Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bahwa kondisi pasar kerja Tanah Air berada dalam posisi lampu kuning lantaran tidak seimbangnya jumlah pencari kerja baru dengan lapangan kerja yang tersedia.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan bahwa setiap tahunnya, terdapat sekitar 3,5 juta pencari kerja baru yang masuk ke pasar kerja di Indonesia.

Sementara itu, apabila menilik pertumbuhan ekonomi dalam negeri, setiap 1% pertumbuhan setara dengan serapan tenaga kerja sebanyak 200.000 hingga 400.000 orang. Menurut Bob, angka 400.000 tersebut baru bisa dicapai apabila investor menanamkan modal sepenuhnya di sektor padat karya.

“Jadi, kalau pertumbuhan ekonomi kita 5% dan semuanya padat karya, itu [tenaga kerja baru] yang terserap hanya 2 juta, tetapi 1,5 juta lainnya tidak terserap,” katanya dalam rapat panitia kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Namun demikian, Bob menjelaskan bahwa perkiraan jumlah serapan tenaga kerja itu akan lebih rendah apabila investasi lebih banyak mengalir ke sektor padat modal, dengan perhitungan yang hanya sebanyak 100.000 orang untuk setiap persen pertumbuhan ekonomi.

Dia lantas menyebut bahwa kondisi ini mencerminkan beban berat dari tenaga kerja baru yang hendak masuk ke pasar kerja. Jika tidak terserap oleh industri, dia menyebut para pencari kerja akan bergeser ke sektor informal.

Bob lantas memaparkan bahwa porsi pekerja informal di Tanah Air saat ini telah mencapai sekitar 60%, sementara sisanya merupakan pekerja formal.

Menurutnya, pendapatan negara tidak akan bertambah dari pekerja informal karena bukan merupakan pembayar pajak, salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh).

“Sehingga walaupun employment kita dikatakan menurun, selama mereka bekerja di sektor informal tidak akan memengaruhi pendapatan negara. Karena PPh-nya mereka tidak bayar, mereka ada di sektor informal. Ini juga salah satu isu yang kita hadapi di ketenagakerjaan,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas oleh DPR dapat turut mengakomodasi dunia usaha dalam menyesuaikan potensi tenaga kerja baru.

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa sektor industri padat modal atau "capital intensive" mulai tumbuh bergairah mengejar capaian investasi sektor alas kaki yang selama ini didominasi sektor padat karya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Sakina Rosellasari, di Semarang, Kamis, mengakui selama ini Jateng identik dengan ekosistem investasi industri alas kaki.

Namun, diungkapkannya, belakangan ini sektor-sektor dengan nilai investasi besar mulai melirik prospek industri di Jateng.

"Ada realisasi investasi yang memang signifikan di sektor padat modal. Mulai dari fiber optik, alat kesehatan, hingga industri karet dan plastik serta baterai," katanya.

Ia mencontohkan pembangunan pabrik anoda baterai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, dengan nilai investasi Rp1,5 triliun.

Kemudian, terdapat penanaman modal dari industri ban di Jatengland Kabupaten Demak senilai Rp1,08 triliun.

Menanggapi tren tersebut, Pemprov Jateng memastikan pelayanan optimal, baik bagi investasi padat modal yang mendongkrak nilai investasi, maupun padat karya yang menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.

"Kami menginginkan keduanya berjalan seiring. Sejumlah kawasan industri memang sudah dilirik sektor padat modal, namun sektor padat karya tetap kami harapkan, karena ekosistem industri alas kaki kuat di Jateng," katanya.

Ia mengatakan bahwa kinerja penanaman modal Jawa Tengah pada 2025 tercatat impresif, dengan realisasi investasi mencapai Rp88,50 triliun atau 112,98 persen dari target Rp78,33 triliun.

Realisasi investasi tersebut, terdiri atas penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp37,64 triliun, dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp50,86 triliun.

Dari realisasi tersebut, tercatat 105.078 proyek, dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia mencapai 418.138 orang.

Lima besar sektor realisasi investasi, meliputi industri barang dari kulit dan alas kaki (Rp11,37 triliun), industri mesin, elektronik, instrumen kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam (Rp9,70 triliun).

Kemudian, industri karet dan plastik (Rp8,96 triliun), industri tekstil (Rp7,97 triliun), serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp7,47 triliun).

Adapun lokasi favorit penanaman modal meliputi Kabupaten Kendal (Rp15,86 triliun), Kota Semarang (Rp11,15 triliun), Kabupaten Demak (Rp9,06 triliun), Kabupaten Batang (Rp6,73 triliun), dan Kabupaten Semarang (Rp4,38 triliun).

Investor asal Hong Kong masih menempati posisi teratas penanam modal, diikuti Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, dan Samoa Barat.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto yang genap 1 tahun semaki cepat untuk membenahi sektor padat karya.

Ketua Umum Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan tantangan dunia usaha bukan hanya pada sisi permintaan, tetapi bersifat struktural dan sektorial.

Kondisi ini, sambungnya, menyebabkan penyerapan tenaga kerja formal di beberapa sektor produktif masih rendah.

