MOJOKERTO, iNews.id - Desa Ketapanrame di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, menunjukkan potensi lokal dapat diolah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berbekal sektor wisata, produk unggulan masyarakat, dan pengelolaan usaha desa yang terintegrasi, desa ini berkembang menjadi salah satu contoh keberhasilan pemberdayaan berbasis potensi lokal.

Perjalanan tersebut semakin berkembang sejak Desa Ketapanrame bergabung dalam Program Desa BRILiaN yang diinisiasi oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 2021. Program inkubasi desa ini mendorong lahirnya desa-desa unggul melalui penguatan kepemimpinan, tata kelola, inovasi, kolaborasi, dan digitalisasi.

Salah satu wujud nyata transformasi tersebut terlihat melalui Wisata Sawah Sumber Gempong yang dibangun pada 2021 sebagai pengembangan kawasan Taman Ghanjaran di atas Tanah Kas Desa. Kehadirannya lahir dari sinergi berbagai pihak melalui pemanfaatan Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa, serta investasi masyarakat. 

Dengan panorama sawah terasering dan sumber mata air alami, kawasan ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga membuka peluang usaha bagi warga sekitar. Seiring perkembangannya, Sumber Gempong menjadi salah satu destinasi unggulan yang memperkuat identitas Ketapanrame sebagai desa wisata.

Baca Juga

Pulihkan Ekosistem Laut di Aceh, Insan BRILiaN Lakukan Transplantasi Terumbu Karang

Selain Sumber Gempong, Desa Ketapanrame juga mengembangkan sejumlah destinasi lain seperti Taman Ghanjaran, Air Terjun Dlundung, Camping Ground Dlundung, wisata religi Ka’bah, hingga kawasan wisata kuliner yang turut mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. 

Aktivitas ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola lima unit usaha strategis, mulai dari pengelolaan air minum desa, kios dan kandang ternak, wisata desa, kebersihan lingkungan, hingga permodalan dan kemitraan.

Baca Juga

BRI Kembali Gelar Program Desa BRILiaN 2026, Perkuat Implementasi Asta Cita

Potensi ekonomi Ketapanrame juga tercermin dari berbagai produk unggulan berbasis komoditas setempat. Kelompok tani dan pelaku UMKM mengolah kopi Arabica dan Robusta menjadi berbagai produk bernilai tambah, termasuk cookies kopi dan cascara. 

Masyarakat juga mengembangkan beragam produk turunan jeruk Nagami, mulai dari selai, sirup, puding hingga cookies, yang melengkapi aneka kuliner khas desa dan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi lokal.

Komitmen terhadap keberlanjutan diwujudkan melalui pengelolaan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle) Mutiara Welirang yang bergerak di bidang pengelolaan dan pemilahan sampah masyarakat. Hingga saat ini, unit tersebut telah bermitra dengan 1.571 konsumen dan menjadi bagian penting dalam mendukung ekonomi sirkular sekaligus menjaga kualitas lingkungan desa.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan, keberhasilan Desa Ketapanrame menunjukkan bagaimana Program Desa BRILiaN dapat mendorong potensi lokal berkembang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat. 

Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa desa memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi kerakyatan ketika masyarakat diberi ruang untuk tumbuh dan mengembangkan keunggulannya.

“Melalui Program Desa BRILiaN, BRI berupaya mendorong masyarakat desa agar mampu mengembangkan potensi menjadi sumber nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan Desa Ketapanrame menunjukkan bahwa ketika potensi lokal dikelola secara kolaboratif dan berorientasi pada pemberdayaan, desa dapat tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Dhanny.

Berbagai inovasi dan pengembangan yang dilakukan Desa Ketapanrame turut mendapat pengakuan di tingkat regional maupun nasional. Sejak bergabung dalam Program Desa BRILiaN, desa ini berhasil meraih Juara II Desa BRILiaN Tahun 2021, predikat Desa Wisata Terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia Tahun 2023 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Terbaik I Lomba Desa Wisata Nusantara Kategori Maju Mandiri Tahun 2023 dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta penghargaan Desa Wisata Edukasi dari Gubernur Jawa Timur pada 2024.

Editor: Aditya Pratama

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan program PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu membuktikan keberhasilan model pengembangan PLTS secara bertahap, setidaknya dari 10 gigawatt (GW) terlebih dahulu, sebelum kemudian diperluas menuju target besar 100 GW.

Hal itulah yang diungkapkan oleh lembaga kajian energy Institute for Essential Services Reform (IESR) dan pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Dalam kajian IESR, program pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat (quick wins) yang terukur dan berkelanjutan, terutama dalam 2 tahun pertama, sehingga target ambisius pemerintah tersebut dapat tercapai.

Pada tahap awal, Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyebut bahwa pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek PLTS berskala besar.

“Quick wins penting, dan 2 tahun pertama yang menjadi take-off period, benerin dulu tata kelola dan perencanaannya untuk menunjukkan bahwa program PLTS 100 GW ini bukan hanya ambisi saja,” kata Fabby, Jumat (29/5/2026).

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Fabby, ketiga agenda tersebut penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata.

Dia menyebut, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW, mengingat Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Mengacu pada RUPTL 2025—2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80% pada 2030. Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal.

“Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent [LoI] dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tariff,” ujar Fabby.

Adapun, Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar.

“Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor.”

Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, yaitu penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar.

“Konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas,” kata Fabby.

Indikator Keberhasilan Proyek PLTS

Di sisi lain, pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan mengungkapkan bahwa setidaknya ada sejumlah indikator yang dapat menentukan keberhasilan program PLTS nasional, seperti valid secara teknis, layak secara finansial, kuat secara kelembagaan, siap secara sumber daya manusia (SDM), dan menghasilkan nilai ekonomi.

