#30 tag 24jam
Tingkat Keselamatan Pengguna Android Lebih Tinggi Berkat Fitur Peta Darurat Google?
Google meningkatkan keselamatan pengguna Android dengan fitur peta darurat di notifikasi bencana, memungkinkan penilaian risiko lebih cepat dan akurat. [342] url asal
#android #google #peta-darurat #keselamatan-pengguna #fitur-peta-visual #peringatan-darurat #google-play-services #notifikasi-bencana #wireless-emergency-alerts #integrasi-peta #zona-bahaya #mitigasi-b
(Bisnis.Com - Teknologi) 01/04/26 13:22
v/178654/
Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Google resmi memperkenalkan pembaruan krusial pada sistem peringatan darurat di perangkat Android guna memperkuat aspek keselamatan pengguna melalui integrasi peta visual secara langsung dalam notifikasi peringatan bencana.
Fitur inovatif ini hadir melalui pembaruan Google Play Services versi 26.12. Berbeda dengan sistem konvensional yang hanya mengandalkan teks, kini ponsel berbasis Android mampu menampilkan peta lokasi terdampak secara real-time di dalam notifikasi Peringatan Darurat Nirkabel atau Wireless Emergency Alerts(WEA).
Mengutip laporan Phone Arena, Rabu (1/4/2026), integrasi peta ini memungkinkan pengguna untuk melihat cakupan area bahaya secara presisi, seperti zona peringatan tornado, banjir bandang, hingga peringatan AMBER terkait penculikan anak.
Pengguna dapat langsung mengidentifikasi posisi mereka relatif terhadap zona merah tanpa perlu membuka aplikasi navigasi tambahan.
Secara teknis, peningkatan ini krusial untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di tengah situasi kritis. Sebelumnya, sistem WEA hanya mengirimkan notifikasi berbasis teks sederhana seperti “peringatan cuaca ekstrem di wilayah Anda.” Namun, definisi “wilayah” dalam pesan teks tersebut sering kali dianggap ambigu karena bisa mencakup radius yang sangat luas, mulai dari lingkungan tempat tinggal hingga wilayah kabupaten yang berjarak puluhan kilometer.
Dengan adanya peta visual, pengguna dapat lebih cepat menilai risiko dan menentukan tindakan evakuasi yang tepat. Mengingat dalam situasi bencana alam, setiap detik sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa.
Keunggulan lain dari pembaruan ini terletak pada distribusinya melalui Google Play Services. Strategi ini memungkinkan fitur keamanan tersebut menjangkau mayoritas ekosistem perangkat Android di seluruh dunia tanpa harus menunggu pembaruan sistem operasi (OS) secara menyeluruh dari produsen ponsel atau operator seluler.
Sistem WEA merupakan jaringan pemberitahuan darurat pemerintah yang dikirim melalui jalur seluler khusus. Keandalannya teruji karena pesan tetap dapat diterima meskipun jaringan komunikasi umum sedang mengalami gangguan atau kemacetan trafik data saat kondisi darurat terjadi.
Meski bukan merupakan fitur yang bersifat komersial atau estetik, langkah Google ini dinilai berhasil mengisi celah besar dalam infrastruktur penyampaian informasi darurat publik. Saat ini, peluncuran fitur dilakukan secara bertahap ke seluruh pengguna global. Pengguna disarankan untuk memastikan Google Play Services pada perangkat mereka telah diperbarui ke versi terbaru untuk mendapatkan fungsi mitigasi bencana ini.
Tekan Alih Fungsi Sawah, ATR/BPN Bidik Peta LSD di 17 Provinsi Terbit Kuartal II/2026
Kementerian ATR/BPN targetkan peta Lahan Sawah Dilindungi di 17 provinsi rampung Juni 2026 untuk cegah alih fungsi lahan. [385] url asal
#lahan-sawah-dilindungi #alih-fungsi-lahan #peta-lsd #atr-bpn #17-provinsi #kuartal-ii-2026 #ketahanan-pangan #verifikasi-data #integrasi-peta #kawasan-hutan #rencana-tata-ruang #finalisasi-lsd #pengen
(Bisnis.Com - Ekonomi) 31/03/26 16:02
v/177684/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penetapan luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi rampung pada Juni 2026. Langkah ini diambil guna memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah yang kian masif di berbagai wilayah Indonesia.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menyatakan proses penyusunan peta luasan tersebut akan dikejar sepanjang kuartal II/2026. Pemerintah berupaya memastikan instrumen pengendalian lahan ini tersedia tepat waktu sebagai acuan pemanfaatan ruang nasional.
“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kami selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Ossy dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).
Sebelumnya, kementerian ATR/BPN telah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi awal dengan usulan luasan mencapai 2.739.650,36 hektare (Ha). Di mana, wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Saat ini, status LSD di 12 provinsi tersebut telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Data hasil overlay berbagai peta tematik ini akan menjadi benteng hukum dalam menjaga ketahanan pangan nasional di daerah-daerah tersebut.
“Tentunya akan kami lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjut Ossy.
Nantinya, proses verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir Mei 2026. Akurasi data menjadi prioritas utama agar peta LSD yang dihasilkan bersifat final dan tidak menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan di kemudian hari.
Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan cleansing data dengan mengintegrasikan peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Integrasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara lahan lindung dengan kawasan budidaya lainnya.
“Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-cleansing data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung penuh akselerasi ini mengingat total luasan yang dibidik di 17 provinsi mencapai 7,44 juta hektare. Kolaborasi antar-lembaga, mulai dari Badan Informasi Geospasial hingga Kementerian Pertanian, menjadi kunci penyelesaian target ini.
"Minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)