Bisnis.com, JAKARTA — Studi terbaru Climate Analytics yang diterbitkan dalam jurnal Global Environmental Change mengungkap bahwa fenomena iklim berupa panas ekstrem yang bertepatan dengan kekeringan berisiko memperlebar kesenjangan pendapatan secara signifikan, dengan kelompok termiskin menanggung beban terbesar.

Laporan ini dirilis di tengah proyeksi gelombang panas yang melanda Eropa pekan ini. Studi yang menganalisis data 2004–2022 tersebut menemukan bahwa kejadian panas dan kekeringan secara bersamaan (compound events) rata-rata mengurangi pendapatan rumah tangga di Eropa hampir 3%. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dampak masing-masing peristiwa secara terpisah.

Gelombang panas saja diestimasi mengurangi pendapatan rumah tangga rata-rata 0,7%, sementara kekeringan 1,8%. Ketika keduanya terjadi bersamaan, kerugian rata-rata melonjak ke hampir 3%.

Faktor-faktor yang mendorong penurunan pendapatan mencakup memburuknya kondisi kesehatan dan turunnya produktivitas tenaga kerja, penurunan produksi pangan, serta gangguan pada layanan kritis terkait air seperti transportasi dan pembangkitan energi.

Senior Climate Change and Development Economist Climate Analytics sekaligus penulis utama studi ini Jessie Schleypen mengatakan dampak gabungan gelombang panas dan kekeringan jauh melebihi jumlah dampak masing-masing peristiwa.

"Gelombang panas masif yang kini melanda Eropa sudah mengancam kesehatan, mata pencaharian, dan kemampuan kerja masyarakat. Di mana panas ekstrem bertepatan dengan kekeringan, kerusakannya bisa jauh lebih besar. Riset kami menunjukkan bahwa kejadian gabungan ini memperkuat kerugian ekonomi yang dialami langsung oleh rumah tangga Eropa, dan akan makin sering terjadi seiring meningkatnya pemanasan global," katanya, dikutip dari siaran pers, Rabu (24/6/2026).

Dampak gelombang panas dan kekeringan sendiri tidak merata. Kelompok 20% termiskin tercatat paling terdampak, dengan penurunan pendapatan yang 2% lebih besar dibandingkan kelompok lainnya, yakni 4% berbanding 1,1%–1,8%.

"Kelompok 20% termiskin akan paling terdampak, dengan pendapatan turun 2% lebih dari populasi lainnya yang makin memperlebar kesenjangan pendapatan," kata Schleypen.

Secara regional, wilayah yang lebih sering mengalami gelombang panas dan kekeringan mencatat penurunan pendapatan rumah tangga yang jauh lebih dalam. Madrid mencatat penurunan tertinggi hampir 10%, disusul Hungaria Tengah 9,4% dan Spanyol Tengah 8,8%.

Kondisi ke depan diperkirakan bakal makin mengkhawatirkan. Dalam skenario pemanasan global yang mencapai 2,7 derajat Celsius pada 2027, pendapatan rumah tangga Eropa berisiko turun rata-rata sebesar 27%. Membatasi pemanasan pada 1,5 derajat Celsius sesuai komitmen Perjanjian Paris akan memangkas dampak tersebut menjadi hanya 7%.

Adapun dalam skenario kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius, sekitar 60 juta orang di Eropa berisiko jatuh ke dalam kemiskinan. Angka itu melonjak menjadi 127 juta orang dalam skenario 2,7 derajat Celsius.

Dampak paling berat diperkirakan dirasakan oleh Yunani, Spanyol, Rumania, Bulgaria, dan Siprus. Pada pemanasan 2,7 derajat Celsius, pendapatan rumah tangga Spanyol akan turun lebih dari sepertiga, sementara pendapatan rumah tangga Yunani turun lebih dari separuh.

"Seiring kondisi panas dan kekeringan memburuk akibat perubahan iklim, begitu pula dampak ekonomi terhadap kelompok paling rentan di Eropa," kata Schleypen.

Di tengah ancaman ini, sebagian besar wilayah Eropa tergolong masih belum siap menghadapi dampak iklim yang mayoritas dipicu oleh emisinya sendiri. Komite Perubahan Iklim Inggris bulan lalu menyatakan rencana adaptasi pemerintah sejak 2008 masuk kategori "have not been fit for purpose" atau tidak memadai.

Sementara itu, penasihat iklim Prancis, Haut Conseil pour le Climat, juga menyatakan kesenjangan antara kebutuhan dan tindakan adaptasi terus melebar. Sementara studi Climate Analytics untuk Bank Dunia yang diterbitkan Januari 2026 menyimpulkan bahwa Jerman tidak memiliki solusi komprehensif untuk melindungi masyarakat dari dampak tekanan panas yang makin meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan edisi ke-17 Banking on Climate Chaos (BOCC) menunjukkan bahwa 65 bank terbesar di dunia mengucurkan dana senilai US$906 miliar kepada perusahaan bahan bakar fosil sepanjang 2025. Nilai tersebut meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya.

BOCC mencatat, sejak Perjanjian Paris ditandatangani pada 2015, kelompok bank tersebut telah menyalurkan pembiayaan mencapai US$8,7 triliun kepada industri minyak, gas, dan batu bara. BOCC menyebut laporannya sebagai sumber data terbuka paling komprehensif di dunia terkait pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan komersial.

Dalam laporannya, BOCC menemukan bahwa JPMorgan Chase tetap menjadi bank yang membiayai bahan bakar fosil nomor satu di dunia, dengan menyediakan US$58 miliar kepada perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil pada tahun 2025, naik 12,6% dari 2024.

Bank of America menempati peringkat kedua dengan U$47 miliar, dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dari Jepang menempati peringkat ketiga dengan U$47 miliar, meningkat 21% dalam satu tahun.

“Dirty Dozen” atau dua belas bank terbesar yang membiayai bahan bakar fosil kini menyediakan hampir 40% dari seluruh pembiayaan bahan bakar fosil oleh bank-bank di seluruh dunia, yang melibatkan sekitar 2.000 bank.

“Sepuluh tahun setelah Perjanjian Paris, kini hanya dua belas bank yang menggerakkan lebih dari sepertiga pembiayaan bahan bakar fosil di dunia — bukti bahwa ini bukan lagi masalah pasar, melainkan sekelompok kecil pembuat keputusan yang secara aktif mengambil pilihan,” kata Direktur Riset, Rainforest Action Network Niko Lusiani dalam keterangannya, dikutip pada Selasa (23/6/2026).

Pembiayaan bagi perusahaan yang secara aktif memperluas usaha bahan bakar fosil melonjak 27% menjadi US$508 miliar pada 2025. Pembiayaan ekspansi semacam itu, jelas laporan tersebut, tidak sejalan dengan upaya dunia untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5°C.

“Pemerintah harus turun tangan dan mengambil tindakan mendesak untuk meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan dan perusahaan bahan bakar fosil atas peran mereka dalam krisis iklim,” ujar Manajer Kampanye Industri Global, Oil Change International David Tong.

Kontribusi Bank-Bank AS Meningkat

Pangsa bank-bank AS dalam total pembiayaan bahan bakar fosil oleh perbankan global meningkat menjadi 32%, naik dari 28% pada 2021, dan menjadi sumber modal bahan bakar fosil terbesar di dunia.

Sementara itu, bank-bank Eropa menunjukkan tren penurunan yang paling jelas. BNP Paribas mengurangi transaksi terkait bahan bakar fosil sebesar 28%; UBS sebesar 36%; La Caixa sebesar 34%.

Namun, Standard Chartered justru meningkatkan pembiayaan bahan bakar fosilnya sebesar 28%, Deutsche Bank sebesar 20%, dan HSBC sebesar 16%.

Laporan tersebut juga menyoroti dampak dari komitmen iklim sukarela yang terbatas, serta kebutuhan akan langkah-langkah regulasi yang lebih kuat. Menyusul runtuhnya Net-Zero Banking Alliance (NZBA), bank-bank mempercepat pencabutan kebijakan mereka.

Dari 15 bank Amerika Utara yang menjadi cakupan laporan, 12 di antaranya kini tidak memiliki komitmen berarti terkait bahan bakar fosil. JPMorgan Chase dan Goldman Sachs sepenuhnya menghentikan kebijakan pengecualian terhadap batu bara dan Arktik, dan mengubahnya menjadi standar uji tuntas yang diterapkan berdasarkan kasus per kasus.

“Penelitian kami mengungkapkan adanya kesenjangan yang semakin melebar antara bank-bank yang menanggapi krisis iklim dengan serius dan mereka yang bertindak seolah-olah krisis tersebut tidak ada. Bank memainkan peran penting dalam transisi menuju sistem energi dan ekonomi yang berkelanjutan, dan masing-masing dari mereka harus mengambil peran aktif,” tutur Penggiat Keuangan Urgewald Philipp Noack.

Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Momentum ini biasanya diisi dengan upacara, pidato, dan berbagai kegiatan yang mengingatkan kita pada dasar negara. Namun di tengah meningkatnya krisis iklim, peringatan hari lahir Pancasila semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Ia perlu menjadi ruang refleksi untuk menanyakan kembali: sejauh mana nilai-nilai Pancasila hadir dalam cara kita mengelola lingkungan dan menghadapi perubahan iklim?

Pertanyaan ini penting karena perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan. Ia sudah menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat hari ini. Banjir, longsor, kekeringan, gelombang panas, hingga kebakaran hutan semakin sering terjadi di berbagai wilayah. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa aktivitas manusia telah menyebabkan pemanasan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) bahkan mencatat 2024 sebagai tahun terpanas dalam sejarah pencatatan modern. Berbagai peristiwa cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa krisis iklim telah memasuki fase yang semakin serius.

Indonesia tidak terlepas dari kondisi tersebut. Sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai panjang dan tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam, Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut mengancam wilayah pesisir. Perubahan pola musim memengaruhi sektor pertanian. Sementara banjir, longsor, dan kekeringan semakin sering terjadi di berbagai daerah.

Ironisnya, di tengah ancaman yang semakin nyata, isu perubahan iklim sering kali masih kalah oleh kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek. Banyak keputusan pembangunan lebih berorientasi pada keuntungan sesaat dibanding keberlanjutan lingkungan jangka panjang.

Krisis Iklim di Indonesia

Kita dapat melihatnya dari berbagai bencana yang terus berulang. Pada awal 2024, banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat menewaskan puluhan orang serta merusak ratusan rumah dan fasilitas publik. Pada akhir 2025, banjir dan longsor kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat. Banyak orang menganggap peristiwa tersebut semata-mata akibat hujan deras. Padahal, persoalannya jauh lebih kompleks.

BMKG telah berulang kali mengingatkan potensi cuaca ekstrem dan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Namun, peringatan tersebut tidak selalu diikuti langkah mitigasi yang memadai. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa lebih dari 90% bencana yang terjadi di Indonesia setiap tahun merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, dan kekeringan.

Di sisi lain, tekanan terhadap lingkungan terus berlangsung. WALHI mencatat bahwa sepanjang 2016–2025, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 1,4 juta hektare. Pada saat yang sama, izin pertambangan, perkebunan sawit, dan berbagai aktivitas ekstraktif terus berkembang di kawasan Bukit Barisan yang selama ini menjadi penyangga ekologis pulau Sumatera.

Ketika tutupan hutan berkurang, kemampuan alam menyerap dan menyimpan air juga menurun. Akibatnya, saat hujan dengan intensitas tinggi datang, risiko banjir dan longsor menjadi semakin besar. Sebaliknya, ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang, masyarakat menghadapi ancaman kekeringan dan krisis air bersih.

Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Banjir dan longsor tidak hanya merusak rumah, sekolah, jalan, dan jembatan, tetapi juga merenggut nyawa. Banyak keluarga kehilangan mata pencaharian. Petani kehilangan lahan dan hasil panen. Nelayan menghadapi cuaca yang semakin sulit diprediksi. Bahkan setelah bencana berlalu, kesulitan ekonomi dan sosial sering kali masih berlangsung dalam waktu yang lama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan. Ia juga merupakan persoalan keadilan, tata kelola, dan arah pembangunan. Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya.

Pancasila untuk Keadilan Iklim

Menurut Yudi Latif, Pancasila bukan sekadar dasar negara atau dokumen historis, melainkan "bintang penuntun" yang memberi arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir sebagai pedoman etis agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjunjung kemanusiaan, keadilan, dan kepentingan bersama.

Dalam konteks krisis iklim, gagasan tersebut menjadi semakin relevan. Sebab perubahan iklim pada dasarnya bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan ujian terhadap kemampuan bangsa mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik pembangunan.

Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus menempatkan keselamatan dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama. Sementara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan segelintir pihak sambil membebankan risiko lingkungan kepada masyarakat luas.

Dalam konteks perubahan iklim, kelompok yang paling rentan justru sering menjadi pihak yang paling terdampak. Masyarakat miskin, petani, nelayan, masyarakat adat, dan warga yang tinggal di wilayah rawan bencana biasanya memiliki kapasitas paling rendah untuk beradaptasi. Mereka adalah kelompok yang paling sedikit berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, tetapi justru menanggung beban terbesar dari dampaknya.

Selain itu, sila keempat mengajarkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam menghadapi krisis iklim, musyawarah tidak cukup dimaknai sebagai proses politik semata. Musyawarah juga berarti kesediaan mendengarkan ilmu pengetahuan. Kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan data, riset, dan bukti ilmiah, bukan sekadar pertimbangan popularitas atau kepentingan jangka pendek.

Dari Seremoni ke Tindakan

Ilmuwan iklim Johan Rockström pernah mengatakan bahwa tantangan terbesar dunia saat ini bukan lagi memahami krisis iklim, melainkan menerjemahkan pengetahuan ilmiah menjadi tindakan nyata. Persoalannya bukan kurangnya informasi, melainkan kurangnya kemauan untuk bertindak.

Karena itu, memperingati hari lahir Pancasila tidak cukup dengan menghafal lima sila atau mengikuti upacara seremonial. Tantangan yang lebih penting adalah menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan dan kehidupan sehari-hari. Pancasila harus menjadi panduan dalam mengelola sumber daya alam, menyusun tata ruang, melindungi hutan, mengurangi emisi, dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Pada akhirnya, Pancasila bukan hanya dasar negara. Ia juga merupakan pedoman moral untuk membangun hubungan yang adil antara manusia, negara, dan alam. Di tengah krisis iklim yang semakin nyata, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kompas yang menuntun Indonesia menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Hari lahir Pancasila mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau pembangunan fisik. Masa depan bangsa juga ditentukan oleh kemampuan kita menjaga lingkungan yang menjadi penopang kehidupan bersama. Sebab tanpa alam yang lestari, cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan yang terkandung dalam Pancasila akan semakin sulit diwujudkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Laporan terbaruIndicators of Global Climate Change(IGCC) yang diterbitkan dalam jurnalEarth System Science Datamengungkap bahwa aktivitas manusia telah mendorong pemanasan global mencapai 1,37 derajat Celsius pada 2025 dan diproyeksikan melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dalam sekitar empat tahun ke depan.

Laporan yang melibatkan lebih dari 70 ilmuwan dari 56 institusi di 17 negara ini mencatat emisi gas rumah kaca global mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 56,8 miliar ton setara karbon dioksida (CO₂e) pada 2024, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil. Laju pemanasan yang disebabkan aktivitas manusia juga tercatat di level tertinggi sepanjang masa, yakni sekitar 0,27 derajat Celsius per dekade.

Para ilmuwan dalam laporan turut menyoroti kondisi ketidakseimbangan energi Bumi yang mencapai level memprihatinkan. Energi Bumi yang merefleksikan ukuran seberapa cepat panas terakumulasi dalam sistem iklim melanjutkan tren tumbuh sejak 1970-an dan kini berada di level tertinggi yang pernah tercatat, bahkan berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir.

Penulis utama laporan sekaligus Direktur Priestley Centre for Climate Futures Universitas Leeds Prof. Piers Forster mengatakan ketidakseimbangan energi Bumi seharusnya mendekati nol tanpa pengaruh manusia.

"Tanpa pengaruh manusia, indikator ini seharusnya mendekati nol, tetapi terus tumbuh sejak 1970-an dan kini berada di rekor tertinggi, berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir," katanya, dikutip dari siaran pers, Jumat (12/6/2026).

Konsekuensi paling mendesak dari tren ini adalah menipisnya anggaran karbon global. Mulai awal 2026, sisa anggaran karbon untuk membatasi pemanasan tetap di bawah 1,5 derajat Celsius diestimasi hanya 130 miliar ton CO₂. Jika laju emisi saat ini berlanjut, volume anggaran karbon tersebut diperkirakan habis dalam sekitar tiga tahun. Adapun untuk target 1,7 derajat Celsius, anggaran karbon yang tersisa diestimasi 500 miliar ton CO₂dan akan habis dalam sekitar 12 tahun.

Strategic Lead for Climate Copernicus Climate Change Service (C3S) di ECMWF Dr. Samantha Burgess mengatakan hampir seluruh pemanasan dalam satu dekade terakhir didorong oleh aktivitas manusia.

"Dampak terhadap mata pencaharian dan ekosistem sudah dirasakan di seluruh dunia, dan akan makin cepat seiring suhu terus meningkat," katanya.

Banjir Pesisir dan Gelombang Panas Meningkat

Laporan ini juga mencatat sejumlah indikator fisik yang mempertegas percepatan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut global mencapai rekor 23 sentimeter sejak 1901, dengan laju kenaikan sekitar 1,8 milimeter per tahun yang terus berakselerasi akibat peningkatan suhu lautan dan mencairnya es daratan.

Peneliti Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) Dr. Aimée Slangen mengatakan meski terdengar kecil, perubahan level permukaan laut ini sudah meningkatkan frekuensi banjir pesisir di wilayah dengan dataran rendah di seluruh dunia.

