JAKARTA, KOMPAS.com – PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Askrindo Syariah) dan PT Bank NTB Syariah resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penjaminan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Bank NTB Syariah juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran KUR dengan Kementerian UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat.

SHUTTERSTOCK/ODUA IMAGES Ilustrasi UMKM kuliner.

Plt. Direktur Utama Askrindo Syariah Aviantono Yudihariadi menyampaikan, kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara lembaga penjaminan dan lembaga keuangan syariah guna menciptakan akses pembiayaan yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi sektor UMKM.

"Melalui kerja sama tersebut, Askrindo Syariah akan memberikan dukungan penjaminan atas pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan oleh Bank NTB Syariah kepada pelaku UMKM," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa (23/6/2026).

Ia menambahkan, dukungan penjaminan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan, memperkuat mitigasi risiko, serta mendorong lembaga keuangan dalam memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Ia menjelaskan, UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SHUTTERSTOCK/AZMI PAMUNGKAS Ilustrasi kredit.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan perusahaan penjaminan untuk memastikan pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan yang memadai guna mengembangkan kapasitas usahanya.

"Kerja sama ini merupakan bentuk nyata komitmen Askrindo Syariah dalam mendukung program KUR sebagai instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat sektor UMKM. Kami percaya bahwa akses pembiayaan yang didukung oleh sistem penjaminan yang kuat akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan usaha, peningkatan produktivitas, serta penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan," imbuh Aviantono.

Lebih lanjut, kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat penyaluran pembiayaan KUR Syariah di wilayah Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya, sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan syariah bagi masyarakat.

Sinergi antara Askrindo Syariah dan Bank NTB Syariah juga menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi syariah yang semakin kuat, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pelaku usaha.

Sebagai perusahaan penjaminan pembiayaan syariah, Askrindo Syariah terus memperkuat perannya dalam mendukung program-program strategis pemerintah melalui penyediaan layanan penjaminan yang profesional, amanah, dan berorientasi pada pengembangan sektor produktif.

Kerja sama dengan Bank NTB Syariah ini sekaligus mempertegas komitmen perusahaan untuk memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan syariah dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat daya saing UMKM Indonesia.

Dengan terjalinnya kerja sama ini, Askrindo Syariah dan Bank NTB Syariah optimistis dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pelaku usaha, memperluas akses permodalan, dan meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

"Serta berkontribusi terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis ekonomi kerakyatan," tutup dia.

Bisnis.com, MATARAM – PT Bank NTB Syariah bersama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta segenap pemangku kepentingan ketenagakerjaan merampungkan dan memfinalisasi penyusunan skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang luar negeri.

Skema ini adalah solusi konkret untuk akses modal kerja yang aman, transparan, dan berkeadilan, sekaligus memutus mata rantai praktik rekrutmen ilegal atau nonprosedural yang kerap membelit calon tenaga kerja akibat kendala pembiayaan.

Langkah maju ini juga merupakan respons atas tingginya animo masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk menangkap peluang kerja dan magang di luar negeri. Provinsi NTB saat ini menduduki peringkat ke-4 nasional sebagai penyuplai PMI terbesar, dengan Kabupaten Lombok Timur sebagai penyumbang tertinggi di tingkat provinsi. Sepanjang 2025, tercatat 35.215 orang PMI diberangkatkan, sementara untuk 2026 diproyeksikan sekitar 30.000 orang, dan peminat program magang melampaui 1.000 orang.

Bank NTB Syariah mengalokasikan plafon awal Rp10 miliar pada 2026 khusus untuk skema KUR PMI dan magang ini. Penyaluran berpola dapat ditambahkan secara fleksibel (top-up) seiring penyerapan, efektivitas program, serta mekanisme pemanfaatan di lapangan.

Direktur Pembiayaan Bank NTB Syariah, Agus Suhendro, menegaskan komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan prima yang selaras dengan prinsip syariah serta tata kelola perbankan yang sehat (prudential banking). Demi memastikan program tepat sasaran dan kemudahan optimal, ada tiga pola pembiayaan yang ditawarkan.

