Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) RI dan Pemerintah China tengah mengembangkan kolaborasi di sektor pertanian dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan kerja sama tersebut salah satunya dilakukan melalui pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Merauke, Papua Selatan.

"Pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya outcome-nya (hasilnya) adalah pengentasan kemiskinan,”)" kata Iftitah saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa.

Selain fasilitas pendidikan, ia menyatakan bahwa pihaknya dan Pemerintah China juga sedang mendirikan pusat pengembangan dan riset komoditas pertanian, terutama padi.

Riset tersebut diharapkan dapat menghasilkan varietas bibit padi dengan kualitas terbaik yang dapat menghasilkan 6-8 ton beras untuk setiap hektare lahan.

Upaya tersebut, lanjut dia, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan swasembada pangan.

"(Swasembada pangan) ini juga nanti akan ujungnya adalah kepada pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Ia menyampaikan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut data per September 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, sehingga sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas ekonomi.

"Ini salah satu bukti Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 menurun.

"Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem Alhamdulillah telah naik kelas," kata Muhaimin.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus Transjakarta terjadi di Jalan Jembatan 3 Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 19 April 2026 malam. Peristiwa itu menyebabkan satu penumpang sepeda motor tewas.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani mengatakan peristiwa itu bermula saat Transjakarta yang dikemudikan AP (49) melaju menuju arah utara. Di saat yang sama, pengemudi motor AD (50) yang membonceng IY (39) juga melintas di ruas jalan yang sama.

"Diduga kurang hati-hati sehingga bus Transjakarta menabrak bodi belakang sepeda motor yang dikemudikan AD dan sedang membonceng IY yang pada saat itu sedang melaju searah di depannya," katanya, Senin (20/4/2026).

Ojo menyebut kedua korban sepeda motor mengalami luka pada bagian kepala. AD sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja untuk mendapatkan perawatan.

"Sementara penumpang IY meninggal dunia di TKP kemudian dibawa ke RSCM. Hingga kini, polisi masih menyelidiki dugaan penyebab kecelakaan," imbuh Ojo.

Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan fiskal yang kompleks.

Di satu sisi, Pemerintah berkomitmen menjaga disiplin anggaran dengan mempertahankan batas defisit maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, negara juga dituntut mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen sekaligus membiayai berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Program makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, hingga berbagai proyek pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan fiskal yang tidak kecil.

Situasi ini menjadi semakin rumit ketika dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik yang meningkat, terutama konflik di Timur Tengah yang berpotensi mendorong harga energi global dan mengganggu stabilitas perdagangan internasional.

Dalam kondisi seperti ini, rencana kebijakan efisiensi fiskal melalui pemotongan anggaran kementerian dan lembaga yang dilontarkan Pemerintah memang dapat menjadi opsi disiplin anggaran yang dibutuhkan.

Namun jika dilakukan secara berlebihan, kebijakan tersebut juga berisiko mengurangi daya dorong fiskal terhadap perekonomian. Inilah yang kerap dianalogikan sebagai “buah simalakama” dalam pengelolaan fiskal: pilihan kebijakan yang sama-sama memiliki konsekuensi besar dari sisi pemenuhan serta strategi yang harus dijalankan.

Realitas anggaran

Sejak reformasi keuangan negara pada awal 2000-an, Indonesia menetapkan batas defisit maksimal tiga persen dari PDB sebagai mekanisme pengendalian fiskal. Kebijakan ini terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi makro dalam jangka panjang.

Rasio utang pemerintah Indonesia, misalnya, masih berada di kisaran 38–40 persen dari PDB pada tahun 2025, dan menurut data Kementerian Keuangan, posisi tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan banyak negara maju yang rasio utangnya melampaui 90 persen dari PDB.

Namun menjaga disiplin fiskal tidak selalu mudah. Realisasi APBN tahun 2025 mencatat defisit sekitar Rp695 triliun atau sekitar 2,92 persen dari PDB (Kementerian Keuangan, 2025). Angka ini mendekati batas maksimum yang diperbolehkan oleh aturan fiskal. Belanja negara mencapai sekitar Rp3.451 triliun, sementara penerimaan negara sekitar Rp2.756 triliun. Perbedaan antara kebutuhan belanja dan kemampuan penerimaan inilah yang kemudian memunculkan tekanan terhadap kebijakan fiskal.

Dalam kondisi seperti ini, salah satu langkah yang sering ditempuh adalah melakukan efisiensi belanja melalui rasionalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Namun kebijakan tersebut tidak selalu sederhana karena banyak program yang memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas.

