SURABAYA - Di Indonesia, sengketa tanah yang berlarut-larut selama puluhan tahun bukanlah hal baru. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi yang terus berlanjut ini. Salah satunya adalah sejarah administrasi tanah yang panjang dan seringkali tidak teratur.

Sebidang tanah dapat memiliki berbagai dokumen dari era yang berbeda, mulai dari akta tanah era kolonial, girik, petok, hingga sertifikat modern. Ketika satu dokumen dipermasalahkan, seluruh jejak administrasi pun diperiksa ulang.

Hal ini juga terlihat pada rumah di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Bangunan tersebut memiliki sejarah penggunaan, kepemilikan, dan klaim yang berubah-ubah seiring waktu. Setiap fase meninggalkan dokumen yang dapat ditafsirkan secara berbeda dalam proses hukum. Momen Menteri Ara dan Hercules GRIB Debat Soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

“Umumnya masalah tanah juga jarang berdiri sendiri. Sengketa kepemilikan dapat meningkat menjadi kasus pidana jika ada dugaan pemalsuan dokumen. Di sisi lain, properti yang sama juga dapat menjadi bagian dari kasus kepailitan ketika seseorang dinyatakan pailit dan kurator berusaha memasukkan aset tersebut ke dalam harta pailit”, jelas Grace Coresy, konsultan hukum dalam siaran tertulis, Rabu (29/4/2026).

Akibatnya, sebidang tanah dapat menjadi objek peninjauan oleh berbagai lembaga secara bersamaan, mulai dari pengadilan perdata, pidana, dan niaga hingga otoritas administrasi pertanahan. Setiap proses berjalan sesuai dengan logika hukum dan jadwalnya masing-masing.

Selain itu, sistem peradilan juga menyediakan berbagai jalur untuk mengajukan banding. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding, dilanjutkan dengan banding kasasi, dan bahkan peninjauan kembali dalam kondisi tertentu.

Secara teori, mekanisme ini bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya proses-proses ini sering memakan waktu yang sangat lama.

Rumah tua di Jalan Darmo menjadi contoh bagaimana sebidang tanah dapat terus berpindah dari satu proses hukum ke proses lainnya. Setiap tahap membawa argumen, dokumen, dan klaim baru. Secara tertulis, sistem hukum memang menyediakan jalur untuk menyelesaikan sengketa. Namun, pada kenyataannya, proses-proses inilah yang sering membuat konflik berlarut-larut tanpa akhir.

Jika dilihat hari ini, rumah tua di Jalan Darmo mungkin tampak tak lebih dari sebuah bangunan yang sunyi. Namun, di baliknya tersembunyi pertanyaan yang lebih besar.

Bagaimana sebidang tanah yang pernah memiliki pemilik, tujuan, dan kehidupan sendiri bisa berubah menjadi sengketa yang berlarut-larut selama bertahun-tahun? Jika sebuah rumah saja bisa melalui begitu banyak proses hukum, berapa banyak sebidang tanah lain di Indonesia yang mengalami nasib serupa tanpa pernah disadari?

Grace mengatakan, rumah di Jalan Darmo itu mungkin hanya sebuah titik kecil di peta Surabaya. Namun, kisahnya mencerminkan masalah yang lebih luas. Kronologi Korupsi Urus Kasus Sengketa Lahan yang Jerat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok

Bahwa sengketa tanah di Indonesia bukan sekadar soal benar atau salah. Sengketa tanah juga melibatkan sejarah panjang, dokumen-dokumen yang saling bertentangan, serta sistem hukum yang berjalan dengan ritmenya sendiri.

”Selama masalah-masalah ini belum terselesaikan, rumah-rumah tua seperti yang ada di Jalan Darmo akan terus menjadi pengingat bahwa mencapai kepastian hukum terkait tanah di Indonesia masih merupakan perjalanan yang panjang,” jelas Grace yang juga aktif mengedukasi di @putusanverstek.

SURABAYA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan terbatas selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang ingin mengurus sertifikat.

Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Yetty Nurbuati mengatakan, pelayanan pertanahan yang akan dibuka selama libur Lebaran adalah 7 Layanan Prioritas. Itu meliputi pengecekan sertifikat, SKPT, Hak Tanggungan, Roya, peralihan hak, pendaftaran pertama kali, dan perubahan hak.

“Masyarakat yang sedang pulang ke kampung halaman jadi dapat menyempatkan diri mengurus legalitas tanah di daerah asal tanpa harus mengambil cuti di hari biasa,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Yetty Nurbuati mengatakan, dengan adanya layanan pertanahan yang tetap dibuka saat libur ini, masyarakat tak hanya bisa melihat kondisi fisik tanahnya, namun bisa sekaligus memastikan status hukum dan administrasi aset tanah yang dimiliki.