1.Pola channeling. Bank NTB Syariah bermitra dengan lembaga seperti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), yang merekomendasikan calon nasabah potensial. Bank akan memverifikasi, menganalisis, serta melakukan pencairan pembiayaan pascaakad.

2.Pola langsung berbasis perjanjian antara bank dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Skema ini khusus bagi calon pekerja yang terdaftar resmi di Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan mengantongi visa kerja resmi.

3.Pembiayaan khusus peserta magang. Sinergi ini melalui perjanjian bank dengan LPK yang memegang izin penyaluran pemagangan ke luar negeri untuk membiayai peserta yang lulus seleksi visa magang.

"Seluruh skema penyaluran KUR yang kami formulasikan wajib patuh pada ketentuan. Guna memitigasi risiko kegagalan keberangkatan yang dapat memicu pembiayaan bermasalah (NPF), realisasi pencairan dana secara riil baru dilakukan setelah visa kerja atau visa magang nasabah resmi terbit," jelas Agus Suhendro, Selasa (26/5/2026).

Soal besaran biaya talangan masa persiapan dokumen, Agus Suhendro memberikan solusi berupa mekanisme verifikasi paralel. "Kami memahami kebutuhan operasional di lapangan. Oleh karena itu, proses prescreening, pemeriksaan berkas, dan analisis kelayakan nasabah akan dijalankan secara paralel (bersamaan) sejak masa pelatihan dan persiapan dokumen berjalan. Dengan begitu, begitu visa resmi diterbitkan oleh negara tujuan, dana pembiayaan dapat langsung dicairkan tanpa hambatan birokrasi yang memakan waktu," tambah Agus.

Bank NTB Syariah juga menerapkan strategi pengembalian berbasis cash flow pemotongan gaji bulanan pekerja di negara penempatan melalui mekanisme perbankan. Selain itu, aspek mitigasi risiko moral dan finansial juga diperkuat dengan mewajibkan keterlibatan keluarga inti (orang tua atau pasangan) di dalam negeri.

Pemerintah Provinsi NTB mengarahkan pelaksanaan tahap awal program ini difokuskan pada negara tujuan Malaysia dan Jepang.

Untuk PMI ke Malaysia plafon pembiayaan Rp10 juta hingga Rp80 juta. Sesuai aturan, dana KUR bukan berbentuk uang tunai (fresh money), melainkan pembiayaan pos kebutuhan riil seperti pengadaan paspor, SKCK, jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran, pelatihan, medical check-up, tiket pesawat, dan visa kerja. Untuk penempatan sektor formal perkebunan berskema zero cost, bank membuka peluang pembiayaan modal kerja bagi P3MI atau petugas lapangan resmi guna menutupi biaya operasional awal.

Untuk sektor magang di Jepang, plafon pembiayaan berkisar antara Rp50 juta hingga Rp70 juta per peserta. Kerja sama dioptimalkan untuk menyerap kuota pemagangan dari Kementerian Desa PDT. Pembiayaan mencakup biaya pelatihan kompetensi bahasa, akomodasi asrama, konsumsi, atribut, asuransi, hingga visa magang.

Program pembiayaan ini didukung penuh oleh Pemprov NTB. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB saat ini tengah mempercepat finalisasi Aplikasi Sistem Informasi Kerja (SIK) yang perkembangannya telah mencapai 80%, guna mempermudah transparansi lowongan kerja global. Dari sisi legalitas, Biro Hukum Setda NTB tengah merampungkan penyusunan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Gubernur yang menyelaraskan program KUR ini dengan regulasi.

Sinergi antara Bank NTB Syariah, Disnakertrans, dan Bappeda NTB juga berkomitmen untuk memberikan pendampingan literasi keuangan secara komprehensif bagi PMI dan keluarganya. Remitansi ke NTB mencapai Rp234 miliar pada 2023 dan Rp223 miliar pada 2024. Oleh karenanya manajemen pengelolaan keuangan yang bijak menjadi kunci penting.

