IDXChannel – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat realisasi anggaran Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif Rp28,09 triliun hingga akhir Mei 2026. Capaian tersebut melampaui target kumulatif penyerapan anggaran yang ditetapkan sebesar 30,10 persen.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, pelaksanaan anggaran 2026 menunjukkan perkembangan yang positif, terutama pada program subsidi transportasi perintis dan proyek-proyek prioritas nasional.

"Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun, dengan pagu efektif Rp28,09 triliun. Sampai akhir Mei 2026, pelaksanaan anggaran menunjukkan perkembangan yang baik, terutama pada subsidi transportasi perintis dan proyek prioritas nasional," ujar Dudy dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (4/6/2026).

Dudy menuturkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaan anggaran seperti proses kontrak dan pengadaan, revisi anggaran, hingga percepatan kegiatan strategis telah diantisipasi melalui berbagai langkah pengendalian.

Dia menjelaskan, capaian realisasi hingga Mei 2026 berada di atas target penarikan dana bulanan. Dengan demikian, terdapat deviasi positif sekitar Rp600 miliar dibandingkan target yang telah ditetapkan.

"Hingga 31 Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27 persen dari pagu efektif sebesar Rp28,09 triliun. Secara umum penyerapan masih berada dalam koridor yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan dan proses kontraktual yang berlangsung pada semester pertama tahun anggaran," katanya.

Kemenhub juga optimistis dapat mempertahankan tren positif tersebut hingga akhir tahun. Dudy memproyeksikan realisasi anggaran 2026 dapat mencapai Rp27,21 triliun atau sekitar 96,84 persen dari pagu efektif.

"Dengan mempertahankan tren pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian kontrak, maka realisasi akhir tahun diproyeksikan mencapai Rp27,21 triliun atau sekitar 96,84 persen dari pagu efektif. Kementerian Perhubungan akan terus menjaga kualitas belanja sekaligus memastikan target penyerapan dapat dicapai secara optimal," ujarnya.

Untuk mendukung percepatan serapan anggaran, Kemenhub telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan prioritas dan penyelesaian tagihan, memperkuat monitoring dan evaluasi fisik serta keuangan, mempercepat revisi dan pergeseran anggaran pada kegiatan yang siap serap, serta memperkuat koordinasi pengendalian rencana penarikan dana.

Dari sisi distribusi anggaran, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut memperoleh alokasi terbesar dengan pagu Rp10,64 triliun atau 37,88 persen dari total pagu efektif. Selanjutnya Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp4,95 triliun atau 17,61 persen, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp4,67 triliun atau 16,61 persen, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp4,53 triliun atau 16,14 persen.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan pagu awal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIP) pada 2026 sebesar Rp10,895 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp10,308 triliun.

Penyesuaian anggaran mempengaruhi kinerja kementerian dalam merealisasikan program prioritas seperti cetak perumahan subsidi.

Meski demikian, secara garis besar, realisasi anggaran Kementerian PKP hingga 25 Mei 2026 tercatat sebesar Rp1,381 triliun atau sekitar 13,40 persen dari pagu anggaran.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan anggaran triliunan ditujukan untuk sejumlah program kerja secara keseluruhan. Dimulai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan alokasi sekitar 83 persen dari total anggaran untuk pembangunan dan perbaikan 400 ribu unit rumah masyarakat.

“Program strategis Kementerian PKP saat ini adalah BSPS. Sebanyak 83 persen anggaran Kementerian PKP dialokasikan untuk program BSPS dengan target 400 ribu unit rumah. Kami berusaha konsisten agar penggunaan anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat,” ujar Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (28/5/2026).

Maruarar juga menekankan soal pemerintah mengusulkan peningkatan target program BSPS menjadi 2 juta unit rumah pada tahun depan sebagai bagian dari upaya mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat Indonesia.

Selain program BSPS, anggaran terserap untuk pembangunan hunian tetap pascabencana di Sumatera, pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan. Terdapat usulan tambahan anggaran untuk 50 ribu unit BSPS, penyusunan Rancangan Undang-Undang Perumahan, serta penguatan integrasi dan transparansi penyelenggaraan program perumahan.

"Kami akan menyampaikan target penyerapan anggaran setiap tanggal 1 setiap bulannya. Target kami pada 1 Juni mencapai 17,84 persen dan pada 1 Juli sebesar 26,81 persen,” kata Maruarar.

