Bisnis.com, MATARAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat melatih pendamping desa melalui program Training of Facilitator (TOF) tentang literasi keuangan.

Kepala OJK Provinsi NTB Rudi Sulistyo menjelaskan pelatihan TOF ini bagian dari dukungan OJK terhadap program desa berdaya yang digagas oleh Pemprov NTB.

"Training of Facilitator (TOF) kepada Pendamping Desa Berdaya di Provinsi NTB yang menjadi langkah awal untuk memperkuat kapasitas para pendamping dalam memberikan edukasi keuangan secara sederhana, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa," kata Rudi dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut Rudi, program desa berdaya merupakan wujud nyata komitmen OJK dalam membangun sektor jasa keuangan yang stabil, terpercaya, inklusif, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional untuk Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui program ini, kami ingin memastikan bahwa edukasi keuangan, akses pembiayaan, dan perlindungan konsumen dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di desa," kata Rudi.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Program Desa Berdaya diharapkan menjadi salah satu pengungkit penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendekatan yang kolaboratif, terarah, dan berkelanjutan.

OJK juga memetakan kesiapan pelaku usaha yang akan dilibatkan dalam implementasi Program Desa Berdaya, khususnya dalam peran sebagai pendamping usaha dan offtaker bagi peserta program.

Bank NTB Syariah dan Bank Mandiri mengusulkan tiga debitur yang merupakan debitur berkualitas baik dan memiliki rencana ekspansi usaha yakni pelaku usaha peternakan ayam petelur, pengusaha kemiri dan satu pengrajin Batik Sasambo.

Para pengusaha juga menyatakan kesediaannya untuk berperan sebagai pendamping dan offtaker dalam Program Desa Berdaya.

Implementasi Program Desa Berdaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus diperkuat melalui inovasi lokal dan pengembangan ekosistem UMKM desa yang berkelanjutan.

Ke depan, sinergi lintas lembaga keuangan bersama FKIJK Provinsi NTB perlu dioptimalkan, tidak hanya untuk memperkuat pembiayaan, tetapi juga mendorong budaya menabung, memperluas akses layanan keuangan, memperkuat pembinaan usaha, serta mendukung integrasi data dan kolaborasi yang lebih efektif.

Melalui upaya tersebut, Program Desa Berdaya diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, sekaligus menjadi wujud komitmen bersama dalam menghadirkan pembangunan yang lebih inklusif dengan menempatkan kesejahteraan keuangan masyarakat sebagai bagian penting dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bisnis.com, BANDUNG -- Bio Farma Group melalui anak usahanya, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF), memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan menggandeng Kementerian Luar Negeri guna mengakselerasi ekspansi ke pasar internasional.

Langkah ini dipandang sebagai momentum krusial untuk memperkokoh posisi Indonesia dalam kancah diplomasi kesehatan global sekaligus memperluas jangkauan produk farmasi nasional.

Direktur Komersial Kimia Farma Hanadi Setiarto menyatakan bahwa sinergi antara Bio Farma Group dan Kementerian Luar Negeri merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri di level dunia.

Perusahaan berkomitmen untuk terus memacu kualitas dan kapasitas produksi agar mampu memenuhi standar global yang ketat.

“Agenda ini merupakan momentum strategis untuk memperluas akses pasar global sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam diplomasi kesehatan. Kami terus meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi agar kompetitif di tingkat internasional,” ujar Hanadi.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bio Farma Jeffri Susanto menegaskan bahwa peran holding menjadi elemen vital dalam memperkuat integrasi dan daya saing Bio Farma Group. Dengan ekosistem yang terintegrasi, perusahaan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan di pasar kesehatan mancanegara.

“Sebagai satu ekosistem, Bio Farma Group memiliki kekuatan sinergi yang saling melengkapi, mulai dari pengembangan, produksi, hingga distribusi. Integrasi ini menjadi modal penting untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional, memperkuat ketahanan kesehatan, dan mendukung langkah Indonesia untuk semakin aktif dalam pasar kesehatan global,” kata Jeffri.

Optimalisasi diplomasi kesehatan ini diharapkan menjadi enabler utama dalam pengembangan pasar ekspor farmasi nasional. Melalui kolaborasi strategis lintas negara dan peningkatan standar produk, Bio Farma Group berupaya memastikan keberlanjutan industri kesehatan nasional.

