Bisnis.com, JAKARTA - Mengapa rasio pajak Indonesia sulit naik? Jawaban yang sering muncul adalah kepatuhan masyarakat yang masih rendah atau besarnya sektor informal. Namun, ada kemungkinan lain yang jarang dibicarakan: bisa jadi desain sistem pajak itu sendiri ikut membentuk perilaku ekonomi masyarakat.

Rasio pajak Indonesia masih berkisar sekitar 10% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development, yang berada di atas 30% dari PDB (OECD, 2025).

Selama ini kesenjangan tersebut lebih sering dijelaskan oleh faktor ekonomi dan administrasi perpajakan. Padahal, struktur kebijakan pajak juga dapat memengaruhi cara wajib pajak (WP) mengambil keputusan.

Dalam ekonomi perpajakan dikenal istilah bunching effect. Sederhananya, ini adalah kecenderungan WP untuk menahan pelaporan penghasilan tepat di bawah batas tarif pajak yang lebih tinggi. Ketika tambahan pendapatan membuat seseorang berpindah ke lapisan tarif yang lebih besar, sebagian orang memilih menunda atau menyesuaikan pelaporan penghasilannya agar tetap berada di lapisan tarif yang lebih rendah.

Fenomena ini bukan sekadar akal-akalan. Dalam banyak kasus, ia merupakan respons rasional terhadap sistem insentif yang ada. Ketika perbedaan beban pajak antarlapisan terlalu tajam, sebagian pelaku ekonomi akan berusaha menghindari lonjakan tersebut (Piketty & Saez, 2007).

Menariknya, tidak semua WP memiliki ruang yang sama untuk melakukan penyesuaian seperti ini.

Pekerja bergaji tetap, misalnya, relatif tidak memiliki fleksibilitas untuk mengatur penghasilan yang dilaporkan. Gaji mereka sudah ditentukan dalam kontrak kerja dan pajaknya dipotong langsung oleh perusahaan setiap bulan. Mekanisme ini membuat penerimaan pajak dari karyawan relatif stabil.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) karyawan menjadi salah satu kontributor penting penerimaan negara setiap tahun. Stabilitas ini sering dianggap sebagai indikator kepatuhan yang baik.

Namun, jika dilihat lebih jauh, kondisi tersebut juga mencerminkan kenyataan bahwa kelompok pekerja formal hampir tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan pelaporan penghasilannya.

Sebaliknya, kelompok yang memiliki fleksibilitas lebih besar—seperti pemilik usaha atau profesional independen—memiliki ruang lebih luas untuk mengatur waktu maupun jumlah penghasilan yang dilaporkan. Di sinilah fenomena bunching lebih mudah muncul.

Situasi ini menciptakan paradoks dalam sistem perpajakan. Kelompok yang paling sedikit memiliki ruang penyesuaian justru menjadi pembayar pajak yang paling konsisten. Sementara kelompok yang memiliki fleksibilitas ekonomi lebih besar memiliki peluang lebih luas untuk menyesuaikan pelaporan penghasilan mereka.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam sektor usaha kecil dan menengah. Pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi usaha kecil.

Namun, batasan tersebut juga menciptakan insentif tertentu. Skema PPh Final melalui PP 23/2018 dan PP 55/2022 kerap dimanfaatkan karena dinilai mempunyai beban yang lebih ringan dibandingkan Pasal 17 UU PPh.

Sebagian pelaku usaha memilih menahan omzet agar tetap berada di bawah ambang fasilitas tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus muncul praktik memecah usaha menjadi beberapa entitas agar masing-masing tetap berada dalam batas yang sama.

Menariknya, alasan di balik perilaku ini sering bukan semata-mata karena tarif PPh. Dalam banyak sektor usaha, persoalan utamanya justru terkait kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika omzet usaha melewati batas tertentu, pelaku usaha harus mulai memungut PPN, yang dalam pasar konsumen sering dipersepsikan sebagai kenaikan harga.

Akibatnya, pelaku usaha yang memungut PPN bisa kehilangan daya saing dibandingkan pesaing yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Di sinilah pelajaran penting bagi pembuat kebijakan. Pajak tidak hanya menentukan berapa besar penerimaan negara, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi masyarakat.

Karena itu, reformasi perpajakan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan tarif atau perluasan basis pajak. Yang tidak kalah penting adalah merancang sistem yang meminimalkan distorsi perilaku.

