Telkomsel kembali menggelar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) unggulan bertajuk Baktiku Negeriku 2026 sebagai upaya memperkuat pemberdayaan desa sekaligus mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan program mengedepankan kolaborasi karyawan sebagai mentor dan penggerak perubahan di masyarakat desa.

Tahun ini, program tersebut dilaksanakan di dua lokasi, yakni Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur pada 21-23 Mei 2026, serta Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi pada 11-13 Juni 2026.

Melalui semangat "Melayani Sepenuh Hati", Telkomsel menegaskan perannya bukan hanya sebagai penyedia layanan konektivitas, tetapi juga mitra pembangunan yang berfokus pada penguatan literasi digital, pengembangan ekonomi lokal, serta peningkatan produktivitas masyarakat berbasis teknologi.

Program ini juga dirancang untuk menjawab berbagai tantangan di desa, mulai dari keterbatasan akses digital, rendahnya kapasitas pengelolaan usaha, hingga belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal.

Sejalan dengan arah pembangunan nasional, Baktiku Negeriku juga mengacu pada Asta Cita poin ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Dalam konteks Asta Cita ini, Telkomsel menempatkan komunitas lokal sebagai mitra strategis melalui peningkatan kapasitas SDM, akses teknologi digital, serta pendampingan usaha produktif. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing, sekaligus memperluas adopsi layanan digital secara inklusif dan berkelanjutan.

Vice President Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi menjelaskan, program Baktiku Negeriku merupakan wujud nyata komitmen Telkomsel dalam menghadirkan dampak sosial yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital.

"Kami percaya bahwa pemberdayaan masyarakat akan lebih efektif ketika dilakukan secara kolaboratif, termasuk melibatkan karyawan sebagai agen perubahan yang dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman secara langsung," tuturnya.

Berbeda dari tahun sebelumnya, Baktiku Negeriku 2026 memperkuat implementasi Employee Volunteering Program (EVP), di mana karyawan Telkomsel tidak hanya berperan sebagai relawan, tetapi juga sebagai mentor, fasilitator, serta penghubung akses pengetahuan dan teknologi.

Melalui peran ini, karyawan turut mendampingi masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti edukasi literasi digital, pengembangan UMKM, serta pemanfaatan teknologi di sektor pertanian dan pariwisata.

Selain itu, program ini juga mengedepankan pemberdayaan anak muda desa sebagai local champion yang dipersiapkan untuk memimpin inisiatif perubahan di daerahnya. Mereka dilibatkan secara aktif dalam perencanaan hingga pengelolaan program berbasis potensi lokal guna menciptakan dampak yang berkelanjutan dan relevan.

Program Baktiku Negeriku 2026 mencakup sejumlah aktivitas utama, antara lain implementasi Integrated Farming Demonstration Plot, pengembangan Creative Tourism berbasis ekonomi sirkular, pembangunan Telkomsel Creative Digital Center sebagai pusat literasi digital, serta rangkaian kegiatan edukasi yang melibatkan masyarakat selama pelaksanaan program.

Melalui rangkaian inisiatif ini, Telkomsel menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat desa, mulai dari peningkatan keterampilan digital, peluang pengembangan usaha, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas sehari-hari, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Pada saat yang sama, program ini memperkuat ekosistem kolaboratif antara masyarakat, pemerintah desa, dan Telkomsel sebagai penggerak dan enabler pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan ini tidak hanya menghadirkan akses teknologi, tetapi juga dukungan menyeluruh mulai dari penguatan kapasitas, penyediaan sarana pendukung, hingga pendampingan berkelanjutan, sehingga dampak yang dihasilkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga relevan dan berkelanjutan sesuai kebutuhan lokal.

Keberlanjutan program ini juga melanjutkan dampak positif dari pelaksanaan Baktiku Negeriku di tahun-tahun sebelumnya, yang telah menunjukkan peningkatan pada aspek ekonomi, literasi digital, serta partisipasi sosial masyarakat di berbagai wilayah.

