REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jalan tol tidak akan diberlakukan sebelum kondisi perekonomian membaik. Pemerintah belum akan menambah beban pajak hingga daya beli masyarakat dinilai cukup kuat.

"Posisi kita enggak berubah bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai dipandang cukup baik, dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya,” kata Purbaya dalam acara taklimat media di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menkeu menerangkan, wacana pengenaan PPN untuk jalan tol saat ini masih sebatas rencana jangka panjang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan akan dikaji lebih lanjut oleh Kementerian Keuangan.

Sebagaimana diketahui, rencana tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2025-2029 sebagai salah satu opsi perluasan basis penerimaan negara.

Di samping itu, terkait rencana pemajakan kelompok super kaya atau High Wealth Individual (HWI), Purbaya juga menyatakan kebijakan itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat dan masih dalam tahap kajian.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebut proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) terkait dengan restitusi masih dalam pembahasan.

Untuk diketahui, pemerintah tengah membahas revisi PMK yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak usai nilai restitusi tembus Rp361 triliun pada 2025 lalu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan, proses tersebut merupakan bagian dari siklus penyusunan regulasi untuk memastikan ketentuan yang dihasilkan tetap relevan.

Dia menyebut pihaknya menginginkan agar aturan restitusi sejalan dengan perkembangan sistem administrasi perpajakan, serta selaras dengan dinamika perekonomian, kebutuhan dunia usaha, serta penguatan tata kelola dan pengawasan dalam rangka menjaga integritas sistem perpajakan.

"Perlu kami sampaikan bahwa pembahasan masih berlangsung, sehingga substansi pengaturan belum dapat kami sampaikan secara rinci. Setelah proses harmonisasi dan penetapan selesai, ketentuan resmi akan disampaikan secara terbuka kepada publik," terang Inge melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (15/4/2026).

Inge juga menyebut akan melakukan edukasi secara komprehensif kepada Wajib Pajak dan pemangku kepentingan, termasuk melalui media dan berbagai kanal komunikasi resmi.

Tujuannya agar implementasi ketentuan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPMK tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak secara virtual.

Dilansir dari situs resmi DJPP Kemenkum, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III telah menyelenggarakan rapat itu secara virtual pada 10-11 April 2026.

Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada 6 April 2026, dalam rangka penyempurnaan substansi dan memastikan kesesuaian materi RPMK dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa instansi kementerian/lembaga yang hadir yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.

Salah satu poin utama soal revisi aturan itu adalah mekanisme penelitian atas permohonan WP yang menjadi dasar bagi Dirjen Pajak dalam menentukan pemberian restitusi.

"Selain itu, diatur pula bahwa dalam hal hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya persyaratan formal dan terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi ketentuan atau terdapat kondisi tertentu seperti pemeriksaan pajak atau proses penegakan hukum, permohonan dapat ditolak," dikutip dari laman resmi DJPP.

Rancangan peraturan ini bakal memuat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu paling lama tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak permohonan diterima.

"Sebagai bagian dari pembaruan regulasi, RPMK ini akan mencabut dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, serta direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi pajak.

Hal ini sejalan dengan rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang ingin memperketat pengawasan pembayaran restitusi kepada wajib pajak (WP) usai nilainya tembus Rp361 triliun pada 2025.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu menyebut pemerintah saat ini sedang menyusun penyempurnaan pengaturan melalui rancangan PMK atau RPMK pengganti PMK sebelumnya.

"Pengaturan ini diarahkan untuk menajamkan kriteria dan memastikan bahwa restitusi diberikan tepat sasaran, sesuai dengan peraturan," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (14/4/2026).

Inge menyebut langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pelayanan dan pengawasan, serta memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan negara.

Akan tetapi, revisi PMK yang tengah digodok ini dipastikan bukan dalam rangka membatasi hak WP melainkan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas proses pemberian restitusi. Dia menyebut restitusi adalah hak WP yang tetap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Revisi PMK ini, lanjut Inge, mencakup tujuan guna memastikan fasilitas percepatan pengembalian pendahuluan diberikan kepada pihak yang memang memenuhi kriteria secara memadai.

