JAKARTA - Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (Foksi) Muhammad Natsir merespons agenda diskusi yang dihadiri Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Wamentan Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk mahasiswa dan dibubarkan. Natsir menyoroti runtuhnya logika berpikir para pelaku pembubaran yang dinilai telah mengidap penyakit narsisme sosiologis.

"Sungguh menggelikan. Logika pergerakan kalian di mana? Kalau diskusi mahasiswa dibubarkan pemerintah, kalian mengamuk dan berteriak fasis, antidemokrasi. Tapi begitu ada diskusi yang narasumbernya kebetulan berada di lingkaran pemerintah, kalian sendiri yang bertindak anarkis membubarkannya. Ini namanya maling teriak maling. Kalian mengutuk otoritarianisme, tapi kelakuan kalian di lapangan jauh lebih otoriter dan anti-dialog," tegas Natsir, Rabu (17/6/2026).

Natsir yang juga merupakan mantan aktivis mahasiswa Jogja ini menyebut tindakan anarkis yang disertai dengan perusakan, pemukulan mobil pejabat negara, serta caci maki menggunakan kata-kata kotor membuktikan bahwa oknum-oknum mahasiswa tersebut mengalami krisis eksistensi keilmuan. Dia menambahkan, kajian yang buruk membuat mereka kehilangan argumen ilmiah, sehingga beralih menggunakan otot dan premanisme.

"Jangan lacur kata Reformasi atau Revolusi jika isi kepala kalian kosong. Forum diskusi adalah ruang suci akademik yang tidak boleh diintervensi oleh anarki. Kalau kalian tidak sepakat dengan posisi politik narasumber, patahkan argumen mereka dengan data di meja debat, bukan dengan cara-cara purba yang memalukan almamater UGM," ucapnya.

Natsir menantang para aktor intelektual di balik pembubaran tersebut untuk berhadapan langsung dengannya dalam forum debat ilmiah terbuka mengenai arah pemerintahan dan demokrasi. "Foksi secara resmi meminta pihak universitas tidak tinggal diam dan segera memproses hukum serta memberikan sanksi akademis terberat bagi oknum mahasiswa yang merusak citra Yogyakarta sebagai Kota Pelajar," pungkasnya.

YOGYAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari buka suara merespons agenda diskusi yang dihadiri Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, Wamentan Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM) berujung digeruduk mahasiswa dan dibubarkan. Qodari menegaskan, dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program prioritas nasional. “Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Dia menilai, adanya anomali dari peristiwa tersebut. Menurutnya, sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui otoritas kampus. “Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi,” ujar Qodari.

Qodari menilai, penolakan yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut bentuk amarah semata. Ia menekankan, pentingnya dialog yang dilakukan.

“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” pungkasnya.

Kronologi

Sebelumnya, kegiatan yang dihadiri 3 jajaran Kabinet Merah Putih itu dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB itu awalnya berjalan tertib. Mahasiswa yang hadir mengikuti jalannya diskusi dengan tenang dan duduk di area dekat panggung.

Dalam pemaparannya, Sudaryono menjelaskan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Subianto menyiapkan skema ekspor melalui satu pintu. Menurutnya, Indonesia mengalami kebocoran besar akibat perbedaan laporan ekspor antara dalam negeri dan luar negeri.

"Kalau kita jual nikel atau sawit ke luar negeri, banyak kasus yang laporannya di dalam negeri dan laporannya di luar negeri berbeda. Jadi, di Indonesia mereka bisa berbohong, di luar negeri mereka tidak. Itulah alasan Pak Prabowo ingin semuanya menjadi satu pintu. Rp15 ribu triliun lebih selisih laporan impor yang menjadi kehilangan bangsa ini," jelas Wamentan.

Setelah itu, Nusron Wahid yang menjadi penanggap berikutnya menyampaikan keyakinannya terhadap berbagai program pemerintahan Prabowo yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyebut Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang meski menghadapi tekanan kondisi global.

Situasi mulai berubah ketika Budiman Sudjatmiko mendapat giliran berbicara. Pada saat itu, sejumlah massa dari luar gedung mulai masuk dan menempati area tribun.