JAKARTA - Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) La Ode Ahmad P. Bolombo menegaskan bahwa ajang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Jaga Desa Award 2026 menjadi momentum strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Kegiatan tersebut digelar di Grand Ballroom Fairmont Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.

Acara itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua DPD RI, serta sejumlah menteri terkait. La Ode menilai, penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya konkret mendorong desa-desa di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

“ABPEDNAS Jaga Desa Award 2026 menjadi dorongan nyata bagi desa-desa untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Ini penting karena desa adalah fondasi pembangunan nasional,” ujar La Ode.

Dia menuturkan, desa sebagai ujung tombak pembangunan membutuhkan penguatan kapasitas aparatur, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, agar terhindar dari persoalan hukum yang kerap muncul akibat kesalahan administratif. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa.

“Pendampingan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, desa tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga mampu mendorong kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan desa. Ia menekankan pentingnya pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum.

Sementara itu, ST Burhanuddin berharap program Jaga Desa dapat menjadi sarana pembinaan bagi aparatur desa, sehingga tidak terjadi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif yang tidak merugikan negara. Pada ajang ini, penghargaan diberikan dalam tiga kategori utama, yakni Tertib Pengelolaan Keuangan Desa, Kepatuhan Entri Data Aplikasi Jaga Desa, serta Lomba Film Pendek ABPEDNAS Jaga Desa 2026.

Untuk kategori pengelolaan keuangan desa, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, meraih juara pertama, disusul Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali, dan Desa Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Sementara pada kategori kepatuhan entri data, Desa Jepangpakis, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, keluar sebagai juara pertama, diikuti Desa Karangkamiri, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, dan Desa Aik Rayak, Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun dalam lomba film pendek, karya “Jaga Cowong” dari Desa Karangmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berhasil meraih Film Terbaik sekaligus Juara Umum.

La Ode berharap, melalui ajang ini desa-desa di seluruh Indonesia semakin termotivasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkelanjutan. “Jika tata kelola desa kuat, maka pembangunan nasional akan memiliki fondasi yang kokoh,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema pembiayaan ke Koperasi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.

"Nanti kita monitor karena itu kan pembiayaan ada anggaran dari APBN," ujar Airlangga di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (13/4) lalu.

Airlangga membenarkan skema pembiayaan ini mengalami perubahan dibandingkan aturan sebelumnya yang disusun pada era Menteri Keuangan Sri Mulyani. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembiayaan dan kegiatan kopdes di lapangan.

Ia menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah mendorong aktivitas ekonomi di level yang paling bawah.

"Tentu ada perubahan karena tentu terkait dengan ini kan ada dari segi pembiayaan dan dari segi kegiatan. Yang paling penting adalah mendorong kegiatan di level yang paling bawah," ujar Airlangga.

Kopdes Merah Putih kini dapat mengakses pinjaman hingga Rp3 miliar dari perbankan. Skema pembiayaan tersebut menempatkan APBN sebagai sumber likuiditas bagi bank penyalur.

Peraturan penggunaan APBN sebagai cicilan Kopdes tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026 Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil atau Dana Desa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dalam pasal 2 beleid tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan dana APBN sebagai sumber likuiditas pembiayaan bank untuk mendukung pembiayaan oleh bank sebagai upaya percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Kopdes.

"Dalam rangka mendukung Pembiayaan oleh Bank untuk percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP, Menteri melakukan penempatan dana sebagai sumber likuiditas Pembiayaan Bank dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi likuiditas keuangan negara," bunyi pasal 2 ayat (1) beleid tersebut.

Adapun beberapa ketentuan terkait peminjaman dana tersebut, yakni batas maksimal peminjaman sebesar Rp3 miliar per unit gerai Kopdes Merah Putih dengan tingkat suku bunga, margin, atau bagi hasil kepada setiap koperasi sebesar 6 persen per tahun.

Kemudian, jangka waktu atau tenor pembiayaan selama 72 bulan, serta masa tenggang atau grace period pembiayaan selama 6 bulan atau paling lama 12 bulan untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga atau margin atau bagi hasil pembiayaan.

Unit gerai yang bisa meminjam dana ke bank tersebut juga termasuk Kopdes Merah Putih yang dibentuk oleh beberapa kelurahan atau desa.

Lebih lanjut, pembayaran angsuran termasuk bunga untuk peminjaman dilakukan dengan ketentuan, yaitu setiap bulan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran DAU/DBH atau sekaligus atas angsuran tahun berkenaan untuk pembayaran angsuran melalui penyaluran Dana Desa.

Selain itu, perubahan skema peminjaman terkait ketentuan tingkat suku bunga dan masa tenggang ditetapkan dengan keputusan Menteri.

"Gerai, pergudangan, dan kelengkapan KKMP/KDMP yang dihasilkan dari Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa," bunyi pasal 2 ayat (6).

[Gambas:Youtube]

Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC) bersama Inotek dan mitra lokal menggelar Semarak Bazar Ramadan di Desa Wisata Bilebante, Lombok Tengah, Minggu (15/2). Acara yang melibatkan 40 pelaku UMKM ini berlokasi di lahan pasar tematik milik pemerintah desa yang strategis di pinggir jalan raya.

Pembukaan bazar ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Istri Gubernur NTB, Shinta Agathia Soedjoko, bersama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, Baiq Mulianah, serta jajaran perangkat daerah setempat. Pengunjung dapat menemukan beragam kuliner khas Suku Sasak seperti jamu mule gati, bakso rumput laut, hingga ayam rangkat.

Sistem transaksi di bazar ini cukup unik karena mewajibkan pengunjung menukarkan uang dengan koin kayu bernama kepeng di pintu masuk. Penggunaan kepeng kayu ini bertujuan untuk memudahkan penyelenggara dalam memantau total omzet penjualan para pedagang secara akurat.

Shinta yang juga Ketua Dekranasda NTB meninjau langsung produk yang dijual pelaku UMKM. Ia mengajak masyarakat memanfaatkan kegiatan ini untuk berbelanja sekaligus mendukung usaha lokal. 

“Selain memudahkan kita yang di rumah, juga untuk membantu masyarakat (UMKM) di sini, membantu perekonomian agar lebih baik lagi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (24/2).

Penanggung jawab Semarak Bazar Ramadan, Triyanto, mengatakan kegiatan ini dirancang untuk memberdayakan UMKM binaan dari sektor makanan, kerajinan tangan, hingga jasa pijat kesehatan. 

“Bazar ini ada karena melihat potensi lokal di sini bagus, dan juga Bilabante ini sebagai desa wisata, jadi bagaimana agar UMKM lokal bisa maju, salah satunya melalui bazar ini,” kata dia.

Ia menjelaskan, penggunaan kepeng kayu juga memudahkan pemantauan omzet penjualan selama kegiatan berlangsung. Inisiatif ini sekaligus mengaktifkan kembali lahan desa yang sebelumnya terbengkalai menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

Dukungan SETC terhadap perkembangan UMKM diwujudkan melalui inisiatif Collaborator Hub Koperasi Wanita Putri Rinjani yang memberikan pembinaan langsung kepada sekitar 40 pelaku usaha di Desa Bilebante dan wilayah sekitarnya. 

Program pembinaan ini diperkuat dengan rangkaian pelatihan teknis sejak tahun 2023 yang mencakup peningkatan kualitas visual melalui foto produk serta keterampilan menjahit dan pembuatan pola.

Selain aspek produksi, para pelaku UMKM juga dibekali keahlian pemasaran digital agar mampu menjangkau pasar daring secara lebih luas dan mandiri. 