“Indonesia tidak boleh kembali ke diesel, tetapi juga tidak boleh mengulang kebiasaan membuat target besar tanpa mengukur kapasitas eksekusi,” kata Eko.

Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah model PLTS-BESS desa yang benar-benar berhasil sehingga dapat direplikasi berdasarkan jenis desa dan potensi ekonominya. Artinya, perlu pendekatanan bertahap membangun PLTS sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.

“Catatan ini tidak untuk mengecilkan arti penting ambisi 100 GW, justru karena target ini besar, fondasi implementasinya harus kuat. Saya senang kalau ada target PLTS 100 GW dan baterai 320 GWh [gigawatt hour], tapi perlu pembuktian, 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di level Asean,” ujarnya.

Menurut Eko, Indonesia bisa belajar dari Vietnam dalam hal pengembangan proyek PLTS. Dia memaparkan bahwa kapasitas PLTS Vietnam naik dari sekitar 86 MW pada 2018, menjadi sekitar 16,5 GW pada 2020, sebelum akhirnya berada di kisaran 18 GW—19 GW beberapa tahun setelahnya.

Dalam rentang waktu sekitar 2—4 tahun, imbuhnya, Vietnam menambah sekitar 16 GW—18 GW PLTS. Akselerasi PLTS di Vietnam dapat terjadi sampai belasan GW beriringan dengan kesiapan grid, regulasi, insentif, dan tata kelola yang kuat.

Sementara itu, imbuhnya, Indonesia mempunyai target besar 100 GW PLTS plus 320 GWh BESS sampai 2029 atau 5--6 kali lonjakan Vietnam. Namun, Indonesia memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena tersebar di desa-desa (remote area) dan membutuhkan baterai skala besar sehingga kesiapan sistem harus jauh lebih serius dibandingkan dengan Vietnam.

“Dari sisi SDM, SDM adalah ujung tombak program ini. Tanpa SDM lokal yang kuat, sistem bisa saja terpasang tetapi tidak terawat dan tidak berkembang secara berkelanjutan,” tuturnya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan proyek PLTS berkapasitas 100 GW, sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat Asean. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026).

Sebagai gambaran, program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada 2035.

Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, yang terdiri atas PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam perjalanannya, program PLTS 100 GW ditegaskan ulang pada Maret lalu sebagai bagian strategi untuk mengatasi krisis energi dan mengurangi impor BBM dalam jangka pendek dan menengah. Setelah itu, sejumlah instansi pemerintah berupaya mengembangkan rencana implementasi program ini.

Kami meyakini bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan nilai jangka panjang

Jakarta (ANTARA) - Head of Corporate Secretary PERURI Adi Sunardi menyatakan sinergi 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, berhasil mendongkrak pendapatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat sebesar 87,5 persen.

“Kami meyakini bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang menciptakan nilai jangka panjang,” kata Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Dukungan itu merupakan program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan di Kampung Mutus, Raja Ampat.

Pendampingan BUMDes dilakukan kepada delapan anggota yang berhasil mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan dan kenaikan pendapatan.

Di samping itu, juga dilaksanakan penguatan kapasitas kelompok konservasi melalui pelatihan dan sertifikasi selam.

Di kampung yang sama, kolaborasi BUMN ini juga memberikan penguatan ekosistem lingkungan melalui penanaman 2.000 bibit mangrove serta rehabilitasi terumbu karang melalui penanaman 650 fragmen karang dengan cakupan area sekitar 225 meter persegi.

Program ini juga menghadirkan akses listrik bagi 119 rumah yang menjangkau sekitar 500 penerima manfaat.

Pada sektor pendidikan, dukungan diberikan dilakukan di SD YPK Effata Mutus melalui renovasi fasilitas belajar dan penyediaan akses internet, serta di SMPN 11 Raja Ampat melalui dukungan sarana pendidikan berupa komputer, panel surya, dan buku pembelajaran.

Selain di Kampung Mutus, Program Kolaborasi TJSL BUMN juga dilaksanakan di Kampung Manyaifun dengan fokus program yang diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan layanan sosial masyarakat.

Dukungan infrastruktur mencakup akses listrik bagi 59 rumah yang menjangkau 117 penerima manfaat, termasuk fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan layanan kesehatan.

Pada sektor pendidikan, dilakukan renovasi tiga gedung sekolah di SD YPK Imanuel Manyaifun.

Selain itu, renovasi fasilitas ibadah juga dilakukan untuk mendukung aktivitas sosial dan spiritual masyarakat, dengan manfaat yang dirasakan oleh lebih dari 150 warga setempat.

Adapun BUMN yang terlibat dalam program kolaborasi ini di antaranya PERURI, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan PT Pegadaian (Persero),

Kemudian, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), Indonesia Financial Group (IFG), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), AirNav Indonesia, PT Taspen (Persero), PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero), PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan Perum DAMRI.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Guru Besar IPB Prof. Lala M. Kolopaking Ph.D mengingatkan kami para mahasiswa doktoral bahwa pengembangan wilayah tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan fisik atau teknokratis semata. Melainkan, harus dipahami sebagai interaksi rumit antara pilihan rasional individu dengan struktur kekuasaan yang ada di tingkat akar rumput. Refleksi dari perdebatan intelektual di ruang kelas tersebut menjadi sangat krusial ketika kita menyandingkan teori-teori pembangunan dengan wajah nyata Indonesia saat ini yang masih diwarnai oleh paradoks ketimpangan serta sekat sosial yang kian menebal.

Paradoks Statistik: Anomali Kemiskinan Kota dan Desa

Jika kita menelaah data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan nasional memang menunjukkan tren penurunan ke level 8,47% atau mencakup sekitar 23,85 juta orang. Namun terdapat anomali yang sangat mengkhawatirkan di mana persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan justru merangkak naik menjadi 6,73% dibandingkan periode sebelumnya.

