Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyampaikan tambahan produksi dari sumur minyak yang dikerjasamakan dengan masyarakat melalui kerja sama UMKM, maupun BUMD mempunyai potensi besar. Tak tanggung-tanggung, tambahan produksinya dapat mencapai 100 ribu barel per hari (bph).

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menjelaskan, program ini menyusul diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025. Aturan ini memungkinkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumur minyak.

Djoko menambahkan, setidaknya saat ini telah dilakukan inventarisasi sekitar 30.000 lebih sumur minyak masyarakat yang tersebar di tiga provinsi. Berdasarkan hitungannya, apabila satu sumur bisa menghasilkan 2 barel hingga 3 barel, maka potensi produksinya bisa mencapai 100 ribu bph.

"Ini baru tiga provinsi. Itu kali tiga barel 90 ribu bph, kalau 2 barel 60 ribu bph, satu barel 30 ribu bph yang sudah masuk, nanti kalau dari masing-masing provinsi lain kan, kondisinya bisa besar sekali. Saya sih melihat potensi ya, bisa 100 ribu. Potensi ya potensi loh," kata Djoko, saat ditemui usai rapat di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa realisasi pengelolaan sumur minyak warga dari hasil kerja sama dengan UMKM dan BUMD tinggal menunggu usulan resmi dari para gubernur. Ia pun berharap mulai bulan depan sudah ada tambahan produksi dari program ini.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi melegalkan aktivitas pengeboran sumur minyak mentah yang dilakukan oleh masyarakat.

Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Aturan tersebut salah satunya mengatur mengenai kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan masyarakat selaku pengelola sumur minyak. Nantinya, minyak dari sumur masyarakat ini wajib dijual ke KKKS.

Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan perusahaan migas yang mengoperasikan atau mengelola blok migas, seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), ExxonMobil Cepu Ltd, BP Berau Ltd, PT Pertamina EP, dan lainnya.

Melalui regulasi baru tersebut, pemerintah akan memberikan legalitas melalui perizinan usaha, baik dalam bentuk koperasi, UMKM, maupun kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sempat mengungkapkan, terdapat syarat utama bagi pelaku UMKM yang ingin terlibat dalam pengelolaan sumur minyak yang selama ini belum ada payung hukumnya.

Menurut dia, UMKM yang ingin terlibat menggarap sumur minyak diwajibkan memiliki modal awal minimal Rp 5 miliar. Namun, apabila berstatus skala menengah, batas maksimal permodalannya bisa mencapai Rp 10 miliar.

"Kalau kriteria kegiatan usahanya UMKM, berarti permodalannya itu sekitar Rp 5 miliar. Kalau skala menengah, itu justru sampai dengan Rp 10 miliar. Ya bisa gabungan dari permodalan yang ada di masyarakat," kata Yuliot di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (2/7/2025).

Berdasarkan bahan paparan Kementerian ESDM, Permen ESDM No.14 tahun 2025 ini ditujukan untuk mendorong peningkatan produksi migas melalui tiga skema kerja sama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan para mitra. Salah satunya kerja sama sumur minyak BUMD/Koperasi/UMKM.

Melalui skema ini, sumur minyak masyarakat yang sudah berproduksi akan dinaungi oleh BUMD, koperasi, atau pelaku UMKM yang ditunjuk, untuk kemudian bekerja sama dengan KKKS.

Tujuannya adalah menjamin keamanan dan legalitas operasi, serta mendorong perbaikan operasi sesuai dengan prinsip good engineering practice.

Dalam implementasinya, perbaikan dilakukan dalam periode penanganan sementara selama 4 tahun. Dalam regulasi ini secara tegas juga tidak memperbolehkan adanya tambahan sumur baru.

Setelah 4 tahun, jika tidak dilakukan perbaikan, maka akan dilakukan penegakan hukum (Gakkum).

Sementara itu, proses inventarisasi sumur minyak masyarakat dan penunjukan BUMD/Koperasi/UMKM ditargetkan selesai dalam waktu 1 bulan pasca Permen diterbitkan.

Berikut tindak lanjut pasca terbitnya permen ini:

1. Inventarisasi sumur oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Tim Gabungan.

2. Penetapan daftar hasil inventarisasi sumur tim gabungan (titik nol).

3. Penunjukan BUMD/Koperasi/UMKM oleh Gubernur.

4. BUMD/Koperasi/UMKM mengajukan usulan kerja sama ke KKKS.

5. KKKS mengajukan permohonan ke Menteri melalui SKK Migas/BPMA.

6. Menteri memberikan persetujuan atau penolakan.

(wia)
[Gambas:Video CNBC]

Banyak anak muda merasa terjebak dalam kebuntuan di tengah meningkatnya rasa frustasi dan ketidakberdayaan dalam menghadapi krisis iklim hingga ketimpangan sistemik. Temu Aksi Muda 2025 menjadi wadah yang mempertemukan 100 agen perubahan muda dari berbagai daerah untuk menggalang kolaborasi lintas sektor dan mengupayakan masa dengan yang lebih baik.

