SURABAYA - Di Indonesia, sengketa tanah yang berlarut-larut selama puluhan tahun bukanlah hal baru. Ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap situasi yang terus berlanjut ini. Salah satunya adalah sejarah administrasi tanah yang panjang dan seringkali tidak teratur.

Sebidang tanah dapat memiliki berbagai dokumen dari era yang berbeda, mulai dari akta tanah era kolonial, girik, petok, hingga sertifikat modern. Ketika satu dokumen dipermasalahkan, seluruh jejak administrasi pun diperiksa ulang.

Hal ini juga terlihat pada rumah di Jalan Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Bangunan tersebut memiliki sejarah penggunaan, kepemilikan, dan klaim yang berubah-ubah seiring waktu. Setiap fase meninggalkan dokumen yang dapat ditafsirkan secara berbeda dalam proses hukum. Momen Menteri Ara dan Hercules GRIB Debat Soal Penguasaan Lahan di Tanah Abang

“Umumnya masalah tanah juga jarang berdiri sendiri. Sengketa kepemilikan dapat meningkat menjadi kasus pidana jika ada dugaan pemalsuan dokumen. Di sisi lain, properti yang sama juga dapat menjadi bagian dari kasus kepailitan ketika seseorang dinyatakan pailit dan kurator berusaha memasukkan aset tersebut ke dalam harta pailit”, jelas Grace Coresy, konsultan hukum dalam siaran tertulis, Rabu (29/4/2026).

Akibatnya, sebidang tanah dapat menjadi objek peninjauan oleh berbagai lembaga secara bersamaan, mulai dari pengadilan perdata, pidana, dan niaga hingga otoritas administrasi pertanahan. Setiap proses berjalan sesuai dengan logika hukum dan jadwalnya masing-masing.

Selain itu, sistem peradilan juga menyediakan berbagai jalur untuk mengajukan banding. Putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding, dilanjutkan dengan banding kasasi, dan bahkan peninjauan kembali dalam kondisi tertentu.

Secara teori, mekanisme ini bertujuan untuk menegakkan keadilan. Namun, dalam praktiknya proses-proses ini sering memakan waktu yang sangat lama.

Rumah tua di Jalan Darmo menjadi contoh bagaimana sebidang tanah dapat terus berpindah dari satu proses hukum ke proses lainnya. Setiap tahap membawa argumen, dokumen, dan klaim baru. Secara tertulis, sistem hukum memang menyediakan jalur untuk menyelesaikan sengketa. Namun, pada kenyataannya, proses-proses inilah yang sering membuat konflik berlarut-larut tanpa akhir.

Jika dilihat hari ini, rumah tua di Jalan Darmo mungkin tampak tak lebih dari sebuah bangunan yang sunyi. Namun, di baliknya tersembunyi pertanyaan yang lebih besar.

Bagaimana sebidang tanah yang pernah memiliki pemilik, tujuan, dan kehidupan sendiri bisa berubah menjadi sengketa yang berlarut-larut selama bertahun-tahun? Jika sebuah rumah saja bisa melalui begitu banyak proses hukum, berapa banyak sebidang tanah lain di Indonesia yang mengalami nasib serupa tanpa pernah disadari?

Grace mengatakan, rumah di Jalan Darmo itu mungkin hanya sebuah titik kecil di peta Surabaya. Namun, kisahnya mencerminkan masalah yang lebih luas. Kronologi Korupsi Urus Kasus Sengketa Lahan yang Jerat Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok

Bahwa sengketa tanah di Indonesia bukan sekadar soal benar atau salah. Sengketa tanah juga melibatkan sejarah panjang, dokumen-dokumen yang saling bertentangan, serta sistem hukum yang berjalan dengan ritmenya sendiri.