Kontras dengan hal itu, kemiskinan di perdesaan justru mengalami penurunan secara konsisten hingga menyentuh angka 11,03%. Meskipun secara persentase angka di desa menurun, jarak absolut kesejahteraan antara warga kota dan desa masih menyisakan gap yang sangat lebar yakni sekitar Rp309.508 dalam hal pengeluaran per kapita.

Fenomena ini seolah memperkuat kekhawatiran sosiolog legendaris IPB, almarhum Prof. Sajogyo, yang puluhan tahun silam menyimpulkan bahwa pembangunan di Indonesia sering kali terjebak dalam kondisi modernization without development atau modernisasi tanpa pembangunan. Kemajuan fisik berupa teknologi digital serta infrastruktur jalan mungkin sudah masuk ke pelosok desa, namun kemajuan tersebut sering kali tidak diikuti oleh kedaulatan ekonomi warga setempat.

Tanpa adanya transformasi tata kelola yang kuat, kemajuan fisik yang ada justru berisiko menciptakan struktur eksploitasi baru. Warga desa tetap saja menjadi penonton di tengah deru pembangunan nasional yang masif. Kondisi inilah yang menjadi dasar mengapa kita memerlukan orkestrasi kelembagaan yang lebih taktis dan membumi di tingkat lokal.

Ancaman Segregasi: Sekat Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi

Isu krusial lainnya yang harus kita hadapi dengan serius adalah ancaman segregasi sosial yang kini mulai merambah wilayah perdesaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Maarten van Ham dkk. pada tahun 2021 dalam tesis segregasi globalnya, peningkatan ketimpangan pendapatan akan selalu diikuti oleh pengkutuban ruang sosial yang sangat tajam.

Di wilayah perdesaan kita, segregasi ini sering kali tidak berbentuk pagar beton yang memisahkan permukiman mewah dengan gubuk derita, melainkan berupa segregasi akses terhadap nilai tambah produk pertanian. Petani kita sering kali terisolasi dari rantai pasok yang menguntungkan, di mana surplus ekonomi justru terserap habis oleh para perantara atau tengkulak yang memiliki akses modal serta informasi di pusat-pusat pertumbuhan urban.

Kondisi tersebut diperburuk oleh ketimpangan kemajuan antarwilayah yang memicu migrasi penduduk tidak terkendali yang pada akhirnya menciptakan kawasan kumuh atau slum area di kota besar. Masalah segregasi di tingkat tapak ini memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politik global di mana fluktuasi harga komoditas pangan dunia sering kali menghantam ketahanan ekonomi lokal yang rapuh.

Hal ini terjadi karena desa hanya diposisikan sebagai penyuplai bahan baku murah bagi industri besar tanpa memiliki daya tawar yang memadai. Tanpa adanya mekanisme pertahanan institusional yang kuat melalui lembaga ekonomi lokal, perdesaan akan terus terjebak dalam struktur eksploitasi yang memisahkan mereka dari arus utama kemakmuran global.

Integrasi Strategis: Sinergi BUMDes dan Koperasi Desa

Guna menjawab tantangan segregasi struktural ini, integrasi antara Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes serta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP menjadi solusi strategis yang sangat mendasar. Dalam kerangka ekonomi politik mikro, BUMDes sebagai entitas milik pemerintah desa harus diposisikan sebagai pengelola aset serta infrastruktur kolektif desa.

BUMDes dapat menyediakan sarana pendukung produksi seperti gudang, unit penggilingan padi, hingga alat transportasi logistik guna mendukung aktivitas ekonomi warga. Sementara itu, KDMP yang lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 hadir sebagai wadah ekonomi rakyat berbasis gotong royong yang bertindak sebagai agregator serta pusat distribusi produk warga desa seutuhnya.

Kolaborasi ini merupakan perwujudan nyata dari teori Multi-Level Governance (MLG) yang diusulkan oleh Simona Piattoni pada 2010. Piattoni menekankan pentingnya koordinasi simultan antara aktor pemerintah serta non-pemerintah di berbagai tingkat kekuasaan guna menyelesaikan masalah pembangunan yang kompleks. Dalam ekosistem desa, MLG terjadi ketika kebijakan strategis pusat mengenai KDMP bertemu dengan otonomi lokal yang dimiliki oleh BUMDes.

Sinergi ini memastikan bahwa tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dari akses modal dan pasar, selaras dengan prinsip inklusi sosial yang diuraikan oleh Thomas Maak dkk. pada 2022 dalam karya mereka mengenai tanggung jawab sosial korporasi transnasional. Melalui KDMP, hasil panen warga dapat dibeli dengan harga yang pantas guna meningkatkan Nilai Tukar Petani, sementara BUMDes memastikan efisiensi biaya logistik melalui penyediaan sarana yang memadai.

Transformasi Digital: Perancah Tata Kelola Desa Era 4.0

Dalam era industri 4.0 yang serba cepat ini, transformasi tata kelola desa harus didukung oleh sistem informasi yang transparan serta memiliki akuntabilitas yang tinggi. Penggunaan platform digital terintegrasi seperti kdmp.id menjadi sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik serta akuntabilitas para pengelola lembaga desa.

Melalui digitalisasi, setiap transaksi ekonomi desa dapat dipantau secara real-time sehingga potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi sejak dini. Ini adalah bentuk nyata dari kecerdasan kontekstual di mana teknologi digunakan untuk memperkuat solidaritas komunitas, bukan justru menciptakan polarisasi baru yang merusak tatanan sosial.

Regulasi yang mendukung hal ini telah hadir melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2025 mengenai Pedoman Sistem Informasi Desa. Aturan tersebut mendorong desa untuk mengelola data geospasial serta atribut sosial ekonomi secara mandiri sebagai basis pengambilan keputusan yang akurat. Lebih jauh lagi, peran sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan orkestrasi kelembagaan ini.

