BOGOR - Upaya percepatan pembangunan di wilayah Bogor Timur kian menemukan titik terang. Hal itu seiring langkah Komisi I DPRD Kabupaten Bogor yang berupaya menjembatani persoalan lama dengan semangat musyawarah.

Melalui rapat dengar pendapat, berbagai pihak dipertemukan dalam satu ruang. Di antaranya, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) dan sejumlah pihak yang mengaku sebagai penggarap lahan eks PTPN VIII. Di ruang itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, M. Irvan Maulana, hadir sebagai penengah, menjaga agar setiap suara tetap terdengar dan setiap proses berjalan terbuka.

"Dalam musyawarah, tidak terdapat satu pun peserta yang dapat menunjukkan identitas sebagai warga Desa Sukaresmi saat diminta secara langsung," katanya, Sabtu (18/4/2026).

Bagi Irvan, pertemuan ini bukan sekadar forum formal. Ada harapan yang lebih besar: membuka jalan bagi masa depan Bogor Timur. Irvan melihat penyelesaian persoalan lahan sebagai pintu awal bagi pembangunan yang selama ini tertahan.

"Saya menilai rapat ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah, karena pengembangan pembangunan di Bogor Timur berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sepanjang tetap memperhatikan aspek hukum dan keadilan bagi semua pihak," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah wilayah Kecamatan Sukamakmur berupaya memastikan setiap langkah telah melalui proses yang semestinya. Sosialisasi penataan lahan disebut telah dilakukan secara menyeluruh, melibatkan berbagai pihak, hingga menghasilkan kesepakatan bersama dalam forum sebelumnya.

Lihat video: PKL BOGOR DIGUSUR! Ratusan Lapak Dibongkar, Pedagang Hadang Petugas!



Sekretaris Kecamatan Sukamakmur Suryana menggambarkan proses yang terjadi bukan tanpa pertimbangan. Ada ruang dialog, ada kesepahaman yang dibangun perlahan. "Para penggarap juga mendapatkan kerohiman sebagai bentuk kepedulian dan perhatian kepada para penggarap yang peduli tanah garapannya digunakan untuk kepentingan umum," ungkapnya.

Di balik dinamika tersebut, PT Bukit Jonggol Asri (BJA) sebagai pemegang sah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) menyatakan komitmennya untuk ikut serta dalam arah pembangunan daerah. Perusahaan bahkan telah mengalokasikan lahannya untuk Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai bagian dari rencana besar menghadirkan pusat perekonomian baru di kawasan timur.

"Ini merupakan sinergi antara kami dan pemerintah dalam membuka peluang pertumbuhan ekonomi, investasi, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," kata Budi yang hadir mewakili PT BJA.

Namun, seperti kisah banyak lahan di negeri ini, selalu ada sisi lain yang ikut bersuara. Perwakilan LBH Garda Nusantara menyampaikan adanya klaim investasi pribadi dalam pengelolaan lahan. Meski demikian, belum ada rincian lebih lanjut terkait besaran tuntutan yang diajukan dalam rapat tersebut.

Di tengah potensi perbedaan kepentingan, suasana rapat justru berlangsung tenang. Tidak ada ketegangan yang mencuat. Para pihak duduk berdampingan, berbicara dengan terbuka, seolah menyadari bahwa masa depan kawasan ini lebih besar daripada perbedaan yang ada.

Tak terdengar penolakan terhadap rencana pengembangan Bogor Timur. Sebaliknya, tersirat kesamaan pandangan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah kebutuhan bersama. Bukan hanya bagi hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang di Kabupaten Bogor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) merespons permintaan Komisi III DPR RI yang meminta agar vendor dokumentasi Amsal Sitepu agar dibebaskan dalam perkara mark up di Desa Kabupaten Karo.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna memastikan bahwa pihaknya menghormati keputusan DPR RI soal kasus Amsal Sitepu. Sebab, hal tersebut merupakan fungsi dari DPR sebagai pengawasan agar hukum berjalan seadil-adilnya.

"Yang pertama kami menghormati dan memang fungsi dari DPR untuk mengawasi agar penegak hukum berjalan sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku," ujar Anang di Kejagung, Senin (30/3/2015).

Namun demikian, Anang menyatakan bahwa untuk vonis bebas Amsal tidak bisa serta merta dilakukan. Pasalnya, terkait vonis hukuman tetap berada di koridor majelis hakim yang menangani perkara.

Kemudian, dia juga menyarankan agar pembelaan Amsal terkait kasus dugaan mark up ini bisa dituangkan dalam sidang dengan agenda nota pembelaan.

"Terkait dengan permohonan yang bersangkutan terdakwa ini, ya silakan aja, kan ada mekanisme hukum yang ditempuh. Salah satunya kan nanti kemarin tuntutan, berarti kan berikutnya pleidoi pembelaan," imbuhnya.

Di samping itu, Anang mengemukakan bahwa pihaknya juga siap menjelaskan kepada anggota DPR terkait kasus Amsal Sitepu ini dalam agenda rapat dengar pendapat (RDP).

"Terkait dengan RDP, kami siap dan kami menghormati sekali dan kami berterima kasih ini menjadi bagian kontrol bagi kita sebagai penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan dan juga memenuhi rasa keadilan di masyarakat," pungkasnya.

Komisi III DPR RI berharap Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan mark up pengadaan jasa atas pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo memvonis bebas terdakwa Amsal Sitepu selaku pihak vendor.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026). Dia menyampaikan jika tidak diputus bebas, setidaknya Amsal memperoleh hukuman ringan dengan berlandaskan nilai-nilai hukum berkeadilan khususnya bagi pekerja di bidang ekonomi kreatif.

"Komisi III DPR RI menyerukan agar Majelis Hakim dalam perkara saudara Amsal Christy Sitepu untuk mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya ringan berdasarkan fakta persidangan serta menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat termasuk dari pekerjaan industri kreatif," katanya.

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim, melayangkan kritik pedas terhadap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Senayan, hari ini. Agenda RDP tersebut membahas rencana pengadaan 105.000 unit kendaraan pik ap dari India.

Ketidakhadiran bos Agrinas ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan legislatif, terutama di tengah sorotan tajam publik terkait kebijakan impor kendaraan besar-besaran.

“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” tegas legislator yang akrab disapa Gus Rivqy tersebut di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Kritik keras ini dipicu oleh keputusan kontroversial Agrinas yang melakukan impor sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Langkah ini menuai polemik luas di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Agrinas tidak memberdayakan industri otomotif dalam negeri dan apa motif di balik pemilihan vendor dari India dalam skala yang begitu fantastis.

Lihat video: Agrinas Ungkap Alasan Impor 105 Ribu Pikap dari India, Hemat Rp 46,5 Triliun



Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyatakan, penjelasan resmi dari jajaran direksi Agrinas sangat krusial untuk meredam kegaduhan di publik. Tanpa kehadiran Dirut, diskusi mengenai urgensi dan transparansi pengadaan tersebut menjadi buntu.

“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional. Absennya Dirut hanya memperpanjang kecurigaan publik,” tambahnya.

Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan ulang dan meminta komitmen PT Agrinas untuk kooperatif dalam memberikan keterangan terkait proyek Koperasi Desa Merah Putih tersebut agar tidak menjadi bola liar yang merugikan nama baik institusi.

Untuk diketahui, ada tiga agenda RDP Komisi VI hari ini. Yaitu evaluasi progress, tantangan dan tindaklanjut pembangunan gerai KDKMP, strategi operasional dan pembiayaan KDKMP, serta strategi pengawasan, tata kelola, dan monitoring KDKMP.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi IIIDPR mengusir perwakilan pengembang PT Hasana Damai Putra (PT HDP) saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Kamis (26/2/2026) yang membahas tindak lanjut kasus penolakan akses musala di Perumahan Vasana dan Neo Vasana. Dia diusir karena dinilai tidak mematuhi tata tertib rapat.

Rapat yang berlangsung di Komplek Parlemen, Senayan ini mulanya berjalan lancar di mana tamu yang hadir dari perwakilan masyarakat memberikan penjelasan.

Ketua Komisi III sekaligus pimpinan rapat, Habiburokhman kemudian meminta penjelasan dari pengembang karena tidak melanjuti keputusan Komisi III untuk membuka akses musala.

Pihak pengembang menyampaikan di luar ruang rapat ada perwakilan klaster perumahan Vasana. Habiburokhman langsung memotong pembicaraan dan menyampaikan bahwa itu bukan urusan pihak pengembang.

"Bukan urusan anda, bukan urusan anda. Anda jawab atau anda yang keluar," kata Habiburokhman.