Dalam paparannya, Budiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membungkam masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Pernyataan itu disampaikan terkait kasus yang menimpa Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, yang sebelumnya viral setelah mengunggah kondisi mobilnya yang disebut dipasangi alat detektor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun, sesaat setelah menyampaikan pernyataan tersebut, sekelompok massa yang berada di tribun belakang bergerak menuju panggung. Awalnya, Budiman masih menunggu dan bersedia berdialog langsung dengan mereka.

Situasi kemudian semakin sulit dikendalikan karena jumlah massa yang naik ke atas panggung terus bertambah. Aksi saling dorong dan caci maki pun terjadi. Massa yang datang belakangan ikut merangsek ke depan dan mendorong petugas keamanan yang mengawal Budiman Sudjatmiko.

Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, petugas keamanan memutuskan mengevakuasi Budiman melalui pintu samping gedung demi menjaga keselamatannya. Meski demikian, Budiman disebut masih ingin tetap berada di lokasi untuk berdialog dengan mahasiswa.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono membeberkan kronologi diskusi antara sejumlah pejabat pemerintah dan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berujung ricuh beberapa waktu lalu.

Menurut Sudaryono, kegiatan tersebut pada awalnya dirancang sebagai forum dialog antara pemerintah dan mahasiswa untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang berkembang di masyarakat.

Ia menjelaskan forum serupa sebenarnya bukan kali pertama dilakukan. Sebelum di UGM, dirinya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko telah beberapa kali berdiskusi dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya.

"Tujuannya dua, simpel saja. Kita memberi tahu dan mencari tahu. Kita memberi tahu apa yang pemerintah lakukan, dan kita mencari tahu aspirasi, pertanyaan, komplain, kesedihan, kekecewaan, maupun kemarahan masyarakat," kata Sudaryono dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6).

Ia mengatakan rombongan pemerintah datang ke UGM dengan tujuan mendengarkan sekaligus menjelaskan berbagai program yang sedang dijalankan pemerintah kepada sivitas akademika dan mahasiswa di Yogyakarta.

Menurut Sudaryono, acara sempat berlangsung normal selama sekitar 30 hingga 40 menit. Ia mengaku sudah menyampaikan paparan awal bersama Nusron dan Budiman sebelum sesi diskusi dibuka.

[Gambas:Youtube]

"Kami sampaikan juga, tanya apa saja. Bahkan kadang kami bilang, adili kami di sini. Secara demokratis kita adu argumen. Tanya, kami jawab. Kalau kurang puas, tanya lagi," ujarnya.

Namun situasi berubah ketika sekelompok peserta disebut memasuki area panggung sambil berteriak-teriak saat acara berlangsung.

Sudaryono mengaku tak terlalu terkejut dengan aksi tersebut karena menurutnya kejadian serupa pernah terjadi dalam forum diskusi lain. Biasanya, kata dia, peserta yang melakukan interupsi tetap diberikan kesempatan berbicara menggunakan mikrofon.

"Orang masuk panggung teriak-teriak, enggak ada masalah, kita kasih mikrofon. Kamu mau apa? Biasanya kemudian menjadi diskusi," katanya.

Akan tetapi, menurut Sudaryono, situasi di UGM berbeda. Ia menilai kelompok tersebut tidak menyampaikan pertanyaan atau aspirasi secara langsung, melainkan mengajak peserta lain untuk ikut naik ke panggung.

"Yang kami dapat bukan pertanyaan, bukan aspirasi, tetapi ada keinginan agar diskusi ini tidak terjadi," ujarnya.

Meski demikian, Sudaryono mengaku tetap berusaha mempertahankan jalannya dialog. Ia mengatakan pemerintah siap menerima kritik maupun ekspresi kemarahan mahasiswa selama disampaikan dalam bentuk diskusi.

"Kami ingin tahu sebenarnya yang membuat marah itu apa. Kalau tidak disampaikan, kami juga tidak mengerti apa yang menjadi persoalannya," katanya.

Ia menyebut situasi kemudian semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan adanya upaya pemukulan. Tim pengamanan akhirnya menyarankan dirinya dan Nusron meninggalkan lokasi.

Sudaryono membantah adanya aksi kejar-kejaran saat dirinya meninggalkan area acara.