Temu Aksi Muda 2025 dirancang untuk menyatukan para pelaku dari dalam dan luar sistem, mulai dari ASN muda, penggerak komunitas, pelaku kreatif, hingga pelaku usaha sosial dan inovator teknologi. Di forum ini, mereka tidak duduk sebagai audiens, melainkan sebagai penggagas bersama dalam mendesain masa depan.

Acara yang berlangsung di Rumah Wijaya pada 26 Juli 2025 ini diprakarsai oleh Ministry of the Future, sebuah platform inkubasi yang digagas oleh Mindworks Indonesia, Think Policy, dan KokBisa. Temu Aksi Muda 2025 menampilkan purwarupa solusi inovatif dari lima lintasan tematik visioner: Mobility, Food, Education, Built Environment, dan Consumption.

Selama beberapa bulan, peserta fellowship menyelami kebutuhan nyata komunitas dan merancang solusi yang praktis dan berpusat pada manusia. Dalam forum ini, para Koordinator Future Talks membagikan wawasan dari berbagai wilayah, hasil diskusi di kampus, komunitas, dan jejaring anak muda. Seluruh solusi yang dipresentasikan berpijak pada satu tujuan: mendorong keadilan iklim dan sosial bagi generasi muda Indonesia.

"Pada Temu Aksi Muda 2025, berbagai elemen berkumpul untuk melihat tantangan besar krisis iklim dari sudut pandang warga yang beragam. Kami percaya aksi kolektif perlu dimulai dari empati dan kolaborasi, terutama antara pihak-pihak yang sebelumnya tidak saling terhubung," ujar Adam Nurilman, Direktur Mindworks Indonesia, dalam keterangan resmi, Selasa (29/7).

Ia menyebut Temu Aksi Muda 2025 menjadi bukti apa yang bisa terjadi saat anak muda diberi kepercayaan untuk memimpin.

Temu Aksi Muda dibangun di atas lima Future Tracks atau tema sistem yang paling sering dihadapi anak muda dalam kehidupan sehari-hari: Mobility, Food, Education, Built Environment, dan Consumption. Setiap tema mempertemukan peserta lintas sektor dalam sesi kolaboratif yang dirancang untuk:

- Mengidentifikasi tantangan melalui cerita nyata dan data riset;
- Mempelajari eksperimen aksi yang telah dilakukan oleh para Ministry of the Future Fellows;
- Merancang ide dan aksi lintas sektor secara kolektif.

Sesi-sesi ini berlangsung dalam dua gelombang: sesi pagi untuk Future of Food, Education, dan Mobility, serta sesi siang untuk Future of Consumption dan Built Environment.

Partisipasi sebagai Gerakan, Bukan Seremoni

Temu Aksi Muda 2025 hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan partisipasi yang tidak simbolik, melainkan transformatif. Acara ini mempertemukan aktor dari ‘dalam’ sistem seperti dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dinas Perhubungan (Dishub), Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lain-lain.

Pertemuan ini juga melibatkan aktor dari ‘luar’ sistem seperti kreator digital dan figur publik seperti Cynthia Suci Lestari dan Dheamyra Aysha dari Verified Champions. Tak sekadar hadir, mereka turut terlibat dalam lintasan isu yang relevan bagi mereka, mencerminkan sinergi antara pengaruh digital dan aksi sipil di lapangan.

Kegiatan ini semakin menarik karena dirancang tanpa sesi panel, tanpa sambutan seremonial, dan tanpa membatasi peserta sebagai penonton semata. Semua peserta terlibat aktif dalam proses bersama, sebagai rekan setara yang merumuskan arah baru.

Banyuwangi: Penutupan Jalur Gumitir yang menghubungkan Kabupaten Jember dan Banyuwangi sejak 24 Juli 2025 berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi energi di wilayah Jawa Timur.

Jalan nasional tersebut ditutup selama dua bulan hingga 24 September 2025, menyebabkan kemacetan di sejumlah titik dan mengganggu distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG.

Sebanyak 49 SPBU, terdiri dari 8 SPBU di Bondowoso dan 41 SPBU di wilayah Jember, ikut terdampak akibat penutupan jalur ini. Melihat kondisi tersebut, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) pun mengambil langkah sigap.

79 mobil tangki dikerahkan, jalur distribusi diubah

Untuk menjaga kelancaran distribusi energi, Pertamina telah memetakan jalur alternatif sejak pertengahan Juli, bahkan sebelum penutupan resmi berlangsung. Pertamina menggunakan rute alternatif yakni Banyuwangi-Situbondo-Arak-Arak-Bondowoso-Jember, yang sebelumnya langsung Banyuwangi-Gumitir-Jember.

"Terkait mitigasi jalur ini, Pertamina juga telah melaksanakan koordinasi dengan Satlantas dan Polres setempat untuk prioritas kendaraan pengangkutan BBM dan LPG,"ujar Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi dikutip, Selasa, 29 Juli 2025.

