Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, disiplin terhadap aspek legal dan manajemen risiko menjadi bentuk kecerdasan yang tidak bisa ditawar

Jakarta (ANTARA) - Kabar bakal ditutupnya secara permanen seluruh gerai Menantea, merek fusion tea (teh buah) kekinian, pada 25 April 2026 terasa seperti jeda mendadak dalam sebuah cerita yang sebelumnya melaju cepat.

Publik mengenal merek ini sebagai simbol keberhasilan bisnis anak muda, yang digagas oleh Jehian Panangian dan Jerome Polin, lalu tumbuh pesat sejak diluncurkan pada 10 April 2021.

Dalam waktu singkat, brand ini menjelma dari fenomena viral menjadi jaringan usaha yang tersebar di berbagai kota. Namun, seperti banyak kisah pertumbuhan cepat lainnya, kejatuhan sering kali tidak datang dari luar, melainkan dari fondasi yang tidak cukup kokoh sejak awal.

Di balik keputusan menutup seluruh gerai, tersibak persoalan yang tidak sederhana. Lemahnya fondasi kerja sama, kurang

nya pengecekan latar belakang mitra, absennya audit internal yang rutin, serta kompleksitas operasional menjadi rangkaian masalah yang saling berkaitan.

Fakta ini mengingatkan bahwa kecepatan ekspansi tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan sistem. Dalam banyak kasus, pertumbuhan justru menutupi celah-celah yang baru terasa ketika tekanan datang bertubi-tubi.

Salah satu pelajaran yang paling menonjol dari peristiwa ini adalah soal kontrak. Dalam pengakuannya, Jerome menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan rinci sejak awal.

Pernyataan ini bukan sekadar refleksi personal, melainkan penegasan atas satu prinsip mendasar dalam dunia usaha bahwa risiko tidak pernah benar-benar bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan baik jika diantisipasi melalui instrumen hukum yang tepat.

Namun, dalam praktiknya, banyak pengusaha terutama yang baru merintis masih memandang kontrak sebagai formalitas administratif. Fokus utama sering kali tertuju pada pemasaran, penjualan, dan ekspansi.

Perspektif ini diperkuat oleh pandangan bahwa penyusunan kontrak membutuhkan waktu, biaya, dan energi yang dianggap tidak langsung menghasilkan keuntungan.

Akibatnya, tidak sedikit kesepakatan bisnis yang dilakukan tanpa landasan tertulis yang memadai, atau ditandatangani tanpa proses telaah yang cukup.

Aspek hukum

Sekar Ayu Primandani, pakar hukum dari BP Lawyers, menyoroti fenomena ini sebagai kecenderungan yang berbahaya. Banyak pelaku usaha, kata dia, terjebak dalam dorongan mengejar peluang sehingga mengabaikan aspek perlindungan hukum.

Mereka takut kehilangan kesempatan jika terlalu banyak bertanya atau menegosiasikan isi kontrak. Padahal, di titik inilah sebenarnya risiko mulai terbentuk.

Menurut alumnus Fakultas Hukum UI itu, ketika kontrak tidak disusun dengan cermat, pelaku usaha pada dasarnya berjalan tanpa peta. Mereka tidak memiliki kejelasan mengenai hak dan kewajiban, tidak memahami batas tanggung jawab, dan tidak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang tegas.

Situasi ini sering baru disadari ketika masalah sudah muncul, ketika bisnis mulai stagnas atau rugia, dan ketika ruang untuk memperbaiki keadaan menjadi semakin sempit.

Lebih jauh, persoalan dalam bisnis tidak hanya berhenti pada kontrak antarmitra. Hubungan antara para pendiri dan pemegang saham juga menyimpan potensi konflik yang tidak kalah besar.

Pada tahap awal, relasi ini biasanya dibangun atas dasar kepercayaan dan kesamaan visi. Namun, seiring berkembangnya usaha, kepentingan menjadi semakin kompleks, dan perbedaan pandangan menjadi tidak terelakkan. Tanpa perjanjian pemegang saham yang jelas, perbedaan tersebut bisa berubah menjadi sumber friksi yang merusak.

