JAKARTA - Survei kepuasan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal 2026 menunjukkan hasil positif dengan tingkat dukungan yang cukup tinggi. Survei Indikator Politik Indonesia pada Februari 2026 mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 72,8%.

Sementara itu, Cyrus Network pada April 2026 menemukan 65,4% masyarakat mendukung program tersebut, dengan 64,5% responden menilai pelaksanaannya sudah berjalan baik.

Hasil serupa juga terlihat dalam survei Poltracking Indonesia yang menyebut program MBG menjadi salah satu faktor penting yang mendorong tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Pengamat kebijakan publik Prof Trubus Rahardiansah menilai hasil survei tersebut wajar. Menurutnya, hal itu merupakan dinamika yang biasa dalam kebijakan publik dan yang terpenting adalah perbaikan tata kelola serta pengawasan agar program berjalan tepat sasaran.

“Terpenting sekarang adalah komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola, memperketat pengawasan, serta memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan,” ujar Trubus di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Trubus menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola Program MBG. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, terutama pada operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Lihat video: Perkuat Pengawasan MBG, BGN dan Kejagung Luncurkan "Jaga Dapur MBG"



Pembenahan harus dimulai dari sistem pengadaan bahan baku hingga mekanisme pemilihan pemasok. Ia menilai rantai distribusi bahan makanan dalam program MBG memiliki potensi penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.

“Tata kelola harus transparan dan terbuka, termasuk pengelolaan dapur SPPG. Mulai dari bahan baku, pemasok, sampai distribusinya harus jelas. Kalau tidak, potensi penyimpangan akan sangat besar,” katanya.

Selain itu, perlu perbaikan klausul perjanjian antara BGN dengan pengelola SPPG maupun yayasan pelaksana. Menurutnya, kontrak kerja sama harus memuat tanggung jawab hukum yang tegas apabila terjadi kelalaian, termasuk risiko keracunan makanan.

Apabila terjadi insiden keracunan, maka tanggung jawab tidak seharusnya dibebankan kepada pemerintah, melainkan kepada pengelola SPPG sebagai pelaksana teknis yang menerima anggaran. “Harus ada klausul jelas, kalau terjadi keracunan atau penyimpangan, SPPG siap bertanggung jawab secara hukum, bahkan pidana. Jangan pemerintah yang menanggung lagi biaya rumah sakit dan lainnya,” tegasnya.

Dia juga mengusulkan kepemilikan SPPG perlu ditata ulang agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Perlu pembatasan jumlah kepemilikan dan mendorong keterlibatan koperasi serta pelaku UMKM dalam pengelolaan dapur MBG.

Menurutnya, model gotong royong dengan melibatkan masyarakat lokal akan memperkuat akuntabilitas sekaligus membuka peluang kerja. Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak hanya dinikmati oleh pemodal besar.

“Kepemilikan harus dibatasi. Idealnya berbasis koperasi dan UMKM, melibatkan masyarakat. Jangan hanya orang-orang tertentu yang menguasai banyak SPPG,” katanya.

Trubus juga menekankan pentingnya penajaman sasaran penerima manfaat program MBG. Ia menilai bantuan tersebut harus difokuskan kepada kelompok masyarakat miskin, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta kategori miskin ekstrem.

Dia menyebut sekolah dengan latar belakang siswa dari keluarga mampu sebaiknya tidak menjadi prioritas penerima program. Penentuan sasaran, menurutnya, dapat dilakukan dengan melihat latar belakang pekerjaan orang tua siswa.

“Kalau orang tua siswa pengusaha, PNS, atau karyawan BUMN yang mampu, tidak perlu diberikan. Program ini harus fokus pada masyarakat miskin agar tepat sasaran,” ujarnya.

Trubus menilai pengawasan menjadi kunci utama keberhasilan program MBG. Ia mengingatkan besarnya anggaran membuat program tersebut memiliki risiko penyimpangan tinggi, termasuk praktik penggantian bahan makanan dengan kualitas lebih rendah.

Menurutnya, penyimpangan dalam program MBG tidak hanya berdampak pada kerugian anggaran, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. Ia menilai risiko keracunan makanan harus diantisipasi dengan regulasi yang tegas.

Karena itu, Trubus mendorong pemerintah segera menyusun aturan khusus atau undang-undang terkait program MBG. Ia menilai payung hukum tersebut penting untuk memperkuat pengawasan serta memastikan adanya sanksi yang jelas bagi pelanggaran.

