REMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ma’hadul Ilmi As-Syar’iyati (MIS) Sarang, Rembang, KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh menegaskan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) harus dijaga dari berbagai kepentingan politik praktis. Termasuk orientasi ekonomi yang berpotensi mencederai nilai-nilai luhur organisasi.

Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi NU semestinya menjadi ruang yang sakral, diisi oleh semangat keikhlasan dan tanggung jawab keumatan, bukan arena perebutan kekuasaan ataupun transaksi berbasis cuan.

“NU ini berdiri di atas fondasi perjuangan para ulama. Kalau Muktamar sudah disusupi kepentingan politik dan kepentingan materi, maka arah perjuangan NU akan menyimpang dari khittahnya,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).

Gus Rosikh, menekankan pentingnya mengembalikan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada dzuriyah muasis, yakni keturunan para pendiri NU, yang dinilai memiliki kedekatan historis, kultural, dan spiritual dengan nilai-nilai dasar organisasi.

Menurut Gus Rosikh, dzuriyah muassis tidak hanya membawa legitimasi genealogis, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga warisan perjuangan para ulama pendiri NU agar tetap berada di jalur yang benar.

“Sudah saatnya PBNU kembali dipimpin oleh dzuriyah muassis yang memahami betul ruh perjuangan NU. Ini bukan soal eksklusivitas, tapi soal menjaga kesinambungan nilai dan amanah para pendiri,” tegasnya.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh NU berisiko menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyin serta mengikis kepercayaan publik terhadap independensi organisasi.

"Saya mengajak seluruh elemen NU untuk bersama-sama menjaga marwah Muktamar agar tetap bersih, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Saya berharap proses kepemimpinan di PBNU ke depan benar-benar mencerminkan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah," ucapnya.

Dengan demikian, NU diharapkan tetap menjadi kekuatan moral dan sosial yang mampu menjaga persatuan bangsa serta menghadirkan Islam yang rahmatan lil alamin di tengah dinamika zaman.

KH Achmad Rosikh Roghibi atau Gus Rosikh dikenal penggerak Bahtsul Masail Pesantren di Jawa Tengah juga menegaskan pelaksanaan Muktamar NU ke depan harus terbebas dari kepentingan politik praktis maupun orientasi materi.

Muktamar sebagai forum tertinggi dalam organisasi NU semestinya menjadi ruang musyawarah yang suci dan berlandaskan nilai-nilai keikhlasan, bukan ajang kontestasi kepentingan kelompok atau transaksi yang berorientasi pada keuntungan finansial.

“NU ini didirikan oleh para ulama dengan niat ibadah, bukan untuk kepentingan politik sesaat atau mencari cuan. Kalau Muktamar sudah dicampuri kepentingan seperti itu, maka ruh keulamaannya akan luntur,” ujarnya.

Gus Rosikh menekankan pentingnya mengembalikan marwah PBNU sebagai representasi dari dunia pesantren. PBNU harus kembali berpijak pada nilai-nilai kepesantrenan yang menjunjung tinggi akhlak, keilmuan, serta kemandirian ulama.

Gus Rosikh juga mengingatkan dominasi kepentingan politik dalam tubuh organisasi berpotensi menjauhkan NU dari khittahnya sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah. Hal ini, menurutnya, dapat berdampak pada melemahnya kepercayaan warga nahdliyin terhadap kepemimpinan organisasi.

“PBNU harus kembali ke pesantren, kembali ke ulama yang benar-benar hidup dalam tradisi keilmuan dan pengabdian. Jangan sampai NU hanya menjadi alat kepentingan kekuasaan,” tegasnya.

Gus Rosikh mengajak seluruh elemen warga NU untuk menjaga integritas Muktamar sebagai forum yang bermartabat. Gus Rosikh mendorong agar proses pemilihan kepemimpinan dilakukan secara jujur, transparan, dan berlandaskan pada kapasitas keilmuan serta keteladanan, bukan kekuatan modal.

"Saya berharap NU dapat tetap menjadi pilar utama dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat, serta berperan sebagai penyejuk di tengah dinamika sosial dan politik bangsa," katanya.

JAKARTA - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dijadwalkan digelar pada Juli-Agustus 2026. Muktamar didahului oleh Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) pada April 2026. Dalam Muktamar NU 2026, prinsip 'Abuktor' dianggap menjadi relevan.

Menurut Warga NU Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, Muktamar NU tidak cukup dimaknai sebagai forum pergantian kepemimpinan, tetapi harus dibaca sebagai arena penentuan arah moral organisasi.