”Selama masalah-masalah ini belum terselesaikan, rumah-rumah tua seperti yang ada di Jalan Darmo akan terus menjadi pengingat bahwa mencapai kepastian hukum terkait tanah di Indonesia masih merupakan perjalanan yang panjang,” jelas Grace yang juga aktif mengedukasi di @putusanverstek.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyelesaian konflik pertanahan dan penataan agraria masih menjadi tantangan di daerah. Penguatan sinergi antarinstansi penting dilakukan untuk mempercepat kepastian hukum sekaligus mendukung pembangunan.

Dalam konteks itu, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) dan Kementerian ATR/BPN memperkuat kolaborasi dalam penanganan persoalan pertanahan. Penguatan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara jajaran Polda Sumatera Barat dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.

Kapolda Sumatera Barat Gatot Tri Suryanta mengatakan, sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Kolaborasi dan sinergi yang kita bangun ini bukan sekadar hubungan antar instansi, tetapi merupakan bentuk komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Gatot dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).

Menurut Gatot, penanganan persoalan agraria membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Peran Polri dan ATR/BPN dinilai saling melengkapi, terutama dalam penyelesaian sengketa dan percepatan program pembangunan.

Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi, kata dia, Polda Sumbar menobatkan Staf Khusus Menteri ATR/BPN Rezka Oktoberia Sahabat Kapolda Sumatra Barat.

Di sisi ATR/BPN, penguatan kolaborasi diharapkan dapat mendukung pencegahan mafia tanah, penyelesaian konflik, serta peningkatan edukasi masyarakat terkait pertanahan. Langkah ini juga mencakup percepatan sertifikasi tanah dan penguatan kepastian hukum.

“Sinergi dan kolaborasi sangat diperlukan terutama untuk mengurai permasalahan pertanahan dan agraria di ranah minang demi kepentingan masyarakat banyak, dengan mendukung pencegahan mafia tanah, membantu penyelesaian konflik pertanahan, edukasi, hingga sosialisasi,” kata Rezka.

Menurutnya, dukungan aparat kepolisian menjadi faktor penting dalam menjaga ketertiban dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Efektivitas penanganan persoalan pertanahan akan bergantung pada konsistensi koordinasi antarinstansi. Sinergi antara penegakan hukum dan tata kelola agraria dinilai menjadi kunci dalam menciptakan kepastian hukum serta mendukung stabilitas pembangunan daerah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan lahan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diklaim Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal alias Hercules, merupakan aset negara.

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Iljas Tedjo Prijono mengatakan berdasarkan data yang tercatat di pihaknya, bidang tanah tersebut terdaftar atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

Ia menjelaskan bidang tanah itu berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nomor 17 dan nomor 19. Lahan tersebut sebelumnya berasal dari Kementerian Perhubungan bekas hak pakai yang diterbitkan pada 1988.

"Kemudian, diterbitkan HPL tahun 2008 atas nama PT KAI," kata Iljas Tedjo dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (17/4).

Ia menegaskan lahan tersebut merupakan aset negara, sehingga harus dipertahankan.

Dalam kesempatan sama, Wakil Direktur Utama PT KAI Dody Budiawan mengatakan lahan milik perseroan di kawasan Tanah Abang berada di tiga lokasi.

Dua lokasi merupakan lahan berhimpitan dengan HPL nomor 17 dan 19 yang disebut sebagai tanah bongkaran. Satu lokasi lainnya berada di Pasar Tasik.

"Tanah (milik) Kereta Api di sana ada tiga lokasi. Pertama itu ada lokasi di Pasar Tasik seluas 1,3 hektare. Kemudian ada lagi yang dua tanah berhimpitan kita sebut tanah bongkaran, itu sesuai dengan sertifikatnya HPL nomor 17 dan 19 dengan total sekitar 3 hektare," ujar Dody.

Lahan di Tanah Abang ini rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah rakyat berupa 500 unit rumah susun (rusun). Pembangunan ini akan melibatkan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Namun, lahan itu sebelumnya diklaim Hercules bukan milik negara, melainkan milik ahli waris bernama Sulaeman Effendi.