"Ini mungkin terdengar kecil, tetapi bahkan perubahan pada level ini sudah meningkatkan banjir pesisir di wilayah dataran rendah di seluruh dunia, merugikan mata pencaharian dan ekosistem," katanya.

Laporan juga memperkenalkan indikator baru, yakni jumlah hari gelombang panas laut. Pada 2025 saja, dunia mengalami 65 hari gelombang panas laut. Secara global, jumlah hari gelombang panas laut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat antara 1991 dan 2025.

Prof. June-Yi Lee dari Pusan National University mengatakan gelombang panas laut makin sering terjadi seiring pemanasan permukaan laut yang terus berlanjut. Kondisi ini meningkatkan ancaman pada ekosistem laut, produksi pangan, dan perlindungan wilayah pesisir.

"Gelombang panas laut makin sering terjadi, konsisten dengan pemanasan permukaan laut yang terus berlanjut. Jumlah hari gelombang panas laut telah meningkat lebih dari tiga kali lipat secara global antara 1991 dan 2025. Peristiwa ini merusak ekosistem laut sekaligus mengancam produksi pangan, perekonomian, dan perlindungan pesisir," katanya.

Di sisi lain, laporan ini juga menyoroti ancaman terhadap keberlangsungan pemantauan iklim global itu sendiri. Lebih dari 40 dataset global yang digunakan dalam laporan IGCC edisi ini kini terancam oleh keputusan pendanaan di berbagai negara.

Senior Research Scholar International Institute for Applied Systems Analysis Dr. Chris Smith mengatakan tanpa koordinasi internasional untuk menjaga keberlangsungan observasi iklim, asesmen serupa di masa depan akan jauh lebih sulit dilakukan.

"Tanpa ini, asesmen di masa depan akan jauh lebih sulit dilakukan pada saat aksi iklim yang mendesak sangat dibutuhkan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Meningkatnya tekanan suhu panas akibat perubahan iklim menyebabkan setiap pekerja di sektor pertanian Indonesia kehilangan rata-rata 595,1 jam kerja sepanjang 2024, naik 21,8% dibandingkan 2022. Total jam kerja yang hilang di sektor ini diestimasi mencapai 23,6 juta jam pada tahun tersebut.

Hal ini terungkap dalam laporan Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) bertajuk Heat Stress & UK Food Imports. Tren kehilangan jam kerja tercatat menunjukkan kenaikan jangka panjang yang konsisten, dengan rata-rata sekitar empat jam tambahan yang hilang per pekerja setiap tahunnya akibat tekanan suhu panas.

Jika dibandingkan dengan periode lebih panjang, jam kerja yang hilang per pekerja juga lebih tinggi 14,9% dibandingkan 2019 dan 24,4% dibandingkan dengan 2014. Laporan mencatat kenaikan total jam kerja yang hilang dipicu terutama oleh meningkatnya tekanan panas per pekerja, bukan oleh pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang signifikan.

Manager Outreach & Advocacy CERAH Bondan Andriyanu mengatakan dampak cuaca ekstrem tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga merambat ke konsumen perkotaan.

"Selain oleh petani yang kehilangan mata pencaharian saat panen, dampak dari cuaca ekstrem juga dirasakan oleh warga kota yang membeli produk turunannya, kopi dan sayur-mayur. Barang-barang tersebut menjadi mahal dan langka bagi orang-orang yang seharusnya bisa membeli produk tersebut. Ini adalah dampak yang dirasakan secara seragam oleh semua orang Indonesia. Maka dari itu, kita tidak boleh beradaptasi saja. Mitigasi iklim juga penting," kata Bondan, dikutip dari siaran pers, Rabu (10/6/2026).

Laporan tersebut menyoroti tekanan iklim berlapis yang memperparah kondisi sektor pertanian yang dihadapi Indonesia. Peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan deforestasi yang masif mendorong banjir dan tanah longsor yang lebih sering dan intens, sebagaimana terjadi pada 2025. Kota-kota padat penduduk mengalami gelombang panas, sementara pemanasan air laut mengancam ekosistem terumbu karang dan bakau yang krusial bagi sektor perikanan dan mitigasi banjir.

Jika fenomena iklim El Niño yang diprakirakan terjadi pada 2026 berlanjut hingga 2027, kondisi lebih kering dari normal diperkirakan meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran hutan, serta gangguan pola muson yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional.

Kepala Program Internasional ECIU Gareth Redmond King mengatakan ancaman perubahan iklim kini tidak hanya menyasar tanaman pangan, tetapi juga para pekerja yang memproduksinya.

"Ancaman dari perubahan iklim semakin meningkat, berdampak pada tanaman pangan itu sendiri, tetapi juga pada para pekerja yang kita andalkan untuk memproduksinya. Di negara-negara seperti India, di mana suhu saat ini mencapai angka empat puluhan derajat Celsius, sangat berbahaya untuk bekerja di luar ruangan, yang membahayakan kesehatan, mata pencaharian, dan pasokan makanan yang stabil," ujarnya.

Dampak produktivitas petani Indonesia ini turut berisiko mengganggu rantai pasok pangan global. Indonesia termasuk dalam 15 negara dengan kerentanan iklim tinggi yang secara kolektif memasok 11% dari total impor pangan Inggris senilai 7,4 miliar poundsterling pada 2025. Inggris mengimpor pangan dari Indonesia senilai 172 juta poundsterling atau setara 101 juta kilogram pada 2025, mencakup komoditas kopi, minyak sawit, kelapa kering, dan tuna cakalang.

Tren ini juga terjadi secara global. Sekitar 1,5 miliar orang atau 25,3% populasi usia kerja bekerja di luar ruangan pada 2024, dengan potensi kehilangan jam kerja akibat paparan panas mencapai 640 miliar jam, naik 98,1% dibandingkan dengan rata-rata pada dasawarsa 1990–1999. Pekerja pertanian menyumbang hampir dua pertiga atau 63,5% dari total jam kerja yang hilang secara global, dan bahkan mencapai tiga perempat atau 75,5% di negara-negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Laporan ECIU merekomendasikan percepatan mitigasi perubahan iklim serta investasi dalam perlindungan tenaga kerja sektor pertanian untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan global.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni menjadi pengingat bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sudah kita rasakan saat ini. Karena itu, meski pembiayaan berkelanjutan menunjukkan Indonesia bergerak ke arah yang tepat, transisi menuju masa depan yang lebih hijau tidak dapat bergantung pada besarnya dana yang dikucurkan semata.

Perubahan sesungguhnya terjadi ketika keberlanjutan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari masyarakat dan bukan terbatas pada pembiayaan proyek hijau atau komitmen ESG di tingkat institusi. Tanpa perubahan cara berpikir dan perilaku, pembiayaan berkelanjutan berisiko berhenti sebagai komitmen di atas kertas dan tidak mengubah pola hidup yang selama ini berkontribusi terhadap krisis lingkungan.

Krisis iklim tentu bukan hanya isu kebijakan atau korporasi. Ia dampak dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari, mulai dari cara kita bertransaksi, memilih layanan, hingga bagaimana kita mengelola konsumsi dan keuangan pribadi. Ketika berbagai keputusan kecil ini dilakukan secara kolektif tentu akan memberikan dampak yang lebih besar dan menjadi fondasi transformasi yang lebih luas.

Bayangkan jika jutaan orang melakukan perubahan sederhana secara konsisten. Dampaknya dapat melampaui satu proyek besar sekalipun. Pada akhirnya, keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan investasi, tetapi juga oleh konsistensi dalam membangun kebiasaan yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam isu keberlanjutan adalah anggapan bahwa perubahan hanya dapat dicapai melalui langkah-langkah besar.

Dari Pembiayaan ke Pengaruh yang Mengubah Perilaku

Dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif kuat, Indonesia berada pada titik krusial: bagaimana menjaga momentum pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan jangka panjang.

Di titik ini, sektor perbankan memegang peran yang jauh lebih strategis daripada sekadar penyedia pembiayaan. Perbankan memiliki posisi unik untuk mempengaruhi arah ekonomi, perilaku bisnis, perilaku konsumsi masyarakat, hingga percepatan adopsi praktik yang lebih berkelanjutan.

Dengan kata lain, bank tidak hanya mengikuti transisi menuju keberlanjutan, melainkan harus menjadi salah satu penggeraknya.

Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir ini kita mulai melihat perubahan dalam cara pandang tentang keberlanjutan di sektor ekonomi dan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan berkelanjutan di Indonesia mencapai sekitar Rp1.959 triliun pada 2023, meningkat signifikan dari Rp927 triliun pada 2019, dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 20% per tahun. Angka ini menegaskan bahwa keberlanjutan sudah menjadi bagian dari arus utama pembangunan ekonomi nasional.

Karena itu, peran perbankan berkembang lebih strategis. Tidak hanya membiayai perubahan besar, tetapi juga mendesain sistem yang membuat pilihan berkelanjutan menjadi lebih mudah, lebih relevan, dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat bahkan dapat dimulai dari kebiasaan yang sederhana.