Selain kebutuhan pembangunan ekonomi, pemerintah juga menghadapi tuntutan untuk memperkuat program sosial yang menyentuh langsung kesejahteraan masyarakat, antara lain program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis yang dirancang untuk meningkatkan dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Program ini diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp300 triliun–Rp350 triliun per tahun ketika berjalan penuh dan menjangkau lebih dari 80 juta penerima manfaat (Kementerian Keuangan, 2026). Sementara program cek kesehatan gratis yang dirancang untuk memperluas layanan kesehatan preventif juga membutuhkan dukungan anggaran puluhan triliun rupiah setiap tahun.

Jika digabungkan, kedua program tersebut dapat menyerap lebih dari satu persen PDB dalam belanja sosial tambahan. Dari perspektif pembangunan manusia, investasi ini sangat penting karena kualitas kesehatan dan gizi masyarakat memiliki hubungan erat dengan produktivitas ekonomi.

Laporan Human Capital Index Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 20 persen dalam jangka panjang.

Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah dampak geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas, terutama terhadap kenaikan harga minyak mentah untuk kebutuhan impor nasional. Kementerian Keuangan memperkirakan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar per barel dapat menambah beban fiskal hingga Rp60 triliun melalui peningkatan subsidi energi dan kompensasi energi (APBN Sensitivity Analysis, 2025).

Artinya, konflik geopolitik global secara langsung dapat memengaruhi stabilitas fiskal domestik. Dalam situasi seperti ini, kebijakan fiskal harus lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Tantangan penerimaan

Masalah struktural lain dalam pengelolaan fiskal Indonesia adalah masih rendahnya rasio pajak terhadap PDB. Bank Dunia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (2025) memperkirakan tax ratio Indonesia berada di kisaran 9–10 persen dari PDB. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata negara anggota OECD yang mencapai sekitar 34 persen dari PDB (OECD Revenue Statistics, 2024).

Rasio pajak yang rendah membuat ruang fiskal pemerintah relatif sempit ketika kebutuhan belanja meningkat. Dengan kata lain, kemampuan negara untuk membiayai program pembangunan masih sangat bergantung pada efektivitas sistem perpajakan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak sebenarnya dapat memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Studi World Bank dan University of Oxford terhadap pelaku usaha kecil di negara berkembang menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sederhana seperti pengingat kewajiban pajak dapat meningkatkan kepatuhan hingga 10–15 persen (Kleven et al., 2023).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan dapat menjadi sumber tambahan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak.

Tantangan berikutnya, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi delapan persen dalam jangka menengah. Target ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan ekonomi untuk mempercepat transformasi struktural, meningkatkan pendapatan per kapita, dan membuka lapangan kerja bagi jutaan angkatan kerja baru setiap tahun.

Belanja pemerintah dalam hal ini memainkan peran penting sebagai katalis aktivitas ekonomi. Jika efisiensi fiskal dilakukan secara terlalu agresif melalui pemotongan belanja pembangunan, maka kemampuan negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat berkurang.

Strategi kebijakan

Untuk menghindari dilema fiskal tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan strategi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pemotongan belanja, tetapi juga memperluas kapasitas fiskal negara.

Strategi pertama adalah memperkuat penerimaan pajak melalui reformasi administrasi dan digitalisasi sistem perpajakan. Pelajaran global dari Estonia menunjukkan bahwa setelah menerapkan sistem pajak digital pada awal 2000-an, negara tersebut mampu meningkatkan rasio pajaknya hingga sekitar 33 persen dari PDB (OECD, 2022).

Jika Indonesia mampu meningkatkan tax ratio hanya dua poin persentase saja misalnya dari sekitar 10 persen menjadi 12 persen dari PDB, maka ruang fiskal yang dihasilkan dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun per tahun.

Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas belanja negara melalui pendekatan spending better. Negara seperti Korea Selatan pernah melakukan reformasi belanja publik melalui program Performance-Based Budgeting sejak 2005. Evaluasi OECD (2019) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mampu meningkatkan efisiensi belanja pemerintah hingga 10–15 persen tanpa mengurangi kualitas layanan publik.

Jika pendekatan serupa diterapkan di Indonesia terhadap belanja pemerintah yang mencapai lebih dari Rp3.000 triliun, potensi efisiensi fiskal dapat mencapai sekitar Rp300 triliun–Rp400 triliun tanpa harus memotong program pembangunan prioritas.

Strategi ketiga adalah memperluas pembiayaan pembangunan melalui kemitraan dengan sektor swasta. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) telah banyak digunakan oleh negara seperti India untuk membiayai proyek infrastruktur besar. Laporan Asian Development Bank (2023) menunjukkan bahwa skema tersebut berhasil membiayai proyek infrastruktur senilai lebih dari 200 miliar dolar di India selama dua dekade terakhir tanpa membebani anggaran negara secara langsung.