"Kami keluar, masuk mobil, lalu menunggu di sana. Setelah itu ada yang mencari-cari dan meminta diskusi. Akhirnya kami keluar lagi dari mobil," ujarnya.

Menurut dia, dialog kemudian berlanjut secara informal di area luar kampus dengan peserta duduk bersama di atas aspal.

Dalam diskusi lanjutan tersebut, kata Sudaryono, mahasiswa menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait kemiskinan, program food estate, hingga isu Pesta Babi di Papua.

Ia mengaku seluruh pertanyaan tersebut dijawab secara langsung oleh perwakilan pemerintah yang hadir.

Sudaryono mengatakan dirinya sebenarnya menyayangkan diskusi formal di dalam ruangan tidak dapat berjalan hingga selesai. Menurut dia, forum resmi akan lebih baik karena seluruh pertanyaan dan jawaban dapat terdokumentasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Meski demikian, ia menegaskan tidak menyesali peristiwa yang terjadi di UGM. Sebaliknya, ia menilai kejadian tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan mahasiswa.

"Saya tidak marah dan tidak menyesal dengan kejadian yang ada di UGM. Saya merasa ini menjadi momentum bagaimana mahasiswa yang pintar-pintar ini bisa terkanalisasi dalam sebuah gerakan yang baik," ujarnya.

Sudaryono juga mengaku tetap optimistis terhadap peran mahasiswa dalam mengawal berbagai persoalan bangsa. Menurutnya, kegelisahan dan kritik yang disampaikan mahasiswa menunjukkan adanya kepedulian terhadap kondisi masyarakat.

"Kegalauan mereka, kegundahan mereka, kemarahan mereka itu adalah sikap yang baik karena mereka peduli pada bangsa ini. Tugas pemerintah adalah menjawab kepedulian itu dengan penjelasan, kinerja, dan solusi," kata Sudaryono.

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menyebut, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sempat mengajak para mahasiswa untuk berdiskusi sebelum meninggalkan UGM. Namun, kata dia, diskusi itu tak terjadi, yang ada hanyalah penghakiman.

Budiman menuturkan, momen itu terjadi kala dirinya bersama Sudaryono dan Nusron meninggalkan lokasi diskusi bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" di UGM Yogyakarta setelah suasana tak kondusif. Namun, Budiman mengaku terpisah dengan dua rekannya saat meninggalkan lokasi diskusi.

"Saya lewat pintu kiri langsung dimasukkan mobil, kemudian saya baru tahu bahwa ternyata dua kawan saya itu, dua menteri dan wakil menteri itu, rupanya ketika keluar, masuk mobil, dikepung mobilnya," kata Budiman dalam keterangannya, Selasa (16/6/2026).

Melihat kondisi itu, kata Budiman, Sudaryono dan Nusron keluar mobil untuk mengajak diskusi para mahasiswa. Bahkan, ia menyebut, keduanya dikerumuni massa.

"Tapi tidak terjadi diskusi, adanya penghakiman dan mereka diminta mengaku merasa bersalah. Tidak terjadi diskusi karena situasi juga tidak makin kondusif tapi malah makin tegang sehingga Pak Nusron dan Pak Daryono memutuskan tidak bisa diteruskan. Tidak lagi kondusif. Memang bukan diskusi yang terjadi," kata Budiman.

Padahal, ia mengungkapkan, pemerintah telah membuka ruang diskusi dan berdebat. Bahkan, ia menyebut, pemerintah ingin dikritik dan mendengarkan.

"Kami mau mendengarkan, bukan situasi chaotic dan bukan penggagalan. Jadi bagi kami ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi target kami diundang untuk berdialog," pungkasnya.

YOGYAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan insiden dialog bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" yang berakhir ricuh di Universitas Gadjah Mada (UGM), pada Senin (15/6/2026) malam. Dalam dialog itu juga menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Sudaryono menegaskan kehadiran dirinya bersama dua pejabat lainnya di UGM bertujuan untuk membuka ruang dialog dengan kalangan kampus secara demokratis.

"Kita mencoba untuk bisa berdialog dengan semua pihak, khususnya pihak kampus, dan kami datang ke UGM dan sudah direncanakan nama, kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya. Dan ini bukan event yang pertama," kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, forum tersebut sejak awal dirancang sebagai ruang diskusi terbuka yang memungkinkan peserta menyampaikan berbagai pertanyaan maupun kritik kepada pemerintah.

"Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi. Ditanya apa aja gak ada masalah. Kita ditanya apa aja gak ada masalah. Diadili kayak apa aja, kita oke, gak ada masalah," ujarnya.

Namun, di tengah jalannya dialog, Sudaryono mengaku ada sekelompok orang yang berusaha menghentikan forum tersebut dan tidak menginginkan diskusi berlangsung.

"Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan," kata Sudaryono.

Sudaryono menilai insiden tersebut tidak mencerminkan semangat demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat dan saling menghormati pandangan yang berbeda.

"Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kemimpinan Presiden Prabowo ini, kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa situasi mulai memanas ketika terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik terhadap dirinya.

"Kalau tidak salah ada yang lemar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya, mungkin saya nggak tahu. Saya merasa sudah ada yang mukul, ada orang yang lari. Kemudian, udah nggak bener nih, akhirnya kami keluar," katanya.

Menurut Sudaryono, setelah meninggalkan lokasi diskusi, rombongan sempat mengalami hambatan saat hendak pulang. "Pada saat pulang, di mobil dicegat. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar."

"Saya pikir kan tadi kita diskusi di dalam, di tempat yang bagus, dengan sosial sistem yang baik, direkam, jadi kita ada pertanggung jawaban rekaman tadinya, berharap ada dialektika yang bagus, tapi kan ternyata tidak diinginkan oleh sekelompok orang ini," tambah Sudaryono.

Meski demikian, Sudaryono menegaskan dirinya tetap membuka ruang dialog dengan mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan kritik dan masukan.

"Karena intinya adalah, kita ingin diskusi. Jadi mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus direvolusi, kata mereka, itu yang mana. Kita siap," ujar Sudaryono.

"Kalau memang ada hal yang keliru yang kita laksanakan, kita perbaiki. Itu kan cerminan dari demokrasi. Kalau menurut saya, mohon maaf, orang boleh punya pendapat, tapi orang berpendapat, sama bolehnya dengan orang lain punya pendapat lain," tambahnya.

Ia bahkan menyatakan siap kembali hadir apabila diundang untuk berdiskusi di kemudian hari.

"Barangkali adik-adik tadi yang masih belum puas, kita mau diskusi lagi, saya siap diundang. Mau di Jakarta boleh, mau diundang ke Yogyakarta, tapi yang penting kita diskusi," tegas Sudaryono.

Sudaryono juga menyampaikan apresiasi kepada peserta yang tetap ingin mengikuti dialog dan menyampaikan pandangan mereka secara terbuka.

"Jadi sebetulnya sebagian besar juga pengen dengar, pengen bertanya, dan pengen menghakimi kami. Dan itu baik, tapi karena ada sekelompok tadi, akhirnya jadi tidak jalan," katanya.

"Kami intinya siap, walaupun nanti ada agenda lain, kita diundang lagi misalnya, kami nggak ada masalah. Atas dasar kita cinta sama negara, apapun kita kerjakan," tambah Sudaryono.

Menutup pernyataannya, Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen membuka ruang dialog dengan seluruh elemen masyarakat.

"Ini adalah bukti bahwa kami, saya khususnya, Pak Nusron, Pak Budiman, dan saya kira secara umum Presiden Prabowo dan seluruh perangkat pemerintahan ini adalah kita demokratis dan siap berdiskusi dan berdialog dengan siapapun," pungkasnya.

YOGYAKARTA - Acara diskusi bertajuk "Kopdar Bareng Mas Dar" yang menghadirkan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (15/6/2026) malam, berakhir ricuh setelah sekelompok massa merangsek ke atas panggung.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB itu awalnya berjalan tertib. Mahasiswa yang hadir mengikuti jalannya diskusi dengan tenang dan duduk di area dekat panggung.

Dalam pemaparannya, Sudaryono menjelaskan alasan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Subianto menyiapkan skema ekspor melalui satu pintu. Menurutnya, Indonesia mengalami kebocoran besar akibat perbedaan laporan ekspor antara dalam negeri dan luar negeri.