Bisnis.com, BANDUNG – Tim Hukum Jabar Istimewa mencatat telah memberikan pendampingan hukum gratis (pro bono) terkait 1.179 aduan masyarakat sepanjang tahun 2025.

Adapun laporan warga Jawa Barat tersebut masuk melalui pos pengaduan Bale Kapeurih dan Bale Pananggeuhan di Gedung Sate.

Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso, menjelaskan ribuan aduan tersebut mencakup berbagai jenis permasalahan hukum. Mulai dari sengketa tanah, perkara perdata, pidana umum, hingga kasus pidana anak.Namun, pihaknya menegaskan tidak memproses aduan yang berkaitan dengan persoalan utang piutang pribadi.

"Total pengaduan kami terima dan masuk 1.282 kasus sepanjang 2025. Dan itu belum termasuk yang kami tangani di 2026 kalau ditotal lebih dari 2.000 kasus," kata Jutek, Rabu (18/2/2026).

Berdasarkan data yang ia himpun, mayoritas pelapor, yakni sebanyak 1.259 orang, merupakan penduduk asli berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Sementara itu, 2% sisanya merupakan warga berdomisili luar Jabar yang memiliki sengketa hukum di wilayah Jawa Barat.

Menariknya, sekitar 70% dari laporan yang masuk adalah kasus-kasus lama yang selama ini terhenti atau menggantung tanpa kepastian hukum.

"Sekitar 70% pengaduan yang disampaikan merupakan pengaduan permasalahan hukum yang telah lama belum terselesaikan dan berlarut-larut," ucap Jutek menambahkan.

Berdasarkan pemetaan wilayah, domisili pengadu didominasi oleh warga dari kawasan Bandung Raya (Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Bandung Barat) dengan persentase mencapai 36% atau sebanyak 456 laporan.

Disusul kemudian oleh wilayah Kabupaten Garut sebesar 32%, serta Bogor Raya di angka 21%.

Sisanya tersebar di wilayah Bekasi, Karawang, Sukabumi, hingga Indramayu dengan persentase yang bervariasi.

Jutek mengungkapkan banyak masyarakat yang datang dalam kondisi putus asa karena perkara mereka tidak kunjung usai selama belasan tahun.

"Pengaduan ini ternyata sudah sangat kronis bahkan sampai bertahun-tahun. Terus mereka mengadu dan sampai lah kepada kami jadi ini memerlukan waktu dan mereka ada yang mengurus 10 tahun gak selesai," tuturnya.

Selain menangani konflik lahan dan pidana umum, tim pro bono ini juga memberikan perhatian khusus pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang marak ditemukan di beberapa daerah.

Jutek menegaskan komitmen timnya untuk mengawal kasus tersebut, baik melalui jalur mediasi maupun proses peradilan guna memastikan keadilan bagi korban yang terzalimi.

"Ada kekerasan terhadap ibu dan anak. Pidana murni dan tentunya banyak menyelamatkan masyarakat terzalimi. Kami berhasil dengan cara mediasi dan mengawal kasus pidana sampai putusan pengadilan agar pelaku dapat hukuman setimpal," tegasnya.

Hingga saat ini, Tim Hukum Jabar Istimewa telah menuntaskan sekitar 57% dari total kasus yang masuk. Jutek mengakui bahwa sisa kasus lainnya masih dalam tahap pendampingan intensif karena proses birokrasi dan tahapan hukum di pengadilan yang membutuhkan waktu panjang. "Total kasus selesai mencapai 57%, ada 43% sedang proses, 65% proses," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Lima berita ekonomi yang tayang kemarin, masih menarik untuk dibaca Kamis ini, mulai dari pembukaan pendaftaran petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga soal manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ketahanan fiskal Indonesia.

Berikut rangkumannya:

Pendaftaran seleksi petinggi OJK dibuka, Purbaya jadi Ketua Pansel

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menetapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Pansel.