Strategi keempat adalah memperkuat ketahanan energi nasional untuk mengurangi dampak gejolak geopolitik global. Jepang sejak krisis minyak 1970-an melakukan diversifikasi energi secara agresif melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Kebijakan tersebut berhasil menurunkan ketergantungan Jepang terhadap impor minyak hingga hampir 40 persen dalam tiga dekade.

Pada akhirnya, pengelolaan fiskal bukan sekadar soal menjaga angka defisit agar tetap berada di bawah tiga persen. Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Efisiensi fiskal memang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Namun efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar sebagai pemotongan anggaran. Efisiensi yang sejati adalah bagaimana mengelola sumber daya negara secara lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih berorientasi pada masa depan.

Jika kebijakan fiskal mampu menemukan keseimbangan tersebut, Indonesia tidak hanya mampu menghindari jebakan buah simalakama fiskal. Lebih dari itu, pengelolaan fiskal yang bijak dapat menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Jakarta (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo memperketat pengendalian laporan keuangan melalui implementasi penuh Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) guna memperkuat transparansi, manajemen risiko, serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan.

"Sepanjang 2025, kami mengimplementasikan secara penuh sistem ICoFR guna memastikan keandalan laporan keuangan sekaligus memperkuat manajemen risiko perusahaan," kata Direktur Utama PTPN IV Jatmiko K. Santosa sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan penerapan ICoFR secara menyeluruh merupakan bagian penting dari upaya membangun budaya pengendalian internal yang kuat di seluruh lini organisasi.

“Setiap angka dalam laporan keuangan harus mencerminkan proses bisnis yang benar-benar terkendali, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekadar pencatatan administratif,” ujarnya.

Program itu diterapkan di seluruh unit kerja perusahaan, mulai dari operasional kebun dan pabrik, hingga fungsi pengawasan internal. Proses tersebut juga melibatkan auditor eksternal untuk memastikan sistem pengendalian berjalan efektif.

Menurut Jatmiko, penguatan sistem pengendalian internal tidak semata dilakukan untuk memenuhi kewajiban regulasi. Di tengah dinamika industri dan tuntutan transparansi terhadap badan usaha milik negara, sistem yang kuat menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan.

“Kepercayaan pemangku kepentingan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola. Karena itu, transformasi ini diarahkan agar perusahaan tidak hanya unggul dalam operasional, tetapi juga kokoh dari sisi manajemen risiko dan akuntabilitas,” katanya.

Dalam praktiknya, lanjut Jatmiko, sistem ICoFR di PTPN IV mencakup berbagai proses yang berpengaruh langsung terhadap laporan keuangan, seperti pendapatan, produksi, pengadaan, pengelolaan aset, hingga proses penutupan laporan keuangan.

Perusahaan terlebih dahulu mengidentifikasi akun-akun yang memiliki pengaruh signifikan terhadap neraca dan laporan laba rugi. Dari sana, berbagai mekanisme kontrol dirancang untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara akurat dan dapat ditelusuri.

Implementasi tersebut dijalankan melalui beberapa tahapan, mulai dari perancangan kontrol, penerapan dan pemantauan berkelanjutan, evaluasi efektivitas, hingga perbaikan apabila ditemukan kelemahan dalam sistem.

Pada tahap evaluasi, perusahaan melakukan pengujian terhadap desain kontrol serta pelaksanaannya dalam kegiatan operasional sehari-hari.

Langkah ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif dalam praktik.

Dalam penerapannya, perusahaan memetakan dua potensi risiko utama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, yakni risiko salah saji dan risiko kecurangan (fraud).

"Salah saji dapat muncul akibat kesalahan perhitungan, klasifikasi akun yang tidak tepat, maupun proses peninjauan yang kurang memadai. Sementara itu, risiko fraud biasanya berkaitan dengan tekanan atau peluang yang memungkinkan manipulasi data keuangan," kata dia.

Untuk memitigasi risiko tersebut, perusahaan menerapkan sejumlah pengendalian, antara lain verifikasi berlapis terhadap pencatatan transaksi, pembatasan akses sistem keuangan, serta proses rekonsiliasi rutin terhadap rekening perusahaan.

Seluruh proses bisnis dan mekanisme pengendalian tersebut didokumentasikan secara sistematis sehingga dapat ditelusuri dalam proses audit.

Penguatan sistem pengendalian internal juga diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat manajemen.