Habiburokhman kembali menegaskan kenapa pihak pengembang tidak melaksanakan keputusan Komisi III. Pihak pengembang mengatakan belum dapat menjalankan keputusan tersebut karena terhambat sejumlah kendala.

Pihak pengembang melanjutkan bahwa rapat adalah forum terbuka dan harus disampaikan secara objektif.

"Ini kan forum dengar pendapat. Kita semua dimintai pendapatnya untuk mengambil keputusan agar masalah yang ada bisa diselesaikan secara objektif dan jernih," kata perwakilan PT HDP.

Habiburokhman kembali mengingatkan kepada perwakilan PT HDP untuk menjawab sesuai konteks pertanyaan dan tidak bertele-tele. Perwakilan PT HDP kemudian memberikan kendala yang dialami.

Namun, Habiburokhman merasa penjelasan tersebut sudah disampaikan dan masih dianggap tidak to the point. Di sela-sela penjelasan, perwakilan PT HDP mengatakan, "Saya minta jangan dihentikan dulu ketua, ya,"

Sontak pernyataan tersebut membuat Habiburokhman naik pitam. Dia meminta anggota pengaman mengeluarkan perwakilan PT HDP dari ruang rapat.

"Saya yang ngatur, pak. Anda keluar, coba Pamdal dikeluarkan ini orang. Udah enggak efektif rapat dengan dia. Silahkan keluar," tegas Habiburokhman.

Profil PT HDP

PT Hasana Damai Putra adalah bagian dari Damai Putra Group yang bergerak di bidang pengembangan kawasan dan pemukiman. Berdiri sejak tahun 1981 di Magelang, perusahaan ini telah menggarap sejumlah proyek perumahan.

Dari laman resminya, pengembangan proyek berada di kawasan Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di antaranya telah mengharap proyek Kota Harapan Indah, Tera Damai, Segara City, Catha Rempoa, Grand Delta Sari, hingga The Linnea.

Dua tahun setelah berdiri atau tepatnya pada 1983, perusahaan mulai merambah ke Jawa Timur. Pada 1987, perusahaan menjajaki bisnis di wilayah Jakarta.

Perusahaan mengklaim telah memberikan hunian kepada lebih dari 60.000 orang, membangun lebih dari 10.000, rumah dan ruko, 1.000 tenant komersial, dan 10 township.

BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 23 juta peserta menunggak iuran dengan total nilai tunggakan mencapai Rp14 triliun.

"Kira-kira itu yang punya piutang itu sekitar 23 juta orang lebih gitu. Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14.258.680," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (11/2).

Ia menjelaskan lonjakan kepesertaan yang signifikan menjadi salah satu penyebab tingginya angka tunggakan. Sejak Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bergulir pada 2014 dengan 133 juta peserta, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan kini mencapai 283 juta jiwa.

Ghufron menjelaskan peningkatan angka kepesertaan BPJS tersebut juga diiringi bertambahnya peserta nonaktif akibat menunggak iuran.

"Kenapa tidak aktif, karena menunggak. Menunggak itu ditagih-tagihkan, tapi juga tidak keluar uangnya. Makanya banyak peserta nonaktif karena menunggak iuran," kata Ghufron.

Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran bagi kelompok tertentu. Meski demikian, Ghufon menyebut tidak seluruh peserta akan mendapatkan pemutihan secara otomatis.

Ia menegaskan penghapusan tunggakan otomatis hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, khususnya yang masuk kategori desil 1 sampai 4, yaitu kelompok masyarakat dengan kategori sangat miskin hingga rentan miskin.

"Jadi untuk miskin dan tidak mampu terutama desil yang tentunya di bawah 4. Nah, itu bisa otomatis," ujarnya.

Sementara itu, peserta di luar kategori fakir miskin yang memiliki tunggakan harus mengajukan permohonan dan memenuhi ketentuan pembayaran agar dapat memperoleh penghapusan sebagian piutang.

Ia juga menegaskan tunggakan peserta yang telah meninggal dunia atau terdata ganda dalam sistem juga akan dihapuskan.

"Dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran. Jadi ini harus diketahui. Nah tentu, sedang peserta yang sudah meninggal atau yang ganda itu dihapus selamanya," pungkasnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menyiapkan langkah ekspansi bisnis dengan membidik akuisisi anak usaha di sektor asuransi hingga perusahaan pembiayaan (multifinance) pada 2026.

