Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan solusi pembiayaan perdagangan (trade finance) terbaru, HSBC TradeCash, untuk mempercepat akses modal kerja bagi pelaku usaha di tengah tekanan likuiditas akibat gejolak geopolitik dan tingginya suku bunga global.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia Delia Melissa mengatakan akses terhadap modal kerja kini menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku usaha, terutama di tengah meningkatnya volatilitas global dan biaya operasional.

"Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Delia menambahkan, peluncuran TradeCash dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan perdagangan di tengah aktivitas ekspor dan impor Indonesia yang terus bertumbuh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar atau meningkat 21,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai impor juga naik 22,49% menjadi US$25,21 miliar.

HSBC juga mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor yang menunjukkan sebanyak 88% responden melakukan penyesuaian alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya volatilitas global. Selain itu, 89% responden mengaku aktif meningkatkan penempatan modal di pasar-pasar dengan prospek pertumbuhan tinggi.

Melalui HSBC TradeCash, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan mengunggah faktur penjualan (invoice) secara digital melalui platform HSBCnet tanpa perlu menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

HSBC menjelaskan nasabah yang memenuhi persyaratan dapat menerima pencairan modal kerja dalam hitungan menit setelah seluruh informasi yang dibutuhkan disampaikan dan memperoleh persetujuan.

Skema tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh likuiditas lebih cepat tanpa harus menunggu siklus pembayaran yang umumnya berlangsung selama 30 hari atau lebih.

Global Head of Trade HSBC Vivek Ramachandran mengatakan HSBC TradeCash dirancang untuk membantu perusahaan memaksimalkan kas yang tertahan pada piutang melalui proses digital yang lebih sederhana.

"Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi," katanya.

Menurut Vivek, meningkatnya tensi geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta keterlambatan pengiriman. Kondisi tersebut memperbesar kebutuhan dunia usaha terhadap akses modal kerja yang cepat dan efisien.

HSBC TradeCash melengkapi portofolio solusi trade finance HSBC yang telah tersedia sebelumnya, termasuk HSBC TradePay yang memungkinkan perusahaan memperoleh pembiayaan sekaligus melakukan pembayaran kepada pemasok dengan lebih cepat.

Fokus Perkuat Bisnis Korporasi

Peluncuran HSBC TradeCash juga sejalan dengan fokus HSBC Indonesia memperkuat layanan bagi segmen Corporate and Institutional Banking (CIB).

Sebelumnya, HSBC Indonesia resmi mengalihkan bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) setelah kedua pihak menandatangani perjanjian pengambilalihan pada 4 Mei 2026.

HSBC menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil tinjauan strategis terhadap operasional perbankan ritel di Indonesia yang telah diumumkan sejak Juli 2025.

"...dan bahwa OCBC berada di posisi terbaik untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis," jelas HSBC, dikutip dari laman resminya, Selasa (5/5/2026).

Perseroan menegaskan pengalihan bisnis IWPB tidak mencerminkan kinerja unit usaha tersebut, melainkan bagian dari strategi HSBC Group untuk menyederhanakan bisnis dan memfokuskan sumber daya pada segmen yang memiliki keunggulan kompetitif serta prospek pertumbuhan lebih besar.

HSBC juga memastikan lini Corporate and Institutional Banking (CIB) tidak terdampak oleh transaksi tersebut dan tetap menjadi bagian penting dari jaringan global perseroan.

"CIB tidak terpengaruh oleh keputusan ini dan tetap penting bagi jaringan internasional HSBC," ujar perseroan.

Dalam catatan Bisnis, transaksi pengalihan IWPB mencakup sekitar 336.000 nasabah dengan portofolio simpanan, produk investasi, kartu kredit, dan pinjaman ritel. Penyelesaian transaksi ditargetkan pada paruh pertama 2027.