Sinergi berkelanjutan antara Bio Farma Group dan pemerintah ini ditujukan untuk memposisikan Indonesia sebagai mitra kesehatan global yang terpercaya.

Hal tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat ketahanan kesehatan nasional yang berdaya saing tinggi di kancah internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekonomi. Hal ini ia tegaskan saat menghadiri kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat di Kabupaten Bandung.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Dirut bank bjb Ayi Subarna, dan ribuan warga Kabupaten Bandung.

Maruar yang akrab disapa Ara, mengapresiasi kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan sektor perbankan yang dinilainya mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang produktif.

Ia juga menyoroti kepemimpinan di Jawa Barat yang dinilai berhasil membangun kerja sama yang solid antarpemangku kepentingan. Menurutnya, hal tersebut menjadi modal penting dalam mendorong keberhasilan program-program kerakyatan.

“Kita punya gubernur yang hebat di Indonesia. Harusnya kita juga punya direktur utama Bank Jabar yang hebat,” ujar Maruarar, Senin (13/4/2026).

Maruarar turut menekankan mengenai peran strategis sektor perbankan daerah dalam mendukung pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk melalui program-program inklusi keuangan.

Ia menambahkan, perhatiannya juga tertuju pada nasabah Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar, yang mayoritas perempuan pelaku usaha mikro. Ia terkesan dengan jumlah nasabah yang mencapai jutaan dan kontribusinya pada ekonomi nasional.

“Saya kaget, jumlahnya mencapai 16,2 juta, dan semuanya ibu-ibu yang bekerja serta berusaha dari rumah,” ujarnya.

Menurut dia, fakta ini menunjukkan, kekuatan ekonomi nasional bertumpu pada unit terkecil, yakni rumah tangga. Ia menilai, pemberdayaan perempuan melalui akses pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam memperkuat ekonomi kerakyatan secara berkelanjutan.

Makanya, ia berharap kolaborasi yang telah terbangun terus diperkuat guna menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi produktif berbasis rumah tangga.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pusaran ketegangan geopolitik global dinilai telah merambat hingga ke perekonomian rakyat Kalimantan Timur.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Benua Etam menjadi salah satu sektor yang paling merasakan hantaman, mulai dari lonjakan harga bahan baku hingga terputusnya rantai pasok yang selama ini menjadi urat nadi operasional mereka.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Kaltim Ali Wardana menyatakan dinamika konflik internasional telah menciptakan efek domino yang menyasar langsung ke pelaku usaha kecil.

Ketergantungan pada material impor dan distribusi yang stabil membuat UMKM berada dalam posisi rentan ketika gejolak politik memicu ketidakstabilan pasar global.

"UMKM kita menjadi salah satu sektor yang paling rentan terhadap situasi ini, karena daya tahan modal mereka terbatas," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, fluktuasi nilai tukar mata uang dan hambatan logistik internasional telah memaksa banyak pelaku UMKM untuk memutar otak mencari alternatif bahan baku.

Kendati demikian, transisi tersebut bukan tanpa hambatan, terutama bagi mereka yang belum memiliki jaringan pemasok domestik yang memadai.

Lebih jauh, pemerintah daerah melalui DPPKUKM tengah menggenjot strategi penguatan ketahanan ekonomi mikro dengan pendekatan substitusi impor.

Dia menyebutkan langkah ini mencakup dorongan intensif bagi pelaku usaha untuk beralih ke bahan baku lokal, sekaligus meningkatkan daya saing produk melalui inovasi dan akselerasi digitalisasi.

Di samping itu, Ali juga menyoroti urgensi sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan menjadi keniscayaan untuk membangun sistem perlindungan yang kokoh.

Adapun, dia menuturkan akses pembiayaan yang lebih fleksibel, pelatihan manajemen risiko, hingga perluasan jalur pemasaran diyakini menjadi pilar utama agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memanfaatkan celah peluang di tengah turbulensi global.

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan ketersediaan stok beras nasional berada dalam kondisi aman, bahkan di tengah risiko gangguan produksi akibat fenomena El Nino pada tahun ini.