"Di titik itulah, satu prinsip perlu ditegaskan secara terang: Abuktor—Asal Bukan Koruptor," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, prinsip itu penting karena realitas yang dihadapi PBNU saat ini yang mengalami krisis kepercayaan. Dalam perspektif ilmu sosial, kata dia, NU tidak hanya organisasi keagamaan, melainkan jaringan sosial yang menopang kepercayaan publik.

"Robert D. Putnam menyebutnya sebagai social capital: kumpulan norma, kepercayaan, dan relasi sosial yang memungkinkan masyarakat bekerja sama secara efektif. Jika kepercayaan itu terganggu, maka yang rusak bukan hanya organisasi, tetapi juga kohesi sosial yang lebih luas," katanya.

Karena itu, lanjutnya, Muktamar NU harus dimulai dari upaya memulihkan kepercayaan. Dan pemulihan itu tidak mungkin dilakukan tanpa integritas. Dia mengatakan, krisis integritas pada PBNU saat ini sangat nyata, terutama terkait isu tata kelola haji—mulai dari kuota, katering, pemondokan, hingga pengadaan layanan.

Terlepas dari proses hukum yang berjalan, persoalan ini telah berdampak pada persepsi publik. Dalam teori legitimasi Weberian, otoritas kepemimpinan tidak hanya bertumpu pada prosedur formal, tetapi juga pada kepercayaan moral. Ketika integritas dipertanyakan, legitimasi pun melemah.

"Dengan demikian, secara etis dan organisatoris, pengurus PBNU yang terseret atau terindikasi dalam praktik korupsi tidak memiliki dasar moral yang kuat untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode berikutnya. Muktamar harus menjadi mekanisme korektif—bukan sekadar mekanisme reproduksi kekuasaan," ujarnya.

Dia berpendapat, yang menarik adalah dinamika menjelang Muktamar NU justru diwarnai oleh konsolidasi kelompok kepentingan untuk merebut takhta PBNU, sementara persoalan kepercayaan yang runtuh akibat krisis integritas dan moralitas diabaikan. Hal ini terlihat sekali dari konsolidasi alumni PMII dalam forum Halalbihalal IKA PMII.

"Pada forum tersebut, Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid menyiratkan pesan bahwa alumni PMII-lah yang berhak mengisi PBNU. Ia menyatakan, 'Kalau PKB sudah mampu mengangkat alumni PMII. Nah bagaimana ke depan PR-nya menjadikan PBNU rumahnya alumni PMII. Sekarang alumni PMII seperti tamu, tidak seperti rumahnya sendiri'," ungkapnya.

Dia sepakat dengan Muhaimin dan Nusron bahwa alumni PMII perlu merebut kepemimpinan PBNU. Tidak hanya itu, kata dia, tidak hanya alumni PMII, bahkan alumni HMI, GMNI, dan organisasi kepemudaan lain, sangat layak untuk mengisi jajaran PBNU.

Bukan hanya alumni organisasi kepemudaan, bahkan semua umat Islam yang non-NU, jika mau masuk NU, juga bisa mengisi jajaran PBNU. Pun, orang non-muslim, jika ia masuk Islam, lalu masuk NU, harus dibolehkan masuk jajaran PBNU.

Yang terpenting, menurut dia, saat ini bukan dari mana kelompok yang akan memimpin PBNU, tetapi yang penting adalah standar apa yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan. "Di sinilah prinsip abuktor menjadi relevan: bukan soal asal-usul kader, tetapi soal integritasnya," jelasnya.

Dia menuturkan, abuktor harus dimaknai sebagai standar minimum dalam proses muktamar. Pertama, abuktor berarti menolak kepemimpinan yang tercemar korupsi, khususnya yang terkait dengan tata kelola haji dan sektor lain yang menggunakan dana publik.

Kedua, abuktor berarti menolak praktik politik uang, termasuk penggunaan sumber daya negara untuk membeli dukungan dalam muktamar. Dalam teori demokrasi, praktik ini dikenal sebagai clientelism—pertukaran dukungan politik dengan imbalan material.

"Berbagai studi menunjukkan bahwa clientelism tidak hanya merusak proses demokrasi, tetapi juga melemahkan institusi dalam jangka panjang. Jika praktik ini dibiarkan, Muktamar NU akan kehilangan karakter sebagai forum ulama dan berubah menjadi arena transaksi," ujarnya.