Perbankan berada di pusat sistem keuangan modern, yakni mengelola aliran modal, data transaksi, serta interaksi finansial harian jutaan individu dan perusahaan. Posisi ini menjadikan bank bukan hanya capital provider, tetapi juga behavior shaper.

Melalui desain produk, fitur digital, hingga mekanisme insentif, perbankan memiliki kemampuan unik untuk membuat pilihan berkelanjutan menjadi pilihan yang paling mudah diambil. Dengan cara mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam aktivitas finansial sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, setidaknya terdapat tiga peran strategis yang dapat dimainkan sektor perbankan:

• Pertama, sebagai enabler, yaitu menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang bertransisi menuju praktik rendah karbon dan model bisnis yang lebih bertanggung jawab.
• Kedua, sebagai influencer, dengan mendorong perubahan perilaku melalui pendekatan berbasis insentif dan pengalaman pengguna dalam mendukung gaya hidup berkelanjutan.
• Ketiga, sebagai connector, yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari komunitas, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga ekosistem yang lebih luas untuk menciptakan dampak kolektif.

Tanpa keterlibatan aktif sektor keuangan, upaya menuju ekonomi berkelanjutan berisiko berjalan parsial; cepat di sebagian sektor, namun tertinggal di sektor lainnya.

Sebagai contoh, Bank DBS Indonesia mengalokasikan 0,5% dari transaksi ritel nasabah pada kuartal IV-2024 untuk mendukung berbagai inisiatif keberlanjutan pada 2025. Salah satunya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat melalui pengembangan ekonomi sirkular berbasis komunitas dari sampah.

Inisiatif tersebut berkembang menjadi model kolaborasi ekonomi sirkular yang menghubungkan digitalisasi bank sampah, pengolahan sampah organik, budidaya maggot untuk pakan ternak, hingga pemberdayaan peternakan komunitas.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak selalu harus dimulai dari perubahan besar, tetapi dapat tumbuh melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Lalu Apa Langkah Konkret Selanjutnya?

Ke depan, keberlanjutan tidak lagi ditentukan oleh seberapa banyak komitmen diumumkan, tetapi oleh seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Kini, fokusnya bergeser dari janji menuju praktik, dari inisiatif individual menuju transformasi sistemik.

Bagi sektor perbankan, ini berarti melampaui peran tradisional sebagai penyedia pembiayaan. Institusi keuangan berada pada posisi unik sebagai katalis perubahan untuk mengarahkan arus modal sekaligus membentuk arah keputusan ekonomi masyarakat.

Ketika sistem keuangan bisa menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan, transisi menuju masa depan rendah karbon menjadi bagian dari cara ekonomi bekerja itu sendiri.

Pada akhirnya, keberlanjutan bukan sekadar upaya melindungi lingkungan, tetapi tentang memastikan bahwa pertumbuhan yang kita bangun hari ini tetap relevan untuk esok hari. Tantangan kini terletak pada keberanian untuk bergerak lebih cepat dan lebih konsisten.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengingatkan kita bahwa momentum perubahan sudah ada. Pertanyaannya kini sederhana: apakah kita memilih menjadi penggerak perubahan, atau hanya penonton?

JAKARTA - Di tengah ancaman krisis iklim yang kian terasa, gagasan ekonomi hijau kini bergerak keluar dari ruang akademik. Indonesia berada pada persimpangan penting yang akan menentukan arah pembangunan masa depan.

Pilihannya semakin jelas, bertahan pada pola lama yang eksploitatif atau beralih menuju pembangunan berkelanjutan. Kesadaran itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran ( Ika Unpad ) membentuk Forum Ekonomi Hijau. Forum tersebut dijadwalkan diluncurkan di Jakarta pada 17 Juni 2026.

Peluncuran forum akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan pakar. Mereka antara lain Menteri Koperasi sekaligus Ketua Umum Ika Unpad Ferry Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat.

IKA Unpad Dorong Ekonomi Pancasila dan Inovasi untuk Kesejahteraan Bangsa



Ketua Dewan Pembina Ika Unpad, Burhanuddin Abdullah menyatakan, waktu Indonesia semakin terbatas. Biaya mempertahankan model pembangunan lama justru semakin mahal.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu melihat ekonomi hijau sebagai peluang menciptakan pertumbuhan baru. Kesempatan tersebut mencakup penciptaan lapangan kerja sekaligus menjaga keberlanjutan bangsa. “Ekonomi hijau bukan beban, melainkan peluang besar,” ujar komisaris utama PLN ini.

Forum Ekonomi Hijau lahir dari kebutuhan mempertemukan berbagai pihak dalam satu ruang kolaborasi. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga generasi muda diharapkan terlibat aktif.

Forum Ekonomi Hijau dirancang menjadi wadah pertukaran gagasan dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Selain itu, forum ini ingin memperkuat sinergi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kehadirannya menjadi respons atas tantangan lingkungan dan ekonomi yang semakin kompleks.

Forum Bisnis New York, RI Dorong Investasi Karbon Hutan Berintegritas Tinggi



Pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan semakin relevan bagi Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah. Negara ini menyimpan potensi energi baru terbarukan dan bonus demografi besar. Namun, Indonesia juga menghadapi banjir, krisis air, polusi udara, serta cuaca ekstrem. Di sisi lain, ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya mentah masih menjadi tantangan besar.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ika Unpad, Yhodhisman Soratha mengungkapkan, Forum Ekonomi Hijau dibangun sebagai ruang dialog terbuka dan produktif. Pada tahap awal, forum akan menjadi bagian dari ekosistem Ika Unpad.

Namun dalam jangka panjang forum diharapkan berkembang menjadi platform independen. Fokusnya mencakup kebijakan hijau, inovasi berkelanjutan, dan transformasi ekonomi nasional. “Tantangan keberlanjutan tidak mungkin diselesaikan satu sektor,” ujarnya.

Ketua Pelaksana Forum Ekonomi Hijau, Ferdian Agustiana menegaskan, ekonomi hijau harus diwujudkan secara nyata. ”Keberlanjutan tidak cukup berhenti pada konsep. Forum ini mendorong rekomendasi yang aplikatif dan kolaboratif,” kata Corporate Transformation Group Head PT Angkasa Pura Indonesia tersebut.

Melalui forum tersebut, Ika Unpad berharap pembangunan Indonesia tumbuh sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).

Bisnis.com, JAKARTA - Krisis iklim di Indonesia ma­­­kin terlihat nyata melalui meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sepanjang 2025 terjadi 4.727 ben­­cana alam di Indonesia, de­­ngan 99,26% didominasi banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, serta tanah longsor.

Krisis iklim, degradasi ling­­­kungan, ketimpangan sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi mendorong lahirnya tuntutan baru atas transparansi dan akuntabilitas korporasi. Investor, regulator, dan masyarakat tidak lagi ha­­­nya menilai perusahaan dari aspek profitabilitas, te­­­ta­­­pi juga dari dampak En­­­vi­­­ronmental, Social, and Go­­­ver­nance (ESG).

Di Indonesia, komitmen ter­­sebut diperkuat melalui ke­­­wajiban pelaporan keberlanjutan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017. Namun, di tengah meningkatnya perhatian terhadap ESG, berbagai praktik bisnis yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan masih terus terjadi.

Di Asia Tenggara, ekspansi perkebunan kelapa sawit, mi­­­salnya masih dikaitkan de­­­ngan deforestasi dan an­­­caman terhadap habitat harimau Sumatera. Ironisnya, sejumlah perusahaan tetap mengusung komitmen “no deforestation” dalam laporan keberlanjutan mereka.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pelaporan ESG belum tentu mencerminkan praktik keberlanjutan yang sesungguhnya. Fenomena ini dikenal sebagai decoupling, yakni ketidaksesuaian antara narasi formal yang dikomunikasikan perusahaan dengan praktik operasional di lapangan.

Tujuan dari decoupling adalah untuk memperoleh atau mempertahankan legitimasi. Dalam konteks ESG, decoupling muncul dalam dua bentuk utama: greenwashing dan greenhushing. Greenwashing terjadi ketika perusahaan membangun citra ramah lingkungan secara ber­­­lebihan tanpa didukung kinerja nyata. Sebagi contoh Volkswagen. Perusahaan otomotif asal Jerman itu sempat memperoleh penilaian ESG yang relatif baik sebelum akhirnya terseret skandal manipulasi uji emisi kendaraan diesel (BBC, 2015)

Meningkatnya kekhawa­tir­an terhadap praktik greenwashing telah mendorong regulator di berbagai negara untuk memperketat pengawasan, serta langkah pencegahan. Otoritas regulasi lintas yurisdiksi makin sering menjatuhkan sanksi signifikan melalui tindakan administratif maupun litigasi.

Kekhawatiran dituduh se­­­bagai greenwasher dan ketakutan menghadapi risiko litigasi menyebabkan sejumlah perusahaan memilih untuk menahan atau mengurangi pengungkapan terkait ESG, sebuah fenomena yang dikenal sebagai greenhushing.