“Anggaran sangat besar, tapi payung hukum khusus belum ada. Ini perlu undang-undang agar pengawasan kuat dan ada sanksi tegas jika terjadi penyimpangan,” katanya.

Terkait adanya gugatan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG, Trubus menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun ia berpendapat kritik tersebut seharusnya disertai solusi konkret.

Menurutnya, program MBG pada dasarnya bertujuan membantu masyarakat miskin dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat bawah. Karena itu, ia menilai yang lebih penting adalah memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran melalui pengawasan yang kuat.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Perbankan mencatat bahwa penyaluran kredit baru pada triwulan I 2026 terindikasi tetap tumbuh, meski lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2025, sesuai dengan pola historisnya.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono menyampaikan kondisi ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru sebesar 38,74 persen pada triwulan I 2026.

“Pertumbuhan kredit tersebut utamanya didorong oleh kredit konsumsi,” kata Anton dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, sebelumnya nilai SBT penyaluran kredit baru pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 88,92 persen.

Secara rinci, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan penyaluran kredit baru pada triwulan I 2026 terindikasi bersumber dari peningkatan kredit konsumsi (SBT 51,97 persen).

Sementara itu, kredit Investasi (SBT 37,33 persen) dan kredit modal kerja (SBT 36,40 persen) triwulan I 2026 tetap tumbuh meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

Peningkatan kredit konsumsi bersumber dari peningkatan permintaan kredit multiguna (SBT 51,90 persen), kredit tanpa agunan (SBT 37,23 persen), dan kredit kendaraan bermotor (SBT 13,38 persen).

Sementara jenis kartu kredit dan kredit pemilikan rumah (KPR)/kredit pemilikan apartemen (KPA) melambat dengan SBT masing-masing sebesar 47,05 persen dan 42,33 persen.

Adapun pada triwulan II 2026, penyaluran kredit baru diprakirakan meningkat dengan SBT sebesar 96,65 persen.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada triwulan II 2026 masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi

Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran kredit pemilikan rumah/kredit pemilikan apartemen (KPR/KPA) diprakirakan masih menjadi prioritas utama, diikuti kredit multiguna dan kredit tanpa agunan.

Selanjutnya, mengenai kebijakan penyaluran kredit, standar penyaluran kredit perbankan pada triwulan I 2026 terindikasi lebih berhati-hati dibandingkan triwulan IV 2025, tecermin dari Indeks Lending Standard (ILS) yang bernilai positif sebesar 0,15.

Standar penyaluran kredit yang lebih berhati-hati tersebut terutama pada jenis kredit investasi, di tengah ILS yang lebih longgar pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

Beberapa aspek kebijakan penyaluran kredit yang terindikasi lebih berhati-hati, antara lain pada aspek jangka waktu kredit dan persyaratan administrasi.

Pada triwulan II 2026, standar penyaluran kredit diprakirakan lebih longgar, dengan ILS negatif sebesar 2,88.

Responden memprakirakan outstanding kredit sampai dengan akhir tahun 2026 terus tumbuh. Pertumbuhan kredit tahun 2026 diperkirakan sebesar 8,06 persen (yoy), meski lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan kredit tahun 2025 sebesar 9,69 persen (yoy).

Kondisi tersebut antara lain ditopang oleh prospek kondisi ekonomi dan moneter yang tetap positif serta risiko dalam penyaluran kredit yang terjaga.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Usulan peninjauan kembali parliamentary threshold atau ambang batas parlemen kembali mengemuka seiring dinamika pembahasan sistem pemilu nasional. Pusat Polling Indonesia (Puspoll) menilai bahwa kebijakan tersebut perlu dirumuskan secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan kualitas representasi demokrasi.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin menyebut, ambang batas parlemen selama ini memang berfungsi sebagai instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan mendorong stabilitas pemerintahan. Namun, dalam praktiknya, angka ambang batas yang terlalu tinggi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru.

“Parliamentary threshold penting untuk menjaga efektivitas sistem politik, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip representasi. Harus ada formula yang seimbang antara stabilitas dan demokrasi,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).

Puspoll mengapresiasi Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menyebutkan pembahasan ambang batas parlemen nantinya tidak akan memberatkan partai politik. Wakil Ketua DPR tersebut juga menegaskan untuk mengutamakan kehati-hatian sehingga tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dia menilai, diskursus mengenai ambang batas parlemen tidak bisa dilepaskan dari pandangan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyoroti potensi banyaknya suara pemilih yang terbuang akibat penerapan ambang batas sebesar 4 persen.

