IDXChannel - Implementasi program mandatori biodiesel B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi dan fiskal, tetapi juga berpotensi besar dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja nasional.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyampaikan jumlah tenaga kerja yang terserap dari program biodiesel diproyeksikan mencapai 1,9 juta orang pada 2026.

"Serapan tenaga kerja, itu di 1,88 juta di tahun 2025 dan dengan dinamika yang ada sekarang, kita harapkan menjadi 1,9 juta tahun 2026," ujarnya dalam acara Implementasi Program Biodiesel B50: Peluang, Tantangan & Strategi Nasional di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, program B50 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit dan industri turunannya. Peningkatan permintaan bahan baku biodiesel dinilai akan berdampak langsung terhadap aktivitas produksi, distribusi, hingga pengolahan di dalam negeri.

Selain menciptakan lapangan kerja, implementasi B50 juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Pemerintah mencatat adanya peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) yang mencapai Rp20,29 triliun pada 2025 dan diproyeksikan naik menjadi Rp21,29 triliun pada 2026.

Di sisi lain, program ini turut berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. Pada 2025, penghematan devisa tercatat sebesar Rp133 triliun dan diperkirakan meningkat menjadi Rp139 triliun pada 2026. Program ini diperkirakan juga mampu menghemat pengeluaran ABPN hingga Rp48 triliun pada tahun 2026.

"Dengan implementasi B50, pemerintah bisa menjaga efisiensi anggaran terutama dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) sebesar Rp48 triliun, yang berasal dari penghematan insentif biodiesel dari BPDP dan pengurangan kebutuhan impor BBM," kata dia.

Pemerintah juga menilai kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Penurunan emisi karbon dari implementasi biodiesel tercatat mencapai 39,6 juta ton CO2 pada 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 41,53 juta ton CO2 pada 2026.

"Program ini diharapkan tetap menjadi faktor penting dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata Ferry.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melaporkan bahwa realisasi investasi kumulatif dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga kuartal I/2026 mencapai angka Rp353 triliun. Kawasan ini juga dikatakan berhasil menyerap hingga lebih dari 200 ribu tenaga kerja.

Angka realisasi investasi kumulatif tersebut didapat dari 365 Badan Usaha (BU) dan Pelaku Usaha (PU) yang berada di kawasan-kawasan ekonomi yang mempunyai fungsi khusus itu. Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kek pun menyebut bahwa angka Rp353 triliun itu merupakan sebuah tren yang positif.

Laporan itu, seperti dikutip pada Selasa (28/4/2026), juga mencatat bahwa terdapat tambahan investasi sebesar Rp17,5 triliun pada kuartal I/2026, yang merupakan sekitar 25% dari target 2026. Hingga saat ini, KEK telah menyerap 273.301 tenaga kerja, dengan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 24.229 orang pada kuartal I/2026, yaitu 47% dari target tahun 2026.

Dari 25 KEK yang ada hingga saat ini, sebanyak 10 KEK telah mencapai lebih dari 25% target investasi. Sementara itu, 11 KEK telah menuntaskan 25% target penyerapan tenaga kerja yang ada.

Kemudian, berdasarkan kajian Prospera, yaitu Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi, tercatat bahwa wilayah dengan KEK mampu menarik Penanaman Modal Asing (PMA) hingga 173% lebih tinggi dibanding dengan wilayah yang tanpa KEK. Peningkatan penyerapan tenaga kerja juga terjadi di wilayah dengan KEK, yatiu sekitar 4% lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, pun mengatakan bahwa selain berfokus pada pada peningkatan investasi, pengembangan KEK juga didorong untuk memperkuat kualitas dan dampaknya terhadap perekonomian.

“Kawasan Ekonomi Khusus diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan sekaligus akselerator dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” ujar Airlangga Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan I Tahun 2026 pada Senin (27/4/2026), seperti dikutip dari siaran pers.

Agar dampak tersebut dapat direalisasikan, Airlangga menegaskan pentingnya dukungan dan koordinasi antar berbagai kementerian dan lembaga negara dalam percepatan pengembangan KEK. Selain itu, dia menyebut bahwa KEK juga membutuhkan adanya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan penyederhanaan dan percepatan perizinan berusaha.

Tidak ketinggalan, dia pun menyampaikan pentingnya peningkatan infrastruktur digital untuk menjawab kebutuhan pembangunan pusat dara. Hal itu, katanya, diperlukan seiring pesatnya perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan komputasi kuantum.

Dia dan pihaknya menyebutkan bahwa terdapat dua kawasan strategis yang berpotensi untuk menjadi titik sentral dari pengembangan pusat data di Indonesia, yaitu KEK yang berada di Batam dan KEK Bitung.

Airlangga berharap bahwa hasil rapat kerja tersebut dapat menyelesaikan tantangan-tantangan yang dihadapi KEK Indonesia.

“Saya berharap hasil Rapat Kerja Nasional KEK yang akan berlangsung dalam dua hari kedepan ini dapat menuntaskan upayadebottlenecking[penghilangan kemacetan proses] berbagai isu yang saat ini dihadapi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan usaha di KEK dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang menyatakan bahwa pengembangan KEK pun perlu didukung oleh kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Menurutnya, diperlukan upaya penguatan taut-suai (link and match) antara kebutuhan KEK dengan kurikulum dan kapasitas pelatihan.

“Juga [diperlukan] langkah proaktif dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK dan para PU dalam bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan guna memastikan pemenuhan kebutuhan pekerja secara cepat dan tepat,” tutur Edwin.