Langkah tersebut masuk dalam rencana aksi korporasi perseroan untuk memperkuat model bisnis berbasis pembiayaan perumahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan rencana tersebut mencakup penguatan permodalan di sektor asuransi serta pembentukan anak usaha baru di bidang pembiayaan syariah.

"Kemudian kita mengusulkan ada penambahan capital di perusahaan asuransi, dan pendirian anak usaha, perusahaan pembiayaan syariah, dan seterusnya. Ini adalah seluruh inisiatif BTN di tahun 2026 ini," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Perusahaan, sambung Nixon, tengah mengusulkan kepada pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara agar diberi ruang untuk mengakuisisi perusahaan asuransi, terutama yang relevan dengan pembiayaan perumahan.

"Kita memang masih mengusulkan ke pemerintah dalam hal ini ke Danantara. Untuk kita boleh mengakuisisi satu perusahaan yang asuransi terutama," ujar Nixon usai rapat tersebut.

Ia menyebut kebutuhan BTN terhadap perusahaan asuransi tersebut berkaitan langsung dengan penguatan ekosistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR), khususnya dalam penyediaan mortgage insurance.

"Karena memang kita butuh mortgage insurance hari ini. Karena kalau yang sekarang kan adanya asuransi kebendaan dan asuransi jiwa. Kita ingin itu bisa di-package jadi satu semasa penjaminan kredit yang lebih murah nantinya preminya. Kalau preminya mahal, kan kasihan KPR-nya," ujar Nixon.

Kendati demikian, ia mengungkapkan rencana tersebut masih dalam tahap awal dan belum dipresentasikan secara resmi kepada Danantara.

"Belum (dibahas lebih lanjut). Kita baru masukin RBB (rencana bisnis bank) tapi belum. Belum presentasi lagi, minta waktu Danantara," ujarnya.

Seiring dengan rencana ekspansi tersebut, perusahaan juga mematok sejumlah target kinerja utama untuk 2026. Nixon menyebut pertumbuhan kredit ditargetkan berada di kisaran 8-9 persen, meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta agar target itu dinaikkan karena kinerja BTN pada 2025 mencapai sekitar 12 persen.

"Kita merencanakan sampai dengan tahun depan, loan growth-nya mungkin masih 8 sampai 9 persen, tapi ini OJK terus terang minta dinaikkan karena tahun ini kita 12 persen," ujarnya.

BTN juga memasang target pertumbuhan laba bersih yang agresif di kisaran 20-22 persen, seiring dengan rampungnya penyelesaian persoalan kredit bermasalah masa lalu.

Dari sisi efisiensi, BTN menargetkan cost of fund turun di bawah 3,6 persen, dengan cost of credit berada di kisaran 1-1,2 persen. Sementara rasio kredit bermasalah atau NPL ditargetkan turun di bawah 3 persen.

Rencana BTN mengakuisisi anak usaha asuransi ini muncul di tengah agenda konsolidasi besar-besaran BUMN asuransi yang sedang disiapkan Danantara. Badan tersebut berencana memangkas jumlah BUMN asuransi dari 15 perusahaan menjadi hanya tiga perusahaan inti.

Managing Director/Chief Economist Danantara Reza Yamora Siregar sebelumnya mengatakan mayoritas BUMN asuransi saat ini belum berjalan optimal.

"Dari 15 itu kemungkinan kita hanya ingin pertahankan tiga," ujar Reza dalam acara Insurance Industry Dialogue di Jakarta.

Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria juga menyebut konsolidasi ini mencakup pembentukan tiga pilar utama asuransi BUMN, yakni life insurance, general insurance, dan credit insurance.

Ia menambahkan konsolidasi tersebut merupakan bagian dari rencana pemangkasan jumlah BUMN dan anak usaha dari 888 menjadi sekitar 200 perusahaan agar lebih kompetitif dan memiliki daya saing kuat.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan pertumbuhan kredit dua digit, ditopang kucuran dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp25 triliun.

Likuiditas tersebut membuat ruang gerak perbankan semakin longgar, terutama pada kuartal IV 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bantuan likuiditas dari pemerintah itu berperan langsung terhadap penurunan biaya dana (cost of fund) dan mendorong penyaluran kredit perseroan.