Struktur tarif yang lebih sederhana, transisi kewajiban yang lebih halus, serta ambang batas yang lebih realistis dapat membantu mengurangi insentif untuk melakukan penyesuaian semacam ini.

Kepatuhan pajak bukan hanya soal moral atau penegakan hukum. Ia juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem pajak dirancang. Pajak yang baik bukan hanya yang adil di atas kertas, tetapi juga yang mampu memahami bagaimana manusia benar-benar merespons insentif ekonomi.

Ketika desain kebijakan mampu membaca dinamika tersebut, sistem perpajakan tidak hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga fondasi bagi ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Tunjangan hari raya (THR) yang dikenakan pajak karena tambahan penghasilan bagi karyawan sehingga masuk dalam objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemerintah menetapkan pengenaan pajak THR melalui mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja. Perhitungan pajak tersebut dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan (TER) yang diatur dalam PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023.

“Itu proses perhitungan pajak yang cukup fair. Pemerintah untuk ASN ditanggung [pemerintah] sendiri sebagai bosnya. Jadi kalau swasta protes, [silakan] protes ke bosnya juga,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip Kamis (12/3/2026).

Dia menambahkan bahwa aturan pajak THR diterapkan secara adil baik untuk pegawai swasta maupun aparatur sipil negara (ASN). Pajak THR ASN selama ini ditanggung oleh pemerintah karena mereka merupakan pegawai negara, sedangkan pada sektor swasta bergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto juga menjelaskan bahwa perusahaan swasta sebenarnya memiliki opsi untuk menanggung pajak penghasilan karyawan mereka.

“Di sektor swasta juga ada fasilitas tunjangan pajak, pajak ditanggung pemberi kerja yang juga biayanya bisa dikurangkan sebagai deductible expenses,” ujar Bimo.

Kenapa THR Dikenakan Pajak?

THR dikenakan pajak karena dianggap sebagai tambahan kemampuan ekonomi bagi wajib pajak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan:

- THR merupakan tambahan penghasilan yang diterima pegawai.

- Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak dapat menjadi objek pajak.

- Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan dilakukan melalui PPh Pasal 21.

Ketentuan tersebut mengacu pada UU PPh No.7 Tahun 1983 dan UU HPP No.7 Tahun 2021.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak.

Cara Menghitung Pajak THR

Perhitungan pajak THR dilakukan menggunakan Tarif Efektif Bulanan (TER). Rumus sederhananya: THR Bruto × TER Bulanan. Tarif TER ditentukan berdasarkan kategori penghasilan dan dapat dilihat dalam aturan PP No.58 Tahun 2023 dan PMK No.168 Tahun 2023.

Untuk mempermudah perhitungan, Direktorat Jenderal Pajak juga menyediakan kalkulator pajak yang dapat diakses melalui kalkulator.pajak.go.id.

Contoh Perhitungan Pajak THR

Pak Arief merupakan karyawan tetap PT ABM dengan penghasilan: Gaji bulanan Rp5.800.000, status K/0, dan bekerja selama satu tahun penuh.

Tambahan penghasilan yang diterima:

- THR 1 kali gaji pada Maret.

- Uang lembur pada Februari, Mei, dan November.

- Bonus 2 kali gaji pada Oktober.

- Premi JKK dan JKM Rp80.000 per bulan.

Pada bulan Maret, penghasilan bruto Pak Arief terdiri dari:

- Gaji: Rp5.800.000.

- THR: Rp5.800.000.

- Premi JKK dan JKM: Rp80.000.

Total penghasilan bruto menjadi Rp11.680.000. Jika tarif TER kategori A sebesar 4%, maka perhitungan pajaknya Rp11.680.000 × 4% = Rp467.200. Jumlah tersebut merupakan PPh Pasal 21 terutang pada bulan Maret.

Perhitungan Pajak Tahunan

Dalam simulasi tersebut, total penghasilan Pak Arief selama setahun mencapai Rp93.960.000.

Perhitungan pajak tahunan dilakukan dengan tahapan berikut:

Pengurangan penghasilan bruto: Biaya jabatan (5%) Rp4.698.000 dan Iuran pensiun Rp2.400.000.

Penghasilan neto setahun menjadi Rp86.862.000. Setelah dikurangi PTKP K/0 sebesar Rp58.500.000, maka penghasilan kena pajak adalah Rp28.362.000. Dengan tarif pajak lapisan pertama 5%, maka PPh Pasal 21 setahun adalah Rp1.418.100.