Sementara itu, OCBC NISP menilai akuisisi tersebut akan memperkuat bisnis wealth management dan konsumer perseroan, sekaligus mendukung strategi pengembangan bisnis melalui perluasan basis nasabah. Tanpa memperhitungkan biaya transaksi satu kali (one-off), pengambilalihan tersebut diperkirakan mulai memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan OCBC setelah transaksi rampung pada kuartal II/2027.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang terus mengakselerasi peningkatan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi Program UMKM Naik Kelas Jawa Barat 2026.

Program pembinaan ini dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kapasitas usaha, mulai dari kualitas produksi, manajemen internal, hingga perluasan akses pasar.

Sejak digulirkan pada 2019 hingga 2026, program tersebut telah menghasilkan 1.077 alumni pelaku UMKM di Sumedang yang berhasil naik kelas.

Agenda Kick Off Program UMKM Naik Kelas 2026 dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/6/2026) di Aula Bank BJB Sumedang.

Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menegaskan fokus utama program tahun ini adalah penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, SDM yang kompeten merupakan fondasi utama agar pelaku usaha mampu bertahan dan bersaing di tengah pasar yang semakin kompetitif.

"Yang dibutuhkan adalah kualitas para pengusaha agar bisa bertahan. Harus ada jiwa survive dalam diri para pelaku usaha," ujar Fajar saat menerima jajaran pendamping UMKM di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (24/6/2026).

Fajar menilai transformasi pola pikir (mindset) pelaku usaha menjadi elemen krusial agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pasar global.

"Saya melihat perlu adanya perubahan mindset pelaku usaha agar mereka mampu terus berkembang," imbuhnya.

Guna memastikan efektivitas program, Fajar meminta para pendamping melakukan seleksi peserta secara ketat agar pelaku usaha yang terpilih benar-benar berkomitmen dan mampu menjadi role model bagi pelaku UMKM lainnya.

Selain melalui pendampingan manajerial, Pemkab Sumedang juga menyediakan fasilitas pembiayaan melalui Program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda). Program tersebut menawarkan pinjaman berbunga rendah untuk meringankan beban permodalan pelaku usaha.

"Kita punya program Kurda, yaitu program pembiayaan bagi pelaku UMKM dengan bunga rendah sehingga bisa mengembangkan usaha dengan modal yang lebih murah. Ini harus dimanfaatkan dengan baik," tuturnya.

Sementara itu, Pendamping UMKM Ronni Bahauddin menyambut baik langkah pemerintah daerah.

Namun, dia menyarankan agar pemerintah segera menyusun peta jalan (road map) pengembangan UMKM yang terintegrasi sehingga program tidak bersifat sementara.

"Jangan sampai pendampingan hanya terhenti selama empat bulan saja, tetapi harus ada tindak lanjut yang berkelanjutan melalui road map pengembangan UMKM," pungkas Ronni.

Bisnis.com, JAKARTA - Cara masyarakat menjalankan usaha terus berubah. Jika dulu usaha identik dengan toko atau kios di pasar, kini banyak pelaku usaha menjalankan usahanya melalui marketplace. Terlebih lagi pasca pandemi. Produk dipasarkan secara online, transaksi dilakukan melalui aplikasi, dan pembeli dapat berasal dari berbagai daerah tanpa harus datang langsung ke lokasi usaha. Mereka yang tinggal di Aceh bisa membeli barang dari Jakarta, Makassar, atau Papua.

Perubahan ini membawa banyak peluang. Batas wilayah menjadi semakin kabur, akses pasar semakin luas. Kini, semakin banyak masyarakat yang dapat memulai usaha dengan modal yang lebih terjangkau. Dalam beberapa tahun terakhir, marketplace tumbuh menjadi ‘toko’ bagi jutaan pelaku UMKM di Indonesia.

Di balik perkembangan tersebut, muncul satu pertanyaan penting: apakah aktivitas ekonomi digital yang tumbuh pesat ini telah dipotret dengan baik dalam data statistik resmi?

Pertanyaan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa aktivitas usaha online yang memanfaatkan marketplace perlu dicakup dalam Sensus Ekonomi 2026.

