Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan penjualan eceran tumbuh sebesar 4,1% secara bulanan (month to month/MtM) pada Februari 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang berada pada fase kontraksi sebesar 2,7% MtM.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kenaikan penjualan eceran itu lebih dipengaruhi oleh faktor musiman. Dia menjelaskan perkembangan penjualan eceran tercermin dari indeks penjualan riil (IPR), yang mana sebagian besar kelompok komoditas meningkat.

"Peningkatan tersebut didukung oleh kinerja penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Subkelompok Sandang sejalan dengan kenaikan permintaan masyarakat saat periode Ramadan," jelas Denny dan keterangannya, Senin (13/4/2026).

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran mengalami pertumbuhan sebesar 6,5%, lebih tinggi dibandingkan di 5,7% pada bulan sebelumnya. Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (tumbuh 8,8% YoY) dan Subkelompok Sandang (4,9% YoY).

Sementara pada bulan selanjutnya atau Maret 2026, BI memproyeksikan penjualan eceran secara bulanan juga diperkirakan tumbuh sebesar 9,3% pada Maret 2026, lebih tinggi dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 4,1% MtM. Perkembangan tersebut dipengaruhi peningkatan permintaan masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri 1447 H.

Sedangkan secara tahunan, pertumbuhan penjualan eceran diproyeksikan mengalami perlambatan. IPR Maret 2026 diprakirakan tumbuh sebesar 2,4% YoY, lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,5% YoY.

"Kinerja penjualan eceran tersebut terutama ditopang oleh pertumbuhan penjualan Kelompok Suku Cadang dan Aksesori, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi," ujar Denny.

Lebih lanjut, dari sisi harga, diperkirakan terjadi peningkatan tekanan inflasi pada tiga bulan yang akan datang yaitu Mei 2026. Potensi peningkatan inflasi tecermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Mei 2026 (157,4) yang lebih tendah dibandingkan dengan periode sebelumnya (153,9).

Sementara inflasi pada enam bulan yang akan datang alias Agustus 2026 diperkirakan akan stabil. Alasannya, IEH Agustus 2026 diprediksi sebesar 157,2, lebih rendah dari periode sebelumnya sebesar 157,1.

Bank Indonesia (BI) merilis survei penjualan eceran Januari 2026 diprakirakan meningkat secara tahunan.

Hal itu tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2026 yang diprakirakan tumbuh sebesar 7,9 persen secara tahunan (yoy).

Adapun kinerja penjualan eceran tersebut ditopang pertumbuhan Kelompok Barang Budaya dan Rekreasi, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Subkelompok Sandang.

Secara bulanan, penjualan eceran pada Januari 2026 diprakirakan terkontraksi sebesar 0,6 persen month to month (mtm) sejalan dengan normalisasi konsumsi masyarakat setelah Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.

"Meski demikian, kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,7 persen (mtm)," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resmi, Selasa (10/2).

Berdasarkan kelompoknya, penurunan indeks berasal dari Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Di mana pada Desember 2025 indeks berada di 323,9 menjadi 320,6 pada Januari 2026 atau sekitar 1 persen.

"(Terkontraksi) Seiring dengan berakhirnya HBKN Natal dan Tahun Baru," jelas laporan tersebut.

Sementara itu, pada Desember 2025, IPR tumbuh sebesar 3,5 persen (yoy) terutama didukung oleh pertumbuhan penjualan Suku Cadang dan Aksesori, Makanan, Minuman, dan Tembakau, serta Barang Budaya dan Rekreasi.

Secara bulanan, penjualan eceran Desember 2025 tumbuh sebesar 3,1% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,5 persen (mtm).

Peningkatan tersebut didorong oleh kinerja mayoritas kelompok, terutama Peralatan Informasi dan Komunikasi, Barang Budaya dan Rekreasi, Suku Cadang dan Aksesori, serta Makanan, Minuman, dan Tembakau sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat saat HBKN Natal dan Tahun Baru.

Dari sisi harga, tekanan inflasi tiga dan enam bulan yang akan datang, yaitu Maret dan Juni 2026, diprakirakan meningkat.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Maret dan Juni 2026 yang tercatat masing-masing sebesar 175,7 dan 156,3, lebih tinggi dibandingkan dengan IEH pada periode sebelumnya sebesar 168,6 dan 154,5. Peningkatan tersebut didorong oleh ekspektasi kenaikan harga pada periode HBKN Idulfitri 1447 H.