Kelebihan Pemotongan Pajak

Dalam contoh tersebut, total pajak yang telah dipotong perusahaan sepanjang Januari hingga November mencapai Rp2.381.900. Sementara itu, pajak terutang sebenarnya hanya Rp1.418.100, sehingga terjadi kelebihan potongan pajak sebesar Rp963.800.

Dengan demikian PT ABM wajib mengembalikan kelebihan pemotongan pajak tersebut kepada Pak Arief.

Kelebihan ini terjadi karena sistem perhitungan pajak menggunakan tarif efektif bulanan yang kemudian disesuaikan kembali dalam perhitungan pajak tahunan.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi mengenai mekanisme dan penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kasus dugaan suap kepada oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara. Sebab, dalam proses pembayarannya diduga sudah dikondisikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya secara masif menghimpun keterangan dari para saksi maupun barang bukti yang telah disita agar perkara ini dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan

"Termasuk juga bagaimana proses dan mekanisme dari pemeriksaan ataupun penentuan dari tarif atau nilai dari Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yang diproses di KPP Madya Jakarta Utara. Bagaimana prosesnya di level KPP, kemudian di level Kanwil, dan juga di kantor pusat, itu seperti apa?" kata Budi dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Sekaligus, kata Budi, mendalami dugaan praktik korupsi serupa untuk pengurusan kategori pajak lainnya dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Oleh karena itu dalam pemeriksaan sebelumnya juga penyidik memanggil dan meminta keterangan pada salah satu pihak yang sebelumnya bertugas di KPP Madya Jakarta Utara namun sekarang sudah mutasi, itu juga dipanggil untuk dimintai keterangan bagaimana prosedur-prosedur dalam proses pemeriksaan," jelasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yang beberapa di antaranya merupakan pegawai pajak, yaitu Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; dan Edy Yulianto selaku Staf PT WP.

Diberitakan sebelumnya, pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi, dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Kode "all in" juga merupakan bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar. Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar.

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran menjadi Rp15,7 miliar atau dipangkas Rp59,3 miliar. Pembayaran Rp15,7 miliar disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil, fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus untuk dibagikan kepada pihak-pihak di lingkungan Ditjen Pajak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan belum akan menaikkan tarif pajak sembari memastikan defisit APBN tetap akan terjaga di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Pernyataan Purbaya itu diungkapkan merespons laporan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang di antaranya mengusulkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) karyawan agar defisit APBN tak melewati batas 3%.

Opsi tersebut menjadi salah satu instrumen ilustratif IMF kepada Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan defisit Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.

"Ya bagus, usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Anda mau dipajakin? Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kami enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tetapi kami akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain," terang Purbaya kepada wartawan usai rapat koordinasi (rakor) Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra bersama DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Purbaya memastikan bahwa pemerintah fokus untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Untuk diketahui, dari baseline pertumbuhan ekonomi 2026 pada UU APBN sebesar 5,4%, Purbaya memperkirakan ekonomi bisa tumbuh sampai dengan 6% tahun ini.

Dengan perekonomian yang tumbuh lebih cepat, dia meyakini penerimaan pajak pemerintah bisa lebih tinggi. "Sehingga [batas defisit fiskal] 3% itu bisa dihindari secara otomatis. Nanti kalau kurang, ya kami naikin pajak," ujarnya sambil berkelakar.

Ekonom yang pernah bekerja di Danareksa hingga Kantor Staf Presiden (KSP) itu menegaskan tidak ingin secara tiba-tiba menaikkan pajak. Itu bisa memengaruhi daya beli sehingga pertumbuhan ekonomi pun melambat.

"Terpaksa 3% juga diterabas kalau ekonomi jatuh loh. Jadi saya sudah pakai biaya yang semurah mungkin untuk membalikkan arah ekonomi," terangnya.

Masukan dari IMF

Sebelumnya, IMF melalui laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit.

Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini. IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak demi menjaga momentum pemulihan ekonomi yang baru saja menunjukkan sinyal pembalikan arah pada akhir 2025.

Purbaya menyatakan belum terlalu puas dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan (year on year/YoY). Capaian tersebut, sambungnya, belum cukup kuat untuk menaikkan beban tambahan masyarakat lewat kenaikan pajak.