“Kami sudah mulai melaksanakan seleksi ADK OJK, agar membuka peluang bagi putra-putri terbaik Indonesia untuk berpartisipasi di pemilihan ini,” kata Ketua Sekretariat Pansel, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya

Mentrans minta transmigran lapor SHM ke BPN agar tanah tak diserobot

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara meminta para transmigran pemilik sertifikat hak milik (SHM), segera melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, agar status tanah tercatat dan terhindar dari penyerobotan ilegal pihak lain.

Baca selengkapnya

Airlangga: Ekonomi RI tumbuh 5,39 persen, tertinggi di G20

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto melaporkan pada kuartal keempat 2025 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,39 persen dan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20.

"Ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara G20. Kemudian pertumbuhan tahunan (year on year) sebesar 5,11 persen, ini juga sangat baik," kata Airlangga usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya

Airlangga perkirakan realisasi anggaran MBG capai Rp60 triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kuartal pertama 2026 diperkirakan mencapai Rp60 triliun.

Laporan tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca selengkapnya

INDEF yakini MBG beri manfaat besar ke ketahanan fiskal

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) meyakini Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi investasi jangka panjang pembangunan SDM, tetapi juga menjaga ketahanan fiskal nasional selama dirancang dengan skema pembiayaan yang tepat.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menegaskan MBG merupakan kebijakan strategis yang dampaknya lebih terasa dalam jangka panjang dibandingkan dorongan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Baca selengkapnya

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepanjang tahun 2025 mencapai 1,58 juta bidang tanah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan memerinci, dari target peta bidang tanah PTSL yang ditetapkan sebanyak 1.552.000 bidang, pihaknya mampu merealisasikan sebanyak 1.584.476 bidang tanah.

"Kalau kita lihat capaian output-nya, untuk peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau setara 102,06%," ujar Dalu dalam keterangan resmi dikutip Jumat (16/1/2026).

Secara keseluruhan, Dalu menyebut bahwa program PTSL secara kumulatif mencatatkan kinerja sebesar 99,87%.

Selain PTSL, efektivitas penataan ruang juga ditunjukkan melalui dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang terealisasi sebanyak 35 dokumen dari volume efektif sebanyak 55.

Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen.

“Penanganan sengketa juga menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” ungkapnya.

Memasuki 2026, Kementerian ATR/BPN mendapatkan kenaikan pagu efektif menjadi Rp8,87 triliun. Dalu menegaskan bahwa fokus tahun ini tetap pada percepatan pelayanan dan penguatan digitalisasi pertanahan guna menekan tunggakan layanan.

Pihaknya membidik target serapan anggaran tahun 2026 sebesar 98% dan berambisi masuk dalam jajaran 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.

"Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah bertujuan untuk menyelesaikan segenap permasalahan premanisme dan sengketa tanah secara hukum di Kota Pahlawan.

Eri menyebut bahwa segenap jajaran Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tersebut akan bergerak di seluruh wilayah tanpa terkecuali.

“Kita siapkan posko di masing-masing wilayah, Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat,” ucap Eri di Balai Kota Surabaya, Selasa (6/1/2026).

Eri menyatakan pihaknya tidak ingin, bila tiap-tiap permasalahan terdapat oknum yang menggunakan pihak lain untuk mengintimidasi seseorang. Oleh sebab itu, kehadiran Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah yang berisi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu disebutnya dapat menindaklanjuti permasalahan premanisme dan sengketa tanah berdasarkan koridor hukum yang adil.

“Negara kita ini negara hukum. Jangan menggunakan kekuatan lainnya, jangan menggunakan pihak-pihak lainnya. Sehingga tidak ada premanisme di Kota Surabaya,” tegasnya.

Oleh sebab itu, dirinya pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak segan untuk melapor setiap permasalahan yang dialami ke Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah. Dengan begitu, maka ia berharap, tidak ada lagi permasalahan sengketa tanah yang sampai merugikan pihak tertentu ke depannya.

“Siapa yang membuat suasana Surabaya tidak tenang dengan kekerasan, dengan pemaksaan, maka satgas penanganan premanisme ini akan turun, tapi saya mohon kepada warga Surabaya untuk melapor, harus berani melapor,” tegasnya.

