Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan fokus untuk memperluas basis pajak pada transaksi digital. Hal ini dilakukan kendati windfall harga komoditas semakin terasa dampaknya ke tambahan penerimaan.

Pada Kamis (30/4/2026), Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut, akan memperluas basis penerimaan pajak maupun mendorong peningkatan kepatuhan pada basis yang sudah ada. Hal ini dilakukan untuk mengejar target penerimaan Rp2.357,7 triliun pada 2026.

Secara sektoral, Bimo menyebut, otoritas pajak sudah tidak bisa lagi mengandalkan komoditas kendati sejumlah harga komoditas ekspor Indonesia meningkat seiring dengan kenaikan harga minyak dunia.

"Walaupun komoditas minerba [mineral dan batu bara] mulai merangkak naik, kami mulai masuk ke digital economy, kami mulai masuk ke pemajakan transaksi digital. Kami mulai masuk ke platform-platform digital currency. Jadi arahnya sudah ke situ," ujarnya kepada wartawan di KPP Madya Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Bimo menyebut, penerimaan pajak sampai dengan 29 April 2026, menunjukkan adanya pertumbuhan di atas 18% year-on-year yoy dibandingkan April 2025. Sementara itu, sampai dengan akhir Maret 2026, setoran pajak yang sudah diterima mencapai Rp394,8 triliun atau tumbuh 20,7% yoy.

Secara sektoral, penerimaan pajak sektor pertambangan sampai akhir kuartal I/2026, mencapai Rp32,9 triliun atau 6,3% yoy. Penopangnya adalah sektor pertambangan migas.

Kontribusi terbesar memang berasal dari perdagangan setidaknya sampai akhir kuartal I/2026. Nilainya mencapai Rp103,6 triliun atau tumbuh 59,9% yoy. Pertumbuhan penerimaan pajak di sektor perdagangan ditopang oleh perdagangan besar BBM serta tren peningkatan belanja online.

Selanjutnya, industri pengolahan menyumbang Rp84,2 triliun atau tumbuh 21,3% yoy serta keuangan dan asuransi Rp50,7 triliun atau tumbuh 7,6% yoy.

Pemajakan Via Marketplace hingga Pinjol

Berdasarkan catatan DJP, data terbaru menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp50,51 triliun. Setoran ini berasal dari pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik (PPN PMSE), seperti Shopee hingga Tokopedia, sampai dengan pajak teknologi finansial berupa peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Dari total Rp50,51 triliun, setoran terbesar berasal dari PPN PMSE Rp38,76 triliun atau lebih dari 76%.

Kemudian, pajak atas aset kripto senilai Rp2 triliun, pajak fintech peer-to-peer lending Rp4,77 triliun, serta pajak yang dipungut pihak lain melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah atau pajak SIPP Rp4,98 triliun.

Khusus PPN PMSE, DJP telah menunjuk sebanyak 262 pelaku PMSE sampai dengan akhir Maret 2026. Sepanjang bulan lalu, otoritas pajak juga telah menunjuk pemungut PPN PMSE baru yaitu Match Group Americas, LLC dan Ionos Inc.

Sementara itu, dua PMSE dicabut yaitu Zendrive Inc. dan Tencent Mobile International Limited. Ada satu perubahan data pemungut PPN PMSE yakni pada Vorwerk International & Co. KMG, sebagai bagian dari penyesuaian administratif yang diperlukan.

"Penerimaan pajak digital hingga Maret 2026 tetap menunjukkan tren positif meskipun terdapat beberapa penyesuaian data, termasuk pencabutan sejumlah pemungut PMSE. Hal ini mencerminkan bahwa basis pemajakan digital semakin kuat dan kepatuhan pelaku usaha terus meningkat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Inge Diana Rismawanti melalui siaran pers, dikutip Rabu (29/4/2026).

Kendati demikian, Inge menyebut, hanya 231 dari total 262 penyelenggara PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total Rp38,76 triliun. Jumlahnya terdiri atas setoran Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025 dan Rp3,09 triliun pada 2026.

Di sisi lain, setoran pajak kripto Rp2 triliun sampai akhir Maret 2026 lalu berasal dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,73 miliar pada 2025, dan Rp118,31 miliar pada 2026.

