dibatalkan



Shamy Ardian mengungkap alasan mengapa pemutakhiran terhadap data sertipikat lama penting dilakukan. Sebelum tahun 1997, sistem administrasi pertanahan masih menggunakan metode analog, baik dalam pencatatan dokumen maupun proses pemetaan bidang tanah.

“Kondisi tersebut menyebabkan sebagian data pertanahan masih berbasis dokumen fisik dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pemetaan digital yang saat ini digunakan oleh Kementerian ATR/BPN,” katanya.

Pemutakhiran data bisa mencegah potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari, seperti tumpang tindih bidang tanah. Melalui data yang telah dimutakhirkan, setiap kegiatan pengukuran maupun pemetaan bidang tanah baru dapat mengacu pada data digital yang sudah tersedia.

Shamy menambahkan, masyarakat yang belum sempat datang langsung ke Kantah dapat terlebih dahulu memeriksa keberadaan bidang tanahnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat apakah bidang tanah yang dimiliki telah tercatat dalam peta digital.

“Aplikasi ini dapat diunduh dan digunakan untuk mencari bidang tanah melalui menu pencarian. Masyarakat cukup memasukkan kelurahan atau desa serta nomor sertipikat. Nanti akan kelihatan kalau bidang tanah sudah ditampilkan, berarti aman. Kalau belum, ayo kita lakukan pemutakhiran data. Datangi Kantah setempat,” imbaunya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mematangkan rencana perluasan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Langkah ini diambil untuk memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah strategis.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelaraskan data lintas direktorat jenderal sebelum kebijakan ini disahkan. Saat ini, status perlindungan sawah tersebut baru secara resmi berlaku di delapan provinsi.

“Pada 12 Maret mendatang, kita akan melaksanakan rakortas dengan Kemenko Pangan untuk penetapan 12 provinsi LSD, maka kita perlu mempersiapkan semuanya dengan matang,” ujar Nusron dalam keterangan resmi, Kamis (12/3/2026).

Pemerintah menargetkan sinkronisasi data lahan baku sawah (LBS) rampung sebelum pembahasan dibawa ke level rapat koordinasi terbatas (rakortas). Ditjen Penataan Agraria dan Ditjen Tata Ruang diminta memastikan tidak ada perbedaan batas wilayah atau delineasi pada peta kebijakan.

Adapun, sinkronisasi ini juga bertujuan menyatukan LSD dengan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Dengan demikian, sawah yang masuk dalam kategori ini akan terkunci secara tata ruang dan tidak boleh diubah menjadi kawasan industri maupun perumahan.

“Perluasan dan penyelarasan data sangat diperlukan sebelum penetapan berikutnya agar tidak terjadi perbedaan delineasi antara berbagai kebijakan perlindungan lahan pertanian,” lanjut Nusron.

Pada saat yang sama, Nusron menekankan pentingnya kesiapan data spasial agar eksekusi di lapangan tidak tumpang tindih dengan kebijakan pemanfaatan ruang lainnya. Nantinya, LSD akan menjadi acuan utama dalam pemberian izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang bagi investor.

Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman penyusutan lahan produktif. Seluruh kepala kantor wilayah BPN di daerah turut diinstruksikan untuk mengawal validitas data di wilayah masing-masing.

“Dengan kesamaan data dan peta, pelaksanaan pengendalian serta perlindungan lahan sawah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pelarangan alih fungsi lahan sawah lewat program LSD di delapan provinsi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Dalam beleid itu ditekankan wilayah tersebut mencakup lumbung pangan nasional yang kini dilarang keras untuk beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun area permukiman.

“LSD dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun, yang masuk dalam peta LP2B, ada di delapan provinsi, yaitu di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Nusron beberapa waktu lalu.

Secara terperinci, total luas lahan sawah yang dikunci di delapan provinsi tersebut mencapai 3,83 juta hektare. Angka ini merepresentasikan sekitar 60% dari total LBS nasional yang berjumlah 7,34 juta hektare.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan kepada jajarannya untuk mempermudah urusan masyarakat dalam layanan pertanahan.

“Permudahlah urusan rakyat (dalam pelayanan pertanahan), jangan dipersulit urusan rakyat. Bagi seorang pejabat publik, tidak ada kata lain bahwa orientasinya adalah pelayanan publik yang baik,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia berharap, proses perubahan dan transformasi percepatan pelayanan tetap mengacu pada akuntabilitas, prudent, dan kehati-hatian.

“Dengan begitu produk yang kita keluarkan adalah produk yang akuntabel. Jika seandainya digugat di pengadilan pun tetap akan menang karena kita sudah benar-benar melaksanakan di jalur yang benar,” katanya.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 31 Pejabat Struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pada pelantikan ini, terdapat empat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik, yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP), Arief Muliawan; Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri; Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng; serta Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan Brillianto.

Selain itu, Nusron juga melantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 21 Pejabat Administrator.

Kepada para pejabat terlantik, Nusron mengingatkan untuk bekerja bukan hanya gigih, namun harus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman yang diikuti perubahan kebutuhan masyarakat.

“Tantangan pelayanan di era modern adalah membutuhkan kecepatan, kekuatan terutama pada level tingkat kepuasan pelanggan. Output-nya bagaimana pemohon atau pelanggan merasa puas dengan pelayanan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menerbitkan 3.922 sertifikat hak atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di mana, apabila diakumulasikan total nilai atas aset yang disertifikasi tersebut mencapai Rp102 triliun

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan bahwa sertifikasi tersebut dilakukan dalam rangka melindungi aset negara dari potensi konflik agraria.

"Nilainya kalau divaluasi mencapai Rp102 triliun. Dengan adanya sertifikat ini, maka kita mampu menyelamatkan aset negara senilai Rp102 triliun,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (16/2/2026).

Nusron menambahkan, kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus diperkuat, termasuk dalam rencana penyerahan sertifikat tanah wakaf pada bulan Ramadan mendatang.

Adapun, kepastian hukum atas tanah menjadi kunci dalam mengamankan barang milik negara (BMN) agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjelaskan luas lahan yang telah sertifikatkan tersebut mencapai 563,9 hektare. Aset yang disertifikatkan antara lain 2.837 ruas jalan dan 691 gedung seperti karang taruna, balai rakyat, dan sarana olahraga.

Selain itu, sertifikasi turut dilakukan pada 154 sarana pendidikan, 123 taman, 69 gedung, 39 kantor kelurahan/kecamatan, serta 17 eks rumah dinas.

“Penyerahan sertifikat ini bukan sekadar administratif, tetapi mempunyai dampak yang signifikan bagi Pemerintah DKI Jakarta. Sebagai kota global, sertifikat yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN ini akan semakin membuat Jakarta tertib administrasi, transparan, terbuka, dan semakin baik,” pungkas Pramono.