Peran Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP dalam mensertifikasi para pendamping serta pengelola unit usaha desa sangat krusial guna memastikan profesionalisme kerja di tingkat tapak agar mampu bersaing di pasar global tanpa kehilangan jati diri lokalnya. Tanpa sumber daya manusia yang mumpuni, integrasi BUMDes dan KDMP hanya akan menjadi proyek seremonial yang gagal memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat luas.

Penutup: Kedaulatan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

Sebagai penutup, tantangan pengembangan wilayah perdesaan di tengah arus politik global yang tidak menentu menuntut kita untuk kembali pada nilai kedaulatan yang sejati. Merujuk pada pemikiran klasik Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah, kedaulatan sebuah wilayah pada hakikatnya dibangun di atas pilar kesejahteraan rakyatnya sendiri.

Kedaulatan politik yang megah tanpa dibarengi dengan kesejahteraan ekonomi hanyalah sebuah bangunan yang rapuh serta tidak memiliki makna yang berarti bagi kehidupan berbangsa. Pelajaran dari dinamika global menunjukkan bahwa otonomi strategis tetap memerlukan ketahanan ekonomi masyarakat yang kokoh agar legitimasi negara tetap terjaga di mata rakyatnya.

Sudah saatnya kita menata ulang arah pembangunan nasional dengan menempatkan desa sebagai subjek utama yang berdaulat secara ekonomi. Integrasi kelembagaan antara BUMDes serta Koperasi Desa Merah Putih yang didukung oleh transformasi digital merupakan kunci strategis untuk meruntuhkan sekat-sekat segregasi serta mewujudkan kemandirian bangsa dari tingkat akar rumput.

Mari kita bawa masyarakat kembali ke desa dengan kebanggaan baru, bukan untuk mundur ke masa lalu yang tertinggal, melainkan untuk menjemput masa depan Indonesia yang lebih adil, merata, serta bermartabat melalui kedaulatan ekonomi yang inklusif bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

JAKARTA - Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diusulkan terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan sinergi tersebut, hasil produksi desa dapat dipasarkan melalui jaringan koperasi sekaligus membuka peluang distribusi bagi produk BUMN maupun pelaku usaha lokal.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program KDMP agar tidak melenceng dari prinsip koperasi yang ideal.

Program prioritas tersebut saat ini tengah membuka sekitar 30 ribu posisi manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Secara gagasan, KDMP memiliki kesamaan dengan pemikiran Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo, yang menekankan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Pendekatan itu bertujuan menyalurkan sumber daya ekonomi langsung kepada masyarakat. “Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan sama seperti Pak Soemitro, ayah Pak Prabowo untuk mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi,” kata Huda, Jumat (17/4/2026).

Lantas, dia menyoroti pendekatan pelaksanaan program yang dinilai terlalu bersifat top-down. Model seperti itu kurang sesuai dengan prinsip dasar koperasi yang seharusnya tumbuh dari inisiatif dan partisipasi anggota.

Meski KDMP berpotensi memotong peran perantara (middleman) dan mendekatkan masyarakat ke pasar, konsep yang terlalu terpusat justru berisiko mengabaikan semangat kolektif dalam koperasi.

Selain isu koperasi, Huda juga menyinggung perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Dia melihat adanya pergeseran perilaku masyarakat seperti berkurangnya penggunaan ATM dan meningkatnya transaksi melalui QRIS. Meski demikian, Indonesia masih dominan sebagai konsumen dalam ekosistem digital.

“Bicara iklim ekonomi digital di Indonesia harus kita bicara dan bangun dari dasarnya. Memang jumlah pengguna QRIS kita jutaan, namun itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen di ekonomi digital,” ungkapnya.

Kondisi tersebut cukup ironis mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen nikel terbesar di dunia, namun belum mampu mengembangkan industri semikonduktor sebagai fondasi ekonomi digital.

Huda menekankan penguatan ekonomi digital membutuhkan tiga hal utama, yakni sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, serta regulasi yang adil dan berkelanjutan. Tiga aspek tersebut harus berjalan beriringan untuk menciptakan ekosistem digital yang kuat di Indonesia.

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang melakukan reorientasi struktural pembangunan dengan menempatkan desa sebagai episentrum pertumbuhan nasional. Eksperimen ekonomi perdesaan terbesar dalam sejarah modern ini diwujudkan melalui pembentukan 80.081 unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP).

Ambisi ini bukan sekadar romantisasi soko guru ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945, melainkan pertaruhan fiskal masif yang melibatkan perputaran modal hingga ratusan triliun rupiah. Dengan target operasional penuh pada pertengahan 2026, KDMP diproyeksikan menjadi pusat sirkulasi pangan nasional yang mampu menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja langsung.

Namun, di balik optimisme swasembada pangan, terdapat alarm bahaya dari sisi manajerial dan stabilitas makroekonomi. Analisis strategis menggunakan kerangka McKinsey 7S, PESTEL, dan Analytical Hierarchy Process (AHP) menunjukkan bahwa tanpa mitigasi yang presisi, program ini berisiko menjadi bom waktu fiskal bagi 75.260 desa di Indonesia

Dominasi Mandatori Dana Desa 2026

Dukungan finansial bagi KDMP mencapai level yang belum pernah ada sebelumnya dalam arsitektur kebijakan transfer ke daerah. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026, pemerintah menetapkan alokasi mandatori sebesar 58,03% dari total pagu Dana Desa nasional yang setara dengan Rp34,57 triliun serta wajib digunakan untuk mendukung implementasi KDMP.