"Pajak belum akan saya naikkan. Karena itu kan memperbaiki daya beli juga, tidak memperburuk daya beli. Saya lihat walaupun 5,39% [kuartal IV/2025], belum cukup kuat untuk mengalami kenaikan pajak yang signifikan," ujarnya saat ditemui di Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Bendahara negara itu menyoroti bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,11% dan lonjakan ke 5,39% pada kuartal akhir merupakan indikasi bahwa mesin ekonomi mulai panas.

Kendati demikian, Purbaya menilai angka tersebut baru merupakan sinyal awal. Dia khawatir kenaikan pajak justru akan mematikan daya beli masyarakat dan menekan konsumsi yang baru saja mulai pulih.

"Yang penting apa? Arah ekonomi sudah membalik. Tadinya kan 4 koma, ini 5,1%. Sekarang [kuartal IV/2025] sudah 5,39%. Jadi lumayan, ada sinyal pembalikan ekonomi. Ini awal karena sebagian masih belum jalan," jelasnya.

Alih-alih menggenjot penerimaan lewat kenaikan tarif, Purbaya memilih strategi untuk memacu sisi belanja pemerintah dan investasi. Dia berkomitmen untuk lebih proaktif memantau realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) agar lebih berdampak pada perekonomian.

Selain itu, upaya debottlenecking atau penguraian sumbatan investasi akan digalakkan kembali. Pemerintah, sambungnya, turut menyiapkan insentif khusus menjelang momentum Ramadan hingga Lebaran pada kuartal I/2026 demi menjaga daya beli.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 saksi terkait kasus dugaan suap di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK membagi tiga klaster yakni wajib pajak, konsultan, dan petugas pajak. Mereka berasal dari petugas KPP Jakarta Utara, konsultan pajak dari PT Niogayo Bisnis (PT NB), dan PT Wanatiara Persada (PT WP) Masing-masing klaster di dalami dengan materi yang berbeda.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan untuk klaster PT WP atau pihak wajib pajak, penyidik mendalami proses pemeriksaan KPP Madya Jakarta Utara dalam menentukan tarif nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari PT WP.

Lalu, klaster dari KPP Madya Jakarta Utara, KPK mendalami alur proses pemeriksaan sehingga nominal kekurangan wajib pajak dapat ditekan.

"Ini didalami terkait dengan alur proses dari pemeriksaan termasuk penentuan tarif angka dari PBB untuk PT WP tersebut, sehingga nanti kita bisa melihat peran-peran dari para pihak ini seperti apa dalam konstruksi dugaan tindak penyuapan untuk pengaturan nilai pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara kepada PT WP," kata Budi, Selasa (27/1/2026).

Kemudian klaster konsultan diperiksa mengenai perannya dalam proses negosiasi. Sebab, klaster konsultan menjadi pihak perantara pemberian uang, di mana PT WP melakukan kerja sama fiktif agar fee Rp4 miliar dapat disalurkan ke pihak KPP Madya Jakarta Utara, sebagai imbalan telah menurunkan kekurangan wajib pajak dari Rp75 miliar menjadi Rp15,7 miliar.

Budi menyampaikan bahwa penelusuran aliran uang akan membantu tim lembaga antirasuah mendeteksi pihak-pihak yang terlibat.

"Termasuk nanti jika ada dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lainnya, tentu KPK akan melacak, menelusuri pihak-pihak siapa saja yang diduga mendapatkan aliran dari perkara ini," jelas Budi.

Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka, yakni:

1. Dwi Budi: Kepala KPP Madya Jakarta Utara

2. Agus Syaifudin: Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara

3. Askob Bahtiar: Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara

4. Abdul Kadim Sahbudin: Konsultan Pajak

5. Edy Yulianto: Staf PT WP

Jakarta (ANTARA) - Memasuki tahun 2026, kebijakan pajak Indonesia berada pada fase konsolidasi strategis, setelah lebih dari satu dekade reformasi fiskal yang menekankan pada perluasan basis pajak, penyederhanaan regulasi, serta modernisasi administrasi perpajakan.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa arah kebijakan pajak nasional tidak lagi berfokus pada kenaikan tarif sebagai instrumen utama, melainkan pada penguatan fondasi sistem perpajakan agar lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Pendekatan tersebut tentunya diambil dengan mempertimbangkan secara komprehensif kondisi ekonomi domestik yang masih membutuhkan stimulus, serta dinamika global yang sarat ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik, dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara maju.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak secara konsisten menjadi penopang utama keuangan negara, dengan kontribusi lebih dari 70 persen terhadap total pendapatan.

