Bisnis.com, JAKARTA — PT Tugu Reasuransi Indonesia atau Tugure mengungkapkan beberapa syarat keberhasilan konsolidasi industri reasuransi. Cara-cara tersebut terbagi menjadi empat poin.

Direktur Operasional Tugure, Erwin Basri mengatakan Danantara kini sedang melakukan kajian terkait industri reasuransi yakni IndonesiaRe, NasRe, dan TuguRe. Untuk TuguRe sendiri, kepemilikannya 50,7% Pertamina/TPI dan Swasta 49,3%.

Syarat pertama adalah rekapitalisasi wajib. Maksudnya, ada suntikan modal segar dari Danantara/pemerintah bukan hanya penggabungan ekuitas. Sebab itu, konsolidasi tanpa rekapitalisasi akan sangat berbahaya.

“Kita bisa meningkatkan ekuitas kita minimal itu di Rp10 triliun untuk bisa bermain di Asia Tenggara. Paling enggak kita bisa bersaing dengan Malaysian Re, Thai Re dan sebagainya,” ujarnya dalam acara BIG Financial Insight di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Erwin meneruskan, kemungkinan dalam lima tahun ke depan perusahaan-perusahaan reasuransi di Indonesia dapat memperoleh international rating minimal A+.

“Kenapa A+? Karena di lokal sudah ada yang A-. Reasuransi yang sebagaimana harusnya bisa lebih lagi gitu,” ucapnya.

Dilanjutkan Erwin, syarat kedua adalah tata kelola profesional. Di poin ini, manajemen harus berbasis kompetensi, bukan penugasan dan direksi serta talent pool juga global.

Syarat ketiga adalah roadmap integrasi 3 tahun. Menurutnya, integrasi sistem, budaya, dan portofolio secara bertahap untuk meminimalisasi gangguan. Keempat adalah target rating international minimum A+ dalam lima tahun ke depan.

Di lain sisi, Erwin pun memaparkan bahwa tantangan dan risikonya adalah merger tanpa rekapitalisasi justru membebani entitas baru, perbedaan budaya korporat, sistem IT, dan portofolio bisnis yang kompleks.

Kemudian, risiko talent drain, potensi berkurangnya persaingan sehat, inovasi baru terbatas di pasar domestik, hingga pengambilan keputusan memperhitungkan pemegang saham non-pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re sekaligus Wakil Ketua Teknik Reasuransi AAUI Delil Khairat mengatakan ada tiga pilar untuk memperkuat industri asuransi dan reasuransi, yang salah satunya merupakan konsolidasi.

“Jadi cukup besar untuk menahan, cukup kredibel untuk meraih peringkat internasional. Roadmap OJK 2023-2027 mendukung konsolidasi,” sebutnya.

Di sisi lain, Delil turut mengungkapkan industri reasuransi sudah 10-20 tahun stagnan dan bahkan tertinggal dari negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, hingga Vietnam.

“Jadi, situasi kita sampai saat ini masih stagnan, literasi dan inklusi juga masih terbalik berbeda dengan banking. Pertumbuhan premi kita dari tahun ke tahun ada turunan dan kadang kalah dengan inflasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengatakan tantangan pada penguatan kapasitas industri reasuransi domestik adalah retensi domestik rendah, defisit neraca jasa, rupiah melemah, dan klaim serta liabilitas valas mahal.

“Memang navigasinya, kita perlu menerapkan nature hedge, menyesuaikan struktur retensi, instrument hedging, dan evaluasi berkala. Yang paling perlu dilakukan, dan mungkin perlu juga dukungan dari regulator adalah kita membuat skenario, dalam membuat stress testing, dengan kondisi yang memang sangat sulit memetakannya,” tuturnya di tempat yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan akan terus menjaga iklim persaingan usaha yang sehat di tengah gelombang konsolidasi yang terjadi di industri telekomunikasi.

Pemerintah menilai merger dan akuisisi dapat memperkuat industri, tetapi tidak boleh mengurangi kompetisi maupun merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan konsolidasi industri telekomunikasi bukan sekadar pilihan bisnis, melainkan sebuah keniscayaan yang perlu didukung selama mampu menciptakan industri yang lebih sehat dan mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Menurutnya, pasar telekomunikasi Indonesia yang besar tidak akan efisien apabila diisi terlalu banyak penyelenggara, khususnya operator jaringan bergerak seluler.