Dalam kerangka ini, menurut dia, pertanyaan tentang siapa yang layak memimpin NU seharusnya tidak dibatasi oleh latar belakang organisasi. "Siapa pun dapat memimpin. Alumni PMII, kader organisasi lain, bahkan figur di luar NU yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai NU. Selama memenuhi syarat utama, yaitu memiliki integritas dan tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, pendekatan ini sejalan dengan prinsip meritokrasi, di mana legitimasi kepemimpinan ditentukan oleh kualitas dan integritas, bukan semata identitas. "Muktamar NU 2026 harus menjadi titik balik. Ia harus digunakan untuk memulihkan kepercayaan publik, menegaskan kembali nilai-nilai organisasi, dan memastikan bahwa NU tidak lagi menjadi alat kepentingan sempit," ucapnya.

Dia mengatakan, jika momentum ini tidak dimanfaatkan, maka NU berisiko kehilangan basis moral yang selama ini menjadi kekuatannya. Karena itu, sebelum membicarakan siapa yang akan memimpin, NU perlu memastikan satu hal: bahwa kepemimpinan itu bersih. "Dan dalam konteks itulah, prinsip abuktor bukan sekadar slogan, melainkan syarat minimum bagi keberlanjutan NU sebagai kekuatan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polda Maluku mengungkap motif pelaku pembunuhan Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Rositah Umasugi mengatakan motif pelaku pembunuhan Nus Kei didorong karena balas dendam.

"Motif pelaku adalah balas dendam," ujar Rositah saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2026).

Dia menambahkan, dendam itu muncul lantaran pelaku menilai Nus Kei merupakan otak dibalik pembunuhan saudara kandung pelaku yakni Fenansius Wadanubun alias Dani Holat. Pembunuhan itu terjadi di Apartemen Metro Galaxy Kalimalang, Bekasi pada 2020.

"Kedua pelaku dendam karena korban Nus Kei adalah otak dibalik pembunuhan saudara kedua pelaku atas nama Fenansius Wadanubun alias Dani Holat yang terjadi pada tahun 2020," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nus Kei tewas usai ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Minggu (19/4/2026).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.25 WIT di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra setelah melakukan perjalanan mengunakan pesawat dari Jakarta.

Tiba-tiba, Nus Kei ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Setelah itu, pelaku langsung melarikan diri usai kejadian. Korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Karel Sadsuitubud pada pukul 12.00 WIT.

Namun nyawa Nus Kei tidak tertolong saat perjalanan ke rumah sakit karena luka cukup para yang dialaminya. Sementara itu, terduga pelaku berinisial HR (28) dan FU (36) telah ditangkap dan menjalani pemeriksaan intensif di Sat Reskrim Polres Malra.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan menuju Muktamar ke-34 yang direncanakan berlangsung pada pertengahan tahun ini. Konsolidasi internal dan pembentukan kepanitiaan menjadi fokus utama guna memastikan seluruh tahapan berjalan lancar.

Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa hingga saat ini proses persiapan terus berjalan tanpa hambatan.

“Persiapan menuju Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 terus dilakukan. Hari ini kami juga melakukan konsolidasi untuk melengkapi kepanitiaan,” ujarnya dalam keterangan pers di Semanggi, Jakarta, Rabu (15/4/2026) malam.

Dia menjelaskan, sebelumnya rapat gabungan Syuriyah dan Tanfidziyah yang dipimpin Rais Aam dan Ketua Umum telah menetapkan sejumlah keputusan penting. Salah satunya adalah pembentukan panitia inti untuk penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang akan menjadi rangkaian awal sebelum Muktamar.

PBNU menargetkan rangkaian agenda tersebut dapat berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026. Munas dan Konbes dijadwalkan digelar lebih dahulu sebelum puncak Muktamar.

Gus Ipul juga meminta seluruh jajaran pengurus wilayah dan cabang untuk fokus mempersiapkan diri serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.

“Saya berharap tidak terbawa oleh berita-berita yang belum tentu benar. Kalau kita lihat medsos itu luar biasa sekali dan itu tentu belum tentu kebenarannya,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh mekanisme terkait peserta Muktamar telah diatur dalam AD/ART organisasi. Selain itu, tim khusus juga telah dibentuk untuk menuntaskan berbagai surat keputusan (SK) dan regulasi yang diperlukan.

“Tidak ada yang menghambat, tidak ada yang mengganggu. Semuanya berjalan dengan lancar. Kalau ada kabar Sekjen tidak mau tanda tangan dan lain sebagainya, itu adalah kabar-kabar yang tidak benar,” tegasnya.

Terkait lokasi penyelenggaraan, Gus Ipul menyebut sejumlah daerah telah mengajukan diri sebagai tuan rumah, di antaranya Lirboyo di Kediri, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, hingga Jakarta. Namun, keputusan final mengenai tempat dan waktu pelaksanaan masih menunggu musyawarah antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

Adapun terkait pembukaan Muktamar, PBNU berencana mengundang Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tradisi pada muktamar sebelumnya. Meski demikian, belum ada konfirmasi kehadiran karena proses kepanitiaan masih berlangsung.