Menurut Chamad, hal ini menjadi catatan penting dalam merumuskan kebijakan ke depan, agar setiap suara masyarakat tetap memiliki peluang untuk terkonversi dalam sistem perwakilan.

“Putusan Mahkamah Konstitusi memberi sinyal bahwa desain sistem pemilu harus semakin inklusif. Jangan sampai ada kesenjangan antara suara yang diberikan pemilih dengan representasi yang dihasilkan,” lanjutnya.

Selain itu, Puspoll juga menekankan pentingnya membuka ruang bagi aspirasi partai non-parlemen dalam proses kajian parliamentary threshold. Menurutnya, partai-partai tersebut merupakan bagian dari ekosistem demokrasi yang juga memiliki basis dukungan masyarakat.

Kajian yang komprehensif, kata dia, harus mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari partai besar, partai kecil, maupun kelompok masyarakat sipil.

Lebih jauh, Puspoll melihat bahwa arah pembahasan ambang batas parlemen saat ini menunjukkan adanya upaya untuk mencari titik temu antara kebutuhan stabilitas politik dan tuntutan demokrasi yang lebih representatif.

Dalam konteks tersebut, diperlukan pendekatan berbasis data serta dialog terbuka antar pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya stabil secara politik, tetapi juga adil secara demokratis.

“Kuncinya ada pada keseimbangan. Sistem kepartaian perlu dijaga agar tidak terfragmentasi, tetapi pada saat yang sama suara rakyat juga harus tetap terwakili secara proporsional,” pungkasnya.

JAKARTA - Sebanyak 70,77% responden menyatakan puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum, dan pertahanan-keamanan. Hal tersebut berdasarkan hasil survei nasional Lembaga survei Index Politica terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto dan kinerja Menteri Kabinet Merah Putih 2026.

Survei ini dilaksanakan pada 5-19 April 2026 dengan metode wawancara tatap muka secara langsung. Survei melibatkan 1.610 responden berusia di atas 17 tahun keatas atau sudah menikah dan bukan anggota TNI-Polri dengan pendidikan minimal tamatan SMA.

Sampel tersebar di 34 provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan papua. Teknik sampling yang digunakan adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 1,6 % pada tingkat kepercayaan 95%.

Direktur Riset Index Politica Fadhly Alimin Hasyim mengatakan, tingkat kepercayaan terhadap kinerja personal Presiden Prabowo Subianto sangat tinggi. “Sebanyak 70,77% responden menyatakan puas dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi, sosial, politik, penegakan hukum dan pertahanan-keamanan,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Sementara hanya 25,63% menyatakan tidak puas dan 3,60 % menyatakan tidak tahu/tidak menjawab. Sedangkan tingkat kepercayaan atau kinerja terbaik Menteri Kabinet Merah Putih jatuh pada sepuluh orang.

Mereka adalah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan program Ketahanan kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan: Fokus pada perumusan kebijakan ekonomi yang adaptif.

Kedua, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan program Sinkronisasi pembangunan bendungan, irigasi, dan akses jalan

Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menetapkan target dalam periode 2025–2026, khususnya dalam penyelesaian sertifikasi tanah sebanyak 3,05 juta bidang

Keempat, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan program swasemabada beras.

Kelima, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar sirait dengan program 3 juta rumah rakyat.

Keenam, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dengan program kerja Pembangunan 66 rumah sakit standar international.

Ketujuh, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya program kerjanya berfokus pada manajemen kabinet dan efisiensi birokrasi.

Kedelapan, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsuddin dengan program kerja transfer teknologi kapal selam, drone dan Kapal perang.

Kesembilan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir dengan program kerja dana pension atlet.

Kesepuluh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan program kerja perlindungan warisan budaya dan revitalisasi bahasa.

“Survei juga menunjukkan kinerja para menteri atau program kerja menteri kabinet merah putih terkait erat atau sangat berpengarus dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.

Dengan penguatan pada rantai pasok lokal dan evaluasi berkelanjutan, MBG diprediksi akan terus menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Survei nasional yang dilakukan lembaga survei Poltracking Indonesia menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat menuai berbagai diskusi di awal peluncurannya, kini terbukti menjadi motor utama kepuasan publik serta katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat akar rumput.