Sensus ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk memahami bagaimana perekonomian Indonesia berkembang. Berapa banyak usaha yang ada saat ini, sektor apa yang berkembang, bagaimana karakteristik pelaku usaha, serta tantangan apa yang dihadapi. Dan yang utama, jika dibandingkan kondisi sepuluh tahun yang lalu, apa saja perubahannya. Informasi tersebut menjadi penting agar pemerintah memiliki landasan yang kuat berupa data dan statistik dalam menyusun berbagai kebijakan ekonomi.

Marketplace menjadi penting karena saat ini sebagian aktivitas ekonomi masyarakat berlangsung di sana. Jika kantor statistik negara hanya merekam usaha-usaha yang terlihat secara fisik sementara aktivitas ekonomi digital yang berkembang sebenarnya lebih besar, maka gambaran yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Ikut didatanya usaha online atau marketplace dalam sensus ekonomi bukan untuk mengetahui siapa yang paling sukses atau seberapa kaya seseorang atau pengusaha. Yang ingin dipahami oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah aktivitas ekonomi. Apakah usaha tersebut bergerak di sektor perdagangan, jasa, industri, makanan dan minuman, atau sektor lainnya. Berapa banyak tenaga kerja yang terlibat. Bagaimana usaha tersebut berkembang. Informasi seperti inilah yang dibutuhkan untuk menghasilkan statistik ekonomi yang lengkap dan berkualitas.

Informasi yang lengkap dan akurat diperlukan untuk merancang berbagai program, mulai dari penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, penciptaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur atau perangkat penunjang aktivitas ekonomi. Ibarat resep obat, jika tidak diketahui persis apa penyakitnya, maka resep yang diberikan berpotensi gagal.

Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata usaha-usaha yang berada di pusat perdagangan, kawasan industri, atau pasar tradisional. Sensus ini juga berupaya menangkap berbagai aktivitas ekonomi baru yang tumbuh seiring perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat.

Pada akhirnya, alasan pelaku usaha online atau marketplace perlu didata sesungguhnya sederhana. Perekonomian Indonesia terus berkembang, dan statistik harus mampu menangkap perkembangan tersebut.

BPS memastikan seluruh informasi yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya sesuai dengan undang-undang. Sedikitnya ada dua undang-undang yang melindungi jawaban masyarakat, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 88 persen pelaku usaha dan investor global mengubah strategi alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Gejolak geopolitik, tren kenaikan suku bunga global, hingga tekanan terhadap likuiditas perusahaan menjadi faktor yang mendorong perubahan tersebut.

HSBC mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor global yang menunjukkan 88 persen responden telah menyusun ulang alokasi modal untuk menghadapi volatilitas yang meningkat. Selain itu, 89 persen responden juga meningkatkan penempatan modal di pasar yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan lebih tinggi.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia, Delia Melissa, mengatakan kondisi tersebut membuat akses terhadap modal kerja menjadi semakin penting, terutama bagi pelaku usaha yang ingin menjaga kelancaran usaha sekaligus memperluas pasar ekspor.

“Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor,” ujar Delia dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Menurut HSBC, kebutuhan pembiayaan usaha juga meningkat di tengah aktivitas perdagangan Indonesia yang masih tumbuh positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai 25,30 miliar dolar AS pada April 2026 atau naik 21,98 persen dibandingkan April tahun lalu. Pada periode yang sama, nilai impor meningkat 22,49 persen menjadi 25,21 miliar dolar AS.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, HSBC Indonesia meluncurkan HSBC TradeCash, layanan pembiayaan perdagangan (trade finance) yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja lebih cepat dengan mengajukan faktur penjualan (invoice) secara digital tanpa harus menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

Global Head of Trade HSBC, Vivek Ramachandran, mengatakan, layanan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan memperoleh pendanaan lebih cepat sekaligus mengurangi beban administrasi.

“Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi,” ujar Vivek.

HSBC menilai ketidakpastian geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta mengganggu rantai pasok global. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan yang lebih cepat agar arus kas tetap terjaga dan kegiatan usaha dapat terus berjalan.