Meskipun demikian, rasio pajak Indonesia masih relatif rendah jika dibandingkan dengan negara-negara sekelas di kawasan Asia Tenggara. Pada 2025, rasio pajak Indonesia diperkirakan berada di kisaran 10,03 persen terhadap produk domestik bruto, sementara pada 2026 ditargetkan meningkat bertahap ke rentang 10,08 hingga 10,45 persen.

Angka ini masih tertinggal dibandingkan Malaysia dan Thailand yang telah mencapai rasio pajak di atas 14 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa tantangan utama perpajakan Indonesia bukan terletak pada tingkat tarif, melainkan pada efektivitas pemungutan, kepatuhan wajib pajak, serta kualitas dan integrasi basis data perpajakan.

Di sisi lain, konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang terlalu agresif melalui kenaikan tarif pajak berpotensi menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan.

Dengan latar belakang tersebut, pemerintah memilih pendekatan kebijakan pajak yang lebih berhati-hati, menjaga stabilitas tarif, sekaligus memperkuat instrumen administrasi dan pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, antara lain, misalnya dengan tidak adanya kebijakan pajak baru yang akan diterapkan, seperti kenaikan tarif hingga perluasan pungutan objek pajak tertentu. meski target penerimaan pajak pada tahun depan dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun atau naik 7,69 persen dari target tahun ini Rp2.189,3 triliun.

Paket kebijakan

Sejumlah kebijakan pajak yang akan diterapkan pada sektor perpajakan di tahun 2026 ini terdiri dari delapan kebijakan utama untuk mencapai sasaran strategis perpajakan, yang terdiri dari: perbaikan sistem administrasi, peningkatan kepatuhan, hingga penyesuaian standar global. Secara umum, gambaran delapan pilar tersebut adalah sebagaimana penjelasan berikut

Kebijakan pertama adalah menjaga stabilitas tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada level 11 persen sepanjang 2026. Pemerintah menilai bahwa stabilitas tarif PPN penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan konsumsi domestik. Penyesuaian PPN dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi nasional mampu tumbuh 6 persen, sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengelola kebijakan perpajakan, termasuk PPN.

Kebijakan kedua berfokus pada optimalisasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi Coretax sebagai sistem inti nasional. Mulai 2026, seluruh pelaporan surat pemberitahuan diarahkan melalui Coretax untuk meningkatkan akurasi data, mengurangi duplikasi informasi, serta memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum perpajakan.

Kebijakan ketiga adalah penerapan penuh pajak minimum global bagi perusahaan multinasional besar. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan bahwa perusahaan dengan skala global tetap membayar pajak minimum sebesar 15 persen di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi, sekaligus meminimalkan praktik pengalihan laba dan erosi basis pajak.

Sejak tahun 2025 pemerintah telah mengatur penerapan pajak minimum global di Indonesia melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2024. Namun, tata cara detail administrasi penerapan pajak minimum globalnya belum ada, dan baru akan diselesaikan oleh Ditjen Pajak pada tahun 2026.

Kebijakan keempat berkaitan dengan perluasan cakupan pertukaran data keuangan atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Pemerintah akan memasukkan data transaksi ekonomi digital, termasuk dompet elektronik dan aset kripto, ke dalam ekosistem pengawasan pajak.

Rekening keuangan yang akan ditambahkan, di antaranya terkait produk uang elektronik tertentu (specified electronic money products) dan mata uang digital bank sentral (central bank digital currencies), sebagaimana tertuang dalam pengumuman nomor PENG-3/PJ/2025 yang ditandatangani Direktur Jenderal Pajak sejak 22 Oktober 2025.

Kebijakan kelima adalah penundaan penerapan pajak terhadap pedagang di marketplace melalui mekanisme PPh Pasal 22. Penundaan ini dilakukan untuk memberikan ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor digital, sekaligus menunggu kondisi ekonomi yang lebih kondusif. Penundaan pemberlakuannya diputuskan sampai pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa benar-benar mampu menembus level 6 persen, dari yang selama ini masih tumbuh di kisaran 5 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Kebijakan keenam dan ketujuh adalah terkait perpanjangan insentif pajak yang terdiri dari perpanjangan insentif pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan penghasilan tertentu, dengan tujuan menjaga daya beli kelas menengah dan sektor padat karya, serta menahan laju pemutusan hubungan kerja. Dan berikutnya perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah untuk sektor properti, hingga 2027. Sektor properti dipandang memiliki efek berganda yang besar terhadap perekonomian melalui keterkaitannya dengan sektor konstruksi, perbankan, dan tenaga kerja.

