Kami sudah ground breaking, sudah land clearing, mudah-mudahan kita bisa melakukan akad penjualan kepada rakyat di akhir tahun ini,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membidik rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, bisa akad penjualan kepada masyarakat pada akhir tahun 2026.

“Kami sudah ground breaking, sudah land clearing, mudah-mudahan kita bisa melakukan akad penjualan kepada rakyat di akhir tahun ini,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, ketika dijumpai di sela-sela Kongres PIKI, Jakarta, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, Ara menyampaikan Lippo menghibahkan lahan di Meikarta kepada pemerintah, yang kemudian dibangun oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Jadi, negara mendapatkan tanah. Nah, yang membangun adalah Danantara,” ucap Ara.

Ara menjadikan pembangunan rusun subsidi di kawasan Meikarta sebagai contoh terobosan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta terkait lahan.

Diwartakan sebelumnya, pemerintah mempercepat penyediaan hunian layak melalui pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang menargetkan penyediaan hingga 141.000 unit hunian vertikal untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pengembangan hunian vertikal merupakan solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di wilayah penyangga ibu kota.

Lokasi proyek di Kabupaten Bekasi tersebut telah dipastikan memenuhi syarat administratif dan teknis agar pembangunan dapat berjalan tanpa kendala lahan di masa depan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti Lippo Group sebagai pemilik proyek Meikarta yang sempat mangkrak, Pemerintah Kabupaten Bekasi, serta Danantara Indonesia dalam mewujudkan ekosistem perumahan yang terintegrasi.

​Dia menilai kolaborasi itu menjadi bagian penting dalam mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah berharap sinergi dengan sektor swasta dapat memperluas jangkauan masyarakat dalam mendapatkan akses tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak kalangan intelektual yang tergabung dalam Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) untuk menghadirkan inovasi dan pemikiran terkait kebijakan perumahan yang berpihak kepada masyarakat.

“PIKI kan intelektual, tentu saya harapkan pikiran-pikirannya menjadi solusi dan bisa membumi, artinya bisa digunakan, bermanfaat bagi rakyat Indonesia,” ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, ketika dijumpai di sela-sela Kongres PIKI, Jakarta, Kamis.

Ara menyampaikan sejumlah terobosan kebijakan di sektor perumahan yang telah ia terapkan selama masa Kepresidenan Prabowo Subianto, yakni pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta PPN DTP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Kemudian juga terobosan-terobosan, sehingga kuota rumah subsidi terbesar sepanjang sejarah kan tahun kemarin dan tahun ini, itu (kuotanya) 350 ribu,” ucap Ara.

Selain itu, pemerintah juga menghadirkan berbagai inovasi kebijakan seperti program Kredit Program Perumahan (KPP) serta skema Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi masyarakat.

Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara signifikan pada 2026, dari 45 ribu menjadi 400 ribu unit rumah yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan prioritas pada daerah miskin yang didasarkan oleh data sehingga menjadi tepat sasaran.

Di tengah keterbatasan anggaran, Menteri PKP menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong terobosan melalui kolaborasi dengan sektor swasta, antara lain melalui skema FLPP swasta dan BSPS swasta untuk memperluas akses pembiayaan dan pembangunan rumah bagi masyarakat.

Peran kalangan intelektual juga dinilai penting untuk menghadirkan gagasan yang mampu memperkuat kebijakan tersebut.

“Jadi tentu pemikiran-pemikiran, ide-ide itu bisa dilakukan oleh teman-teman PIKI, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, pro negara, dan juga pro kepada dunia usaha untuk menggerakkan ekonomi,” kata Ara.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sektor perumahan atau kredit program perumahan (KPP) hingga 29 April 2026 mencapai Rp14 triliun.

“Tadi Pak Ara (sapaan akrab Maruarar) menyampaikan tentang progres KUR perumahan. Hari ini sudah sangat tinggi, sudah Rp14 triliun, ya, untuk pencapaian sekarang. Ini angka yang luar biasa,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati ketika dijumpai di Jakarta, Rabu.

Sri mengatakan bahwa capaian tersebut disampaikan oleh Menteri Ara kepada Ketua Satgas Perumahan/Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dalam rapat yang berlangsung sekitar tiga jam.

“Karena tentu KUR Perumahan juga adalah arahan dari Pak Hashim,” ujar Sri.

Selain itu, ia mengatakan rapat bersama Hashim juga membahas mengenai pemetaan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program perumahan.

Pemetaan lahan tersebut, lanjut dia, dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rapat yang sama.