"Pemerintah masih memberikan bantuan likuiditas berupa SAL di BTN sebesar Rp25 triliun, dan ini menciptakan kuartal IV likuiditas di market lebih longgar, yang menyebabkan cost of fund bank-bank BUMN di kuartal terakhir mengalami penurunan," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Ia menjelaskan likuiditas dari SAL tersebut benar-benar disalurkan BTN ke sektor kredit, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan perumahan.

"Begitu ada dana SAL, itu jadi kredit. Jadi ini membuktikan bahwa di BTN dana SAL itu jadi kredit dan KPR, jadi duit ini benar-benar diserap oleh konsumen kami di perkreditan. Kalau ada pertanyaan apakah dana SAL itu jadi kredit, kalau di BTN jadi kredit," katanya.

Didorong oleh likuiditas tersebut, BTN mencatat pertumbuhan kredit hampir 12 persen pada akhir 2025. Sementara aset perseroan juga tumbuh dua digit sebesar 12,7 persen.

"Aset kami masih tumbuh double digit, bahkan di akhir tahun 12,7 persen. Kredit masih tumbuh double digit, hampir 12 persen di akhir tahun, terdorong oleh likuiditas ini," ujar Nixon.

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN tumbuh 16 persen, sementara fee based income masih meningkat sekitar 14 persen. Nixon menyebut kinerja ini mencerminkan fungsi intermediasi BTN yang berjalan seimbang antara likuiditas dan penyaluran kredit.

Seiring membaiknya fungsi intermediasi, kinerja profitabilitas BTN juga menguat. Nixon menyampaikan laba bersih perseroan meningkat 16,8 persen, bahkan mendekati 18 persen di akhir tahun, dengan total pendapatan tumbuh 18 persen.

"Laba bersih kami masih naik 16,8 persen, bahkan 18 persen di akhir tahun. Total revenue tumbuh 18 persen, ini sedikit membaik dibanding 2024," kata Nixon.

Ia menjelaskan tahun 2024 menjadi fase terakhir penurunan laba akibat restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 yang tidak dapat diselamatkan.

"2024 adalah masa terakhir kami downgrade korban restrukturisasi Covid yang tidak bisa diselamatkan, makanya laba 2024 turun dibanding 2023. Tapi 2025 karena sudah bersih, angka-angkanya kembali normal dan laba tumbuh double digit lagi," ujarnya.

BTN juga mencatat perbaikan pada sejumlah rasio keuangan utama. Nixon menyebut, return on equity (ROE) BTN telah mencapai 12 persen, sementara net interest margin (NIM) berada di atas 4 persen.

Ia menambahkan penguatan permodalan juga dipengaruhi oleh penerbitan additional tier 1 capital yang dibeli oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Kami menerbitkan additional tier 1 capital yang dibeli oleh Danantara. Ini menyebabkan CAR kami naik di akhir tahun," ucap Nixon.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BTN menurun menjadi 3,08 persen, disertai perbaikan rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio) menjadi 47 persen.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan dana pemerintah di perbankan umum hingga mencapai Rp276 triliun. Penempatan tambahan sebesar Rp76 triliun dilakukan per 10 November 2025.

Rinciannya, Bank Mandiri menerima penempatan dana sebesar Rp25 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp25 triliun, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Rp25 triliun. Selain itu, Bank DKI juga menerima penempatan dana sebesar Rp1 triliun.

Sebelum penempatan tambahan tersebut, pemerintah telah lebih dulu menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hingga 22 Oktober 2025, realisasi penyerapan dana itu tercatat mencapai Rp167,6 triliun atau sekitar 85 persen.

Adapun rinciannya, Bank Mandiri dan BRI masing-masing menyerap 100 persen atau Rp55 triliun. BNI menyerap Rp37,4 triliun atau sekitar 68 persen dari alokasi Rp55 triliun. Sementara BTN menyerap Rp10,3 triliun atau 41 persen dari porsi Rp25 triliun, dan BSI menyerap Rp9,9 triliun atau 99 persen dari porsi Rp10 triliun.

Pemerintah menyebut penempatan dana tersebut dilakukan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan biaya dana perbankan, sehingga membantu menekan cost of fund bank.

Dalam skema ini, bank diberi keleluasaan memanfaatkan dana tersebut untuk mendorong aktivitas ekonomi, dengan catatan tidak digunakan untuk membeli surat utang negara.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,5 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari strategi perseroan mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto pada 2026.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan pembiayaan tersebut diberikan kepada 577 debitur yang terlibat dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.