Standardisasi layanan pun menyentuh sektor jasa seperti terapis urut lokal yang kini telah dilatih dengan standar pariwisata profesional untuk melayani wisatawan maupun tamu hotel.

Upaya ini dilengkapi dengan penyediaan wadah pasar berupa bazar yang memberikan platform nyata bagi penjualan produk makanan, minuman, hingga kerajinan tangan. 

Penyelenggaraan bazar ini sekaligus mereaktivasi lahan desa yang telah lima tahun terbengkalai menjadi pusat aktivitas ekonomi produktif guna menunjang kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Ahmad Nur Aulia, mengapresiasi kolaborasi yang mendorong penguatan kapasitas pelaku usaha desa. 

“Tadi kita lihat bagaimana proses menumbuhkan trust kepada pengunjung melalui pembelanjaan cashless,” ucapnya.

Ia berharap model ini dapat diperluas ke desa dan kelurahan lain di NTB untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. 

“Ini pembelajaran yang sangat luar biasa bagaimana membentuk ekosistem dari tata kelola pemberdayaan UMKM untuk mengembangkan potensi yang dimiliki,” pungkas Ahmad.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, untuk membahas perkembangan berbagai persoalan hukum di tanah air.

Pertemuan Prabowo dan Dasco ini merupakan kali ketiga yang dilakukan pada pekan ini. Sebelumnya, pada Kamis (20/11/2025), Prabowo dan Dasco telah bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, guna membahas berbagai isu, yakni kesejahteraan pengemudi ojek daring hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Saat itu, keduanya menyoroti isu yang sedang menjadi perhatian publik, termasuk upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial bagi profesi pengemudi ojek daring. Selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dalam unggahan di akun Instagram Sekretariat Kabinet, pertemuan tersebut berlangsung dengan menyampaikan sejumlah surat dan laporan tertulis dari berbagai daerah yang dibawa Dasco.

"Presiden Prabowo kemudian berdiskusi mengenai perkembangan berbagai persoalan hukum yang tengah terjadi di Tanah Air," kata Teddy dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2025).

Teddy menjelaskan bahwa para kepala desa berharap agar program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih dapat lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Pertemuan keduanya juga terjadi pada Senin (17/11/2025) di Istana Merdeka. Prabowo dan Dasco saat itu membahas sejumlah program strategis, baik di bidang olahraga, hilirisasi dan politik serta keamanan.

Untuk bidang olahraga, Presiden Prabowo membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

Untuk bidang ekonomi, Presiden membahas target pertumbuhan ekonomi minimal 8 persen dan penetapan kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Presiden juga ingin melakukan percepatan pelaksanaan program hilirisasi yang melibatkan sektor hulu, hilir, dan partisipasi aktif daerah yang saat ini sedang berlangsung.

Untuk bidang politik dan keamanan, Prabowo dan Dasco berdiskusi mengenai perkembangan terkini di bidang politik dan keamanan, dengan fokus menjaga stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Pemdes Kemendagri) berharap Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dapat mendorong percepatan penyelesaian batas desa. Hal ini karena batas desa sangat penting bagi pembangunan di tingkat desa, regional, dan nasional.

"Jangan anggap sepele soal batas desa. Kalau batas desa bermasalah, tidak tegas maka akan berdampak pada yang mengampu urusan di atas-atasnya, di kabupaten/kota, provinsi, " kata Dirjen Bina Pemdes Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis ILASPP Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta. Acara yang dihelat Ditjen Bina Pemdes tersebut dilaksanakan selama 4 hari sejak Kamis-Minggu (20-23/11/2025).

La Ode menjelaskan, batas desa merupakan basis perencanaan pembangunan di desa, mendukung tertib administrasi kependudukan, mendukung kejelasan kepemilikan aset pemerintah desa, daerah, dan masyarakat. Penegasan batas desa juga meminimalkan potensi konflik batas wilayah dan mempercepat penyelesaian batas administrasi kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

"Ada desa yang berbatasan dengan desa, desa yang berbatasan dengan kecamatan, desa yang berbatasan dengan kecamatan dan daerah, bahkan ada desa yang berbatasan dengan negara, " paparnya.