Rakernas KEK diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai tantangan pengembangan KEK, termasuk aspek perizinan, infrastruktur, dan dukungan kebijakan. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Penyerapan tenaga kerja mengalami lonjakan pertumbuhan pada kuartal I/2026. Kendati demikian, para ekonom meragukan kualitas dari penyerapan tenaga kerja tersebut.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 706.569 orang pada kuartal I/2026. Angka itu naik 18,9% dibandingkan penyerapan tenaga kerja sebesar 594.104 orang pada kuartal I/2025.

Tak sampai situ, rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi juga menunjukkan perbaikan. Pada kuartal I/2025, realisasi investasi Rp1.905,6 triliun. Artinya, dibutuhkan sekitar Rp3,21 miliar investasi untuk menyerap 1 tenaga kerja.

Kini pada kuartal I/2026, realisasi investasi sebesar Rp2.041,3 triliun. Artinya, dibutuhkan investasi sekitar Rp2,89 miliar untuk menyerap 1 tenaga kerja—biaya penciptaan lapangan kerja lebih murah sekitar Rp320 juta dibandingkan tahun lalu.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah menarik investasi memang untuk menciptakan lapangan kerja.

Oleh sebab itu, sambungnya, BKPM siap menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor.

Rosan mengakui bahwa selama ini fasilitas insentif fiskal untuk dunia usaha difokuskan pada sektor padat modal alias sektor yang butuhkan nilai investasi yang besar. Ke depan, sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif akan menjadi prioritas utama pemerintah.

"Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif fiskal ke depannya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dia mencontohkan proyek investasi pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali, Sulawesi Tengah yang saat ini proses pembangunannya hampir rampung.

Meski secara nominal nilai investasinya tidak tergolong besar dibandingkan dengan proyek hilirisasi mineral, proyek di sektor perkebunan tersebut mencatatkan rasio penciptaan lapangan kerja yang luar biasa yaitu sekitar 10.000 tenaga kerja.

"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini [serap banyak tenaga kerja], meski cuma US$100 juta, akhirnya kita bisa memiliki potensi untuk memberikan insentif juga," tambah CEO Danantara itu.

Pekerjaan Kualitas Rendah

Meski di permukaan angka penyerapan tenaga kerja mengalami lonjakan, Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mewanti-wanti agar data tersebut dilihat secara hati-hati.

“Ini belum tentu kabar baik,” ujar Yusuf kepadaBisnis, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dia mengakui lonjakan angka dan perbaikan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi memang bisa saja menunjukkan pergeseran fokus penanaman modal ke sektor yang lebih padat karya seperti konstruksi, jasa, atau industri lain yang menyerap banyak tenaga kerja.

Kendati demikian, Yusuf mengingatkan bahwa banyak proyek yang sedang masuk fase konstruksi sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Masalahnya, proyek tersebut sifatnya sementara: begitu proyek selesai, tenaga kerjanya ikut turun.

“Jadi lonjakan ini bisa jadi hanya efek jangka pendek, bukan perubahan struktural yang positif,” jelasnya.

Apalagi, sambungnya, tidak jelas kualitas pekerja yang tercipta. Jika banyak penciptaan lapangan kerja lebih masif tapi mayoritasnya merupakan pekerjaan dengan produktivitas dan upah rendah maka dampak perekonomiannya sangat terbatas.

Memang, data BKPM tidak menunjukkan secara langsung kualitas pekerjaan yang tercipta dari investasi yang masuk. BKPM hanya menunjukkan subsektor dengan realisasi investasi terbesar pada kuartal I/2026.

Jika disandingkan dengan data upah buruh berdasarkan lapangan usaha dari Badan Pusat Statistik (BPS) maka terlihat bahwa realisasi investasi yang masuk banyak ke subsektor dengan gaji rendah.

Data BKPM menunjukkan bahwa dua subsektor dengan realisasi investasi terbesar pada kuartal I/2026 adalah Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatan (termasuk dalam Industri Pengolahan) serta Jasa Lainnya. Penanaman modal di kedua subsektor itu mencapai Rp133,6 triliun atau setara 26,8% dari total realisasi investasi yang masuk.

Sayangnya, rata-rata upah buruh di Industri Pengolahan (Rp3,31 juta per bulan) dan Aktivitas Jasa Lainnya (Rp1,96 juta per bulan) ada di bawah rata-rata upah buruh nasional (Rp3,33 juta per bulan) berdasarkan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS November 2025.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman pun juga meyakini lonjakan penyerapan tenaga kerja tiga bulan pertama tahun ini tidak mencerminkan peningkatan kualitas pekerjaan.

“Kenaikan [penyerapan tenaga kerja] ini kemungkinan dipengaruhi oleh efek basis rendah, ekspansi sektor jasa dan konstruksi yang padat tenaga kerja namun berproduktivitas relatif rendah, dan proyek investasi skala menengah yang bersifat padat karya tetapi belum tentu berkelanjutan,” ungkap Rizal kepadaBisnis, dikutip Minggu (26/4/2026).

Pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini pun mendorong agar pemerintah fokus mengundang calon investor masuk ke sektor bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor penciptaan lapangan kerja yang tercipta semakin berkualitas.

Oleh sebab itu, Rizal menekankan pentingnya mengarahkan investasi yang meningkatkan kualitas pekerjaan, produktivitas, dan upah riil agar dampaknya lebih dalam terhadap struktur ekonomi—tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti yang ingin difokuskan pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Arah baru kebijakan insentif investasi yang menempatkan penyerapan tenaga kerja sebagai parameter utama membuka peluang bagi kebangkitan sektor padat karya. Namun, terdapat tantangan yang mesti diselesaikan terkait produktivitas tenaga kerja, daya saing industri, hingga efektivitas fiskal.

