REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mempercepat penguatan ekosistem ekonomi desa melalui program “Perintis Berdaya” di Lampung Timur. Program ini menargetkan kemandirian daerah berbasis potensi lokal dan kolaborasi komunitas.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan pendekatan pemberdayaan tidak bisa hanya bersifat top-down. “Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep ‘Perintis Berdaya’ tumbuh bersama kearifan lokal,” ujar Leontinus dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan penguatan ekonomi desa harus bertumpu pada peran tokoh penggerak lokal atau local champion. Menurutnya, transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian hanya bisa tercapai jika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan.

Dalam kegiatan ini, Kemenko PM juga menggelar Dialog Bersama Deputi (DBD) untuk menyerap aspirasi pelaku usaha dan koperasi. Forum ini menjadi ruang untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lapangan.

Program Perintis Berdaya berfokus pada empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, ekosistem kewirausahaan, serta pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Implementasi program ini memperkuat UMKM dan koperasi di tingkat desa.

Leontinus menegaskan pelindungan pekerja migran harus dimulai dari desa. “Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran,” ujarnya.

Kegiatan ini melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyambut kolaborasi ini sebagai dorongan baru bagi pembangunan daerah. “Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi pertanian dan UMKM di desa akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi mandiri,” ujar Ela.

Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja Sinthia Harkrisnowo juga menyatakan dukungan terhadap penguatan pelindungan pekerja migran. “Kami mendukung peningkatan literasi digital dan keterampilan agar pekerja migran mampu bersaing secara global dengan perlindungan yang memadai,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) atas konsistensinya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Penghargaan tersebut diberikan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Boyolali, Kamis (15/1/2026).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kepada Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho, disaksikan ribuan peserta yang terdiri dari kepala desa se- Jawa Tengah, Asosiasi Desa se- Indonesia, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten.

Dalam sambutannya, Yandri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Dia menyebut, pembangunan desa tidak dapat ditopang oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Jumlah desa di Indonesia mencapai 75.266. Ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu kementerian atau satu sektor. Dibutuhkan kekompakan, persatuan, dan kemauan bersama untuk mendorong kemajuan desa,” ujar Yandri.

BNI menerima penghargaan karena berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan desa yang sejalan dengan Asta Cita ke-6, khususnya dalam penguatan ekonomi lokal. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan inklusif, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan, penghargaan tersebut menjadi penguatan komitmen perseroan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

Ke depan, BNI memastikan pengembangan program pemberdayaan desa akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari peran perseroan dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Peternakan, Cecep Muhammad Wahyudin, menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak positif signifikan terhadap pergerakan ekonomi di tingkat desa serta membuka peluang pasar baru yang masif. Khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor peternakan dan pertanian.

“Dari sebaran SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di seluruh Indonesia hingga tingkat pedesaan, MBG itu menggerakkan ekonomi desa dengan luar biasa,” ujar Cecep dalam sebuah wawancara, Jumat (12/12/2025).

Menurut Cecep, program MBG menciptakan captive market atau pasar eksklusif yang pasti bagi produsen lokal. Berdasarkan simulasi perhitungan, ia menjelaskan satu SPPG yang melayani rata-rata 4.000 orang per hari dengan estimasi belanja per porsi Rp 9.000 memiliki perputaran uang harian sekitar Rp 36 juta.

“Ini captive market untuk masyarakat. Tentu kita tidak bisa memenuhi semua ini dari kota. Kita pasti membeli melalui pemasok di sekitar SPPG,” jelasnya.

Sektor pertanian disebut sebagai sektor yang paling merasakan dampak positif dengan pertumbuhan signifikan. Sementara untuk sektor peternakan, Kadin Indonesia tengah mengambil langkah strategis.

“Hari ini yang paling dibutuhkan adalah telur dan ayam. Diharapkan peternak rakyat atau peternak mandiri kembali bangkit,” kata Cecep.

Kadin Indonesia bersama Kementerian Pertanian serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tengah bekerja sama mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih untuk masuk ke industri peternakan, khususnya ayam petelur dan pedaging.

“Ini kesempatan yang bisa diambil bukan hanya oleh Kopdes Merah Putih, tapi juga UMKM atau generasi muda yang tertarik di industri ini,” tambah Cecep.

Jakarta: Banyak desa di Indonesia memiliki potensi ekonomi besar, namun tidak semuanya mampu mengelolanya secara optimal. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah keberadaan koperasi.

Dengan spirit “Tumbuh Bersama Masyarakat”, PT Sumber Segara Primadaya (S2P) pemilik PLTU Cilacap mendampingi Koperasi Usaha Berkah Sejahtera Kewasen (UBSK) untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat Dusun Kewasen, Desa Karangkandri.

Pendampingan ini bukan hanya soal bantuan dana, tetapi juga tentang membangun sistem ekonomi desa yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Perubahan besar dalam pembangunan ekonomi desa

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mendorong penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Di tengah langkah ini, peran dunia usaha menjadi semakin penting sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi desa.