Dalam capaian kinerja selepas kuartal I-2026, pula, Kementerian PKP menyatakan telah menyelesaikan seluruh rekomendasi terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan nilai pengembalian kepada kas negara mencapai Rp410,84 miliar. Dari total tersebut, sebanyak 38 rekomendasi telah selesai dan 68 rekomendasi lainnya masih dalam proses telah oleh auditor negara.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA -- Pembayaran bunga utang menjadi salah satu beban terbesar kinerja APBN sampai Februari 2026. Angka estimasinya, jika menghitung selisih defisit anggaran dengan keseimbangan primer, mencapai Rp99,8 triliun.

Estimasi pembayaran bunga utang itu setara dengan 28,8% dari total realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp346,1 trilium pada Februari 2026.

Selain itu, beban pembayaran bunga utang jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang realisasinya sekitar Rp44 triliun pada Februari 2026.

Sekadar catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG cukup tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Adapun berdasarkan data terbaru sampai dengan 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah meningkat ke Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini Rp335 triliun.

Sebaran Penerima

Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.

Dari sisi demografi penerima, MBG diterima oleh mayoritas kalangan siswa. Jumlahnya mencapai 49,9 juta orang pada Februari 2026. Sementara itu, penerima dari non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui serta lansia yakni 10,5 juta orang.

"Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini," pungkas Suahasil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menghabiskan anggaran sekitar Rp19 triliun per bulannya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut pertumbuhan penyerapan anggaran MBG tinggi dari hanya Rp300 miliar pada akhir Februari 2025 kini sudah mencapai Rp39 triliun per Februari 2026.

"MBG ini kira-kira Rp19 triliun satu bulan, Rp19,5 triliun saat ini. Jadi, dua bulan Januari-Februari sekitar Rp39 triliun," terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Adapun berdasarkan data terbaru sampai dengan 9 Maret 2026, realisasi anggaran MBG sudah meningkat ke Rp44 triliun atau 13,1% dari pagu tahun ini Rp335 triliun.

Suahasil memaparkan bahwa MBG sudah diterima oleh 61,62 juta penerima dan diselenggarakan oleh 25.000 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).

Sementara itu, sebaran penerima program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu yakni 12,63 juta orang di Sumatra, 35,47 juta di Jawa, 2,63 juta di Kalimantan, 4,49 juta di Sulawesi, 2,88 juta di Maluku-Papua, serta 3,52 juta di Bali-Nusa Tenggara.

Dari sisi demografi penerima, MBG diterima oleh mayoritas kalangan siswa. Jumlahnya mencapai 49,9 juta orang pada Februari 2026. Sementara itu, penerima dari non-siswa seperti ibu hamil, ibu menyusui serta lansia yakni 10,5 juta orang.

"Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini," pungkas Suahasil.

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir triwulan I-2026 diperkirakan mencapai Rp60 triliun.

Angka tersebut diprediksi mampu memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi pada periode ini.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

"Hal ini tentu akan mendorong stimulasi perekonomian,” ujar Airlangga.

Selain MBG, Airlangga berharap paket stimulus ekonomi lainnya dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini.

Salah satu stimulus tersebut adalah kebijakan diskon tarif transportasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri 2026. Kebijakan itu mencakup diskon kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan hingga 100 persen, serta diskon tiket pesawat berkisar 17–18 persen.

"Estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah Rp911,16 miliar, di mana porsi APBN sebesar Rp639,86 miliar dan non-APBN sebesar Rp271,3 miliar," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan pada Februari 2026 kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat (desil 1 hingga 4). Bantuan tersebut berupa 10 kilogram (kg) beras dan 2 liter minyak goreng per keluarga, dengan total anggaran Rp11,92 triliun.

"Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menjaga kelancaran logistik," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada kuartal pertama 2026 diperkirakan mencapai Rp60 triliun.

Laporan tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, realisasi tersebut menjadi salah satu pendorong utama perputaran ekonomi nasional, khususnya dalam memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung sektor pangan.

"MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada realisasi anggaran sebanyak Rp60 triliun. Hal ini tentu akan mendorong stimulasi perekonomian," ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga melaporkan peluncuran berbagai program stimulus pendukung, termasuk insentif transportasi yang telah diumumkan sebelumnya.

Paket insentif tersebut mencakup diskon tarif kereta api sebesar 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat sebesar 17-18 persen.

Menurut Airlangga, keseluruhan anggaran insentif transportasi tersebut diperkirakan mencapai Rp911,16 miliar, yang terdiri dari Rp639,86 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp271,5 miliar dari non-APBN.