Kadiv Humas Perum Bulog Tomi Wijaya mengatakan posisi stok beras yang dikelola Bulog saat ini sudah sangat mencukupi untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Stok beras saat ini sudah mencapai 4,5 juta ton. Penugasan penyaluran SPHP tahun ini 828.000 ton jadi stok kita sangat aman,” kata Tomi kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya menyatakan tebalnya stok beras menjadi fondasi dalam mendorong swasembada pangan.

Selain menjaga stok, Rizal menyampaikan Bulog juga memastikan harga gabah petani tetap sesuai dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) agar kesejahteraan petani meningkat dan nilai tukar petani (NTP) tetap terjaga.

Rizal juga optimistis target penyerapan beras sebesar 4 juta ton dapat tercapai melalui sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga aparat TNI/Polri serta pelaku pertanian.

Menurutnya, penyerapan tersebut menjadi bagian dari mandat strategis Bulog dalam menjaga kesinambungan stok dan produksi nasional.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Indonesia dalam kondisi siap menghadapi potensi dampak El Nino, dengan dukungan stok pangan yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan dampak cuaca ekstrem panas mulai dirasakan dan berpotensi memengaruhi produksi pertanian. Namun demikian, dia menyatakan pemerintah telah memiliki pengalaman dalam menghadapi kondisi serupa pada tahun-tahun sebelumnya.

“Itu El Nino Godzilla kan katanya kering 6 bulan. Tetapi, sepertinya masih lebih tinggi dulu El Nino yang dulu, 2015. Kami sudah pengalaman mengelola El Nino bersama teman-teman tahun 2015, 2023, 2024,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

Dia menambahkan, stok beras pemerintah saat ini telah mencapai 4,5 juta ton pada awal April 2026 dan berpotensi meningkat dalam waktu dekat.

Selain stok di gudang Bulog, Amran menambahkan ketersediaan pangan dari sektor lain seperti hotel, restoran, kafe/katering (Horeka) serta potensi panen yang sedang berlangsung dengan total sekitar 23 juta ton.

Dengan total ketersediaan tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan pangan nasional dapat terpenuhi dalam jangka panjang dan melampaui periode kekeringan akibat El Nino.

“Artinya 11 bulan ke depan ini aman. Stok untuk rakyat Indonesia 11 bulan ke depan aman. Sedangkan kekeringan 6 bulan. Berarti aman kan?” ujarnya.

Adapun untuk memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga telah menjalankan berbagai strategi seperti pompanisasi, perbaikan irigasi, serta optimalisasi lahan rawa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan pemerintah menyiapkan masjid sebagai tempat istirahat bagi pemudik yang melintas di jalur arteri selama masa angkutan Lebaran. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan fasilitas tersebut untuk membantu pemudik, terutama pengguna sepeda motor, agar dapat beristirahat dengan aman di sepanjang perjalanan.

Dudy menjelaskan kebijakan itu merupakan bagian dari sejumlah langkah yang disiapkan Kemenhub guna mendukung kelancaran arus mudik. Pemerintah juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan pemangku kepentingan transportasi, untuk memastikan pelayanan bagi masyarakat berjalan optimal.

“Kami bersama Kementerian Agama menyiapkan masjid sebagai tempat beristirahat bagi para pemudik, khususnya kendaraan roda dua di jalan-jalan arteri,” kata Menhub setelah mengikuti apel gelar pasukan persiapan Operasi Ketupat 2026 di Monas, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

Ia menyampaikan kesiapan angkutan Lebaran merupakan hasil koordinasi lintas lembaga yang dilakukan pemerintah. Dukungan dari aparat keamanan hingga pemangku kepentingan transportasi diharapkan mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode mudik.

“Kita melihat bahwa insyaallah semua siap untuk membantu dan melayani masyarakat, saudara-saudara kita yang akan melaksanakan perjalanan mudik Lebaran,” ujar Dudy.

Dalam pengaturan lalu lintas selama masa mudik, pemerintah juga menerapkan pembatasan operasional kendaraan berat. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat keputusan bersama untuk mengatur kendaraan dengan sumbu tiga ke atas agar tidak beroperasi pada periode tertentu.

“Kementerian Perhubungan menyiapkan beberapa kebijakan, di antaranya pembatasan kendaraan berat melalui surat keputusan bersama. Dengan tidak beroperasinya kendaraan sumbu tiga ke atas pada periode tertentu, diharapkan perjalanan pemudik menjadi lebih aman dan nyaman,” ucapnya.

