Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan komitmennya untuk mempercepat pembangunan jembatan layang (flyover) guna meminimalisir operasional perlintasan sebidang.

AHY menegaskan bahwa langkah ini merupakan solusi infrastruktur lanjutan guna mengatasi masalah kemacetan sekaligus menekan angka kecelakaan di titik-titik persinggungan jalur kereta api.

"Tadi Pak Wali Kota Bekasi menyampaikan sebetulnya sudah ada yang direncanakan, tetapi memang masih butuh proses. Saya minta dan saya ingin mendorong untuk mempercepat semuanya," ujar AHY saat melakukan penunjauan di Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4/2026).

Meski demikian, AHY mengakui bahwa pembangunan flyover tidaklah mudah. Diperlukan kesiapan matang mulai dari penataan ruang, pembebasan lahan, hingga tahap konstruksi fisik yang memakan waktu.

Adapun untuk penanganan jangka pendek, Kemenko IPK memastikan setiap titik perlintasan kereta api yang masih ada wajib memiliki pengamanan ketat serta penyiagaan petugas jaga secara konsisten.

AHY menilai insiden kecelakaan di perlintasan sebidang yang terjadi antara KRL dengan Taxi Hijau pada Senin (27/4/2026) malam sebagai persoalan serius. Pasalnya, hal itu diduga berdampak pada gangguan operasional hingga menyebabkan insiden kecelakaan lain antara KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Cikarang Line di Stasiun Bekasi Timur.

“Jadi teman-teman sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa kejadian semalam, insiden ini bukanlah sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang serius dan pemerintah ingin segera mempercepat segala upaya untuk bisa menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan serupa,” pungkasnya.

Sebelumnya, telah terjadi kecelakaan maut KRL dengan KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026). Di mana, insiden itu terjadi pada pukul 20.55 WIB di Stasiun Bekasi Timur (BKST) antara KA 4 Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi dengan KRL TM 5568A yang berhenti di peron 2 Stasiun Bekasi Timur.

Insiden ini diduga dipicu oleh sebuah taksi listrik mogok di tengah rel dan tertemper KRL CRRC Jakarta–Cikarang.

Adapun, hingga pukul 13.00 WIB tercatat 15 orang meninggal dunia dan 84 korban luka. Korban meninggal dunia telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi lebih lanjut, sementara korban luka mendapatkan penanganan di berbagai fasilitas kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan realisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepanjang tahun 2025 mencapai 1,58 juta bidang tanah.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan memerinci, dari target peta bidang tanah PTSL yang ditetapkan sebanyak 1.552.000 bidang, pihaknya mampu merealisasikan sebanyak 1.584.476 bidang tanah.

"Kalau kita lihat capaian output-nya, untuk peta bidang tanah PTSL dari target 1.552.000 tercapai 1.584.476 atau setara 102,06%," ujar Dalu dalam keterangan resmi dikutip Jumat (16/1/2026).

Secara keseluruhan, Dalu menyebut bahwa program PTSL secara kumulatif mencatatkan kinerja sebesar 99,87%.

Selain PTSL, efektivitas penataan ruang juga ditunjukkan melalui dokumen persetujuan substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang terealisasi sebanyak 35 dokumen dari volume efektif sebanyak 55.

Selain itu, penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah tercapai 97,13 persen, akses peta Zona Nilai Tanah mencapai 100 persen, serta penerbitan tanah terlantar dan hasil pengendalian Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 124 persen.

“Penanganan sengketa juga menunjukkan kinerja sangat tinggi dengan capaian 282,99 persen,” ungkapnya.

Memasuki 2026, Kementerian ATR/BPN mendapatkan kenaikan pagu efektif menjadi Rp8,87 triliun. Dalu menegaskan bahwa fokus tahun ini tetap pada percepatan pelayanan dan penguatan digitalisasi pertanahan guna menekan tunggakan layanan.

Pihaknya membidik target serapan anggaran tahun 2026 sebesar 98% dan berambisi masuk dalam jajaran 10 besar kementerian/lembaga dengan kinerja anggaran terbaik.

"Penyelesaian sengketa, pelaksanaan reforma agraria, dan penataan tanah menjadi fokus utama kami,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) mencapai Rp775,60 miliar hingga 22 Desember 2025.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan capaian tersebut melampaui target PNBP 2025 sekitar Rp500 miliar dan menunjukkan meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang laut.

“PNBP dari KKPRL hingga 22 Desember 2025 mencapai Rp775,60 miliar atau 155,12 persen dari target,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Selain PNBP, KKP juga mencatat kinerja penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat mencapai 122,23 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kewenangan pemerintah daerah terealisasi 100 persen sepanjang 2025.

Kartika menjelaskan penataan ruang laut menjadi instrumen penting dalam mendukung kebijakan ekonomi biru karena memberikan kepastian usaha sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Sepanjang 2025, lanjut dia, KKP telah menerbitkan 773 persetujuan KKPRL dari target 600 persetujuan atau mencapai 128,83 persen. Selain itu, KKP juga melakukan 138 kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut dari target 60 kegiatan atau mencapai 230 persen.