Pemerintah melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mulai menggeser fokus insentif dari sekadar nilai investasi ke dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan, khususnya penciptaan lapangan kerja.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menegaskan bahwa ke depan, besaran investasi tidak lagi menjadi satu-satunya tolok ukur pemberian insentif fiskal. Penyerapan tenaga kerja menjadi pertimbangan utama dalam menilai kelayakan dukungan pemerintah terhadap proyek investasi.

“Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya,” kata Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, pendekatan ini tercermin dari proyek pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali. Nilai investasinya relatif kecil dibandingkan proyek hilirisasi mineral, tetapi memiliki rasio penciptaan lapangan kerja yang tinggi.

Rosan menyampaikan bahwa proyek serupa sebelumnya belum tentu mendapatkan insentif dari negara. Saat ini, pemerintah membuka pintu lebar agar insentif dapat dikucurkan seiring dampak perekonomian yang signifikan terhadap masyarakat.

Dari perspektif dunia usaha, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot memandang bahwa langkah pemerintah menjadikan penyerapan tenaga kerja sebagai parameter insentif fiskal merupakan arah yang tepat.

Menurutnya, pergeseran dari sebatas pertumbuhan berbasis modal (capital-based growth) menuju pertumbuhan berbasis penciptaan lapangan kerja merupakan strategi yang sangat relevan dalam kondisi ketenagakerjaan Tanah Air saat ini.

“Jika insentif dikaitkan langsung dengan penciptaan lapangan kerja, maka sektor yang paling responsif adalah industri padat karya tradisional, seperti tekstil dan produk tekstil [TPT], alas kaki, garmen, furnitur, dan makanan-minuman,” katanya kepadaBisnis, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, Subchan juga memaparkan potensi sektor agroindustri dan hilirisasi berbasis sumber daya lokal, seperti kelapa sawit, karet, kakao, perikanan, dan kehutanan. Terdapat pula industri manufaktur ringan berorientasi ekspor, hingga ekonomi hijau padat karya seperti daur ulang, pengolahan limbah, dan sebagian rantai pasok energi terbarukan.

Kendati demikian, dia menilai masih ada beberapa tantangan krusial rencana insentif tersebut dari sisi dunia usaha, salah satunya adalah aspek produktivitas dan biaya tenaga kerja. Menurutnya, yang patut dihindari adalah insentif yang mendorong kuantitas tenaga kerja tanpa diimbangi peningkatan produktivitas.

Selain itu, terdapat pula masalah ketidakpaduan kejuruan pekerja dengan kebutuhan industri aliasskill mismatch.Dia menyebut banyak industri kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, lebih lagi terdapat permasalahan ketidakpastian regulasi.

“Dunia usaha butuh formula insentif yang jelas, terukur, dan tidak berubah-ubah,” tegas Subchan.

Segendang sepenarian, kebijakan ini pun mendapat dukungan dari serikat buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menyebut sektor padat karya selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja, terutama bagi kelompok berpendidikan rendah.

“Sektor inilah yang kemudian mampu menjadi bagian terbesar untuk kemudian sebagai tempat penyerapan tenaga pengangguran di Indonesia yang jumlahnya hari ini 7 juta,” katanya kepadaBisnis.

Dia menambahkan, sekitar 11 juta pekerja masih berada dalam kategori setengah menganggur, sementara angkatan kerja baru bertambah sekitar 2 juta orang setiap tahun. Dalam kondisi tersebut, sektor padat karya dinilai sebagai lumbung penyerap tenaga kerja paling besar.

Ristadi menjelaskan bahwa industri seperti garmen memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan rendah, seperti lulusan SD dan SMP yang sulit terserap di sektor berbasis teknologi tinggi.

Namun, dia mengingatkan bahwa insentif tidak cukup hanya mendorong kuantitas tenaga kerja. Kualitas dan kapasitas produksi juga harus ditingkatkan melalui adopsi teknologi dan penguatan sumber daya manusia.

Selain itu, keberlanjutan industri dinilai sangat bergantung pada perlindungan pasar domestik. Menurutnya, produk impor dengan harga lebih murah berpotensi menggerus daya saing industri dalam negeri bilamana tidak dikendalikan.

“Kalau kemudian produk-produk impor dengan harga yang lebih murah dan itu sejenis yang kita produksi dalam negeri itu tidak ditahan, saya kira akhirnya investasi itu tidak akan tahan lama,” ujarnya.

Oleh karena itu, Ristadi menggarisbawahi bahwa pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan padat karya dapat bertumbuh. Apabila demikian, maka aspek ketenagakerjaan akan tetap terjaga seiring aktivitas produksi yang terus berlangsung.

Peluang dan Risiko

Di sisi lain, ekonom menilai kebijakan ini membuka peluang sekaligus risiko bagi kondisi perekonomian Tanah Air. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat sektor padat karya klasik seperti tekstil, garmen, dan alas kaki semestinya menjadi sektor terdepan yang menuai manfaat dari kebijakan ini.

Sektor tersebut dinilai memiliki ekosistem yang matang dan basis tenaga kerja yang besar, sehingga akan mampu merespons insentifpro-labordengan cepat. Namun, pertumbuhan dinilai hanya dapat terjadi apabila pelaku industri di Tanah Air turut melakukan modernisasi teknologi.

“Tanpa itu, mereka [industri domestik] akan tetap kalah dari Vietnam dan Bangladesh,” terangnya kepadaBisnis.