Bisnis.com, SEMARANG - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, mendampingi langsung proses penyensusan yang dilakukan salah satu petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang pada Kamis (25/6/2026).

"Kami melakukan pengawasan atau cek lapangan terkait pendataan pelaku usaha. Saya kira pelaku usahanya sangat senang sebagai responden, sangat welcome dan menerima petugas," ujarnya saat ditemui wartawan.
Ali menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang sama sekali tidak berkaitan dengan pajak.

BPS menjamin kerahasiaan informasi responen, untuk itu pihaknya berharap pelaku usaha yang menjadi responden bisa menerima petugas Sensus Ekonomi dengan tangan terbuka.
"Informasi individu akan kami rahasiakan. Tidak akan diberikan kepada pihak manapun, termasuk kantor pajak. Sehingga jangan khawatir. Sensus ini bukan terkait pajak," tegas Ali.
Sensus Ekonomi, jelas Ali, adalah upaya pemerintah untuk menggali informasi faktual mengenai kondisi ekonomi masyarakat.

Informasi tersebut akan menjadi dasar perumusan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

"Ini juga akan bermanfaat buat masyarakat juga, karena dengan kebijakan yang tepat di bidang perekonomian, maka ekonomi bisa semakin berkembang," lanjutnya.
Beberapa informasi yang coba digali melalui Sensus Ekonomi tersebut terbagi menjadi beberapa kategori.

Bagi pelaku usaha, informasi seperti pendapatan, pengeluaran, serta serapan tenaga kerja menjadi beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh petugas sensus.

Sementara bagi responden rumah tangga, kondisi ekonomi dan aktivitas usaha yang dilakukan di rumah akan menjadi informasi yang coba digali.
Ali menyampaikan bahwa secara kumulatif, ada lebih dari 4,9 juta usaha yang coba disensus di Jawa Tengah. Jumlah itu sudah termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Sangat banyak, makanya kami mengerahkan banyak sekali petugas mitra BPS. Ada sekitar 36.890-an petugas yang kami rekrut untuk pendataan ini, tersebar di seluruh Jawa Tengah," jelasnya.
Sementara itu, Herliani, pemilik Toko Sederhana yang menjadi salah satu responden dalam sensus yang dilakukan, mengaku tidak merasa khawatir informasi yang disampaikannya akan merugikan usahanya di masa mendatang.

Justru, keterbukaannya terhadap petugas BPS menjadi bukti bahwa usaha yang dilakukannya itu telah sesuai dengan aturan.
"Sensus Ekonomi yang dilakukan hari ini bagus sekali. Soalnya akan digunakan untuk mengembangakn ekonomi di Indonesia. Bagi saya, pelaku usaha yang memiliki toko seperti ini, harus ada take and give dengan pemerintah. Supaya mereka tahu keadaan real di lapangan," ujar Herliani.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menegaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Data perekonomian yang andal menjadi prasyarat yang mesti dipenuhi untuk bisa mewujudkan visi tersebut.
Dalam acara Pencanangan dan Pengukuhan Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang pada Kamis (18/6/2026) pekan lalu, Sonny memastikan bahwa informasi yang diberikan responden akan bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang.

Seluruh proses pendataan dilakukan secara digital untuk memastikan keamanan informasi.

Petugas di lapangan juga tidak bisa mengakses ataupun menyimpan informasi yang diberikan responden, karena data sensus langsung dikirim ke sistem milik BPS.
Sensus Ekonomi 2026 berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya Pertama, baru kali ini Sensus Ekonomi memasukkan pencacahan di sektor pertanian.

"Sensus kali ini juga dilaksanakan selama 2,5 bulan, dari 15 Juni-31 Agustus 2026, karena kami ingin memastikan bahwa datanya lengkap. Baru kali ini juga sensus ekonomi ikut mencatat tidak hanya pelaku usaha, tetapi juga keluarga. Karena memang banyak sekali aktivitas usaha yang dilakukan di dalam rumah," jelas Sonny.