Perjanjian pemegang saham berfungsi sebagai kerangka yang mengatur bagaimana keputusan strategis diambil, bagaimana kontrol didistribusikan, dan bagaimana arah bisnis ditentukan.

Ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan mekanisme yang menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi keputusan besar misalnya perubahan model bisnis atau ekspansi signifikan perjanjian ini menjadi rujukan utama untuk memastikan bahwa setiap langkah diambil melalui proses yang transparan dan disepakati bersama.

Di sisi lain, tantangan yang sering luput diperhatikan adalah pembagian tugas dan tanggung jawab. Dalam banyak bisnis yang melibatkan beberapa pihak, muncul asumsi bahwa semua orang memiliki peran yang sama.

Padahal, tanpa pembagian yang jelas, akuntabilitas menjadi kabur. Kesalahan operasional berulang karena tidak ada pihak yang secara spesifik bertanggung jawab, sementara keputusan strategis diambil tanpa koordinasi yang memadai.

Pengaturan peran

Dalam struktur Perseroan Terbatas, pembagian peran sebenarnya sudah diatur secara tegas. Direksi bertanggung jawab atas operasional harian dan memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perusahaan.

Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan pemberi nasihat, tanpa terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, pemegang saham memiliki peran dalam menentukan arah strategis dan penggunaan hasil kinerja perusahaan. Ketika batas-batas ini tidak dipahami, konflik kepentingan menjadi sulit dihindari.

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah anggapan bahwa komisaris memiliki kewenangan lebih tinggi dalam segala hal, termasuk menandatangani dokumen atas nama perusahaan.

Padahal, secara hukum, kewenangan tersebut berada pada direksi. Kekeliruan pemahaman ini bukan hanya soal teknis, tetapi dapat berdampak pada legitimasi keputusan dan keabsahan tindakan hukum perusahaan.

Dari keseluruhan gambaran ini, terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada produk atau pasar, melainkan pada tata kelola. Bisnis yang tampak kuat dari luar bisa saja rapuh di dalam jika tidak ditopang oleh sistem yang jelas dan disiplin.

Kontrak yang tidak matang, perjanjian pemegang saham yang tidak komprehensif, serta pembagian peran yang kabur menciptakan celah yang perlahan melemahkan struktur usaha.

Pelajaran yang bisa diambil bukanlah untuk menakut-nakuti mereka yang ingin memulai usaha, melainkan untuk mengajak melihat bisnis secara lebih utuh.

Bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh ide yang menarik atau strategi pemasaran yang agresif, tetapi juga oleh kemampuan membangun fondasi yang kuat sejak awal.

Kontrak, dalam bisnis, bukanlah hambatan, melainkan alat perlindungan. Namun berfungsi seperti pagar yang menjaga agar bisnis tetap berada di jalurnya, bahkan ketika menghadapi tekanan yang tidak terduga.

Maka ketahanan sebuah bisnis tidak diukur dari seberapa cepat tumbuhnya, tetapi dari seberapa siap bisa menghadapi risiko. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, disiplin terhadap aspek legal dan manajemen risiko menjadi bentuk kecerdasan yang tidak bisa ditawar.

Hal ini mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi justru menjadi penopang yang menentukan apakah sebuah usaha mampu bertahan atau harus berhenti sebelum waktunya.

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo memberi perhatian serius terhadap maraknya Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa yang terjerat kasus hukum akibat pengelolaan Dana Desa. Dia menilai, banyak Kades yang tersandung masalah hukum bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidakpahaman mengenai sistem akuntansi.

Hashim memaparkan bahwa selama satu dekade terakhir, setiap desa menerima kucuran dana desa sekitar Rp1 miliar per tahun. Ke depan, nilai tersebut diprediksi akan semakin besar seiring dengan penguatan peran desa.