Selain itu, sektor makanan dan minuman serta hilirisasi agro dinilai memiliki potensi pertumbuhan besar karena mampu menyerap tenaga kerja secara masif dan permintaan yang lebih stabil. Tak hanya memiliki daya tawar ekspor, terdapat potensi nilai tambah apabila sektor ini diiringi hilirisasi.

Yusuf lantas menjelaskan potensi sektor lain seperti furnitur, kerajinan, dan mainan yang dinilai berpeluang tumbuh seiring pergeseran rantai pasok global. Permintaan dari pembeli internasional yang mencari alternatif selain China dipandang membuka ruang bagi Indonesia.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan bahwa sebagian sektor padat karya telah memasuki fase penurunan secara global. Tanpa peningkatan produktivitas, insentif berpotensi hanya akan memperpanjang masalah struktural.

“Kalau insentif hanya diberikan untuk mempertahankan tenaga kerja tanpa mendorong peningkatan produktivitas, kita hanya memperpanjang masalah,” imbuhnya.

Dari sisi implementasi, tantangan utama disebutnya terletak pada akses insentif yang dinilai masih kompleks dan tidak pasti. Banyak perusahaan enggan memanfaatkan skema yang ada karena risiko kepatuhan.

Risiko lain muncul dari potensi moral hazard. Menurut Yusuf, insentif berbasis jumlah tenaga kerja dapat mendorong perusahaan menambah pekerja tanpa meningkatkan efisiensi.

Sementara itu, dari perspektif fiskal, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit. Setiap insentif berarti pengurangan penerimaan negara, di tengah kebutuhan belanja yang terus meningkat dan beririsan dengan pos anggaran lainnya.

“Jadi kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dibarengi strategi pembukaan pasar dan penguatan daya beli,” tegas Yusuf.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan investasi sektor manufaktur mencapai Rp 418,62 triliun pada awal 2026. Arus modal ini menunjukkan daya tahan industri nasional dalam menghadapi guncangan ekonomi global.

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat berdasarkan data SIINas per 23 April 2026, pada Kuartal I-2026 terdapat 633 perusahaan industri yang melaporkan pembangunan fasilitas produksi dan belum pernah melaporkan produksi sebelumnya.

Total rencana penyerapan tenaga kerja dari pembangunan fasilitas tersebut mencapai 219.684 orang, dengan total nilai investasi Rp418,62 triliun.

“Secara jumlah perusahaan, pembangunan fasilitas produksi paling banyak dilaporkan oleh subsektor Industri Pengolahan Tembakau sebanyak 72 perusahaan, diikuti Industri Minuman sebanyak 67 perusahaan, serta Industri Makanan sebanyak 60 perusahaan. Selain itu, subsektor Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia juga cukup dominan dengan 49 perusahaan yang sedang membangun fasilitas baru,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Dari sisi nilai investasi, subsektor Industri Logam Dasar menjadi kontributor terbesar dengan investasi mencapai sekitar Rp218,04 triliun dari 24 perusahaan.

Posisi berikutnya ditempati Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia sebesar Rp81,22 triliun, disusul Industri Barang Galian Bukan Logam sebesar Rp12,10 triliun. Besarnya investasi pada subsektor logam dasar menunjukkan adanya penguatan sektor hulu manufaktur yang strategis, termasuk potensi hilirisasi mineral dan pengembangan rantai pasok industri nasional.

Sementara itu, dari sisi potensi penciptaan lapangan kerja, subsektor Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki menonjol dengan rencana penyerapan 37.350 tenaga kerja, diikuti Industri Logam Dasar sebanyak 25.592 orang, serta Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia sebanyak 9.065 orang.

“Hal ini menunjukkan bahwa selain padat modal, beberapa subsektor juga memiliki karakter padat karya yang signifikan,” kata dia.

Secara umum, data Kuartal I-2026 menunjukkan aktivitas pembangunan fasilitas produksi masih kuat dan tersebar di berbagai subsektor strategis, terutama makanan-minuman, kimia, logam dasar, serta sektor padat karya.

“Kondisi ini mencerminkan optimisme pelaku industri terhadap prospek permintaan domestik maupun ekspor, sekaligus menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan manufaktur nasional pada tahun 2026,” ujarnya.

Kebijakan Pro-Industri

Menurut Febri, peningkatan kontribusi terhadap PDB, serapan tenaga kerja, dan investasi tersebut tidak terlepas dari kebijakan Kementerian Perindustrian yang pro-industri, seperti reformasi kebijakan TKDN, penerapan kebijakan non-tariff barrier, pembangunan kawasan industri, serta perlindungan industri nasional dari gempuran produk impor.

Dia menambahkan, kebijakan yang mendukung penguatan sektor industri juga berjalan berkat arahan Prabowo Subianto serta sinergi yang erat antar kementerian dan lembaga.

Kemenperin juga menilai bahwa tingginya investasi yang masuk ke sektor manufaktur akan semakin memperkuat kapasitas produksi nasional, mendorong ekspor bernilai tambah, serta memperluas penciptaan lapangan kerja berkualitas. Pemerintah saat ini terus mengarahkan investasi ke sektor-sektor prioritas seperti industri makanan dan minuman, kimia, farmasi, otomotif, elektronika, tekstil, hingga industri berbasis hilirisasi sumber daya alam.

Lebih lanjut, Febri menambahkan bahwa ketahanan sektor manufaktur Indonesia terlihat jelas ketika banyak negara menghadapi tekanan rantai pasok global, fluktuasi harga energi, dan tensi geopolitik.

“Di tengah situasi global yang tidak menentu, industri nasional tetap mampu tumbuh di atas 5 persen. Ini menunjukkan resiliensi yang sangat kuat dan daya saing industri Indonesia terus meningkat,” katanya.