Greenhushing terjadi ketika perusahaan secara sengaja menyembunyikan atau menghindari pengungkapan inisiatif lingkungan yang sebenarnya telah dilakukan. Toyota menjadi salah satu contoh yang menarik. Meskipun pe­­­rusahaan tersebut telah mencapai status zero-landfill di fasilitas manufakturnya di Eropa selama beberapa tahun, pencapaian tersebut tidak dipublikasikan secara terbuka oleh perusahaan (Burrows, 2020).

Greenhushing terjadi ka­­­rena sikap aversi risiko ma­­­najerial yang didorong oleh kekhawatiran terhadap tu­­duhan greenwashing dari para pemangku kepentingan dan kekhawatiran atas trade-off finansial dari implemen­­tasi ESG. Perusahaan me­­­ngu­­rangi pengungkapan ke­­­ber­­­lanjutan, karena pertimbangan biaya kepemilikan di tengah persaingan pasar yang makin ketat.

Greenwashing maupun greenhushing berdampak buruk pada pengambilan keputusan khususnya investor. Greenwashing menyebabkan investor salah dalam menilai risiko perusahaan. Investor dapat menganggap perusahaan memiliki praktik keberlanjutan yang baik, padahal sebenarnya memiliki risiko lingkungan, sosial, atau tata kelola yang tinggi.

Dampak kinerja?

Dalam jangka pendek, green­­­washing dapat meningkatkan kinerja keuangan ka­­­rena para pemangku ke­­­pen­­­tingan terpengaruh oleh pengungkapan yang terlihat positif. Para pemangku ke­­­pentingan bergantung pada laporan keberlanjutan yang diterbitkan.

Dalam kasus greenwashing, seorang investor mungkin membuat keputusan yang salah dengan berinvestasi di perusahaan yang melebih-lebihkan kinerja keberlanjutannya, percaya bahwa kinerja perusahaan tersebut kuat dan selaras dengan ni­­­lai-nilainya. Akan tetapi da­­­lam jangka panjang, praktik aktual mungkin mulai dicurigai oleh para pemangku kepentingan beberapa tahun setelah publikasi laporan keberlanjutan.

Di sisi lain, greenhushing dapat merugikan nilai pemegang saham dan kinerja keuangan. Greenhushing pada awalnya dapat melemahkan dukungan pemangku kepentingan akibat keterbatasan pengungkapan informasi.

Akan tetapi, seiring waktu perusahaan dapat kembali memperoleh kepercayaan ke­­­tika upaya ESG yang sebenarnya mulai terlihat, sehingga menghasilkan perbaikan ki­­­nerja keuangan. Dinamika ini menegaskan pentingnya pelaporan ESG yang transparan dan akurat dalam menciptakan nilai perusahaan.

Pertanyaannya apakah laporan keberlanjutan menjamin ekonomi yang lebih? Apakah hijau adalah hitam yang baru? Untuk menumbuhkan kepercayaan dan keandalan dalam pengukur­an dan pengungkapan keberlanjutan, diperlukan kerangka kerja jaminan yang diakui secara luas sebagian besar investor (97%) percaya bah­­­wa pengungkapan keberlanjutan harus diaudit.

Pengembangan database yang real time untuk deteksi ESG-decoupling sangat di­­­per­­lukan. Saat ini data ESG rating yang real time masih terbatas. BEI sudah secara rutin menyajikan data ESG skor tetapi coverage-nya ha­­­nya 1 tahun dan tidak real time. Sementara itu, data base dari lembaga rating terkemuka mematok biaya yang sangat mahal.

Selain itu Cakupan skor ESG dan data kinerja ESG di negara berkembang ma­­­sih terbatas. Data tahun 2017—2022 menunjukkan terdapat 3.759 perusahaan yang terdaftar di BEI, tetapi hanya 272 (7,2%) yang memiliki data skor ESG dan 238 (6,3%) yang memiliki pengungkapan ESG.

Kelemahan lainnya adalah terdapat kontroversi mengenai skor ESG dari berbagai lembaga pemeringkat. Meskipun banyak lembaga pemeringkat ESG di seluruh dunia, seperti Kinder, Lydenberg, dan Domini (KLD), Sustainalytics, Moody’s ESG (Vigeo-Eiris), S&P Global (RobecoSAM), Re­­­­finitiv (Asset4), dan MSCI, te­­­tapi ada kontradiksi dalam skor ESG di antara lembaga pemeringkat.

Dalam beberapa kasus, lem­­­­baga pemeringkat ESG memberikan peringkat yang berbeda atau bahkan bertentangan untuk perusahaan yang sama. Selain itu, kualitas dan keterbacaan laporan keberlanjutan di Indonesia masih rendah sehingga riset ESG juga berpotensi terken­­­dala karena data yang valid sulit diperoleh. Hal ini me­ndorong penggunaan teknologi AI dalam deteksi ESG-decoupling.

AI mampu mengungkap wawasan tersembunyi dalam data, mengurangi subjektivitas, menghemat sumber daya, dan meningkatkan cakupan data terutama di negara berkembang. Maka kecerdasan buatan dapat menjadi makin signifikan dalam identifikasi decoupling.

KOMPAS.com- Perubahan iklim dan krisis air membuat sebagian petani India mulai mencari tanaman yang lebih tahan kering.

Salah satu komoditas yang mulai dilirik adalah srikaya.

Distrik Kolar di India selatan menjadi salah satu wilayah yang merasakan tekanan tersebut.

Ashoka Shivareddy tumbuh dari keluarga petani di daerah itu. Namun, bertani di wilayah rawan kekeringan bukan perkara mudah.

"Daerah ini hanya menerima curah hujan 60 hingga 70 sentimeter, dan para petani menggali sumur bor hingga kedalaman 1.300 kaki, sebagian besar uang mereka habis untuk mencari air," kata Shivareddy, seperti dilansir dari BBC, Kamis (27/5/2026).

Keluarganya terus merugi. Mereka akhirnya meninggalkan pertanian dan pindah ke Bengaluru pada 2005.

Keluarga Shivareddy kemudian membuka toko sayuran.

Shivareddy sendiri menempuh jalur berbeda. Ia menjadi insinyur perangkat lunak kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Meski begitu, minatnya pada pertanian tidak pernah hilang.

Tahun 2018, Shivareddy memutuskan menghidupkan kembali lahan pertanian keluarga. Ia memakai pendekatan yang lebih ilmiah.

"Saya mencari tanaman yang dapat bertahan hidup dengan sedikit air, tumbuh dengan curah hujan, dan tidak terlalu bergantung pada pestisida," kata dia.

Pilihan itu akhirnya jatuh pada srikaya. Buah ini memiliki kulit bergelombang. Ukurannya kira kira sebesar alpukat besar.

Daging buahnya lembut dan berwarna putih. Rasanya manis dengan tekstur menyerupai puding.

Pohon srikaya tumbuh liar di daerah Shivareddy. Warga biasa memanen buahnya lalu menjualnya ke pasar lokal.

Bagi Shivareddy, kondisi itu menunjukkan potensi besar. Ia kemudian menanam pohon srikaya lebih rapat dibanding pola tanam umum.

Ia juga memilih tiga varietas berbeda dengan keunggulan masing masing. Hasilnya mulai terlihat.

"Tahun lalu saya menghasilkan sekitar 20 ton. Tahun ini, sekitar 25 ton. Ada permintaan besar untuk srikaya di India dan luar negeri," kata Shivareddy.

Varietas baru bantu petani

Budidaya srikaya tetap memiliki tantangan meski tanaman ini tahan terhadap kondisi kering. Varietas tradisional Balangar hanya mampu bertahan tiga sampai empat hari setelah dipanen.

Masa simpan yang pendek membuat petani sulit menjual buah ke pasar yang lebih jauh. Varietas lama juga memiliki banyak biji dan daging buah lebih sedikit.

Kondisi itu membuat buah kurang menarik bagi konsumen.

"Varietas tradisional memiliki rasa yang sangat enak, tetapi memiliki kandungan daging buah yang rendah, jumlah biji yang tinggi, dan daya tahan simpan yang sangat buruk," kata ilmuwan utama Indian Institute of Horticultural Research atau IIHR di Bengaluru, Dr Sakthivel T.

Tim IIHR kemudian mengembangkan varietas hibrida bernama Arka Sahan. Varietas ini mampu bertahan hingga satu pekan pada suhu ruang.

Bijinya lebih sedikit dan daging buahnya lebih banyak. Arka Sahan mulai menyebar ke berbagai wilayah India selatan dalam 20 tahun terakhir.

"Pergeseran dari pemulihan daging buah 30 persen pada varietas liar menjadi pemulihan 70 persen pada hibrida seperti Arka Sahan secara efektif telah menggandakan hasil panen yang dapat digunakan oleh petani tanpa membutuhkan lebih banyak lahan," kata Sakthivel.

Timnya kini meneliti cara mengolah srikaya agar lebih mudah digunakan dalam produk makanan. Produk tersebut antara lain es krim dan milkshake.