Di sisi lain, Gus Ipul memastikan dirinya tidak memiliki rencana untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBNU.

“Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tidak ada niat dan tidak ada rencana untuk mencalonkan diri,” ujarnya.

Ia menambahkan, banyak kader NU yang dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi ke depan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan para muktamirin dalam forum Muktamar.

“Muktamar yang menentukan. Kita tunggu saja prosesnya. Yang berpotensi tentu ada, tapi yang menang hanya satu,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Firma riset Gartner memperingatkan penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menghentikan sistem mainframe atau komputer besar lama, kemungkinan besar tidak akan berjalan semulus yang dibayangkan.

Para analis Gartner memperkirakan lebih dari 70% proyek migrasi mainframe yang dimulai pada 2026 tidak akan memberikan hasil sesuai harapan. Penyebab utamanya adalah terlalu tingginya ekspektasi terhadap kemampuan AI generatif.

Selain itu, Gartner juga memprediksi hingga 75% perusahaan penyedia layanan migrasi mainframe berbasis AI bakal terpaksa mengubah bisnis mereka atau bahkan tutup pada tahun 2030.

Salah satu alasan utama sulitnya migrasi ini adalah karena sistem mainframe telah digunakan selama puluhan tahun untuk menyimpan data penting dan menjalankan aplikasi inti perusahaan.

Akibatnya, data yang ada menjadi sangat besar dan saling terhubung dengan kompleks, sehingga sulit dipindahkan ke sistem lain tanpa risiko besar dan biaya tinggi.

Meski begitu, AI generatif tetap memiliki manfaat. Teknologi ini cukup membantu dalam mengidentifikasi dan menjelaskan masalah teknis yang ada dalam sistem lama. Namun, untuk proses utama seperti mengubah dan memindahkan kode secara otomatis, AI dinilai masih memiliki banyak keterbatasan.

AI juga belum mampu menjamin performa sistem setelah migrasi akan setara dengan mainframe.

“Hal ini juga tidak memperhitungkan kemampuan unik yang ditawarkan oleh mainframe misalnya, memastikan bahwa kinerja dan throughput yang sama tercapai setelah migrasi,” tulis para analis yang dikutip dari The Register, Rabu (15/4/2026).

Gartner menilai dorongan penggunaan AI dalam proyek ini juga dipengaruhi oleh tekanan dari investor. Banyak perusahaan merasa harus menggunakan AI agar terlihat relevan dan menjanjikan di masa depan, meskipun sebenarnya belum tentu dibutuhkan.

Di sisi lain, perusahaan pengguna mainframe memang menghadapi tantangan seperti sulitnya mencari tenaga ahli dan tingginya beban teknis. Hal ini membuat AI terlihat seperti solusi instan, meski kenyataannya tidak sesederhana itu.

“Risiko dari kesalahan perhitungan sangat besar,” tulis para analis.

Karena itu, Gartner mengingatkan perusahaan untuk tidak terlalu percaya pada janji pemasaran AI yang terdengar ajaib. Kesalahan dalam mengambil keputusan migrasi tidak hanya bisa menyebabkan pembengkakan biaya, tetapi juga berisiko mengganggu operasional bisnis secara keseluruhan.

Sebagai saran, Gartner menyebut sebagian besar perusahaan sebaiknya tidak terburu-buru meninggalkan mainframe. Sebaliknya, mereka bisa fokus meningkatkan dan memodernisasi sistem yang sudah ada.

Pandangan ini tentu menjadi kabar baik bagi IBM, salah satu perusahaan yang masih mengandalkan bisnis mainframe. Sebelumnya, sempat muncul kekhawatiranmainframe akan ditinggalkan, terutama setelah Anthropic memperkenalkan teknologi konversi kode berbasis AI melalui produknya.

Namun, kenyataannya bisnis mainframe masih menunjukkan performa yang kuat. Gartner bahkan menilai mainframe tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjalankan aplikasi-aplikasi penting, meskipun tren komputasi berbasis cloud terus berkembang. (Nur Amalina)

JAKARTA - Ketua Umum Majelis Alumni IPNU yang juga Katib Syuriah PBNU, Prof Asrorun Niam Sholeh mengatakan, salah satu nilai yag menjadi pondasi tegaknya jam’iyyah NU adalah komitmen persatuan sebagaimana nampak dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Karenanya, kita perlu kembali kepada Qanun Asasi sebagai pijakan berorganisasi, komitmen ke depan harus membangan kesadaran kembali kepada Mabda Organisasi, kesatuan dan persatuan untuk mengoptimalkan perkhidmatan," ujar Niam saat memberikan sambutan acara Halalbihalal Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) di Jakarta, Minggu malam (12/4/2026).