Struktur alokasi ini dirancang sangat ketat dengan mekanisme unallocated atau dana mengambang di awal tahun. Dana mandatori tersebut tidak langsung masuk ke rekening desa, melainkan dikelola oleh KPPN Jakarta I untuk membayar kewajiban pembangunan fisik gerai, pergudangan, fasilitas cold storage, serta perlengkapan operasional.

Kebijakan ini secara drastis menyempitkan ruang fiskal lokal. Rata-rata desa kini hanya memiliki sisa pagu reguler sekitar Rp332 juta untuk mendanai seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, layanan sosial, dan pelayanan publik lainnya. Langkah ini mengubah filosofi Dana Desa dari instrumen otonomi berdasarkan prinsip subsidiaritas menjadi perpanjangan tangan kebijakan pusat yang bersifat top-down.

Falsafah "Jalan Pendekar" dan Sekuritisasi Pangan

Secara teoritis, kebijakan ini mencerminkan fenomena sekuritisasi pangan di mana pangan diangkat menjadi instrumen keamanan nasional (national security). Dalam bukunya yang berjudul "Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman", Prabowo menegaskan prinsip The Way of the Warrior atau jalan seorang pendekar di mana pemimpin harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi.

Pelibatan TNI dalam pembangunan gerai dan pengawasan logistik merupakan manifestasi dari konsep face-to-face leadership. Prabowo meyakini bahwa wibawa pemimpin lahir dari kemampuannya memberikan solusi instan bagi kebutuhan dasar rakyat, sebuah pelajaran yang ia petik dari Jenderal Muhammad Jusuf yang langsung membangun pompa air saat prajuritnya mengeluh kesulitan air.

Dengan menempatkan militer sebagai akselerator di desa melalui Satuan Tugas Pangan dan Batalyon Teritorial Pembangunan, pemerintah ingin memastikan disiplin organisasi mampu menembus kebuntuan birokrasi yang selama ini menghambat kedaulatan pangan.

Literasi Keuangan vs Modernisasi Digital

Menggunakan lensa McKinsey 7S, kelemahan fundamental KDMP terletak pada elemen staff dan skills. Data menunjukkan tingkat penyelesaian pendidikan menengah di perdesaan yang masih rendah menjadi hambatan kritis bagi literasi keuangan esensial. Padahal, setiap unit koperasi diberikan amanah mengelola plafon pinjaman hingga Rp3 miliar dengan bunga 6% per tahun dan tenor maksimal 72 bulan.

Elemen shared values yang mengusung semangat gotong royong sering kali berbenturan dengan elemen systems yang menuntut profesionalisme akuntabilitas tinggi. Meskipun pemerintah telah menyiapkan platform digital Core Koperasi Desa yang terintegrasi dengan standar SAK-EP untuk menjamin transparansi, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan kualitas yang lebar.

Laporan dari INDEF mengonfirmasi fakta pahit bahwa baru sekitar 49% koperasi yang saat ini terintegrasi secara digital akibat kendala infrastruktur internet yang belum merata di wilayah 3T.

Selain itu, sebagai Direktur Utama LSP Pendamping Pembangunan Desa, saya memandang sertifikasi kompetensi pengurus menjadi prasyarat mutlak guna mencegah praktik moral hazard. Tanpa adanya standarisasi keahlian serta pengawasan sistemik, pengelolaan modal masif ini akan rentan terhadap inefisiensi maupun penyimpangan administratif yang berisiko meruntuhkan kepercayaan publik terhadap gerakan koperasi.

Risiko NPL dan Ekonomi Bawah Tanah

Analisis PESTEL menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai peluang pasar tetap (captive market) terbesar bagi KDMP. Pilot project menunjukkan kesuksesan koperasi dalam menyerap hasil pertanian lokal untuk menyuplai dapur-dapur MBG yang secara efektif meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan memangkas peran tengkulak.

Namun, ancaman ekonomi makro sangat nyata. Laporan Dampak Ekonomi dari CELIOS memperingatkan adanya potensi risiko gagal bayar atau Non-Performing Loan (NPL) yang diproyeksikan mencapai Rp85,96 triliun dalam masa pinjaman enam tahun.

Di luar risiko formal, data CELIOS menunjukkan adanya ancaman kebocoran anggaran yang signifikan yakni sekitar 6,8% dari total dana publik yang dialokasikan berisiko mengalir ke sektor ekonomi bawah tanah (underground economy) setiap tahunnya akibat minimnya transparansi dalam kontrak pembangunan fisik di tingkat lapangan.

Pendekatan AHP 2026

Untuk menentukan navigasi terbaik di tengah kompleksitas risiko tersebut, pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menyusun urutan prioritas strategis pengembangan KDMP.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, integrasi rantai pasok MBG dan pangan desa menempati peringkat pertama sebagai prioritas utama. Urutan selanjutnya diikuti oleh akselerasi digitalisasi dan pelatihan manajerial di peringkat kedua, harmonisasi kelembagaan KDMP-BUMDes di peringkat ketiga, serta modernisasi logistik regional di peringkat keempat.

Strategi Integrasi MBG menempati peringkat tertinggi karena memberikan jaminan arus kas (cash flow) yang stabil sejak hari pertama operasional. Tanpa kepastian pasar dari program pemerintah, koperasi desa akan sangat sulit bersaing dengan efisiensi logistik ritel modern yang telah membangun rantai pasok selama puluhan tahun dengan investasi triliunan rupiah.

Menghindari Kematian BUMDes

Kehadiran KDMP yang didukung fiskal raksasa berisiko mematikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada di lebih dari 74.000 desa. Sinkronisasi melalui model New Public Governance (NPG) menjadi harga mati yakni BUMDes harus diperkuat perannya sebagai pengelola aset tetap seperti pasar dan gudang, sementara KDMP bertindak sebagai operator perdagangan berbasis keanggotaan dan penyedia modal mikro.

Masa transisi operasional melalui PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun harus dipastikan transparan. Komitmen penyerahan 97% keuntungan koperasi kepada desa selama masa transisi ini merupakan langkah krusial untuk memperkuat neraca fiskal lokal sebelum pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada pengurus desa yang telah tersertifikasi.

Melampaui Proyek Papan Nama

Keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak boleh diukur dari tercapainya target 80.081 akta pendirian, melainkan dari kemampuannya menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi rakyat tanpa membebani keuangan desa secara sistemik. Sebagaimana pesan terakhir Prabowo dalam penutup bukunya bahwa "yang kuat akan berbuat sesuai kehendaknya dan yang lemah harus menderita". Indonesia sedang berusaha menjadi pihak yang kuat melalui penguatan desa.

Digitalisasi yang akuntabel, sertifikasi kompetensi bagi pengurus, serta sinergi yang harmonis dengan BUMDes adalah tiga pilar utama untuk mewujudkan amanat Cak Noer yang dikutip Presiden yakni “tugas pemimpin adalah bekerja agar wong cilik iso gemuyu (rakyat kecil bisa tertawa)”.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penguatan ekonomi desa terus didorong melalui program Desa BRILiaN. Program ini dinilai menjadi salah satu strategi untuk membangun pusat pertumbuhan baru berbasis potensi lokal, dengan Desa Hendrosari di Kabupaten Gresik sebagai contoh nyata.

Direktur Mikro Bank Rakyat Indonesia, Akhmad Purwakajaya, mengatakan Desa BRILiaN difokuskan pada penguatan fondasi ekonomi kerakyatan melalui empat pilar utama, yakni kelembagaan desa, digitalisasi layanan keuangan, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan inovasi desa.

“Program Desa BRILiaN berfokus pada empat pilar utama, yaitu penguatan kelembagaan desa seperti BUMDes dan koperasi, digitalisasi layanan keuangan melalui BRImo dan AgenBRILink, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta inovasi desa. BRI secara konsisten melakukan pendampingan agar desa mampu mengoptimalkan potensinya secara mandiri,” ujar Akhmad dalam keterangan, Senin (30/3/2026) lalu.

Ia menambahkan, hingga kini program tersebut telah menjangkau lebih dari 5.200 desa di seluruh Indonesia dan terus diperluas untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.

Salah satu contoh terlihat di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Desa ini berhasil mengembangkan potensi lokal berbasis pohon lontar menjadi penggerak ekonomi warga.

Di atas lahan sekitar 190 hektare, ribuan pohon lontar dimanfaatkan untuk produksi legen, minuman tradisional yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pengembangan ekonomi desa semakin menguat sejak hadirnya wisata Edu Lontar Sewu pada 2019.

LHOKSUKON, KOMPAS.com – Sore itu, empat kaum ibu dan tiga pemuda terlihat sibuk di sudut Desa Nibong Baroh, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Minggu (29/3/2026).

Mereka tergabung dalam Badan Usaha Desa (Bumdes) Makmur Berkah Jaya Farm. Bergerak bidang peternakan kambing. Di lahan seluas satu hektare lebih itu, tepat di pinggir sawah, mereka bertani. Menanam cabai dan aneka tumbuhan, satu sudut untuk lahan peternakan, dan sudut lainnya tempat pengolahan sampah terpadu.

Mereka membakar sampah yang tidak bisa diolah lagi. Asap yang ditimbulkan sekaligus mengusir nyamuk untuk kandang kambing. Tersedia juga pembibitan aneka tumbuhan mulai dari kelapa, alpokat, hingga kelengkeng di lokasi itu.

Usaha ini didirikan tahun lalu dengan modal Rp 100 juta dari dana desa. Uang itu termasuk membangun kandang dan membeli 40 bibit kambing dari Pulau Jawa. Kambing bor, kambing PE atau kuping panjang, sanen, bor full blod, jawa randu, senduro.

Jenis kambing itu lalu dikawinkan dengan kambing lokal sering disebut kambing jenis kacang.

“Jadi, lahir kambing dengan kualitas lebih bagus. Kita lakukan perkawinan silang,” kata Kepala Desa Nibong Baroh, Kecamatan Nibong, Kabupaten Aceh Utara, Razali kepada Kompas.com.

Dia menyebutkan, kambing lokal relatif lebih kecil dan pendek. Setelah dikawinkan dengan indukan kambing lain, hasilnya lebih tinggi dan besar. Sehingga daging lebih banyak.

Dia mengilustrasikan, modal satu kambing Rp 1,5 juta. Saat dijual minimum harga Rp 2,5 juta. “Bisa jadi kita pertahankan harga di atas itu. Apalagi ke depan ini jelang Idul Adha, permintaan kambing qurban akan banyak, nah ini akan kita jual juga,” terangnya.

Untuk pasar mereka tidak khawatir. Apalagi, masyarakat Aceh dikenal sebagai salah satu pemakan kari kambing terbanyak.

“Kami jual juga buat acara aqiqah anak yang baru lahir, dan ke pedagang kari kambing. Kalau pasar sangat besar, cuman modal kita saja yang masih kecil,” katanya.

Sedangkan untuk pekerja, sambung Razali, menggunakan sistem dana bagi hasil. Artinya, modal utama tetap dikembalikan ke kas desa. Sedangkan laba dengan sistem 70 persen untuk pekerja dan 30 persen disetor ke kas desa.

“Hasilnya lumayan menambah pendapatan desa,” terangnya.

Meski begitu, mereka membutuhkan dukungan dari pemerintah dan badan usaha milik daerah (BUMD) PT Pema Global Energi yang sepelemparan batu dari desa itu. “Kami butuh dukungan mesin pencacah pangan, pemotong rumput dan lainnya. Masih banyak mesin yang kita butuhkan, karena ini lokasi terintgerasi, mulai dari ternak, pengelolaan sampah, dan perkebunan,” terangnya.