Kemenperin optimistis tren positif ini akan berlanjut seiring implementasi kebijakan hilirisasi industri, substitusi impor, penguatan TKDN, transformasi industri 4.0, serta perluasan pasar ekspor nontradisional.

“Kami mengajak seluruh pihak melihat sektor manufaktur secara objektif berbasis data. Industri Indonesia terus bergerak menuju fase penguatan struktur ekonomi nasional,” kata Febri.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan akan menjadikan tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai salah satu parameter utama dalam pemberian insentif fiskal bagi para calon investor.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan bahwa ke depan, fasilitas insentif fiskal untuk dunia usaha tidak lagi semata-mata difokuskan pada penanaman modal dengan nilai investasi yang besar. Sektor padat karya yang mampu menciptakan lapangan kerja masif kini menjadi prioritas utama pemerintah.

"Parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah, itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif fiskal ke depannya," ujar Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Lebih lanjut, dia juga menegaskan bahwa industri padat karya telah menjadi perhatian khusus kementeriannya. Rosan mencontohkan bahwa proyek investasi pengolahan kelapa senilai US$100 juta di Morowali yang saat ini proses pembangunannya hampir rampung.

Meski secara nominal nilai investasinya tidak tergolong besar dibandingkan dengan proyek hilirisasi mineral, proyek di sektor perkebunan tersebut mencatatkan rasio penciptaan lapangan kerja yang luar biasa.

Menurut CEO Danantara ini, pada masa lampau proyek dengan skala nilai investasi tersebut mungkin belum dilirik untuk mendapatkan fasilitas kemudahan fiskal dari negara. Namun, dengan dampak sosial-ekonomi yang begitu besar terhadap masyarakat sekitar, pemerintah kini membuka peluang lebar untuk memberikan insentif.

"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini [serap banyak tenaga kerja], meski cuma US$100 juta dolar, akhirnya kita bisa ada potensi memberikan insentif juga," tambahnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pendorong positif bagi iklim investasi di Tanah Air, sekaligus menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran.

Adapun, BKPM mencatat realisasi investasi pada mencapai Rp498,8 triliun pada I/2026. Angka ini setara dengan 24,4% dari target tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp2.041,3 triliun.

Dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerja mencapai 706.569 orang. Angka ini melonjak 18,9% YoY, meningkat cukup tajam dibandingkan serapan pada kuartal I/2025 yang berada di level 594.104 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Penyerapan tenaga kerja masih menjadi problem di tengah geliat industri dalam negeri. Meski sejumlah indikator manufaktur menunjukkan tren ekspansi, persoalan tenaga kerja masih membayangi.

Terbaru, Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMI BI mencatatkan kinerja industri pengolahan masih berada di level ekspansi 52,03% pada kuartal I/2026, bahkan naik dari periode sebelumnya sebesar 51,86%. Namun, komponen jumlah tenaga kerja justru masih berada di level kontraksi.

Peningkatan PMI BI didorong oleh ekspansi pada komponen volume produksi (54,07%), volume persediaan barang jadi (54,43%), dan volume total pesanan (53,20%). Sayangnya, ada dua komponen yang masih berada di zona kontraksi, yaitu kecepatan penerimaan barang input (49,06%) dan jumlah tenaga kerja (48,76%).

“Kinerja Komponen Jumlah Tenaga Kerja pada kuartal I/2026 mencatatkan penurunan, dengan indeks sebesar 48,76, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 48,80,” jelas laporan BI, Jumat (17/4).

Kalangan pengusaha pun mengaku masih berada dalam fase cautious expansion.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa mengatakan indikator produksi memang menunjukkan perbaikan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan yang solid akibat tekanan eksternal masih tinggi.

“Ketidakpastian geopolitik, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta pelemahan permintaan global membuat pelaku usaha cenderung mengambil posisi wait and see, khususnya dalam keputusan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja,” katanya, Jumat (17/4).

Menurutnya, fenomena ekspansi manufaktur yang tidak diikuti oleh peningkatan tenaga kerja mencerminkan perubahan struktur di sektor industri, seperti efisiensi dan otomatisasi, tekanan biaya produksi, ketidakpastian permintaan, serta mismatch tenaga kerja.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis target investasi 2026 masih bisa terwujud di tengah berlanjutnya tensi geopolitik. Kendati negosiasi Amerika Serikat (AS) dan Iran berakhir buntu, penanaman modal baik dari pengusaha dalam negeri maupun investasi asing diharapkan tetap berimbang.

Sampai dengan kuartal I/2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan prognosis realisasi investasi mencapai Rp497 triliun. Pertumbuhannya sebesar 6,9% (year on year/YoY) dari kuartal I/2025 sebesar Rp465 triliun.

Namun, pertumbuhan hampir 7% Januari—Maret 2026 ini masih lebih rendah dari pertumbuhan tahunan pada periode yang sama tahun lalu. Sebab, realisasi investasi Januari—Maret 2025 tumbuh 15,6% (YoY) dari periode sebelumnya yakni Rp402 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, investasi senilai Rp497 triliun itu juga diperkirakan menyerap hingga 627.036 tenaga kerja. Angka ini tumbuh 5,5% dari tahun sebelumnya yakni 594.104 orang.

Sejatinya tantangan sudah semakin berat sebelum ada efek perang. Pada 2026 ini, target investasi sesuai Rencana Kerja Pemerintah baru pertama kali tembus Rp2.000 triliun atau mencapai Rp2.041,3 triliun. Target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ini tumbuh 7,12% (YoY) dari target tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, peningkatan tensi geopolitik sejak akhir Februari 2026 lalu justru memperlihatkan terbukanya kesempatan. Apalagi, Indonesia dinilai terbuka untuk seluruh negara sejalan dengan kebijakan politik luar negerinya.