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan kepada 35,04 keluarga penerima manfaat yang masuk dalam desil 1-4 dengan total anggaran Rp11,92 triliun. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak.

"Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan untuk menjaga kelancaran logistik," kata Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja fleksibel atau work from anywhere (WFA) pada 16,17, 25, 26, dan 27 Maret untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat menjelang periode hari besar.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak demi menjaga momentum pemulihan ekonomi yang baru saja menunjukkan sinyal pembalikan arah pada akhir 2025.

Purbaya menyatakan belum terlalu puas dengan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025 sebesar 5,39% secara tahunan (year on year/YoY). Capaian tersebut, sambungnya, belum cukup kuat untuk menaikkan beban tambahan masyarakat lewat kenaikan pajak.

"Pajak belum akan saya naikkan. Karena itu kan memperbaiki daya beli juga, tidak memperburuk daya beli. Saya lihat walaupun 5,39% [kuartal IV/2025], belum cukup kuat untuk mengalami kenaikan pajak yang signifikan," ujarnya saat ditemui di Tangerang, Kamis (5/2/2026).

Bendahara negara itu menyoroti bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,11% dan lonjakan ke 5,39% pada kuartal akhir merupakan indikasi bahwa mesin ekonomi mulai panas.

Kendati demikian, Purbaya menilai angka tersebut baru merupakan sinyal awal. Dia khawatir kenaikan pajak justru akan mematikan daya beli masyarakat dan menekan konsumsi yang baru saja mulai pulih.

"Yang penting apa? Arah ekonomi sudah membalik. Tadinya kan 4 koma, ini 5,1%. Sekarang [kuartal IV/2025] sudah 5,39%. Jadi lumayan, ada sinyal pembalikan ekonomi. Ini awal karena sebagian masih belum jalan," jelasnya.

Alih-alih menggenjot penerimaan lewat kenaikan tarif, Purbaya memilih strategi untuk memacu sisi belanja pemerintah dan investasi. Dia berkomitmen untuk lebih proaktif memantau realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L) agar lebih berdampak pada perekonomian.

Selain itu, upaya debottlenecking atau penguraian sumbatan investasi akan digalakkan kembali. Pemerintah, sambungnya, turut menyiapkan insentif khusus menjelang momentum Ramadan hingga Lebaran pada kuartal I/2026 demi menjaga daya beli.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp223,5 triliun atau 47,5% dari total anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp470,4 triliun.

Hal itu tertuang dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Pada salinan lampiran Perpres No.118/2025 itu, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun. Anggaran itu tersebar di total 23 kementerian/lembaga.

Namun, alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang notabenenya menyelenggarakan program MBG. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN yaitu Rp223,5 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan ke BGN ini jauh lebih tinggi melampaui aokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp56,6 triliun), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Rp61,8 triliun) maupun Kementerian Agama (Rp75,6 triliun).

Sementara itu, kementerian dan lembaga lain seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya mendapatkan Rp429 miliar.

Anggaran Program MBG

Adapun anggaran untuk program MBG 2025 dialokasikan total sebesar Rp335 triliun. Anggarannya naik hampir lima kali lipat dari yang ditetapkan pada APBN 2025 yakni Rp71 triliun.

Sampai dengan akhir tahun lalu pun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran prioritas Presiden Prabowo Subianto itu pun masih di bawah target dari sisi penyerapan anggaran maupun target penerimanya.

Penyerapan anggaran MBG sepanjang tahun lalu hanya mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu. Dengan demikian, masih ada sisa anggaran senilai Rp19,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

"Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun," terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja.

Tidak Potong Anggaran Pendidikan?

Pada Oktober 2025 lalu, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu memaparkan bahwa anggaran MBG dari pos pendidikan mencapai lebih dari 66%.

"Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun," terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Tri menjelaskan bahwa porsi anggaran MBG terbesar dari anggaran pendidikan tidak lepas dari fakta bahwa sebagian besar target program itu adalah peserta didik atau para pelajar.

"Jadi, di MBG ini karena sebagian targetnya kan anak sekolah dan sebagainya, maka dia menjadi bagian dari fungsi pendidikan," jelasnya.

Sementara itu, anggaran MBG untuk ibu hamil dan balita ditujukan untuk pemenuhan kesehatan mereka. Itu menjadi bagian dari fungsi kesehatan.