Pemerintah juga memberi perhatian pada arus penyeberangan yang diperkirakan mengalami lonjakan penumpang. Penyeberangan Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk menjadi titik penting yang dipantau selama masa angkutan Lebaran.

“Di penyeberangan kami menyiapkan dua titik yang menjadi pusat perhatian masyarakat selama angkutan Lebaran, khususnya di Merak. Kami menyiapkan empat pelabuhan yang diharapkan dapat memperlancar arus penyeberangan Merak–Bakauheni dan juga Ketapang–Gilimanuk,” jelas Dudy.

Menhub menambahkan pemerintah juga menyiapkan berbagai fasilitas tambahan bagi pemudik, termasuk memanfaatkan jembatan timbang sebagai tempat istirahat sementara. Selain itu, fasilitas kesehatan seperti puskesmas juga disiapkan untuk mendukung keselamatan perjalanan masyarakat.

“Kami juga menyiapkan jembatan timbang untuk digunakan sebagai rest area, serta beberapa titik lain yang bisa dimanfaatkan. Kementerian Kesehatan juga menyiapkan puskesmas sebagai tempat istirahat bagi pemudik,” kata Dudy.

Ia juga mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan dengan baik dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Pemudik diingatkan memantau informasi perjalanan serta kondisi cuaca sebelum berangkat agar perjalanan berlangsung lebih aman dan lancar.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan 1.072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri pada hari ini, Jumat (14/2/2026) sebagai bagian dari dukungan Polri terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden juga menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking di 107 SPPG Polri. Kemudian, Presiden meresmikan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang tersebar di 12 Polda.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan dirinya bahagia, gembira, dan merasa puas hati karena melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa yakni kepolisian telah mengambil inisiatif, yakni pengembangan SPPG.

"Mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokok-nya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa," ujar Prabowo di SPPG Palmerah pada Jumat (14/2/2026).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan saat ini Polri telah memiliki 1.179 SPPG, di antaranya 411 SPPG sedang dalam tahap operasional dan 162 SPPG tahapan persiapan operasional. Lalu, 499 SPPG Polri dalam tahap pembangunan dan selesai pada Maret 2026. Ditambah, 107 SPPG yang groundbreaking.

Listyo mengatakan bahwa pengembangan SPPG Polri dilakukan sebagai bagian dukungan Polri terhadap program MBG.

"Sinergi lintas sektor merupakan modal utama dalam pelaksanaan program MBG agar tepat sasaran dan berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Listyo.

Polri sendiri berkomitmen mendukung program MBG pemerintah dengan target membangun 1.500 unit SPPG di seluruh Indonesia.

"Jika ada arahan lebih dari Presiden kami menyesuaikan," ujar Listyo.

Listyo menjelaskan apabila seluruh SPPG telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2,94 juta orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja.

Polri juga mengembangkan 18 gudang ketahanan pangan Polri yang tersebar di 12 Polda. Pada tahun ini, Polri akan membangun 10 gudang ketahanan pangan lainnya. Sehingga total akan ada 28 gudang ketahanan pangan dengan kapasitas masing-masing 1.000 ton.

Dikutip dari siaran pers, Kabagops Satlantas Polres Jakarta Barat, AKP Sudarmo, menambahkan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan dengan sistem buka-tutup jalan bergantian saat rombongan Presiden dan jajaran melintas.

Personel Satlantas akan ditempatkan di titik-titik persimpangan strategis untuk mengurai kepadatan dan memastikan arus lalu lintas tetap lancar saat peresmian SPPG Polri.

“Untuk rekayasa lalu lintas buka tutup bergantian, anggota di-ploting di titik persimpangan untuk memperlancar arus lalu lintas,” kata Sudarmo.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung optimistis mampu memacu laju pertumbuhan ekonomi 2026 melalui penguatan indikator makro dan akselerasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan daerahnya tengah berada dalam jalur cepat pemulihan ekonomi, dengan target jangka panjang mencapai pertumbuhan nasional 8% pada 2029.