"Dalam pelaksanaannya, proses restitusi dilakukan melalui mekanisme penelitian dan/atau pemeriksaan sebagai bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan bahwa pengembalian pajak dilakukan secara tepat, akurat, dan akuntabel," ujar eselon II DJP Kemenkeu itu.

Revisi Aturan Restitusi Pajak Sudah Tahap Harmonisasi

Adapun Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum (DJPP Kemenkum) telah melaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPMK tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak secara virtual.

Dilansir dari situs resmi DJPP Kemenkum, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan III telah menyelenggarakan rapat itu secara virtual pada 10—11 April 2026.

Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kegiatan pada 6 April 2026, dalam rangka penyempurnaan substansi dan memastikan kesesuaian materi RPMK dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa instansi kementerian/lembaga yang hadir yaitu Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum.

Salah satu poin utama soal revisi aturan itu adalah mekanisme penelitian atas permohonan WP yang menjadi dasar bagi Dirjen Pajak dalam menentukan pemberian restitusi.

"Selain itu, diatur pula bahwa dalam hal hasil penelitian menunjukkan terpenuhinya persyaratan formal dan terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sebaliknya, apabila tidak memenuhi ketentuan atau terdapat kondisi tertentu seperti pemeriksaan pajak atau proses penegakan hukum, permohonan dapat ditolak," dikutip dari lama resmi DJPP.

Rancangan peraturan ini bakal memuat ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian permohonan, yaitu paling lama tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak permohonan diterima.

"Sebagai bagian dari pembaruan regulasi, RPMK ini akan mencabut dan menggantikan beberapa peraturan sebelumnya terkait pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, serta direncanakan mulai berlaku pada 1 Mei 2026," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyatakan diperlukan terobosan besar untuk mencapai realisasi target pajak 2026 yang meningkat 22 persen dibandingkan realisasi 2025.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld di Jakarta, Kamis menegaskan tanpa terobosan kebijakan yang signifikan maka risiko shortfall penerimaan pajak sangat terbuka.

Menurut dia, secara teoritis pertumbuhan penerimaan pajak sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi, konsumsi, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, pertumbuhan alami penerimaan pajak umumnya hanya berada pada kisaran satu digit.

“Ketika target dipatok tumbuh di atas 20 persen, maka terdapat kesenjangan struktural yang sulit dijembatani tanpa kebijakan yang luar biasa,” ujar dia dalam keterangannya.

Hingga saat ini, lanjutnya, belum terlihat adanya instrumen fiskal baru yang cukup kuat untuk mendorong lonjakan penerimaan tersebut, tidak ada perluasan basis pajak yang bersifat radikal, tidak ada kebijakan perpajakan baru yang menjadi game changer, sementara reformasi administrasi masih dalam fase transisi.

Vaudy juga menyinggung implementasi sistem Coretax yang masih memerlukan waktu untuk benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara.

"Reformasi administrasi berjalan, tetapi masih dalam tahap transisi. Dampaknya belum bisa langsung mendorong penerimaan secara signifikan," katanya.

Selain itu, ia menyatakan masih adanya persoalan compliance gap yang besar dalam sistem perpajakan Indonesia, meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat, tingkat pelaporan dan pembayaran pajak belum menunjukkan peningkatan yang sebanding.

"Ini menunjukkan masalah utama bukan pada jumlah wajib pajak, tetapi pada kualitas kepatuhan dan efektivitas pengawasan," katanya.

Terkait hal itu, dia menyatakan peran konsultan pajak menjadi sangat penting sebagai bagian dari solusi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Konsultan pajak, menurut dia berfungsi sebagai intermediaries yang menjembatani hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Melalui peran ini, konsultan dapat membantu meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

“Konsultan pajak bukan hanya pendamping, tetapi juga agen peningkatan kepatuhan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam banyak praktik internasional, konsultan pajak menjadi bagian penting dalam sistem perpajakan, terutama dalam membantu wajib pajak memahami kewajiban yang semakin kompleks.

Selain itu, konsultan pajak juga berperan sebagai edukator yang memberikan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak, sekaligus membantu mereka memenuhi hak dan kewajibannya secara benar.

Vaudy menegaskan peningkatan penerimaan pajak ke depan tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan fiskal semata, tetapi harus didukung oleh pendekatan berbasis ekosistem.