“Pemerintah menilai kondisi saat ini dengan hanya terdapat tiga perusahaan penyelenggara jaringan bergerak seluler termasuk jumlah yang cukup tepat untuk pasar Indonesia,” kata Wayan kepada Bisnis, Senin (1/6/2026).

Meski demikian, Wayan menegaskan pemerintah tetap menyiapkan berbagai rambu agar konsolidasi industri tidak menimbulkan praktik monopoli maupun duopoli yang berpotensi merugikan masyarakat.

Karena itu, Komdigi berkoordinasi dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memastikan konsolidasi tidak mematikan kompetisi yang sehat. Pemerintah juga mengawal agar berkurangnya jumlah pelaku usaha tidak lantas membuat operator menaikkan tarif layanan secara tidak wajar.

“Masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebermanfaatan adanya konsolidasi industri melalui kualitas layanan yang lebih baik dan pilihan harga yang tetap kompetitif,” kata Wayan.

Gelombang konsolidasi di industri telekomunikasi Indonesia sendiri telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada awal 2022, PT Indosat Tbk dan PT Hutchison 3 Indonesia resmi bergabung membentuk PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH).

Konsolidasi berlanjut pada April 2025 melalui merger PT XL Axiata Tbk dan PT Smartfren Telecom Tbk yang melahirkan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.

Tren serupa juga mulai terlihat di segmen internet tetap atau fixed broadband. Pada April 2026, PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) mengakuisisi mayoritas saham PT Republic Internet Indonesia (MyRepublic Indonesia).

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengungkap bahwa perusahaan secara konsisten dan disiplin mengevaluasi berbagai peluang strategis, termasuk merger dan akuisisi, seiring dengan tren aksi korporasi tersebut di industri.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat portofolio bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, mengatakan setiap peluang dikaji secara komprehensif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keselarasan dengan arah strategi perusahaan.

“Serta fokus pada profitability dan value creation yang berkelanjutan,” kata Seno kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Seno menambahkan Telkom juga memastikan setiap langkah strategis tersebut selaras dengan arah kebijakan dan strategi besar pemerintah melalui Danantara, khususnya dalam mendorong penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi nilai aset negara.

Dengan pendekatan tersebut, Seno mengatakan Telkom tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong transformasi industri yang lebih terintegrasi, sehat, dan berdaya saing global.

Telkom melihat tren konsolidasi industri masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut didorong oleh kebutuhan efisiensi, tekanan terhadap margin, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan dan customer experience.

Seno menyebut industri akan makin mengarah pada pemain dengan skala kuat, kapabilitas jaringan yang luas, serta model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam lanskap tersebut, pemain yang mampu mengintegrasikan infrastruktur, layanan digital, dan ekosistem akan memiliki posisi lebih unggul dalam memenangkan persaingan.

Telkom memastikan terus memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis value creation.

Seno mengatakan fokus utama perusahaan meliputi optimalisasi dan monetisasi aset jaringan secara lebih efektif, penguatan kualitas layanan end-to-end, serta pengembangan produk dan solusi yang makin relevan dengan kebutuhan pelanggan, baik di segmen ritel maupun enterprise.

“Selain itu, Telkom juga mendorong penguatan kapabilitas infrastruktur digital sebagai fondasi utama, sekaligus memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan unggul di seluruh touchpoint,” kata Seno.

Dengan pendekatan tersebut, Telkom tidak hanya beradaptasi terhadap dinamika industri, tetapi juga secara aktif membentuk arah pertumbuhan pasar ke depan.

Telkom mencatat laba bersih sebesar Rp17,8 triliun pada 2025 dengan net income margin (NIM) 12,1%. Sementara itu, normalized net income perseroan tercatat sebesar Rp22,7 triliun dengan normalized NIM di angka 15,4%. Capaian tersebut ditopang pendapatan konsolidasi perseroan yang mencapai Rp146,7 triliun sepanjang 2025.

Adapun laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) konsolidasi tercatat sebesar Rp72,2 triliun dengan margin EBITDA 49,2%. Sementara normalized EBITDA mencapai Rp73,2 triliun dengan normalized EBITDA margin sebesar 49,9%.