Dengan laporan keuangan yang lebih andal dan bebas dari salah saji material, manajemen memiliki dasar yang lebih kuat dalam merumuskan strategi bisnis, mengelola biaya, hingga mengoptimalkan pengelolaan aset di berbagai wilayah operasional perusahaan.

Ke depan, lanjut Jatmiko, PTPN IV berencana memperkuat budaya evaluasi mandiri atas sistem pengendalian, memperbarui peta risiko secara berkala, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan.

Langkah itu diharapkan membuat pengendalian internal tidak berhenti sebagai program kepatuhan semata, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan.

"Bagi PTPN IV, implementasi penuh ICoFR merupakan salah satu fondasi penting dalam agenda transformasi jangka panjang memperkuat tata kelola dan meningkatkan kepercayaan investor, regulator, serta masyarakat terhadap kinerja korporasi," kata Jatmiko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan tidak hanya membantu keluarga pra-sejahtera keluar dari kemiskinan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui koperasi sebagai pusat penggerak produktivitas dan kemandirian warga

Purworejo (ANTARA) - Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan serta Pemkab Purworejo melakukan kick off dan kolaborasi Koperasi Desa Merah Putih Dukuhrejo dengan Program Keluarga Harapan dan sembako menuju kemandirian ekonomi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Purworejo, Sabtu, menyampaikan Kopdes Merah Putih menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan mendorong KPM naik kelas secara bertahap sehingga lebih sejahtera dan berdaya.

"Kick off ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama lintas kementerian yang sebelumnya dilakukan," katanya.

Kegiatan ini sebagai bagian dari pilot project pemerintah dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim melalui wadah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Kemensos di Kabupaten Purworejo kini telah menjadi anggota Kopdes Merah Putih Dukuhrejo dengan harapan mereka mendapat manfaat yang lebih dan dapat mandiri secara ekonomi.

“Ini menjadi kelanjutan dari MoU yang dilakukan antara Kemensos dan Kemenkop beberapa waktu lalu untuk mendorong para penerima manfaat menjadi anggota kopdes. Selanjutnya aspek pemberdayaannya akan kita bantu melalui operasionalisasi Kopdes Merah Putih,” katanya.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmoko, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Anggota DPR RI Komisi VIII Wibowo Prasetyo, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Bupati Purworejo Yuli Hastuti, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop Destry Anna Sari, dan Staf Khusus Menteri Koperasi Wahyono.

Ia menegaskan bahwa model kolaborasi dalam pemberdayaan KPM program Kemensos akan diperluas di berbagai wilayah di Indonesia sejalan dengan dimulainya operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih. Diharapkan sinergi tersebut akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dari desil terbawah meningkat menuju keluarga sejahtera.

"Ini akan kita uji cobakan di beberapa tempat lagi dan ini akan menjadi model bagi pengentasan kemiskinan sehingga warga desil 1 bisa berkurang dan naik kelas menjadi desil 2 dan seterusnya,” lanjutnya.

Ia menekankan Kopdes/ Kel Merah Putih bukan hanya tempat penjualan barang bersubsidi dan kebutuhan pokok semata. Kopdes/ Kel Merah Putih juga akan diposisikan sebagai offtaker dari berbagai produk yang dihasilkan masyarakat di sekitarnya. Sebagai contoh dengan adanya bantuan dari Kemensos bersama Japfa Comfeed Indonesia berupa satu set lengkap ayam petelor bagi para KPM Kemensos diharapkan produknya dapat didistribusikan melalui Kopdes Merah Putih Dukuhrejo.

“Kopdes ini harus menjadi tempat menampung hasil produk masyarakat desa seperti hasil ternak telur yang telah dibantu bisa dijual melalui kopdes di sini sehingga bapak/ ibu mendapatkan tambahan penghasilan,” katanya.

Ia menegaskan setelah para KPM program Kemensos menjadi anggota Kopdes Merah Putih akan mendapat beragam manfaat seperti sisa hasil usaha (SHU) dari bisnis proses yang dikelola Kopdes/ Kel Merah Putih. Dengan begitu secara bertahap mereka akan kembali mendapatkan tambahan pendapatan di setiap akhir periode.

"Harapannya nanti mereka setelah menjadi anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, mereka juga akan mendapatkan tambahan pendapatan sisa hasil usaha. Insyaallah dengan menjadi anggota koperasi desa, manfaatnya akan lebih besar,” jelasnya.

Ia berpesan kepada pemerintah Kabupaten Purworejo untuk dapat memastikan proses operasionalisasi Kopdes Merah Putih Dukuhrejo berjalan dengan baik dan konsisten.