Pendekatan ini mencakup integrasi data, sinergi antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi yang optimal dalam sistem perpajakan.

“Ke depan, yang dibutuhkan adalah ekosistem perpajakan yang terintegrasi. Semua pihak harus terlibat, termasuk konsultan pajak,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan arsitektur ekosistem perpajakan menjadi agenda strategis yang harus segera didorong pemerintah.

Tanpa langkah tersebut, tambahnya, target penerimaan pajak yang tinggi berpotensi tidak tercapai dan justru memperbesar tekanan terhadap APBN.

"Kalau tidak ada terobosan besar, target tinggi ini akan sulit dicapai. Risiko shortfall itu nyata," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA — Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menembus 10,1 juta hingga akhir Maret 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunggu jutaan wajib pajak memanfaatkan kelonggaran pelaporan hingga 30 April 2026.

Perpanjangan waktu ini diberikan tanpa sanksi administratif untuk mengantisipasi kendala teknis sekaligus memberi ruang adaptasi sistem baru.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, total SPT yang telah disampaikan mencapai 10.124.668 hingga Senin (30/3/2026) pukul 24.00 WIB. “Per 30 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan mencapai 10.124.668,” kata Inge dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Inge merinci, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 8.877.779 SPT. Disusul wajib pajak orang pribadi nonkaryawan 1.039.175 SPT dan wajib pajak badan 205.897 SPT, termasuk pelaporan dalam denominasi rupiah dan dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penerapan sistem Coretax membuat proses pelaporan lebih rinci karena data wajib pajak terintegrasi dan terisi otomatis. “Sekarang setiap data harus direkonfirmasi dengan database pembanding. Jadi memang lebih detail dan kompleks,” kata Bimo.

Selain pelaporan SPT, aktivasi akun Coretax juga terus meningkat. Hingga akhir Maret, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun mencapai 17.367.922, terdiri dari 16.310.079 wajib pajak orang pribadi, 967.121 wajib pajak badan, 90.495 instansi pemerintah, serta 227 pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik.

DJP mencatat masih ada jutaan wajib pajak yang belum melaporkan SPT hingga batas normal 31 Maret. Bimo mengimbau masyarakat segera memanfaatkan waktu tambahan yang diberikan pemerintah. “Diputuskan sampai 30 April, baik pelaporannya maupun pembayarannya,” kata Bimo.

Dengan kapasitas sistem yang kini mampu menampung ratusan ribu pelaporan per hari, DJP optimistis tingkat kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat seiring adaptasi terhadap sistem Coretax.

Bisnis.com, JAKARTA - Mengapa rasio pajak Indonesia sulit naik? Jawaban yang sering muncul adalah kepatuhan masyarakat yang masih rendah atau besarnya sektor informal. Namun, ada kemungkinan lain yang jarang dibicarakan: bisa jadi desain sistem pajak itu sendiri ikut membentuk perilaku ekonomi masyarakat.

Rasio pajak Indonesia masih berkisar sekitar 10% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development, yang berada di atas 30% dari PDB (OECD, 2025).

Selama ini kesenjangan tersebut lebih sering dijelaskan oleh faktor ekonomi dan administrasi perpajakan. Padahal, struktur kebijakan pajak juga dapat memengaruhi cara wajib pajak (WP) mengambil keputusan.

Dalam ekonomi perpajakan dikenal istilah bunching effect. Sederhananya, ini adalah kecenderungan WP untuk menahan pelaporan penghasilan tepat di bawah batas tarif pajak yang lebih tinggi. Ketika tambahan pendapatan membuat seseorang berpindah ke lapisan tarif yang lebih besar, sebagian orang memilih menunda atau menyesuaikan pelaporan penghasilannya agar tetap berada di lapisan tarif yang lebih rendah.

Fenomena ini bukan sekadar akal-akalan. Dalam banyak kasus, ia merupakan respons rasional terhadap sistem insentif yang ada. Ketika perbedaan beban pajak antarlapisan terlalu tajam, sebagian pelaku ekonomi akan berusaha menghindari lonjakan tersebut (Piketty & Saez, 2007).

Menariknya, tidak semua WP memiliki ruang yang sama untuk melakukan penyesuaian seperti ini.