Kolaborasi S2P dan masyarakat Dusun Kewasen menjadi contoh nyata bagaimana perusahaan dapat berkontribusi lebih dari sekadar pendanaan yakni membangun kapasitas dan menyiapkan sistem yang menopang ekonomi jangka panjang.

Mengapa koperasi menjadi pilar penting desa?

Koperasi sejalan dengan kultur masyarakat desa: gotong royong, kebersamaan, dan partisipasi. Dengan struktur demokratis, koperasi mampu menaungi beragam aktivitas ekonomi mulai dari usaha rumahan, pengolahan hasil tani, hingga produk kreatif.

Sebelum UBSK berdiri, potensi lokal di Dusun Kewasen belum terkelola maksimal. Produk masyarakat hanya beredar di pasar sekitar dan belum memiliki standar yang kompetitif. Dari kondisi inilah lahir ide membentuk koperasi yang profesional, dengan pendampingan intensif dari S2P.

Kini, koperasi menjadi pusat pergerakan ekonomi desa, membuka berbagai peluang usaha baru, dan meningkatkan pendapatan anggota.

Pemberdayaan desa melalui koperasi UBSK

Koperasi UBSK resmi berdiri pada 4 November 2019. Dimulai dari inisiatif warga, koperasi ini kini memiliki 489 anggota aktif dengan berbagai latar belakang usaha.

PT Sumber Segara Primadaya (S2P) memberikan dukungan menyeluruh berupa pendampingan kelembagaan, bantuan modal usaha, pelatihan manajemen keuangan, fasilitasi legalitas usaha, pelatihan pemasaran digital, pembangunan lini usaha baru seperti konveksi, ecoprint, snack olahan, dan catering. Selain itu, standar kualitas produk juga diperkuat melalui perhitungan HPP, strategi branding, hingga akses pemasaran lokal dan digital.

Secara kinerja, hasilnya nyata. Pada 2024, pendapatan koperasi mencapai Rp496.176.803, Sisa Hasil Usaha (SHU) Rp128.402.052 dibagikan kepada anggota, dan sebanyak 24 tenaga kerja lokal terserap melalui unit usaha binaan,.

"Kami berharap, dukungan yang kami berikan, mulai dari penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, hingga pengembangan usaha, dapat menjadikan koperasi ini sebagai contoh keberhasilan sinergi antara perusahaan dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama," ujar Manager LK3 & CSR S2P, Zam Zam dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 November 2025.

Menuju koperasi desa modern dan mandiri

Program CSR S2P dirancang berbasis partisipasi, menjadikan masyarakat sebagai aktor utama. Tim pendamping CSR bekerja langsung di lapangan untuk memastikan setiap tahapan berjalan terukur hingga koperasi mampu berdiri mandiri.

Langkah selanjutnya menuju modernisasi koperasi meliputi digitalisasi sistem koperasi, penguatan ekonomi sirkular desa, pengembangan jejaring antar-koperasi, dan perluasan akses pemasaran produk

Koperasi UBSK kini juga menjadi penyedia kebutuhan operasional perusahaan, mulai dari perlengkapan kantor hingga layanan acara. Kemitraan ini memperkuat stabilitas bisnis koperasi sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas.

“Pendapatan usaha meningkat, lapangan kerja bertambah, dan koperasi semakin mandiri. Kami berharap sinergi ini terus berjalan agar manfaatnya semakin luas," kata pengurus koperasi, Imam Ratiman.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)

Bisnis.com, Lombok Barat, NTB – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus mendorong percepatan transformasi digital masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi lokal dan membangun kemandirian masyarakat di era digital.

Program ini bagian dari upaya mewujudkan Desa Cerdas yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan transparansi dan memperluas akses kesejahteraan bagi warga.

Persoalannya, di pedesaan masih minim sumber daya manusia (SDM) yang memang menguasai teknologi digital. Hal ini yang membuat banyak pelaku usaha lokal skala kecil atau menengah (UMKM) yang belum sepenuhnya memanfaatkan platform digital dalam kegiatan bisnisnya.

Bukan hanya persoalan SDM, problem lainnya terkait dengan akses koneksi yang masih terbatas. Seperti yang terjadi di Lombok Barat, meski jaringan internet dasar telah tersedia di sebagian besar wilayah, akses koneksi masih terbatas hanya di daerah pesisir dan perbukitan.

Program transformasi digital desa yang digagas Bakti Komdigi berupaya menjawab problem itu melalui lima pilar utama yakni infrastruktur digital, SDM digital, layanan publik digital, ekonomi digital, serta tata kelola digital.

Untuk menyukseskan program ini, BaktiKomdigi dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat gencar melakukan pelatihan dan lokakarya transformasi digital.

Wirohamdani, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Provinsi NTB, mengatakan pelatihan sangat bermanfaat bagi masyarakat di Lombok Barat dalam mempercepat proses pemanfaatan teknologi.