Kami memahami adanya kekhawatiran di masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Denpasar (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Bali menegaskan kepada masyarakat bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang sedang dikumpulkan petugas bukan untuk mempengaruhi pajak.

“Kami memahami adanya kekhawatiran di masyarakat terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, namun perlu kami tegaskan bahwa tujuan SE bukan untuk penetapan maupun pengawasan pajak,” kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Rabu.

Hal ini disampaikan Agus Gede merespons banyaknya kekhawatiran masyarakat di media sosial bahwa pemerintah mengintip ekonomi masyarakat melalui data yang dikumpulkan SE 2026, untuk kemudian menaikkan pajak karena usaha mereka dinilai cukup baik hari ini.

Padahal, menurut dia data yang dikumpulkan oleh BPS Bali digunakan hanya semata-mata untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan.

Apalagi Sensus Ekonomi 2026 bukanlah kegiatan yang pertama kali dilaksanakan, melainkan sudah kelima kalinya setiap 10 tahun sekali sejak 1986.

Praktiknya juga sama dengan sensus ekonomi di negara-negara dunia, sehingga BPS Bali meminta masyarakat tak perlu khawatir.

“Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh semua sektor dan skala usaha tanpa terkecuali, data yang dihasilkan menjadi fondasi penting dalam memahami struktur perekonomian, memantau perkembangan dunia usaha, serta mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data,” ujarnya.

Alih-alih mempengaruhi pajak yang ditagih negara, jawaban yang diberikan masyarakat justru akan digunakan pemerintah untuk memotret gambaran yang lebih lengkap mengenai jumlah, karakteristik, persebaran, dan struktur usaha di setiap wilayah.

Dengan data itu, pemerintah dapat menyusun berbagai indikator ekonomi, termasuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang digunakan untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Semakin lengkap dan akurat data usaha yang diperoleh melalui Sensus Ekonomi, semakin baik pula kualitas statistik ekonomi yang dihasilkan, termasuk PDRB, dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi sektor unggulan, mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Bagi masyarakat pelaku usaha, hasil pengolahan dari sensus ini juga diyakini bisa digunakan untuk memperkuat perencanaan usaha, memahami struktur dan potensi pasar, serta mengidentifikasi peluang pengembangan usaha.

“Dengan demikian, Sensus Ekonomi tidak hanya menjadi alat perencanaan pembangunan, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan daya saing dunia usaha khususnya di Bali,” ucap Agus Gede.

Di luar itu, BPS Bali memastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat ke petugas sensus, sebab perlindungan data responden dijamin
oleh dua lapis regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha di Bali berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026 melalui terima petugas sensus, isi data dengan benar, dan rahasia data terjaga, sebagai upaya bersama mewujudkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas,” kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan upaya pendataan seluruh kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), manfaat SE2026 dapat dirasakan melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Data yang lengkap dan mutakhir membantu pemerintah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai program dukungan usaha dapat dirancang sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hasil SE2026 juga mendukung upaya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Melalui data sensus, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai potensi usaha yang perlu didorong agar berkembang lebih cepat. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang program pembiayaan dan pendampingan usaha sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu, data SE2026 membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih baik. Pelatihan yang tepat akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Manfaat lain dari SE2026 adalah tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Informasi ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Data SE2026 juga menjadi sumber informasi penting bagi dunia pendidikan, penelitian, dan perencanaan pembangunan. Akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, dan menyusun berbagai program pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi Indonesia. Data yang akurat membantu pemerintah melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang memerlukan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di masa depan.

Bisnis.com, SUBANG - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu penggerak roda perekonomian nasional. Kontribusi Jawa Barat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan 1-2026 mencapai hampir 13 persen, tertinggi ketiga di Indonesia, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen (y-on-y).