Sejalan dengan transformasi dan penguatan fundamental bisnis, perseroan mencatat total shareholder return (TSR) sebesar 35,7% sepanjang 2025. Angka tersebut terdiri atas capital gain sebesar 28,4% dan dividend yield sebesar 7,3%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai keluarnya pelaku usaha dari industri pinjaman daring alias pindar merupakan bagian dari konsolidasi industri.

Untuk diketahui, pelaku di industri tersebut kembali menyusut pada penghujung 2025. Sejak Januari 2025—Desember 2025 ada tiga pinjaman online (pinjol) yang telah angkat kaki dari industri.

“Dinamika keluarnya pelaku usaha di industri pindar merupakan bagian dari konsolidasi industri yang diarahkan pada penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen,” ucap Kepala Eksekutif pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK Agusman dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, Sabtu (10/1/2026).

Teranyar, Agusman membenerkan pihaknya telah menerima dan menyetujui permohonan pencabutan izin usaha secara sukarela (permintaan sendiri) yang diajukan oleh PT Astra Welab Digital Arta (Maucash).

Pencabutan izin pinjol besutan PT Astra International Tbk. (ASII) ini tertuang dalam Surat Nomor S-40/D.06/2025 tanggal 17 Desember 2025.

“Selanjutnya, Maucash wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada seluruh pihak, termasuk para lender, serta menghentikan seluruh kegiatan usaha,” tegas dia.

OJK, lanjutnya, terus melakukan monitoring dan memastikan pemenuhan kewajiban yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih jauh, Agusman mengungkap perizinan usaha di industri pindar masih dalam moratorium. Kemudian, penyelenggara pindar saat ini difokuskan untuk memperkuat kualitas agar tumbuh sehat dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, tiga pinjol yang hengkang dari industri adalah PT Ringan Teknologi Indonesia (mengembalikan izin ke OJK), PT Crowde Membangun Bangsa (dicabut izin oleh OJK), dan PT Astra Welab Digital Arta (mengembalikan izin).

Jakarta, CNBC Indonesia - Keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk tidak menaikkan menahan atau tarif cukai hasil tembakau (CHT) dan harga jual eceran rokok dinilai menjadi momentum yang tepat bagi industri hasil tembakau untuk melakukan konsolidasi dan menata kembali usahanya.

Pasalnya, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai industri hasil tembakau selama 3 hingga 4 tahun terakhir selalu dihadapi dengan tarif CHT yang terus meningkat. Hal ini membuat industri sulit untuk berkembang.

"Jadi di freeze cukainya, di freeze harganya. Ini memberikan kesempatan bagi industri untuk CHT untuk melakukan konsolidasi, untuk kemudian menata diri. Karena selama 3-4 tahun terakhir industri ini dihunjam dengan beberapa kebijakan yang salah satunya adalah cukai yang terus menerus meningkat," ujar Wijayanto di Program Manufacture Check CNBC Indonesia, dikutip Rabu (15/10/2025).

Menurut Wijayanto, langkah menahan tarif CHT juga dapat mencegah meluasnya pasar rokok ilegal yang kini diperkirakan mencapai 14%-15% dari total pasar nasional.

Industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor padat karya yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai. Namun, tanpa kepastian regulasi dan penegakan hukum yang kuat, industri ini akan sulit bertahan di tengah persaingan tidak sehat dengan produk ilegal.

"Harga rokok sudah sangat tinggi. Kemudian yang kedua, daya beli masyarakat sedang rendah. Yang ketiga, ada pasar rokok ilegal yang mereka bertumbuh pesat. Maka karena ini menjadi elastis, banyak yang lari kemudian ke rokok ilegal. Jadi sudah tepat ditahan cukainya, tetapi ini tidak cukup," ujarnya.

Maka dari itu, dirinya mengusulkan pemerintah untuk menerapkan kebijakan moratorium kenaikan cukai hasil tembakau hingga 3 tahun ke depan untuk kembali memulihkan industri rokok.

Kebijakan tersebut juga dapat mendukung rencana Menteri Keuangan untuk konversi industri rokok ilegal di dalam negeri menjadi legal.

"Kalau mereka tahu cukai ini akan naik terus, maka insentif bagi mereka untuk bertumbuh menjadi besar. Ketika di freeze, saya melihat potensi mereka untuk mengkonversi diri menjadi produsen legal, ini cukup besar," ujarnya.