Masyarakat dapat menghubungi layanan hotline untuk pengaduan masyarakat melalui nomor +62 817-0013-010 dan Call Center (CC) 112. Selain itu, warga juga dapat menyampaikan masalahnya kepada jajaran kelurahan berkaitan dengan aksi premanisme dan sengketa tanah.

“Bisa langsung ke kelurahan untuk menyampaikan ke kelurahan. Kelurahan punya waktu 2x24 jam untuk menyelesaikan langsung dengan Satgas Mafia Tanah. Maka ayo kita jaga kota ini, Surabaya ini adalah kota berdasarkan hukum, negara kita negara hukum,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pembentukan Satgas Penindakan Premanisme dan Mafia Tanah tersebut merupakan respons pemerintah kota atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa kediaman milik wanita lanjut usia (lansia), Elina Widjajanti (80), yang terletak di Dukuh Kuwukan, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep.

Aparat kepolisian telah menetapkan empat orang tersangka atas kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah milik Elina tersebut.

JAKARTA - Tim Advokasi Universitas Indonesia (UI) memberikan advokasi kepemilikan lahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kegiatan pengabdian masyarakat UI ini disambut antusias puluhan warga.

Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI Ima Mayasari memimpin tim kegiatan pengabdian masyarakat bersama unsur mahasiswa yaitu Helena Ginting dan Kayla Tobing.

Ima mengatakan, kegiatan ini memiliki signifikansi yang penting terutama dalam meningkatkan kesadaran hukum (awareness) masyarakat terkait urgensi kepemilikan hak atas tanah.

"Meskipun warga masih menghadapi berbagai hambatan akibat tumpang tindih kepemilikan lahan dengan pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) sebelumnya, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi dan arah penyelesaian yang lebih jelas bagi warga yang mengalami masalah dalam proses sertifikasi tanah," ujar Ima, Minggu (23/11/2025).

Ima selaku Ketua Tim Pengabdi menyatakan melalui program pengabdian masyarakat ini Tim Pengabdi UI berkomitmen memberikan pendampingan advokasi sebagai upaya menjembatani proses penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang dihadapi warga (debottlenecking). Terutama melalui penguatan pemahaman hukum dan fasilitasi komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diawali sosialisasi dan penjaringan aspirasi warga dari RW 01, RW 02, dan RW 03 Kelurahan Rawa Badak Selatan untuk memetakan secara langsung persoalan pertanahan yang selama puluhan tahun mereka hadapi. Terutama terkait keberadaan SHM 01 Tahun 1964 yang mencantumkan sekitar 202 nama namun banyak tidak sesuai dengan penguasaan fisik di lapangan.

Dalam kesempatan itu, warga menyampaikan beragam kendala mulai dari penolakan PTSL, perubahan warna peta BPN, ketidakjelasan pemilik SHM, hingga dugaan ketidaksamaan perlakuan dalam proses administrasi yang makin memperpanjang ketidakpastian hukum bagi mereka yang sudah tinggal dua hingga tiga generasi.

Sejumlah upaya advokasi sebelumnya juga tidak membuahkan hasil, termasuk pertemuan yang tak kunjung terealisasi dengan BPN serta hilangnya arsip pertanahan lama.

Melalui forum ini, warga berharap Tim Pengabdi UI dapat membantu memfasilitasi pertemuan dengan pemangku kebijakan agar penyelesaian kepemilikan lahan dapat ditempuh secara lebih terbuka, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ungkap penyebab munculnya sertifikat ganda atas tanah yang banyak ditemukan di dalam negeri.

Menurutnya, hal ini lantaran banyak masyarakat yang memiliki sertipikat tanah terbitan lama tidak melakukan pemutakhiran data. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar segera dilakukan pembaruan data guna mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan.