Dari sisi jenis pajaknya, setoran pajak kripto terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,12 triliun dan PPN dalam negeri (PPN DN) sebesar Rp880,18 miliar.

Adapun, pajak fintech menyumbang Rp4,77 triliun dengan perincian Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025, dan Rp360,38 miliar sampai dengan 2026.

Jenis pajaknya mencakup PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,35 triliun, PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri (WPLN) sebesar Rp727,76 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,69 triliun.

Terakhir, penerimaan pajak atas usaha ekonomi digital lainnya berasal dari SIPP. Sampai dengan bulan lalu, pajak SIPP tercatat sebesar Rp4,98 triliun. Nilai ini meliputi penerimaan Rp402,38 miliar pada 2022, Rp1,12 triliun pada 2023, Rp1,33 triliun pada 2024, Rp1,23 triliun pada 2025, serta Rp906,81 miliar hingga 2026.

Penerimaan pajak SIPP terdiri atas PPh Pasal 22 sebesar Rp360,05 miliar dan PPN sebesar Rp4,62 triliun.

Inge lalu menambahkan kenaikan terbesar penerimaan pajak digital pada periode tersebut terutama berasal dari PPN PMSE dan pajak atas SIPP.

"PPN PMSE mencatatkan peningkatan sebesar Rp1,36 triliun, sementara pajak SIPP mencapai Rp884,21 miliar, yang menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan penerimaan pajak digital," jelasnya.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, rencana perluasan basis pajak, termasuk wacana pengenaan pajak pada marketplace, bukan semata-mata dilakukan untuk mengejar pendapatan negara. Namun, fokus utama pemerintah adalah menciptakan level bermain yang sama (level of playing field) antara pedagang konvensional dan platform digital.

Purbaya menjelaskan, aspirasi untuk mengatur ekosistem belanja daring justru datang dari para pedagang di pasar tradisional yang merasa sulit bersaing dengan harga dan kemudahan di platform online.

“Permintaannya bukan dari masyarakat, bukan dari pedagang pasar, bukan itu kan. Dia minta di-treat supaya yang di pasar tradisional bisa bersaing. Itu antara lain yang saya pikirkan utamanya, bukan mau dapetin income aja, karena orang-orang kalau saya ke pasar itu mereka bilang 'Pak, kami kalah sama online. Gini, aturlah Pak',” ujarnya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Terkait realisasi kebijakan tersebut, Purbaya memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Purbaya akan memantau kondisi daya beli masyarakat secara cermat, terutama setelah berakhirnya kuartal II-2026.

Jika kebijakan tersebut dinilai akan menekan daya beli, maka pemerintah tidak segan untuk menghindarinya.

Purbaya juga menggarisbawahi penataan pajak ini akan dilakukan secara terukur tanpa mematikan ekosistem digital yang sudah berkembang pesat.

“Tujuannya itu. Supaya yang di pasar tradisional bisa hidup, bersaing, tapi yang ini juga enggak mati, gitu. Jadi saya enggak akan cekik. Lu suka beli online enggak? Gua juga online belinya,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya menjawab keraguan mengenai komitmennya yang sempat menyatakan tidak akan menaikkan beban pajak sebelum ekonomi tumbuh di level 6 persen.

Dia menerangkan, langkah 'perluasan' saat ini lebih dititikberatkan pada perbaikan sistem agar tidak terjadi kebocoran, bukan sekadar menambah beban pajak baru bagi rakyat.

“Nah, itu kan bukan berarti saya bilang menggunakan pajak kan. Saya kan pastikan yang harus saya bayar, bayar. Orang pajaknya enggak bocor, enggak main-main jadi enggak bocor. Itu. Ini kan belum sempurna,” katanya.

Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menyempurnakan administrasi perpajakan guna memastikan setiap kewajiban disetorkan dengan benar ke kas negara tanpa harus mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)

kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau mulai, ya kita mulai

Nganjuk, Jawa Timur (ANTARA) -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan kesiapan untuk menerapkan aturan pajak bagi pelaku perdagangan melalui lokapasar (marketplace).

Namun, implementasinya masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

“Itu (implementasi) kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau (Menkeu) mulai, ya kita mulai,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam kunjungan kerja di Nganjuk, Jatim, Kamis.

Saat ditanya kemungkinan penerapan pada tahun ini, Inge belum bisa memastikan waktu penerapannya.

Meski demikian, pihaknya memastikan komunikasi dengan para pelaku industri niaga elektronik (e-commerce) telah dilakukan secara intensif sejak awal perumusan kebijakan.

Inge menyebutkan penyusunan aturan telah melibatkan berbagai asosiasi dan platform lokapasar melalui mekanisme partisipasi yang adil.

“Sudah berkali-kali (komunikasi). Sebetulnya pada saat PMK itu dibuat, itu kan setahun lalu PMK-nya. Kita sudah meaningful participation dengan berbagai asosiasi sebetulnya, dengan para pelaku e-commerce, dengan berbagai macam platform,” jelas Inge.

Adapun pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyedia marketplace untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka.

Namun, implementasi aturan tersebut masih ditunda.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan bahwa penunjukan marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 bakal dilakukan apabila pertumbuhan ekonomi menunjukkan stabilitas di kuartal II 2026.

Pemerintah mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan ini mengingat cakupannya yang luas terhadap pelaku usaha dan masyarakat.

Oleh karena itu, keputusan final terkait waktu pelaksanaan masih menunggu evaluasi lebih lanjut.

“Tapi memang karena ini berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak mungkin, sehingga ini dipertimbangkan pemerintah. Tapi bagaimana keputusan Pak Menteri, kita tunggulah,” tutur Inge.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan rencana untuk memungut pajak dari pedagang online di marketplace pada kuartal II 2026, seiring kondisi ekonomi yang dinilai mulai membaik.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan sebenarnya telah lama menyiapkan kebijakan penunjukkan marketplace sebagai pemungut pajak transaksi daring. Namun, rencana tersebut sebelumnya ditunda karena kondisi ekonomi belum stabil.

"Sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk mengenakan pajak pada online transaction kan, tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakannya," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).

Menurut Purbaya, pihaknya akan kembali mempertimbangkan penerapan kebijakan tersebut, dengan syarat jika kondisi ekonomi kuartal II tetap membaik.

"Sekarang (perekonomian) sudah lumayan nih. Kalau triwulan kedua masih bagus, kita akan pertimbangkan (menerapkan pajak marketplace)," ujarnya.

Purbaya menilai penerapan pajak ini dapat menciptakan persaingan yang lebih adil antara pelaku usaha online dan offline.

Ia mengaku menerima keluhan dari pedagang pasar rakyat yang meminta pemerintah menertibkan perdagangan online agar bisa bersaing.

"Kami akan ases ini dengan hati-hati karena kan kalau kita ke pasar rakyat, mereka bilang, 'Pak, yang online dibatasi dong supaya saya bisa bersaing.' Ya sudah saya lihat dulu, tapi kita akan ases bagaimana," ucap Purbaya.

Aturan terkait pajak marketplace sebenarnya sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan ini, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari pedagang online.

Pedagang online yang terkena pajak ini adalah mereka yang omzetnya lebih dari Rp500 juta per tahun. Pedagang diharuskan bersurat kepada marketplace tempatnya berjualan untuk menyampaikan bukti peredaran bruto tersebut. 

Namun, peraturan itu belum kunjung diterapkan. Pada 26 September 2025, Purbaya pernah mengungkap penerapan kebijakan itu ditunda karena daya beli masyarakat belum pulih.

Selang satu bulan kemudian, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto sempat mengatakan akan diterapkan pada Februari 2026. Namun, hingga kini belum juga diterapkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melaporkan total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp47,18 triliun per akhir 31 Januari 2026.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak Inge Diana Rismawanti menjelaskan bahwa penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital sebesar Rp47,18 triliun itu merupakan akumulasi sejak 2020. Penerimaan itu berasal dari empat pos pungutan.

Pertama, Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) senilai Rp36,69 triliun. Perincian tren setorannya yaitu Rp731,4 miliar pada 2020; Rp3,90 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022; Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, serta Rp1,02 triliun hingga akhir Januari 2026. PPN PSME ini contohnya dipungut oleh market place seperti Shopee, Tokopedia, ataupun aplikasi sejenis lainnya.

Kedua, pajak kripto senilai Rp1,93 triliun. Perinciannya terdiri dari Rp1,05 triliun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Rp875,23 miliar pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN).

Ketiga, pajak fintech sebanyak Rp4,47 triliun. Perinciannya mencakup PPh Pasal 23 yang diterima wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar Rp1,23 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima WPLN sebesar Rp724,54 miliar, dan PPN DN atas setoran masa sebesar Rp2,52 triliun.

Keempat, pajak ekonomi digital lainnya yang diterima melalui Sistem Informasi Pengaduan Pajak (SIPP) sebesar Rp4,1 triliun. Perinciannya berasal dari setoran PPh Pasal 22 sebesar Rp339,01 miliar dan PPN sebesar Rp3,76 triliun.

“Realisasi penerimaan pajak digital yang mencapai Rp47,18 triliun mencerminkan semakin besarnya kontribusi ekonomi digital terhadap penerimaan negara,” ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Dia menambahkan bahwa ke depan, Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat pengawasan, memperluas basis pemajakan, serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha digital melalui optimalisasi regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Lebih lanjut, pemerintah telah menunjuk 242 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE hingga akhir Januari 2026. Adapun, pada Januari 2026, Direktorat Jenderal Pajak mencabut satu data pemungut (Grammarly) dan satu perubahan data (NetterMe Limited) PPN PMSE.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah segera mewajibkan platform perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE lokal memungut Pajak Penghasilan atas transaksi pedagang di marketplace dalam negeri. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan aturan teknis kebijakan ini telah rampung dan kini menunggu persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Aturan sudah siap, tinggal menunggu Pak Menteri berkenan meluncurkan kebijakan ini,” ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, kepada wartawan, Senin (16/2/2026).

Kebijakan ini menyasar pedagang daring di marketplace domestik, termasuk pelaku usaha kecil, dengan mekanisme pemungutan PPh dilakukan langsung melalui platform tempat mereka berjualan. Pemerintah berharap sistem ini membuat tata kelola perpajakan sektor ekonomi digital lebih tertib dan menciptakan perlakuan yang setara dengan PMSE asing yang lebih dulu dikenakan kewajiban serupa.

Pemerintah menilai penerimaan dari sektor digital penting untuk mendukung pembiayaan program publik seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kebijakan ini memberi kepastian bagi pedagang terkait kewajiban perpajakan mereka.

Dalam konteks target penerimaan pajak 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis capaian dapat melampaui sasaran jika tren awal tahun terjaga. Bimo mencatat, realisasi pajak Januari 2026 tumbuh 30 persen dibanding periode sama tahun lalu.

“Ceteris paribus, kalau kita pertahankan 30 persen, pasti bisa,” katanya.

Bimo mengingatkan, penerimaan pajak bersifat fluktuatif, seperti tahun lalu yang sempat terkontraksi hingga 40 persen. Pada awal tahun, restitusi biasanya belum banyak dibayarkan sehingga realisasi tampak lebih tinggi.

Sepanjang 2025, restitusi pajak mencapai Rp361 triliun dan tahun ini DJP berupaya membuat proses restitusi lebih teratur. “Kami adjust supaya kalau restitusi segitu, bruto penerimaan harus lebih tinggi,” jelas Bimo.

Untuk menjaga momentum, DJP menyiapkan sejumlah langkah seperti ekstensifikasi wajib pajak, percepatan elektronifikasi layanan, penguatan sistem Coretax, serta pembenahan administrasi.

“Kami butuh extra effort untuk perluas basis, perbaiki administrasi lebih efisien dan cepat,” tegasnya.

DJP juga menekankan pentingnya integritas aparatur pajak untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung peningkatan penerimaan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan bahwa penunjukan perusahaan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) lokal untuk memungut pajak pedagang (merchant) di lokapasar atau marketplace sudah dilakukan.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa pihaknya sudah siap untuk merealisasikan rencana tersebut. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan lampu hijau.