"Kalau kita jual nikel atau sawit ke luar negeri, banyak kasus yang laporannya di dalam negeri dan laporannya di luar negeri berbeda. Jadi, di Indonesia mereka bisa berbohong, di luar negeri mereka tidak. Itulah alasan Pak Prabowo ingin semuanya menjadi satu pintu. Rp15 ribu triliun lebih selisih laporan impor yang menjadi kehilangan bangsa ini," jelas Wamentan.

Setelah itu, Nusron Wahid yang menjadi penanggap berikutnya menyampaikan keyakinannya terhadap berbagai program pemerintahan Prabowo yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyebut Indonesia masih memiliki peluang untuk berkembang meski menghadapi tekanan kondisi global.

Situasi mulai berubah ketika Budiman Sudjatmiko mendapat giliran berbicara. Pada saat itu, sejumlah massa dari luar gedung mulai masuk dan menempati area tribun.

Dalam paparannya, Budiman menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membungkam masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat. Pernyataan itu disampaikan terkait kasus yang menimpa Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM, yang sebelumnya viral setelah mengunggah kondisi mobilnya yang disebut dipasangi alat detektor oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Namun, sesaat setelah menyampaikan pernyataan tersebut, sekelompok massa yang berada di tribun belakang bergerak menuju panggung. Awalnya, Budiman masih menunggu dan bersedia berdialog langsung dengan mereka.

Situasi kemudian semakin sulit dikendalikan karena jumlah massa yang naik ke atas panggung terus bertambah. Aksi saling dorong dan caci maki pun terjadi. Massa yang datang belakangan ikut merangsek ke depan dan mendorong petugas keamanan yang mengawal Budiman Sudjatmiko.

Melihat kondisi yang semakin tidak kondusif, petugas keamanan memutuskan mengevakuasi Budiman melalui pintu samping gedung demi menjaga keselamatannya. Meski demikian, Budiman disebut masih ingin tetap berada di lokasi untuk berdialog dengan mahasiswa.

Usai kejadian tersebut, Budiman menyampaikan penyesalannya atas kericuhan yang terjadi.

"Seharusnya kita bisa berdialog dengan sehat dan lancar. Saya mau kok berdiskusi dengan mahasiswa. Tapi tadi sayangnya kondisinya sudah tidak kondusif," ujarnya.

"Petugas keamanan menghawatirkan kondisi yang semakin tidak kondusif apabila saat itu kita semua masih berada di dalam gedung. Saya sendiri sebenarnya tidak keberatan untuk tetap menemui mahasiswa di dalam gedung," tambah Budiman.

Dalam insiden itu, mahasiswa juga sempat menahan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono untuk mempertanyakan kondisi Indonesia saat ini. Namun, ketika situasi semakin memanas, keduanya akhirnya turut dievakuasi oleh pihak keamanan UGM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan anggaran tahun 2027 untuk memperkuat layanan pertanahan.

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di penjuru Indonesia.

“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Nusron mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun.

Tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah.

“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Nusron.

Dirinya juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu Rp8,79 triliun.

“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen. Naik 0,9 persen,” katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung pelaksanaan program kerja pada 2027 ke DPR RI.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan kebutuhan anggaran tersebut telah disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI yang membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

Nusron menjelaskan porsi terbesar anggaran akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas.

"Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9%," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Selain itu, anggaran sebesar Rp2,56 triliun atau 24,2% dialokasikan untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Adapun program penyelenggaraan penataan ruang memperoleh alokasi Rp724 miliar atau sekitar 6,8%.

Menurut Nusron, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kementerian, termasuk peningkatan layanan pertanahan, percepatan Program Strategis Nasional (PSN), serta penguatan penataan ruang.

Di luar pagu indikatif tersebut, ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk 2027.

Tambahan anggaran itu antara lain akan digunakan untuk belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta mendukung sejumlah program prioritas pemerintah.

Nusron mengatakan tambahan anggaran juga akan diarahkan untuk mendukung rehabilitasi pascabencana dan percepatan program pembangunan tiga juta rumah.

Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menyatakan komisinya menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 sekaligus mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan ATR/BPN.

"Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut dan akan membahasnya secara mendalam pada Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan datang,” tutur Dede.

Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3,23 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada 2027 dari pagu sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun.

“Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3,23 triliun,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Nusron mengatakan tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk menuntaskan sejumlah program strategis, di antaranya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), percepatan reforma agraria, dukungan Program 3 Juta Rumah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, serta kebutuhan gaji CPNS dan penyesuaian gaji pegawai.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 7 Mei 2026 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2027, pagu Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp10,6 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data per 6 Juni 2026, penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN baru mencapai Rp3,19 triliun atau 36,23 persen dari pagu efektif sebesar Rp8,79 triliun.

Nusron merinci realisasi sertifikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 15,04 persen dan redistribusi tanah terealisasi 0,07 persen.

Lebih lanjut, capaian akses reforma agraria ia sebut baru mencapai 0,91 persen, sementara tindak lanjut penertiban tanah telantar dan tanah yang tidak dimanfaatkan juga masih menyentuh 0,32 persen.

Menteri ATR/ Kepala BPN mengakui bahwa redistribusi tanah masih cenderung lamban menyusul adanya perubahan skema pelaksanaan program pada 2026, yang sebelumnya melalui penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ke Hak Pengelolaan (HPL) milik Bank Tanah.

“Sehingga kita masih mengurus surat ke Kementerian Keuangan, supaya SK penerima redistribusi tanah itu nanti dikenakan beban biaya 0 persen dari Kemenkeu," kata Nusron.

Ia melanjutkan Kementerian ATR/BPN menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,22 triliun pada 2027, turun dibanding target 2026 yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun.

“Penyesuaian target PNBP tahun 2027 menjadi sekitar Rp3,22 triliun atau turun dari target tahun 2026 sebesar Rp3,5 triliun, dinilai lebih realistis, terukur dan sesuai dengan potensi penerimaan yang dapat dicapai,” ujar Nusron.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengenang hubungan lamanya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat melakukan kunjungan media ke Kantor Bisnis Indonesia Group di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Qodari berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Jurnalindo Aksara Grafika Arif Budisusilo, Managing Director dan Penanggung Jawab Redaksi Hery Trianto, serta jajaran manajemen Bisnis Indonesia Group.

Qodari mengaku memiliki kenangan khusus dengan Bisnis Indonesia yang tidak terlepas dari sosok Nusron Wahid. Menurutnya, keduanya berasal dari generasi yang sama bersama sejumlah tokoh lain, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

“Memang memori saya mengenai Bisnis Indonesia itu satu tidak lepas dari teman lama saya, Pak Nusron Wahid. Karena memang kami cukup dekat waktu itu. Saya, Pak Yaqut, Pak Raihan Hamzah, itu satu generasi,” ujar Qodari.

Ia mengingat Nusron aktif dalam dunia pers sejak masa kuliah. Menurutnya, Nusron yang merupakan lulusan Jurusan Ilmu Sejarah pernah terlibat dalam kegiatan pers kampus sebelum menjalani magang jurnalistik di Bisnis Indonesia.

“Setelah selesai kuliah sempat jadi stringer, wartawan magang istilahnya, di Bisnis Indonesia. Saya juga pernah ke gedung Bisnis Indonesia yang di Slipi, sehingga ingatan saya tentang Bisnis Indonesia ada di sana,” katanya.

Selain kenangan personal tersebut, Qodari mengaku memiliki kedekatan dengan Bisnis Indonesia sebagai pembaca setia media ekonomi. Sebelum menjabat sebagai Kepala Bakom RI, ia mengaku rutin membaca surat kabar fisik, termasuk Bisnis Indonesia yang menjadi salah satu rujukan utama untuk memperoleh informasi ekonomi.

“Kalau bicara ekonomi, referensinya adalah Bisnis Indonesia. Itu sebabnya saya selalu memperhatikan Bisnis Indonesia,” ujarnya.

Qodari juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan berkunjung langsung ke kantor Bisnis Indonesia Group. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan kesempatan untuk bertemu lebih banyak insan media sekaligus mengetahui sejarah perjalanan perusahaan media tersebut.

Ia mengaku baru mengetahui bahwa kantor Bisnis Indonesia di kawasan Jakarta Pusat telah menjadi pusat operasional perusahaan selama lebih dari dua dekade sejak 2004.