Menurutnya, menggarisbawahi pentingnya persatuan sebagai fondasi utama berdirinya jam’iyah Nahdlatul Ulama. Semangat kebersamaan harus terus dirawat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan orientasi, baik keagamaan maupun politik.

Guru Besar Bidang Fikih itu menerangkan, geneologi NU itu komitmen bersatu, maka idealnya, tidak ada ruang yang di NU terhadap pertikaian dan perpecahan. Karenanya, jika ada perbedaan pandangan di antara pihak, maka yang lain harus berperan sebagai juru damai, bukan menjadi kompor yang memanaskan, dengan menggunakan mabda’ serta mekanisme organisasi sebagai pedoman.

"Jika pengurus dan jamaah NU memahami utuh Qanun Asasi serta menjadikannya sebagai pijakan, maka pasti tak ada pertentantangan yang menjurus pada perpecahan atau syiqaq berkepanjangan. Di sinilah pentingnya kita kembali pada Qanun Asasi," tuturnya.

"Muktamar NU ke depan harus menjadi jalan menuju persatuan dan kebersamaan, dengan menempatkan norma yang ada dalam Muqaddimah Qanun Asasi sebagai pijakan," terangnya.

Dalam momentum halalbihalal yang penuh kehangatan, Ketua MUI Bidang Fatwa ini menyampaikan, pesan mendalam tentang hakikat silaturahim sebagai perekat utama persaudaraan di tengah perbedaan. Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan momentum untuk mempertautkan hati demi menjaga dan mempererat hubungan antarsesama.

Ia mengingatkan pentingnya menyelesaikan konflik secara bijak dan tidak menjauh dari kebersamaan, sebagaimana nasihat orang tua yang selalu relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berorganisasi, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, seluruh elemen harus tetap berpegang pada prinsip dasar yang telah diwariskan para pendiri, yang termaktub dalam Muqaddimah Qanun Asasi.

"Perbedaan pilihan, afiliasi, maupun pandangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun, dengan bertemu dan bersilaturahim, minimal kita bisa membangun kesepahaman, meskipun belum tentu langsung mencapai kesepakatan," katanya.

Sementara itu, Kyai Ma'ruf Amin menambahkan, pentingnya tema yang diangkat pada momentum halal bi halal ini sebagai bahan refleksi baik untuk personal maupun secara organisasi atau kelembagaan. Tugas manusia sebagai Khalifatullah fil ardh dalam rangka beribadah kepada Sang Pencipta serta memakmurkan bumi.

"Dari sisi keorganisasian, momentum halal bi halal ini merupakan jalan untuk saling memaafkan dan merajut kembali ukhuwah antar sesama manusia yang sebelumnya pernah ternoda oleh kesalahan dan kekhilafan yang diperbuat," sebutnya.

"Allah mengatakan Dia-lah yang menjadikan kamu dari tanah dan meminta kamu, yaitu tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Sebab memakmurkan bumi merupakan bagian daripada tugas khalifah," pungkasnya.

JAKARTA - Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Mambaul Ma’arif KH Abdussalam Shohib (Gus Salam) menyatakan kesiapannya maju di Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikan Gus Salam saat halalbihalal dengan tema “Meneguhkan Khidmah Untuk Umat dan Bangsa” yang digelar Pengurus Cabang (PC) Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (IKA PMII) Jombang.

Kehadiran cucu Mbah Bishri Syansuri; salah satu muassis NU di Al-Aqobah International Schoole (AIS) PP Al-Aqobah, Jombang merupakan kejutan. Tampil dengan kemeja biru muda keabu-abuan dipadu sarung motif batik, Gus Salam memperkenalkan diri sebagai calon Ketua Umum (Ketum) PBNU. Pernyataan tersebut langsung disambut audiens IKA PMII.

"Saya diperintah para kiai saya untuk berikhtiar menjadi Ketum PBNU dalam gelaran Muktamar ke-35 NU Agustus-September nanti," kata Gus Salam, Senin (13/4/2026).

Gus Salam menambahkan, keputusan ini merupakan upaya dalam menjalankan perintah para guru, sesepuh dan masyayikh pesantren dan NU

“Ini soal niat, menata niat ikut kandidat calon Ketua Umum PBNU. Saya sam’an wa tho’atan, memenuhibperintah para guru," ucapnya.