“Kita sudah tahu dan sudah menyadari sejak 10 tahun di mana ada bantuan Desa, kalau tidak salah satu Rp1 miliar setahun mungkin akan lebih nanti di masa depan,” kata Hashim dalam sambutannya saat menghadiri acara Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dilihat dari YouTube ABPEDNAS TV, Minggu (19/4/2026).

Menurut Hashim, masalah administrasi yang tidak sempurna seringkali menjadi pintu masuk bagi perangkat desa ke ranah pidana. Banyak Kades yang dianggap melakukan penyelewengan, padahal kenyataannya mereka hanya tidak mampu melakukan pencatatan keuangan secara presisi sesuai standar pemerintah.

“Seringkali Kepala Desa dan perangkat desa selalu masalah hukum karena mungkin tidak bisa menghitung, mungkin akuntansi-akuntansi atau tata buku mungkin tidak sempurna,” ungkapnya.

Guna meminimalisir risiko tersebut, Hashim meminta adanya langkah preventif yang nyata dari institusi penegak hukum. Ia secara khusus memohon bantuan kepada Kejaksaan Agung agar melatih aparatur desa.

“Saya minta dari kerjasama dengan Kejaksaan Agung agar supaya elemen-elemen dan jajaran Kejaksaan Agung bisa mungkin, bisa melatih atau mendidik perangkat desa agar supaya semuanya tata bukunya itu dari anggaran itu bisa dijaga dengan sebaik-baiknya,” tegas adik kandung Presiden Prabowo Subianto ini.

Hashim menekankan bahwa edukasi dari Kejaksaan Agung sangat penting agar laporan pertanggungjawaban dana desa bersih dari kekeliruan administratif. Sehingga, tidak ada lagi Kades yang terjerat kasus hukum karena kesalahan pencatatan.

“Supaya mencegah, menghindari kasus-kasus hukum yang kita baca hampir setiap kali,” pungkas Hashim.

JAKARTA - Profesi advokat di Indonesia kerap menjadi sorotan publik, terutama ketika para pengacara tampil dalam berbagai perkara besar yang menarik perhatian masyarakat. Sejumlah nama advokat bahkan dikenal luas karena kerap menghiasi layar kaca, menjadi narasumber hukum, serta menangani kasus-kasus penting di tingkat nasional.

Berikut beberapa pengacara terkenal di Indonesia yang sering menyita perhatian publik karena kiprah dan penanganan kasus-kasus besar:

1. Hotman Paris Hutapea

Nama Hotman Paris Hutapea sudah sangat dikenal publik. Pengacara flamboyan ini sering tampil di berbagai program televisi serta aktif memberikan pandangan hukum di media sosial. Hotman dikenal menangani berbagai kasus besar yang melibatkan tokoh publik, sengketa bisnis, hingga perkara pidana yang mendapat sorotan luas dari masyarakat.

2. Otto Hasibuan

Otto Hasibuan merupakan advokat senior yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Dia dikenal sebagai pengacara yang sering menangani kasus-kasus besar, termasuk perkara yang melibatkan pejabat negara maupun sengketa hukum bernilai besar.

3. Juniver Girsang

Juniver Girsang dikenal sebagai salah satu pengacara papan atas Indonesia yang sering menangani perkara korporasi dan sengketa hukum bernilai besar. Dia juga pernah menjabat Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan aktif dalam pengembangan profesi advokat di Indonesia.

4. Pitra Romadoni Nasution

Pengacara muda Pitra Romadoni Nasution merupakan advokat yang cukup sering menjadi perhatian publik melalui berbagai pernyataan dan langkah hukum yang diambilnya terhadap isu-isu nasional. Dia juga dikenal sebagai Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum & Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli).

Dalam berbagai kesempatan, Pitra kerap memberikan pandangan hukum terkait isu-isu publik, serta aktif dalam advokasi dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan maupun dugaan pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia.

5. Yusril Ihza Mahendra

Selain dikenal sebagai tokoh politik dan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra juga merupakan advokat yang sering terlibat dalam berbagai perkara penting, termasuk sengketa konstitusi dan perkara hukum yang berkaitan dengan kebijakan negara.

