JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menunjukkan dua pendekatan berbeda dalam merespons kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT), terutama antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati.

Purbaya cenderung tampil lebih terbuka dan responsif terhadap dinamika di lapangan, termasuk kritik dari daerah dan pelaku usaha, sementara Sri Mulyani dikenal konsisten dengan pendekatan teknokratis berbasis aturan dan kehati-hatian fiskal.

Purbaya Yudhi Sadewa

Di awal masa jabatannya, Purbaya langsung mengambil langkah yang berbeda dari pola kebijakan sebelumnya. Ia memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2026, di tengah tren kenaikan tarif yang selama ini rutin dilakukan pemerintah.

Keputusan tersebut, menurut Purbaya, mempertimbangkan kondisi industri rokok nasional serta dampaknya terhadap tenaga kerja. Ia menilai keberlangsungan industri perlu dijaga, terutama di tengah tekanan dari peredaran rokok ilegal.

“Saya enggak mau industri (rokok) kita mati, terus dibiarkan yang ilegal hidup,” ujarnya ketika ditemui di Istana Negara.

KOMPAS.com/Tria Sutrisna Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kaget mendengar tarif cukai hasil tembakau atau rokok yang saat ini rata-rata mencapai 57 persen.

Kebijakan ini dirancang untuk menarik pelaku usaha yang selama ini berada di luar sistem agar masuk ke pasar resmi dan berkontribusi pada penerimaan negara.

Menurut dia, proposal kebijakan tersebut telah rampung dan akan segera dibahas bersama DPR sebelum diimplementasikan.

“Sebentar lagi mau diskusi dengan DPR gimana bagusnya, tapi proposal udah selesai. Diharapkan nanti bisa diterima oleh DPR, baru kita jalankan nanti,” ujar Purbaya di Kejaksaan Agung pada Jumat (10/4/2026).

Ia menegaskan, legalisasi bukan berarti membenarkan praktik ilegal, melainkan upaya transisi agar pelaku usaha memenuhi kewajiban pembayaran cukai.

Pendekatan ini menandai pergeseran kebijakan dari sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada penegakan dan pengendalian konsumsi melalui instrumen tarif.

Sri Mulyani Indrawati

KOMPAS.com/Estu Suryowati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Kebijakan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari penerimaan negara, kesehatan masyarakat, hingga dampaknya terhadap industri dan tenaga kerja.

Pada 2024, pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok sebesar rata-rata 10 persen untuk periode 2023 dan 2024, dengan rincian berbeda di tiap golongan.

“Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75 (persen), SPM I dan SPM II naik di 12 hingga 11 persen, sedangkan SKP I, II, dan III naik 5 persen,” ujar Sri Mulyani pada (4/11/2022).

Sri Mulyani juga menekankan bahwa penetapan tarif cukai tidak semata-mata untuk penerimaan negara, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pertanian tembakau dan industri rokok secara keseluruhan.

Selain itu, pemerintah saat itu menargetkan penurunan prevalensi perokok anak usia 10–18 tahun menjadi 8,7 persen, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Pertimbangan lain adalah tingginya konsumsi rokok dalam rumah tangga, yang bahkan disebut sebagai pengeluaran terbesar kedua setelah beras, melampaui konsumsi protein seperti telur dan ayam.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis aturan khusus terkait pelayanan dan fasilitas kepabeanan bagi barang milik jemaah haji, baik yang dibawa langsung maupun dikirim dari luar negeri.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 96 Tahun 2023 mengenai Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, yang diteken Menteri Keuangan 2016-2025 Sri Mulyani pada 6 Januari 2025.

Kepala Seksi Impor III Direktorat Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Cindhe Marjuang Praja mengatakan aturan tersebut diterbitkan untuk memberikan kemudahan sekaligus memastikan tata kelola barang jemaah haji lebih tertib.

"Selama ini memang tidak ada pengaturan khusus, baik untuk barang yang dibawa langsung oleh jemaah ketika pulang maupun barang yang dikirimkan. Sehingga pelaksanaan di lapangan belum rapi. Karena itu di tahun lalu kami menginisiasi pengaturan khusus untuk barang-barang jemaah haji," ujar Marjuang dalam kegiatan edukasi yang digelar secara virtual pada Kamis (16/4).

Dalam PMK tersebut, pemerintah memberikan sejumlah fasilitas pajak bagi jemaah haji, di antaranya pembebasan bea masuk dan pajak untuk barang bawaan hingga total US$3.000 per orang dalam satu periode haji. Pengiriman dibatasi maksimal dua kali dengan nilai paling tinggi US$1.500 per pengiriman.

Fasilitas ini hanya berlaku bagi jemaah haji yang berangkat melalui kuota resmi pemerintah, baik haji reguler maupun haji khusus (ONH Plus). Selain itu, barang yang mendapatkan pembebasan harus merupakan barang pribadi, termasuk oleh-oleh, dan tidak untuk tujuan komersial.

[Gambas:Youtube]

Untuk barang bawaan penumpang, jemaah haji reguler diberikan pembebasan penuh tanpa batas nilai selama masih dalam kategori barang pribadi. Sementara jemaah haji khusus dibatasi hingga nilai US$2.500, dengan kelebihan dikenakan bea masuk sebesar 10 persen serta pajak sesuai ketentuan.

Aturan itu juga menetapkan sejumlah ketentuan teknis, seperti kewajiban mencantumkan nomor paspor dalam dokumen pengiriman, batas dimensi paket maksimal 60 cm x 60 cm x 80 cm, serta periode pengiriman yang dibatasi mulai keberangkatan kloter pertama hingga 30 hari setelah kepulangan kloter terakhir.

Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, DJBC mencatat sejumlah jenis barang yang paling banyak dikirim jemaah haji ke Indonesia, didominasi produk tekstil seperti garmen, abaya, dan sajadah. Parfum dan kosmetik juga menjadi kategori yang cukup banyak dikirim, disusul produk makanan seperti cokelat dan oleh-oleh khas lainnya.

Marjuang mengatakan pola tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar barang yang dikirim merupakan oleh-oleh atau kebutuhan pribadi jemaah.

Meski demikian, pemerintah tetap mengingatkan adanya ketentuan dari instansi lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta karantina terkait pembatasan barang tertentu, termasuk kosmetik dan makanan.

BPOM memberikan relaksasi dengan batas maksimal 20 pieces untuk produk kosmetik dalam satu pengiriman. Sementara untuk produk makanan seperti cokelat dan sejenisnya, ditetapkan batas maksimal 5 kilogram.