Dia mencontohkan tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu pertanian (40 juta), akomodasi & layanan makanan (27 juta), dan manufaktur (20 juta). Masalahnya, sambungnya, pertanian hanya memiliki sekitar 12% tenaga kerja formal; sektor akomodasi dan layanan makanan hanya 29%, dan manufaktur sekitar 61%.

"Jadi kita juga melihat gimana caranya kita ini bukan hanya hilirisasi di komoditas atau industri padat karya, tapi [agar] kita juga bisa bergeser dari padat modal ke padat karya," ujar Anne dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengingatkan bahwa dalam satu dekade terakhir arah investasi nasional justru bergeser dari padat karya menuju padat modal. Padahal, sejak 2015 pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo telah menjanjikan sektor padat karya sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April 2025, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya kembali menegaskan bahwa sektor padat karya merupaka pilar pertumbuhan ekonomi.

Selain masalah struktural sektor riil, Anne menyoroti tingginya biaya pendanaan (funding cost) yang masih melampaui rata-rata negara Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).

Menurutnya, suku bunga pinjaman di Indonesia berkisar antara 8%—14%. Angka itu, sambung Anne, lebih tinggi sebesar 4%—6% dari rata-rata negara Asean-5.

Dalam bahan paparan Anne, ditunjukkan bahwa survei Apindo menrmukan 61,26% pelaku usaha kesulitan memperoleh kredit dan 43,05% mengeluhkan tingginya suku bunga pinjaman.

Dia juga menyinggung faktor biaya logistik dan tarif listrik yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara kawasan. Menurutnya, biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari produk domestik burto, jauh lebih tidak efisien dibandingkan Malaysia (13%), China (16%), ataupun Singapura (8%)

Anne juga menyampaikan harga listrik industri di Indonesia mencapai US$0,099/kWh. Harga itu, lanjutnya, lebih tinggi dibandingkan Bangladesh (US$0,087/kWh), China (US$0,087/kWh), maupun Vietnam (US$0,075/kWh).

Dia pun menggarisbawahi bahwa berbagai permasalahan tersebut perlu segera diatasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju lebih tinggi. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu satu pandangan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Kami di dunia usaha ini more than ready. Tapi kesiapan itu perlu ingredients [ramuan] lain, seluruh komponen bangsa harus berkata ‘yes’ terhadap produktivitas dan efisiensi,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pemerintahan Prabowo Subianto yang genap 1 tahun semaki cepat untuk membenahi sektor padat karya.

Ketua Umum Apindo Anne Patricia Sutanto menyampaikan tantangan dunia usaha bukan hanya pada sisi permintaan, tetapi bersifat struktural dan sektorial.

Kondisi ini, sambungnya, menyebabkan penyerapan tenaga kerja formal di beberapa sektor produktif masih rendah.

Dia mencontohkan tiga sektor penyerap tenaga kerja terbesar yaitu pertanian (40 juta), akomodasi & layanan makanan (27 juta), dan manufaktur (20 juta). Masalahnya, sambungnya, pertanian hanya memiliki sekitar 12% tenaga kerja formal; sektor akomodasi dan layanan makanan hanya 29%, dan manufaktur sekitar 61%.

"Jadi kita juga melihat gimana caranya kita ini bukan hanya hilirisasi di komoditas atau industri padat karya, tapi [agar] kita juga bisa bergeser dari padat modal ke padat karya," ujar Anne dalam diskusi Capaian 1 Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dia mengingatkan bahwa dalam satu dekade terakhir arah investasi nasional justru bergeser dari padat karya menuju padat modal. Padahal, sejak 2015 pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo telah menjanjikan sektor padat karya sebagai pilar pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April 2025, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto dan para menterinya kembali menegaskan bahwa sektor padat karya merupaka pilar pertumbuhan ekonomi.

Selain masalah struktural sektor riil, Anne menyoroti tingginya biaya pendanaan (funding cost) yang masih melampaui rata-rata negara Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand).

Menurutnya, suku bunga pinjaman di Indonesia berkisar antara 8%—14%. Angka itu, sambung Anne, lebih tinggi sebesar 4%—6% dari rata-rata negara Asean-5.

Dalam bahan paparan Anne, ditunjukkan bahwa survei Apindo menrmukan 61,26% pelaku usaha kesulitan memperoleh kredit dan 43,05% mengeluhkan tingginya suku bunga pinjaman.

Dia juga menyinggung faktor biaya logistik dan tarif listrik yang relatif lebih tinggi dibandingkan negara kawasan. Menurutnya, biaya logistik di Indonesia mencapai 23% dari produk domestik burto, jauh lebih tidak efisien dibandingkan Malaysia (13%), China (16%), ataupun Singapura (8%)

Anne juga menyampaikan harga listrik industri di Indonesia mencapai US$0,099/kWh. Harga itu, lanjutnya, lebih tinggi dibandingkan Bangladesh (US$0,087/kWh), China (US$0,087/kWh), maupun Vietnam (US$0,075/kWh).

Dia pun menggarisbawahi bahwa berbagai permasalahan tersebut perlu segera diatasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju lebih tinggi. Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu satu pandangan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional.

“Kami di dunia usaha ini more than ready. Tapi kesiapan itu perlu ingredients [ramuan] lain, seluruh komponen bangsa harus berkata ‘yes’ terhadap produktivitas dan efisiensi,” jelasnya.