Alih suplai ke Surabaya dan Malang, termasuk lewat Tuban dan Madiun

Namun, Imbas dari kemacetan ini mengakibatkan Round Time Hours (RTH) yang semula hanya 4 jam menjadi 11 jam, sehingga Pertamina memutuskan untuk melaksanakan alih suplai ke Pertamina Instalasi Surabaya Group dan Fuel Terminal Malang untuk menghindari mobil tangki terjebak kemacetan di Pelabuhan Ketapang.

"Terdapat 79 mobil tangki bantuan yang sudah kita sediakan, masing-masing berasal dari suplai Banyuwangi, Surabaya dan Malang dengan tetap mempertimbangkan jalur yang dilalui yang hanya bisa dilintasi maksimal kapasitas 24 KL," tutur Ahad

"Sebagai upaya antisipasi selanjutnya, mendukung upaya normalisasi penyaluran, distribusi juga akan dibantu melalui Tuban dan Madiun," imbuh Ahad.

(ANN)

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat angka penduduk miskin tembus 3.836.520 jiwa atau sekitar menjadi 9,50 persen dari total penduduk per Maret 2025.

Ada tiga komoditas makanan dan non-makanan yang disebut berkontribusi besar terhadap kemiskinan.

Pengeluaran terbesar dari segmen komoditas makanan antara lain beras, rokok, dan telur ayam ras. Sementara non-makanan meliputi perumahan, bensin, dan listrik.

"Komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 23,47 persen di perkotaan, dan 26,00 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua, 9,61 persen di perkotaan dan 8,76 persen di perdesaan," kata laporan BPS Jatim.

Namun jumlah penduduk miskin di Jatim per Maret 2025 itu turun 0,29 persen dibanding periode Maret 2024 yang mencapai 9,79 persen.

Dengan catatan data BPS tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengentaskan 17.940 masyarakat miskin.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan capaian ini merupakan hasil kerja bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, juga termasuk sinergi pentahelix dengan sektor swasta, perguruan tinggi, media, dan komunitas.

"Penurunan kemiskinan di Jatim bukan semata angka statistik, tapi cerminan kerja keras dan kepedulian kolektif untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan merata di seluruh pelosok Jawa Timur," kata Khofifah di Grahadi, Senin (28/7).

Khofifah mengatakan dari capaian itu, Jatim tercatat sebagai provinsi dengan penurunan jumlah penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Jawa, sesudah Provinsi Jawa Tengah.

"Jatim juga tercatat sebagai kontributor keempat terbesar secara nasional terhadap penurunan angka kemiskinan periode September 2024-Maret 2025 dengan kontribusi 8,96 persen," jelasnya.

Selain angka kemiskinan yang menurun, disparitas kemiskinan antara desa dan kota juga menunjukkan tren positif, dengan kecenderungan menyempit menjadi 5,86 persen dibandingkan lima tahun lalu. Sebab, pada Maret 2019 disparitas kemiskinan antara desa dan kota di Jatim mencapai 7,59.

Khofifah menambahkan kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) di Jatim juga menurun. Indeks P1 turun dari 1,480 menjadi 1,414, sementara P2 dari 0,310 menjadi 0,294.

"Ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin makin mendekati garis ambang kemiskinan, dan ketimpangan antar kelompok miskin semakin menurun. Sebuah indikasi bahwa program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat kita semakin tepat sasaran," ucap dia.

Upaya pengentasan kemiskinan didanai Kemensos melalui penyaluran bansos senilai Rp12,135 triliun, dengan 3.331.904 keluarga penerima manfaat untuk tahun ini. Kata Khofifah, penyalurannya dibagi dalam empat kuartal dan yang terealisasi saat ini untuk kuartal kedua.

"Pemprov Jatim melalui Dinsos juga telah mengalokasikan bansos dengan total Rp180,42 miliar pada tahun 2025 untuk substitusi dan penebalan bansos dari APBN," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit alias Sovereign Credit Rating Indonesia pada level BBB, satu tingkat di atas level terendah investment grade, dengan outlook stabil, pada 29 Juli 2025.

“Prospek peringkat yang stabil mencerminkan harapan kami bahwa pemerintah terus menganggap batas defisit tahunan 3% sebagai landasan kebijakan yang penting,” tulis S&P dalam laporan terbarunya, Selasa (29/7/2025).

Dalam laporan terbaru S&P, lembaga tersebut memandang pengembangan berkelanjutan industri-industri yang terkait dengan komoditas di negara ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas indikator eksternal selama dua hingga tiga tahun ke depan.

Afirmasi ini didukung oleh outlook pertumbuhan yang dinilai kuat, kerangka kebijakan fiskal yang sehat, dan beban utang luar negeri dan Pemerintah yang relatif rendah. Sementara itu, outlook stabil mencerminkan pandangan S&P bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk mempertahankan defisit fiskal di bawah 3% untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Selanjutnya, pengembangan industri berbasis komoditas (hilirisasi) yang sedang berlangsung diperkirakan dapat menjaga stabilitas eksternal ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan bahwa afirmasi S&P atas sovereign credit rating Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil merefleksikan kepercayaan yang kuat dari pemangku kepentingan internasional terhadap stabilitas makroekonomi Indonesia dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tetap kuat.