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah membentuk BUMN tekstil menuai pro dan kontra. Pemerintah perlu belajar dari nasib dua BUMN tekstil yang diputus pailit dan asetnya terancam dilikuidasi.

Menariknya, di tengah hiruk pikuk tersebut, opsi untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) yang sekarang dalam proses likuidasi oleh kurator kepailitan justru mengemuka ke publik.

Dalam catatan Bisnis, kurator Sritex terus melakukan pelelangan terhadap aset-aset milik emiten tekstil tersebut. Aset kendaraan, stok produksi, hingga kendaraan operasional berulangkali ditawarkan ke publik melalui pengumuman lelang di media lokal.

Sementara itu, aset berupa pabrik dan lahan sempat ditawarkan dalam bentuk skema sewa. Belum ada tanda-tanda pelelangan untuk lahan pabrik SRIL dan anak usahanya.

Kalau mengutip laporan yang disampaikan pihak kurator Sritex pada Maret 2025 lalu, untuk sewa tanah, bangunan berserta mesin milik SRIL di Jetis Sukoharjo, nilainya mencapai Rp139,7 miliar. Total ada 6 objek tanah dan bangunan yang rencananya akan disewakan.

Sayangnya, sampai berita ini diberitakan, pihak kurator Sritex enggan merinci siapa saja pihak yang menjadi penyewa lahan dan bangunan tersebut. Mereka juga tidak menjawab pertanyaan Bisnis mengenai adanya opsi hal ini Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk masuk ke Sritex.

“Sampai sekarang kurator belum menanggapinya,” ucap pihak kurator Sritex kepada Bisnis, Senin (26/1/2026).

Nasib Tragis 2 BUMN Tekstil

Adapun wacana untuk menyelamatkan Sritex yang sekarang sedang dalam proses likuidasi mengemuka ke publik seiring dengan rencana pemerintah membentuk BUMN Tekstil.

Namun demikian, kalau menarik ke belakang, pemerintah sejatinya masih memiliki perusahaan minimal aset BUMN tekstil. Sayangnya nasibnya kandas dan banyak yang gulung tikar dan telah dibubarkan.

Pada bulan 16 Desember 2025 lalu misalnya, salah satu perusahaan BUMN tekstil yakni PT Primissima (Persero) telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini adalah puncak dari gonjang-ganjing setelah diketahui pada Oktober 2024 perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja alias PHK massal terhadap para buruhnya.

Selain PT Primissima, pemerintah juga pernah memiliki PT Industri Sandang Nusantara (Persero). Perusahaan ini juga bernasib tragis. Setelah pailit, PT ISN kemudian dibubarkan oleh pemerintah.

Proses pembubaran PT ISN terjadi pada era Presiden Joko Widodo dan berbarengan dengan pembubaran PT Istaka Karya (Persero). Aturan pembubaran kedua BUMN tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.13/2023 dan PP No.14/2023.

Istaka Karya dibubarkan karena putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 12 Juli 2022. "Sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," tulis Jokowi dalam beleid yang diterbitkan hari ini, Jumat (17/3/2023).

Berbeda dengan Istaka Karya, keputusan pembubaran ISN dilakukan karena perseroan sudah berhenti beroperasi sejak tahun 2018 lalu. ISN merupakan penghasil benang tenun, karung, dan karung plastik.

Proses likuidasi PT lndustri Sandang Nusantara dilaksanakan paling lambat 6 tahun terhitung sejak tanggal pengundangan PP No.14/2023. "Semua kekayaan sisa hasil likuidasi perusahaan perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara disetorkan ke Kas Negara."

Dalam catatan Bisnis, Istaka Karya dan PT ISN masuk gelombang kedua BUMN yang dibubarkan Jokowi pada tahun ini. Sebelum Istaka dan PT ISN, Jokowi telah terlebih dahulu membubarkan Merpati Nusantara Airlines dan Kertas Leces.

Opsi Penyelamatan Sritex

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan penguatan peran badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dan garmen.

Langkah tersebut dilakukan melalui Danantara, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan industri tekstil nasional, khususnya pasca pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex.

Hal itu disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), menanggapi pertanyaan mengenai wacana pembentukan BUMN tekstil baru.

“Kalau berkenaan dengan BUMN Tekstil, sebetulnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garmen, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kejadian yang menimpa PT Sritex,” ujar Prasetyo.

Menurutnya, pemerintah saat ini masih berada dalam tahap proses penyelesaian skema penyelesaian masalah industri tekstil pasca Sritex. Namun, Prasetyo berharap seluruh tahapan dapat dirampungkan dalam waktu dekat agar aktivitas ekonomi di sektor tekstil tidak terganggu.

Dia menegaskan, penyelamatan Sritex menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat besarnya dampak ekonomi dan sosial perusahaan tersebut. PT Sritex diketahui mempekerjakan sekitar 10.000 karyawan dan memiliki peran penting dalam rantai industri tekstil nasional.

“Kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan sehingga PT Sritex bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan,” katanya.

Prasetyo menambahkan, produk Sritex tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, seperti pakaian dan seragam, tetapi juga memiliki pasar ekspor ke berbagai negara. Karena itu, keberlanjutan operasional perusahaan dinilai penting untuk menjaga stabilitas industri tekstil dan lapangan kerja.

“Di sana cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana pemerintah membangun kembali badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil dinilai dapat menjadi instrumen strategis untuk menata ulang industri sandang nasional yang selama beberapa tahun terakhir tertekan oleh banjir impor dan pelemahan daya saing.

Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kehadiran kembali BUMN tekstil penting bukan hanya dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai alat stabilisasi industri dan pasar.

Menurutnya, pembubaran Industri Sandang Nusantara (ISN) pada 2020 menyisakan kekosongan peran negara dalam menjaga keseimbangan industri tekstil, khususnya dalam mengendalikan harga, kualitas, dan struktur pasar.

“BUMN sandang ini seharusnya menjadi stabilisator ribuan industri sandang di Indonesia. Mencegah terjadinya kartelisasi yang membuat harga sandang mahal, sekaligus menjaga keseimbangan antara supply dan demand,” ujarnya dikutip Sabtu (17/1/2026).

Bambang Haryo menilai BUMN tekstil juga berpotensi menjadi jangkar mutu dan harga, terutama ketika industri domestik menghadapi tekanan dari produk impor berharga murah. Tanpa kehadiran pemain negara, pasar sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme yang kerap merugikan produsen dalam negeri.

Rencana pemerintah untuk kembali membangun industri sandang nasional juga dinilai memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas, terutama dalam menekan ketergantungan impor bahan baku dan meningkatkan nilai tambah domestik.

“Kapas bisa disediakan dari dalam negeri, lalu ketergantungan impor bahan baku dari China yang sekarang 60%—90% itu bisa dikurangi drastis,” ucapnya.

Ia menilai target pemerintah untuk meningkatkan nilai ekspor industri sandang dari sekitar US$4 miliar menjadi US$40 miliar dalam satu dekade masih realistis, asalkan dibarengi strategi industrialisasi yang konsisten.

“Ini bisa dilakukan kalau pemerintah serius. Industri sandang yang dibangun harus disertai inovasi tinggi agar mampu bersaing secara global,” katanya.

Selain BUMN, Bambang Haryo juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem industri pendukung, termasuk industri kreatif dan UMKM tekstil yang menghasilkan produk bernilai unik dan tidak mudah disaingi negara lain.

“Ekraf ini anggarannya masih sangat kecil. Padahal dari sini bisa lahir produk-produk spesifik yang tidak ada padanannya di dunia, sehingga menarik konsumen luar negeri,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menilai kebangkitan industri sandang nasional tidak hanya bergantung pada ekspor, tetapi juga konsumsi domestik. Pemerintah dinilai perlu lebih agresif mendorong penggunaan produk dalam negeri.

“Jadi yang naik bukan hanya ekspor, tapi juga konsumsi dalam negeri. Masyarakat harus banyak menggunakan produk sandang buatan Indonesia,” pungkasnya.

Wacana kebangkitan BUMN tekstil ini muncul di tengah tekanan berat industri TPT nasional akibat impor murah dan pelemahan utilisasi pabrik. Kejelasan roadmap, model bisnis, serta relasi dengan industri swasta akan menjadi penentu apakah langkah ini benar-benar menjadi solusi struktural atau sekadar kebijakan simbolik.