Sri mengungkapkan bahwa dalam rapat tersebut, Nusron menyampaikan daftar lahan yang bisa digunakan.

“Kemudian dari Pak Menteri (Ara) menyampaikan bahwa kami akan membentuk tim survei terkait dengan daftar (lahan) tersebut. Mana yang memang menjadi prioritas, itu digunakan sebagai lahan perumahan,” kata Sri.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai 11 kota satelit yang lahannya juga sudah dipetakan oleh Nusron.

Terkait program kota satelit, Sri mengatakan terdapat keterlibatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam melakukan kajian awal ihwal desain tata ruang kota-kota satelit tersebut.

“Mulai dari backlog-nya bagaimana, terus bagaimana sarana-prasarana di sana, bagaimana konteks tata ruangnya, termasuk integrasi transportasi. Itu sudah ada gambarannya,” kata Sri.

Selanjutnya, tim survei akan menentukan lahan mana yang menjadi prioritas, sekaligus memilih skema yang tepat untuk merealisasikan program-program perumahan tersebut.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Inilah yang menjadi arahan Presiden, bahwa kepemilikan rumah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pekerja sektor informal dan pelaku UMKM harus difasilitasi agar bisa memiliki rumah.

Dia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden, bahwa negara harus hadir untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

“Inilah yang menjadi arahan Presiden, bahwa kepemilikan rumah tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat dengan gaji tetap. Masyarakat dengan penghasilan non fixed income, seperti pelaku UMKM dan pekerja sektor informal, juga harus difasilitasi agar dapat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang inklusif,” ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya juga menekankan pentingnya lokasi hunian yang terjangkau dan dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, tempat ibadah dan pusat aktivitas ekonomi.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa kemudahan akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi prioritas pemerintah saat ini.permintaan untuk segmen pekerja informal.

Menurut Menteri PKP, kemudahan tersebut terlihat dari skema pembiayaan yang sangat terjangkau, sehingga memungkinkan berbagai profesi mulai dari tenaga kependidikan, asisten rumah tangga (ART), hingga pedagang kecil untuk memiliki rumah.

Maruarar mengapresiasi keberhasilan program subsidi yang mampu menjangkau lapisan masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses perbankan.

Dirinya mengatakan Kredit Program Perumahan (KPP) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor perumahan.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No. 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri (Permen) PKP No. 13 Tahun 2025.

KPP merupakan Kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memastikan program perumahan berjalan tepat sasaran.

"Kami melakukan koordinasi dengan BPK. Pada 2026 ini, program bedah rumah (BSPS) mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga perlu kami pastikan pelaksanaannya tepat sasaran, prosedurnya terpenuhi, serta didukung data yang akurat dari BPS," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, program-program perumahan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Dengan begitu, harapannya masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran negara melalui program-program perumahan ini," katanya.

Ara bertemu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Haerul Saleh sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program perumahan berjalan akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, koordinasi ini juga menegaskan komitmen Kementerian PKP dalam meningkatkan kualitas tata kelola program, seiring dengan meningkatnya skala intervensi pemerintah di sektor perumahan, termasuk melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Melalui sinergi yang kuat dengan BPK, Kementerian PKP optimistis pelaksanaan program perumahan ke depan akan semakin tepat sasaran, memberikan manfaat nyata, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Sebelumnya, Ara mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program BSPS.

Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan, rencana pembangunan 1.000 unit rumah susun (rusun) di lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) kawasan Tanah Abang tetap berlanjut meski menghadapi dinamika hukum.

"Jadi saya sudah cek benar-benar ke Kementerian ATR/BPN, karena otoritas di negara kita yang legalitas itu kan ada di ATR/BPN. Dan sudah dinyatakan itu clear and clean, adalah tanah negara," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia menegaskan, proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan.

Adapun pembangunan rusun tersebut direncanakan berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia yang diyakini sebagai aset negara berdasarkan hasil pengecekan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dengan dasar tersebut, pemerintah optimistis proyek dapat berjalan sesuai rencana karena legalitas lahan dinilai telah memenuhi ketentuan dan tidak bermasalah secara administratif.

Program pembangunan itu akan dilakukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Astra International Tbk sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

"Jadi saya rasa kita sangat yakin itu adalah aset negara. Dan tentunya kita gunakan untuk kepentingan negara seperti arahan Presiden Prabowo bagaimana tanah, air itu digunakan untuk kepentingan rakyat kita. Nah, di situ rencananya akan dibangun 1.000 unit rusun CSR dari Astra," ujar Menteri Ara.