Namun, Tri memastikan bukan berarti anggaran Rp223,6 triliun untuk MBG dari fungsi pendidikan berarti memotong anggaran pendidikan yang sudah ada. "Ini bukan berarti dia mengurangi anggaran pendidikan, tapi dia memang menjadi bagian dari pendidikan itu. Jadi, dia bagian dari fungsi pendidikan," paparnya.

Adapun pada APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan bakal menyerap anggaran Rp1,2 triliun setiap harinya untuk MBG. Syaratnya, target penerima manfaat program prioritas pemerintah itu serta fasilitas maupun infrastrukturnya harus siap pada tahun ini.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa target-target itu meliputi 82,9 juta penerima MBG serta pemenuhan hingga 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi, serta 6.000 SPPG di daerah terpencil.

"Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan," jelasnya kepada wartawan di kantor BGN, Senin (29/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp223,5 triliun atau 47,5% dari total anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah pusat sebesar Rp470,4 triliun.

Hal itu tertuang dalam Rincian Anggaran Pendidikan pada Lampiran VI Peraturan Presiden (Perpres) No.118/2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Pada salinan lampiran Perpres No.118/2025 itu, pagu anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp470,4 triliun. Anggaran itu tersebar di total 23 kementerian/lembaga.

Namun, alokasi anggaran pendidikan terbesar adalah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang notabenenya menyelenggarakan program MBG. Alokasi anggaran pendidikan yang diterima BGN yaitu Rp223,5 triliun.

Alokasi anggaran pendidikan ke BGN ini jauh lebih tinggi melampaui aokasi ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Rp56,6 triliun), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Rp61,8 triliun) maupun Kementerian Agama (Rp75,6 triliun).

Sementara itu, kementerian dan lembaga lain seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya mendapatkan Rp429 miliar.

Anggaran Program MBG

Adapun anggaran untuk program MBG 2025 dialokasikan total sebesar Rp335 triliun. Anggarannya naik hampir lima kali lipat dari yang ditetapkan pada APBN 2025 yakni Rp71 triliun.

Sampai dengan akhir tahun lalu pun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi anggaran prioritas Presiden Prabowo Subianto itu pun masih di bawah target dari sisi penyerapan anggaran maupun target penerimanya.

Penyerapan anggaran MBG sepanjang tahun lalu hanya mencapai Rp51,5 triliun atau 72,5% dari pagu tahun lalu. Dengan demikian, masih ada sisa anggaran senilai Rp19,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Thomas A. Djiwandono mengeklaim dari realisasi anggaran senilai Rp51,5 triliun itu, sebesar Rp43,3 triliun langsung diterima masyarakat dalam bentuk makanan bergizi bagi siswa, balita, ibu hamil/menyusui, serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.

"Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah Rp43,3 triliun dari realisasi anggaran per 31 Desember Rp51,5 triliun," terang Tommy, sapaannya, pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Adapun berdasarkan data sampai dengan 7 Januari 2026, MBG telah diterima 56,13 juta orang dari target 82,9 juta penerima. Program itu juga telah melibatkan 19.343 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta 789.319 pekerja.

Tidak Potong Anggaran Pendidikan?

Pada Oktober 2025 lalu, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu memaparkan bahwa anggaran MBG dari pos pendidikan mencapai lebih dari 66%.

"Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun," terang Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Tri menjelaskan bahwa porsi anggaran MBG terbesar dari anggaran pendidikan tidak lepas dari fakta bahwa sebagian besar target program itu adalah peserta didik atau para pelajar.

"Jadi, di MBG ini karena sebagian targetnya kan anak sekolah dan sebagainya, maka dia menjadi bagian dari fungsi pendidikan," jelasnya.

Sementara itu, anggaran MBG untuk ibu hamil dan balita ditujukan untuk pemenuhan kesehatan mereka. Itu menjadi bagian dari fungsi kesehatan.

Namun, Tri memastikan bukan berarti anggaran Rp223,6 triliun untuk MBG dari fungsi pendidikan berarti memotong anggaran pendidikan yang sudah ada. "Ini bukan berarti dia mengurangi anggaran pendidikan, tapi dia memang menjadi bagian dari pendidikan itu. Jadi, dia bagian dari fungsi pendidikan," paparnya.

Adapun pada APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan bakal menyerap anggaran Rp1,2 triliun setiap harinya untuk MBG. Syaratnya, target penerima manfaat program prioritas pemerintah itu serta fasilitas maupun infrastrukturnya harus siap pada tahun ini.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan bahwa target-target itu meliputi 82,9 juta penerima MBG serta pemenuhan hingga 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi, serta 6.000 SPPG di daerah terpencil.

"Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan," jelasnya kepada wartawan di kantor BGN, Senin (29/9/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan realisasi anggaran yang telah diserap untuk program makan bergizi gratis (MBG) mencapai Rp18 triliun sampai dengan hari ini, Selasa (20/1/2026).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan program ini telah menjangkau 58,3 juta penerima manfaat dengan dana operasional harian mencapai Rp855 miliar per 19 Januari 2026. Pada periode yang sama, jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG telah mencapai 21.102 unit.

“Realisasi anggaran sampai hari ini [20 Januari 2026], itu sudah mendekati Rp18 triliun. Jadi Rp17,398 triliun itu per 16 Januari [2026]. Per pagi ini sudah mendekati Rp18 triliun,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dadan menyebut BGN menjadi salah satu badan atau kementerian yang sudah bisa merealisasikan anggaran dengan nilai jumbo.

“Ini uang turun langsung dari kantor kas negara ke SPPG-SPPG dan digunakan 70% untuk membeli bahan baku, 20% untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan, dan 10% untuk insentif bagi seluruh mitra yang bergabung dalam program makan bergizi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menekankan 21.102 SPPG yang berdiri dan beroperasi tersebut 100% dibiayai oleh mitra. “Jadi belum ada uang negara di dalam pembangunan infrastruktur badan gizi nasional untuk SPPG,” tambahnya.

Adapun pada 2026, BGN menargetkan akan ada 28.000 SPPG aglomerasi dan 8.617 SPPG di daerah terpencil dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta yang kita bisa kejar. Serta, dengan proyeksi 21 miliar porsi makan pada pertengahan tahun ini.

Dadan menjelaskan program MBG baru meluncur pada 6 Januari 2026 dengan 191 SPPG di 26 provinsi. Pada periode itu, BGN baru melayani sekitar 570.000 penerima manfaat dengan uang yang digunakan harian Rp8,55 miliar.

Pada 31 Desember 2025, BGN mencatat terdapat 19.188 SPPG dan melayani 55,1 juta penerima manfaat dengan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk makan bergizi Rp55,2 triliun. Angkanya melebihi target yang harusnya Rp52,2 triliun menjadi Rp55,2 triliun.

“Karena Badan Gizi mendapatkan anggaran biaya tambahan dari Kementerian Keuangan dan total porsi yang kita olah selama satu tahun kurang lebih 3,7 miliar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah terserap mencapai Rp4,54 triliun sepanjang 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Dydyk Choiroel menjelaskan bahwa realisasi anggaran tersebut mencapai 96% dari total pagu TA 2025 yakni sebesar Rp5,27 triliun.

"Dari sisi pengelolaan anggaran, tadi sudah disampaikan bahwa realisasi Kementerian PKP mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21% dari pagu atau Rp5,27 triliun," kata di Kantor Kementerian PKP, Kamis (15/1/2026).

Dalam paparan yang disampaikan, realisasi tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp366,81 miliar, belanja barang realisasi mencapai Rp2,19 triliun dan belanja modal total realisasi sebesar Rp1,98 triliun.

Sementara berdasarkan programnya, pembangunan rumah swadaya tembus 45.073 unit dengan realisasi anggaran Rp1,01 triliun, rumah susun sebanyak 2.270 unit dengan realisasi anggaran Rp2,41 triliun, rumah khusus 476 unit (Rp220,48 miliar), PSU Rumah Umum, Kumuh, dan Sanitasi sebanyak 2.900an unit (Rp19,72 miliar).

Sementara itu, Kementerian PKP diketahui hanya mendapat alokasi pagu sebesar Rp10,89 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Posisinya jauh di bawah dari usulan kebutuhan anggaran yang sempat disampaikan mencapai Rp49,8 triliun.

Artinya, terdapat selisih kebutuhan anggaran atau funding gap sebesar Rp38,91 triliun untuk memenuhi pelaksanaan program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto di tahun kedua kepemimpinannya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap kebutuhan anggaran untuk pengerjaan program 3 juta rumah Tahun Anggaran (TA) 2026 mencapai Rp49,85 triliun.

Dalam usulannya, Ara merinci, kebutuhan anggaran Rp49,85 triliun itu bakal digunakan untuk alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) senilai Ro45,55 triliun atau sebesar 91,37% dari usulan pagu anggaran Kementerian PKP TA 2026.