Bisnis.com, PADANG — PT Bank Nagari mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal I/2026 tetap tumbuh positif meskipun berada di tengah tekanan ekonomi akibat bencana yang melanda tiga provinsi, termasuk Sumatra Barat.

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari Hafid Dauli mengatakan kondisi tersebut secara umum telah memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi target utama penyaluran KUR.

Penyaluran KUR secara total pada periode kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp294,13 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas penyaluran KUR Konvensional sebesar Rp231,13 miliar yang disalurkan kepada 1.147 debitur, serta KUR Syariah sebesar Rp62,99 miliar kepada 351 nasabah.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada kuartal I/2025, realisasi penyaluran KUR pada tahun 2026 mengalami sedikit penurunan,” katanya, Selasa (5/5/2026).

Dia menyampaikan kondisi ini tidak terlepas dari adanya tekanan ekonomi sebagai dampak pascabencana yang terjadi di beberapa wilayah, yang turut memengaruhi aktivitas usaha dan kemampuan ekspansi pelaku UMKM.

Hafid melihat beberapa debitur cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam melakukan penambahan pembiayaan, sementara di sisi lain perbankan juga memperkuat prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran.

Secara persentase, lanjutnya, penyaluran KUR Bank Nagari pada kuartal I/2026 masih didominasi oleh sektor perdagangan, pertanian, dan industri pengolahan.

Dominasi pada sektor-sektor tersebut mencerminkan fokus pembiayaan pada sektor riil yang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Menurutnya untuk sektor perdagangan tetap menjadi kontributor utama seiring dengan tingginya perputaran usaha dan kebutuhan modal kerja, sementara sektor Pertanian dan Industri Pengolahan menunjukkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan serta mendukung rantai nilai produksi di daerah.

Sebaran penyaluran KUR tercatat paling besar di Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang. Tingginya realisasi di wilayah tersebut didorong oleh aktivitas ekonomi yang kuat serta jumlah pelaku UMKM yang relatif banyak.

Selain itu, akses layanan perbankan dan efektivitas jaringan pemasaran turut mendukung optimalisasi penyaluran KUR di daerah tersebut.

Dalam kondisi tersebut, Hafid menyebut tunggakan kredit pada kuartal I/2026 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan akibat bencana yang melanda Sumatra Barat.

“Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas kredit secara umum tetap terkendali, di tengah tantangan yang dihadapi oleh para debitur, khususnya pelaku UMKM yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung oleh gangguan aktivitas ekonomi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, untuk mendorong percepatan ekspansi KUR, Bank Nagari secara aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Menurut Hafid, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait manfaat, skema, serta persyaratan KUR, sekaligus mendorong inklusi keuangan dan memperluas jangkauan pembiayaan kepada sektor produktif.

Bank Nagari menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp1,5 triliun pada 2026. Perseroan optimistis realisasi pada kuartal II/2026 dapat melampaui target periode tersebut.

“Optimisme ini didukung oleh berbagai langkah strategis yang telah dan terus dilakukan dalam mendorong akselerasi penyaluran, khususnya pada sektor-sektor produktif yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik,” tegasnya.

Salah satu pendorongnya ialah kebijakan relaksasi bagi debitur KUR terdampak bencana, sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kebijakan tersebut memberi ruang bagi debitur untuk memperoleh keringanan sehingga dapat menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan kembali kapasitas pembiayaan. Dengan relaksasi ini, kepercayaan dan kemampuan debitur mengakses pembiayaan diharapkan meningkat dan mendorong percepatan penyaluran KUR.

Di sisi lain, Bank Nagari juga mengoptimalkan ekspansi melalui penguatan tenaga pemasaran, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan sinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) syariah sebesar Rp 1,65 triliun pada Januari-Februari 2026.

Dengan menyalurkan KUR syariah ke lebih dari 11.000 pelaku usaha, BSI telah merealisasikan 11,1 persen dari total alokasi dari pemerintah.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan, dalam penyalurannya BSI tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian agar portofolio perseroan tetap sehat dan berkelanjutan.

"Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi serta tren kualitas pembiayaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (6/4/2026).

Dia mengungkapkan, penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor produktif, khususnya makanan dan minuman halal, jasa, serta perdagangan.

Dari total pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan, sebesar 65 persen dialokasikan ke sektor produksi dan 35 persen ke sektor non-produksi sesuai amanat pemerintah.

"Komposisi ini mencerminkan strategi BSI dalam mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah serta berkelanjutan," kata dia.

Seiring dengan itu, BSI optimistis pertumbuhan UMKM akan tetap solid sepanjang 2026, didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah.

Selain itu, tren positif sektor halal di awal tahun juga menjadi sinyal kuat bagi pertumbuhan ke depan.

"Kami melihat ekosistem UMKM terus menguat, didorong oleh program seperti KUR Syariah, pengembangan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, serta pembiayaan mikro dan SME," ucapnya.

Kinerja positif di segmen UMKM turut memperkuat performa BSI secara keseluruhan.

Hingga Februari 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp 323 triliun atau tumbuh 14,32 persen secara tahunan (yoy), dengan kontribusi signifikan dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas. Sementara itu, pembiayaan ritel termasuk UMKM tercatat sebesar Rp 52,43 triliun atau tumbuh 6,10 persen (yoy).

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk menyalurkan pembiayaan KUR syariah sebesar Rp1,65 triliun per Februari 2026 atau setara 11,1 persen dari total kuota tahun ini dengan menjangkau lebih dari 11 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

"Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi serta tren kualitas pembiayaan, guna memastikan portofolio tetap sehat dan berkelanjutan," kata Kemas, dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, penyaluran KUR syariah menegaskan komitmen BSI dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

Penyaluran pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor produktif, khususnya makanan dan minuman halal, jasa, serta perdagangan.

Dari total pembiayaan KUR syariah yang disalurkan, sebesar 65 persen dialokasikan ke sektor produksi dan 35 persen ke sektor non-produksi sesuai amanat pemerintah.

Komposisi ini, catat perseroan, mencerminkan strategi BSI dalam mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah serta berkelanjutan.

Seiring dengan itu, BSI juga optimistis pertumbuhan UMKM akan tetap solid sepanjang 2026, didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah.

"Kami melihat ekosistem UMKM terus menguat, didorong oleh program seperti KUR Syariah, pengembangan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, serta pembiayaan mikro dan SME. Selain itu, tren positif sektor halal di awal tahun juga menjadi sinyal kuat bagi pertumbuhan ke depan," kata Kemas.

Hingga Februari 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp323 triliun atau tumbuh 14,32 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan kontribusi signifikan dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas.

Sementara itu, pembiayaan ritel termasuk UMKM tercatat sebesar Rp52,43 triliun atau tumbuh 6,10 persen (yoy).

Perseroan terus memperkuat ekosistem pendukung UMKM melalui berbagai inisiatif strategis, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center, serta juga pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM binaan.

Upaya ini bertujuan untuk mendorong UMKM naik kelas dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Ke depan, perseroan menyatakan akan terus memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan segmen ritel.

Menurut Kemas, optimalisasi fungsi intermediasi antara dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang solid dan berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) membuka tahun 2026 dengan akselerasi kuat pada pembiayaan UMKM. Hingga Februari 2026, perseroan telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp1,65 triliun atau setara 11,1% dari total kuota tahun ini, menjangkau lebih dari 11 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia.

Langkah ini menegaskan komitmen BSI dalam memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Penyaluran pembiayaan difokuskan pada sektor-sektor produktif, khususnya makanan dan minuman halal, jasa, serta perdagangan.

Dari total pembiayaan KUR Syariah yang disalurkan, sebesar 65 persen dialokasikan ke sektor produksi dan 35% ke sektor non-produksi sesuai amanat pemerintah. Komposisi ini mencerminkan strategi BSI dalam mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah serta berkelanjutan.

Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, menegaskan bahwa perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

"Penyaluran pembiayaan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan analisis makroekonomi serta tren kualitas pembiayaan, guna memastikan portofolio tetap sehat dan berkelanjutan," ujar Kemas.

BSI mengaku optimistis bahwa pertumbuhan UMKM akan tetap solid sepanjang 2026, didukung oleh berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah.

"Kami melihat ekosistem UMKM terus menguat, didorong oleh program seperti KUR Syariah, pengembangan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, serta pembiayaan mikro dan SME. Selain itu, tren positif sektor halal di awal tahun juga menjadi sinyal kuat bagi pertumbuhan ke depan," tambah Kemas.

Kinerja positif di segmen UMKM ini pun memperkuat performa BSI secara keseluruhan. Per Februari 2026, total pembiayaan perseroan mencapai Rp323 triliun atau tumbuh 14,32 persen secara tahunan (YoY), dengan kontribusi signifikan dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas. Sementara itu, pembiayaan ritel termasuk UMKM tercatat sebesar Rp52,43 triliun atau tumbuh 6,10 persen YoY.

Beragam inisiatif strategis terus dijalankan BSI dalam upaya penguatan ekosistem pendukung UMKM, mulai dari pendampingan usaha, pelatihan, business matching, hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center, hingga pendampingan sertifikasi halal. Upaya ini bertujuan agar UMKM dapat naik kelas, dan meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun global.

Ke depan, BSI akan terus memperkuat dukungan terhadap program Asta Cita, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan segmen ritel. Optimalisasi fungsi intermediasi antara dana pihak ketiga dan pembiayaan menjadi kunci dalam menjaga kinerja yang solid dan berkelanjutan.

Surabaya (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang inklusif dengan menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

“Melalui pembiayaan KUR Syariah, kami berharap dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku usaha UMKM naik kelas,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam Akad Massal KUR di Surabaya, Selasa.

Anggoro mengatakan tahun ini BSI mendapat amanah KUR Syariah sebesar Rp17 triliun yang meningkat 5,9 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp16 triliun.

Saat ini sebaran penyerapan KUR Syariah tertinggi di BSI tersebar di berbagai wilayah yakni di Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Timur yang dinilai memiliki pelaku UMKM yang tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.

Anggoro mengatakan UMKM Naik Kelas menjadi komitmen BSI untuk memperkuat peran grassroot ekonomi mulai dari pendampingan usaha non-bankable hingga mapan.

Hingga Agustus 2025, BSI telah menyalurkan Rp52,18 triliun pembiayaan untuk sektor UMKM atau sekitar lebih dari 356 ribu number of account (NOA).

Selanjutnya, BSI juga menyiapkan close-loop pemberdayaan UMKM mulai dari program inkubasi berupa pelatihan dan pendampingan usaha melalui BSI UMKM Center, sertifikasi halal, dan penguatan literasi keuangan syariah.

BSI turut mendorong akses pembiayaan, business matching mempertemukan potensial pembeli baik lokal maupun global, serta mencetak wirausaha muda BSI Talenta Wirausaha dan BSI Aceh Muslimpreneur.

“Kami memastikan penyaluran KUR tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga konsistensi pendampingan dan literasi keuangan syariah bagi para pelaku usaha,” kata Anggoro.

Hal lain yang menjadi penguatan BSI untuk UMKM adalah akselerasi layanan digital mulai dari Platform seperti Portal UMKM BSI dan Portal Salam Digital menjadi alat penting dalam ekosistem ini.

Portal UMKM BSI pun dirancang untuk membantu pelaku UMKM meningkatkan kompetensi sekaligus membangun awareness produknya sedangkan Portal Salam Digital memudahkan masyarakat dalam mengajukan pembiayaan mikro secara digital.

Selain itu, penyediaan superapps BYOND by BSI dan BEWIZE by BSI yang dirancang untuk aktivitas layanan perbankan dan kegiatan usahanya.

“Berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah yang pro kerakyatan juga akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan UMKM,” kata Anggoro.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025