“Kegiatan atau lokakarya transformasi digital bisa membantu Kepala Desa untuk melakukan percepatan dan akselerasi desa digital,” kata Wirohamdani yang menjadi pembicara di “Sosialisasi Transformasi Digital untuk Masyarakat Desa di Kabupaten Lombok Barat”, Minggu (2/11/2025) di Senggigi, Lombok Barat.

Selain itu transformasi digital desa berfokus pada tiga tujuan utama, yaitu sebagai digitalisasi administrasi desa, pengembangan ekonomi digital lokal, serta peningkatan literasi dan inklusi digital masyarakat.

Melalui digitalisasi administrasi, desa didorong untuk menerapkan pelayanan publik yang berbasis daring seperti proses surat menyurat, data kependudukan, hingga pengarsipan dokumen digital.

Di lain sisi, pengembangan ekonomi digital lokal menargetkan peningkatan daya saing UMKM desa.

Melalui pemanfaatan layanan platform digital dan kerja sama dengan sektor swasta yang lebih besar, pelaku usaha di desa diharapkan dapat memperluas pasar produk lokal hingga ke taraf nasional bahkan internasional.

Pemerintah juga terus mendorong pembentukan Pusat Literasi Digital di setiap kecamatan sebagai wadah pembelajaran dan pengembangan kapasitas masyarakat.

Pemerintah desa dan kabupaten memiliki peran penting dalam menyediakan sarana dan pelatihan digital bagi masyarakat serta membentuk relawan digital di tiap desa.

Lebih lanjut, strategi implementasi program ini akan dimulai dengan pemetaan kondisi digital di tiap desa, pelatihan literasi digital bagi masyarakat dan aparatur perangkat desa, penguatan infrastruktur jaringan, hingga digitalisasi layanan publik dan data desa.

Nantinya akan ada sistem monitoring dan evaluasi berbasis data agar ada keberlanjutan program di tingkat akar rumput.

Harapannya, melalui semua program ini transformasi digital mampu memberikan dampak nyata dengan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, membangun ekosistem ekonomi digital lokal, serta melahirkan generasi muda desa yang kreatif dan berdaya saing di dunia digital.

Bisnis.com, AGAM - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatra Barat, meminta kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Nagari/Desa (BUMNag/Des) untuk memajukan perekonomian desa.

Bupati Agam Benni Warlis mengatakan dengan kolaborasi itu dapat memperkuat ekonomi lokal, dan segala potensi yang ada, bisa digarap dengan optimal. Seperti potensi pertaniannya, pariwisatanya, perikanannya, hingga potensi UMKM.

“Kami tidak hanya ingin masyarakat bisa memproduksi, tapi juga mampu menjual. Perlu sinergi dengan dinas terkait untuk membuka pasar yang lebih luas. Caranya? Ya harus berkolaborasi Kopdes dan BUMNag," katanya dalam keterangan resmi, Senin (20/10/2025).

Dia menjelaskan sejauh ini ada salah satu BUMNag yang terbilang bagus operasionalnya yang berada di Desa Nan Limo, ada BUMNag Limo Sepakat yang sedang mengembangkan program SPM (Sawak Pokok Murah) dan Sayur Pokok Murah.

"Saya mendukung inisiatif BUMNag dalam pembibitan kopi dan tanaman hortikultura sebagai upaya jangka panjang meningkatkan ekonomi nagari," ujarnya.

Bupati juga menyoroti potensi besar Kecamatan Palupuh di sektor pertanian, pariwisata, dan hasil hutan. Oleh karena itu, dia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang kurang produktif secara bijak, seperti untuk budidaya kopi, jagung, cabai, bawang, jahe, dan lain sebagainya.

“Kami ingin Palupuh ini mandiri pangan. Ibarat padi masak, jaguang maupiah, taranak bakambang biak, artinya kehidupan masyarakat makmur, pangan cukup, dan ekonomi berputar dengan baik,” sebutnya.

Terkait infrastruktur pendukung, Benni menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Pemprov agar beberapa ruas jalan di Palupuh dijadikan prioritas pembangunan, seperti ruas jalan Sitingkai, Pagadih, dan ruas lainnya.

Menurutnya langkah ini diharapkan mampu memperlancar akses distribusi pangan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat.

“Jadi semua persoalan di Palupuh akan kami tindak lanjuti melalui OPD terkait. Pemerintah daerah hadir untuk mencari solusi, bukan sekadar meninjau,” tegasnya.

Di kesempatan itu, Ketua BUMNag Limo Sepakat, Nanda mengatakan bahwa program yang disampaikan oleh Bupati Agam itu masih tahap awal, namun diharapkan bisa menjadi contoh bagi nagari lain.

“Mudah-mudahan apa yang kami rintis ini bisa menjadi inspirasi dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya bicara Palupuh, merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam dan panorama yang luar biasa indah. Apabila dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat menjadi daya tarik wisata baru di Kabupaten Agam.

“Palupuh memiliki alam yang elok, budaya yang kuat, dan hasil pertanian yang menjanjikan," jelasnya.