Pengacara dan Sorotan Publik

Kehadiran para pengacara dalam berbagai kasus besar tidak hanya berkaitan dengan proses hukum semata, tetapi juga membentuk opini publik mengenai bagaimana suatu perkara dipahami oleh masyarakat.

Melalui media massa, konferensi pers, hingga diskusi publik, para advokat kerap memberikan perspektif hukum yang membantu masyarakat memahami persoalan yang sedang berkembang.

Profesi advokat memiliki peran penting sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Dalam sistem peradilan, advokat berfungsi memberikan pembelaan dan memastikan setiap warga negara memperoleh haknya di hadapan hukum.

Dengan semakin berkembangnya perhatian publik terhadap isu-isu hukum, para pengacara yang aktif di ruang publik diperkirakan akan terus menjadi figur yang diperhatikan masyarakat, terutama ketika terlibat dalam kasus-kasus besar yang berdampak luas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto buka suara ihwal proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Sebagaimana diketahui pada Senin (17/11/2025), Kejagung menggeledah sejumlah rumah pejabat pajak seusai kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020 masuk ke tahap penyidikan.

"Tentu kami dalam konteks ini sangat menghormati bagaimana para penegak hukum, khususnya dalam hal ini kejaksaan yang sedang melaksanakan prosesnya," kata Bimo saat di kantor CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025).

Bimo memastikan, selain menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Kejagung, ia juga menekankan akan memberikan bantuan hukum secara berimbang terhadap para fiskus pajak yang masih aktif dan dijadikan saksi dalam kasus yang tengah diselidiki Kejagung.

"Kami juga secara berimbang memberikan bantuan hukum bagi anggota-anggota kami yang masih aktif, yang mungkin juga sedang dijadikan saksi dalam kasus ini," papar Bimo.

"Jadi kami belum bisa berspekulasi, dan tentu kami akan bekerjasama dan kooperatif terhadap proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung secara independen," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan penggeledahan yang dilakukan pihaknya ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak perorangan.

"Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020," ujar Anang.

Anang mengungkap perkara ini berkaitan dengan pegawai pajak pada Direktorat Pajak di Kementerian Keuangan. Kendati demikian, Anang tidak merinci lebih jauh ihwal kronologi kasus tersebut.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendiri startup Bernama Frank, Charlie Javice menipu JPMorgan hingga US$175 juta (sekitar Rp 2,7 triliun). Ia sejak September telah menjalani vonis penjara lebih dari tujuh tahun, namun pengungkapan baru mengejutkan tentang pengeluarannya selama proses hukum berlangsung.

Dalam sidang terbaru, pengacara JPMorgan mengungkap, Javice menggunakan dana yang ditanggung bank untuk membiayai pengacara sekaligus membayar upgrade kamar hotel mewah, makan malam berharga fantastis, hingga produk cellulite butter. Semua tagihan itu kemudian dikirim ke JPMorgan untuk diganti.

Dokumen hukum terbaru menunjukkan total biaya pembelaan Javice telah menembus lebih dari US$60 juta atau sekitar Rp 1 triliun. Angka ini disebut bank sebagai biaya yang tidak masuk akal dan belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan melebihi biaya hukum Elizabeth Holmes, pendiri Theranos yang juga divonis karena penipuan.

Mulanya pada 2021, JPMorgan mengakuisisi Frank (startup yang diklaim Javice membantu jutaan mahasiswa AS mengisi formulir bantuan dana Pendidikan) senilai US$175 juta. Setelah transaksi selesai, bank menemukan fakta mayoritas data pengguna Frank adalah palsu.

JPMorgan kemudian menggugat, dan tidak lama berselang, jaksa federal membawa kasus ini ke pengadilan. Javice dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara lebih dari tujuh tahun.

Namun dalam prosesnya, Javice memenangkan putusan yang mewajibkan JPMorgan menanggung biaya hukumnya sebagai bagian dari kontrak akuisisi. Inilah celah yang dimanfaatkan selama bertahun-tahun.

Menurut pengajuan hukum bulan lalu, Javice menyewa lima firma hukum sekaligus. Bank menuduh Javice dan timnya memperlakukan keputusan pengadilan sebagai "blank check" yang memungkinkan mereka menagih apa saja tanpa batas.

Beberapa pengacara yang terlibat bahkan dikenal pernah membela Elon Musk, Harvey Weinstein, hingga Sam Bankman-Fried.

JPMorgan menyebut tim hukum Javice memiliki pasukan 77 pengacara yang menagih bank untuk semua hal terkait kasus Frank, termasuk pembulatan jam kerja dan biaya yang dianggap tidak jelas. Salah satu pengacara disebut menagih hingga US$2.025 per jam.

Totalnya, bank mengklaim sudah menyediakan sekitar US$115 juta untuk biaya hukum Javice dan Olivier Amar, mantan pejabat Frank lainnya yang juga divonis bersalah.

"Jika tidak dihentikan, biaya hukum mereka bisa sebesar jumlah penipuan yang mereka lakukan," tulis JPMorgan dikutip dari New York Times, Sabtu (15/11/2025).

Menanggapi tuduhan penggunaan dana untuk barang-barang pribadi seperti cellulite butter dan upgrade hotel, juru bicara Javice menyebut klaim tersebut konyol. Ia bilang, itu tidak ada hubungannya.

Ia menegaskan Javice mengikuti semua aturan internal JPMorgan semasa menjadi pegawai dan selama proses hukum berlangsung.

"Sebagai karyawan, dia membeli es krim dan barang lain sesuai dengan kode etik JPMorgan," katanya. "Ia tidak pernah meminta penggantian biaya untuk hal-hal yang tidak secara eksplisit diizinkan dalam pedoman yang diberikan kepadanya," ujar jubir Javice menambahkan.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Gaya hidup mewah kerap menjadi simbol kekayaan seseorang. Tidak heran banyak orang kerja banting tulang untuk menikmati hal tersebut.

Masalahnya tidak sedikit pula yang menghalalkan segala cara untuk bisa hidup bermewah-mewahan.

Kisah ini terjadi di era 1910-an. Ada orang Belanda bernama A.M Sonneveldyang terkenal kaya raya dan tinggal di Batavia(kini Jakarta).

Hampir setiap malam dia dan istri bolak-balik tempat hiburan malam di pusat kota bernama Societeit Harmoni. Di sana keduanya berpesta dan menikmati sajian mahal tanpa peduli berapa uang yang dihabiskan.

Tiap kali, Sonneveled foya-foya dan hidup mewah, tak ada satupun orang curiga. Sebab semua orang tahu dia memang kaya raya.

Ketika tiba di Batavia, Sonneveld pernah menjadi perwira KNIL alias Tentara Hindia Belanda. Berbagai penugasan dilakukan hingga berhasil penghargaan dari Ratu Belanda.

Setelah pensiun dini, dia lanjut bekerja di bank swasta terbesar, yakni Nederlandsch Indie Escompto Maatschappi. Di sana, dia bertugas sebagai kepala bagian yang mengurusi uang nasabah. Praktis gajinya pun cukup besar.

Atas riwayat pekerjaan demikian semua orang tak menaruh rasa curiga sedikitpun terkait asal-usul kekayaan Sonneveld. Sampai akhirnya, sikap tersebut berubah usai banyak orang membaca pemberitaan media pada awal September 1913.

Di awal bulan September mayoritas koran-koran di Hindia Belanda melaporkan tindakan melanggar hukum pegawai bank di Batavia. Setelah dibaca tuntas pegawai bank tersebut bernama A.M Sonneveld.

Harian Deli Courant (5 September 1913), misalnya, menulis kalau pria berusia 45 tahun itu terbukti melakukan pencurian uang nasabah sebesar 122 ribu gulden.

Pembuktian terjadi usai pihak Bank Escompto melakukan investigasi internal terkait transaksi mencurigakan. Dari sini kemudian diketahui, Sonneveld melakukan "permainan kotor."

Pada 1913, 122.000 gulden bisa membeli 73 Kg emas sebab diketahui harganya per gram mencapai 1,67 gulden. Artinya, jika dikonversikan ke masa sekarang, maka 73 Kg emas setara Rp 181,48 miliar (1 gram emas: Rp2,49 juta).

Pada sisi lain, Sonneveld ternyata sudah tahu cara kotornya mulai diketahui pihak bank. Maka, jauh sebelum ditetapkan tersangka, dia dan istri sudah kabur terlebih dahulu ke luar kota. Polisi lantas menetapkan keduanya sebagai buronan dan menyebarluaskan deskripsi fisiknya di banyak koran dan tempat.

Laporan de Sumatra Post (6 September 1913) mewartakan secara detail ciri fisik Sonneveld, yakni berkulit coklat, berdarah Belanda, ada bekas luka di pipi kanan dan lutut, dan berusia 45 tahun.

Penyebaran informasi berhasil membawa titik terang pelarian pasangan suami istri tersebut. Diketahui, dia ternyata pergi ke Bandung menggunakan kereta api dari Meester Cornelis (kini Jatinegara).

"Polisi mendeteksi dia menyewa mobil dari Meester Cornelis dan pergi ke hotel di Bandung," tulis pewarta Deli Courant.

Di Bandung, keduanya tak diam dan melanjutkan perjalanan lagi ke Surabaya menggunakan kereta api. Harian Bataviaasch Nieuswblad (7 September 1913) melaporkan, selama perjalanan kereta api, Sonneveld sempat bertemu seorang teman yang bertanya tujuan perjalanannya.

Kepada teman, buronan dari Batavia itu bilang akan pergi ke Hong Kong setibanya di Surabaya. Dalihnya, perjalanan dilakukan untuk studi banding ke Bank Escompto cabang Hong Kong. Meski begitu, temannya tahu bahwa itu hanya bualan.

Maka, dia melaporkan cerita ini ke polisi. Alhasil, kepolisian Hindia Belanda bergegas menghubungi polisi Hong Kong. Akhirnya, pelarian Sonneveld dan istri pun berakhir.

Belum lama menginjakkan kaki di daratan Hong Kong, keduanya langsung diciduk polisi dan diekstradisi ke Hindia Belanda. Disita pula tas berisi sisa-sisa uang pencurian.

Sesampainya di Indonesia, keduanya langsung diadili. Di pengadilan, Sonneveld mengaku melakukan pencurian uang nasabah untuk memenuhi hasrat hidup mewah. Begitu pula istrinya yang mengetahui tindakan suami dan berupaya menutupi.

Sonneveld lantas dihukum 5 tahun penjara. Sementara istri harus berada di hotel prodeo selama 3 bulan. Kasus Sonneveld kemudian tercatat dalam sejarah sebagai pencurian terbesar di tahun 1910-an.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memutus PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) bersalah atas kasus fraud senilai Rp 30 miliar.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga Kent Lisandi selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan Maybank.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan.

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," kata Bayu.

Kronologi Fraud Rp 30 Miliar di Maybank

Kasus ini mencuat ke publik saat Komisi III DPR tiba-tiba membahas kasus dugaan penipuan, penggelapan, dan cuci uang di Maybank Indonesia, Selasa (30/9/2025). Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut Benny Wullur sebagai kuasa hukum dari almarhum Kent Lisandi.

Benny menceritakan kasus itu bermula saat kliennya, Kent diajak untuk membantu Rohmat Setiawan dalam bisnis pengadaan HP. Dia diminta untuk mentransfer dana talangan senilai Rp 30 miliar.

"Klien kami tadinya ragu, tapi kemudian dibujuk oleh Aris Setyawan (kepala cabang Maybank Cilegon saat itu)," kata Benny kepada Komisi III DPR.

Akhirnya Kent mengirim uang Rp 30 miliar tersebut pada 11 November 2025 dengan tiga ketentuan, yaitu surat pernyataan bank dana hanya bisa dicairkan oleh Kent, cek Rp 30 miliar dari Rohmat yang jatuh tempo 25 November 2025, dan akta pengakuan utang serta surat kuasa khusus di hadapan notaris.

"Dan Maybank juga memberikan linknya untuk Kent Lisandi ini bisa ngecek bahwa uangnya masih ada atau nggak," jelas Benny.

Pada 25 November 2024, Benny menjelaskan bahwa Kent tidak dapat mencairkan cek Rp 30 miliar tersebut. Atas dasar hal ini, Kent menyurati Maybank untuk meminta uang ditahan .

"Dan memang dicek di hp, dilihat uang masih utuh," katanya.

Akan tetapi kemudian pada 10 Desember uang Rp 30 miliar raib. Maybank beralasan uang itu masuk dalam perjanjian kredit yang kemudian diketahui dibuat tanpa sepengetahuan Kent.

Menurut Benny pengalihan uang Rp 30 miliar menjadi jaminan perjanjian kredit back-to-back dibuat tanpa sepengetahuan Kent. Pun penerima kredit ternyata istri Rohmat yang berstatus ibu rumah tangga.

Benny pun mempertanyakan proses pencairan kredit. Seharusnya sebelum mendapatkan kredit, bank melakukan penilaian terhadap calon debitur.

"Dalam persidangan, dia (istri rohmat) di persidangan awalnya bilang tidak pernah tanda tangan perjanjian kredit. Kemudian dia ralat, katanya tidak tahu kalau yang dia tanda tangan itu perjanjian kredit," jelas Benny.

Tanggapan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kasus fraud Maybank telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT BankMaybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor CabangCilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025), usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin malam.

Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan jalan layang (fly over) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan (PUPR PKPP) Riau.

Pantauan di lokasi, Abdul Wahid tiba sekitar pukul 09.35 WIB mengenakan kaus putih, celana hitam, dan masker. Ia tiba tanpa memberi keterangan kepada awak media, dan hanya melambaikan tangan lalu langsung masuk ke lobi KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Ia datang bersama Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Muhammad Arif Setiawan dan Sekretaris Dinas Ferry Yunanda. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan Abdul Wahid termasuk dalam 10 orang yang diamankan tim penindakan KPK di Riau.

"Yang dibawa ke Gedung Merah Putih hari ini ada sembilan orang, dalam dua kloter pagi dan siang," ujarnya.

Untuk kloter kedua dikabarkan akan tiba pukul 15.00 WIB. Selain penyelenggara negara, KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing yang kini sedang dihitung penyidik.

"Ada sejumlah uang yang turut diamankan sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tersebut," kata Budi.

KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara maupun jumlah uang yang disita. Saat ini seluruh pihak yang ditangkap masih berstatus sebagai terperiksa.

Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka sebelum mengumumkan hasil penyidikan melalui konferensi pers resmi.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) diputus bersalah atas kasus penggelapan uang Rp 30 miliar milik almarhum Kent Lisandi.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan keluarga Kent selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan BNII.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan, namun berhak untuk menempuh upaya hukum lainnya.

"Terkait dengan hal ini, Maybank Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam menjaga kepentingan perusahaan," kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," terang Bayu.

Ia menambahkan, Maybank Indonesia senantiasa menjalankan layanan perbankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola dan kehati-hatian , ketentuan OJK dan aturan terkait lain di sektor jasa keuangan yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut kasus ini telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT Bank Maybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor Cabang Cilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Dian menegaskan, proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kini tengah berjalan. OJK, kata dia, menghormati dan mendukung langkah penegakan hukum agar memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, khususnya nasabah yang dirugikan.

"OJK akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus ini, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta memastikan Bank bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kepada nasabah," tegasnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal kasus dugaan fraud yang terjadi di PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII), tepatnya di Kantor Cabang Cilegon. Kasus ini menyeret oknum yang menyalurkan kredit dengan jaminan dana milik nasabah tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menyebut kasus ini telah menjadi perhatian publik dan dipandang sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan.