"Kami melihat bahwa ini kesempatan juga selalu terbuka dan ada, karena Indonesia adalah negara yang diterima oleh semua negara. Karena sesuai dengan kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment," terangnya pada rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

Rosan belum mau memerinci komposisi penanaman modal sampai dengan akhir kuartal I/2026. Namun, dia memastikan bahwa target hampir 100% tercapai. Dia mengeklaim porsi investasi dalam negeri dan asing berimbang.

Pria yang juga menjabat CEO Danantara itu mengeklaim negara-negara dengan investasi terbesar di Indonesia masih berminat untuk menanamkan modalnya. Contohnya, China, Jepang dan Korea Selatan. Presiden Prabowo pun belum lama ini menandatangani berbagai nota kesepahaman dengan pemerintah maupun pebisnis Jepang dan Korea Selatan.

Rosan secara pribadi pun baru selesai pulang dari China. Dia mengeklaim negara-negara tersebut tetap berkomitmen menjalankan investasinya di Indonesia khususnya di bidang industri hilirisasi.

Hal ini tercermin dari realisasi investasi berbentuk penghiliran sumber daya alam (SDA) yang menyumbang Rp150,1 triliun pada kuartal I/2026, atau sebesar 30,2%.

"Terutama juga di bidang-bidang berbagai macam industri, hilirisasi, saya melihatnya berdasarkan input dan masukan mereka langsung, tetap berjalan tuh, gitu ya, tetap berjalan dengan baik. Jadi saya tetap melihatnya sangat optimis," katanya usai rapat.

Adapun, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual melihat memang ada potensi perlambatan dalam jangka pendek pada sisi foreign direct investment (FDI) atau PMA.

Menurut David, perlambatan ini disebabkan terutama oleh konflik perang yang belum berakhir sehingga menyebabkan risk-off dari emerging markets salah satunya Indonesia.

“Potensi ada dari relokasi manufaktur [friendshoring/nearshoring] apabila Indonesia mampu memosisikan diri sebagai pemasok alternatif di rantai pasok global, tapi persaingan juga cukup ketat dari negara-negara emerging markets lain, seperti Malaysia dan Vietnam,” terangnya kepada Bisnis.

Ekspansi Terbatas dalam Negeri

Di dalam negeri, Rosan menilai dunia usaha juga tetap hidup. Dia mengeklaim salah satunya berkat proses perizinan yang semakin cepat sejak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sejak implementasi aturan itu pada Oktober 2025, dia mencatat adanya lonjakan jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 1,8 juta NIB. Sampai dengan April 2026, BKPM mencatat sudah ada 15,8 juta pengusaha yang memiliki NIB.

Rosan menyebut dengan prinsip fiktif positif, permohonan izin berusaha kepada badan/pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum apabila tidak direspons dalam jangka waktu 20 hari. Alhasil, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sudah mengeluarkan 258 izin secara fiktif positif.

"Walaupun mungkin banyak pihak menyampaikan, banyak pengamat menyampaikan, wah ini mereduksi dari keinginan berusaha tetapi angka-angka kami tidak menyatakan seperti itu. Angka-angka kami justru, dan ini real angka-angka yang kami capture dan ini semua datanya lengkap dari nama, perusahaan, alamat, bidang usaha dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Dominasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN setidaknya sudah terlihat sejak 2025. Sepanjang tahun lalu, investasi domestik atau PMDN terealisasi sebesar Rp1.030,3 triliun atau 53,4% dari total Rp1.931,2 triliun.

Porsi PMDN lebih besar dari PMA yakni Rp900,9 triliun atau hanya 46,6%. Padahal, biasanya PMA mendominasi seperti pada 2024 yang mencapai Rp900,2 triliun atau 52,5%.

Di sisi lain, data Bank Indonesia (BI) terkait dengan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha menunjukkan adanya koreksi ekspektasi. Pada Maret 2026, indeks tersebut turun 5,4% (mom) ke 125,5 dari 130,9 pada Februari 2026. Untuk diketahui, Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha menggambarkan indeks ekspektasi konsumen dalam waktu enam bulan ke depan.

Penurunan indeks terjadi di seluruh kelompok pengeluaran dan usia konsumen. Indeks pada Maret 2026 ini merupakan yang terendah dalam lima bulan terakhir. Hanya konsumen dengan pengeluaran Rp4,1 juta sampai dengan Rp5 juta yang ekspektasinya meningkat pada Maret 2026, yakni 129,4 dari 128,3 pada Februari 2026.

Konsumen juga terlihat mengkhawatirkan soal ketersediaan lapangan kerja. Dari Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja, hanya kelompok konsumen dengan tingkat pendidikan pascasarjana dan usai di atas 60 tahun yang indeks ekspektasinya meningkat.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memandang bahwa prospek ekspansi bisnis masih ada kendati data yang ditampilkan BI. Namun, prospek ekspansi itu tidak lagi merata dan agresif.

Menurut Josua, penurunan indeks ekspektasi kegiatan usaha lebih tepat dibaca sebagai berkurangnya niat ekspansi, bukan menutup total peluang investasi. Di tengah menurunnya indeks itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap 122,9 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) 130,4, sehingga pelaku ekonomi dipandang masih melihat enam bulan ke depan dalam zona positif.

“Jadi, ruang ekspansi tetap ada, hanya bentuknya sekarang lebih selektif, lebih bertahap, dan lebih berhati-hati,” kata Josua.