Di tengah kebutuhan akan data ekonomi yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) hadir untuk membantu pemerintah daerah memotret gambaran utuh atas struktur, karakteristik, potensi serta tantangan yang dihadapi. Pemerintah daerah akan memperoleh data yang lengkap tanpa harus mengeluarkan APBD, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Pendataan SE2026 secara door to door resmi dimulai pada 15 Juni di seluruh Indonesia. Menandai dimulainya pendataan tersebut, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, secara khusus mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Jawa Barat pada Minggu (21/6). BPS menerjunkan lebih dari 40 ribu petugas untuk merekam lengkap aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Petugas sensus ekonomi akan mendata pelaku usaha dan keluarga hingga 31 Agustus nanti.

“Kami mengerahkan 40.573 petugas di lapangan (Provinsi Jawa Barat, red). 40.573 petugas pendata di lapangan, itu jumlah yang sangat besar Pak (Gubernur, red). Total seluruh Indonesia 251.000, dan Jawa Barat adalah salah satu yang paling besar,” ujar Sonny.

Dalam kesempatan tersebut, Sonny mengajak Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan SE2026. Terlebih sensus ekonomi dikenal lebih sulit dibandingkan sensus penduduk maupun sensus pertanian.

Turut hadir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian RI Tri Supondy, jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bupati dan Walikota se-Jawa Barat, perwakilan instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Pencanangan digelar di kediaman Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang. Desa ini juga dikenal sebagai satu kawasan wisata berbasis budaya dan pertanian.

Sonny menyampaikan empat hal baru dalam SE2026. Pertama, perpanjangan periode pendataan dari awalnya satu bulan menjadi dua setengah bulan. Kedua, untuk pertama kalinya sensus ekonomi turut merekam aktivitas pertanian. Selanjutnya, tidak hanya pelaku usaha, tapi rumah tangga juga akan didata secara door to door. Dan terakhir, pendataan SE2026 menggunakan gadget serta memanfaatkan artificial intelligence (AI) untuk mengurangi kesalahan atau error.

“Yang menarik, baru pertama kali ini sensus ekonomi mendata dua, mendata pelaku usaha dan rumah. Makanya nanti semua rumah akan ditempel stiker, semua pelaku usaha akan ditempel stiker, kalau sudah diwawancara, sudah didata,” jelas Sonny.

Sonny mengajak seluruh masyarakat untuk berpedoman pada “TIR” selama pelaksanaan SE2026, yaitu Terima kedatangan petugas, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Ia juga mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk memastikan tidak ada unit yang terlewat sehingga data yang dikumpulkan lengkap, akurat, dan berkualitas.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan pentingnya data yang lengkap dan akurat sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Dari data itu sebenarnya, kita bisa mendiagnosa diri kita. Apa penyakit kita, kemudian dari penyakit itu pasti nanti ada solusinya,” kata Dedi. Menurutnya, kebijakan yang objektif harus sejalan dan berbasis data.

Sebagai tanda pencanangan SE2026 di Jawa Barat, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Wakil Kepala BPS RI, Gubernur Jawa Barat, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, serta seluruh Bupati dan Walikota se-Jawa Barat. Penandatanganan tersebut menjadi simbol sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mendukung terselenggaranya SE2026 yang berkualitas.

Usai pencanangan, Gubernur Jawa Barat menjadi responden pendataan SE2026 yang dilakukan oleh petugas sensus BPS Kabupaten Subang. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka serta disaksikan langsung oleh Wakil Kepala BPS RI dan Kepala BPS Provinsi Jawa Barat. Pendataan ini menjadi penting sebab kesediaan gubernur menjadi responden sensus diharapkan dapat mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat.

Sebelum pencanangan, Sonny juga berkesempatan meninjau langsung pendataan SE2026 di Rumah Makan Dewi Air, Kabupaten Karawang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar operasional untuk menjamin kualitas data yang dikumpulkan oleh petugas di lapangan.

KOMPAS.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan program sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500.000 pelaku UMKM untuk membantu memenuhi kewajiban sertifikasi halal yang mulai berlaku pada Oktober 2026.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan program tersebut dijalankan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal.

"Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan daya saing UMKM sekaligus membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal," kata Maman saat membuka Pesta Wirausaha Nasional 2026 di Jakarta, Sabtu, seperti dilansir Antara.