Bisnis.com, BATAM - PLN Batam mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2,7 miliar untuk masyarakat terdampak banjir besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bantuan ini dikirim melalui Tim Tanggap Darurat yang bekerja langsung di lapangan bersama pemerintah daerah dan unit PLN setempat.

Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang sedang menghadapi situasi sulit akibat banjir.

"Bantuan mencakup kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, air mineral, susu anak, perlengkapan kebersihan, hingga logistik pendukung lainnya. Dari total bantuan, Rp2,5 miliar berasal dari PT PLN Batam dan Rp200 juta dari anak perusahaan PT Pelayanan Energi Batam (PEB)," katanya di Batam, Kamis (11/12/2025).

Di Sumatra Utara, PLN Batam mengirim 21,1 ton beras, 3.266 liter minyak goreng, 3.717 dus mie instan, serta ribuan bahan kebutuhan harian lain. Untuk Aceh, bantuan yang tiba mencakup 10 ton beras, lebih dari seribu dus mie instan, ratusan handuk, serta berbagai perlengkapan sandang dan kebersihan. Sementara di Sumatra Barat, PLN Batam menyalurkan 550 paket bantuan lengkap berisi kebutuhan pangan, sandang, dan logistik rumah tangga.

Ia kemudian menjelaskan bahwa distribusi bantuan dilakukan bertahap sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah. "Kami terus memantau kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan unit-unit PLN di daerah terdampak untuk memastikan bantuan tepat sasaran," jelasnya.

Kwin Fo menjelaskan bahwa seluruh bantuan yang disalurkan merupakan hasil kerja bersama seluruh pegawai yang terlibat di lapangan.

"PLN Batam menyatakan akan terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak agar dukungan bagi masyarakat terdampak banjir dapat diteruskan sesuai perkembangan kebutuhan di lapangan," pungkasnya. (239)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan penjualan eceran terkontraksi sebesar 2,4% secara bulanan (month to month/MtM) pada September 2025, berbalik arah usai mengalami pertumbuhan pada bulan sebelumnya yang capai 0,6% MtM pada Agustus 2025

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa kontraksi itu tercermin dalam survei penjualan eceran (SPE) September 2025.

Sejumlah kelompok yang alami penurunan penjualan yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-2,2% MtM), Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya (-3,4% MtM), serta Subkelompok Sandang (-19,2% MtM).

"Penjualan eceran pada September 2025 terkontraksi sebesar 2,4% MtM terutama dipengaruhi oleh penurunan pada Subkelompok Sandang," jelas Denny dalam keterangannya, Selasa (11/11/2025).

Di samping itu, masih ada sejumlah kelompok yang masih alami peningkatan penjualan, antara lain Kelompok Peralatan Informasi dan komunikasi (1,2% MtM) dan Suku Cadang dan Aksesori (1,4% MtM).

Sementara secara tahunan (year on year/YoY), penjualan eceran mengalami pertumbuhan sebesar 3,7%, lebih tinggi dibandingkan 3,5% YoY pada Agustus 2025. Berdasarkan kelompoknya, terjadi kenaikan penjualan di Kelompok Suku Cadang dan Aksesori (12,4% YoY), Makanan, Minuman, dan Tembakau (5,4% YoY), serta Barang Budaya dan Rekreasi (2,6% YoY).

Proyeksi Oktober Naik

Sementara pada bulan selanjutnya atau Oktober 2025, BI memproyeksikan kinerja penjualan eceran meningkat. Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2025 diprakirakan tumbuh sebesar 4,3% YoY, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 3,7% YoY pada September 2025.

"Peningkatan penjualan eceran tersebut terutama bersumber dari kenaikan pertumbuhan penjualan Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Barang Budaya dan Rekreasi, serta Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya," ujar Denny.

Pertumbuhan penjualan eceran juga diperkirakan terjadi secara bulanan sebesar 0,6%, didorong oleh kinerja penjualan mayoritas kelompok seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat menjelang persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal.

Lebih lanjut, dari sisi harga, diperkirakan terjadi peningkatan tekanan inflasi pada tiga dan enam bulan yang akan datang yaitu Desember 2025 dan Maret 2026.

Potensi peningkatan inflasi tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Desember 2025 (157,2) dan Maret 2026 (172,5), lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 134,6 dan 169,2.

"Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan permintaan saat HBKN Natal 2025 dan HBKN Idulfitri 2026," tutup Denny.