Marjuang menekankan pentingnya pemahaman jemaah terhadap batasan tersebut agar tidak mengalami kendala dalam proses kepabeanan, baik untuk barang yang dibawa langsung maupun yang dikirim dari luar negeri.

"Ini perlu menjadi perhatian agar belanja jemaah lebih terukur, sehingga saat masuk ke Indonesia prosesnya bisa lebih lancar," ujarnya.

Melalui kebijakan ini, DJBC berharap pelayanan terhadap barang jemaah haji dapat berjalan lebih optimal sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema pembiayaan ke Koperasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Nanti kita monitor karena itu kan pembiayaan ada anggaran dari APBN," ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4) lalu.

Airlangga membenarkan skema pembiayaan ini mengalami perubahan dibandingkan aturan sebelumnya yang disusun pada era Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dan kegiatan kopdes di lapangan.

Ia menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong aktivitas ekonomi di level yang paling bawah.

"Tentu ada perubahan karena tentu terkait dengan ini kan ada dari segi pembiayaan dan dari segi kegiatan. Yang paling penting adalah mendorong kegiatan di level yang paling bawah," ujar Airlangga.

Kopdes Merah Putih kini dapat mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar dari perbankan. Skema pembiayaan tersebut menempatkan APBN sebagai sumber likuiditas bagi bank penyalur.

Peraturan penggunaan APBN sebagai cicilan Kopdes tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam pasal 2 beleid tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana APBN sebagai sumber likuiditas pembiayaan bank untuk mendukung pembiayaan oleh bank sebagai upaya percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes.

"Dalam rangka mendukung Pembiayaan oleh Bank untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP, Menteri melakukan penempatan dana sebagai sumber likuiditas Pembiayaan Bank dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara," bunyi pasal 2 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun beberapa ketentuan terkait peminjaman dana tersebut, yakni batas maksimal peminjaman sebesar Rp3 miliar per unit gerai Kopdes Merah Putih dengan tingkat suku bunga, margin, atau bagi hasil kepada setiap koperasi sebesar 6 persen per tahun.

Kemudian, jangka waktu atau tenor pembiayaan selama 72 bulan, serta masa tenggang atau grace period pembiayaan selama 6 bulan atau paling lama 12 bulan untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga atau margin atau bagi hasil pembiayaan.

Unit gerai yang bisa meminjam dana ke bank tersebut juga termasuk Kopdes Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa kelurahan atau desa.

Lebih lanjut, pembayaran angsuran termasuk bunga untuk peminjaman dilakukan dengan ketentuan, yaitu setiap bulan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran DAU/DBH atau sekaligus atas angsuran tahun berkenaan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran Dana Desa.

Selain itu, perubahan skema peminjaman terkait ketentuan tingkat suku bunga dan masa tenggang ditetapkan dengan keputusan Menteri.

"Gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP yang dihasilkan dari Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa," bunyi pasal 2 ayat (6).

[Gambas:Youtube]

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan soal pentingnya menjaga disiplin fiskal bagi satu negara. Salah satunya dilakukan dengan menjaga defisit di atas 3% dari PDB atau rasio utang terhadap PDB.

Dalam siniar bertajuk ‘Building Southeast Asia’s Strongest Economy with Sri Mulyani Indrawati’ yang ditayangkan di kanal YouTube Oxford Policy Pod, mantan Menkeu itu menceritakan pengalamannya dalam menjaga disiplin fiskal. Selain menjaga defisit di atas 3%, ia juga berupaya agar utang publik tidak lebih besar dari 60% terhadap PDB.

“Itu adalah aturan yang sudah banyak ditinggalkan oleh banyak negara,” kata Sri Muluyani.

Ia menilai, negara yang tidak memiliki disiplin fiskal akan menghadapi kesulitan. Pasalnya, ini menjadi fondasi perekonomian suatu negara.

“Kita juga tahu dari sejarah bahwa banyak negara yang tidak memiliki disiplin fiskal akan menghadapi kesulitan,” katanya.

Atas dasar itu, ia meyakini fondasi bagi negara mana pun untuk berkembang adalah stabilitas dan juga keberlanjutan. Itu diperlukan agar pembangunan dapat terjadi.

“Tanpa itu, jika Anda tidak memiliki stabilitas dan tidak berkelanjutan secara finansial, negara akan berada dalam krisis,” katanya.

Ketika negara tidak memiliki stabilitas dan keberlanjutan kebijakan makroekonomi atau pembiayaan, maka akan memasuki krisis. Dan ketika berada dalam krisis, maka akan sulit untuk membuat kemajuan, baik itu menciptakan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan.

“Jadi ini adalah syarat perlu. Dalam ekonomi, perlu (necessary) bukan berarti cukup (sufficient). Jadi orang terkadang bingung. Kita memiliki syarat perlu, tetapi jika Anda memilikinya, bukan berarti itu menjamin keberhasilan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga menggambarkan menerapkan disiplin fiskal ini merupakan hal yang sulit, termasuk di negara yang sangat kaya. Ini karena biasanya mereka memiliki tujuan dan sasaran yang sangat besar dan banyak, namun selalu menghadapi keterbatasan sumber daya.

Ia menggambarkan kondisi sulitnya seorang Menteri Keuangan mencoba menjaga disiplin dan keberlanjutan fiskal sementara pada saat yang sama mengakomodasi kebutuhan negara untuk terus mencapai tujuannya.

“Ketika Anda mencoba untuk disiplin, Anda harus memastikan bahwa disiplin fiskal ini tidak menciptakan hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Padahal tujuannya banyak, bisa di modal manusia, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan. Jadi semua hal itu akan menjadi tantangan politik yang paling berat bagi Menteri Keuangan mana pun di dunia,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengatakan cara menghadapi situasi tersebut dengan membangun kredibilitas dan memperkuat teknis. Ia mencontohkan apa yang diajarkan di Oxvord, yakni tentang berbasis bukti (evidence-based).