Menurut Maman, pemerintah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, mulai dari kemudahan akses legalitas usaha, pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi produk.

Ia menilai sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha.

Selain memperluas akses sertifikasi halal, Kementerian UMKM juga memperkuat ekosistem kewirausahaan untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia.

Maman menyebut sekitar 68 persen penduduk Indonesia saat ini berada pada usia produktif dari total populasi yang mencapai lebih dari 287 juta jiwa. Kondisi tersebut dinilai menjadi peluang besar untuk mencetak lebih banyak wirausaha yang produktif dan berdaya saing.

Pemerintah pun menargetkan rasio kewirausahaan nasional meningkat menjadi 3,20 persen pada 2026 dan mencapai 3,60 persen pada 2029.

"Semangat Kementerian UMKM adalah memastikan setiap pemilik usaha dapat tumbuh dan berkembang melalui berbagai program dan layanan yang dihadirkan pemerintah," ujar Maman.

Untuk mendukung target tersebut, Kementerian UMKM juga mengembangkan aplikasi Sapa UMKM sebagai platform layanan terpadu bagi sekitar 57 juta UMKM di Indonesia.

Melalui aplikasi tersebut, pelaku usaha dapat mengakses berbagai layanan, mulai dari pembiayaan, sertifikasi, perizinan berusaha, pelatihan, hingga informasi pengembangan usaha.

Selain itu, pemerintah menggandeng 754 lembaga inkubator bisnis yang tersebar di berbagai daerah untuk memberikan pendampingan kepada calon wirausaha, wirausaha pemula, startup, hingga pelaku UMKM.

Purwokerto (ANTARA) - Pelaku usaha kuliner di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya meningkatkan pemahaman mengenai keamanan pangan melalui kegiatan Food Safety Class yang digelar Intisari Purwokerto sebagai upaya memperkuat penerapan standar keamanan pangan di sektor makanan dan minuman.

Pendiri Intisari Purwokerto, Eddy Setio di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu, mengatakan pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan kualitas usaha sekaligus kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan keamanan pangan secara konsisten.

"Ketika pelaku usaha memahami prinsip food safety (keamanan pangan) dan menerapkannya secara konsisten, maka risiko komplain, produk rusak, retur, hingga potensi keracunan makanan dapat ditekan, sementara kepercayaan pelanggan dan daya saing usaha dapat meningkat," katanya.

Menurut dia, keamanan pangan kini menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh pelaku usaha pangan, mulai dari hotel, restoran, kafe, katering, bakery hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menghadirkan pakar kuliner nasional Stefu Santoso yang memiliki pengalaman panjang di industri perhotelan dan restoran serta tercatat sebagai Worldchefs Certified Continental Judge.

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kolaborasi kami dengan Association of Culinary Professionals (ACP) dalam mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia sektor kuliner,” katanya.

Sejak berdiri pada 1981, pihaknya tidak hanya berperan sebagai toko bahan kue dan mitra usaha boga, tapi juga mengembangkan fungsi edukasi bagi pelaku usaha kuliner lokal melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas.

Sementara itu, pakar kuliner nasional Stefu Santoso mengatakan kegiatan itu bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya keamanan pangan dalam operasional bisnis makanan dan minuman.

"Hari ini kami mengadakan workshop tentang food safety bersama Intisari untuk memberikan pemahaman mengenai keamanan pangan bagi pelaku usaha di Purwokerto dan sekitarnya, sehingga dapat membantu mereka menjalankan bisnis F&B (Food and Beverage) dengan lebih baik," katanya.

Menurut dia, keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberlangsungan usaha di sektor makanan dan minuman.

"Food safety atau keamanan pangan merupakan salah satu kunci bagi kelangsungan bisnis F&B. Ketika pelaku usaha menerapkannya secara konsisten, risiko komplain, produk rusak hingga potensi keracunan makanan dapat ditekan, sementara kepercayaan pelanggan dan daya saing usaha meningkat," kata Stefu.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh (BBPOM Aceh) mengintensifkan pendampingan UMKM di daerah itu guna meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk pangan olahan.