Dia menekankan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mengembalikan kejayaan ekonomi Bandung seperti sebelum masa pandemi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Kota Bandung diproyeksikan konsisten di atas angka 5%. Selain itu, tren positif terlihat dari penurunan angka kemiskinan, perbaikan rasio gini (tingkat ketimpangan), serta berkurangnya angka pengangguran terbuka.

Proyeksi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga memperkuat fondasi ekonomi kota.

"Dilihat dari angka makro, tampaknya Kota Bandung berada di jalur fast track menuju pemulihan ekonomi pasca-Covid-19. Saya menyampaikan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah menunjang kerja luar biasa di satu bulan pertama tahun 2026. Prospeknya baik, tetapi tantangan selalu ada di depan kita," kata Farhan.

Meski menunjukkan grafik naik, Farhan mengingatkan jajarannya untuk tidak berpuas diri. Pasalnya, pertumbuhan saat ini yang berada di angka 5,3% masih terpaut jarak dari angka pertumbuhan sebelum pandemi yang sempat menyentuh 7,6%.

Pemkot Bandung berkomitmen mengejar selisih pertumbuhan sebesar 2% hingga 3% tersebut guna menyelaraskan visi dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Masih ada sekitar 2 sampai 3% lagi yang harus kita kejar agar kita bisa berada dalam fast track pertumbuhan ekonomi. Targetnya, pada 2029 kita bisa berkontribusi memenuhi salah satu Asta Cita Presiden Prabowo, yaitu pertumbuhan ekonomi 8%," tegasnya.

Selain mengejar angka pertumbuhan, Wali Kota Bandung itu menggarisbawahi pentingnya aspek pemerataan. Dia menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan berdampak signifikan jika tidak dibarengi dengan penurunan kesenjangan sosial di masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya tanpa kesetaraan. Kesenjangan kesejahteraan masih terasa betul," kata Farhan.

Sebagai langkah konkret, Pemkot Bandung akan memperkuat kebijakan yang berfokus pada pengurangan angka kemiskinan secara struktural, penciptaan lapangan kerja baru melalui berbagai sektor industri dan kreatif, penguatan daya beli masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Untuk itu, Farhan mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjaga konsistensi dan kolaborasi agar setiap program kerja memberikan dampak langsung bagi warga.

"Ini momentum kebangkitan. Kita sudah berada di jalur yang benar, tetapi perjuangan belum selesai," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) atas konsistensinya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Penghargaan tersebut diberikan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Boyolali, Kamis (15/1/2026).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kepada Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho, disaksikan ribuan peserta yang terdiri dari kepala desa se- Jawa Tengah, Asosiasi Desa se- Indonesia, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten.

Dalam sambutannya, Yandri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Dia menyebut, pembangunan desa tidak dapat ditopang oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Jumlah desa di Indonesia mencapai 75.266. Ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu kementerian atau satu sektor. Dibutuhkan kekompakan, persatuan, dan kemauan bersama untuk mendorong kemajuan desa,” ujar Yandri.

BNI menerima penghargaan karena berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan desa yang sejalan dengan Asta Cita ke-6, khususnya dalam penguatan ekonomi lokal. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan inklusif, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan, penghargaan tersebut menjadi penguatan komitmen perseroan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

Ke depan, BNI memastikan pengembangan program pemberdayaan desa akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari peran perseroan dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga memperbesar pengembangan bisnis Non-Fuel Retail (NFR) di jaringan SPBU Pertamina melalui proyek Biru Container.

Senior Officer Non-Fuel Retail Business PT Pertamina Patra Niaga Ariyanti Chandra Dewi menjelaskan bahwa diversifikasi layanan menjadi bagian penting dari strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Strategi utama dalam pengembangan NFR ini adalah kolaborasi bisnis baru dengan pelanggan baru.

"Kolaborasi lintas industri ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelanggan terhadap kebutuhan primer dalam satu kunjungan, sekaligus mendukung pengembangan bisnis Non-Fuel Retail [NFR] di jaringan SPBU Pertamina," ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (17/1/2026).

Pada tahap awal, kerja sama ini, lanjutnya menargetkan pengembangan hingga 20 gerai Biru Container di area SPBU Pertamina secara bertahap dan terukur. Seiring dengan pengembangan tersebut, kolaborasi ini juga mendorong terciptanya peluang kerja baru di tingkat lokal, khususnya untuk mendukung operasional dan pengelolaan gerai di berbagai wilayah.