Dalam ILASPP ini, Ditjen Bina Pemdes menargetkan penyelesaian batas desa di 5.000 desa hingga 2029. Dalam penyelesaian ini Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN.

Adapun output dari program tersebut berupa rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) batas desa. Program ini akan menambah jumlah desa yang memiliki batas desa secara definitif.

Saat ini ada 10.909 desa yang telah memiliki perkada batas desa atau sekitar 14,4 % dari jumlah desa yang ada saat ini, yaitu 75.266 desa.

Dalam kesempatan itu La Ode menambahkan, Kemendagri telah mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memasukkan penegasan batas desa ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Kalau batas desanya tidak jelas maka pembangunan daerahnya tidak linear, " paparnya.

Kemendagri juga telah menerbitkan Permendagri untuk pendanaan dalam rangka mendukung penegasan batas desa di daerah.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya komitmen yang kuat untuk menyelesaikan batas desa. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemerintah desa.

Hal tersebut dikemukakan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Murtono dalam acara Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Teknis Integratted Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025, di Hotel Mercure, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

"Dengan komiten yang kuat dan strategi yang tepat untuk tercapainya target penegasan Batas Desa, menuju Indonesia Emas, " kata Murtono.

Acara ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kemendagri berlangsung selama 4 hari sejak Kamis - Minggu. Para pesertanya adalah perwakilan dari pemerintahan provinsi, kabupaten/kota. ILASPP bertujuan mendukung pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam melaksanakan penegasan batas desa.

Murtono menjelaskan, penegasan Batas Desa merupakan amanat UU 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam aturan itu disebutkan bahwa batas desa merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota. "Oleh karenanya penegasan batas desa disahkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota, " ujarnya.

Saat ini, Indonesia memiliki 75.266 Desa. Namun, belum semuanya memiliki batas desa yang definitif. Sejauh ini, baru 10.909 desa yang telah memiliki peraturan kepala daerah (perkada) yang tentang batas desa atau sekitar 14,4 % dari total jumlah desa di Indonesia.

Namun demikian, menurut Murtono, sebagai pelaksanaan Pepres Nomor 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, penyelesaian batas desa tidak hanyak dilakukan kabupaten/kota, tapi juga pemerintah daerah dan pusat.

"Selain dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memang memiliki kewenangan, namun juga dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pusat," paparnya.

Pemerintah Provinsi, kata Murtono, bisa saja memberikan dukungan Bantuan Keuangan Khusus maupun fasilitasi. "Dapat juga fasilitasi Pusat melalui Bantuan Pemerintah sebagaimana diantaranya dengan Program ILASPP (Integrated Land Spatial Planning Project) ini, " katanya.

Melalui Program ILASPP ini, Ditjen Bina Pemdes Kemendagri berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPR akan menyelesaikan 5.000 batas desa hingga 2029.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid ungkap penyebab munculnya sertifikat ganda atas tanah yang banyak ditemukan di dalam negeri.

Menurutnya, hal ini lantaran banyak masyarakat yang memiliki sertipikat tanah terbitan lama tidak melakukan pemutakhiran data. Oleh sebab itu, ia mengimbau agar segera dilakukan pembaruan data guna mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan.

"Permasalahan tumpang tindih yang terjadi biasanya karena itu produk lama yang belum masuk ke dalam database sistem digitalisasi pertanahan dan terlihat bidang tanah tersebut kosong, sehingga ketika ada pemohon yang sudah mencantumkan dokumen pengantar lengkap yang menunjukkan dokumen fisik, yuridis, dan histori tanahnya, sertipikat bisa dikeluarkan," ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah se-Sulawesi Selatan, Kamis (13/11).