Terakhir, kebijakan kedelapan adalah penyesuaian skema tax holiday agar tetap sejalan dengan ketentuan pajak minimum global. Menurut rencana ,skema insentif tax holiday pada tahun 2026 akan menyesuaikan penerapan global minimum tax (GMT) yang menetapkan tarif minimal pajak penghasilan 15 persen. Penyesuaian ini dilakukan untuk menjaga daya tarik investasi, tanpa mengorbankan komitmen Indonesia terhadap tata kelola pajak internasional yang adil.

Keseimbangan struktural

Melalui delapan kebijakan fiskal pada tahun 2026 tersebut diharapkan secara keseluruhan terwujud pendekatan fiskal yang lebih matang dan berimbang. Fokus kebijakan tidak lagi pada ekspansi penerimaan melalui kenaikan tarif, melainkan pada perbaikan struktural yang memperkuat kapasitas sistem perpajakan nasional. Dengan penguatan administrasi dan perluasan basis data, potensi peningkatan penerimaan pajak diharapkan berasal dari meningkatnya kepatuhan dan efisiensi pemungutan.

Implementasi Coretax dan perluasan AEoI akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan. Dalam jangka menengah, langkah ini diperkirakan mampu meningkatkan rasio pajak secara bertahap, tanpa menimbulkan distorsi yang berlebihan terhadap aktivitas ekonomi. Selain itu, penerapan pajak minimum global dan penyesuaian insentif investasi akan memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola pajak internasional.

Pada akhirnya, kebijakan pajak 2026 diharapkan dapat memperkuat fondasi fiskal Indonesia, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten dan terkoordinasi, sehingga reformasi perpajakan tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

Dukung target penerimaan

Keseluruhan kebijakan pajak 2026 diarahkan untuk mencapai target penerimaan negara yang realistis, namun tetap menantang. Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sekitar Rp2.357,7 triliun pada 2026, meningkat sekitar 7–8 persen dibandingkan target tahun sebelumnya. Target ini sejalan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat serta perbaikan kepatuhan pajak melalui reformasi administrasi.

Dalam perspektif jangka menengah, penerapan pajak minimum global juga menjadi bagian penting dari strategi menjaga basis pajak. Dengan skema ini, perusahaan multinasional besar tidak lagi dapat sepenuhnya memanfaatkan insentif pajak untuk menekan kewajiban pajaknya di Indonesia. Penyesuaian skema tax holiday agar selaras dengan ketentuan pajak minimum global 15 persen menunjukkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara daya tarik investasi dan keadilan fiskal.

Pada akhirnya, diharapkan delapan pilar kebijakan pajak 2026 mencerminkan pendekatan yang realistis dan terukur, dimana pemerintah tidak lagi mengejar penerimaan melalui langkah-langkah populis jangka pendek, melainkan membangun fondasi sistem perpajakan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan.

Tantangan ke depan bukan hanya mencapai target penerimaan, tetapi memastikan bahwa reformasi ini benar-benar meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jika konsistensi kebijakan dapat dijaga, maka tahun 2026 berpotensi menjadi fase penting dalam perjalanan reformasi perpajakan Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar adalah ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,BANDUNG - Penurunan tarif pajak kendaraan pelat kuning angkutan penumpang dan barang pada 2026 menjadi upaya Pemprov Jabar mengejar target pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Asep Supriatna menyatakan optimisme dalam menghadapi tahun 2026 meski di tengah berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.

Terlebih, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sudah menyampaikan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun.

Menurut Asep, kebijakan penurunan tarif pajak yang diumumkan Gubernur Jawa Barat didasarkan pada Keputusan Gubernur tentang relaksasi opsen dan pengenaan tarif pajak untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Asep menegaskan telah menindaklanjuti arahan tersebut kepada kepala Samsat untuk memantau, menyosialisasikan, dan memastikan penetapan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.

“Benar apa yang disampaikan pak Gubernur. Kendaraan angkutan umum orang semula dikenakan 60% saat ini turun menjadi 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar, untuk kendaraan angkutan umum barang semula dikenakan 100% saat ini turun menjadi 70% dari jumlah pajak yang harus dibayar,” katanya dikutip Senin (5/1/2026).