“Keyakinan ini didukung oleh kerangka kebijakan yang berhati-hati, dan sinergi bauran kebijakan yang efektif antara Pemerintah dan Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang terus berlangsung,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/7/2025).

Ke depan, peningkatan sovereign credit rating Indonesia akan ditentukan oleh peningkatan kapasitas pembayaran utang luar negeri, antara lain didukung oleh peningkatan pendapatan luar negeri atau terjadi penurunan ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal.

Di sisi lain, peringkat Indonesia dapat diturunkan apabila peningkatan rasio utang pemerintah terhadap PDB di atas 3% secara persisten, rasio pembayaran bunga utang pemerintah terhadap penerimaan negara melebihi 15%, atau terdapat pelemahan penerimaan ekspor secara struktural dan berkepanjangan.

Perry menegaskan bahwa Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan memastikan inflasi terkendali pada kisaran targetnya, dengan tetap mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, Bank Indonesia juga akan terus mempererat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi selaras dengan program Asta Cita,” lanjutnya.

Di samping itu, Bank Indonesia juga akan memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Warta Ekonomi, Bandung -

Dunia usaha nasional saat ini berada dalam kondisi yang sangat menantang. Di tengah tekanan ekonomi domestik yang melemah, ketidakpastian arah kebijakan, hingga gejolak eksternal, dunia usaha tetap menunjukkan harapan dan mendorong upaya penciptaan kerja.

Hal ini menjadi sorotan utama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam menyambut penyelenggaraan Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) ke-34 pada 4 hingga 6 Agustus 2025 mendatang di Bandung, Jawa Barat, yang mengusung tema "Dengan Semangat Indonesia Incorporated Menuju Indonesia Emas 2045."

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menegaskan dunia usaha nasional saat ini sedang menghadapi tantangan serius dan tidak mudah. Data pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal I 2025 yang hanya mencapai 4,87%, merupakan sinyal alarm yang tidak bisa diabaikan. Sektor konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh 4,89%, memperlihatkan lemahnya daya beli masyarakat.

Di sisi lain, belanja pemerintah justru mengalami kontraksi, menghilangkan stimulus yang selama ini menjadi andalan pemulihan. Di sektor riil, pelaku industri merasakan tekanan yang semakin dalam. PMI manufaktur yang bertahan di bawah 50 selama tiga bulan berturut-turut mencerminkan kondisi kontraksi yang masih berlangsung, dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang konsisten.

Dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045, yang mensyaratkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 8% dalam jangka menengah, dibutuhkan lompatan besar untuk mencapai target tersebut melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, deregulasi nyata, dan ekosistem usaha yang kompetitif dan adil.

Di tengah tekanan domestik, dunia usaha juga menghadapi tantangan eksternal yang tidak kalah berat. Ketegangan geopolitik global, perang tarif, fluktuasi harga energi, dan kekacauan rantai pasok turut menambah beban.

Salah satu tantangan terbesar datang dari kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang menyasar produk ekspor Indonesia, meningkatkan tekanan terhadap industri padat karya nasional.

Namun, di tengah kompleksitas tantangan tersebut, dunia usaha tetap menunjukkan harapan. Hal ini tercermin dari capaian realisasi investasi pada Triwulan II 2025 yang mencapai Rp477,7 triliun, meningkat dari Triwulan I sebesar Rp465,2 triliun. Secara kumulatif, sepanjang Semester I 2025, total investasi telah mencapai Rp942,9 triliun atau 49,5% dari target tahun 2025, menciptakan lebih dari 1,2 juta lapangan kerja baru. Sebaran investasi yang relatif merata antara Jawa (49,5%) dan luar Jawa (50,5%) juga menunjukkan bahwa geliat ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

"Dalam situasi penuh tekanan ini, dunia usaha tidak cukup hanya menjadi penonton atau pelaksana kebijakan. Kita harus menjadi mitra aktif pemerintah dalam menyelesaikan tantangan nasional. Rakerkonas ke-34 ini menjadi ruang konsolidasi strategis antara pelaku usaha nasional dan daerah, serta ajang dialog yang solutif dengan pemerintah agar Indonesia benar-benar siap menjemput visi Indonesia Emas 2045. Inilah semangat Indonesia Incorporated yang terus kami dorong," tegas Shinta.

APINDO juga mengapresiasi upaya diplomasi ekonomi yang ditunjukkan Pemerintah Indonesia, terutama progres dalam mencapai Joint Statement bersama Amerika Serikat dalam kerangka Framework for Agreement on Reciprocal Trade. Kesepakatan ini tidak hanya menurunkan risiko lonjakan tarif ekspor yang sempat membayangi pelaku usaha, tetapi juga memberikan kepastian pasar ekspor ke AS dan memperkuat kepercayaan investor.