"BNI telah memberikan pembiayaan untuk 577 debitur dengan total pinjaman mencapai Rp1,5 triliun," kata Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Selain pembiayaan, BNI juga mendorong digitalisasi pelaksanaan MBG melalui penyediaan layanan virtual account dan integrasi sistem transaksi menggunakan BNI Direct.

Hingga kini, sebanyak 6.560 dapur MBG telah terhubung dengan sistem BNI, atau sekitar 34 persen dari total 19.188 dapur yang ada secara nasional.

Putrama menyebut volume transaksi program MBG yang telah terintegrasi dengan sistem BNI mencapai Rp26 triliun.

"BNI telah membantu proses digitalisasi Makan Bergizi Gratis ini dengan pembuatan virtual account serta BNI Direct," ujarnya.

Dukungan terhadap program MBG menjadi bagian dari strategi BNI dalam menjalankan Asta Cita dan program prioritas pemerintah, yang pada 2026 berfokus pada transformasi peran jaringan dan penguatan pembiayaan sektor produktif.

Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang tetap terjaga. Hingga kuartal III-2025, BNI berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp15,1 triliun, seiring dengan ekspansi bisnis yang sehat dan pengelolaan risiko yang terukur.

"Dengan transformasi bisnis dan ekspansi bisnis yang sehat, laba bersih BNI pada kuartal III-2025 mencapai Rp15,1 triliun dengan tetap menjaga cadangan risiko kredit melalui CKPN (cadangan kerugian penurunan nilai) sebesar Rp6,1 triliun," tutur dia.

Dari sisi pendanaan, dana murah atau CASA BNI tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp541 triliun menjadi Rp613 triliun. Tabungan BNI tercatat tumbuh 12,6 persen menjadi Rp269 triliun, sementara giro meningkat 14 persen menjadi Rp344 triliun.

Pada sisi penyaluran kredit, BNI membukukan pertumbuhan kredit 10,5 persen yoy menjadi Rp812 triliun, yang disalurkan ke segmen dan sektor usaha produktif, berimbang, dan berkelanjutan. Pertumbuhan ini melampaui rata-rata industri perbankan sebesar 7,7 persen.

Meski mencatat pertumbuhan dua digit, BNI tetap menjaga kualitas aset dengan rasio kredit bermasalah (NPL) berada di level 2 persen. Selain itu, rasio loan at risk (LaR) berhasil ditekan dari 11,8 persen menjadi 10,4 persen pada kuartal III 2025.

Sebagai bagian dari kehati-hatian, BNI juga membentuk CKPN sebesar Rp6,1 triliun atau tumbuh 13,6 persen secara tahunan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengungkapkan mayoritas pembeli rumah saat ini berasal dari generasi milenial.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut sekitar 85 persen pembeli rumah yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berasal dari kelompok usia tersebut.

"85 persen pembelinya sekarang perumahan-perumahan itu adalah yang pembayarnya adalah para milenial," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

"Jadi memang secara clear kami juga mengembangkan transaksi nanti di digitalnya sangat terkait dengan kelompok milenial karena memang customer kami terbesar mereka hari ini, karena yang beli rumah biasanya yang pakai KPR justru adalah para milenial," tambah dia.

Menurut Nixon, generasi milenial memang menjadi tulang punggung pertumbuhan sektor perumahan nasional. Karena itu, BTN secara sadar mengarahkan pengembangan layanan, termasuk transaksi digital, agar selaras dengan kebutuhan dan kebiasaan generasi tersebut.

Ia menjelaskan fokus BTN terhadap milenial juga tercermin dari komposisi internal perusahaan. Sekitar 80 persen pegawai BTN saat ini berasal dari kalangan milenial, dengan komposisi pegawai pria dan wanita yang relatif seimbang.

"Pegawai kami komposisinya menarik, hampir 50-50 pria dan wanita, dan 80 persen adalah milenial pegawai kita. Jadi memang sengaja mengejar milenial karena memang milenial lah yang menjadi tulang punggung pertumbuhan perumahan Indonesia," katanya.

BTN sendiri telah melayani sektor perumahan selama lebih dari 75 tahun. Nixon menyebut hingga kini hampir 6 juta nasabah telah mengambil KPR melalui BTN, dengan pangsa pasar sekitar 39-40 persen secara nasional dan sekitar 70 persen untuk KPR subsidi.