“Anda belajar tentang bagaimana secara teknis Anda dapat menyiapkan kebijakan. Saya pikir itu sangat penting karena teknokrasi dan kebijakan yang kuat secara teknis akan menjadi platform yang kuat untuk berkomunikasi secara politik di berbagai spektrum politik yang berbeda,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut negara yang tidak disiplin dalam mengelola fiskal akan menghadapi kesulitan. Menurutnya, pengelola keuangan negara harus membangun kredibilitas yang baik dan paham secara teknis.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani pada siniar yang disiarkan secara dari pada YouTube Oxford Policy Pod dari Blavatnik School of Government, Oxford University. Untuk diketahui, wanita yang pernah menjadi Menkeu terlama di Indonesia itu menjadi salah satu pengisi kuliah pada program World Leaders Fellowship di universitas tersebut.

Sri Mulyani mengakui bahwa banyak negara yang sudah meninggalkan prinsip disiplin fiskal dari Maastricht Treaty, yang di antaranya menetapkan batas defisit fiskal 3% terhadap PDB dan rasio utang 60% terhadap PDB.

"Namun, kita juga tahu dalam sejarah banyak negara yang tidak memiliki disiplin fiskal akan mengalami kesulitan. Fondasi dari negara manapun untuk berkembang adalah stabilitas dan keberlanjutan. Ini adalah kondisi yang diperlukan agar pembangunan bisa terjadi," terangnya, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, pengabaian terhadap disiplin fiskal akan menimbulkan risiko baik untuk negara berpendapatan rendah, menengah, atau tinggi sekalipun.

Dalam hal ini, Sri Mulyani menyebut Indonesia yang merupakan negara berpendapatan menengah menerapkan disiplin fiskal yang kuat yakni defisit APBN tidak melewati batas 3% dan rasio utang di bawah 60%.

"Apabila suatu negara tidak punya stabilitas dan keberlanjutan dari kebijakan makroekonomi, atau pembiayaan dalam hal ini, maka negara itu akan mengalami krisis. Ketika krisis, sulit untuk membuat suatu kemajuan, baik itu menciptakan kesejahteraan atau mengurangi kemiskinan," paparnya.

Ekonom yang pernah mengenyam pendidikan di Universitas Indonesia (UI) itu menuturkan, disiplin fiskal saja tidak menjamin suatu negara bisa berkembang. Mereka membutuhkan reformasi struktural yang menyasar kepada daya saing, sistem hukum, ketenagakerjaan, perdagangan, serta investasi.

Sri Mulyani menilai setiap pembuat kebijakan, dalam hal ini menteri keuangan, akan selalu dihadapi dengan kesulitan dalam menyeimbangkan disiplin fiskal dan kebutuhan untuk mencapai tujuan suatu negara, baik itu dari sisi SDM, pendidikan, infrastruktur maupun keamanan.

Secara pribadi, perempuan yang akrab juga disapa Ani itu menyebut modal penting yang harus dimiliki dalam pengelolaan fiskal adalah membangun kredibilitas dan memahami teknis.

"Saya pikir hal yang paling penting adalah membangun kredibilitas dan mumpuni secara teknis. Teknokrasi dan kebijakan yang tepat secara teknis adalah platfrom yang yang kuat untuk berkomunikasi secara politik ke banyak spektrum politik berbeda," terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Salah satu kebijakan fiskal yang diakuinya menjadi tantangan selama menjabat menkeu adalah terkait dengan subsidi. Namun, dia menilai ini bukan satu-satunya tantangan yang dialami Indonesia untuk memberikan keterjangkauan harga kebutuhan hidup masyarakat.

Masalahnya, sebagai ekonom Sri Mulyani menilai masih banyak subsidi yang tidak tepat sasaran. Apalagi, subsidi terhadap komoditas yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dalam kasus Indonesia, itu meliputi BBM, minyak goreng, maupun listrik.

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, menghilangkan atau mengurangi belanja subsidi adalah suatu kebijakan yang sangat tidak populer secara politik. Lagi-lagi, dia juga menyebut ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di mana dia pernah menjadi menkeu di bawah tiga presiden berbeda.

Dia mengaku hal ini terjadi setidaknya dua kali saat dia memimpin Kementerian Keuangan yakni pada 2005, ketika harga minyak dunia naik sangat tinggi dan pada 2016.

"Itu adalah pengalaman yang menyakitkan. Kami harus berempati memahami perasaan masyarakat, dan kami mencoba untuk menangani hal tersebut dengan lebih baik," pungkasnya.

Saat Sri Mulyani masih menjadi Menkeu, defisit APBN pada 2024 mencapai Rp507,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Kemudian, rasio utang mencapai 39,36% terhadap PDB.

Pada pertengahan 2025, dia sempat melaporkan outlook defisit APBN melebar ke 2,78% terhadap PDB dari yang sebelumnya ditetapkan pada UU APBN yakni 2,53% terhadap PDB.

Pada akhir tahun lalu, defisit APBN melebar dari outlook yang disampaikan olehnya yakni Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Rasio utang juga sudah tembus ke 40,46% terhadap PDB. Sri Mulyani dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum genap setahun menjabat menkeu di Kabinet Merah Putih pada September 2025.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengawali jabatan menteri di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas sebelum diangkat menjadi Menteri Keuangan. Pada 2010, dia mengundurkan diri untuk mengisi jabatan di Bank Dunia.

Pada pertengahan 2016, Sri Mulyani kembali ke Tanah Air untuk bergabung ke Kabinet Kerja sebagai Menkeu di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Jabatan itu dipegangnya sampai akhir masa pemerintahan Jokowi dan berlanjut ke tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

Sejarah ekonomi Indonesia menunjukkan satu pola yang terus berulang: ketika ekonomi berada di tepi jurang, penguasa memanggil teknokrat. Namun ketika situasi mulai stabil, teknokrat itu perlahan digeser dan digantikan oleh figur yang menjanjikan “hasil cepat”.

Pola ini bukan kebetulan. Ia terlalu konsisten untuk dianggap sekadar persoalan personalia.

Almarhum Prof. Mohammad Sadli pernah merumuskannya secara sinis namun tajam: kebijakan ekonomi yang buruk bisa bertahan lama, sampai akhirnya krisis membuat biaya politiknya tidak tertahankan. Inilah yang sering disebut sebagai “Hukum Sadli”.

Peristiwa pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan memberikan ilustrasi kontemporer yang sangat jelas tentang bagaimana hukum ini bekerja.

Selama lebih dari satu dekade, Sri Mulyani dipersepsikan—baik oleh pasar maupun oleh lembaga internasional—sebagai jangkar stabilitas fiskal Indonesia. Disiplin anggaran, kehati-hatian terhadap utang, serta resistensi terhadap tekanan belanja populis adalah ciri kebijakannya.