Dengan catatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan penurunan pajak untuk pelat kuning, menurutnya sesuai yang disampaikan Gubernur. “Dengan dukungan masyarakat, kami optimistis pendapatan daerah tetap terjaga dan mampu mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan,” pungkas Asep.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi. Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan. “Mulai 2 Januari 2026 seluruh layanan pemerintah sudah berjalan normal. Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik,” ujar Dedi, Kamis (2/1).

Selain memberikan kepastian bagi pemilik kendaraan pribadi, Pemprov Jabar juga memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60 persen diturunkan menjadi 30 persen, sementara untuk angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100 persen pada 2026 diturunkan menjadi 70 persen.

Bisnis.com,BANDUNG - Penurunan tarif pajak kendaraan pelat kuning angkutan penumpang dan barang pada 2026 menjadi upaya Pemprov Jabar mengejar target pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Asep Supriatna menyatakan optimisme dalam menghadapi tahun 2026 meski di tengah berbagai dinamika ekonomi dan fiskal.

Terlebih, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) sudah menyampaikan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun.

Menurut Asep, kebijakan penurunan tarif pajak yang diumumkan Gubernur Jawa Barat didasarkan pada Keputusan Gubernur tentang relaksasi opsen dan pengenaan tarif pajak untuk kendaraan bermotor angkutan umum yang berlaku mulai 1 Januari 2026.

Asep menegaskan telah menindaklanjuti arahan tersebut kepada kepala Samsat untuk memantau, menyosialisasikan, dan memastikan penetapan PKB dan BBNKB tidak mengalami kenaikan.

“Benar apa yang disampaikan pak Gubernur. Kendaraan angkutan umum orang semula dikenakan 60% saat ini turun menjadi 30% dari jumlah pajak yang harus dibayar, untuk kendaraan angkutan umum barang semula dikenakan 100% saat ini turun menjadi 70% dari jumlah pajak yang harus dibayar,” katanya dikutip Senin (5/1/2026).

Dengan catatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan penurunan pajak untuk pelat kuning, menurutnya sesuai yang disampaikan Gubernur. “Dengan dukungan masyarakat, kami optimistis pendapatan daerah tetap terjaga dan mampu mendukung pembangunan Jawa Barat ke depan,” pungkas Asep.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan bahwa pada tahun 2026 tidak terdapat kenaikan pajak untuk kendaraan pribadi. Besaran PKB tetap sama seperti tahun 2025, begitu pula dengan tarif BBNKB yang tidak mengalami perubahan. “Mulai 2 Januari 2026 seluruh layanan pemerintah sudah berjalan normal. Untuk pajak kendaraan bermotor pribadi tidak ada kenaikan, tetap sama seperti tahun 2025, dan BBNKB juga tidak naik,” ujar Dedi, Kamis (2/1).

Selain memberikan kepastian bagi pemilik kendaraan pribadi, Pemprov Jabar juga memberikan keringanan pajak bagi kendaraan berpelat kuning. Untuk angkutan penumpang, tarif pajak yang pada 2025 sebesar 60 persen diturunkan menjadi 30 persen, sementara untuk angkutan barang yang sebelumnya dikenakan pajak 100 persen pada 2026 diturunkan menjadi 70 persen.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto menegaskan penghapusan jangka waktu tertentu untuk tarif PPh Final 0,5% hanya akan berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan satu orang atau PT Orang Pribadi.

"Rencananya untuk wajib pajak orang pribadi," ujar Bimo saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/11/2025).

Sebelumnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI Bimo menjelaskan latar belakang perubahan tersebut antara lain untuk memberikan kesempatan terhadap WP orang pribadi yang masih berhak tetapi tidak dapat menggunakan fasilitas setengah persen karena telah melewati jangka waktu tertentu sebagai syarat.

"Nah ini kami mengusulkan di Perubahan pasal 59 bab 10, penghapusan jangka waktu tertentu bagi WP orang pribadi dan perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, PT. Orang Pribadi," ujar Bimo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (17/11/2025).

Terkait waktu penerbitan beleid, Bimo memastikan prosesnya sudah hampir rampung. Dirinya menjelaskan sejumlah perubahan tersebut telah dilaporkan dan telah diharmonisasikan dengan Kementerian Hukum. Kini, tengah dalam proses permohonan penerapan PP kepada Presiden.

"Secepatnya lah ya. karena sudah selesai pembahasan," ujarnya.