Setelah Surabaya, lokasi berikutnya segera hadir di Jakarta pada Maret 2026, sebelum dikembangkan lebih luas ke kota-kota lain di seluruh Indonesia.

"Dalam jangka panjang, Pertamina Patra Niaga membuka peluang eksplorasi di sekitar 6.000 SPBU di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi pengembangan NFR," terangnya.

Direktur PT Biru Semesta Abadi, Yantje Wongso mengatakan Biru Container merupakan format gerai Air Minum Biru yang dirancang khusus untuk ditempatkan di area seperti SPBU, dengan standar kualitas dan sistem pengolahan yang sepenuhnya konsisten dengan gerai Air Minum Biru lainnya.

Dia melanjutkan dari perspektif industri, kolaborasi ini mencerminkan momentum sinergi lintas sektor, di mana pelaku usaha tidak lagi beroperasi secara terpisah, melainkan membangun satu ekosistem bisnis yang saling melengkapi dan memperkuat. Air minum sebagai kebutuhan dasar masyarakat kini terintegrasi ke dalam infrastruktur SPBU yang selama ini identik dengan energi dan mobilitas.

Sebagai gambaran, di negara maju, bisnis NFR ini bisa menyumbang 30% sampai 40% pendapatan bagi SPBU tersebut, karena yang dijual pada bisnis NFR ini adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, seperti minimarket atau café.

Sejauh ini ekosistem bisnis NFR yang telah dibangun oleh Pertamina seperti Bright Store, Bright Café, Bright Wash dan Enduro Express serta partisipasi brand-brand lainnya.

Bisnis.com , MALANG — Perum Bulog Kantor Cabang Malang ditargetkan dapat menyerap beras sebanyak 76.079 pada tahun ini.

Pemimpin Cabang Bulog Malang, M. Nurjuliansyah Rachman, mengatakan untuk itulah pihaknya mulai melakukan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) tingkat petani pada awal 2026. Penyerapan perdana ini dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, dengan total kuantum sebesar 15.540 Kg GKP.

“Kegiatan ini merupakan wujud gerak cepat Bulog Malang dalam menindaklanjuti arahan Menteri Pertanian terkait optimalisasi penyerapan gabah petani,” ujarnya, Rabu (14/1/2026).

Kegiatan penyerapan ini, kata dia, juga dilakukan untuk memastikan harga gabah di tingkat petani tidak jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500/kilogram.

Menurutnya, penyerapan gabah ini merupakan penyerapan perdana di tahun 2026 yang kami lakukan langsung di tingkat petani. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan gerak cepat Bulog Malang atas arahan Menteri Pertanian dalam Rapat Koordinasi Seluruh Pemimpin Wilayah Bulog tentang Rakor Serap Gabah Beras dan Hilirisasi yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (12/1/2026).

Dia menjelaskan pula, target penyerapan gabah dan beras Bulog Malang pada 2026 ditetapkan setara beras sebesar 76.079 ton.

Dia optimistis target tersebut dapat tercapai melalui koordinasi yang baik dengan berbagai pihak terkait.

“Kami terus memperkuat koordinasi dengan Dinas Pertanian, TNI, dan Instansi terkait, serta meningkatkan kembali sinergi lintas sektor guna memaksimalkan potensi panen yang masih ada sepanjang tahun 2026,” tambahnya.

Dia menegaskan pula, melalui langkah ini, Bulog Malang berkomitmen untuk terus hadir di tengah petani, menjaga stabilitas harga, memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau membentuk Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mengatasi defisit anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun.

Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau menegaskan tim ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan potensi pendapatan daerah secara lebih terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan.

"Kami di pemprov saat ini sedang persiapan pembentukan Tim Optimalisasi PAD, sebagai forum awal untuk menyamakan persepsi serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya optimalisasi PAD," ujar Syahrial, Jumat (9/1/2026).

Menurutnya pada pertemuan tersebut, dibahas sejumlah potensi sumber pendapatan daerah yang masih dapat ditingkatkan. Mulai dari penguatan pengawasan, pendataan objek dan subjek pajak, hingga peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan PAD.

Selain itu, pihaknya juga membahas mekanisme kerja serta peran masing-masing perangkat daerah dalam Tim Optimalisasi PAD yang akan dibentuk.