Pekerja bergaji tetap, misalnya, relatif tidak memiliki fleksibilitas untuk mengatur penghasilan yang dilaporkan. Gaji mereka sudah ditentukan dalam kontrak kerja dan pajaknya dipotong langsung oleh perusahaan setiap bulan. Mekanisme ini membuat penerimaan pajak dari karyawan relatif stabil.

Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa pajak penghasilan (PPh) karyawan menjadi salah satu kontributor penting penerimaan negara setiap tahun. Stabilitas ini sering dianggap sebagai indikator kepatuhan yang baik.

Namun, jika dilihat lebih jauh, kondisi tersebut juga mencerminkan kenyataan bahwa kelompok pekerja formal hampir tidak memiliki ruang untuk menyesuaikan pelaporan penghasilannya.

Sebaliknya, kelompok yang memiliki fleksibilitas lebih besar—seperti pemilik usaha atau profesional independen—memiliki ruang lebih luas untuk mengatur waktu maupun jumlah penghasilan yang dilaporkan. Di sinilah fenomena bunching lebih mudah muncul.

Situasi ini menciptakan paradoks dalam sistem perpajakan. Kelompok yang paling sedikit memiliki ruang penyesuaian justru menjadi pembayar pajak yang paling konsisten. Sementara kelompok yang memiliki fleksibilitas ekonomi lebih besar memiliki peluang lebih luas untuk menyesuaikan pelaporan penghasilan mereka.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan dalam sektor usaha kecil dan menengah. Pemerintah memberikan fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5% bagi pelaku usaha dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi usaha kecil.

Namun, batasan tersebut juga menciptakan insentif tertentu. Skema PPh Final melalui PP 23/2018 dan PP 55/2022 kerap dimanfaatkan karena dinilai mempunyai beban yang lebih ringan dibandingkan Pasal 17 UU PPh.

Sebagian pelaku usaha memilih menahan omzet agar tetap berada di bawah ambang fasilitas tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus muncul praktik memecah usaha menjadi beberapa entitas agar masing-masing tetap berada dalam batas yang sama.

Menariknya, alasan di balik perilaku ini sering bukan semata-mata karena tarif PPh. Dalam banyak sektor usaha, persoalan utamanya justru terkait kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketika omzet usaha melewati batas tertentu, pelaku usaha harus mulai memungut PPN, yang dalam pasar konsumen sering dipersepsikan sebagai kenaikan harga.

Akibatnya, pelaku usaha yang memungut PPN bisa kehilangan daya saing dibandingkan pesaing yang belum menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Di sinilah pelajaran penting bagi pembuat kebijakan. Pajak tidak hanya menentukan berapa besar penerimaan negara, tetapi juga membentuk perilaku ekonomi masyarakat.

Karena itu, reformasi perpajakan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan tarif atau perluasan basis pajak. Yang tidak kalah penting adalah merancang sistem yang meminimalkan distorsi perilaku.

Struktur tarif yang lebih sederhana, transisi kewajiban yang lebih halus, serta ambang batas yang lebih realistis dapat membantu mengurangi insentif untuk melakukan penyesuaian semacam ini.

Kepatuhan pajak bukan hanya soal moral atau penegakan hukum. Ia juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem pajak dirancang. Pajak yang baik bukan hanya yang adil di atas kertas, tetapi juga yang mampu memahami bagaimana manusia benar-benar merespons insentif ekonomi.

Ketika desain kebijakan mampu membaca dinamika tersebut, sistem perpajakan tidak hanya menjadi instrumen penerimaan negara, tetapi juga fondasi bagi ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 6.691.081 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) telah dilaporkan melalui sistem Coretax DJP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.685.865 SPT dilaporkan melalui Coretax DJP, sementara 5.216 SPT lainnya dilaporkan melalui Coretax Form.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 6.691.081 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan wajib pajak yang menyampaikan laporan, untuk tahun buku Januari-Desember 2025, DJP merinci jumlahnya sebanyak 5.947.665 wajib pajak orang pribadi karyawan, 595.835 wajib pajak orang pribadi non-karyawan, 141.055 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 116 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan untuk beda tahun buku yang mulai dilaporkan pada 1 Agustus 2025, jumlahnya tercatat 1.173 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 21 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Lebih lanjut, DJP melaporkan jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 15.616.605 wajib pajak.