Menurutnya, sinergi tersebut menjadi contoh nyata bagaimana aset negara dapat dimanfaatkan secara produktif untuk kepentingan masyarakat luas.

Ia menambahkan pemanfaatan lahan negara harus diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema pemanfaatan rusun, termasuk penentuan kelompok masyarakat yang akan menjadi prioritas penerima manfaat dari pembangunan tersebut.

Kelompok sasaran tidak hanya mencakup masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga masyarakat berpenghasilan menengah yang membutuhkan akses hunian di kawasan strategis perkotaan.

"Apakah MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah. Dan juga di Jakarta ini dan kota besar (lainnya) cukup banyak masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT). Jadi kita siapkan nanti aturannya," jelasnya.

Dengan kapasitas sekitar 1.000 unit, proyek tersebut diperkirakan mampu menampung hingga 4 ribu warga dan membantu mengurangi backlog perumahan di Jakarta.

"Kalau 1.000 unit rumah susun, kalau dua kamar (per unit), ya kurang lebih ada 4.000 orang yang bisa tertampung di situ. Apakah itu tidak bagus? Kalau benar dan bagus tolong didukung. Kalau tidak ya kritik saja saya," kata Menteri Ara.

Dia menilai, langkah tersebut sebagai solusi konkret dalam menjawab kebutuhan hunian di ibu kota sekaligus mendorong pemanfaatan aset negara secara optimal untuk kepentingan rakyat.

Diketahui, lahan di Tanah Abang yang direncanakan untuk pembangunan 1.000 unit rumah susun saat ini tengah menghadapi polemik sengketa hukum.

Lahan tersebut digugat oleh ahli waris bernama Sulaeman Effendi, dengan dukungan Rosaria de Marshall atau Hercules bersama Tim Hukum dan Advokasi DPP GRIB Jaya.

Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan pihak tergugat meliputi PT KAI serta Kementerian ATR/BPN.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, ditargetkan rampung pertengahan Juni melalui kolaborasi gotong royong.

"Target selesai renovasi rumah tak layak huni di Menteng Tenggulun ini ditargetkan 15 Juni (2026)," kata Menteri PKP ditemui saat meninjau progres renovasi rumah dan revitalisasi kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Selatan, Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, ia menyebut kawasan yang sebelumnya tergolong kumuh kini mulai bertransformasi menjadi kampung gotong royong melalui perbaikan hunian dan lingkungan secara bersama oleh berbagai pihak.

Sebanyak 152 rumah menjadi target renovasi dalam program itu dengan pendekatan gotong royong yang mencakup pembiayaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan kawasan secara kolektif tanpa bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Maruarar menegaskan seluruh proses pembangunan dilakukan secara terpadu, termasuk perbaikan tempat ibadah, jalan lingkungan, jembatan, sanitasi, serta fasilitas pendukung lainnya bagi masyarakat setempat.

Ia memastikan seluruh renovasi rumah ditargetkan rampung pada pertengahan Juni, dengan progres pekerjaan yang terus dipantau secara detail berdasarkan jumlah unit rumah yang telah selesai dan sedang dikerjakan.

Menurutnya, pelaporan progres harus menggunakan data konkret agar perkembangan pembangunan dapat terukur dengan jelas dan memudahkan pengawasan terhadap target penyelesaian proyek di lapangan.

Selain pembangunan fisik, program ini juga menekankan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan usaha mikro agar warga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Kolaborasi program melibatkan berbagai pihak seperti arsitek, perbankan, termasuk TNI AL, serta unsur lainnya yang berkontribusi dalam pembangunan dan pendampingan masyarakat secara terpadu di kawasan tersebut.

Maruarar menilai keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan, tetapi juga kemampuan masyarakat menjaga hasil penataan agar kawasan tetap tertib, bersih, dan tidak kembali kumuh.

Ia optimistis program tersebut dapat menjadi percontohan nasional dalam penataan kawasan kumuh berbasis gotong royong yang selanjutnya akan diperluas ke berbagai kota besar di Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyasar perbaikan rumah masyarakat di kawasan perbatasan negara melalui kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Sedikitnya, 15.000 rumah tidak layak huni bakal digarap kualitas huninya, terlebih di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan program BSPS di kawasan perbatasan sudah dipetakan berdasar validasi data di lapangan, yang diafirmasi Badan Pusat Statistik (BPS).