"OJK telah menerima laporan dari PT Bank Maybank Indonesia terkait kasus dugaan fraud di Kantor Cabang Cilegon, yang melibatkan kredit dengan jaminan dana korban tanpa sepengetahuan korban. Kasus ini memang telah menimbulkan perhatian publik dan kami memandangnya sebagai kejadian serius yang berdampak signifikan," kata Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2025).

Sebagai tindak lanjut, OJK telah melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK juga meminta Maybank Indonesia menindaklanjuti kasus ini secara menyeluruh, baik dari sisi proses hukum, penyelesaian kewajiban kepada nasabah, maupun perbaikan sistem pengendalian internal agar kejadian serupa tidak terulang.

"Kami telah menerbitkan surat pembinaan kepada Bank yang antara lain mewajibkan agar setiap penanganan fraud mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjut Dian.

Dian menegaskan, proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat kini tengah berjalan. OJK, kata dia, menghormati dan mendukung langkah penegakan hukum agar memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, khususnya nasabah yang dirugikan.

"OJK akan terus memantau secara ketat perkembangan kasus ini, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta memastikan Bank bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan kepada nasabah," tegasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) harus mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada keluarga mendiang Kent Lisandi.

Dalam nomor perkara 134/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Kent selaku penggugat untuk sebagian.

Di antaranya, Majelis Hakim menyatakan Kent telah menderita kerugian materiil sebesar Rp36,68 miliar, dan menghukum para tergugat untuk mengganti kerugian materiil tersebut. Keempat tergugat dalam perkara ini adalah Rohmat Setiawan, Sumarningsih, Aris Setyawan, dan BNII.

Majelis Hakim memerintahkan Maybank Indonesia selalu Tergugat IV untuk mengembalikan uang senilai Rp30 miliar kepada rekening Maybank Indonesia Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan untuk kemudian dapat ditarik oleh Penggugat secara sekaligus dan seketika. Selanjutnya, diputuskan bahwa hak penggugat untuk menarik dana tersebut tidak boleh dicabut.

"Menyatakan Penggugat sebagai Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dengan hak dan wewenang untuk melakukan pencairan dan menarik atas dana sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dari Rekening Bank Maybank Nomor 2743001339 atas nama Rohmat Setiawan," tulis putusan perkara yang dilihat CNBC Indonesia pada Jumat (24/10/2025).

Menanggapi putusan tersebut, Juru Bicara Maybank Indonesia, Bayu Irawan menyampaikan bahwa pihaknya mencermati proses hukum yang dilakukan di persidangan. Ia mengatakan Maybank Indonesia menghormati setiap putusan pengadilan, namun berhak untuk menempuh upaya hukum lainnya.

"Terkait dengan hal ini, Maybank Indonesia memiliki hak untuk melakukan upaya hukum dalam menjaga kepentingan perusahaan," kata Bayu dalam keterangannya, Kamis (23/10/2025).

Menindaklanjuti putusan PN Jakarta Pusat dalam persidangan perdata pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, Maybank Indonesia akan melakukan upaya banding. Bayu menegaskan bahwa bank asal Malaysia itu tidak terlibat dalam kasus ini.

"Maybank Indonesia menegaskan bahwa Maybank Indonesia tidak memiliki keterlibatan atau peran dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh alm Kent Lisandi dan Rahmat Setiawan. Maybank Indonesia, sebagai institusi perbankan, melakukan perjanjian pembiayaan dengan S sebagai nasabah dan RS sebagai pemberi jaminan. S merupakan istri dari RS," terang Bayu.

Ia menambahkan, Maybank Indonesia senantiasa menjalankan layanan perbankan sesuai dengan prinsip Tata Kelola dan kehati-hatian , ketentuan OJK dan aturan terkait lain di sektor jasa keuangan yang berlaku di Indonesia.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]