Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penetapan luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di 17 provinsi rampung pada Juni 2026. Langkah ini diambil guna memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah yang kian masif di berbagai wilayah Indonesia.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan menyatakan proses penyusunan peta luasan tersebut akan dikejar sepanjang kuartal II/2026. Pemerintah berupaya memastikan instrumen pengendalian lahan ini tersedia tepat waktu sebagai acuan pemanfaatan ruang nasional.

“Harapannya triwulan kedua sudah bisa kami selesaikan sehingga bisa mendapatkan peta luasan LSD dari 17 provinsi yang baru ini, diharapkan pada tanggal 15 Juni 2026,” ujar Ossy dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Sebelumnya, kementerian ATR/BPN telah menyiapkan penetapan LSD di 12 provinsi awal dengan usulan luasan mencapai 2.739.650,36 hektare (Ha). Di mana, wilayah tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Saat ini, status LSD di 12 provinsi tersebut telah memasuki tahap finalisasi untuk ditetapkan melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN. Data hasil overlay berbagai peta tematik ini akan menjadi benteng hukum dalam menjaga ketahanan pangan nasional di daerah-daerah tersebut.

“Tentunya akan kami lakukan semaksimal mungkin, mulai dari verifikasi data LBS dengan citra satelit, lalu dikoreksi dengan kementerian terkait dan diklarifikasi ke pemerintah daerah,” lanjut Ossy.

Nantinya, proses verifikasi hingga sinkronisasi data lintas sektor ditargetkan selesai secara bertahap hingga akhir Mei 2026. Akurasi data menjadi prioritas utama agar peta LSD yang dihasilkan bersifat final dan tidak menimbulkan sengketa pemanfaatan lahan di kemudian hari.

Kementerian ATR/BPN juga tengah melakukan cleansing data dengan mengintegrasikan peta hak atas tanah, peta kawasan hutan, hingga Rencana Tata Ruang (RTR). Integrasi ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antara lahan lindung dengan kawasan budidaya lainnya.

“Data-data ini nanti akan kita butuhkan dalam rangka meng-cleansing data awal yang telah kita miliki agar mendapatkan data yang lebih akurat lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendukung penuh akselerasi ini mengingat total luasan yang dibidik di 17 provinsi mencapai 7,44 juta hektare. Kolaborasi antar-lembaga, mulai dari Badan Informasi Geospasial hingga Kementerian Pertanian, menjadi kunci penyelesaian target ini.

"Minta dukungannya agar ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita tetapkan waktunya. Mudah-mudahan pertengahan Juni ini bisa diselesaikan,” pungkas Zulkifli Hasan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) untuk merevisi perencanaan ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Kami minta tolong, ayo kita bersama-sama semua bagi yang sudah mencantumkan LP2B tapi belum mencapai 87 persen, revisi lagi (perencanaan ruangnya)," ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu untuk mempersiapkan pemenuhan target persentase Lahan Baku Sawah (LBS) yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi 87 persen pada 2029 mendatang, sebagaimana diatur dalam amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Bagi yang terhambat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang, termasuk soal penganggaran, Menteri Nusron menyatakan kesediaannya mendukung pemerintah daerah. Dengan begitu, daerah-daerah yang perencanaan ruangnya belum mengalokasikan LP2B dapat segera diselesaikan.

"Kalau memang ada hambatan fiskal dalam rangka menyusun perencanaan ruangnya, bisa langsung hubungi Bapak Dirjen Tata Ruang. Tahun depan kami dapat anggaran dari Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan 600 RDTR, silakan ajukan daerahnya supaya selesai," ujar Nusron.

Pemerintah menganggap LP2B sangat penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Menteri Nusron menegaskan, bahwa alih fungsi LP2B tidak diperbolehkan. Ada pengecualian khusus untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kepentingan umum diperbolehkan dengan syarat ketat.

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, alih fungsi LP2B wajib disertai penggantian lahan dengan rincian untuk lahan beririgasi, penggantian minimal tiga kali lipat, dengan tingkat produktivitas yang sama. Sementara itu, lahan rawa reklamasi wajib diganti paling sedikit dua kali lipat, dan lahan tidak beririgasi satu kali lipat.