"[Penunjukan PMSE lokal sebagai pemungut] sudah siap, tinggal nunggu Pak Menteri berkenan untuk me-launching kebijakan ini," terang Bimo di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Senin (16/2/2026).

Saat ditanya apabila Menkeu Purbaya sudah memberikan restu terhadap upaya ekstensifikasi penerimaan pajak itu, Bimo enggan memerinci lebih lanjut.

"Ya kami tunggu," ujar Dirjen Pajak yang pernah malang di berbagai kementerian/lembaga seperti Kantor Staf Presiden hingga Kemenko Perekonomian.

Tidak Ada Pajak Baru

Pada keterangan sebelumnya, Menkeu Purbaya mengaku saat ini pemerintah memutuskan tidak mengenakan jenis pajak baru atau menaikkan tarif pajak guna memberikan ruang ekonomi untuk bergerak. Utamanya setelah demonstrasi besar-besaran akhir Agustus 2025 lalu.

Purbaya mengaku tidak ingin kondisi ekonomi melemah. Oleh sebab itu, dia menunda implementasi pemungutan pajak merchant e-commerce melalui marketplace lokal tahun lalu.

"Kami ubah strateginya supaya pertumbuhan semakin cepat. Kenapa saya enggak naikkan tarif pajak, terus pajak online saya tunda dulu, terus [cukai] minumas manis saya tunda juga?. Karena saya tahu ketika ekonomi jatuh, pemerintah bukan mencekik ekonomi. Harusnya memberi stimulus," ujarnya pada suatu acara di Financial Forum, Kamis (12/2/2026).

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (27/1), mulai dari Pemerintah pangkas kuota BBM subsidi untuk 2026 hingga Purbaya belum berencana terapkan pajak marketplace.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Pemerintah pangkas kuota BBM subsidi untuk 2026

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk 2026, dengan kuota untuk Pertalite turun 6,28 persen dan solar bersubsidi turun 1,32 persen.

Baca selengkapnya di sini

Purbaya perlebar defisit demi cegah krisis ekonomi 1998 terulang

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pihaknya sengaja memperlebar defisit anggaran hingga mendekati ambang batas 3 persen guna mencegah terulangnya krisis ekonomi 1997-1998.

Baca selengkapnya di sini

Bappenas optimis kakao dapat tingkatkan kesejahteraan petani

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard optimis kakao dapat menjadi komoditas strategis yang meningkatkan kesejahteraan petani.

Baca selengkapnya di sini

Purbaya sebut Juda Agung calon kuat Wakil Menteri Keuangan baru

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung sebagai salah satu calon kuat untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang saat ini masih kosong.

Baca selengkapnya di sini

Purbaya belum berencana terapkan pajak marketplace

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 oleh lokapasar (marketplace) terhadap pedagang daring dalam waktu dekat.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan penunjukkan lokapasar (marketplace) memungut pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang daring menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang sudah kami desain, ini kan terkait penunjukkan marketplace untuk memungut pajak dari merchant yang berpartisipasi di platform. Itu yang ditunda sampai nanti sesuai dengan arahan Pak Menteri,” kata Bimo dalam taklimat media di Jakarta, Senin.

Ditjen Pajak mulanya berencana menunda penunjukkan lokapasar sebagai pemungut PPh dari hingga Februari 2026. Namun, arahan terakhir dari Purbaya menyebutkan kebijakan PMK 37 Tahun 2025 itu akan ditunda hingga perekonomian nasional telah mencetak pertumbuhan sebesar 6 persen.

“Terakhir, arahan ke kami itu sampai Februari (2026), tapi kemudian ada arahan baru dari Pak Menteri untuk menunggu sampai pertumbuhan 6 persen,” ujar Bimo.

Mantan menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya meneken PMK 37/2025 yang mengatur penunjukkan lokapasar untuk memungut pajak dari pedagang daring. Kebijakan ini bertujuan untuk memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.

Dalam hal ini, DJP berwenang menunjuk lokapasar sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang. Teknis pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-15/PJ/2025.

Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Adapun pedagang yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah yang memiliki omzet di atas Rp500 juta, dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan ke lokapasar tertunjuk.

Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini. Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025