Dia berharap, semakin banyak pemuda desa yang bisa dipekerjakan ke depan seiring berkembangnya usaha. “Agar anak muda lebih produktif,” pungkasnya.

Di langit mendung mulai menggelanyut, mereka masih sibuk dengan urusan masing-masing. Dari lokasi itu mereka berharap bisa kaya dan memakmurkan desa.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BATAM — Pemerintah mempercepat penguatan ekonomi desa dengan mendorong desa tematik dan desa ekspor sebagai strategi hilirisasi ekonomi berbasis potensi lokal.

Hal itu diungkap oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto pada kegiatan, rakesnas XVII APKASI 2026 di Batam, Selasa 20 Januari 2026.

Menurutnya, pembangunan desa saat ini tidak lagi berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi diarahkan pada penguatan rantai nilai dan perluasan pasar agar desa memiliki daya saing ekonomi yang berkelanjutan.

“Desa sekarang kita dorong bukan hanya menghasilkan, tetapi juga mengelola dan memasarkan. Dari situlah nilai tambah ekonomi desa bisa tumbuh,” kata Yandri.

Ia menjelaskan, Kementerian Desa telah menginisiasi berbagai model desa tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal, seperti desa nila, desa lele, desa ayam petelur, desa jagung, hingga desa hortikultura.

“Model ini sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan menopang program strategis pemerintah,” kata dia.

Selain desa tematik, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi instrumen utama dalam proses hilirisasi ekonomi desa.

Yandri menyebutkan, keberhasilan hilirisasi desa mulai terlihat dari sejumlah desa binaan Kementerian Desa yang berhasil menembus pasar internasional. Salah satunya desa di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, yang pada Desember lalu melakukan ekspor perdana kopi dan kemiri ke Australia.

“Tidak menutup kemungkinan desa lain juga sama,” jelas dia.

Upaya tersebut diperkuat melalui program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) yang saat ini telah menjangkau sekitar 1.110 desa, dengan dukungan anggaran ratusan juta rupiah per desa untuk pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Menurut Yandri, percepatan hilirisasi ekonomi desa membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan data potensi desa yang akurat.

“Kami siap menjembatani dari sisi permodalan, pemasaran, pendampingan, sampai pemberdayaan. Yang penting potensi desa itu betul-betul dimaksimalkan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan khususnya di desa, Bank Mandiri meraih Piagam Penghargaan pada puncak Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali, akhir pekan lalu.

Apresiasi ini diserahkan secara langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, kepada Bank Mandiri atas kontribusi aktif dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa.

SVP Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Hendrianto Setiawan mengatakan, piagam ini menjadi pengakuan atas upaya jangka panjang dan berkelanjutan perseroan dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui integrasi pembiayaan, pendampingan usaha, dan pengembangan ekosistem keuangan yang terintegrasi.

“Penghargaan ini menjadi refleksi komitmen Bank Mandiri untuk terus hadir di desa sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang berdampak langsung, sekaligus mendorong desa sebagai sumber pertumbuhan baru melalui sinergi program, akses keuangan, dan penguatan kapasitas masyarakat,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (19/1).

Hendrianto pun menambahkan, untuk memastikan dampak pemberdayaan desa berjalan terukur dan berkelanjutan, Bank Mandiri mengimplementasikan berbagai inisiatif yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.

Melalui Mandiri Sahabat Desa, bank berkode emiten BMRI ini telah menjangkau lebih dari 1.000 kepala keluarga penerima manfaat di ratusan desa. Program ini mencakup pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan infrastruktur desa, termasuk 800 penerima manfaat pemberdayaan masyarakat desa, 500 penerima manfaat penanggulangan stunting, 350 penerima manfaat peningkatan sarana desa tertinggal, dan 100 penerima manfaat pemberdayaan kelompok masyarakat perkebunan.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kelembagaan ekonomi desa, Bank Mandiri juga mendorong kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA).

Langkah tersebut diintegrasikan dengan pelaksanaan program strategis nasional, termasuk penguatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih serta Program Makan Bergizi Gratis.

Hasilnya hingga saat ini, Bank Mandiri telah membuka lebih dari 3.700 rekening tabungan BUMDES/BUMDESMA, mengelola lebih dari 4.700 rekening Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, serta menyalurkan kredit kepada 147 mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis untuk mendukung kelancaran transaksi, tata kelola keuangan, dan keberlanjutan program di tingkat desa.

Selain itu, Bank Mandiri terus memperluas kontribusinya melalui Mandiri Sahabatku sebagai program pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Program ini telah menjangkau lebih dari 20.000 PMI di enam negara, yakni Malaysia, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, dan kawasan Timur Tengah, dengan fokus penguatan kapasitas kewirausahaan agar para PMI mampu menjadi penggerak ekonomi lokal setelah kembali ke Indonesia. Inisiatif ini diperkuat melalui skema Bapak Asuh PMI yang melibatkan 948 peserta.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mendorong akselerasi penguatan ekonomi desa melalui sinergi pembiayaan, pendampingan, dan pengembangan ekosistem usaha yang terintegrasi, sejalan dengan agenda pembangunan nasional dan peran Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah,” lanjut Hendrianto.

Lebih lanjut, di sisi pengembangan usaha, Bank Mandiri juga mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui Mandiri UMKM Fest yang diikuti 360 pelaku usaha. Program ini diarahkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan kualitas produk UMKM, dengan komposisi peserta didominasi sektor fashion sebesar 66 persen dan food and beverage sebesar 29 persen, sejalan dengan potensi unggulan ekonomi desa yang terus bertumbuh.

Bank berlogo pita emas ini memastikan, ke depan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pembangunan dan pemberdayaan desa berjalan konsisten, terukur, unggul dan berkelanjutan.

“Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi layanan dalam ekosistem finansial nasional guna mendorong akselerasi pembangunan desa yang efektif, terintegrasi, dan mampu menciptakan nilai tambah berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meraih penghargaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) atas konsistensinya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi desa. Penghargaan tersebut diberikan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang digelar di Boyolali, Kamis (15/1/2026).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto kepada Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho, disaksikan ribuan peserta yang terdiri dari kepala desa se- Jawa Tengah, Asosiasi Desa se- Indonesia, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat provinsi dan kabupaten.

Dalam sambutannya, Yandri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Dia menyebut, pembangunan desa tidak dapat ditopang oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

“Jumlah desa di Indonesia mencapai 75.266. Ini tidak mungkin dikerjakan oleh satu kementerian atau satu sektor. Dibutuhkan kekompakan, persatuan, dan kemauan bersama untuk mendorong kemajuan desa,” ujar Yandri.

BNI menerima penghargaan karena berperan aktif dalam mendukung agenda pembangunan desa yang sejalan dengan Asta Cita ke-6, khususnya dalam penguatan ekonomi lokal. Kontribusi tersebut diwujudkan melalui perluasan akses pembiayaan inklusif, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Direktur Kelembagaan BNI Eko Setyo Nugroho menegaskan, penghargaan tersebut menjadi penguatan komitmen perseroan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan desa secara berkelanjutan.

Ke depan, BNI memastikan pengembangan program pemberdayaan desa akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari peran perseroan dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat desa.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Presiden Prabowo Subianto semakin menjadi perhatian publik seiring peningkatan skala pelaksanaan dan lonjakan anggaran yang menyertainya.

Di satu sisi, program ini dirancang sebagai intervensi gizi berskala nasional. Namun di sisi lain, peningkatan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar memunculkan pertanyaan tentang dampaknya terhadap stabilitas harga pangan, terutama di tingkat ritel dan konsumen akhir.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai MBG membawa risiko inflasi pangan yang nyata jika tidak dikendalikan dengan cermat.

Menurutnya, terdapat dua faktor utama yang membuat program ini berpotensi mengerek harga-harga menjadi lebih mahal.

"MBG punya risiko memicu inflasi pangan karena dua faktor utama. Pertama, anggaran MBG naik secara signifikan Rp335 triliun dari sebelumnya Rp71 triliun," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/1).

Kenaikan anggaran tersebut berimplikasi langsung pada lonjakan permintaan bahan makanan dalam skala besar dan serentak, mulai dari beras, telur, ayam, sayuran, hingga susu.

Bhima menjelaskan pola pengadaan MBG yang banyak bergantung pada distributor utama berpotensi menciptakan efek berantai di pasar.

Ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG menyerap pasokan dalam jumlah besar, pedagang kecil di pasar tradisional dan ritel bisa terdorong membeli bahan pangan dengan harga yang lebih mahal. Kondisi ini pada akhirnya diteruskan ke konsumen.

Ia juga mengingatkan momentum musiman, seperti hari besar keagamaan, berisiko memperparah tekanan harga. Dampak kenaikan harga itu tidak hanya dirasakan oleh konsumen rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil.

"Momentum yang harus diwaspadai adalah Ramadan-Lebaran yang jatuh pada Februari-Maret 2026. Begitu permintaan musiman naik, inflasi pangan bisa bertambah karena MBG," katanya.

Menurut Bhima, pedagang sembako berpotensi tertekan karena daya beli konsumen menurun, sementara warung makan harus menaikkan harga jual agar tetap bertahan. Karena itu, ia menyarankan pemerintah tidak menjalankan program secara jor-joran tanpa evaluasi menyeluruh.

"Jangan jor-joran MBG, perlu rem dan evaluasi, karena dorongan likuiditas dan kredit murah tidak banyak berarti jika inflasi pangan justru naik," ujarnya.

Pandangan lain disampaikan analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita. Ia menilai potensi dampak MBG terhadap inflasi pangan sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak tahap perencanaan program.

"Secara konseptual, MBG memiliki potensi memicu inflasi pangan, terutama pada fase awal implementasi," kata Ronny.

Menurutnya, logika dasarnya sederhana: MBG menambah permintaan komoditas pangan tertentu dalam skala nasional dan dalam waktu relatif singkat. Jika peningkatan permintaan tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan produksi dan distribusi, harga hampir pasti terdorong naik.

Ronny menambahkan risiko inflasi akan semakin besar apabila pengadaan bahan pangan dilakukan secara besar-besaran tanpa koordinasi dengan kapasitas produksi domestik dan kesiapan rantai pasok. Komoditas dengan volatilitas tinggi seperti telur, cabai, dan bawang dinilai paling rentan mengalami lonjakan harga.

Meski demikian, Ronny menekankan inflasi bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihindari.

"Inflasi tentu bukan keniscayaan. Jika MBG dikawal dengan perencanaan pasokan dan produksi agrikultur yang baik, dampaknya bisa diredam, bahkan dinetralkan," ujarnya.

Ia memaparkan setidaknya tiga langkah strategis yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, sinkronisasi perencanaan produksi nasional antar kementerian, Perum Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan pemerintah daerah, termasuk penyesuaian bibit, pakan, pupuk, dan logistik.

Kedua, pemanfaatan cadangan pangan pemerintah (CPP) serta kontrak pembelian di muka alias forward purchase untuk menghindari penyerapan panik di pasar.

Ketiga, distribusi yang lebih terdesentralisasi dengan melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, BUMDes, dan kelompok tani lokal agar tekanan tidak menumpuk di pusat distribusi.

"Jika langkah-langkah itu dijalankan dengan baik, MBG justru bisa menjadi katalis penguatan rantai pasok pangan nasional, bukan penyebab inflasi," kata Ronny.