Perbedaan antara data ekspektasi kegiatan usaha serta meningkatnya NIB dinilai Josua tidak perlu dibaca bertentangan. Dia melihat itu berbeda dengan keputusan untuk benar-benar belanja modal, menambah persediaan, atau merekrut tenaga kerja. Sebab itulah dia melihat data sentimen dan data real sector sekarang terlihat mixed.

Kepercayaan bisnis dilihat olehnya sedikit membaik, tetapi masih di bawah rata-rata jangka panjang. Sikap menahan diri juga terlihat dari pasar keuangan. Bahkan kepercayaan bisnis memang sedikit membaik, tetapi masih di bawah rata-rata jangka panjang.

Ke depan, terangnya, faktor domestik bakal menjadi penopang seperti konsumsi rumah tangga, penjualan ritel, likuiditas perbankan dan pertumbuhan kredit. Akan tetapi, faktor perang AS-Israel dan Iran yang masih bertahan diperkirakan juga masih menjadi penahan yang besar.

Apalagi, buntunya negosiasi AS dan Iran diperkirakan bakal berdampak besar kepada Keputusan ekspansi. Terutama untuk usaha yang sensitif terhadap energi, impor bahan baku, logistik, dan pembiayaan.

“Tahun 2026 dibayangi empat tekanan sekaligus, yaitu geopolitik, perang dagang, ketidakpastian arah suku bunga global, dan perlambatan Tiongkok. Jadi, dunia usaha hari ini masih punya alasan untuk tumbuh, tetapi juga punya alasan kuat untuk menunda,” pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyebut dunia usaha saat ini ada dalam fase penyesuaian (adjustment). Kendati ekspektasi mulai terkoreksi, pebisnis dinilai masih mengandalkan aktivitas ekonomi yang secara umum masih berjalan.

Pada sisi peningkatan NIB, Shinta melihat kondisi itu menunjukan aktivitas pembentukan usaha yang tetap kuat. Namun, dia menggarisbawahi ini tidak terlepas dari reformasi perizinan lewat PP No.28/2025.

“Dengan demikian, kami melihat adanya dual-track dynamics: di satu sisi ekspektasi dunia usaha terkoreksi, namun di sisi lain aktivitas formalisasi usaha tetap meningkat karena dorongan kebijakan [policy-driven expansion],” jelasnya kepada Bisnis.

Adapun, mengenai prospek ekspansi, Shinta mengamini pelaku usaha saat ini cenderung lebih selektif dan prudent. Ekspansi tetap berjalan, tetapi lebih difokuskan pada sektor atau segmen yang memiliki demand visibility yang lebih jelas dan risiko yang lebih terukur.

Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan ini adalah tekanan biaya akibat kenaikan harga energi, pelemahan permintaan sebagai konsekuensi inflasi, serta tekanan pembiayaan dan nilai tukar.

“Selain itu, ketergantungan industri terhadap impor bahan baku (sekitar 70%) membuat depresiasi rupiah langsung berdampak pada biaya produksi dan risiko keuangan korporasi,” jelasnya.

Di sisi lain, buntunya negosiasi AS dan Iran untuk mengakhiri perang pekan lalu dinilai memperkuat downside risks bagi prospek ekspansi bisnis. Pelaku usaha dinilai tidak dapat mengasumsikan tren penurunan biaya yang berkelanjutan.

Ke depan, dia memperkirakan ekspektasi penjualan masih akan tumbuh, namun lebih moderat, dengan perbedaan antar sektor yang semakin terlihat. Sektor berbasis kebutuhan dasar dan domestik cenderung lebih resilien, sedangkan yang bergantung pada ekspor atau sangat sensitif terhadap biaya energi akan menghadapi tekanan yang lebih besar.

Sekjen Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira memerinci lebih lanjut. Baginya, sektor-sektor seperti properti premium, otomotif high-end, atau barang konsumsi nonprimer kemungkinan akan lebih berhati-hati.

Anggawira turut melihat tensi geopolitik yang berlanjut akan membuat pengusaha cenderung menunda ekspansi besar. Sebab, dunia bisnis akan menjaga arus kas terlebih dahulu.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah perlu memberi sinyal yang lebih kuat bahwa stabilitas akan dijaga. Dia menekankan bahwa yang dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini adalah kepastian. Baik dari sisi nilai tukar, kepastian pasokan energi, kepastian regulasi, kemudahan perizinan, insentif fiskal yang tepat sasaran, dan percepatan belanja pemerintah.

“Dunia usaha juga membutuhkan stimulus yang bisa langsung mendorong konsumsi masyarakat, karena pada akhirnya ekspansi hanya akan terjadi kalau pasar dan permintaan terlihat menjanjikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi selama kuartal I/2026 diperkirakan senilai Rp497 triliun atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu, yakni Rp465 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

"Pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp497 triliun berarti tumbuh [hampir] 7% secara tahunan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Rosan juga menyebut bahwa 30,2% dari total investasi Januari—Maret 2026 itu berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). Persentase itu setara dengan Rp150,1 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi tersebut diperkirakan telah menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja. Jumlah itu tumbuh 5,5% (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni 594.104 tenaga kerja.

Kendati belum memerinci lebih lanjut berapa porsi investasi asing atau penanaman modal asing (PMA), Rosan menyebut negara asal investasi masih didominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

"Walaupun memang di tengah tantangan ini, di tengah meningkatnya geopolitik dan geoekonomi, kami justru melihat ini kesempatan selalu terbuka dan ada. Indonesia adalah negara yang diterima semua negara sesuai kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment," paparnya.

Adapun pemerintah menetapkan target investasi senilai Rp2.041,3 triliun pada 2026. Target ini naik dari target 2025 Rp1.905,6 triliun, dan realisasi sampai akhir tahun lalu yaitu Rp1.931,2 triliun.

Target pemerintah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 agar ekonomi bisa tumbuh sampai 8% dengan realisasi investasi hingga Rp13.032,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Realisasi investasi selama kuartal I/2026 mencapai Rp497 triliun atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu yakni Rp465 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Senin (13/4/2026).

"Pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp497 triliun berarti tumbuh [hampir] 7% secara tahunan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan.

Rosan juga menyebut bahwa 30,2% dari total investasi Januari—Maret 2026 itu berasal dari proyek penghiliran atau hilirisasi sumber daya alam (SDA). Persentase itu setara dengan Rp150,1 triliun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, realisasi investasi tersebut diperkirakan telah menyerap sebanyak 627.036 tenaga kerja. Jumlah itu tumbuh 5,5% (year on year/YoY) dari periode yang sama tahun lalu yakni 594.104 tenaga kerja.

Kendati belum memerinci lebih lanjut berapa porsi investasi asing atau penanaman modal asing (PMA), Rosan menyebut negara asal investasi masih didominasi oleh Singapura, China, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS).

"Walaupun memang di tengah tantangan ini, di tengah meningkatnya geopolitik dan geoekonomi, kami justru melihat ini kesempatan selalu terbuka dan ada. Indonesia adalah negara yang diterima semua negara sesuai kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment," paparnya.

Adapun pemerintah menetapkan target investasi senilai Rp2.041,3 triliun pada 2026. Target ini naik dari target 2025 Rp1.905,6 triliun, dan realisasi sampai akhir tahun lalu yaitu Rp1.931,2 triliun.

Target pemerintah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 agar ekonomi bisa tumbuh sampai 8% dengan realisasi investasi hingga Rp13.032,8 triliun.

Jakarta (ANTARA) - BUMN PTPN IV PalmCo melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) membantu peningkatan kapasitas produksi sentra pandai besi di Desa Teratak, Kabupaten Kampar, Riau, hingga 10 kali lipat.

Para perajin yang sebelumnya berproduksi secara terbatas kini mampu menghasilkan hingga 30.000 unit alat perkebunan per bulan, meningkat signifikan dibandingkan sebelumnya sekitar 3.000 unit.

“Kami mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang mandiri, sekaligus membuka lapangan kerja dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar,” kata Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa berdasarkan keterangannya, Jakarta, Minggu.

Ia mengatakan program TJSL perusahaan dirancang untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat sekitar wilayah operasional.

Menurut dia, kemitraan dengan kelompok usaha pandai besi di Kampar juga menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok industri perkebunan yang lebih inklusif.

Ketua kelompok usaha Mola Maju Basamo Desrico Apriyus mengatakan peningkatan kapasitas ditopang penyerapan produk oleh perseroan, pendampingan usaha, serta bantuan peralatan dan permodalan.

Ia mengatakan titik balik usaha terjadi pada 2020 saat pandemi COVID-19 menekan aktivitas ekonomi, tetapi kelompok usaha tetap bertahan dan kemudian berkembang setelah mendapat dukungan berkelanjutan.

“Pada masa itu hampir semua sektor terdampak. Namun kami tetap bisa bertahan karena ada PTPN yang menyerap produk sekaligus memberi pendampingan,” ujar Desrico.

Selain menjadi penyerap produk, PalmCo juga menyalurkan dukungan permodalan melalui program kemitraan senilai Rp800 juta yang digunakan untuk mengonsolidasikan bengkel-bengkel kecil menjadi satu sentra produksi yang lebih terorganisasi.

Desrico menuturkan perubahan usaha tidak hanya terlihat dari skala produksi, tetapi juga pada proses kerja yang kini mulai mengandalkan teknologi.

Terbaru, PalmCo menyalurkan bantuan peralatan senilai ratusan juta rupiah berupa air hammer dan automaticgrinder untuk meningkatkan efisiensi sekaligus kapasitas produksi.

Dengan dukungan tersebut, sentra pandai besi kini telah dilengkapi sejumlah mesin modern, termasuk empat unit air hammer, yang membantu mempercepat proses produksi dan menjaga kualitas hasil.

Peningkatan kapasitas itu mulai berdampak pada penyerapan tenaga kerja di desa. Jumlah pekerja yang semula belasan orang kini bertambah menjadi 23 orang.

Kelompok usaha tersebut menargetkan jumlah tenaga kerja meningkat lagi menjadi 33 orang, bahkan hingga 50 orang dalam waktu dekat.

Selain itu, sekitar 100 pemuda desa juga dilibatkan sebagai mitra pemasaran, sehingga dampak ekonomi usaha tidak hanya dirasakan di bengkel produksi, tetapi juga pada aktivitas niaga masyarakat sekitar.

Desrico menyebutkan bahwa peningkatan efisiensi dan kapasitas produksi ikut mengerek pendapatan para pekerja.

Rata-rata pekerja kini memperoleh penghasilan sekitar Rp7 juta per bulan, dengan potensi meningkat menjadi Rp10 juta hingga Rp15 juta seiring efisiensi produksi yang terus membaik.

Selain memperbesar skala usaha, pengembangan sentra pandai besi tersebut juga dinilai memberikan efek berganda berupa meningkatnya aktivitas ekonomi desa dan penguatan kohesi sosial masyarakat, karena sebagian keuntungan usaha dialokasikan untuk kegiatan sosial di lingkungan setempat.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026