“Khusus untuk masyarakat Jawa Timur, seluruh Kantor Pertanahan yang jumlahnya mencapai 40 kantor sudah ditetapkan untuk tetap membuka layanan selama periode libur Lebaran,” ujarnya.

Lihat video: Menteri ATR/BPN Siapkan Pembenahan Internal Cegah Praktik Mafia Tanah



Dalam pelaksanaannya, Kantor Pertanahan tetap membuka loket pelayanan sama seperti dengan loket prioritas. Layanan ini diperuntukkan bagi pemohon tanpa kuasa. “Hal ini bertujuan memastikan administrasi pertanahan tidak berhenti total meskipun kantor sedang dalam masa libur panjang,” terang Yetty Nurbuati.

Layanan pada masa libur panjang ini juga sejalan dengan arahan Menteri ATR/Kepala BPN yang meminta jajaran mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan yang ada.

“Dengan adanya layanan terbatas selama masa libur lebaran, proses administrasi yang sedang berjalan tetap dapat dilanjutkan sehingga tidak menimbulkan penumpukan permohonan setelah masa libur berakhir,” lanjut Yetty Nurbuati.

Yetty Nurbuati mengimbau masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur agar dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan baik, terutama bagi yang memiliki keperluan mendesak terkait pertanahan.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan membawa dokumen yang lengkap dan mengikuti mekanisme pelayanan yang telah ditetapkan, proses layanan dapat berjalan lebih cepat, tertib, dan nyaman bagi semua pihak,” ucapnya.

Untuk mendukung pelayanan selama masa libur, Kantor Pertanahan menerapkan sistem piket pegawai pada loket pelayanan. Dengan sistem ini, meski jumlahnya terbatas, pelayanan pertanahan tetap bisa dimanfaatkan masyarakat pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026 pukul 09.00- 12.00 waktu setempat.

Selain pelayanan langsung di Kantor Pertanahan, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan digital yang telah disediakan oleh Kementerian ATR/BPN untuk membantu urusan pertanahan. Salah satunya, aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat digunakan untuk memantau proses permohonan layanan yang diajukan.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum libur Lebaran untuk melakukan pemutakhiran data sertifikat tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat. Langkah ini penting, terutama bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah terbitan sebelum 1997.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian mengatakan, pihaknya mengimbau masyarakat yang memiliki sertifikat tanah terbitan sebelum 1997 untuk datang ke Kantah setempat dan melakukan pemutakhiran data.

“Melalui proses ini, kami akan mengecek sertifikat serta memastikan apakah bidang tanah tersebut telah tercantum dalam peta pertanahan nasional. Manfaatkan momentum libur Lebaran karena Kantah di daerah tujuan mudik tetap membuka pelayanan,” ujarnya, Selasa (17/03/2026).

Shamy menjelaskan, pembukaan pelayanan tersebut mengacu pada Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Nomor B/KP.06/331-100/111/2026. Berdasarkan SE tersebut, Kantah yang menjalankan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran) serta Kantah yang berpotensi menerima permohonan layanan selama periode libur Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri 1447 H, tetap memberikan pelayanan pertanahan terbatas.

Pelayanan terbatas tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat pada 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, pukul 09.00-12.00 waktu setempat. Beberapa layanan yang tersedia antara lain informasi dan konsultasi pertanahan; penerimaan berkas layanan pertanahan; penyerahan produk layanan pertanahan yang diajukan langsung oleh pemilik tanah tanpa melalui kuasa; serta pemutakhiran data digital terhadap sertipikat lama.

Lihat video: Kementerian ATR/BPN: 50 Sertifikat HGB yang Terletak di Laut Sudah Dibatalkan



Shamy Ardian mengungkap alasan mengapa pemutakhiran terhadap data sertipikat lama penting dilakukan. Sebelum tahun 1997, sistem administrasi pertanahan masih menggunakan metode analog, baik dalam pencatatan dokumen maupun proses pemetaan bidang tanah.

“Kondisi tersebut menyebabkan sebagian data pertanahan masih berbasis dokumen fisik dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pemetaan digital yang saat ini digunakan oleh Kementerian ATR/BPN,” katanya.

Pemutakhiran data bisa mencegah potensi permasalahan pertanahan di kemudian hari, seperti tumpang tindih bidang tanah. Melalui data yang telah dimutakhirkan, setiap kegiatan pengukuran maupun pemetaan bidang tanah baru dapat mengacu pada data digital yang sudah tersedia.

Shamy menambahkan, masyarakat yang belum sempat datang langsung ke Kantah dapat terlebih dahulu memeriksa keberadaan bidang tanahnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk melihat apakah bidang tanah yang dimiliki telah tercatat dalam peta digital.