Kebijakan semacam ini jarang populer. Ia tidak menghasilkan proyek spektakuler. Ia tidak menjanjikan lonjakan pertumbuhan dalam waktu singkat. Bahkan sering kali terasa “menghambat”.

Namun justru karena itulah Sri Mulyani menjadi sangat berharga ketika ekonomi berada dalam situasi rapuh: pandemi, gejolak keuangan global, tekanan nilai tukar, dan ketidakpastian pasar.

Masalahnya muncul setelah fase darurat berlalu.

Begitu ekonomi relatif stabil, orientasi politik berubah. Prioritas bergeser dari stability ke speed. Dari kehati-hatian ke ekspansi. Dari kredibilitas ke akselerasi.

Dalam konteks inilah pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya dapat dibaca bukan sekadar sebagai rotasi jabatan, melainkan sebagai peralihan rezim kebijakan: dari rezim teknokratik menuju rezim akselerator.

Purbaya dikenal sebagai ekonom yang kuat pada desain kebijakan pertumbuhan dan pendalaman pasar keuangan. Penunjukan ini secara politik dapat dibaca sebagai sinyal: pemerintah ingin bergerak lebih cepat, lebih agresif, dan lebih ekspansif.

Bagi pasar, sinyal ini ambigu. Bagi politisi, sinyal ini rasional.

Mengapa rasional?

Karena stabilitas makro adalah barang publik yang manfaatnya jangka panjang dan sulit dikapitalisasi secara politik. Sebaliknya, pertumbuhan tinggi, proyek besar, ekspansi kredit, dan belanja negara mudah diterjemahkan menjadi popularitas, dukungan elite, dan sumber pembiayaan politik.

Dalam model ekonomi-politik sederhana, politisi menghadapi dua pilihan:

1. Rezim teknokrat – risiko krisis rendah, tetapi keuntungan politik kecil dan lambat.
2. Rezim akselerator – keuntungan politik besar dan cepat, tetapi risiko krisis meningkat.

Selama krisis, pilihan mereka dipaksa oleh keadaan: teknokrat harus dipanggil. Namun setelah stabilitas tercapai, kebebasan memilih kembali. Dan dalam dunia politik yang berumur pendek dan siklus elektoral ketat, keuntungan cepat hampir selalu mengalahkan stabilitas jangka panjang.

Dengan kata lain, Sri Mulyani menjadi korban dari keberhasilannya sendiri.

Ia berhasil menstabilkan ekonomi. Justru karena itulah ia menjadi “kurang diperlukan” secara politik.

Pola yang sama dapat ditelusuri jauh ke belakang.

Pada akhir Orde Baru, ketika tekanan ekonomi dan politik meningkat, Soeharto kembali mengandalkan teknokrat. Namun ketika situasi tampak lebih terkendali, ia membuka ruang lebih besar bagi pertimbangan politik dan figur non-teknokrat—termasuk dengan mengangkat B.J. Habibie sebagai wakil presiden, sebuah keputusan yang sarat makna politik, bukan teknokratis.

Di era reformasi, siklus serupa muncul dalam bentuk berbeda. Pada masa tertentu, kebijakan ekonomi sangat berhati-hati. Pada masa lain, orientasi berubah menjadi ekspansi cepat, dengan toleransi lebih tinggi terhadap defisit, utang, dan risiko eksternal.

Namun penting untuk ditegaskan: tidak semua politisi sama.

Ada pemimpin yang relatif lebih sabar, lebih bersedia menanggung biaya politik demi stabilitas jangka panjang.

Megawati Soekarnoputri adalah salah satu contoh penting. Ia memimpin Indonesia pada periode yang sangat sulit pasca-krisis Asia 1997–98, ketika ekonomi masih rapuh, kepercayaan pasar belum pulih, dan ruang fiskal sangat terbatas.

Dalam kondisi tersebut, Megawati secara konsisten memberi ruang besar kepada teknokrat ekonomi. Ia mempertahankan disiplin makro, menahan godaan populisme fiskal, dan membiarkan tim ekonom bekerja dengan logika stabilisasi, bukan logika elektoral jangka pendek.

Menariknya, pilihan itu tetap ia pegang bahkan setelah kalah dalam pemilu. Ia melihat sendiri hasilnya: ekonomi yang lebih stabil, inflasi terkendali, dan fondasi pemulihan yang nyata.

Di kabinet Megawati pula Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu menteri kunci. Dari dalam kabinet itu, SBY menyaksikan secara langsung bagaimana teknokrat bekerja, bagaimana stabilitas dibangun, dan bagaimana kebijakan yang tidak populer justru menghasilkan hasil jangka panjang.

Pengalaman inilah yang menjelaskan keputusan SBY ketika menjadi presiden untuk memilih Boediono—seorang teknokrat tulen—sebagai wakil presiden. Pilihan itu bukan kebetulan politik, melainkan refleksi dari pembelajaran institusional selama masa pemerintahan Megawati.

Artinya, siklus teknokrat–akselerator bukanlah hukum alam yang tak bisa dilawan. Ia bisa dilemahkan oleh kepemimpinan yang sabar dan oleh institusi yang kuat.

Lalu muncul pertanyaan penting: bukankah Indonesia sudah memiliki institusi tersebut?

Kita memang memiliki aturan fiskal yang membatasi defisit maksimal 3% PDB, serta undang-undang yang menjamin independensi Bank Indonesia. Namun pengalaman Sri Mulyani–Purbaya justru menunjukkan keterbatasan nyata dari aturan formal tersebut.

Aturan defisit membatasi besarnya angka, tetapi tidak sepenuhnya mengikat strategi kebijakan. Pemerintah tetap dapat mengubah komposisi belanja, memperluas pembiayaan di luar APBN, menumpuk kewajiban kontinjensi melalui BUMN atau Danantara , serta memindahkan risiko ke masa depan—semuanya tetap “patuh” secara hukum, tetapi lebih agresif secara ekonomi.

Demikian pula, independensi bank sentral bersifat perlu, tetapi tidak cukup. Stabilitas makro tidak hanya dibaca pasar dari undang-undang, tetapi dari kombinasi kelembagaan dan figur yang dipercaya menjaga kehati-hatian fiskal. Dalam konteks ini, Sri Mulyani berfungsi sebagai jangkar informal yang melengkapi independensi Bank Indonesia.

Ketika jangkar informal itu dilepas, aturan formal tetap berdiri, tetapi persepsi risiko berubah. Politik kembali memperoleh ruang untuk mendorong kebijakan yang lebih cepat, lebih ekspansif, dan lebih toleran terhadap risiko.