Salah satu tantangan utama muncul setelah daging srikaya diekstraksi. Daging buah cepat berubah warna menjadi cokelat.

Peneliti IIHR sedang menguji peralatan dan teknik baru. Tujuannya, daging srikaya bisa mempertahankan warna putih susu lebih lama.

Maharashtra jadi sentra utama

Negara bagian Maharashtra di India tengah menjadi produsen srikaya terbesar di India. Wilayah ini menyumbang hampir sepertiga produksi nasional.

Navnath Malhari Kaspate sudah membudidayakan srikaya selama puluhan tahun di Maharashtra. Ia berkeliling India untuk mengumpulkan benih.

Benih itu kemudian dibawa kembali ke lahan pertanian untuk disilangkan.

"Tidak ada yang benar-benar memperhatikan srikaya atau melakukan penelitian, jadi saya memutuskan untuk terus mengerjakannya. Dibutuhkan 12 hingga 15 tahun untuk mengembangkan varietas baru. Ini bukan pekerjaan cepat, ini adalah eksperimen selama beberapa dekade," kata Kaspate.

Riset panjang itu menghasilkan varietas NMK 01. Nama tersebut diambil dari inisialnya.

Varietas NMK 01 mulai dijual pada 2014. Varietas ini dikenal memiliki hasil panen tinggi dan masa simpan lebih baik.

"Sekarang kami menanam srikaya di hampir 50 hektar, dengan hasil sekitar 10 ton per hektar. Varietas unggul ini, yang tidak mudah busuk, telah menciptakan peluang ekspor. Kami mulai mengekspor ke negara-negara Teluk, dan bahkan mengirimkannya ke Eropa, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam skala sebesar ini," kata Kaspate.

Kaspate masih terus mengembangkan varietas baru. Ia menargetkan tampilan buah lebih baik dan ketahanan penyakit lebih kuat.

Mulai diekspor

Eksportir buah Manoj Kumar Barai memilih varietas NMK 01 untuk pasar luar negeri.Buah tersebut dikirim ke Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Eropa.

"Untuk ekspor, kami lebih memilih varietas NMK-01 karena memiliki daya tahan simpan yang lebih baik, kulit lebih tebal, daging buah lebih banyak, dan rasa lebih manis dibandingkan varietas lainnya," kata Barai.

Namun, ekspor srikaya segar tidak sederhana. Buah ini sangat lunak dan mudah rusak. Setiap tahap harus dihitung secara presisi.

Tahap itu mencakup waktu panen, perjalanan ke rumah kemas, pengiriman ke bandara, penerbangan, hingga proses bea cukai.

"Kami harus merencanakan semuanya dengan tepat, waktu panen, transportasi ke rumah pengemasan, transfer bandara, penerbangan, bea cukai, setiap jam sangat penting," kata Barai.

Pengendalian suhu menjadi faktor paling penting.

"Buah srikaya sangat sensitif terhadap panas, dan bahkan paparan singkat pun dapat mengurangi masa simpannya," ujar dia.

Perjalanan darat biasanya dilakukan pada malam hari. Langkah itu dilakukan untuk menghindari suhu ekstrem.

Suhu di wilayah seperti Maharashtra bisa mencapai 40 derajat celsius. Saat transit, suhu juga dapat berada di kisaran 30 sampai 35 derajat celsius.

Kondisi tersebut tidak ideal untuk srikaya. Sebelum dikemas, buah didinginkan selama lima jam.

Setelah itu, srikaya dikirim dengan van berpendingin. Buah kemudian disimpan di ruang pendingin sebelum dikirim melalui udara.

Eksportir juga memakai kotak kardus khusus untuk melindungi buah dan menjaga suhu tetap rendah.

Bubur buah jadi peluang baru

Ekspor srikaya dalam bentuk bubur dan bubuk juga mulai tumbuh. Barai menyebut produk olahan ini sebagai “revolusi” bagi industri ekspor srikaya.

Bubur srikaya digunakan pembuat es krim, toko roti, dan kafe di luar negeri. Namun, prosesnya tetap menantang.

Bubur buah harus disimpan dan diangkut pada suhu minus 18 derajat celsius.

Meski begitu, pengiriman bubur buah lebih murah dibanding ekspor buah segar melalui udara.

Volume pengiriman juga bisa lebih besar.

Produk tersebut dapat bertahan selama berminggu minggu dengan risiko buah terbuang lebih kecil.

Shivareddy juga ingin memperluas usaha ke pengolahan bubur srikaya di Kolar.

Ia berencana membangun unit pengolahan untuk memanfaatkan sebagian hasil panen yang tidak layak dijual sebagai buah segar.

Namun, ekstraksi daging buah dan pendinginan hingga minus 20 derajat celsius membutuhkan investasi besar.

Menurut Shivareddy, kondisi itu menuntut perubahan cara pikir petani.

"Buah srikaya berada di posisi yang unik. Permintaan meningkat, tetapi pertaniannya belum berteknologi tinggi karena tanaman ini secara alami tahan terhadap kondisi lingkungan yang sulit. Tanaman ini tumbuh di tanah yang kurang subur, hanya membutuhkan sedikit air, dan bertahan hidup dengan curah hujan. Petani tidak membutuhkan irigasi mahal, sensor, atau lingkungan terkontrol sehingga adopsi teknologi tetap rendah," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Transisi energi saat ini dipromosikan sebagai solusi global untuk menghadapi krisis iklim. Pemerintah menghadirkan berbagai kebijakan dan narasi tentang energi hijau, net zero emission, kendaraan listrik, hilirisasi mineral, hingga pembangunan rendah karbon sebagai arah pembangunan masa depan.

Dalam berbagai forum internasional, transisi energi dipandang bukan hanya sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca. Namun, juga sebagai peluang ekonomi untuk menarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok energi dunia.

Di atas kertas, gagasan tersebut tampak menjanjikan. Transisi energi seolah menghadirkan harapan tentang masa depan yang lebih bersih, modern, dan berkelanjutan. Namun persoalan utama transisi energi di Indonesia sebenarnya bukan terletak pada penggunaan energi terbarukan itu sendiri, melainkan pada arah dan model pengelolaannya.

Hingga hari ini, transisi energi lebih banyak dijalankan sebagai proyek industri dan investasi dibanding sebagai upaya membangun keadilan energi bagi masyarakat.

Kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari struktur pengelolaan energi nasional yang sangat terpusat. Negara menempatkan sektor ketenagalistrikan sebagai sektor strategis yang pengelolaannya didominasi oleh PLN. Dalam praktiknya, PLN tidak hanya berfungsi sebagai penyedia listrik, tetapi juga memiliki kendali besar terhadap jaringan, distribusi, pembelian listrik, hingga penentuan siapa yang dapat memproduksi dan menjual energi ke sistem nasional.

Akibatnya, ruang masyarakat untuk mengelola energi secara mandiri menjadi sangat terbatas. Berbagai inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas, desa, koperasi, maupun masyarakat adat sering menghadapi hambatan regulasi, keterbatasan akses jaringan, dan ketergantungan pada kebijakan negara. Masyarakat akhirnya lebih banyak ditempatkan sebagai konsumen energi, bukan sebagai pihak yang memiliki kontrol terhadap sumber energi di wilayahnya sendiri.

Ironinya, kondisi ini terjadi di tengah melimpahnya potensi energi terbarukan di Indonesia. Energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomassa tersebar di berbagai daerah dan seharusnya dapat menjadi dasar pengembangan sistem energi lokal yang mandiri dan berkeadilan. Namun dalam kenyataannya, pengembangan energi terbarukan masih didominasi proyek-proyek berskala besar yang berorientasi pada kepentingan industri dan investasi.

Di sinilah kritik terhadap transisi energi mulai menguat. Banyak pihak menilai bahwa transisi energi hari ini tidak benar-benar mengubah pola lama pengelolaan sumber daya alam. Yang berubah hanya jenis komoditas dan sumber energinya.

Jika sebelumnya eksploitasi bertumpu pada batu bara, minyak dan gas, kini tekanan berpindah ke nikel, biomassa, kawasan industri hijau, dan proyek energi skala besar lainnya. Dengan kata lain, transisi energi dinilai hanya mengganti bentuk eksploitasi lama dengan eksploitasi baru.

Situasi tersebut terlihat jelas dalam ekspansi industri nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik. Nikel dipromosikan sebagai komoditas penting untuk mendukung energi bersih global. Namun di balik narasi tersebut, perluasan tambang dan pembangunan kawasan industri justru memunculkan berbagai persoalan baru, mulai dari deforestasi, pencemaran lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, hingga konflik lahan di berbagai daerah.

Paradoksnya, banyak kawasan industri nikel yang disebut sebagai bagian dari masa depan energi hijau justru masih bergantung pada PLTU batu bara captive untuk menyuplai kebutuhan listrik industri. Artinya, di tengah kampanye kendaraan listrik dan pengurangan emisi, pembangunan PLTU baru tetap berjalan untuk menopang industri hilirisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap batu bara masih sangat tinggi.