Jumlah itu terdiri atas 14.594.724 wajib pajak orang pribadi, 931.532 wajib pajak badan, 90.124 wajib pajak instansi pemerintah, dan 225 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP.

DJP juga menyediakan Coretax Form bagi wajib pajak orang pribadi dengan status Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Nihil.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di 1500200 atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat.

DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat bahwa rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio Indonesia paling rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market) di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan pemutakhiran data World Revenue Longitudinal Database (WoRLD) yang dirilis Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 4 Maret 2026, penerimaan perpajakan Indonesia hanya mencapai 10,08% terhadap PDB pada 2024. Laporan itu juga mencatat bahwa tax ratio Indonesia juga masih sangat tergantung terhadap komoditas.

Secara historis rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia mengalami masa puncaknya pada periode commodity boom, yang mana rekor tertinggi sempat menyentuh angka lebih dari 18,13% dari PDB pada 2008—dengan tax ratio sebesar 12,16%.

Sebaliknya, pada 2020, rasio pendapatan negara terhadap PDB anjlok menjadi 10,67%—menjadi titik terendah dalam catatan WoRLD IMF. Sejalan dengan itu, tax ratio juga hanya tercatat sebesar 8,32%.

Perbandingan dengan Negara Asia Tenggara

Sebagai perbandingan, rasio pajak Thailand mampu menyentuh 15,95% terhadap PDB pada tahun yang sama. Disusul oleh Filipina sebesar 15,36%, Vietnam sebesar 12,96%, dan Malaysia di level 12,47% terhadap PDB.

Bahkan, jika disandingkan dengan raksasa ekonomi Asia lainnya maka kapasitas pemungutan pajak Indonesia masih tampak jauh tertinggal. India mencatatkan tax ratio sebesar 18,11% terhadap PDB, sementara China berada di level 12,97%.

Rendahnya rasio pajak ini berimbas langsung pada rasio pendapatan negara secara keseluruhan (total revenue to GDP ratio). Total pendapatan negara Indonesia tercatat hanya 12,84% terhadap PDB, terendah di antara negara setara utama: China (25,6%), Filipina (21,2%), Thailand (21,2%), India (20,9%), Vietnam (18,4%), dan Malaysia (16,6%).

Merinci data IMF tersebut, struktur penerimaan pajak Indonesia pada 2024 secara umum masih ditopang oleh dua komponen utama. Pertama, pajak penghasilan dan laba (income and profit tax) yang menyumbang 4,80% terhadap PDB; jauh lebih rendah dari Malaysia (8,56%), India (6,79%), Thailand (6,08%), Filipina (5,80%), dan Vietnam (5,38%), meski masih lebih baik dari China (4,11%).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sales & production tax, mencatatkan kontribusi sebesar 4,63% terhadap PDB. Realisasi ini juga jauh tertinggal dibandingkan India (9,66%), Thailand (8,92%), Filipina (7,63%), dan Vietnam (6,27%), meski masih lebih baik dari Malaysia (2,8%).

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau other revenue (non-tax) Indonesia mencapai 2,62% terhadap PDB. Angka itu menjadi yang terendah di antara negara setara seperti Vietnam (5,80%), Thailand (4,22%), Malaysia (4,19%), China (3,82%), Filipina (3,10%), dan India (2,78%).

Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Salah satu tantangan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang masih jauh dari ekspektasi. Data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) 2025 sampai dengan 5 Maret 2026 mencapai 6.002.570 surat pemberitahuan alias SPT.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan data tersebut ditarik pukul 08.00 WIB pagi. Dengan demikian, masih ada sisa sekitar 8 juta SPT yang harus masuk untuk memenuhi target 14 juta SPT.

"Per hari ini jam 8 tadi pagi alhamdulillah in total sudah masuk SPT tahunan pajak tahun 2025 ini 6.002.570 SPT tahunan," terang Bimo pada taklimat media di kantor DJP Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Secara terperinci untuk pelaporan tahun buku Januari-Desember 2025, SPT PPh untuk orang pribadi (OP) mendominasi dengan 5.872.158 SPT yang sudah masuk. Kemudian, SPT PPh badan berdenominasi rupiah 129.231 SPT dan berdenominasi dolar Amerika Serikat (AS) 113 SPT.