Ia menekankan, lahan pengganti tersebut merupakan milik pemohon, bukan milik pemerintah.

“Pemohon wajib mencari lahan pengganti yang bukan sawah untuk kemudian dicetak menjadi sawah. Jangan mencari lahan sawah baru karena tidak ada artinya,” kata Nusron.

Dengan tegas ia juga mengingatkan, ada sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, pelanggaran alih fungsi LP2B tanpa memenuhi kewajiban penggantian lahan dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun.

Sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi pemohon, tetapi juga bagi pihak pemberi izin serta pejabat yang membiarkan pelanggaran terjadi, termasuk kepala daerah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membantah telah memberikan izin pelepasan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kehutanan (Menhut).

Menurutnya, kebijakan tersebut bukanlah pemberian izin pembukaan lahan baru untuk lahan sawit yang memicu deforestasi, melainkan upaya penataan ruang demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Zulhas menuturkan, jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah-wilayah Nusantara berada di bawah kekuasaan berbagai kesultanan yang mengakui hak ulayat dan hak adat.

Setelah wilayah-wilayah itu bergabung ke dalam NKRI, maka seluruh tanah secara hukum menjadi milik negara.

"Dulu itu sewaktu Indonesia belum ada, kita ini kesultanan, negara bangsa, hak ulayat, hak adat, hak masyarakat. Sumatra ada Kesultanan Deli, Cirebon ada Kesultanan Cirebon. Yang masih ada sultannya sekarang cuma Jogja. Yang lain itu masuk NKRI, tanahnya semua punya NKRI," paparnya dalam acara BIG Conference 2025 di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Lebih lanjut, Zulhas bilang sejak zaman Belanda, di kawasan tersebut sudah berdiri berbagai kampung, desa, dan masyarakat adat.

Ditambah lagi dengan adanya pemekaran wilayah yang membentuk kabupaten, kota, pasar, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan kecamatan.

Seluruh pembangunan dan penataan wilayah tersebut membutuhkan Rencana Tata Ruang (RTR).

Pelepasan sebagian kawasan hutan itu pun dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tata ruang.

"Itu namanya tata ruang. Rencana tata ruang agar ada kepastian hukum bagi masyarakat atas permintaan tokoh masyarakat, tokoh adat, bupati, gubernur, masyarakat luas," ungkap Zulhas.

Karena itu, dia menegaskan bahwa pelepasan 1,6 juta hektar kawasan hutan bukanlah pemberian izin baru.

Luasan lahan tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian ruang bagi wilayah yang sudah berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Zulhas mencontohkan seperti Kota Palangkaraya, yang secara administrasi pernah tercatat berada dalam kawasan hutan.

Menurutnya, wilayah-wilayah yang sudah menjadi pemukiman warga wajib memiliki status hukum yang jelas.

"Dilihat, tidak ada izin baru. Itulah yang 1,6 juta itu, untuk kepastian ruang. Seperti Palangkaraya, itu kawasan hutan, padahal kota. Jadi harus ada kepastian, tetapi tidak ada izin baru sama sekali," ucap dia.

Sebelumnya, dasar kebijakan pelepasan lahan 1,6 juta hektar tersebut tercantum dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 yang ditandatangani Zulhas menjelang akhir masa jabatannya.

Kedua SK tersebut berisi perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk kebutuhan tata ruang daerah.

Menurut Hadi Daryanto, mantan Sekjen Kementerian Kehutanan pada periode tersebut, langkah pelepasan lahan itu tidak berkaitan dengan pemberian izin kebun sawit.

Perubahan peruntukan kawasan dilakukan untuk mengakomodasi usulan resmi dari pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, hingga aspirasi masyarakat Riau yang memerlukan kepastian ruang untuk pembangunan.

"Menhut menerbitkan SK 673/2014 seluas 1.638.294 hektar sebagai kawasan non-hutan dalam rangka tata ruang provinsi akibat pemekaran kota dan kabupaten,” ujarnya dikutip dari Kontan, Sabtu (6/12/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang