Bisnis.com, JAKARTA — Polda Metro Jaya menyiapkan pengaturan lalu lintas secara situasional menjelang kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang akan berlangsung di depan Gedung DPR MPR RI pada Jumat, (1/5/2026).

Berdasarkan informasi yang disampaikan, kegiatan tersebut diperkirakan akan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju kawasan parlemen. Beberapa titik yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain Jalan Gatot Subroto, Jalan Palmerah Timur, serta Jalan Gerbang Pemuda di kawasan Senayan.

Dalam informasi yang dibagikan melalui media sosial resminya, Polda Metro Jaya menampilkan peta kawasan sekitar Gedung DPR/MPR yang menunjukkan jalur-jalur utama menuju lokasi kegiatan. Area yang ditandai dalam peta tersebut mencakup koridor jalan di sekitar Kompleks Parlemen Senayan, termasuk jalur dari arah Palmerah, Gatot Subroto, hingga Gerbang Pemuda.

Kepolisian mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut untuk menyesuaikan waktu perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan guna menghindari kepadatan lalu lintas.

Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar memanfaatkan layanan darurat 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau menghadapi kondisi mendesak.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat serta memastikan aktivitas di Jakarta tetap berjalan dengan kondusif selama kegiatan berlangsung.

Sebelumnya, Kepala Korlantas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan bahwa massa buruh dari Jawa Barat terbagi dalam tiga kelompok tujuan, yakni menuju Monumen Nasional (Monas), Gedung DPR RI, serta kawasan Danantara di Jakarta.

Seluruh pergerakan tersebut, kata dia, telah dikoordinasikan dan akan mendapatkan pengawalan dari petugas kepolisian. Selain itu, distribusi kendaraan dan massa juga telah diatur secara sistematis, salah satunya dengan memberikan penanda berupa stiker berwarna pada setiap rombongan bus berdasarkan asal wilayah.

“Dari Jawa Tengah nanti warna kuning, Jawa Timur merah, Jawa Barat biru, dan Banten hijau. Ini untuk memudahkan pengawalan di lapangan,” ujarnya, dilansir dari Antara (30/4/2026).

Pemerintah mendorong perusahaan untuk ikut menanggung beban uang saku peserta Program Magang Nasional.

Setelah selama dua gelombang penuh dibiayai pemerintah, skema baru kini disiapkan agar korporasi ikut patungan sekitar 20 hingga 30 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pola pembiayaan bersama atau burden sharing dinilai perlu diterapkan karena para peserta nantinya menjalani praktik kerja langsung di lingkungan perusahaan.

"Tentu, burden sharing harus kita dorong. Kalau kemarin kan kita 100 persen dibayar pemerintah, dengan sudah berjalan satu putaran, putaran kedua. Toh karena ini mereka akan bekerja di korporasi, ya kita minta mereka sharing," ujar Airlangga di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).

Menurut Airlangga, pembahasan teknis dengan kalangan dunia usaha memang belum difinalkan. Namun pemerintah sudah menyiapkan skema awal kontribusi perusahaan dalam kisaran seperlima hingga hampir sepertiga dari total uang saku peserta.

"Nanti kita siapkan, tapi 20-30 persen mungkin," katanya.

[Gambas:Youtube]

Airlangga menyebut porsi 20 persen hingga 30 persen tersebut akan dibebankan kepada perusahaan tempat peserta menjalani magang, sedangkan sisa pendanaan tetap berasal dari pemerintah.

Dengan skema tersebut, uang saku bulanan peserta magang yang selama ini setara Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lagi sepenuhnya berasal dari APBN.

Adapun pemerintah tengah menyiapkan perluasan Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027. Langkah itu diambil setelah animo pendaftar melonjak tajam.

Pada pelaksanaan 2025-2026, program ini diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total sekitar 400 ribu pendaftar.

Selain menambah kuota, pemerintah berencana memperluas sebaran peserta agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Bidang magang juga akan diperluas, tidak lagi dominan di sektor administrasi, pemasaran, dan manajemen, tetapi dibuka ke lebih banyak sektor industri agar mampu menampung lulusan diploma maupun sarjana.

Di saat bersamaan, pemerintah juga mengevaluasi penguatan program pelatihan vokasi untuk lulusan SMK sebagai bagian dari upaya mempercepat kesiapan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Berdiri pada tahun 1972 di Senayan, Bakso Lapangan Tembak Senayan (BLTS) telah melewati perjalanan panjang hingga bisa bertahan saat ini.

General Manager PT Boga Suryo Buwono Sukoco yang menaungi BLTS mengatakan hingga saat ini cabang BLTS sekitar 100 outlet, dimana sebagian dikelola oleh perusahaan, dan sebagian lainnya dikelola oleh investor dengan sistem franchise.

Dia mengatakan selama lebih dari 5 dekade bertahan, Bakso Lapangan tembak menerapkan berbagai kiat di era kompetisi yang kian ketat.

Menurutnya, perjalanan BLTS selama lebih dari lima dekade merupakan bukti ketahanan sebuah merek.

Bermula dari outlet pertama di Senayan, BLTS kini telah berekspansi ke berbagai kota besar di Indonesia. Namun, seiring bertambahnya outlet di berbagai kota, dibutuhkan beragam kiat untuk tetap bertahan.

Dia mengatakan beberapa kiat yang dilakukan beragam, mulai dari diversifikasi menu secara rutin, promo dan digitalisasi.

Salah satunya adalah tantangan operasional manual seperti pencatatan nota fisik, penghitungan stok bahan baku yang tidak terintegrasi, hingga risiko kecurangan (fraud) akibat lemahnya kontrol— adalah risiko operasional yang perlu diantisipasi, agar tidak menjadi kendala dalam menjaga margin keuntungan.

Sukotjo memaparkan momentum pandemi tahun 2020 menjadi turning point bagi BLTS untuk melakukan akselerasi digital. Tantangan penutupan gerai fisik memicu perusahaan untuk mengubah strategi penjualan dari konvensional menuju online food delivery dengan strategi digital marketing guna memastikan pelanggan tetap dapat menikmati menu favorit mereka, sekaligus menjaga stabilitas profit di tengah masa sulit.

"Kami menyadari bahwa untuk terus tumbuh di luar Jakarta dan tetap menjaga profit, manajemen operasional harus beralih ke sistem digital. Masa dekade pertama
BLTS berdiri, sinkronisasi antara kasir dan dapur sangat sulit karena pencatatan manual, ada resiko pengecekan berulang-ulang untuk menghindari kasir menerima pesanan padahal stok bahan di dapur sudah habis. Kini, dengan sistem yang terintegrasi, masalah tersebut dapat teratasi secara efisien," jelasnya.

Menurutnya, sejak menerapkan sistem digitalisasi, BLTS mengalami kenaikan penjualan yang cukup besar yakni 20%-30%.

"Karena ada efisiensi waktu dan pelayanan lebih cepat, maka transaksi menjadi naik bahkan mungkin di atas 30%," ujarnya.

Pembelian online BLTS menurutnya bisa melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, serta platform Tiktok & Qpon.

Saat ini, kata dia, BLTS mengimplementasikan HelloBill, produk digital Point of Sale (POS) yang dirancang khusus untuk memenuhi dinamika operasional bisnis F&B.

Murti Daryandono Chief of Product OttoDigital Group dengan POS terintegrasi yang memungkinkan para pelaku bisnis melakukan pengawasan operasional secara menyeluruh mulai dari manajemen inventaris yang presisi dan pengelolaan produktivitas staf, hingga pemantauan laporan penjualan secara real-time.

Melalui keunggulan aksesibilitas berbasis cloud yang dapat dijangkau kapanpun dan dimanapun melalui fungsional operasional pada platform Android serta iPad dan akses laporan lintas perangkat (web, smartphone, tablet) melalui sistem cloud, HelloBill memastikan setiap keputusan bisnis diambil berdasarkan data yang akurat guna meminimalisir risiko kebocoran keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional.

"HelloBill menyediakan fitur mulai dari pencatatan transaksi offline, pendataan inventori yang akurat, hingga laporan real-time mengenai penjualan dan margin pendapatan. Bagi bisnis dengan banyak cabang seperti BLTS, fitur Headquarter System (HQ) berperan dalam mengoptimalkan pemantauan seluruh outlet secara terpusat " ujar Murti yang mengatakan jika penggunanya 70% adalah sektor FNB.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh telah rampung.

Kini, detail tersebut tinggal diumumkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sudah kelar, tinggal diumumkan. Nanti tanya Pak AHY begitu pengumuman nanti. Saya enggak berhak mengumumkan," kata Purbaya di Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya mengatakan telah bertemu Menteri Keuangan China di Amerika Serikat (AS) beberapa hari lalu. Dalam pertemuan itu, ia memastikan restrukturisasi utang sudah selesai dan meminta pihak China tidak khawatir.

Menurut dia, persoalan utang Whoosh berkaitan dengan hubungan jangka panjang Indonesia dan China. Ia menegaskan Indonesia perlu menjaga kredibilitas di dunia internasional dan tidak melanggar komitmen yang ada.

"Ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan, jadi pihak China enggak usah khawatir. Indonesia tidak pernah menyimpang atau tidak pernah melanggar janji. Itu kredibilitas yang kita jaga di dunia internasional," ujar Purbaya.

[Gambas:Youtube]

Purbaya enggan membeberkan detail restrukturisasi tersebut, termasuk skema pembayaran utang maupun kemungkinan pengambilalihan operator Whoosh oleh Kementerian Keuangan. Ia meminta publik menunggu pengumuman resmi dari AHY.

Menurut dia, AHY lebih berwenang menyampaikan rincian kesepakatan restrukturisasi utang Whoosh..

Dalam isu yang berkembang, pembayaran utang proyek Whoosh disebut akan menggunakan 50 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara, 50 persen sisanya akan dibayar menggunakan dividen Danantara.

Purbaya sudah pernah merespons hal tersebut. Kala itu, ia mengaku belum dapat memastikan skema pelunasan utang Whoosh, termasuk kemungkinan penggunaan APBN.

"Saya belum tanya tuh masalah itu. Seingat saya sih masih 50-50 tapi saya akan diskusikan," ujar Purbaya kepada wartawan di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).

Kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per tahun.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan kewajiban utang pembangunan Whoosh akan dipenuhi melalui APBN.

"Iya (bayar utang Whoosh pakai APBN)," kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

Presiden Prabowo Subianto juga telah menyampaikan komitmen untuk menanggung pembayaran kewajiban utang proyek tersebut yang nilainya mencapai sekitar Rp1,2 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidin menyebut polemik utang proyek Whoosh pada dasarnya telah menemukan solusi. Menurutnya, pemerintah saat ini tinggal merumuskan tata laksana atau mekanisme teknis pembayaran.

"Sudah, sudah beres kan? Waktu itu Presiden sudah bilang. Sudah, sudah beres," ujar Bobby usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia menegaskan substansi persoalan utang proyek tersebut tidak lagi menjadi masalah, dan pemerintah tengah membahas tata laksana penyelesaiannya.

Isu penyelesaian utang Whoosh menjadi sorotan publik karena nilai kewajiban proyek secara keseluruhan mencapai sekitar Rp116 triliun.

Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk memastikan penyelesaian utang dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu stabilitas fiskal.

Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menginstruksikan jajaran menteri untuk mencari skema terbaik dalam penyelesaian kewajiban tersebut, dengan mempertimbangkan keberlanjutan proyek serta kondisi keuangan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan bahwa ratusan ribu buruh di seluruh wilayah Indonesia akan turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2026.

Said menyebut May Day 2026 akan diperingati oleh ratusan ribu buruh di bawah naungan KSPI dan Partai Buruh yang tersebar di seluruh Indonesia meski pusatnya digelar di gedung DPR RI, Jakarta.

“May Day pada 1 Mei 2026 akan diikuti oleh ratusan ribu buruh di seluruh Indonesia, dengan titik pusat aksi di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. Aksi ini akan dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan untuk menggelar May Day Fiesta,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers daring jelang peringatan May Day 2026, Jumat (17/4/2026)

Dia menegaskan bahwa KSPI dan Partai Buruh tidak akan ikut serta dalam perayaan May Day 2026 yang digelar di Monas. Perayaan itu, sebutnya, kabarnya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan, menyampaikan bahwa pilihan aksi di DPR RI merupakan keputusan politik yang sadar dan terukur. Secara tidak langsung ia menegaskan, peringatan May Day tidak boleh direduksi menjadi seremoni, melainkan harus menjadi momentum perjuangan untuk menagih janji-janji negara yang hingga kini belum dijalankan.

“Kami hanya akan melakukan aksi May Day di DPR RI, bukan di Monas. Karena bagi kami, May Day adalah perjuangan, bukan sekadar seremoni,” tegas Said Iqbal.

Adapun, Said Iqbal mengingatkan kembali enam janji Presiden Prabowo pada May Day 2025 yang hingga kini belum dijalankan.

Pertama, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan, meskipun panitia kerja di DPR telah dibentuk dan draf maupun naskah akademik belum disosialisasikan.

Kedua, penghapusan sistem alih daya atauoutsourcingdan penolakan terhadap upah murah. KSPI menilai regulasi turunan yang ada saat ini belum sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan pekerja alih daya.

Ketiga, reformasi perpajakan, termasuk usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dari Rp4,5 juta guna meningkatkan daya beli masyarakat.

“Selain itu, kami juga mendorong penghapusan sejumlah pajak yang dinilai membebani pekerja,” ungkap Said.

Keempat, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat dalam beberapa bulan ke depan akibat tekanan global dan lonjakan impor.

Kelima, percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang dinilai tak kunjung rampung meski telah lama dibahas.Keenam, pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi melalui penyitaan aset para pelaku.

Selain itu, Said menegaskan terdapat dua isu tambahan yang juga akan diangkat KSPI dan Partai Buruh untuk May Day 2026.Ketujuh, penolakan terhadap potongan tarif ojek online sebesar 20%, dengan tuntutan penurunan menjadi maksimal 10%.

“Kedelapan, penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berpotensi mengancam perlindungan pekerja, termasuk pekerja perempuan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengelola kawasan Senayan Square, PT Senayan Trikarya Sempana (STS), resmi mengantongi sertifikasi Greenship Existing Building (EB) Platinum untuk gedung perkantoran Sentral Senayan I.

Langkah ini mempertegas posisi gedung yang beroperasi sejak 1997 tersebut sebagai pemimpin dalam sektor properti komersial berkelanjutan di Jakarta dengan skor penilaian mencapai 90 poin.

Presiden Direktur PT Senayan Trikarya Sempana, Kazuhito Shibuya mengungkapkan perseroan menggelontorkan investasi hingga Rp20 miliar untuk melakukan pemutakhiran komponen bangunan agar selaras dengan prinsip ramah lingkungan.

"Total investasi untuk meningkatkan sistem kami seperti investasi ke pendingin ruangan yang ramah lingkungan, investasi terhadap solar panel itu kurang lebih Rp20 miliar," ujar Kazuhito saat ditemui di Plaza Senayan, Rabu (15/4/2026).

Dia menjelaskan bahwa Sentral Senayan I telah menjalani evaluasi komprehensif guna mengidentifikasi perbaikan operasional, mengingat statusnya sebagai menara kantor tertua di dalam kompleks tersebut.

Salah satu fokus utama adalah efisiensi energi melalui optimasi sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) dengan memperbarui chiller dan Variable Air Volume (VAV) yang mampu menekan konsumsi energi pendinginan hingga di atas 12%.

Selain itu, perusahaan melakukan transisi masif ke pencahayaan LED untuk menurunkan beban termal bangunan serta memasang sistem panel surya tiga fase dengan total kapasitas yang terus meningkat.

Per April 2026, total kapasitas PLTS atap di area tersebut bertambah 300 kilowatt peak (kWp) pada fase ketiga, melengkapi fase pertama 335 kWp dan fase kedua sebesar 500 kWp.

Mengacu pada data yang dipaparkan, dengan skor 90 poin, operasional Sentral Senayan I kini berada jauh di bawah rata-rata konsumsi energi nasional gedung kantor yang berada di level 232 kWh/m² per tahun.

Ke depan, STS juga memfasilitasi penyewa untuk mengakses International Renewable Energy Certificates (I-REC) guna mendukung target net zero emission melalui kolaborasi dengan The Kansai Electric Power Co., Inc.

"Ini menara kantor pertama yang dibangun di kompleks ini, Sentral Senayan I yang telah menjalani evaluasi komprehensif untuk mengidentifikasi perbaikan yang akan membuat bangunan ini lebih ramah lingkungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Antusiasme penggemar membuat konser tur dunia EXO PLANET #6 – EXhOrizon di Jakarta resmi ditambah menjadi dua hari. Promotor Dyandra Global Edutainment menambah satu jadwal pertunjukan setelah penjualan tiket sebelumnya mendapat respons sangat tinggi dari penggemar.

Awalnya, konser boy group asal Korea Selatan EXO dijadwalkan berlangsung satu hari pada 7 Juni 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Namun karena tingginya permintaan tiket, promotor akhirnya menambahkan satu hari pertunjukan lagi pada 6 Juni 2026 di venue yang sama.

Penambahan jadwal tersebut diumumkan pada 14 April 2026 melalui kanal resmi promotor. Konser tambahan pada 6 Juni dijadwalkan mulai pukul 18.30 WIB, sementara jadwal 7 Juni tetap berlangsung sesuai rencana sebelumnya.

Seiring penambahan show, penggemar yang belum mendapatkan tiket juga kembali mendapat kesempatan untuk berburu tiket. Penjualan tiket konser tambahan dijadwalkan mulai 15 April 2026 pukul 14.00 WIB melalui situs resmi promotor.

Konser ini merupakan bagian dari tur dunia terbaru EXO bertajuk EXO PLANET #6 – EXhOrizon, yang dimulai di Seoul pada April 2026 dan berlanjut ke berbagai kota di Asia sebelum akhirnya singgah di Jakarta.

Kehadiran EXO kembali di Indonesia diprediksi menjadi salah satu konser K-pop terbesar tahun ini, mengingat basis penggemar mereka—EXO-L—yang sangat besar di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Disney On Ice presents Magic in the Stars kembali hadir di Indonesia dengan konsep yang lebih spektakuler. Acara ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, mulai 24 April hingga 3 Mei 2026.

Pertunjukan ini menghadirkan kombinasi seluncur es, akrobat udara, dan tata cahaya modern yang memukau. Pengalaman ini dirancang untuk memberikan hiburan keluarga dengan standar internasional.

Penonton akan diajak berpetualang bersama berbagai karakter Disney ikonik. Perjalanan ini dipandu oleh Jiminy Cricket yang membawa cerita dari berbagai film populer.

Beberapa kisah yang dihadirkan antara lain keluarga Madrigal dari Encanto, petualangan Moana, hingga Princess and the Frog. Selain itu, penonton juga akan melihat penampilan dari karakter lain termasuk dari Frozen 2 dan Aladdin.

Direktur Utama One Step Forward, Roderick Tjandra, mengatakan pertunjukan ini dirancang sebagai hiburan keluarga berkualitas tinggi. Dia menilai acara ini menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Indonesia.

Roderick menegaskan komitmen perusahaan dalam menghadirkan hiburan kelas dunia. Pertunjukan ini juga melibatkan lebih dari 55 karakter Disney dari berbagai generasi.

“Komitmen utama kami adalah menghadirkan pengalaman hiburan keluarga terbaik dan berkelas dunia. Melalui pertunjukan ini, kami ingin seluruh anggota keluarga bisa bernyanyi, menari, dan merasakan keajaiban Disney,” ujarnya dikutip dalam pernyataan resmi, Jumat (10/4/2026).

Selain pertunjukan, kemudahan pembelian tiket juga menjadi perhatian penyelenggara. Bank Central Asia atau BCA hadir sebagai mitra perbankan resmi dalam acara ini.

Pengunjung dapat membeli tiket lebih awal melalui periode presale. Pembelian tersedia melalui berbagai metode pembayaran BCA di platform Traveloka.

Adapun harga tiket pertunjukan ini bervariasi sesuai kategori tempat duduk. Berikut daftar harga tiket Disney On Ice:
1. Front Row Center:
- Regular: Rp1.900.000
- Prime: Rp2.000.000
Benefit: akses masuk khusus, ID dan lanyard eksklusif, prioritas pembelian merchandise, serta popcorn gratis
2. Bronze:
- Regular: Rp250.000
- Prime: Rp300.000
3. Silver:
- Regular: Rp400.000
- Prime: Rp500.000
4. Gold:
- Regular: Rp650.000
- Prime: Rp750.000
5. Platinum:
- Regular: Rp900.000
- Prime: Rp1.000.000
6. Diamond:
- Regular: Rp1.700.000
- Prime: Rp1.800.000

Pertunjukan Disney On Ice akan berlangsung selama 90 menit termasuk waktu istirahat. Jadwal pertunjukan dibagi menjadi hari kerja dan akhir pekan dengan beberapa sesi setiap harinya.

Untuk hari kerja, pertunjukan digelar pada pukul 14.30 WIB dan 18.30 WIB. Sementara akhir pekan, pertunjukan dimulai pukul 10.30 WIB, 14.30 WIB, dan 18.30 WIB.

Disney On Ice hadir dengan konsep lebih meriah sebagai hiburan keluarga yang dapat dinikmati anak-anak hingga orang dewasa sekaligus menjadi pilihan hiburan yang menarik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil sejumlah langkah dalam mengamankan pasokan BBM dan LPG di tengah perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak & Gas Bumi Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam mengungkap langkah pertama adalah pengaturan konsumsi BBM dan LPG secara wajar dan bijak.

"Surat pengaturan sudah diterbitkan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas," ujar Rizwi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Kedua, Kementerian ESDM mengalihkan sumber impor yang tadinya berasal dari negara Timur Tengah yang terkendala dengan masalah di Selat Hormuz, menjadi ke negara-negara lain seperti Amerika, Afrika, Asia, dan negara-negara di ASEAN.

Ketiga, untuk minyak mentah (crude oil), Kementerian ESDM telah menginstruksikan kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar mengutamakan pasokan dalam negeri daripada ekspor.

"Artinya, crude produksi untuk yang diproduksi dalam negeri diupayakan untuk seluruhnya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kilang minyak di dalam negeri," ujar Rizwi

Keempat, Kementerian ESDM mengoptimalkan kilang-kilang dalam negeri, contohnya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero).

Ia menjelaskan RDMP Balikpapan menghasilkan propylene yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Saat ini, produksi produk tersebut kini dikurangi dan bahan baku naftanya dialihkan untuk meningkatkan produksi LPG guna memperkuat pasokan LPG nasional.

Kelima, LPG yang berasal dari sumber impor maupun produksi dalam negeri yang selama ini disalurkan ke industri diupayakan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan LPG 3 kg yang dibutuhkan masyarakat.

"Kami juga mengupayakan sumber-sumber LPG lain di negara-negara Asia dan ASEAN," ucap Rizwi.

Selain itu, Kementerian ESDM juga menginstruksikan kilang LPG swasta untuk memprioritaskan penawaran produksi kepada Pertamina Patra Niaga.

Produksi yang sebelumnya dijual ke industri diarahkan terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada Pertamina Patra Niaga agar dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan masyarakat.

Dengan seluruh langkah strategis mitigasi yang telah Kementerian ESDM lakukan, Rizwi menegaskan pasokan BBM dan LPG nasional saat ini dalam kondisi aman.

"Semua upaya ini diharapkan dapat memastikan bahwa pasokan energi tetap terjaga meskipun di tengah gejolak geopolitik global," Rizwi.

[Gambas:Youtube]

BPJS Kesehatan mencatat terjadi peningkatan rasio klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 yang mencapai 111,86 persen.

Rasio klaim merupakan perbandingan antara total biaya klaim layanan kesehatan dibandingkan iuran yang diterima.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan peningkatan rasio klaim terjadi akibat beban biaya layanan kesehatan yang melampaui pendapatan iuran peserta. Bahkan, tren tersebut diklaim menjadi tertinggi sejak delapan tahun terakhir.

Tercatat, rasio klaim pada tahun 2018, yaitu sebesar 110,37 persen. Pada 2019, trennya menurun menjadi 97,05 persen. Pada 2020 dan 2021 terus melandai ke angka 68,29 persen dan 63,03 persen.

Rasio klaim program JKN kembali menanjak pada 2022 menjadi 78,78 persen, dan pada 2023 menembus 104,72 persen.

Kemudian, rasio klaim naik pada 2024 dan 2025 menjadi 105,78 persen dan 107,69 persen.

"Pada tahun 2019, terjadi perbaikan kondisi di mana DJS sempat mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali. Namun setelah itu, khususnya sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100 persen," ujar Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prihati menerangkan tingginya rasio klaim menyebabkan BPJS Kesehatan menanggung defisit. Pemerintah sebelumnya memperkirakan defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

"Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS (dana jaminan sosial)," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan stok bensin dan avtur nasional dalam kondisi aman dan masih mencukupi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan konsumsi bensin nasional pada 2025 mencapai 36,98 juta kiloliter.

Penggunaan terbesar tahun lalu berasal dari Pertalite (RON 90) mencapai 28,19 juta kiloliter. Sementara, hingga Februari 2026, konsumsi Pertalite tercatat sebesar 5,88 juta kiloliter.

"Posisi penyerapannya masih di bawah dari kuota yang ditetapkan," ujar Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Untuk BBM jenis gasoil (diesel), konsumsi nasional pada 2025 mencapai 40,48 juta kiloliter dengan konsumsi terbesar berasal dari CN48 sebesar 39,02 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsi CN48 tercatat 6,57 juta kiloliter.

"Artinya, posisinya (konsumsi gasoil) masih di bawah dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Wahyudi.

Sementara itu, konsumsi avtur nasional pada 2025 tercatat sebesar 4,64 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsinya mencapai 0,74 juta kiloliter.

Adapun konsumsi BBM nasional lainnya pada 2025 sebesar 3,04 juta kiloliter, sedangkan pada 2026 hingga Februari tercatat 0,41 juta kiloliter.

"Ini menggambarkan bahwasannya kebutuhan masyarakat tetap lancar, stok masih cukup aman dan cukup baik untuk melayani kegiatan ekonomi masyarakat," ujar Wahyudi.

Ia juga menyebut kapasitas penyimpanan BBM nasional, baik yang dikelola Pertamina, badan usaha swasta, maupun pemegang izin usaha lainnya, mencapai 9.161.471 kiloliter.

Menurut dia, kapasitas tersebut berjalan optimal, sehingga distribusi BBM di seluruh provinsi, termasuk daerah dengan kebutuhan tinggi, dapat dipenuhi.

[Gambas:Youtube]

PT Danantara Indonesia melaporkan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co merugi Rp680 miliar pada tahun lalu. Kerugian dipicu oleh impor gula yang tidak terkontrol, sehingga menekan harga.

"Sugar Co membukukan rugi Rp680 miliar akibat daripada harga yang memang tidak cukup baik, akibat daripada impor gula yang tidak terkontrol," ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).

Meski demikian, Dony meminta kerugian tersebut tidak dilihat semata sebagai kinerja negatif. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya transformasi industri gula nasional.

"Kalau tidak dilakukan perbaikan, bahkan sekelas perusahaan SGN aja harus rugi ya kan, apalagi masyarakat," ujar Dony.

Dalam rapat yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Kementerian Perdagangan melakukan pengaturan impor gula berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 31 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor barang pertanian dan peternakan.

Ia menyebut impor gula yang diatur meliputi Gula Kristal Mentah (GKM), Gula Kristal Rafinasi (GKR), dan Gula Kristal Putih (GKP) dalam enam nomor pos tarif. Kebijakan itu juga membatasi pelaku impor.

GKM dan GKR hanya dapat diimpor oleh importir produsen (Angka Pengenal Importir-Produsen/API-P), sedangkan GKP hanya dapat diimpor oleh BUMN pemilik (Angka Pengenal Importir-Umum/API-U).

"Jumlah gula yang diimpor ditetapkan berdasarkan neraca komoditas yang digunakan sebagai dasar penerbitan persetujuan impor dengan masa berlaku sesuai masa berlaku neraca komoditas dan dilakukan pengawasan penggunaan bahan baku di kawasan pabean atau border," ujar Budi.

[Gambas:Youtube]