Program ini bakal dilangsungkan di 17 provinsi dan menyasar 40 kabupaten/kota di kawasan perbatasan yang berbatasan langsung dengan tujuh negara, serta wilayah pulau-pulau terluar dan pulau kecil terluar.

“Kawasan perbatasan adalah beranda terdepan negara. Kita ingin masyarakat di wilayah ini memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman. Ini bukan hanya soal rumah, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat,” ujar Ara dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Dia menekankan upaya percepatan pelaksanaan program di lapangan akan mulai dalam 1–2 bulan ke depan. Pemerintah menginginkan dampak kebijakan dirasakan cepat oleh masyarakat.

Adapun program perbaikan hunian rumah ini mencakup wilayah di perbatasan antara Indonesia–Malaysia, Indonesia–Filipina, Indonesia–Timor Leste, Indonesia–Australia, Indonesia–Papua Nugini, Indonesia–Republik Palau, hingga Indonesia–Thailand, serta wilayah pulau terluar seperti Simeulue, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano.

Perlu diketahui, Kementerian PKP memiliki anggaran sekira Rp10 triliun, dan sekitar 80 persen anggaran atau lebih dari Rp 8 triliun dialokasikan untuk BSPS. Kebijakan ini digadang-gadang menargetkan perbaikan sekitar 400 ribu unit rumah.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Anggaran kami itu sekitar Rp10 triliun lebih, 80 persen kami dedikasikan untuk bedah rumah,” kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Kalau kali Rp20 juta (per rumah) kan (totalnya) sekitar Rp8 triliun lebih,” ungkapnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

“Nah ini bedah 15.000 rumah masuk di 400.000 itu,” ujar dia.

Ia menambahkan pelaksanaan program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Menurut dia, besaran bantuan dapat lebih tinggi untuk wilayah tertentu seperti Maluku Utara dan Papua karena faktor biaya konstruksi yang lebih mahal.

Selain meningkatkan kualitas hunian, Ara menilai program tersebut juga akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah.

“Penyerapan anggarannya kan juga ini akan membuat ekonomi bergerak,” ucap Ara.

Ia menjelaskan perputaran ekonomi akan terjadi melalui aktivitas pembangunan, mulai dari kebutuhan bahan material, jasa angkutan, hingga tenaga kerja lokal.

Program bedah rumah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan di berbagai wilayah, termasuk kawasan perbatasan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong pengembang proaktif mengakselerasi perumahan nasional bagi masyarakat.

Dirinya menegaskan pentingnya respons cepat dan solusi konkret terhadap setiap hambatan yang muncul. Ia juga mendorong para pelaku usaha untuk lebih proaktif dalam memahami regulasi serta menyampaikan persoalan di lapangan.

“Sangat penting sebagai pengusaha untuk memahami aturan dan menyampaikan kendala yang ada di lapangan, termasuk terkait perizinan dan hal lainnya. Tinggal kita mau pasif atau aktif,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa kolaborasi terbuka antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Pengusaha berjuang untuk kepentingan usahanya, sementara saya berjuang demi kepentingan rakyat. Namun tidak apa-apa, kita harus terbuka dan memastikan koordinasi berjalan dengan baik,” katanya.

Ara juga menyoroti pentingnya pendekatan segmentasi dalam penyediaan rumah subsidi agar lebih tepat sasaran.

“Kita dalam penyediaan rumah subsidi perlu melihat segmentasi. Teman-teman pengembang perumahan subsidi dari berbagai wilayah Indonesia juga memiliki segmentasi profesi masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini semakin inklusif, tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi juga mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan tidak hanya diberikan kepada yang memiliki penghasilan tetap, tetapi juga bagi masyarakat dengan pendapatan tidak tetap. Presiden telah membuat kebijakan yang memudahkan rakyat untuk memiliki rumah,” katanya.

Bahkan, lanjut Ara, dalam waktu relatif singkat pemerintah telah meningkatkan target penyediaan rumah subsidi secara signifikan.

“Baru dalam satu tahun, Presiden Prabowo telah menaikkan target menjadi 350.000 unit rumah,” tambahnya.

Kehadiran sektor perbankan dan lembaga standardisasi menegaskan pentingnya sinergi dalam membangun ekosistem perumahan yang kokoh. Dukungan pembiayaan yang berkelanjutan serta penerapan standar kualitas menjadi faktor kunci dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Melalui koordinasi intensif ini, Kementerian PKP optimistis berbagai hambatan dapat segera diatasi, sehingga percepatan pembangunan perumahan dapat terus ditingkatkan serta memastikan setiap program perumahan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam lima tahun terakhir, realisasi rumah susun masih sekitar 140 unit, sementara rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278 ribu unit.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mendorong terobosan pembiayaan rumah susun atau rusun subsidi.