Dengan kata lain, kita memiliki pagar, tetapi pagar itu masih cukup rendah untuk dilompati oleh ketidaksabaran politik.

Masalahnya, struktur politik kita lebih sering menghasilkan tipe politisi yang didorong oleh hasil cepat, koalisi mahal, dan siklus elektoral pendek.

Selama politisi tidak “dihukum” ketika menumpuk risiko jangka panjang, dan hanya dihukum ketika krisis sudah meledak, maka Hukum Sadli akan terus berlaku.

Teknokrat akan selalu datang terlambat, dan pergi terlalu cepat.

Solusi tidak terletak pada mencari menteri keuangan yang lebih kuat secara personal. Solusinya terletak pada memperkuat daya ikat institusi: membuat aturan fiskal benar-benar sulit dielakkan, meningkatkan transparansi agar risiko terlihat sejak dini, menjaga independensi bank sentral bukan hanya secara hukum tetapi juga secara politik, serta membangun mekanisme demokrasi yang menghargai stabilitas, bukan hanya kecepatan.

Tanpa itu, pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya bukanlah episode terakhir. Ia hanya satu bab dalam cerita panjang tentang politik yang terlalu tidak sabar untuk menunggu hasil kebijakan yang benar.

Dan seperti yang sudah diingatkan Sadli puluhan tahun lalu, kesabaran itu biasanya baru muncul—setelah krisis berikutnya datang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu cukai rokok kembali menjadi sorotan seiring pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka peluang penambahan lapisan penerimaan baru dari sektor tersebut.

Pernyataan itu sekaligus menandai perbedaan pendekatan dengan kebijakan cukai rokok yang ditempuh pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.

Meski sama-sama menempatkan cukai rokok sebagai instrumen penting penerimaan negara dan pengendali konsumsi, cara pandang dan strategi yang digunakan menunjukkan nuansa yang berbeda.

DOK. Blavatnik school of government Sri Mulyani ditunjuk menjadi anggota dewan pengurus Gates Foundation, yayasan filantropi milik Bill Gates. Ditunjuk Jadi Dewan Pengurus Gates Foundation, Ini Respons Sri Mulyani

Pada era Sri Mulyani, kebijakan cukai rokok identik dengan penyesuaian tarif yang terukur dan berjenjang.

Kenaikan tarif dilakukan secara konsisten hampir setiap tahun dengan pertimbangan fiskal, kesehatan, serta dampaknya terhadap industri hasil tembakau dan tenaga kerja.

Pada 2024, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat itu mengatakan bahwa kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek putih (SKP) akan berbeda sesuai dengan golongannya.

“Rata-rata 10 persen, nanti akan ditunjukkan dengan SKM I dan II yang nanti rata-rata meningkat antara 11,5 hingga 11,75 (persen), SPM I dan SPM II naik di 12 hingga 11 persen, sedangkan SKP I, II, dan III naik 5 persen,” ujar Sri Mulyani pada (4/11/2022).

Bahkan dalam penetapan CHT, Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok.

PIXABAY/DMITRIY Ilustrasi rokok. Maladewa Jadi Satu-satunya Negara yang Melarang Rokok untuk Generasi 2007 ke Atas

Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10 sampai 18 tahun menjadi 8,7 persen yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Pertimbangan selanjutnya, tambah Sri Mulyani, yaitu mengenai konsumsi rokok yang menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan, konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam.

“Yang kedua mengingat bahwa konsumsi rokok merupakan konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin yaitu mencapai 12,21 persen untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63 persen untuk masyarakat pedesaan. Ini adalah kedua tertinggi setelah beras, bahkan melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam, serta tahu, tempe yang merupakan makanan-makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai guna mengendalikan baik konsumsi maupun produksi rokok.

Ia berharap kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat.

Pendekatan tersebut menempatkan cukai sebagai instrumen teknokratis. Setiap kebijakan disertai perhitungan dampak yang cermat, mulai dari proyeksi penerimaan negara hingga implikasi sosial di daerah penghasil tembakau.

Sementara itu, di bawah kepemimpinan Purbaya, fokus kebijakan mulai bergeser. Alih-alih langsung berbicara soal kenaikan tarif, Purbaya menyoroti besarnya potensi penerimaan yang hilang akibat peredaran rokok ilegal.

“Tujuannya adalah memastikan rokok ilegal bisa bermain di tempat yang legal,” tegas Purbaya ditemui di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1/2026).

Menurut Purbaya, persoalan utama bukan semata pada tarif cukai, melainkan pada pasar ilegal yang selama ini dibiarkan tumbuh dan menggerus penerimaan negara.

Ia bahkan menyebut, jika rokok ilegal bisa masuk ke jalur legal, potensi tambahan penerimaan bisa mencapai triliunan rupiah.

FREEPIK/ATLASCOMPANY IIustrasi rokok.

Sekadar informasi, struktur tarif CHT sebelumnya telah disederhanakan dari 19 lapis pada 2009 menjadi 8 lapis pada 2022.

Ketentuan terbaru mengenai struktur tarif CHT tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024.

Pemerintah menetapkan tarif CHT tidak naik pada 2026. Kebijakan tersebut ditujukan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberi kepastian fiskal bagi industri tembakau.

Perbedaan juga terlihat dari gaya komunikasi. Sri Mulyani dikenal dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis data, dengan narasi menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, kesehatan publik, dan keberlangsungan industri.

Sebaliknya, Purbaya tampil dengan gaya yang lebih lugas dan keras. Ia secara terbuka menyatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang “bermain-main” dalam bisnis rokok ilegal, serta menegaskan tidak ragu membawa isu cukai rokok ke DPR meski menyadari adanya kepentingan politik daerah penghasil tembakau.

“Abis itu nanti kalau ada yang main-main, saya hajar,” ujarnya.

Dalam konteks relasi fiskal dan politik, Sri Mulyani cenderung menjaga jarak antara kebijakan cukai dan dinamika politik. Penyesuaian tarif dilakukan dalam kerangka kebijakan fiskal jangka menengah.

Bisnis.com, SEMARANG — Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengurus atau Governing Board Gates Foundation. Penunjukkan tersebut diumumkan oleh Gates Foundation di Seattle, Amerika Serikat, pada Senin (12/1/2026).

Dilansir dari laman resmi gatesfoundation.org, Rabu (14/1/2026), sebelum ditunjuk sebagai dewan pengurus, Sri Mulyani telah dikenal sebagai salah satu menteri keuangan dengan masa jabatan terlama di Indonesia dan menjadi menteri keuangan pertama. Selain itu, Sri Mulyani juga pernah menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer Bank.

Sebagai ekonom yang diakui secara global, Sri Mulyani memiliki rekam jejak panjang dalam memimpin reformasi lembaga keuangan serta mendorong kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi dan pertumbuhan yang inklusif. Pengalamannya di bidang kebijakan ekonomi dan pembangunan dinilai akan memberikan perspektif penting bagi tata kelola dan misi dari Gates Foundation.

CEO Gates Foundation, Mark Suzman, menuturkan bahwa Sri Mulyani memiliki pengalaman yang mendalam dalam membentuk hasil ekonomi yang adil. Keahlian ini sangat sesuai dan penting untuk mencapai tujuan jangka panjang yayasan.

“Kepemimpinannya akan membantu memastikan bahwa sumber daya kami terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan hasil bagi komunitas di seluruh dunia,” ujar Mark, dikutip Rabu (14/1/2026).

Setelah penunjukkan tersebut, Sri Mulyani menyatakan kehormatannya bisa bergabung dengan Dewan Pengurus Gates Foundation di tengah komitmen besar yayasan tersebut untuk memaksimalkan dampak global dalam dua dekade ke depan. Menurutnya, periode ini menjadi momen penting yang sarat akan tantangan dan peluang.

“Dengan waktu 20 tahun untuk memberikan dampak terbesar bagi mereka yang paling membutuhkan, saya merasa terhormat dapat bergabung dengan Dewan Pengurus Gates Foundation pada momen penuh tantangan dan peluang ini,” ungkap Sri Mulyani yang dikutip dari situs Gates Foundation.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut bahwa kolaborasinya dengan Gates Foundation telah dimulai hampir satu dekade lalu, terutama dalam kajian pemanfaatan teknologi baru untuk memperluas kesempatan dan mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Saya sangat termotivasi untuk membawa pengalaman saya di bidang keuangan global, kebijakan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik guna mendukung upaya penyelamatan nyawa dan peningkatan kesejahteraan,” tambahnya.

Dalam struktur Dewan Pengurus Gates Foundation, Sri Mulyani akan bergabung bersama Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Thomas J. Tierney, Mark Suzman, dan Bill Gates. Sementara itu, Baroness Nemat (Minouche) Shafik saat ini sedang mengambil cuti untuk menjalankan tugas sebagai Kepala penasihat ekonomi utama untuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer.
(Fadya Jasmin Malihah)

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengurus Gates Foundation, yayasan filantropi global milik Bill Gates. Pengumuman resmi dilakukan pada Selasa (13/1/2026), bertepatan dengan fase penting perjalanan yayasan tersebut.

Bill Gates sebelumnya menyatakan akan menghabiskan dana abadi yayasan selama 20 tahun ke depan untuk menjalankan sejumlah program besar di bidang kesehatan, pembangunan, dan pemberdayaan ekonomi.

“Saya merasa terhormat untuk bergabung dalam momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataannya.

Ia menegaskan, penunjukan ini datang pada saat yang krusial dan menjadi panggilan bagi dirinya untuk berkontribusi secara maksimal dalam upaya berdampak luas di berbagai penjuru dunia.

Pengalaman dan Keahlian sebagai Modal Utama

Sri Mulyani menyebut pengalamannya selama puluhan tahun dalam birokrasi pemerintahan, kebijakan fiskal, dan tata kelola publik sebagai modal untuk memperkuat kiprah yayasan.

“Pengalaman saya di bidang ini akan membantu memperkuat upaya global yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat,” ujarnya.

CEO Gates Foundation, Mark Suzman, juga menyambut positif penunjukan Sri Mulyani.

“Keahlian Sri Mulyani sangat relevan untuk memastikan bahwa sumber daya kami digunakan sebaik mungkin untuk memperluas kesempatan, mendorong pertumbuhan inklusif, serta meningkatkan hasil bagi masyarakat global,” kata Suzman.

Menurut Suzman, pengalaman Sri Mulyani dalam memimpin reformasi struktural di berbagai lembaga pemerintahan menjadi aset penting dalam pengambilan keputusan yayasan.

Kolaborasi Hampir Satu Dekade

Kerja sama Sri Mulyani dengan Gates Foundation telah berlangsung hampir satu dekade. Fokus utama kolaborasi ini adalah mengkaji dan memanfaatkan teknologi baru untuk memperluas kesempatan serta mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

“Kolaborasi saya dengan yayasan ini dimulai hampir satu dekade lalu, melalui berbagai upaya untuk mengkaji bagaimana teknologi baru dapat memperluas kesempatan dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan,” tutur Sri Mulyani.

Dengan latar belakang panjang di bidang keuangan global dan kebijakan ekonomi, ia siap membawa pengalamannya ke dalam agenda strategis yayasan.

Kiprah Akademik di Universitas Oxford

Selain bergabung di Gates Foundation, Sri Mulyani juga aktif di dunia akademik. Ia akan mengajar di Blavatnik School of Government, Universitas Oxford, mulai tahun 2026.

Penunjukan ini bagian dari program World Leaders Fellowship, yang mengumpulkan pemimpin dunia dalam tahap transisi untuk saling berbagi pengalaman dan mengembangkan kebijakan publik.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Oxford University, sebuah institusi yang menyatukan beragam perspektif untuk merefleksikan kebijakan publik dan tantangan tata kelola yang dihadapi di seluruh dunia,” ujar Sri Mulyani.

Ia berharap dapat berkontribusi secara bijaksana kepada komunitas ini, berbagi pengalaman sambil terus belajar, dan mendukung generasi pembuat kebijakan berikutnya.

Dekan pendiri Blavatnik School, Ngaire Woods, mengapresiasi kehadiran Sri Mulyani yang akan memberikan nilai tambah besar bagi mahasiswa dari lebih 60 negara.

Jejak Karier dan Pengaruh di Kancah Internasional

Sri Mulyani dikenal sebagai sosok berpengalaman dan berpengaruh di panggung global. Ia merupakan Menteri Keuangan pertama Indonesia yang menjabat selama tiga era pemerintahan berbeda, yakni di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, dan Prabowo Subianto.

Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer Bank Dunia, bertanggung jawab atas operasi global lembaga tersebut.