"Permasalahan tumpang tindih yang terjadi biasanya karena itu produk lama yang belum masuk ke dalam database sistem digitalisasi pertanahan dan terlihat bidang tanah tersebut kosong, sehingga ketika ada pemohon yang sudah mencantumkan dokumen pengantar lengkap yang menunjukkan dokumen fisik, yuridis, dan histori tanahnya, sertipikat bisa dikeluarkan," ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan, Kamis (13/11).

Ia mengatakan tumpang tindih sertipikat atau munculnya sertipikat ganda pada satu bidang tanah umumnya terjadi pada sertifikat-sertifikat lama.

Nusron menyebutkan pada masa itu, infrastruktur pertanahan, regulasi, serta teknologi yang digunakan belum sebaik saat ini. Akibatnya, jika tanah tidak dijaga, tetangga tidak saling mengenal, atau pemerintah desa tidak diberi tahu, maka sulit mengetahui apakah bidang tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian warga dalam menjaga aset tanahnya, Nusron mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku.

Aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN ini memungkinkan masyarakat mengecek informasi dasar bidang tanah miliknya, memantau proses layanan, hingga memastikan data pertanahan yang tercatat di sistem sudah sesuai. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pengecekan awal sebelum datang ke kantor pertanahan untuk pemutakhiran data.

Nusron menambahkan digitalisasi layanan dan penguatan SDM yang dilakukan Kementerian ATR/BPN saat ini merupakan bentuk pihaknya sedang berbenah. Diharapkan, masalah-masalah yang saat ini muncul ke permukaan adalah bentuk bahwa instansinya sedang berproses ke arah transformasi layanan.

Ia juga meminta masyarakat pemegang sertipikat terbitan 1961 hingga 1997 untuk segera mengecek ulang status bidang tanahnya dan melakukan pemutakhiran data di kantor pertanahan setempat.

"Jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang. Yang belum terdaftar segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas," imbuhnya.

Selain itu, Nusron juga meminta kepala daerah untuk menginstruksikan camat, lurah, hingga RT/RW agar aktif mengajak masyarakat melakukan pemutakhiran sertipikat. Hal ini, menurutnya, penting agar persoalan pertanahan tidak menimbulkan konflik di masa mendatang.

"Tolong kepala daerah, instruksikan ke camat, lurah, dan RT/RW, rakyatnya yang memegang sertipikat tahun 1961-1997, datang ke kantor BPN, mutakhirkan. Kalau perlu kita ukur ulang, dicocokkan dari sekarang supaya tidak jadi masalah di kemudian hari," pungkasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menegaskan kunci utama perang melawan mafia tanah bukan hanya penegakan hukum.

Selain penegakan hukum, Nusron menilai keteguhan moral pegawai ATR/BPN untuk tidak mau diajak kongkalikong dengan mafia tanah menjadi kunci utama pemberantasan.

Menurutnya, seluruh upaya digitalisasi, perbaikan tata kelola, hingga penguatan regulasi pertanahan akan sia-sia jika masih ada celah kompromi di internal Kementerian ATR/BPN.

"Selama jajaran BPN tidak mau diajak kongkalikong, mafia tanah pasti kabur. Mereka hanya bisa bergerak kalau ada pintu yang dibukakan dari dalam. Kalau kita menutup rapat celah itu, mereka buyar dengan sendirinya," ucap Nusron dalam keterangan resmi, Minggu (16/11).

Ia juga meluruskan pernyataannya soal sampai kiamat kurang dua hari pun mafia tetap ada. Pernyataan itu semata-mata merupakan penegasan bahwa praktik kejahatan akan selalu mencari celah dalam berbagai bentuk, bukan bentuk pesimisme.

Karena itu, Nusron memandang strategi utama memberantas mafia tanah bukan hanya mengejar pelaku, tetapi memperkuat benteng utama negara, yaitu integritas aparatur Kementerian ATR/BPN.

"Kita berantas, mereka akan muncul lagi dalam bentuk berbeda. Yang berubah hanya modelnya, bukan niat jahatnya. Cara paling efektif menghadapi mafia tanah adalah memastikan orang BPN kuat, proper, dan tegas menegakkan aturan," ungkap Nusron.