“Aplikasi ini dapat diunduh dan digunakan untuk mencari bidang tanah melalui menu pencarian. Masyarakat cukup memasukkan kelurahan atau desa serta nomor sertipikat. Nanti akan kelihatan kalau bidang tanah sudah ditampilkan, berarti aman. Kalau belum, ayo kita lakukan pemutakhiran data. Datangi Kantah setempat,” imbaunya.

JAKARTA - Tim Advokasi Universitas Indonesia (UI) memberikan advokasi kepemilikan lahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kegiatan pengabdian masyarakat UI ini disambut antusias puluhan warga.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI Ima Mayasari memimpin tim kegiatan pengabdian masyarakat bersama unsur mahasiswa yaitu Helena Ginting dan Kayla Tobing.

Ima mengatakan, kegiatan ini memiliki signifikansi yang penting terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum (awareness) masyarakat terkait urgensi kepemilikan hak atas tanah.

"Meskipun warga masih menghadapi berbagai hambatan akibat tumpang tindih kepemilikan lahan dengan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelumnya, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi dan arah penyelesaian yang lebih jelas bagi warga yang mengalami masalah dalam proses sertifikasi tanah," ujar Ima, Minggu (23/11/2025).

Ima selaku Ketua Tim Pengabdi menyatakan melalui program pengabdian masyarakat ini Tim Pengabdi UI berkomitmen memberikan pendampingan advokasi sebagai upaya menjembatani proses penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi warga (debottlenecking). Terutama melalui penguatan pemahaman hukum dan fasilitasi komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali sosialisasi dan penjaringan aspirasi warga dari RW 01, RW 02, dan RW 03 Kelurahan Rawa Badak Selatan untuk memetakan secara langsung persoalan pertanahan yang selama puluhan tahun mereka hadapi. Terutama terkait keberadaan SHM 01 Tahun 1964 yang mencantumkan sekitar 202 nama namun banyak tidak sesuai dengan penguasaan fisik di lapangan.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan beragam kendala mulai dari penolakan PTSL, perubahan warna peta BPN, ketidakjelasan pemilik SHM, hingga dugaan ketidaksamaan perlakuan dalam proses administrasi yang makin memperpanjang ketidakpastian hukum bagi mereka yang sudah tinggal dua hingga tiga generasi.

Sejumlah upaya advokasi sebelumnya juga tidak membuahkan hasil, termasuk pertemuan yang tak kunjung terealisasi dengan BPN serta hilangnya arsip pertanahan lama.

Melalui forum ini, warga berharap Tim Pengabdi UI dapat membantu memfasilitasi pertemuan dengan pemangku kebijakan agar penyelesaian kepemilikan lahan dapat ditempuh secara lebih terbuka, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pihaknya telah menyelesaikan 3.019 kasus pertanahan.

Nusron menyebut, penyelesaian konflik sepanjang satu tahun terakhir itu menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp9,67 triliun.

"Melalui langkah cepat dan kolaboratif lintas lembaga, potensi kerugian sebesar Rp9,67 triliun berhasil diselamatkan dari penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di berbagai daerah," kata Nusron dalam keterangan resmi, Sabtu (26/10/2025).

Lebih lanjut, Nusron menyebut bahwa penyelesaian sengketa lahan itu bukan hanya menyoal kepastian hukum, melainkan juga penyelamatan aset negara dan perlindungan hak masyarakat.

Dalam laporannya, sepanjang Oktober 2024 hingga Oktober 2025, total terdapat 6.015 kasus pertanahan diterima oleh Kementerian ATR/BPN.

Dari jumlah tersebut, 3.019 kasus atau 50,02% telah berhasil diselesaikan melalui mediasi, verifikasi data, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) dan pemerintah daerah (Pemda). Di mana, 3.006 kasus lainnya masih dalam proses penanganan terukur melalui mekanisme non-litigasi dan jalur Reforma Agraria.

Dari penyelesaian kasus tersebut, tanah seluas 13.075,94 hektare berhasil diselamatkan, baik dari penguasaan tidak sah, tumpang tindih hak, maupun potensi penyalahgunaan aset.

Adapun nilai kerugian yang berhasil dicegah mencapai Rp9,67 triliun, yang terdiri dari kerugian nyata yang berhasil dihentikan (real loss) sebesar Rp6,72 triliun, kerugian potensial akibat sengketa (potential loss) sebesar Rp1,67 triliun, dan potensi kehilangan penerimaan negara (fiscal loss) sebesar Rp1,27 triliun.

“Setiap konflik tanah yang berhasil diselesaikan berarti ada uang negara yang terselamatkan, ada keluarga masyarakat yang haknya dipulihkan, dan ada keadilan yang ditegakkan,” pungkasnya.