Sementara itu, untuk pelaporan beda tahun buku meliputi SPT dari wajib pajak (WP) badan 1.047 SPT berdenominasi rupiah dan 21 SPT badan berdenominasi dolar AS. Menurut Bimo, kinerja sampai dengan awal Februari 2026 ini tidak banyak berbeda dengan tahun lalu di periode yang sama yakni 6 juta SPT. "Kami masih menunggu sekitar 9 juta wajib pajak yang lain," terangnya secara terpisah usai acara.

Menurut Dirjen Pajak lulusan Taruna Nusantara itu, ada 250.000 WP yang melaporkan pajaknya setiap hari. Namun, dia meyakini ini belum mencapai periode puncak (peak) lantaran otoritas pajak pernah mencatat pelaporan sampai dengan 370.000 WP dalam satu hari.

"Bahkan di weekend saja kemarin, weekend Sabtu Minggu kemarin, itu di Sabtu ada sekitar 190.000. Minggu-nya ada 60.000 wajib pajak," terangnya.

Untuk memastikan masyarakat melaporkan SPT-nya, Bimo menyebut pihaknya akan terus membuka saluran-saluran pelayanan melalui agen dan relawan pajak. Kerja sama dengan tax center di seluruh Indonesia juga diharapkan bisa mendorong pelaporan SPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Rasio penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) alias tax ratio Indonesia masih menjadi yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang (emerging market) setara di kawasan Asia Pasifik.

Berdasarkan pemutakhiran data World Revenue Longitudinal Database (WoRLD) yang dirilis Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada 4 Maret 2026, penerimaan perpajakan Indonesia hanya mencapai 10,08% terhadap PDB pada 2024.

Angka tersebut terpaut jauh di bawah rata-rata negara emerging market di kawasan yang sama. Negara-negara tetangga di kawasan Asean pun mencatatkan kinerja pemungutan pajak yang jauh lebih optimal.

Sebagai perbandingan, rasio pajak Thailand mampu menyentuh 15,95% terhadap PDB pada tahun yang sama. Disusul oleh Filipina sebesar 15,36%, Vietnam sebesar 12,96%, dan Malaysia di level 12,47% terhadap PDB.

Bahkan, jika disandingkan dengan raksasa ekonomi Asia lainnya maka kapasitas pemungutan pajak Indonesia masih tampak jauh tertinggal. India mencatatkan tax ratio sebesar 18,11% terhadap PDB, sementara China berada di level 12,97%.

Rendahnya rasio pajak ini berimbas langsung pada rasio pendapatan negara secara keseluruhan (total revenue to GDP ratio). Total pendapatan negara Indonesia tercatat hanya 12,84% terhadap PDB, terendah di antara negara setara utama: China (25,6%), Filipina (21,2%), Thailand (21,2%), India (20,9%), Vietnam (18,4%), dan Malaysia (16,6%).

Merinci data IMF tersebut, struktur penerimaan pajak Indonesia pada 2024 secara umum masih ditopang oleh dua komponen utama. Pertama, pajak penghasilan dan laba (income and profit tax) yang menyumbang 4,80% terhadap PDB; jauh lebih rendah dari Malaysia (8,56%), India (6,79%), Thailand (6,08%), Filipina (5,80%), dan Vietnam (5,38%), meski masih lebih baik dari China (4,11%).

Kedua, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau sales & production tax, mencatatkan kontribusi sebesar 4,63% terhadap PDB. Realisasi ini juga jauh tertinggal dibandingkan India (9,66%), Thailand (8,92%), Filipina (7,63%), dan Vietnam (6,27%), meski masih lebih baik dari Malaysia (2,8%).

Ketiga, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau other revenue (non-tax) Indonesia mencapai 2,62% terhadap PDB. Angka itu menjadi yang terendah di antara negara setara seperti Vietnam (5,80%), Thailand (4,22%), Malaysia (4,19%), China (3,82%), Filipina (3,10%), dan India (2,78%).

Sementara itu, berdasarkan data WoRLD IMF, secara historis rasio pendapatan negara terhadap PDB Indonesia mengalami masa puncaknya pada periode commodity boom, yang mana rekor tertinggi sempat menyentuh angka lebih dari 18,13% dari PDB pada 2008—dengan tax ratio sebesar 12,16%.