Kontradiksi inilah yang membuat banyak orang mulai mempertanyakan arah transisi energi di Indonesia. Di satu sisi, negara berbicara tentang energi bersih dan pengurangan emisi. Namun di sisi lain, proyek-proyek industri baru justru tetap dibangun dengan basis energi fosil. Akibatnya, transisi energi sering terlihat lebih sebagai perubahan citra pembangunan dibanding perubahan nyata terhadap sistem energi yang selama ini merusak lingkungan.

Persoalan lain yang semakin sering mendapat sorotan adalah praktik greenwashing. Banyak perusahaan mulai menggunakan label seperti “hijau”, “ESG”, “sustainable” dan “net zero” untuk membangun citra ramah lingkungan. Padahal dalam praktiknya, tidak sedikit perusahaan yang masih menghasilkan emisi tinggi, merusak lingkungan dan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor seperti industri sawit, biomassa, perdagangan karbon, hilirisasi nikel, hingga program co-firing biomassa di PLTU. Perusahaan tetap dapat memperoleh citra “hijau” melalui sertifikasi lingkungan, perdagangan karbon atau skema offset emisi, meskipun aktivitas produksinya masih menimbulkan kerusakan ekologis.

Biomassa misalnya dipromosikan sebagai energi terbarukan rendah emisi. Namun kebutuhan kayu dalam jumlah besar untuk mendukung program tersebut justru berpotensi meningkatkan tekanan terhadap hutan.

Begitu pula perdagangan karbon yang sering diposisikan sebagai solusi krisis iklim. Padahal dalam praktiknya dapat berubah menjadi mekanisme yang memungkinkan perusahaan tetap menghasilkan emisi selama mampu membeli kompensasi karbon.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transisi energi berisiko berubah menjadi pasar ekonomi baru yang dibungkus dengan narasi penyelamatan lingkungan. Energi hijau akhirnya berkembang bukan terutama untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat, tetapi sebagai ruang baru akumulasi investasi dan keuntungan industri.

Karena itu, kritik terhadap transisi energi bukan berarti menolak energi bersih. Kritik justru diarahkan pada model transisi yang belum menyentuh persoalan mendasar, yaitu ketimpangan penguasaan sumber daya dan akses energi. Pergantian teknologi tidak otomatis menghadirkan keadilan apabila tata kelolanya tetap terpusat, monopolistik, dan lebih berpihak pada kepentingan industri besar.

Padahal, secara substantif, transisi energi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pergantian energi fosil menuju energi terbarukan. Transisi energi juga harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, memperluas partisipasi masyarakat dan membangun sistem energi yang lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan.

Energi pada dasarnya adalah kebutuhan publik yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pengelolaan energi tidak seharusnya hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan akses, perlindungan lingkungan, dan penguatan ekonomi masyarakat lokal.

Negara perlu membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan energi berbasis komunitas, desa, koperasi dan masyarakat adat agar masyarakat memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap sumber energi di wilayahnya sendiri.

Tanpa perubahan dalam struktur penguasaan energi, transisi energi hanya akan menjadi perpindahan bisnis dari energi fosil menuju energi hijau. Monopoli tetap bertahan, korporasi tetap mendominasi, sementara masyarakat tetap berada di posisi yang lemah.

Pada akhirnya, keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari meningkatnya investasi energi terbarukan atau berkurangnya penggunaan energi fosil semata. Transisi energi juga harus dinilai dari sejauh mana ia mampu menghadirkan keadilan sosial, melindungi lingkungan, memperluas akses energi, dan mendistribusikan manfaat sumber daya alam secara lebih adil kepada masyarakat.

Jika hal itu tidak tercapai, maka transisi energi hanya akan menjadi ilusi pembangunan hijau yang tampak indah dalam narasi, tetapi tetap menyisakan ketimpangan dan kerusakan di lapangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivis Greenpeace Asia Tenggara menggelar aksi damai pada hari pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Asean.

Melansir siaran pers Greenpeace, para aktivis mendesak keketuaan Asean untuk segera mengatasi krisis sampah dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang dinilai memperparah dampak krisis iklim di Asia Tenggara. Desakan ini muncul di tengah maraknya bencana terkait sampah di berbagai negara kawasan.

Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Malaysia Dunxin Wen menilai rangkaian bencana yang terjadi di Asia Tenggara menunjukkan adanya kegagalan sistemik, bukan sekadar insiden yang berdiri sendiri.

“Krisis ini adalah krisis bersama bagi seluruh kawasan Asia Tenggara yang membutuhkan respon kolektif yang berakar pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini. Para pemimpin Asean tidak bisa hanya datang ke KTT, menandatangani deklarasi, dan menyebutnya sebagai terobosan. Kita juga berhak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.

Selain aktivis dari Malaysia, perwakilan Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) dari sejumlah negara lain juga menyuarakan tuntutan serupa kepada para pemimpin Asean. Mereka menilai KTT Asean ke-48 menjadi momentum penting bagi para pemimpin kawasan untuk menangani krisis ganda, yakni polusi plastik dan perubahan iklim.

Berbagai dampak dari polusi sampah plastik pun telah dirasakan di sejumlah negara. Pada awal 2026, masyarakat Filipina dilanda bencana longsor sampah di Kota Cebu dan Rizal. Tak lama kemudian, Indonesia juga mengalami kejadian serupa di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang yang menewaskan tujuh pekerja dan warga sekitar.

Sementara itu, sejumlah tempat pembuangan sampah di Thailand dan Malaysia mengalami kebakaran yang menyebabkan wilayah di sekitarnya diselimuti asap beracun.

Para aktivis menilai krisis plastik kini telah menjadi ancaman regional yang serius. Enam negara Asean tercatat menghasilkan sekitar 31 juta ton sampah plastik setiap tahun.

Selain menimbulkan risiko kesehatan akibat bahan kimia berbahaya dalam plastik, mikroplastik, serta polusi beracun dari tempat pembuangan sampah, krisis ini juga memicu kerugian ekonomi yang besar. Mikroplastik disebut mengancam hingga 14% tanaman pangan pokok global, sementara polusi laut menyebabkan kerugian jasa ekosistem hingga triliunan dolar.

Para aktivis menyebut, beban terbesar dari dampak tersebut dinilai lebih banyak ditanggung kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan Masyarakat Adat, sehingga memperdalam ketidakadilan lingkungan dan sosial di kawasan.

“Dampak buruk dari ketergantungan plastik dapat kita lihat dengan mata telanjang. Plastik berbahaya bagi kesehatan, mencemari ekosistem, mengkontaminasi makanan dan air, serta mengganggu perekonomian kita. Terlepas dari bahayanya bagi manusia dan iklim, para pemimpin di kawasan ini gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi dan dampak yang mereka timbulkan. Asean tidak bisa terus mengabaikan krisis ini,” tegas Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Filipina, Marian Ledesma.

Perwakilan Greenpeace Thailand, Pichmol Rugrod, juga menekankan bahwa krisis plastik merupakan dampak dari model ekonomi linear ekstrak-produksi-buang. Dia menyebut sekitar 99% plastik berasal dari industri petrokimia yang berkaitan erat dengan bahan bakar fosil.

“Alih-alih memperdalam ketergantungan pada plastik berbasis fosil, Asean dapat memimpin jalur yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan yang lebih sedikit terpapar volatilitas harga bahan bakar fosil, risiko rantai pasokan, polusi plastik, dampak kesehatan, dan dampak iklim,” ujarnya.

Greenpeace pun mendesak Asean mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani polusi plastik. Mereka mendorong transisi berkeadilan yang melibatkan kaum muda, perempuan, dan pekerja pengumpul sampah informal dengan menjunjung prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa).

Menurut Greenpeace, Asean dapat menciptakan masa depan kawasan yang lebih tangguh dengan menempatkan kesehatan manusia dan kesetaraan sosial di atas kepentingan korporasi.

“Kita tidak punya banyak waktu untuk berubah. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mengurangi plastik sekali pakai, mendorong sistem guna ulang, dan mempercepat transisi untuk keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Jika perubahan tidak segera dilakukan, kita akan terus terkunci pada jebakan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan,” tandas Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar.

Sebagai informasi, GPSEA juga telah menyusun rekomendasi agar Asean memasukkan intervensi “hulu” secara agresif ke dalam Rencana Aksi Regional (RPA). Rekomendasi tersebut tertuang dalam makalah yang dirilis menjelang KTT Asean.

Dalam dokumen itu, GPSEA mendorong pengurangan produksi plastik hingga 75% pada 2040 serta penghapusan total plastik sekali pakai yang bermasalah, seperti kemasan saset. Upaya tersebut dinilai perlu didukung melalui kerangka kerja regional yang mendorong sistem guna ulang dan isi ulang, lengkap dengan infrastruktur bersama serta insentif fiskal agar penerapannya berjalan berkelanjutan.

Dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya dibanding pembuangan limbah, Asean dinilai dapat mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap bahan bakar fosil sekaligus menekan emisi karbon yang menyumbang sekitar 90% dari siklus hidup plastik.