“Saya bersyukur hari ini bisa datang ke sini. Selain bisa bertemu lebih banyak teman-teman Bisnis Indonesia, saya juga jadi tahu bahwa kantornya sudah berada di sini cukup lama, lebih dari 20 tahun,” kata Qodari.

Universitas Darunnajah menggelar The 4th International Conference on Pesantren (4th ICOP) 2026 bertema “The Impact Mission: Unleashing the Power of Endowment & Waqf Funds for Islamic Education, Business, and Science & Technology” di GOR Darunnajah, pada Sabtu (6/6/2026).

Forum ini turut dihadiri langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wah, beserta jajaran kementerian, serta ribuan santri Darunnajah dan ratusan kyai dari seluruh Indonesia.

Konferensi ini mengangkat peran dana abadi dan wakaf sebagai instrumen keuangan Islam untuk kemandirian finansial pendidikan, pengembangan kewirausahaan, serta percepatan inovasi sains dan teknologi.

Presiden Universitas Darunnajah, K. Hadiyanto Arief, menegaskan bahwa institusi pendidikan Islam harus kembali mengambil peran terdepan dalam mengelola wakaf secara modern dan berdampak.

“Sudah saatnya umat Islam, dan pesantren khususnya, kembali memimpin dalam mengelola wakaf secara profesional, produktif, dan berdampak. Itulah impact mission yang menjadi panggilan konferensi ini,” ujar K. Hadiyanto Arief.

Ia mengingatkan, model dana abadi yang menopang universitas besar dunia berakar erat pada tradisi wakaf Islam, sebagaimana Al-Azhar di Kairo, Mesir yang berdiri kokoh lebih dari seribu tahun di atas sistem wakaf. Sebagai bukti nyata di dalam negeri, dari lahan awal seluas 700 m², Darunnajah kini telah berkembang mengelola lebih dari 1.200 hektar lahan wakaf produktif dengan 23 kampus cabang, di mana 14 di antaranya lahir langsung dari wakaf masyarakat.

Sejalan dengan visi kemandirian tersebut, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam keynote speech-nya memberikan dukungan kuat melalui kebijakan tata kelola aset wakaf yang tidak hanya aman secara legal, tetapi juga produktif secara ekonomi. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna mengamankan aset umat dan mencegah potensi sengketa di masa depan yang kerap menjadi ibarat "api dalam sekam".

Selain menawarkan mekanisme Isbat Wakaf sebagai solusi bagi tanah wakaf yang terkendala dokumen administrasi masa lalu, Menteri Nusron juga memaparkan rencana terobosan regulasi terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah wakaf.

"Kami ingin membuat terobosan regulasi demi kepentingan pemberdayaan umat. Pihak ketiga atau investor nantinya dapat membangun infrastruktur komersial dan menyewa di atas tanah wakaf kepada Nadzir. Sehingga, tanah yang tadinya pasif bisa menghasilkan nilai keekonomian tinggi," papar Menteri Nusron.

Ia menambahkan bahwa regulasi ini diharapkan mampu memacu potensi wakaf produktif di Indonesia agar menjadi mesin kemandirian umat yang pengelolaannya mampu melampaui capaian negara-negara Islam lainnya.

ICOP ke-4 menghadirkan pembicara pakar dari sejumlah negara, antara lain Dr. Nuruddin Anis (Sharjah University, Uni Emirat Arab), Prof. Dr. S. Salahudin Suyurno (UiTM, Malaysia), dan Prof. Dr. Aliyu Dahiru Muhammad (Nigeria). Konferensi juga dihadiri pimpinan pesantren dan perguruan tinggi keislaman dari berbagai daerah, di antaranya Pondok Pesantren Lirboyo, Al Falah Ploso, Buntet, UNIDA Gontor, dan Al-Amien Prenduan.

Melalui sesi call for paper, ICOP ke-4 membuka delapan subtema yang komprehensif, mulai dari tata kelola wakaf, transformasi digital keuangan wakaf, pengukuran dampak sosial-ekonomi, investasi ESG, hingga harmonisasi regulasi wakaf lintas negara.

Universitas Darunnajah adalah perguruan tinggi di bawah naungan Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, yang berkomitmen mengembangkan ekosistem pendidikan Islam yang mandiri, inovatif, dan berdampak. ICOP ke-4 diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) bersama program studi dan fakultas di lingkungan universitas.