Kesepakatan ini juga memberikan peluang nyata bagi peningkatan arus investasi dari AS, yang harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan pemerintah yang responsif dan terukur agar kepercayaan pasar dapat bertransformasi menjadi komitmen investasi riil.

Lebih dari sekadar respons jangka pendek, APINDO juga menegaskan pentingnya strategi diversifikasi pasar ekspor untuk memperluas peluang di tengah ketidakpastian perdagangan global. APINDO mendorong percepatan perundingan IEU-CEPA dan penguatan akses ke pasar RCEP, CPTPP, BRICS+, dan ASEAN, termasuk mengadakan sosialisasi IEU-CEPA di daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi eksportir bagi pelaku usaha nasional dan daerah.

Sebagai upaya mencegah gelombang PHK lanjutan dan penciptaan lapangan kerja, APINDO mengusulkan berbagai kebijakan dukungan agar sektor industri, khususnya padat karya, dapat bertahan dan terus menciptakan lapangan kerja.

Usulan tersebut mencakup insentif fiskal seperti pembebasan PPN jasa subkontrak dan bahan baku, percepatan restitusi PPN, penghapusan bea masuk bahan baku untuk industri, perluasan skema PPh 21 Ditanggung Pemerintah, serta akses pembiayaan yang lebih inklusif. Di sisi lain, dunia usaha juga mengusulkan stimulus biaya tenaga kerja dan energi melalui subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk sektor terdampak, diskon listrik, subsidi gas, serta pengembangan energi terbarukan melalui PLTS atap dengan skema net-metering.

Seluruh langkah ini dirancang untuk menjaga arus kas, mempertahankan kapasitas produksi, dan mencegah gelombang PHK lanjutan.

"Industri padat karya kita tengah berada di persimpangan jalan. Jika tidak diberi perlindungan dan insentif yang cukup, maka kita berpotensi kehilangan sektor yang selama ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. APINDO mengadakan Rakerkonas sebagai forum untuk menyuarakan solusi konkret dan membangun konsensus dengan pemerintah," tambah Shinta.

Rakerkonas APINDO ke-34 menjadi momentum kolektif pelaku usaha Nasional dan Daerah untuk menyatukan suara, memperkuat sinergi pusat-daerah, dan memastikan kebijakan nasional dijalankan dengan pendekatan berbasis realita lapangan. Dengan semangat Indonesia Incorporated, APINDO mendorong kerja sama lintas sektor sebagai fondasi transformasi ekonomi yang tangguh, adil, dan siap menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.

Dihadiri oleh seluruh pengurus APINDO di seluruh Indonesia dan perwakilan anggota APINDO, tokoh nasional serta menteri-menteri ekonomi strategis, forum ini menjadi ruang sinergi yang menjembatani dunia usaha dan pemerintah.

"Kami menempatkan Rakerkonas ini sebagai panggung besar dunia usaha Indonesia. Ini bukan sekadar pertemuan organisasi, melainkan ruang strategis untuk memperkuat semangat Indonesia Incorporated yaitu kolaborasi aktif antara dunia usaha dan pemerintah dalam merespons tantangan dan memanfaatkan peluang," ujar Shinta.

Sebagai tuan rumah Rakerkonas ke-34, Ketua Bidang Organisasi & Ketua SC Rakerkonas APINDO XXXIV Anthony Hilman menyampaikan penyelenggaraan acara di luar Jakarta merupakan bukti nyata bahwa APINDO berkomitmen menjangkau dunia usaha daerah yang kerap menghadapi tantangan struktural.

"Kami melihat tantangan di daerah itu nyata dan mendalam, di antaranya biaya logistik tinggi, perizinan yang masih sentralistis, ketidakpastian hukum, hingga praktik premanisme yang mengganggu iklim usaha. Rakerkonas APINDO harus menjadi ruang di mana suara daerah bukan hanya didengar, tapi direspons dengan kebijakan," tegasnya.

Rakerkonas APINDO ke-34 juga akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan menteri Kabinet Indonesia Maju, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri UMKM, Menteri Ketenagakerjaan, hingga Menteri Ekonomi Kreatif, yang akan berdialog langsung dengan pelaku usaha dari seluruh Indonesia.

Dalam Rakerkonas ini, digelar juga Dialog Ekonomi yang dapat memperkuat peran APINDO sebagai katalis kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menyelaraskan strategi dunia usaha dengan agenda pembangunan nasional. Dialog ekonomi APINDO ini akan mempertemukan pelaku usaha seluruh Indonesia dengan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wijayanto Samirin (Ekonom Senior dan Dewan Pakar APINDO) dan Raden Pardede (Tim Asistensi Menko Perekonomian RI dan Dewan Pakar APINDO) yang diharapkan menjadi ruang diskusi untuk mempercepat transformasi ekonomi untuk mewujudkan target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi.