Kendati Gus Salam tidak menjelaskan alasan dari perintah para kiai dan gurunya untuk maju menjadi Ketum PBNU, Gus Salam menyebut, para intelektual NU dan Nahdliyyin pasti sudah mengetahui, bahkan memahami tentang kondisi PBNU dan NU secara umum pada beberapa tahun terakhir.

“Di hadapan para kiai dan intelektual NU, saya hanya mohon do’a restu dan nasehat. Serta, berharap ada masukan saran pendapat demi kelancaran bisa memenuhi perintah untuk maju menjadi Ketua Umum PBNU," tegas Gus Salam.

Ketua PC IKA PMII Jombang KH Amir Maliki Abi Thalchah mengapresiasi niat baik Gus Salam maju sebagai calon Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 NU. kelak. Kiai Amir menceritakan dirinya sebagai putra almarhum Mustasyar PBNU dan selalu aktif setiap event Muktamar NU.

“Semangat NU kembali ke dzurriyah perlu direfleksikan sesuai konteks dan tujuannya. NU sekarang babak belur karena ulah para pemimpinnya. Maka, NU harus dikembalikan pada garis perjuangannya, dan mengonsolidasi para eksponen NU untuk menguatkan struktur serta mengembalikan kebanggaan Nahdliyyin terhadap jam’iyyah,” ujarnya.

"Gus Salam merupakan cucu muassis Hadratussyeikh KH Bishri Syansuri. Ini sanad terkuat, level cucu. Apalagi, Gus Salam ini sangat berpengalaman, kiai muda, energik dan mudah diterima di lingkungan NU," paparnya.

Pengasuh PP Al-Aqobah sesepuh IKA PMII Jombang KH Junaidi Hidayat mengatakan, terkait komunikasinya dengan petinggi PBNU dan tokoh NU yang kebetulan wali santri di pesantrennya. Mereka banyak gelisah atas dinamika PBNU yang gaduh dan terlilit banyak masalah. Baginya, perubahan PBNU ke depan dilakukan seiring dengan pergantian para pemimpinnya.

“Saya senang. Akhirnya, para dzurriyah muassis NU bisa merasakan kegelisahan itu. Bahkan, tumbuh kewajiban untuk mengembalikan NU pada madzhab dan jalur perjuangannya. Kita do’akan Gus Salam diberi kekuatan dan kemudahan menjalankan perintah; berikhtiar menjadi Ketua Umum PBNU,” ucapnya.

Kiai Jun, biasa disapa mengajak seluruh kader dan jejaring IKA PMII untuk mengawal NU.

"Jangan lupa, semua jejaring kader dengan visi yang sama untuk NU, perlu dikonsolidasi dan digerakkan. Terutama, jejaring IKA PMII yang tersebar di seluruh Indonesia harus turut mengawal perjalanan NU. Karena, IKA PMII terlahir dari NU dan berkewajiban khidmad di dalam NU," ujarnya.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa kemungkinan besar muktamar PBNU 2026 akan digelar pada Agustus mendatang. Sejumlah nama menjadi panitia muktamar.

“Sebagaimana diketahui bahwa hasil pleno beberapa waktu yang lalu mengamanatkan penyelenggaraan Muktamar itu pada bulan Juli atau Agustus tahun ini,” kata Gus Ipul kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026).

Gus Ipul menerangkan, nantinya ada sejumlah nama yang akan menjadi panitia dalam kegiatan besar PBNU tersebut.

“Hasil rapat gabungan salah satu di antaranya adalah telah menetapkan panitia inti, ada empat orang. Yang pertama adalah Katib Aam sebagai ketua SC, Profesor Doktor Mohammad Nuh selaku sekretaris SC, saya sendiri sebagai ketua OC, dan Amin Said Husni sebagai sekretaris OC,” ujar dia.

Saat ini, lanjut dia, pihaknya tengah berembuk untuk mengusulkan nama-nama melengkapi daftar kepanitiaan dua agenda penting, yakni Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama

“Kami berempat sedang berembuk untuk mengusulkan nama-nama melengkapi kepanitiaan yang insyaallah akan menyelenggarakan dua event sekaligus yang merupakan satu rangkaian: Munas Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang akan diselenggarakan sebelum Muktamar pada bulan Agustus tersebut,” jelas dia.

Di sisi lain, ia mengimbau kepada para pengurus wilayah dan cabang PBNU untuk bersabar serta mengikuti informasi resmi terkait pelaksanaan Muktamar PBNU 2026.

“Saya ingin menyampaikan kepada khususnya pengurus wilayah dan cabang untuk bersabar mengikuti informasi yang resmi, jangan terbawa isu-isu yang tidak benar ya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, saat ini seluruh proses tengah berjalan dengan kondusif. Ia juga berharap Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar sebelum Muktamar dapat berlangsung dengan lancar.