"Portofolio kami 75 sampai 80 persen setiap tahun ada di bidang perumahan, hampir 6 juta customer yang sudah ambil KPR di BTN dan market share kami 39 sampai 40 persen dan ini stabil," tutur Nixon.

Dari sisi kinerja, Nixon memaparkan bahwa hingga akhir 2025, aset BTN masih tumbuh dua digit sekitar 12,7 persen, sementara kredit tumbuh hampir 12 persen dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 16 persen.

"Di akhir tahun aset kami masih tumbuh double digit, kredit hampir 12 persen, DPK 16 persen, dan laba bersih kami masih naik 16,8 persen bahkan 18 persen di akhir tahun," ujarnya.

Ia menambahkan kinerja 2025 menunjukkan pemulihan setelah tekanan akibat restrukturisasi kredit selama pandemi.

"Tahun 2025 karena ini sudah bersih, maka angka-angkanya kembali normal, tumbuh labanya juga sudah double digit kembali," kata Nixon.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak dengan tegas usulan Polri berada di bawah naungan kementerian.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR di Jakarta, Senin (26/1/2026).

"Hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian," ujar Sigit.

Dia menilai bahwa posisi kepolisian di bawah kementerian ini justru melemahkan Polri sebagai institusi, negara hingga Presiden.

Oleh sebab itu, jenderal polisi bintang empat itu bakal memerintahkan kepada jajarannya agar bisa terus memperjuangkan Polri di bawah langsung Presiden.

"Saya minta seluruh jajaran laksanakan ini, perjuangkan sampai titik darah penghabisan," imbuhnya.

Lebih jauh, Sigit juga bercerita bahwa dirinya sempat ditawari untuk menjadi menteri kepolisian. Namun, dia menolak itu dan menegaskan lebih memilih menjadi petani daripada mengambil jabatan itu.

"Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," pungkasnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkap skema baru kredit perumahan (KPR) khusus bagi kalangan wiraswasta.

Hal ini sebagai upaya memperluas akses kepemilikan rumah yang selama ini dinilai lebih sulit dijangkau oleh pelaku usaha non-fixed income.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema tersebut hadir melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan.

Program ini dirancang untuk memberi jalur khusus bagi wiraswasta yang selama ini porsinya relatif kecil dalam pembiayaan perumahan subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"KPP itu dulu namanya KUR perumahan lalu diganti jadi KPP. Nah, ini adalah memberikan semacam KPR kepada wiraswasta karena selama ini wiraswasta agak susah masuk ke paket FLPP," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Menurut Nixon, pemerintah kini memisahkan jalur pembiayaan antara kelompok fixed income dan wiraswasta. Jika masyarakat berpenghasilan tetap tetap masuk melalui skema FLPP, maka KPP disiapkan khusus bagi pelaku usaha agar tidak bersaing dalam satu skema yang sama.

"Pemerintah membuat khusus namanya KPP jadi ini buat wiraswasta, jadi fixed income enggak boleh," ujarnya.

Skema KPP menyasar dua sisi sekaligus, yakni dari sisi pasokan dan permintaan. Untuk sisi supply, KPP menyasar developer kecil dengan plafon hingga Rp5 miliar dan dapat diputar hingga empat kali, sehingga total pembiayaan bisa mencapai Rp20 miliar.

Sementara untuk sisi demand, KPP menyasar pedagang dan pelaku usaha kecil dengan pembiayaan hingga Rp500 juta dalam bentuk KUR perumahan.

"Ini akan menyelesaikan persoalan karena ini hanya buat wiraswasta," ujar Nixon.

Ia menjelaskan kebutuhan wiraswasta terhadap hunian juga berbeda dengan kelompok pekerja formal. Rumah bagi pelaku usaha kerap sekaligus menjadi tempat usaha, gudang, atau kios, sehingga sulit dipisahkan antara fungsi hunian dan aktivitas bisnis.

"Karena kalau wiraswasta itu rumah juga biasanya merangkap gudang atau merangkap tempat usaha jadi sulit dibedakan antara tempat tinggal dan tempat usaha," tuturnya.

Selain mendorong kepemilikan rumah bagi wiraswasta, BTN juga memperkuat strategi keberlanjutan lewat pengembangan rumah rendah emisi. Nixon menyebut BTN mengintegrasikan prinsip ESG langsung ke dalam proses bisnis melalui program perumahan ramah lingkungan.