Melalui Rakerkonas, APINDO ingin memastikan bahwa perumusan arah kebijakan nasional tidak lagi top-down, tetapi berbasis pada realitas pelaku usaha di lapangan. Dalam semangat Indonesia Incorporated, APINDO menegaskan bahwa dunia usaha siap menjadi mitra aktif dalam menciptakan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berdaya saing global.

"Kita tidak bisa membiarkan stagnasi ekonomi berlangsung lebih lama. Dunia usaha menuntut kepastian, kecepatan, kebijakan, dan keberpihakan yang jelas dari pemerintah. Dan untuk itu, Rakerkonas ini adalah momen penting untuk membangun langkah bersama, bukan sekadar berbagi panggung," pungkas Shinta.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia akan menagih kejelasan dari pemerintah Amerika Serikat terkait rencana pengenaan tarif resiprokal baru sebesar 15% hingga 20% untuk negara-negara yang belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Washington.

Rentang tarif itu cenderung rendah. Padahal, Indonesia yang sudah memiliki kesepakatan awal dengan Amerika Serikat (AS) dikenai tarif 19%.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan bahwa hingga kini belum ada dokumen resmi yang bisa dijadikan pegangan pemerintah Indonesia soal rencana tersebut.

“Yang dimaksud 15%—20% itu seperti apa? Sekarang ini sejujurnya di dokumen resmi, kan, belum ada. Itu semuanya nanti kan harus ada perjanjian perdagangan, enggak bisa kita tiba-tiba hanya mendasarkan ke pengumuman di medsos [media sosial]," ujar Susi usai acara Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Dia mengaku bahwa pemerintah masih terus menanti kejelasan skema tarif yang disebut-sebut akan diberlakukan terhadap negara-negara yang belum menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan AS.

Menurut anak buah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu, bahkan negara-negara yang telah sepakat pun belum secara resmi terikat dalam kesepakatan perdagangan apa pun.

“Sekarang pertanyaannya, Jepang saja untuk dapat tarif 15% itu [komitmen impor] hampir US$550 miliar, Eropa untuk dapat 15% [komitmen impor] US$750 miliar. Kita kemarin kan [komitmen] US$19,5 miliar. Masa yang lain tidak ngapain-ngapain kita ratakan 15%, kan juga enggak mungkin gitu,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia melihat bahwa pemahaman soal tarif resiprokal masih belum seragam. Beberapa pihak memahami bahwa tarif 15% adalah tambahan di luar tarif Most Favoured Nation (MFN), sementara lainnya menganggap tarif tersebut sudah termasuk dalam tarif MFN.

Meski belum ada kejelasan implementasi, Indonesia tetap melanjutkan proses negosiasi dagang lanjutan dengan AS. Fokus utama saat ini adalah mengamankan sejumlah komoditas unggulan agar bisa mendapat perlakuan tarif yang lebih ringan dari 19% atau bahkan nol persen.

“Ada barang-barang yang sangat dibutuhkan Amerika, tidak bisa dibuat di sana, tidak bisa diproduksi, dan itu sangat layak kalau ekspornya dari Indonesia. Kita akan bikin daftarnya, contohnya apa CPO, kopi, kakao, produk-produk mineral nikel, dan sebagainya,” jelasnya.

Pernyataan Trump soal Tarif Impor

Adapun sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rencananya untuk memberlakukan tarif impor sebesar 15% hingga 20% terhadap negara-negara yang belum meneken perjanjian dagang bilateral dengan Washington.

“Untuk dunia, saya kira angkanya akan berada di kisaran 15% hingga 20%. Saya hanya ingin bersikap adil. Saya kira antara 15% atau 20%, kemungkinan salah satu dari dua angka itu,” kata Trump dalam konferensi pers di Turnberry, Skotlandia, bersama Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dikutip dari CNBC International pada Selasa (29/7/2025).

Rencana tersebut menandai peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan Trump pada April lalu, dan berpotensi memberatkan negara-negara berkembang yang sebelumnya berharap akan memperoleh tarif lebih ringan.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick sebelumnya sempat menyebut bahwa negara-negara kecil—termasuk negara-negara di Amerika Latin, Karibia, dan Afrika—kemungkinan akan dikenai tarif dasar sebesar 10%. Namun, Trump menegaskan bahwa AS akan menetapkan tarif seragam untuk sebagian besar negara di dunia.

“Kami akan menetapkan satu tarif untuk sebagian besar dunia, dan itu harga yang harus mereka bayar jika ingin berbisnis di Amerika Serikat. Kami tidak bisa duduk membuat 200 kesepakatan berbeda,” ujar Trump.

Pernyataan ini disampaikan menjelang tenggat 1 Agustus, saat tarif baru AS dijadwalkan mulai berlaku. Hingga saat ini, puluhan negara masih belum mencapai kesepakatan dagang dengan Washington.

Bisnis.com, DENPASAR – Tingkat keamanan Pelabuhan terus ditingkatkan untuk menunjang perannya hub pariwisata maritim atau Bali Maritim Tourism Hub (BMTH).