“Termasuk nanti pada akhirnya Muktamar yang diharapkan nanti menghasilkan sesuatu yang diharapkan bisa membawa Nahdlatul Ulama sebagaimana harapan para muaziz, para pendiri daripada Nahdlatul Ulama,” jelas Gus Ipul.

PT PLN (Persero) umumkan listrik sudah 100 persen kembali menyala. Hal ini menyikapi situasi soal pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta pada Kamis (9/4) malam.

"100 persen menyala, PLN pastikan seluruh wilayah yang mengalami gangguan suplai dari Gardu Induk telah kembali normal pada pukul 20.00 WIB," kata Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika dalam keterangan resminya.

Haris mengonfirmasi bahwa mulai dari wilayah Angke, Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Mampang, Ketapang dan Karet sudah tak lagi mengalami pemadaman listrik. 

Adapun untuk update informasi dan layanan kelistrikan PLN lebih lanjut, pelanggan dapat mengakses aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.

Sebelumnya Haris mengatakan pemadaman dipicu gangguan suplai listrik di beberapa wilayah Jakarta yang bersumber dari beberapa Gardu Induk (GI).

Selanjutnya, PLN menangani masalah tersebut dan mengklaim beberapa gangguan sudah diatasi. 

Pemadaman listrik terjadi di sejumlah daerah di Jakarta malam ini. Pemadaman terjadi salah satunya di perkantoran yang terletak di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan.

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menggelar rapat terbatas (Ratas) dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat ini diikuti sejumlah lembaga, antara lain LAZISNU, GKMNU, LPBI NU.

Rapat juga dihadiri RMI NU, Tim Digital, hingga Lakpesdam. Dalam rapat tersebut, Gus Yahya menyampaikan pengembangan model gerakan peningkatan ketahanan sosial melalui sejumlah elemen.

Pertama, transformasi pemanfaatan energi. Ia menekankan agar penggunaan energi dapat dilakukan lebih hemat dengan harga lebih terjangkau dan lebih mudah diakses terutama oleh rumah tangga. Hal tersebut bisa diupayakan melalui sumber-sumber energi alternatif.

"Harus ada transformasi dalam memanfaatkan energi agar penggunaannya lebih hemat sekaligus terjangkau, baik harganya maupun aksesibilitasnya," ujarnya.

Kedua, Gus Yahya mendorong pengembangan jejaring pengamanan sosial ekonomi melalui konsolidasi tasharruf (penyaluran dan pemanfaatan) LAZISNU secara nasional dan penataan gerakan koin NU agar lebih diarahkan ke model ta’aawun ijtima’i (saling tolong masyarakat akar rumput).

"Langkah-langkah konkret akan dijalankan secara akseleratif dan segera. Akan dilakukan lebih lanjut pembahasan dengan mengundang para ahli yang relevan," katanya.

Gus Yahya menambahkan bahwa peningkatan ketahanan sosial juga perlu dibangun melalui penguatan kohesi sosial. Hal itu perlu dilakukan melalui pemantapan solidaritas bersama.

Ia menekankan agar penyebaran informasi juga dilakukan melalui komunikasi yang menenangkan dan tidak membuat panik masyarakat berdasarkan fakta.

"Perlu dibangun narasi yang tidak menakutkan agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat," cetusnya.

Lebih lanjut, PBNU juga akan menjajaki kerja sama pelaksanaan agenda tersebut dengan pihak-pihak strategis lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan resmi mengajukan upaya hukum kasasi terkait vonis bebas aktivis Direktur Eksekutif Lokataru, Delpedro Marhaen Cs dalam kasus penghasutan demo Agustus 2025.

Hal tersebut tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat yang dilihat Bisnis pada Selasa (7/4/2026). Dalam situs tersebut, terlihat penuntut umum yang mengajukan kasasi yaitu Tri Yanti Merilyn pada Senin (16/3/2026).

"Senin, 16 Maret 2026, pemohon kasasi Tri Yanti Merlyn Christin Pardede," dalam SIPP.

Selanjutnya, waktu penyerahan kasasi terhadap termohon Delpedro dkk dilakukan pada Selasa (31/3/2026). Namun, dalam situs tersebut belum mengungkap sosok majelis hakim maupun panitera pengganti Kasasi.

Di samping itu, Kapuspenkum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengemukakan bahwa alasan pihaknya mengajukan kasasi karena persidangan kasus Delpedro masih menggunakan KUHAP lama.

Terlebih, pelimpahan perkara kasus Delpedro ke persidangan terjadi sebelum KUHP maupun KUHAP baru ditetapkan pada awal Januari 2026. Sementara, pelimpahan dilakukan pada Desember 2025.