Ia mengatakan tumpang tindih sertipikat atau munculnya sertipikat ganda pada satu bidang tanah umumnya terjadi pada sertifikat-sertifikat lama.

Nusron menyebutkan pada masa itu, infrastruktur pertanahan, regulasi, serta teknologi yang digunakan belum sebaik saat ini. Akibatnya, jika tanah tidak dijaga, tetangga tidak saling mengenal, atau pemerintah desa tidak diberi tahu, maka sulit mengetahui apakah bidang tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian warga dalam menjaga aset tanahnya, Nusron mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi Sentuh Tanahku.

Aplikasi resmi Kementerian ATR/BPN ini memungkinkan masyarakat mengecek informasi dasar bidang tanah miliknya, memantau proses layanan, hingga memastikan data pertanahan yang tercatat di sistem sudah sesuai. Keberadaan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat melakukan pengecekan awal sebelum datang ke kantor pertanahan untuk pemutakhiran data.

Nusron menambahkan digitalisasi layanan dan penguatan SDM yang dilakukan Kementerian ATR/BPN saat ini merupakan bentuk pihaknya sedang berbenah. Diharapkan, masalah-masalah yang saat ini muncul ke permukaan adalah bentuk bahwa instansinya sedang berproses ke arah transformasi layanan.

Ia juga meminta masyarakat pemegang sertipikat terbitan 1961 hingga 1997 untuk segera mengecek ulang status bidang tanahnya dan melakukan pemutakhiran data di kantor pertanahan setempat.

"Jangan sampai tumpang tindih, jangan sampai diserobot orang. Yang belum terdaftar segera didaftarkan, pentingnya di situ, dan dikasih batas-batas yang jelas," imbuhnya.

Selain itu, Nusron juga meminta kepala daerah untuk menginstruksikan camat, lurah, hingga RT/RW agar aktif mengajak masyarakat melakukan pemutakhiran sertipikat. Hal ini, menurutnya, penting agar persoalan pertanahan tidak menimbulkan konflik di masa mendatang.

"Tolong kepala daerah, instruksikan ke camat, lurah, dan RT/RW, rakyatnya yang memegang sertipikat tahun 1961-1997, datang ke kantor BPN, mutakhirkan. Kalau perlu kita ukur ulang, dicocokkan dari sekarang supaya tidak jadi masalah di kemudian hari," pungkasnya.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membimbing pemerintah desa mengelola keuangan agar transparan dan tertib dengan memberikan pelatihan penerapan Coretax Administration System Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) dan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) R2.0.7 Rilis 2

"Pemerintah desa harus mengelola keuangan desa dengan transparan, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara Tita Deritayati ketika ditanya mengenai pendampingan pengelolaan keuangan desa di Penajam, Selasa.

Ia mengatakan, aparatur pemerintah desa juga harus memahami mengenai sistem administrasi perpajakan serta kewajiban desa lainnya," tambahnya.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, bakal terus melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi aparatur pemerintah desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa akan terus dilakukan.

Sebanyak 30 desa mengelola dana desa, yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, jelas dia dan dari pemerintah pusat dengan nilai cukup besar.

Diharapkan pemerintah desa lebih tertib dan profesional mengelola perpajakan, lanjut dia, seluruh pemerintah desa di dianjurkan untuk menggunakan Coretax dan Siskeudes

Coretax dan Siskeudes ditetapkan untuk memastikan pelaporan pajak desa dilakukan secara transparan, akuntabilitas serta tepat waktu.

Pemerintah kabupaten telah memberikan bekal kepada aparatur desa melalui bimbingan teknis (bimtek) Coretax dan Siskeudes, kata dia, untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa dalam memahami dasar-dasar perpajakan dan kewajiban desa.

Sehingga diharapkan ke depan, aparatur pemerintah desa mampu menggunakan aplikasi Coretax dan Siskeudes dengan baik, demikian Tita Deritayati.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025