Setiap tahun, banyak kapal pesiar atau cruise bersandar ke Pelabuhan Benoa, membawa wisatawan mancanegara. Pelindo mencatat hingga Juni 2024, sejumlah 50.000 wisman masuk ke Bali melalui Pelabuhan Benoa, yang dibawa oleh 38 kapal pesiar.

Selaku pengelola yang bertanggung jawab terhadap keamanan wisman dan masyarakat di Pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melaksanakan sosialisasi dan asesmen sistem pengamanan objek vital yang strategis di Pelabuhan Benoa, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 terkait pengamanan objek vital nasional yang strategis.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menjelaskan pentingnya pelabuhan sebagai objek vital nasional. memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, pariwisata dan logistik nasional. Sehingga wajib memenuhi kriteria asesmen dari BNPT.

“Pelabuhan memegang peranan strategis bagi perekonomian negara. Diperlukan sistem pengamanan yang berlapis dan terintegrasi untuk menjaga stabilitas,” jelas Eddy, Selasa (29/7/2025).

Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Daru Wicaksono menjelaskan pihaknya sudah menerapkan sistem keamanan obyek vital sesuai dengan standar yang berlaku. Menurutnya asesmen ini semakin menguatkan komitmen Pelindo dalam menjaga keamanan operasional pelabuhan sebagai obyek vital nasional.

“Pelindo memastikan seluruh wilayah kerja memiliki sistem pengamanan yang sesuai standar nasional, bahkan sejumlah pelabuhan dan terminal kami juga telah menerapkan ISPS Code, tentunya assessment dari BNPT ini juga sangat penting guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari asesmen ini, pada Rabu (30/7) akan dilaksanakan drill sistem pengamanan di Pelabuhan Benoa untuk menguji kesiapan personel, peralatan, dan prosedur dalam menghadapi potensi ancaman. Kegiatan ini diharapkan memperkuat penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital (Obvitnas) dan ISPS Code di lingkungan kerja Pelindo.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank 9 Jambi merupakan salah satu lembaga keuangan yang mendapat prioritas bersama Himpunan bank Milik Negara (Himbara) dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Direktur Kredit dan Syariah Bank 9 Jambi Yufnizarman, mengatakan, selama semester I 2025, pihaknya telah menyalurkan KUR sebesar Rp182 miliar.

Dirinya mengatakan Bank 9 Jambi mendapatkan plafon penyaluran KUR sebesar Rp500 miliar untuk 2025, dengan target penyerapan di atas 72 persen.

Yufnizarman optimis penyaluran tahun ini dapat melampaui 72 persen dari total plafon kredit yang disediakan.

Ia melanjutkan, realisasi penyaluran KUR hingga sekarang terhitung sangat baik, mengingat bunga yang diberikan sangat kecil yakni mencapat 0,5 persen per bulan.

Bank 9 Jambi telah menyalurkan KUR sejak 2016, dan total dana yang telah disalurkan dari awal hingga semester I 2025 mencapai Rp1,4 triliun, dengan sisa kredit berjalan sebesar Rp688 miliar.

Penerima manfaat KUR dibagi menjadi kategori, yaitu kategori super mikro dengan plafon maksimal Rp10 juta, usaha mikro maksimal hingga Rp100 juta dan usaha kecil dengan kisaran pengajuan antara Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Yufnizarman menjelaskan besaran pinjaman KUR tidak dapat dicairkan secara bebas, harus mengacu pada ketentuan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Pemerintah juga tidak memberikan jaminan atas penyaluran yang melebihi kuota yang telah ditetapkan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Produk alat kesehatan (alkes) asal Amerika Serikat mulai membanjiri pasar Indonesia tanpa kewajiban sertifikasi dan pelabelan menyusul perjanjian dagang bilateral Indonesia–AS yang diteken pada Juli 2025.

Relaksasi ini diproyeksikan memperkuat dominasi impor, yang saat ini telah mencakup sekitar 80% kebutuhan alkes nasional, sekaligus menekan daya saing industri manufaktur dalam negeri.

Analis menilai langkah ini memicu tekanan kompetitif yang signifikan terhadap produsen lokal. “Produsen lokal seperti Kalbe Farma, Jayamas Medica Industri, dan Prodia dipaksa mempercepat transformasi produksi agar tetap kompetitif,” ujar Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata, Selasa (29/7/2025).

Beberapa emiten mulai merespons agresif. Kalbe Farma, melalui anak usahanya Forsta Kalmedic, menggandeng GE Healthcare membangun pabrik CT-scan pertama di Indonesia dengan target 306 unit hingga 2027. Produk tersebut memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40%, yang membuka peluang bersaing dalam tender e-katalog pemerintah.

Sementara Jayamas Medica lebih fokus pada alat medis dasar seperti syringe dan justru mengekspor ke AS, memanfaatkan celah dari perang dagang AS–China. Prodia melalui anak usaha Proline juga membangun pabrik reagen dan alat diagnostik (IVD) di Jababeka dengan kapasitas empat kali lipat dari sebelumnya.