"Kami sebut programnya adalah rumah rendah emisi, di mana kami bekerja sama dengan para developer lalu para startup yang membangun material bahan baku perumahan itu bercampur sampah atau limbah masyarakat paling banyak plastik," katanya.

Material berbasis limbah plastik itu diolah menjadi bata, batako, genteng, hingga paving block, dengan kandungan plastik yang bisa mencapai 40 persen. Nixon menegaskan penggunaan material daur ulang tersebut tidak membuat harga rumah lebih mahal, bahkan justru meningkatkan kekuatan material.

"Harganya juga enggak bertambah mahal, tapi kualitasnya kuat," ujarnya.

BTN menargetkan hingga 2029 akan terbangun sekitar 150 ribu unit rumah rendah emisi di berbagai daerah. Program ini sekaligus menjadi kontribusi BTN dalam pengurangan emisi karbon dari sektor perumahan.

Selain bahan bangunan, konsep rumah rendah emisi juga menyasar desain hunian yang lebih hemat energi dan air, seperti jendela yang lebih lebar untuk mengurangi penggunaan listrik, atap yang lebih tinggi untuk sirkulasi udara alami, serta penggunaan keran otomatis guna menghemat air.

"Ini energi efisien banget," kata Nixon.

Ia menambahkan proyek rumah rendah emisi BTN bahkan telah menarik perhatian internasional. Tahun lalu, proyek ini dikunjungi oleh utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Putri Mahkota Belanda, Putri Maxima.

"Putri Maxima datang khusus melihat proyek ini, dan beliau bukan atas nama Belanda, ternyata beliau adalah utusan khusus PBB," ujarnya.

JAKARTA - Perum BULOG menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diselenggarakan pada rabu (21/1) di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.

RDP tersebut digelar sebagai forum untuk mendengarkan penjelasan Perum BULOG terkait pelaksanaan tugas dan peran strategis perusahaan dalam penyaluran pangan, khususnya di wilayah terdampak bencana, serta kontribusi BULOG dalam mendukung program pemerintah melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Rapat dipimpin oleh wakil Ketua Eko Hendro Purnomo dan dihadiri Anggota Komisi VI DPR RI. Sementara itu Perum BULOG hadir dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, didampingi Wakil Direktur Utama Perum BULOG, Marga Taufiq, beserta jajaran Direksi dan Kepala Divisi Perum BULOG.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum BULOG menyampaikan bahwa BULOG secara konsisten menjalankan mandat negara dalam menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan, terutama pada situasi darurat dan pascabencana. BULOG terus mengoptimalkan sistem logistik dan jaringan distribusi nasional agar bantuan pangan dapat tersalurkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan merata ke wilayah terdampak.

Selain itu, BULOG juga memaparkan peran aktifnya dalam mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem pangan nasional berbasis desa. Melalui kolaborasi dengan koperasi desa, BULOG berkontribusi dalam memperkuat distribusi pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tingkat lokal.

“Melalui forum RDP ini, BULOG menegaskan komitmennya untuk terus hadir dalam setiap kondisi, baik dalam situasi bencana maupun dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk KDMP, guna mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Perum BULOG menyambut baik masukan, dukungan dan arahan dari Komisi VI DPR RI sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja perusahaan ke depan, sekaligus memastikan pelaksanaan tugas publik BULOG berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam forum tersebut, Komisi VI DPR RI menilai BULOG telah menjalankan peran strategisnya secara optimal, khususnya dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan pada situasi darurat dan pascabencana. Melalui kesiapan stok, jaringan logistik nasional, serta koordinasi lintas sektor, BULOG dinilai mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.

Selain itu, Komisi VI DPR RI juga mengapresiasi keterlibatan BULOG dalam penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berperan sebagai penggerak ekonomi desa dan simpul distribusi pangan di tingkat lokal. Peran BULOG dalam mendukung koperasi desa dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun sistem pangan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Komisi VI DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan status dan kelembagaan Perum BULOG agar memiliki landasan yang lebih kokoh dalam menjalankan tugas dan fungsi strategisnya. Penguatan status BULOG dinilai penting untuk memastikan efektivitas peran BULOG dalam menjaga stabilitas pangan, melindungi masyarakat, serta mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.