Dirinya menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema baru pembiayaan rumah susun pada tahun ini. Hal tersebut menjadi langkah penting mengingat realisasi pembangunan rumah susun dalam beberapa tahun terakhir masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada.

"Dalam lima tahun terakhir, realisasi rumah susun masih sekitar 140 unit, sementara rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278 ribu unit. Ke depan, kami mendorong adanya terobosan pembiayaan, baik untuk rumah susun maupun rumah tapak subsidi agar capaian program semakin meningkat, termasuk target yang lebih tinggi pada tahun depan,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai telah menunjukkan progres positif dalam mendorong sektor pembiayaan perumahan.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan terobosan skema pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

“Tapera sangat bagus. Ini hasil kerja keras Pak Heru dan seluruh tim," katanya.

Selain itu, Ara menegaskan bahwa capaian pembangunan rumah tapak subsidi menunjukkan tren positif, dengan realisasi mencapai ratusan ribu unit pada tahun sebelumnya.

Ke depan, penguatan skema pembiayaan diharapkan dapat semakin mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

Kementerian PKP menegaskan, komitmennya untuk terus memperkuat skema pembiayaan perumahan dan meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, komitmennya untuk menghadirkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang berpihak pada rakyat melalui proses yang inklusif dan partisipatif.

Ara menyatakan bahwa sebelum penandatanganan kebijakan, pemerintah secara aktif menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari masyarakat, perbankan, pengembang, kontraktor, hingga lembaga seperti Danantara dan Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam rancangan kebijakan tersebut, pemerintah memastikan sejumlah terobosan penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian vertikal bersubsidi.

Salah satu poin utama adalah kepastian tenor pembiayaan hingga 30 tahun dengan suku bunga yang diupayakan sebesar 6 persen.

Selain itu, sistem pembangunan rusun subsidi akan menggunakan skema inden yang telah mendapat dukungan dari perbankan, pengembang, serta lembaga terkait.

Tidak hanya dari sisi pembiayaan, pemerintah juga menghadirkan inovasi dalam aspek desain dan kelayakan hunian.

Luas unit rusun subsidi akan diperluas hingga maksimal 45 meter persegi, dari sebelumnya hanya berkisar 21 hingga 36 meter persegi. Dengan skema ini, unit rusun dimungkinkan memiliki dua hingga tiga kamar, sehingga lebih layak bagi keluarga.

Ara juga menekankan pentingnya mendengar langsung suara penghuni rusun, khususnya terkait biaya pengelolaan seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), tarif listrik dan air.

Dirinya juga menerima berbagai usulan dari perbankan terkait skema lanjutan seperti rent to own dan pengembangan secondary market untuk rusun subsidi guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan pembangunan 324 hunian sementara atau huntara di kawasan Senen, Jakarta agar rakyat mendapatkan hunian yang lebih layak, aman dan tertata.

Dia menegaskan bahwa pembangunan huntara ini merupakan langkah cepat pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan manusiawi bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan masyarakat mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan tertata. Huntara ini adalah solusi cepat sambil kita siapkan penataan permanen,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia mengungkapkan progres pembangunan huntara berjalan sangat baik dan bahkan melampaui ekspektasi.

“Saya memberikan apresiasi kepada BUMN karya seperti Hutama Karya, Wijaya Karya, dan PP (Persero). Progres pembangunan 324 unit huntara ini sangat luar biasa dan cepat, dengan target penyelesaian pada 15 Juni,” katanya.

Ia memastikan bahwa hunian yang dibangun tidak hanya cepat, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Satu unit huntara akan dilengkapi dua tempat tidur, lemari, dan kipas angin. Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti tempat makan, WC, dapur, mushola, dan ruang terbuka hijau,” katanya.

Ara juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi lintas sektor dalam percepatan program ini.

“Terima kasih kepada teman-teman BUMN yang telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan perumahan rakyat secara cepat dan tepat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura Muhammad Rizal Pahlevi menyampaikan komitmen perusahaan untuk terus mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.

Pembangunan huntara di kawasan Senen ini diharapkan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, sekaligus menjadi bagian dari penataan kawasan perkotaan yang lebih tertib, aman, dan manusiawi.

Melalui langkah ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi hunian yang cepat, tepat, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026