“Pengendalian ini penting agar pemanfaatan ruang laut sesuai peruntukan, tidak menimbulkan konflik, dan tetap menjaga fungsi ekologis,” ujar dia.

Lebih lanjut, KKP mencatat indeks kepatuhan pengendalian pemanfaatan ruang laut mencapai 8,03 atau 114,71 persen dari target, sementara nilai efektivitas penyelenggaraan penataan ruang laut terealisasi 100 persen.

Ia menambahkan capaian tersebut didukung oleh integrasi rencana tata ruang laut dengan rencana tata ruang wilayah nasional (RTRWN) dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi.

Berdasarkan paparan Kementerian, hingga akhir 2025, sebanyak 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah RTRW yang terintegrasi dengan ruang laut, 11 provinsi masih dalam proses integrasi, dan satu provinsi tidak memiliki wilayah laut.

Kartika kemudian menyebut KKP akan lebih lanjut memperkuat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut serta mendorong pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Sebanyak 2.112 hektare lahan di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, disiapkan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri (KI). Wilayah ini terletak di ujung Kabupaten Indramayu dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Subang.

Penetapan lahan tersebut mengacu pada Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang (KKPR) Kecamatan Sukra yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Indramayu, dari total rencana 2.112 hektare lahan, saat ini seluas 598,41 hektare atau sekitar 28 persen telah dimanfaatkan. Sementara itu, 1.513,64 hektare atau sekitar 72 persen lahan lainnya masih tersedia dan siap dikembangkan.

Sejumlah industri telah lebih dahulu beroperasi di Kawasan Industri Sukra. Di antaranya PLTU, PT Tesco Indomaritim, PT Mitra Korin World, PT Jasa Global Binakarya, sumur Pertamina, serta CV Plentong Prima. Camat Sukra Sigit Widiyanto mengatakan pihaknya siap mendukung penuh penetapan Kecamatan Sukra sebagai Kawasan Industri. Menurutnya, peluang pengembangan masih sangat besar mengingat sebagian besar lahan belum dimanfaatkan.

“Saat ini baru 28 persen lahan yang terpakai. Artinya, masih ada 72 persen lahan yang siap digunakan untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Sukra. Kami siap mengamankan dan menyukseskan program besar ini demi kemajuan Kabupaten Indramayu,” kata Sigit, Kamis (18/12/2025).

Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan Kawasan Industri memerlukan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pengusaha atau investor, serta masyarakat. Kerja sama tersebut penting agar pengembangan berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pengembangan Kawasan Industri ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sigit menambahkan, Kecamatan Sukra memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai Kawasan Industri. Letaknya yang berbatasan dengan Laut Jawa serta berdekatan dengan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang menjadi nilai tambah tersendiri. “Jarak Kecamatan Sukra sangat dekat dengan Pelabuhan Patimban. Hal ini tentu akan mempermudah mobilisasi dan distribusi hasil produksi industri,” ujarnya.

“Kami membuka peluang seluas-luasnya bagi para investor untuk datang dan mengembangkan usahanya di Kecamatan Sukra, tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyatakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai instrumen strategis bagi penguatan kebijakan nasional.

“Ini langkah penting untuk memperkuat tata kelola penataan ruang yang inklusif dan memastikan implementasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang dalam RPP ini," ujar Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut dikatakannya, RPP ini dapat menunjang daya dukung lingkungan untuk lima hingga 50 tahun ke depan agar benar-benar membawa kemakmuran bagi rakyat.

Suyus menegaskan ketersediaan ruang yang memadai di seluruh Indonesia harus didukung melalui kebijakan penataan ruang yang komprehensif.

Dia juga menyampaikan pentingnya RPP ini dalam mendukung Astacita, khususnya upaya menjaga ketahanan pangan, energi, dan air, serta memastikan agenda hilirisasi sumber daya dapat berjalan efektif diiringi dengan kajian risiko dan mitigasi bencana yang terintegrasi demi keberlanjutan lingkungan.

Suyus turut menyoroti urgensi RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam mewujudkan sinkronisasi dan integrasi produk hukum tata ruang daerah ke dalam Online Single Submission (OSS), mulai dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) hingga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Selain itu untuk penyelesaian batas daerah agar proses perizinan dan pengendalian pemanfaatan ruang berjalan efektif.

Dia mengatakan, revisi PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dibahas itu akan memperluas jumlah pasal dari semula 255 menjadi 303 pasal, termasuk penambahan bab khusus penyelesaian sengketa penataan ruang sebagai langkah penting mendukung tata ruang berkelanjutan.

Sementara itu Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Muhammad Waliyadin mengatakan menekankan urgensi pembahasan RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagai upaya penguatan regulasi penataan ruang untuk memastikan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang optimal.

Waliyadin turut menekankan pentingnya penyederhanaan mekanisme perizinan berusaha melalui sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, lanjutnya, tidak hanya mewujudkan dalam kemudahan investasi, tetapi juga menjamin keadilan bagi keberlanjutan lingkungan yang turut diimbangi dengan aspek mitigasi bencana yang implementatif.

“Penataan ruang harus berjalan seimbang agar tidak hanya memudahkan investasi, tetapi juga memastikan lingkungan tetap lestari melalui penguatan mitigasi bencana,” katanya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025