"Kami mengajukan dari usulan anggaran tersebut sebesar Rp45,55 triliun atau 91,37% untuk bantuan stimulan perumahan swadaya dengan target 2 juta unit rumah di tahun 2026," ujarnya.

Selain itu, alokasi usulan anggaran itu bakal digunakan untuk pembangunan 3.047 unit rumah susun (rusun) senilai Rp1,67 triliun dan anggaran senilai Rp287,81 miliar untuk pembangunan 1.166 unit rumah khusus (rusus).

Kementerian PKP juga akan mengalokasikan anggaran senilai Rp290,82 miliar untuk pembangunan PSU rumah umum. Serta, penanganan permukiman kumuh dan sanitasi senilai Rp660 miliar, serta untuk dukungan manajemen Rp1,11 triliun dan monitoring pelaksanaan kegiatan perubahan Rp271,52 miliar.

"Jumlah anggaran tersebut kami yakini dalam rangka mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dan penanganan kawasan kumuh sebagai target dan prioritas rencana pembangunan jangka menengah nasional 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah 2026," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran ketahanan pangan telah mencapai Rp 93,4 triliun hingga akhir Oktober 2025 atau sekitar 64,6 persen dari alokasi bidang tersebut pada APBN Tahun 2025 senilai Rp 144,6 triliun.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Tri Budhianto dalam media gathering di Karawang, Selasa, mengamini realisasi tersebut tampak rendah, namun menekankan bahwa penyerapan anggaran ketahanan pangan umumnya tidak berjalan linier dengan progres fisik di lapangan.

Pada banyak program, khususnya infrastruktur, pekerjaan di lapangan kerap lebih cepat, sementara pembayaran baru dilakukan ketika kontrak jatuh tempo sehingga realisasi keuangan tampak tertinggal.

Ia menambahkan kegiatan pertanian juga sangat dipengaruhi siklus musim. Prosesnya yang berlangsung berurutan mulai dari pratanam, tanam, panen, hingga pascapanen membuat pencairan anggaran mengikuti tahapan tersebut. Jika musim tanam terlewat, pelaksanaan harus menunggu musim berikutnya.

Karena itu, rendahnya persentase realisasi bukan berarti program tidak berjalan. Banyak kegiatan masih berada pada tahapan yang harus diselesaikan secara berurutan, sehingga pencairan anggaran baru dapat dilakukan ketika setiap tahap memenuhi syarat dan waktunya sesuai dengan musim.

“Ini juga harus kita pahami bahwa realisasi yang ada ini bukan berarti tidak dilaksanakan, ya, tapi memang ada periode-periode tertentu yang bisa dilakukan,” kata Tri.

Secara rinci, realisasi anggaran ketahanan pangan hingga Oktober 2025 dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga sebesar Rp 57,4 triliun, transfer ke daerah Rp 13,9 triliun, serta pembiayaan investasi Rp 22,1 triliun.

Sebagian dari realisasi tersebut mengalir ke program-program utama ekosistem ketahanan pangan, termasuk pembiayaan investasi melalui Bulog sebagai operator investasi pemerintah (OIP) sebesar Rp 22,1 triliun yang telah terealisasi penuh atau 100 persen dari pagu.

Selain itu, anggaran turut digunakan untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan (Rp 6,6 triliun), program Kampung Nelayan Merah Putih hingga peningkatan produksi garam (Rp 2,1 triliun), serta pembangunan bendungan dan irigasi hingga operasi dan pemeliharaan sumber daya air (Rp 11,9 triliun).

Tri menjelaskan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 berfokus untuk menjaga stabilitas nasional, mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar yang memiliki peran sangat vital. Ia juga mengingatkan risiko kekurangan pasokan pangan yang dapat memicu gejolak sosial, sehingga pemerintah harus memastikan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan tetap terjaga.

Kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga pilar utama, salah satunya penguatan distribusi dan cadangan pangan untuk memastikan pasokan dapat tersalurkan dengan baik sekaligus membangun cadangan yang memadai bagi seluruh penduduk.

Kedua, peningkatan produksi melalui berbagai program di kementerian terkait, termasuk perluasan areal panen, cetak sawah, optimalisasi lahan, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian. Ketiga atau terakhir, penguatan aspek konsumsi dengan menjaga keterjangkauan pangan melalui berbagai intervensi pemerintah.