Ia juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara Kemensos dan BP Taskin sehingga upaya pemerintah melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim dapat mulai terlihat hasilnya melalui Kopdes Merah Putih. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan tidak hanya membantu keluarga pra-sejahtera keluar dari kemiskinan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui koperasi sebagai pusat penggerak produktivitas dan kemandirian warga.

"Terima kasih kepada Kemensos dan BP Taskin yang telah bersinergi untuk mendorong pemberdayaan masyarakat bersama-sama,” katanya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih menjadi salah satu instrumen dari skema program percepatan pengentasan memastikan yang efektif. Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari program pemberdayaan sehingga keberadaannya harus didukung penuh semua pihak.

"Kami dari Kementerian Sosial ditugaskan untuk mendorong agar penerima manfaat, bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial nanti menjadi anggota Kooperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Dan hari ini kita uji coba di sini," kata Mensos Saifullah.

Ia menyampaikan, sinergi dengan Kemenkop dan BP Taskin dapat terus diperkuat agar ke depan jumlah masyarakat yang miskin dapat terus berkurang. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak terlibat dalam proses pemutakhiran data khususnya data para KPM Bansos sebab data sosial ini dapat berubah dengan sangat cepat setiap saat.

Ia berharap tahun 2026 melalui sinergi dengan lintas Kementerian dan Lembaga tersebut jumlah masyarakat miskin ekstrim di Purworejo terus berkurang menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya terutama setelah bergabung menjadi anggota Kopdes/ Kel Merah Putih.

"Terimakasih tahun lalu sudah wisuda graduasi sebanyak 1.000 KPM dari Kemensos, kita harap tahun depan menjadi 3.000 yang lulus graduasi menjadi keluarga mandiri," katanya.

Mensos kembali menekankan agar para KPM PKH yang berada pada usia produktif diarahkan masuk dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial dari pemerintah sifatnya sementara dan untuk menjaga agar rakyat tidak jatuh. Selanjutnya Koperasi membantu agar masyarakat miskin bisa bangkit dan mandiri.

“Ini sesuai arahan presiden, keluarga usia produktif tidak boleh kehilangan semangat untuk menjadi keluarga berdaya. Mereka harus terdorong menjadi anggota koperasi desa,” katanya.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan agenda prioritas nasional. Ia mengajak seluruh pihak menautkan program lintas sektor agar saling menguatkan termasuk program Kopdes/ Kel Merah Putih dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

“BP Taskin sedang merumuskan pendekatan program - program yang anti-inflasi agar seluruh program Kementerian Lembaga bisa nyambung dan bangsa ini selamat dari jerat kemiskinan ekstrem,” tegasnya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono memimpin apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2026. Operasi Keselamatan Jaya 2026 ini dilakukan selama 14 sejak 2-15 Februari 2026.

“Apel gelar pasukan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bentuk kesiapan Polri beserta jajaran stakeholders lainnya dalam pengecekan akhir personel, sarana prasarana, dan pola tindak, sekaligus menandai dimulainya Operasi Keselamatan Jaya 2026 sebagai operasi kewilayahan bidang lalu lintas,” kata Wakapolda dalam amanatnya, Senin (2/2/2026).

Menurut Wakapolda, jelang Bulan Suci Ramadan, mobilitas masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya cenderung meningkat dan berdampak langsung pada kepadatan lalu lintas, kecelakaan hingga potensi pelanggaran.

“Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya sebagai pusat aktivitas nasional merupakan etalase bangsa, sehingga kondisi lalu lintas yang tertib dan aman menjadi cerminan kedisiplinan dan budaya masyarakat,” ujarnya.

Wakapolda menegaskan, tujuan utama dari Operasi Keselamatan Jaya 2026 ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas. Serta menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan, dan fatalitas korban.

“Operasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan. Saya ulangi, operasi ini tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Sasaran operasi difokuskan pada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan,” imbuhnya.

Lihat video: Cegah Kecelakaan, Korlantas Gelar Operasi Keselamatan Lalu Lintas



Wakapolda menambahkan, dalam pelaksanaannya, jajarannya mengedepankan pendekatan preemtif, preventif dan represif secara proporsional.

“Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara berkelanjutan. Kehadiran personel ditingkatkan pada titik-titik rawan dan penegakan hukum dilaksanakan secara profesional dengan memaksimalkan ETLE statis, mobile, serta drone patrol presisi, serta penindakan manual secara efektif dan humanis,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Eka Chandra Buana menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama kebijakan pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

“Permasalahan kemiskinan menjadi salah satu isu prioritas pemerintah saat ini,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Pemerintah disebut sedang memperkuat upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui digitalisasi bantuan sosial, dengan didukung Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, lanjutnya, pemerintah meluncurkan Kartu Kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin serta Kartu Usaha Afirmatif yang ditujukan bagi pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui pelatihan keterampilan dan perluasan akses permodalan.