Sebaliknya, pada 2020, rasio pendapatan negara terhadap PDB anjlok menjadi 10,67%—menjadi titik terendah dalam catatan WoRLD IMF. Sejalan dengan itu, tax ratio juga hanya tercatat sebesar 8,32%.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara pada APBN 2026 diperkirakan tidak naik signifikan dari tahun lalu sehingga semakin membatasi ruang fiskal.

Hal ini tertuang pada pengumuman terbaru lembaga pemeringkat, Fitch Ratings yang mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada BBB. Namun, prospek atau outlook kredit Indonesia diturunkan dari kategori Stabil ke Negatif.

Fitch menilai keseluruhan penerimaan APBN 2026, yang dalam hal ini meliputi pajak, kepabeanan dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya sebesar 13,3% terhadap PDB pada 2026 dan 2027. Ini juga masih lebih rendah dari rata-rata median penerimaan negara-negara dengan sesama rating BBB.

Sebagai informasi, pemerintah tahun ini menargetkan penerimaan negara keseluruhan sebesar Rp3.153,6 triliun. Penerimaan pajak ditargetkan Rp2.357,7 triliun, kepabeanan dan cukai Rp336 triliun, serta PNBP Rp459,2 triliun.

"Kami memperkirakan pendapatan pemerintah umum/PDB rata-rata 13,3% selama tahun 2026 dan 2027 (median BBB: 25,5%) di tengah kurangnya mobilisasi pendapatan yang signifikan," ujar Fitch melalui keterangan resmi, Rabu (4/3/2026).

Sebagai informasi, penerimaan negara keseluruhan pada APBN 2025 lalu hanya terkumpul Rp2.756,3 triliun atau 91,7% terhadap target APBN yakni Rp3.005,1 triliun. Shortfall terlebar adalah pada penerimaan pajak, yang juga merupakan penyumbang terbesar ke kas negara, yakni sebesar Rp271,7 triliun lantaran hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun (dari target Rp2.189,3 triliun).

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai terkumpul Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target, sedangkan PNBP Rp534,1 trilliun atau melebihi target APBN.

Dengan PDB Indonesia pada 2025 sebesar Rp23.821,1 triliun, maka rasio keseluruhan penerimaan negara tahun lalu yakni 11,5% terhadap PDB.

Menurut Fitch, lemahnya penerimaan negara tahun lalu disebabkan berbagai hal. Mulai rendahnya penerimaan pajak, batalnya kenaikan tarif PPN menjadi 12%, pengalihan dividen BUMN dari pos PNBP ke Danantara, serta restitusi yang mencapai Rp361 triliun.

"Upaya berkelanjutan untuk memperkuat kepatuhan pajak seharusnya meningkatkan pendapatan, tetapi kemungkinan tidak akan memberikan peningkatan yang signifikan dalam jangka pendek, sehingga membatasi ruang fiskal," ujar Fitch.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan dukungannya terhadap lahirnya Undang-Undang Konsultan Pajak.

Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat menerima audiensi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Istana Wakil Presiden, Jumat (27/2/2026) bersama Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld dan jajaran Pengurus Pusat.

Dalam audiensi itu, IKPI menekankan urgensi kehadiran payung hukum setingkat undang-undang untuk memperjelas posisi, tanggung jawab, dan standar profesi konsultan pajak di Indonesia. Wapres Gibran menilai penguatan regulasi profesi akan berdampak positif terhadap kualitas kepatuhan wajib pajak dan sistem perpajakan nasional.

“Profesi konsultan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung sistem perpajakan yang sehat. Penguatan regulasi akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan profesionalisme,” demikian pandangan Wapres Gibran dalam forum tersebut.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menyambut baik dukungan Wakil Presiden terhadap wacana UU Konsultan Pajak. Ia menegaskan bahwa lahirnya UU Konsultan Pajak bukan semata untuk kepentingan organisasi, melainkan demi kepentingan sistem perpajakan nasional secara menyeluruh.

“Sudah saatnya profesi konsultan pajak memiliki payung hukum yang kuat dan komprehensif. Undang-undang ini penting untuk memastikan standar kompetensi, kode etik, serta mekanisme pengawasan profesi berjalan lebih terstruktur,” ujar Vaudy.