"Dengan demikian terhadap perkara atas nama Delpedro Marhaen Rismansyah, dkk yang diputus bebas dalam masa pemeriksaan untuk Upaya hukum tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [KUHAP lama] sehingga terhadap perkara tersebut dilakukan upaya hukum kasasi," ujar Anang saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026).

Sekadar informasi, selain Delpedro, seluruh terdakwa dalam perkara penghasutan demo Agustus lalu ini dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Mereka yakni staf Lokataru Foundation Muzaffar Salim, admin Gejayan Memanggil Syahdan Husein, serta mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial Khariq Anhar.

Ketua Majelis Hakim Harika Nova Yeri menyatakan bahwa Delpedro Dkk diyakini secara sah dan meyakinkan tidak bersalah sebagaimana dakwaan yang dilayangkan penuntut umum.

“Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, alternatif ketiga, dan alternatif keempat Penuntut Umum," ujar Harika saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA – Menjalin hubungan yang sehat tidak hanya soal cinta, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi perubahan hidup bersama.

Menurut Australian Psychological Society, pasangan yang berhasil melalui fase transisi hidup adalah mereka yang meluangkan waktu untuk berdiskusi tentang cara mengelola perubahan bersama.

Kebiasaan mengekspresikan emosi positif dan perilaku yang konsisten, serta saling melihat pasangan dengan pandangan positif, terbukti dapat melindungi hubungan dari naik-turunnya kehidupan sehari-hari dan membuatnya lebih stabil serta sukses.

Selain itu, memaafkan kesalahan dan mengekspresikan rasa syukur berdampak positif pada kualitas hubungan, sekaligus menghadapi tantangan kecil bersama dapat meningkatkan kemampuan pasangan dalam mengatasi masalah di masa depan.

Kunci lain hubungan yang sehat adalah kemampuan mendengarkan dan memahami sudut pandang pasangan, sekaligus berbagi pengalaman dan bekerja sama dalam memecahkan masalah agar hubungan menjadi lebih kuat baik saat menghadapi masa sulit maupun menikmati momen bahagia.

Mengutip Psychology Today, berikut kualitas yang menjadi tanda hubungan yang kuat:
1. Kepercayaan (Trust)
Hubungan yang sehat dibangun dari kepercayaan, dimana masing-masing pasangan terbukti dapat diandalkan. Mereka menahan diri untuk tidak menyakiti perasaan pasangan meski tergoda melakukan hal yang merugikan.
2. Keaslian (Authenticity)
Pasangan yang sehat adalah mereka yang bisa menjadi diri sendiri tanpa berpura-pura. Mereka menghargai perbedaan dan keunikan satu sama lain.
3. Kejujuran (Honesty)
Hidup dalam hubungan yang sehat berarti saling berkata jujur, tapi tetap dengan kasih sayang. Kebenaran disampaikan sebagai bentuk perhatian, bukan senjata untuk menyakiti.
4. Pemahaman (Understanding)
Pasangan yang sehat memahami latar belakang dan konteks hidup masing-masing. Mereka tahu bukan hanya “apa” yang terjadi, tapi juga “mengapa” hal itu terjadi.
5. Penerimaan (Acceptance)
Hubungan melibatkan risiko sakit hati, tapi pasangan yang sehat menerima konsekuensi itu. Mereka memahami bahwa rasa sakit kadang menjadi bagian dari kedekatan.
6. Saling Memberi (Give and Take)
Hubungan yang harmonis menambah nilai dalam hidup masing-masing. Meski tidak selalu seimbang, ada prinsip saling memberi dan menerima agar hubungan tetap sehat.
7. Rasa Hormat (Respect)
Hormat menjadi fondasi hubungan yang langgeng. Tanpa rasa hormat, mudah terjadi kebohongan, ejekan, atau perselingkuhan yang bisa menghancurkan hubungan.
8. Tidak Mementingkan Diri Sendiri (Unselfishness)
Pasangan yang sehat menempatkan kepentingan bersama. Mereka peduli pada keinginan dan pendapat pasangan, bukan hanya diri sendiri.
9. Kasih Sayang (Affection)
Hubungan yang harmonis dipenuhi kasih sayang tulus. Pasangan menikmati waktu bersama karena mereka benar-benar menyukai satu sama lain.
10. Kegembiraan (Joyfulness)
Pasangan yang sehat sering tertawa bersama, merayakan momen kecil, dan menemukan kebahagiaan di hal-hal sederhana. Hubungan yang berkembang adalah hubungan yang penuh sukacita dan kebersamaan.