Dalam jangka menengah-panjang, pembangunan kualitas sumber daya manusia dari keluarga miskin diperkuat melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

“Sebagai bentuk komitmen nasional, Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menjadi landasan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ungkap Eka Chandra.

Di sisi lain, dia mengatakan bencana alam di wilayah Sumatera menambah tantangan baru dalam penanggulangan kemiskinan.

Karena itu, pemerintah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, berfokus pada pemulihan sosial, ekonomi, serta ketahanan pangan yang terkait erat dengan pengentasan kemiskinan.

“Dalam konteks tersebut, pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak bencana, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan ekonomi, termasuk bantuan bagi warga yang kehilangan modal usaha akibat banjir di Sumatera,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Serang (ANTARA) - Kementerian Perindustrian menilai penyederhanaan penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengawasan implementasinya lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 mendorong kepastian iklim usaha industri migas dalam negeri.

Peraturan tersebut juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat daya saing industri penunjang migas nasional.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta di Serang, Jumat, mengatakan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 merupakan langkah strategis untuk menciptakan iklim usaha yang lebih pasti bagi produsen dalam negeri.

“Permenperin 35 Tahun 2025 bertujuan agar proses penilaian TKDN dapat dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan transparan,” ujar Setia Diarta.

Ia menambahkan, pengawasan TKDN juga penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat serta memberikan kepastian pasar bagi industri nasional, khususnya di sektor strategis seperti migas.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK) Soni menilai kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri perlu diiringi dengan pengendalian produk impor yang tidak sesuai standar.

“Selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri diperlukan juga sinkronisasi kebijakan yang lain, dapat melalui pemberlakuan larangan dan pembatasan (lartas) produk katup,” ujar Soni.

Menurut dia, pengendalian impor diperlukan agar produk katup impor tidak membanjiri pasar domestik dan merugikan industri nasional yang telah berinvestasi pada teknologi dan kualitas.

Soni juga menekankan pentingnya kemudahan akses bahan baku yang berkelanjutan dan efisien untuk mendukung peningkatan kapasitas produksi dan ekspansi pasar.

“Ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan akan membantu industri menekan biaya produksi, menjaga kualitas secara konsisten, serta memperluas pangsa pasar domestik maupun ekspor,” katanya.

Kemenperin menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat industri penunjang migas melalui kebijakan TKDN, pengendalian impor, dan pembangunan ekosistem industri nasional yang berdaya saing.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

MEDAN - Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan menggunakan pesawat PK-YNA telah menyelesaikan tiga sorti penerbangandi atas langit Sumatera Utara, pada Rabu (10/12/2025). OMC ini dilaksanakan dalam rangka operasi pengamanan cuaca di wilayah Sumatera Utara.

"Pada rangkaian misi tersebut, telah digunakan bahan semai NaCl sebanyak 3.200 kilogram untuk mendukung upaya modifikasi cuaca di area yang menjadi prioritas," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dikutip Kamis (11/12/2025).

Secara akumulatif, selama dua hari pelaksanaan operasi sejak (9/12/2025) hingga (10/12/2025), PK-YNA telah menuntaskan enam sorti penerbangan.

Total bahan semai yang telah digunakan mencapai 4.000 kilogram NaCl dan 800 kilogram CaO. Seluruh kegiatan berlangsung sesuai prosedur dan dalam kondisi operasional yang aman.

Saat ini, tim tengah mempersiapkan pelaksanaan sortie ke-4 dengan sasaran wilayah perairan barat Tapanuli Tengah. Pada misi lanjutan ini, akan digunakan bahan semai NaCl sebanyak 800 kilogram.

"Persiapan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan operasi berjalan lancar dan efektif dalam mendukung pengamanan wilayah tersebut," kata Aam sapaan Abdul Muhari.

BMKG Sumatera Utara juga mengeluarkan peringatan dini cuaca pada Rabu, (10/12/2025) pukul 12.50 WIB. Berdasarkan pemantauan, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat disertai kilat dan angin kencang di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan.

Kondisi ini diperkirakan meluas hingga perairan Danau Toba serta wilayah lain seperti Karo, Deli Serdang, Dairi, Mandailing Natal, Nias, Samosir, dan Kota Padangsidimpuan.

"Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap risiko banjir, longsor, dan gangguan transportasi, serta memantau informasi cuaca terkini dari otoritas terkait," imbaunya.