Nantinya tim tersebut menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, daerah harus mampu meningkatkan kemandirian pembiayaan pembangunan secara bertahap agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara serius dan terukur. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah agar potensi pendapatan yang ada dapat dikelola secara maksimal,” ujar Syahrial.

Dia menjelaskan, pembentukan Tim Optimalisasi PAD bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan dan langkah strategis antar perangkat daerah. Dengan adanya tim ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan setiap potensi pendapatan daerah dapat digarap secara lebih efektif.

Syahrial juga menekankan pentingnya validitas data dan koordinasi berkelanjutan dalam upaya peningkatan PAD. Perencanaan berbasis data yang akurat dinilai akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah.

“Tim ini nantinya harus bekerja berdasarkan data yang valid dan analisis yang matang. Dengan perencanaan yang baik, optimalisasi PAD tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan daerah,” tambahnya.

Sebelumnya DPRD Provinsi Riau mempertanyakan alasan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan DBH sawit yang diterima daerah itu pada tahun anggaran 2026. Nilai DBH yang diterima dinilai jauh lebih rendah dari potensi yang seharusnya menjadi hak Provinsi Riau sebagai daerah penghasil.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah, mengatakan pemerintah daerah hanya menerima angka DBH yang bersifat given atau diberikan saja dari pemerintah pusat, tanpa disertai penjelasan rinci maupun rekonsiliasi data produksi.

“Untuk DBH migas tahun 2025, Riau hanya menerima sekitar Rp352 miliar, padahal seharusnya bisa mencapai Rp500 miliar. Sementara untuk tahun 2026, DBH migas yang diterima hanya Rp152 miliar. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar, bagaimana perhitungan dan dasar penetapannya,” ujar Abdullah kepada Bisnis.

Pada saat menanyakan kepada pemerintah pusat di beberapa kesempatan sebelumnya, pihaknya dijelaskan bahwa pemotongan DBH migas Riau dari sekitar Rp500 miliar menjadi Rp352 miliar atau dipotong sekitar Rp148 miliar, itu disebabkan adanya budget sharing dari pusat ke daerah yang diperuntukkan ke subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Kemudian dirinya juga menyoroti DBH sawit yang diterima Provinsi Riau pada 2026 yang hanya sekitar Rp30 miliar. Menurutnya, angka tersebut juga tidak disertai penjelasan detail terkait dasar perhitungan DBH maupun data produksi sawit yang digunakan.

“DBH sawit juga sama, kita hanya menerima sekitar Rp30 miliar tanpa penjelasan. Padahal Riau merupakan salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia. Seharusnya ada transparansi data,” ujarnya.

Abdullah menjelaskan, pemerintah daerah sebenarnya memiliki kemampuan untuk menghitung potensi DBH secara mandiri dengan mengumpulkan data produksi migas dan sawit di wilayah Riau.

Dari data tersebut, daerah dapat menghitung besaran hak yang semestinya diterima, termasuk porsi 2% yang menjadi bagian daerah.

“Kita bisa mengumpulkan data produksi migas dan sawit, lalu menghitung berapa sebenarnya hak Riau. Tapi faktanya, angka yang kita terima jauh di bawah potensi dan tidak dijelaskan secara terbuka,” katanya.

Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah Provinsi Riau tengah menghadapi tekanan fiskal serius memasuki awal tahun 2026. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan, kondisi keuangan daerah saat ini mengalami defisit sekitar Rp 1,2 triliun.

Dalam situasi ini, ia meminta aparatur sipil negara (ASN) memusatkan perhatian pada pekerjaan prioritas, khususnya penyelesaian tunda bayar dan tunda salur. “Lakukan tugas paling penting dulu, yaitu tunda bayar dan tunda salur,” ujarnya Senin (5/1/2026).

Hariyanto menegaskan, seluruh tugas pemerintahan memiliki arti penting. Namun, penyelesaian kewajiban yang tertunda dinilai mendesak karena menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari masyarakat hingga mitra kerja pemerintah daerah. Menurut dia, beban anggaran yang masih minus menuntut ASN bekerja lebih bertanggung jawab. Upaya percepatan dilakukan agar kewajiban pemerintah daerah dapat segera ditunaikan.