Liza menilai keterbukaan pasar ini bisa menjadi peluang atau ancaman tergantung kesiapan masing-masing perusahaan. Ia menekankan pentingnya insentif fiskal, perlindungan berbasis TKDN, serta dukungan kebijakan agar industri lokal tidak kalah saing.

“TKDN bukan sekadar regulasi sementara, tapi fondasi membangun industri alkes nasional,” tegasnya.

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia terus melanjutkan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor untuk sejumlah komoditas andalan Indonesia.

Hal ini menyusul keputusan Negeri Paman Sam yang memberikan tarif lebih rendah kepada Jepang dan Uni Eropa (UE).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, tarif resiprokal sebesar 19 persen yang disepakati sebelumnya antara Indonesia dan AS kini bukan lagi yang terendah setelah Jepang dan Uni Eropa berhasil mendapatkan tarif hanya sebesar 15 persen.

"Sebenarnya kita masih negosiasi semuanya, termasuk tarif resiprokal 19 persen," ujarnya usai menghadiri Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2025 di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (29/7/2025).

Posisi saat itu kan kita terendah, kemarin tiba-tiba ada Eropa dengan Jepang yang dapat 15 persen, jadi kita masih negosiasi lagi," tambahnya.

Meski demikian, Susiwijono menerangkan tarif rendah yang didapat Jepang dan Uni Eropa bukan tanpa syarat.

Jepang harus membeli produk AS, termasuk alat pertahanan, dengan total nilai 8 miliar dollar AS. Kemudian Jepang juga harus berinvestasi sebesar 550 miliar dollar AS.

Sementara, Uni Eropa disyaratkan membeli produk AS senilai 750 miliar dollar AS, dan penanaman investasi 600 miliar dollar AS.

Menurutnya, syarat tersebut cukup berat jika dibandingkan dengan apa yang disepakati Indonesia dan AS.

Meski kesepakatan tarif 19 persen telah dicapai, Indonesia masih menunggu pemberlakuan resmi dari pihak AS.

Saat ini, tarif dasar yang berlaku atas ekspor Indonesia ke AS masih tarif dasar yang berada 10 persen dan telah diberlakukan sejak April 2025.

Lebih lanjut, menanggapi pernyataan Donald Trump yang bakal mengenakan tarif 15-20 persen kepada negara yang belum memiliki perjanjian dagang resmi, Susi mengatakan akan meminta klarifikasi dengan pihak AS terkait kejelasan implementasinya.

"Masa yang lain enggak ngapa-ngapain, (dikenakan) rata-rata 15-20 persen. Enggak mungkin gitu. Jadi kejelasannya seperti apa, kita harus tanyakan ke USTR, termasuk kita pun negara-negara yang sudah sepakat," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, selain soal tarif, kesepakatan dagang Indonesia-AS juga mencakup komitmen pembelian sejumlah produk asal AS.

Di antaranya pembelian energi sebesar 15 miliar dollar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dollar AS, investasi 10 miliar dollar AS, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing, sebagian besar model Boeing 777.

Meski telah menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen, pemerintah masih melanjutkan proses negosiasi lanjutan dengan pihak AS.

Negosiasi lanjutan menyasar berbagai komoditas yang pada dasarnya tidak dapat diproduksi sendiri oleh AS, sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor dari negara lain, termasuk Indonesia.

Di antara komoditas yang menjadi fokus ialah produk-produk sumber daya alam unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan produk agro lainnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyetujui perpanjangan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2025 dan tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Insentif PPN DTP perumahan 100 persen, kami sudah menyetujui. Sekarang ini sedang dalam proses untuk perubahan PMK-nya diperpanjang sampai dengan Desember,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip di Jakarta, Selasa.

Aturan insentif itu sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025.

Pada PMK 13/2025, besaran insentif PPN DTP ditetapkan bergantung pada waktu penyerahan unit hunian.

Untuk penyerahan unit pada 1 Januari-30 Juni 2025, pemerintah menanggung 100 persen PPN untuk dasar pengenaan pajak (DPP) Rp2 miliar.

Sedangkan untuk penyerahan unit pada 1 Juli-31 Desember 2025, insentif PPN DTP yang berlaku sebesar 50 persen dari DPP Rp2 miliar.

Namun, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang besaran insentif 100 persen hingga Desember 2025 untuk mendorong daya beli masyarakat, khususnya untuk pembelian rumah. Kebijakan itu juga bertujuan menjaga laju pertumbuhan sektor properti yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi (rakor) pertumbuhan ekonomi bersama kementerian teknis terkait di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (25/7).

Adapun fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, untuk pembelian rumah dengan harga jual paling tinggi Rp5 miliar. Diskon PPN tersebut berlaku baik untuk pembelian rumah tapak maupun satuan rumah susun.

“Ini semuanya diharapkan memberikan suatu sinyal bahwa kita menggunakan seluruh instrumen yang kita miliki di dalam fiskal untuk mendorong perekonomian kita,” kata Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025