"Peningkatan mutu, keamanan, dan daya saing produk pangan olahan ini kami lakukan lewat pendampingan sertifikasi Nomor Izin Edar (NIE) dan audit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB)," kata Ketua Tim Sertifikasi BBPOM Aceh, Muhibuddin di Lhokseumawe, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa pendampingan tersebut tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen administrasi, melainkan juga membantu pelaku usaha memahami aspek teknis yang menjadi persyaratan utama dalam memperoleh izin edar.

"Pendampingan ini kami fokuskan pada penyusunan denah ruang produksi yang sesuai standar keamanan pangan. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang antara bahan baku, proses produksi, dan produk jadi, sehingga dapat dihasilkan pangan yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin edar BPOM," kata Muhibuddin.

Muhibuddin mengatakan para pelaku usaha juga diberikan pembinaan terkait penyusunan dokumen manual mutu, penerapan sanitasi dan higiene, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagai fondasi dalam menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas.

BBPOM Aceh berharap semakin banyak pelaku usaha pangan di Aceh yang berhasil memperoleh Nomor Izin Edar BPOM dan menerapkan standar produksi yang baik.

"Dengan adanya izin edar dan standar produksi, produk pangan lokal Aceh tidak hanya mampu memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi untuk menembus pasar nasional bahkan pasar internasional," katanya.

Kegiatan tersebut diikuti pelaku usaha pangan di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun lalu. Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut, Jawa Tengah menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional sengan fondasi usaha yang kuat.

“Provinsi ini juga menjadi salah satu primadona investasi dari luar negeri,” kata Sony dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Jawa Tengah, dikutip, Jumat (19/6).

Sonny mengungkapkan, Jawa Tengah pada tahun ini memiliki hampir 5 juta unit usaha atau setara dengan 25,76% dari seluruh usaha di Pulau Jawa. Kontribusinya juga mencapai 15,25% dari total usaha di Indonesia.

Dalam dua dekade terakhir, jumlah usaha di Jawa Tengah meningkat signifikan dari 3,69 juta unit usaha pada 2006 menjadi 4,93 juta unit usaha pada 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 4,8 juta diantaranya merupakan UMKM.

“Hasil sensus nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai struktur dan karakteristik usaha di salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional ini, kata Sony.

Sensus Ekonomi 2026, menurut dia, juga untuk pertama kalinya juga mencakup sektor pertanian sehingga mampu menyajikan potret aktivitas ekonomi yang lebih utuh.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menegaskan bahwa data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Sensus Ekonomi ini harus berhasil karena data yang dihasilkan akan menjadi roadmap seluruh pejabat kabupaten/kota,” tutur Ahmad Luthfi.

Ia juga mengajak seluruh bupati, walikota, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan SE2026 dengan memberikan informasi yang akurat kepada petugas BPS. Menurutnya, partisipasi seluruh pihak akan membantu menghasilkan peta perekonomian Jawa Tengah yang lebih faktual dan komprehensif.

Sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus, Ahmad Luthfi mengalungkan tanda pengenal kepada petugas SE2026. Jawa tengah telah menerjunkan sebanyak 36.891 petugas pada pelaksanaan SE2026.

Para petugas dibekali atribut resmi berupa tanda pengenal dengan QR code, rompi SE2026, dan surat tugas untuk memastikan keamanan dan kepercayaan masyarakat selama proses pendataan berlangsung.

Sonny juga mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan SE2026 dengan satu kata sederhana, “TIR”, yaitu: Terima petugas SE2026, Isi data dengan benar, dan Rahasia data pasti terjaga. Menurutnya, partisipasi dan penerimaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan SE2026 karena tanpa dukungan masyarakat, data yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh.

“Data statistik bukan sekadar angka. Di balik statistik ada jutaan manusia yang berharap, jutaan pelaku usaha yang berharap, sehingga data statistik dimaknai sebagai kemanusiaan,” kata Sonny.