JAKARTA - Universitas Darunnajah menggelar The 4th International Conference on Pesantren (4th ICOP) 2026 di GOR Darunnajah. Kegiatan ini mengangkat peran dana abadi dan wakaf sebagai instrumen keuangan Islam untuk kemandirian finansial pendidikan, pengembangan kewirausahaan, serta percepatan inovasi sains dan teknologi.

Mengangkat tema “The Impact Mission: Unleashing the Power of Endowment & Waqf Funds for Islamic Education, Business, and Science & Technology”.

Forum ini dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid beserta jajaran kementerian, serta ribuan santri Darunnajah dan ratusan kiai dari seluruh Indonesia.

Presiden Universitas Darunnajah KH. Hadiyanto Arief menegaskan institusi pendidikan Islam harus kembali mengambil peran terdepan dalam mengelola wakaf secara modern dan berdampak.

“Sudah saatnya umat Islam, dan pesantren khususnya, kembali memimpin dalam mengelola wakaf secara profesional, produktif, dan berdampak. Itulah impact mission yang menjadi panggilan konferensi ini,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Kiai Hadiyanto mengingatkan, model dana abadi yang menopang universitas besar dunia berakar erat pada tradisi wakaf Islam, sebagaimana Al-Azhar di Kairo, Mesir, yang berdiri kokoh lebih dari seribu tahun di atas sistem wakaf.

Lihat video: Ribuan Santri Sambut Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad di Pesantren Darunnajah Jakarta



Sebagai bukti nyata di dalam negeri, dari lahan awal seluas 700 m2, Darunnajah kini telah berkembang mengelola lebih dari 1.200 hektare lahan wakaf produktif dengan 23 kampus cabang, 14 di antaranya lahir langsung dari wakaf masyarakat.

Menteri Nusron Wahid memberikan dukungan kuat melalui kebijakan tata kelola aset wakaf yang tidak hanya aman secara legal, tetapi juga produktif secara ekonomi. Nusron menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mempercepat sertifikasi tanah wakaf guna mengamankan aset umat dan mencegah potensi sengketa di masa depan yang kerap menjadi ibarat api dalam sekam.

Selain menawarkan mekanisme Isbat Wakaf sebagai solusi bagi tanah wakaf yang terkendala dokumen administrasi masa lalu, Menteri Nusron juga memaparkan rencana terobosan regulasi terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah wakaf.

"Kami ingin membuat terobosan regulasi demi kepentingan pemberdayaan umat. Pihak ketiga atau investor nantinya dapat membangun infrastruktur komersial dan menyewa di atas tanah wakaf kepada Nadzir. Tanah yang tadinya pasif bisa menghasilkan nilai keekonomian tinggi," ucapnya.

Nusron menambahkan, regulasi ini diharapkan mampu memacu potensi wakaf produktif di Indonesia agar menjadi mesin kemandirian umat yang pengelolaannya mampu melampaui capaian negara-negara Islam lainnya.

ICOP ke-4 menghadirkan pembicara pakar dari sejumlah negara, antara lain Dr. Nuruddin Anis (Sharjah University, Uni Emirat Arab), Prof. Dr. S. Salahudin Suyurno (UiTM, Malaysia), dan Prof. Dr. Aliyu Dahiru Muhammad (Nigeria). Konferensi juga dihadiri pimpinan pesantren dan perguruan tinggi keislaman dari berbagai daerah, di antaranya Pondok Pesantren Lirboyo, Al Falah Ploso, Buntet, UNIDA Gontor, dan Al-Amien Prenduan.

Melalui sesi call for paper, ICOP ke-4 membuka delapan subtema yang komprehensif, mulai dari tata kelola wakaf, transformasi digital keuangan wakaf, pengukuran dampak sosial-ekonomi, investasi ESG, hingga harmonisasi regulasi wakaf lintas negara.

Universitas Darunnajah adalah perguruan tinggi di bawah naungan Pondok Pesantren Darunnajah, Jakarta, yang berkomitmen mengembangkan ekosistem pendidikan Islam yang mandiri, inovatif, dan berdampak. ICOP ke-4 diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) bersama program studi dan fakultas di lingkungan universitas