Rekam jejaknya dalam reformasi kelembagaan keuangan dan perumusan kebijakan pembangunan menjadi salah satu alasan utama mengapa Gates Foundation melibatkan dirinya dalam dewan pengurus.

Kini, Sri Mulyani menjalani peran strategis yang menghubungkan kebijakan publik, tata kelola pembangunan, serta filantropi global.

Bersama Bill Gates dan anggota dewan lainnya, ia berperan dalam menentukan arah penggunaan dana yayasan untuk tujuan besar yang bermanfaat bagi jutaan orang di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung dengan Gates Foundation sebagai anggota dewan pengurus mulai 2026, menandai kerja sama strategisnya dengan Bill Gates di organisasi filantropi global.

Berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh global seperti Bill Gates, Mark Suzman, Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Minouche Shafik, dan Tom Tierney, Sri Mulyani menunjukkan kapasitas dan reputasinya sebagai figur berpengaruh di tingkat internasional. Kehadirannya di jajaran tersebut mencerminkan pengakuan atas kompetensi, pengalaman panjang, serta kontribusinya dalam perumusan kebijakan publik dan tata kelola pembangunan global.

Perjalanan Sri Mulyani Indrawati hingga dipercaya bergabung sebagai anggota dewan Gates Foundation tidak terlepas dari rekam jejak panjangnya di bidang ekonomi, kebijakan publik, dan tata kelola pembangunan global. Lahir di Bandar Lampung pada 26 Agustus 1962, Sri Mulyani tumbuh menjadi salah satu ekonom paling berpengaruh yang dimiliki Indonesia, bahkan diakui di tingkat internasional.

Perjalanan Karier Sri Mulyani

Karier akademik dan profesionalnya berawal dari dunia riset dan pendidikan. Ia dikenal luas sebagai pengamat ekonomi sebelum terjun ke pemerintahan. Sejak Juni 1998, Sri Mulyani menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI). Posisi ini menempatkannya di pusat kajian ekonomi nasional, sekaligus memperkuat perannya sebagai rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia pascareformasi.

Kiprahnya kemudian meluas ke berbagai tim dan lembaga strategis pemerintah. Ia terlibat dalam reformasi hukum dan kebijakan keuangan, antara lain sebagai narasumber Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan, anggota tim asistensi Menteri Keuangan bidang keuangan dan moneter, hingga staf ahli di lingkungan Bappenas. Pengalaman ini membentuk pemahamannya yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan nasional.

Langkah besar Sri Mulyani di pemerintahan terjadi ketika ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Tak lama berselang, pada Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Di posisi ini, Sri Mulyani dikenal sebagai sosok reformis yang mendorong transparansi, disiplin fiskal, dan penguatan institusi keuangan negara.

Kinerjanya menuai pengakuan global. Pada 2006, ia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets. Reputasinya kian menguat ketika ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2008. Puncaknya, Sri Mulyani mencetak sejarah sebagai wanita dan orang Indonesia pertama yang menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia, posisi yang diembannya mulai 1 Juni 2010. Untuk menjalankan peran global tersebut, ia meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.

Selain jabatan publik, Sri Mulyani juga aktif di dunia akademik dan organisasi profesi. Ia pernah menjadi asisten profesor di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, serta mengajar di berbagai jenjang pendidikan di Universitas Indonesia. Ia juga aktif dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dan terlibat dalam pembinaan riset serta pengembangan kebijakan publik.

Riwayat Pekerjaan Sri Mulyani

Berikut daftar riwayat pekerjaan Sri Mulyani:

• Menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI).
• Berperan sebagai narasumber dalam Sub Tim Perubahan Undang-Undang Perbankan pada Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman RI.
• Menjadi bagian dari Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) periode 1999–2000, khususnya pada Kelompok Kerja Hukum Bisnis Kementerian Kehakiman RI.
• Bertugas sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan di bidang keuangan dan moneter pada Departemen Keuangan RI.
• Dipercaya sebagai dewan juri Lomba Karya Ilmiah Remaja LIPI–TVRI ke-XXXI untuk bidang ilmu pengetahuan sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
• Mengemban peran sebagai redaktur ahli pada Majalah Manajemen Usahawan Indonesia.
• Menjadi anggota komisi pembimbing program doktor (S3) atas nama Andrianto Widjaya (NRP 95507) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB).
• Menjabat sebagai Ketua I yang membidangi kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri serta kebijakan pembangunan di PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI).
• Mengemban amanah sebagai Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia.
• Menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEUI.
• Menjalankan tugas sebagai Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan LPEM FEUI.
• Berkiprah sebagai Research Associate di LPEM FEUI.
• Aktif sebagai pengajar untuk Program Sarjana (S1), Program Extension FEUI, Magister (S2), Doktor (S3), serta Program Magister Manajemen Universitas Indonesia.
• Menjadi anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk di bawah Menteri Negara Kependudukan – BKKBN.
• Terlibat sebagai anggota Kelompok Kerja Mobilitas Penduduk pada Asisten IV Menteri Negara Kependudukan, BKKBN.
• Bertugas sebagai staf ahli di bidang analisis kebijakan pada OTO–BAPPENAS.
• Pernah menjabat sebagai Assistant Professor di University of Illinois at Urbana–Champaign, Amerika Serikat.
• Mengawali karier akademik sebagai asisten pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Kombinasi pengalaman nasional dan global inilah yang mengantarkan Sri Mulyani pada posisi strategis saat ini. Bergabungnya ia sebagai anggota dewan Gates Foundation menjadi kelanjutan logis dari perjalanan panjangnya sebagai pembuat kebijakan dan pemimpin global, sekaligus menegaskan pengakuan dunia internasional atas kapasitas dan integritasnya.

Publik penasaran apa tugas dewan pengurus Gates Foundation usai mantan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengemban jabatan tersebut di yayasan milik pendiri Microsoft, sri .

"Dengan waktu 20 tahun untuk memberikan dampak sebesar mungkin dalam kehidupan mereka yang paling membutuhkan, saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Dewan Pengurus Gates Foundation guna berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini," ujar Sri Mulyani seperti dilansir laman resmi Gates Foundation, Selasa (13/1).

Sri Mulyani akan bertugas bersama anggota dewan direksi lainnya yakni Ashish Dhawan, Helene Gayle, Strive Masiyiwa, Thomas J Tierney, Suzman dan Gates.