Menurutnya, regulasi yang jelas akan memperkuat posisi konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Dengan standar yang tegas dan pengawasan yang akuntabel, kualitas pendampingan kepada wajib pajak akan semakin baik.

Vaudy juga menekankan bahwa konsultan pajak memiliki tanggung jawab moral untuk turut menjaga penerimaan negara.

“Kami ingin memastikan bahwa anggota IKPI berkontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan dan membantu optimalisasi penerimaan pajak. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peran itu akan semakin efektif,” tambahnya.

Dalam pertemuan tersebut, IKPI turut memaparkan pentingnya penguatan literasi perpajakan serta kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi profesi. Vaudy menyampaikan bahwa IKPI siap terlibat aktif dalam berbagai program edukasi dan pendampingan wajib pajak.

Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam mendorong reformasi kelembagaan profesi konsultan pajak. Dengan dukungan Wapres dan komitmen IKPI, wacana pembentukan UU Konsultan Pajak diharapkan dapat segera masuk dalam agenda pembahasan lebih lanjut, sebagai bagian dari penguatan fondasi sistem perpajakan Indonesia yang modern, adil, dan berintegritas.

Bank Mega mengadakan seminar Coretax bagi para nasabah guna memberikan edukasi mengenai sistem administrasi perpajakan terbaru serta memberikan perspektif yang relevan sesuai kebutuhan nasabah.

Acara diadakan di Mega First Lounge, Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (24/2).

Seminar ini dilakukan karena masih banyak para pelaku usaha serta masyarakat umum belum mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai Sistem Coretax ini. Padahal, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi terbaru ini akan membantu para nasabah Bank Mega dalam mengelola perencanaan keuangannya secara lebih efektif dan efisien sesuai aturan yang berlaku.

"Seminar Cortex ini, merupakan wujud apresiasi atas kepercayaan dan loyalitas yang telah diberikan kepada Bank Mega. Selain itu, acara ini juga untuk memberikan ruang diskusi mengenai Coretax, khususnya menjelang masa pelaporan pajak pada bulan Maret untuk individu maupun korporasi," jelas Heriwan Gazali, Direktur Retail Banking Bank Mega dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2).

Heriwan juga menjelaskan jika Seminar Coretax ini juga dilaksanakan di berbagai kota di Indonesia. Hingga saat ini kegiatan telah dilakukan sebanyak 27 kali di lebih dari 15 kota, di antaranya Medan, Lampung, Jakarta, Bogor dan Bandung.

Selanjutnya di Yogyakarta, Solo, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Ternate, Samarinda, Pekanbaru, Balikpapan dan Jakarta. Setiap acara selalu mendapatkan animo luar biasa dari peserta seminar.

Bank Mega bekerja sama dengan mitra konsultan pajak profesional, yaitu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan FlazzTax dalam menyelenggarakan acara ini. Bahkan pada beberapa penyelenggaraan yang diadakan, Bank Mega juga menghadirkan konsultan pajak lokal sebagai narasumber untuk memberikan perspektif yang relevan dengan kebutuhan Nasabah setempat.

Ikhwan Ashadi yang merupakan Direktur Utama Citra Global Consulting dan Managing Partner KAP GIAR, kali ini mewakili Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatakan bahwa kepercayaan bank dalam menggandeng konsultan menunjukkan bahwa profesi ini memiliki tanggung jawab besar sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Kami mengapresiasi langkah Bank Mega dalam menghadirkan ruang diskusi yang relevan dan edukatif bagi nasabahnya. Melalui edukasi sistem Coretax ini, kami berkomitmen memberikan perspektif profesional yang membantu nasabah menjawab tantangan administrasi perpajakan terbaru, sekaligus memperkuat kepercayaan antara perbankan, konsultan, dan wajib pajak," jelas Ikhwan.

Melalui Seminar Coretax ini, para nasabah dapat berdiskusi langsung dengan ahlinya agar dapat memiliki referensi yang tepat dalam melakukan sinkronisasi data pada aplikasi pelayanan perpajakan yang bersifat mandiri.

Dengan demikian, para nasabah dapat memahami regulasi dan sistem pelaporan pajak terkini secara lebih komprehensif, sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan Nasabah melalui penyediaan layanan yang relevan, edukatif, dan bernilai tambah.