Bisnis.com, JAKARTA – Di tengah ambisi besar pemerintah menuntaskan persoalan sampah nasional dalam dua hingga tiga tahun ke depan, satu ancaman senyap terus membayangi yakni emisi gas metana dari tempat pembuangan akhir (TPA).

Dari TPST Bantargebang—yang disebut sebagai salah satu sumber emisi metana terbesar di Asia—hingga berbagai kota lain yang masih mengandalkan praktik open dumping, Indonesia menghadapi tantangan struktural yang tidak hanya soal pengelolaan limbah, tetapi juga menyangkut krisis iklim global.

Metana dari Sampah, Ancaman yang Tak Terlihat

Gas metana (CH₄) selama ini kerap luput dari perhatian publik dibandingkan karbon dioksida. Padahal, berdasarkan data Intergovernmental Panel on Climate Change, metana memiliki potensi pemanasan global sekitar 28–34 kali lebih besar dibandingkan CO₂ dalam periode 100 tahun.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini menjadi sangat nyata di Bantargebang. Laporan Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills yang dirilis UCLA School of Law pada April 2026 mencatat bahwa Bantargebang menghasilkan sekitar 6,3 ton metana per jam—dengan tingkat persistensi emisi mencapai 100%, artinya emisi terdeteksi secara konsisten sepanjang tahun.

Angka tersebut bukan hanya statistik. Ia mencerminkan akumulasi dari sistem pengelolaan sampah yang selama puluhan tahun bertumpu pada pembuangan terbuka. Pasalnya, TPS yang menghasilkan emisi 5 ton metana per jam memiliki kontribusi terhadap pemanasan global yang setara dengan 1 juta kendaraan sport utility vehicle atau pembangkit batu bara dengan kapasitas mencapai 500 megawatt.

5 TPS dengan Emisi Metana Terbesar di Dunia

No.	Lokasi	Kota Sekitar	Laju Emisi (ton/jam)	Operator
1	Campo de Mayo, Buenos Aires, Argentina	Buenos Aires	7,6	CEAMSE
2	Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	Jakarta	6,3	Pemprov DKI Jakarta
3	Jeram, Selangor, Malaysia	Kuala Lumpur	6,0	Worldwide Holdings
4	Secunderabad, Telangana, India	Hyderabad	5,9	Ramky Enviro Engineers
5	Tiltil, Chili	Santiago	5,5	KDM Tratamiento

Sumber: Spotlight on the Top 25 Methane Plumes in 2025: Landfills” oleh UCLA (diolah)

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Boy Even Sembiring, melihat persoalan metana bukan sekadar isu teknologi di hilir, melainkan kegagalan sistemik sejak tahap awal pengelolaan sampah.

“Untuk sampah organik, metana tentu yang pertama kan harus memastikan intervensi pemilahannya, menyiapkan fasilitas pemilahan sama TPA-nya,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Menurut Boy, pemilahan sampah menjadi kunci utama. Namun, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Pemilahan tidak hanya harus dilakukan di tingkat rumah tangga, tetapi juga harus dijaga konsistensinya sepanjang rantai pengelolaan.

“Jadi ketika pemilahan, lalu pengangkutan, jadi pemilahannya bukan cuma dari sumber, tapi dalam proses pengangkutan, juga dipastikan proses terpilah yang nggak tercampur di proses pengangkutan, lalu sampai ke TPA-nya,” jelasnya.

Masalahnya, sebagian besar sistem pengangkutan di Indonesia masih mencampur berbagai jenis sampah, sehingga upaya pemilahan di hulu menjadi sia-sia.

Lebih jauh, Boy menyoroti minimnya penggunaan sistem sanitary landfill—metode pengelolaan TPA yang lebih ramah lingkungan. “TPA yang mengusung konsep sanitary landfill itu baru sekitar 10%,” katanya.

Artinya, sekitar 90% TPA di Indonesia masih menggunakan metode open dumping, yakni pembuangan terbuka tanpa pengelolaan gas dan cairan limbah.

“Ketika dia dibiarkan bebas, dibiarkan dibuang secara bebas di tempat pembuangan pemprosesan akhir, itu yang menghasilkan metana dengan jumlah signifikan, menghasilkan, melepaskan emisi, sekaligus memberikan dampak pencemaran yang luar biasa ke tanah dan air,” tegasnya.

Pandangan ini sejalan dengan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjukkan bahwa sebagian besar TPA di Indonesia memang belum memenuhi standar sanitary landfill.

Optimisme Pemerintah Pusat

Di tengah kritik tersebut, pemerintah menampilkan optimisme melalui pendekatan baru berbasis sistem terpadu. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan sampah kini menjadi prioritas nasional.

Dia menekankan bahwa pendekatan seperti di Banyumas yang mengintegrasikan pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan sampah—akan diperluas ke berbagai daerah, termasuk wilayah dengan persoalan kompleks seperti Bantargebang.

“Ya, semua akan kita kembangkan. Pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam dua sampai tiga tahun ke depan, kita harus mampu mengendalikan sampah di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), Indonesia menghasilkan sekitar 68–70 juta ton sampah per tahun. Tanpa perubahan signifikan, volume ini diproyeksikan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.

Di level implementasi, tantangan terlihat lebih kompleks. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengakui bahwa penanganan metana di Bantargebang masih dalam tahap awal pembahasan.

“Kami baru berdua ini [dengan Wakil Menteri Koordinator bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq] baru disusulkan soal itu. Jadi persisnya mau diapain itu metana yang dihasilkan,” ujarnya.

Sekadar informasi, Hanif Faisol dulunya merupakan Menteri Lingkungan Hidup dijajaran Kabinet Merah Putih sehingga masuknya Hanif dengan amanah baru menyiratkan tugasnya untuk berfokus dalam program Waste to Energy guna membantu Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator bidang Pangan.

Jumhur melanjutkan bahwa pemerintah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pengelola utama Bantargebang. Dia menyebutkan bahwa pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah dijadwalkan.

“Nah dengan Gubernur [DKI Jakarta Pramono Anung] pun dia lagi di luar negeri sekarang, pulang udah janjian [untuk bertemu],” katanya.

Oleh sebab itu, juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak harus selalu menunggu instruksi langsung dari Presiden.

“Jadi nggak usah semuanya serba ke Presiden gitu ya, kalau kita kerja dulu di bawah seperti itu,” ujarnya.

Metana—Masalah atau Peluang Energi?

Di balik ancaman emisi, metana sebenarnya memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif. Gas ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik melalui teknologi landfill gas recovery.

Beberapa negara telah berhasil memanfaatkan metana dari TPA sebagai sumber energi. Di Indonesia, upaya serupa sudah mulai dilakukan secara terbatas, namun belum dalam skala besar.

Pemerintah saat ini masih mengkaji opsi terbaik, termasuk pemanfaatan metana sebagai energi sekaligus pengurangan emisi.

Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 31,89% secara mandiri pada 2030.

Di level kebijakan makro, pemerintah menargetkan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut praktik open dumping akan dihapus secara bertahap.

“Karena ini soal-soal yang sangat mendesak,” ujarnya.

Targetnya cukup ambisius: praktik open dumping dituntaskan pada 2027–2028. Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan besar. Program waste to energy (PSEL) yang berjalan di 33 kota diperkirakan baru mampu menyelesaikan sekitar 20% masalah sampah nasional.

“Masih ada 80% lagi, yang belum bisa kita selesaikan,” kata Zulhas.

Untuk itu, pemerintah membagi strategi penanganan menjadi empat kategori yaitu TPST non-RDF; TPST RDF; TPS3R (Reduce-Reuse-Recycle) dan Pengolahan organik berbasis masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk persoalan sampah di Indonesia.

Pemerintah juga tengah menyiapkan standardisasi teknologi melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional, bekerja sama dengan kementerian terkait. Targetnya, teknologi pengolahan sampah dapat masuk ke e-katalog dalam waktu singkat agar dapat diakses oleh pemerintah daerah.

“Karena penegak hukum akan dilaksanakan dengan konsisten. Jadi open dumping nggak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” kata Zulhas.

Dengan kata lain, larangan tanpa solusi hanya akan menciptakan masalah baru.

Menuju 2028—Antara Target dan Realitas

Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, pemerintah optimistis perubahan signifikan akan terlihat dalam dua tahun ke depan.

“Sehingga 2 tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar, terutama yang besar-besar itu yang open dumping seperti Bantargebang, di Bali. Ya 2027 akhir atau 2028 awal ini bisa kita selesaikan,” ujar Zulhas.

Alhasil, kasus Bantargebang menjadi simbol dari dua realitas yang berjalan bersamaan: krisis yang mendesak dan peluang transformasi. Di satu sisi, emisi metana yang tinggi menempatkan Indonesia dalam sorotan global sebagai salah satu kontributor signifikan gas rumah kaca. Di sisi lain, momentum politik dan kebijakan yang ada membuka peluang untuk melakukan lompatan besar dalam pengelolaan sampah.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia mampu mengelola sampah, melainkan seberapa cepat dan konsisten langkah itu bisa diwujudkan.