Sementara itu, Aam mengatakan bahwa BNPB terus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, BBPJN, TNI/Polri, dan BMKG untuk mempercepat penanganan darurat, memastikan pemulihan akses berjalan optimal, dan menjamin keamanan masyarakat di wilayah terdampak.

"Dukungan tambahan siap dimobilisasi apabila situasi lapangan memerlukan penguatan lebih lanjut," jelasnya.

Serang (ANTARA) - Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) mencatat sederet capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air sepanjang 2025 yang dinilai memperkuat ketahanan pangan, ketersediaan air baku, serta pengendalian banjir di wilayah Banten.

Capaian ini menegaskan pergeseran fokus dari sekadar pekerjaan konstruksi menuju pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana di Kota Serang, Banten, Rabu mengatakan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan wujud pelayanan negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat terhadap air.

“Setiap infrastruktur yang dibangun memiliki tujuan yang jelas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kami memastikan bahwa pembangunan ini tidak hanya selesai secara fisik, tetapi benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

BBWS C3 menyatakan akan melanjutkan pengelolaan sumber daya air secara lebih terpadu, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan oleh warga Banten.

Sepanjang 2025, BBWS C3 melaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 49 lokasi, pembangunan intake air baku, serta revitalisasi Situ Cicinta dan dua embung milik Grup 1 Kopassus yang kini berfungsi sebagai kolam retensi pengendali banjir.

Di sektor irigasi, jaringan baru dibangun di Daerah Irigasi (DI) Cimoyan Pandeglang sepanjang 285 meter, disusul rehabilitasi jaringan pada DI Ciujung, DI Cidurian, dan DI Cibaliung seluas total 4.301 hektare layanan.

Peningkatan irigasi juga diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi dan operasi jaringan irigasi dalam rangka mendukung swasembada pangan. Kebijakan ini menjadi kerangka strategis percepatan layanan air bagi lahan-lahan produktif.

Pada sektor penyediaan air baku, pembangunan Bendungan Karian memasuki tahap akhir. Dengan kapasitas tampung 314,7 juta meter kubik, bendungan ini akan memasok air untuk Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat melalui sistem Karian–Serpong Water Conveyance System (KSCS). Proyek ini disebut sebagai salah satu infrastruktur kunci dalam peta besar ketahanan air nasional.

Di sisi pengendalian banjir, program Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) pada Sungai Ciujung memberikan dampak signifikan melalui berkurangnya area genangan dan meningkatnya rasa aman masyarakat.

Pembangunan penguatan tebing dan penataan sempadan Sungai Cibanten masih berlangsung, yang juga mengintegrasikan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengurangan risiko bencana.

Program berbasis pemberdayaan masyarakat seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) turut menguatkan layanan air irigasi sederhana.

Pada periode 2024–2025, program ini dilaksanakan di 381 lokasi dan melibatkan 5.715 pekerja lokal. Perbaikan aliran irigasi tersebut meningkatkan luas lahan terairi hingga 20.445 hektare dan dinilai memberi manfaat langsung bagi petani.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menekankan bahwa layanan air bagi pertanian menjadi prioritas utama.

“Tugas kami di PU adalah memastikan air mengalir hingga ke sawah-sawah yang terjauh. Irigasi tersier, sekunder, hingga primer harus rapi, sempurna dan tidak ada kebocoran sehingga benar-benar bermanfaat bagi petani,” ujarnya.

Selain itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Dwi Purwantoro menyebut infrastruktur air sebagai fondasi ketahanan ekonomi.

“Capaian yang ada saat ini membuktikan bahwa pembangunan sumber daya air memberi manfaat nyata. Mulai dari meningkatnya ketersediaan air baku, irigasi pertanian yang lebih andal, hingga berkurangnya risiko banjir di wilayah rawan,” katanya.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah (Pemda) yang telah berhasil menjaga stabilitas harga serta mendorong digitalisasi daerah.

Hal itu ia sampaikan dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di mana Pemda yang mencapai kinerja terbaik pada dua bidang tersebut diberi penganugerahan TPID Awards 2025 dan Championship TP2DD 2025 masing-masing dalam tiga kategori.

“Daerah yang mendapatkan Award ini, mohon dapat diberikan insentif fiskal, Pak Presiden. Mohon arahan Pak Presiden. Dari Pak Menteri Keuangan, saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia. Jumlahnya tidak terlalu besar, kira-kira Rp786 miliar yang dibagi,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (28/11) malam.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga melaporkan bahwa inflasi Indonesia terjaga rendah dan stabil dalam rentang sasaran target nasional 2,5±1 persen, dengan realisasi pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year/yoy).