Ia menambahkan profesionalisme aparatur, kedisiplinan administrasi, dan kepatuhan penuh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), merupakan fondasi untuk menutup seluruh ruang permainan mafia tanah. Tidak boleh ada kompromi, sekecil apa pun.

"Selama pejabat dan pegawai tidak mau diajak kongkalikong, mafia tidak akan bisa masuk. Mau sekeras apa pun mereka bergerak, kalau kita tidak tergoda, mereka (mafia tanah) pasti gagal," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut perkara sengketa tanah di Makassar yang membuat Jusuf Kalla (JK) telah dieksekusi pengadilan. Pengadilan mengeksekusi lahan itu tanpa melalui tahapan constatering atau pemeriksaan lapangan terlebih dahulu.

Dia mengungkapkan bahwa eksekusi tersebut dilakukan secara tiba-tiba tanpa prosedur yang semestinya.

"Tiba-tiba dieksekusi dan proses eksekusinya itu belum melalui proses constatering," kata Nusron dikutip Sabtu (15/11/2025).

Atas kejadian itu, Kementerian ATR/BPN mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar. Surat tersebut berisi permintaan klarifikasi terkait alasan eksekusi dilakukan tanpa melalui proses constatering.

Diketahui sengketa tanah tersebut membuat Jusuf Kalla (JK) protes dan marah. Adapun lahan yang disengketakan melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) serta beberapa pihak lainnya.

Nusron menegaskan bahwa sengketa di atas lahan tersebut melibatkan tiga pihak sekaligus. Selain PT GMTD, terdapat gugatan yang diajukan Mulyono ke PTUN serta sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang juga berada di atas lahan yang sama.

Sebelumnya, JK diketahui meninjau langsung tanah miliknya yang luasnya mencapai 16,4 hektare di Jalan Metro Tanjung, Kecamatan Tamalate, Makassar. Lahan tersebut kini menjadi objek sengketa yang diduga telah dikuasai oleh pihak lain.

JK menyatakan bahwa dirinya adalah pemilik sah tanah tersebut dan menuduh telah terjadi upaya perampasan oleh mafia tanah. Ia menegaskan bahwa tinjauannya ke lokasi dilakukan untuk memastikan langsung kondisi lahan yang menjadi miliknya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Lippo Group, James Riady, angkat bicara menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menuding adanya penyerobotan lahan oleh pihak Lippo di Makassar. James dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Namun, James mengakui Lippo memang menjadi salah satu pemegang saham PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Perusahaan itu adalah salah satu pihak dalam sengketa tanah tersebut.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan Pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," ucap James di Kementerian PKP, dikutip Rabu (12/11/2025)

Ia menjelaskan bahwa kepemilikan lahan tersebut berada di bawah pengelolaan perusahaan daerah yang juga memiliki struktur saham publik, bukan di bawah kontrol langsung Lippo Group.

"(GMTD) Tapi itu perusahaan Pemda jadi yang perlu ditanya [terkait sengketa lahan] itu ke sana," jelasnya.

Foto: Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK) meninjau lokasi sengketa tanah. (Nur Hidayat Said/detikSulsel) Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK) meninjau lokasi sengketa tanah. (Nur Hidayat Said/detikSulsel)

James menegaskan bahwa sengketa lahan itu seharusnya diklarifikasi kepada pihak PT GMTD, bukan Lippo Group.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," kata James menegaskan kembali.

Menurutnya, Lippo Group hanya berperan sebagai salah satu pemegang saham dan tidak memiliki kewenangan operasional langsung atas aset yang disengketakan tersebut. Lebih lanjut, James juga menepis tudingan JK secara tegas dengan retorika balik yang menunjukkan keyakinannya bahwa Lippo tidak melakukan pelanggaran apapun.

"Kamu percaya Lippo melakukan penyerobotan tanah? Kan tidak kan?" ujarnya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]