Selanjutnya, ada Baroness Nemat (Minouche) Shafik yang saat ini sedang cuti karena menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala penasihat ekonomi untuk Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer.

Lantas, apa tugas dewan pengurus Gates Foundation yang kini diemban Sri Mulyani dkk?

Dewan Pengurus Gates Foundation dibentuk pada 2022. Dewan ini diharapkan bisa membawa perspektif independen dan beragam untuk membantu memperkuat tata kelola yayasan.

Anggota dewan akan membawa keahlian, pengalaman, dan perspektif mereka yang beragam untuk memberi nasihat kepada ketua bersama dan tim kepemimpinan yayasan tentang anggaran dan strategi.

Dewan akan bertemu tiga kali setahun untuk memandu pekerjaan yayasan, menyetujui anggaran tahunan dan rencana empat tahun.

Selain itu, dewan pengurus Gates Foundation juga akan bertanggung jawab untuk meninjau kinerja CEO dan menyetujui kompensasi CEO.

Anggota dewan pengurus Gates Foundation menjabat selama tiga tahun, dengan batasan dua periode berturut-turut.

CEO dan Anggota Dewan Pengurus Yayasan Gates Mark Suzman berharap kehadiran Sri Mulyani mampu memberikan perspektif berharga bagi tata kelola dan misi yayasan tersebut.

"Sri Mulyani memiliki pengalaman dalam membentuk ekonomi yang adil-keahlian, (itu) sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang Yayasan," ujar Suzman.

Selain itu, sambung Suzman, kepemimpinan Sri Mulyani juga akan membantu memastikan sumber daya yayasan terus digunakan untuk memperluas kesempatan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Tahun lalu, Ketua Gates Foundation, Bill Gates membuat komitmen bersejarah dengan menghabiskan dana abadi Yayasan selama dua dekade ke depan untuk tiga tujuan, yakni mencegah kematian ibu dan bayi, memastikan generasi berikutnya tumbuh tanpa menderita penyakit menular hingga mematikan, serta mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan menuju kemakmuran.

"Kepemimpinan (Sri Mulyani) akan membantu memastikan sumber daya kami terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia," ujar Suzman.

KOMPAS.com – Langkah Sri Mulyani Indrawati setelah tak lagi menjabat Menteri Keuangan tampaknya semakin bersinar. Mantan bendahara negara itu kini “laris manis” di panggung global, mulai dari dunia akademik hingga filantropi internasional.

Belum lama meninggalkan jabatannya sebagai Menkeu, Sri Mulyani sudah mengantongi dua peran prestisius sekaligus.

Ia akan mengajar di Universitas Oxford dan ditunjuk sebagai anggota dewan pengurus Gates Foundation, yayasan filantropi global milik Bill Gates.

Mengajar di Oxford mulai 2026

Sri Mulyani akan bergabung sebagai dosen di Blavatnik School of Government, Oxford University, selama satu tahun mulai 2026.

Ia terpilih sebagai bagian dari program World Leaders Fellowship, sebuah program beasiswa yang mempertemukan para pemimpin dunia untuk berbagi pengalaman dan pemikiran kebijakan publik.

Pengumuman tersebut disampaikan Blavatnik School of Government melalui situs resminya pada 5 Desember 2025.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Blavatnik School of Government sebagai World Leaders Fellow di Universitas Oxford,” ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya.

Ia menegaskan ingin berbagi pengalaman sekaligus terus belajar, sembari mendukung generasi pembuat kebijakan masa depan agar mampu memimpin dengan integritas dan kompetensi di tengah tantangan global yang kian kompleks.

Dekan pendiri Blavatnik School of Government, Ngaire Woods, menyambut antusias kehadiran Sri Mulyani. Menurutnya, pengalaman panjang Sri Mulyani di bidang kebijakan ekonomi global akan menjadi nilai tambah besar bagi mahasiswa yang datang dari lebih dari 60 negara.

“Saya senang mereka akan mendapat kesempatan untuk belajar darinya,” kata Ngaire.

TANGKAPAN LAYAR GATES FOUNDATION Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati diangkat sebagai Board Member Gates Foundation. Ditunjuk Jadi Dewan Pengurus Gates Foundation, Ini Respons Sri Mulyani

Masuk dewan pengurus Gates Foundation

Tak hanya di dunia akademik, Sri Mulyani juga dipercaya masuk ke lingkaran filantropi global.

Ia resmi ditunjuk sebagai anggota Governing Board Gates Foundation, yayasan yang didirikan Bill Gates dan dikenal aktif dalam isu kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan dunia.

CEO Gates Foundation, Mark Suzman, menyebut pengalaman Sri Mulyani di bidang ekonomi dan pembangunan menjadi alasan utama penunjukkan tersebut.

“Sri Mulyani membawa pengalaman yang sangat mendalam dalam membentuk hasil pembangunan ekonomi yang lebih adil,” ujar Suzman.

Instagram.com/didietmaulana Busana rancangan desainer Didiet Maulana yang dikenakan mantan Sri Mulyani Indrawati.

Sri Mulyani sendiri menyebut penunjukkan ini datang di momen krusial. Dalam 20 tahun ke depan, Gates Foundation berkomitmen menghabiskan dana abadinya untuk tiga fokus utama, yaitu mengakhiri kematian ibu dan bayi yang sebenarnya bisa dicegah, memberantas penyakit menular mematikan, serta mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan.

“Saya merasa terhormat bisa bergabung dengan dewan Gates Foundation untuk berkontribusi di momen penting yang penuh tantangan sekaligus peluang ini,” kata Sri Mulyani.

Jejak panjang di panggung global

Sri Mulyani bukan nama baru di kancah internasional. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer Bank Dunia, serta dikenal sebagai Menteri Keuangan pertama Indonesia yang menjabat di tiga era pemerintahan berbeda.

Kariernya sebagai Menkeu dimulai pada 2005 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut pada masa Presiden Joko Widodo, hingga kembali dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebelum akhirnya lengser pada September 2025.

Tak heran, selepas meninggalkan kursi Menkeu, Sri Mulyani justru kebanjiran tawaran peran strategis di tingkat global.

Dari ruang kelas Oxford hingga meja pengambilan keputusan di yayasan Bill Gates, kiprah Sri Mulyani tampaknya masih akan terus berlanjut, kali ini, dengan pengaruh yang tak kalah luas.

Sumber: Kompas.com (Melvina Tionardus/Mahar Prastiwi, Wahyunanda Kusuma Pertiwi)