Inflasi yang terkendali dipengaruhi konsistensi kebijakan suku bunga BI dan dorongan kebijakan insentif fiskal Pemerintah dalam mengarahkan ekspektasi inflasi.

Selain itu, bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil serta implementasi strategi kebijakan utama 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) terus ditempuh untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam rentang sasaran.

Selain menjalankan program reguler pengendalian inflasi, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi termasuk untuk menjaga stabilitas daya beli di masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Di samping itu, ia mengatakan pemerintah telah menyalurkan berbagai stimulus ekonomi hingga akhir tahun, di antaranya program diskon transportasi, bantuan pangan, bantuan langsung tunai (BLT) Kesra, dan program magang lulusan perguruan tinggi.

Untuk memperkuat efektivitas kebijakan tersebut, lanjutnya, pemerintah mengakselerasi transformasi digital di daerah.

Dukungan kebijakan percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah (P2DD) mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan. Hingga semester I 2025, sebanyak 501 pemerintah daerah atau sekitar 91,8 persen telah memiliki ekosistem (regulasi, kanal, kesiapan dan ketersediaan sistem, serta dukungan BPD) yang memadai.

Presiden Prabowo Subianto pada kesempatan yang sama turut menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan jajaran terkait yang hadir, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) atas sinergi, persatuan dan rekonsiliasi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

“Perekonomian kita tetap optimis didukung oleh sinergi dan kerjasama di antara pengelola perekonomian. Satu tahun ini kita telah membuktikan kepada rakyat Indonesia hasil nyata, kerja keras, yang dapat kita banggakan,” kata Presiden.

Pada Jumat (28/11), selain acara PTBI 2025, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025 juga telah dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi dan koordinasi.

Berikut daftar lengkap pemenang TPID Award 2025 dan Championship TP2DD 2025:

TPID Award 2025:

Kategori Provinsi Terbaik:
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Papua

Kategori Kabupaten/Kota Terbaik:
Kota Palembang, Kota Tasikmalaya, Kota Banjarmasin, Kota Palu, Kota Mataram

Kategori Kabupaten/Kota Berprestasi:
Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Lombok Timur

Championship TP2DD 2025:

Kategori Provinsi Terbaik:
Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kategori Kota Terbaik:
Kota Payakumbuh, Kota Tangerang Selatan, Kota Balikpapan, Kota Makassar, Kota Kupang

Kategori Kabupaten Terbaik:
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Lombok Timur

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dengan penandatanganan PKS ini, kita bekerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna di Sulawesi Barat..,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperkuat pengendalian dan pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi dan kompensasi di provinsi tersebut.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menjelaskan, kerja sama ini merupakan wujud implementasi amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) atau subsidi dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau kompensasi untuk konsumen pengguna di Provinsi Sulawesi Barat dilakukan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka di Jakarta, Kamis.

Menurut Wahyudi, dalam upaya memastikan penyediaan dan distribusi BBM berjalan tepat sasaran, BPH Migas membutuhkan kolaborasi erat dengan pemangku kepentingan daerah termasuk pemerintah provinsi.

"Dengan penandatanganan PKS ini, kita bekerja sama dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna di Sulawesi Barat dengan tujuan distribusi BBM yang tepat sasaran, tepat volume kepada seluruh konsumen yang berhak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkapnya.

Wahyudi menambahkan Sulawesi Barat merupakan provinsi ke-23 yang menjalin kerja sama serupa dengan BPH Migas dan berharap PKS ini dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kami memberikan apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Barat Bapak Suhardi Duka atas kerja sama dengan BPH Migas untuk berkomitmen dan berkolaborasi menjaga penyaluran BBM yang mendapatkan kompensasi dari negara. Diharapkan PKS ini dapat mengangkat sektor ekonomi UMKM di wilayah Sulawesi Barat," ucapnya.

Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyambut positif sinergi ini.

Menurut dia, keberadaan PKS sangat relevan bagi masyarakat Sulawesi Barat, terutama sektor produktif yang bergantung pada ketersediaan BBM yang terjangkau dan tepat sasaran.

Sinergi ini akan memperkuat langkah pengawasan di lapangan dan meminimalkan potensi penyimpangan distribusi BBM subsidi.

"Alhamdulillah, hari ini Pemprov Sulawesi Barat menandatangani perjanjian kerja sama dengan BPH Migas. Dengan PKS ini, saya bisa mengajak kapolda, kejaksaan tinggi, dan danrem untuk sama-sama kita mendukung dan mengatur dengan baik tentang distribusi BBM di wilayah Sulawesi Barat," terangnya.

Penandatanganan PKS ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho dan Hasbi Anshory, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfons S, dan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat Juanda Maulana.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025