Peneliti Utama Poltracking Indonesia, Masduri Amrawi menyatakan berdasarkan survei yang dilakukan lembaga tersebut didapati tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo - Gibran mencapai 75,1 persen yang mana sebanyak 74,1 persen di antaranya menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kita mendalami program prioritas MBG. Dari data ini, 88 persen publik tahu tentang program yang sangat populer dan fenomenal ini, hanya saja yang puas terhadap program ini adalah 55 persen," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Selain itu, lanjutnya, data survei menunjukkan bahwa 36,5 persen publik menilai MBG sebagai program yang paling dirasakan manfaatnya secara langsung, melampaui program bantuan lain seperti subsidi upah maupun layanan kesehatan.

Menurut Masduri, Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar makan siang gratis, melainkan fondasi baru bagi ketahanan pangan sekaligus intervensi pemerintah dalam membangun kualitas manusia Indonesia.

"Dengan penguatan pada rantai pasok lokal dan evaluasi berkelanjutan, MBG diprediksi akan terus menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Sementara itu Ketua Kelompok Tani Bina Kasih, Desa Kadiwano Kecamatan Wewewa Timur, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) Samuel Seronadi menyatakan Program MBG memiliki dampak positif terhadap petani.

Dia menuturkan 21 petani di kelompok tani tersebut membudidayakan beragam sayuran seperti kacang panjang, buncis, labu jepang, dan sawi di lahan masing-masing untuk memenuhi pasokan MBG di desa mereka.

"Dengan adanya MBG yang ada di wilayah kami, tanaman kami jadi laku, tidak perlu susah-susah lagi ke pasar,” katanya.

Samuel juga mengaku, sebelum ada dapur MBG hasil pertanian yang mereka bawa ke pasar jumlahnya banyak sekali sehingga tidak terserap pasar, namun sekarang kelompok taninya sudah membuka lahan kembali untuk memenuhi pasukan dapur MBG di wilayahnya.

“Kami bersyukur dengan adanya MBG ini, hasil tani kami terserap, anak-anak kami bisa makan teratur. Di Indonesia Timur ini memang kadang anak sekolah tidak makan kalau jalan ke sekolah pagi-pagi. Termasuk anak saya," ujarnya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis Bank Indonesia (BI) menunjukkan kinerja kegiatan dunia usaha pada kuartal I 2026 melambat dibandingkan periode sebelumnya meski masih berada di zona positif.

Direktur Departemen Komunikasi Anton Pitono mengatakan, nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada kuartal I 2026 tercatat sebesar 10,11%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan SBT pada kuartal IV 2025 yang mencapai 10,61%.

Saldo Bersih Tertimbang (SBT) merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan arah atau tren penyaluran kredit baru dan kebutuhan pembiayaan di sektor perbankan dan korporasi.

“Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha pada triwulan I 2026 terjaga," ujar Anton dalam keterangan resmi, Jumat (17/4).

Meski melandai, BI menyatakan mayoritas lapangan usaha masih mencatatkan kinerja positif. Beberapa sektor yang menjadi penopang utama, antara lain sektor jasa keuangan dengan SBT 1,94%; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,54%; industri pengolahan sebesar 1,46%; serta perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,24%.

Menurut Anton, perkembangan ini sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan I 2026. Misalnya, Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H, serta dimulainya musim panen pada komoditas pertanian.

Kapasitas Produksi Meningkat

Kapasitas produksi terpakai pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 73,33%, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar 73,15%. BI menyebut kenaikan kapasitas produksi ditopang oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta lapangan usaha industri pengolahan. Sementara itu, keuangan dunia usaha dalam kondisi baik pada aspek likuiditas maupun rentabilitas, dengan akses kredit yang lebih mudah.

Responden memperkirakan kegiatan usaha pada triwulan II 2026 meningkat dengan SBT sebesar 14,80%. Peningkatan kegiatan usaha terutama bersumber dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan.

Selain itu, lapangan usaha pertambangan dan penggalian akan didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan. Adapun lapangan usaha konstruksi akan naik seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja lapangan usaha (LU) industri pengolahan pada triwulan I (TW-1) 2026 meningkat dan berada pada fase ekspansi (indeks lebih dari 50 persen), tecermin dari Prompt Manufacturing Index​ (PMI) BI yang lebih tinggi.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa angka PMI-BI triwulan I tahun 2026 tercatat sebesar 52,03 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 51,86 persen.

Berdasarkan komponen pembentuknya, PMI-BI triwulan I 2026 didorong oleh volume persediaan barang jadi, volume produksi, dan volume total pesanan yang tercatat berada pada fase ekspansi masing-masing sebesar 54,43 persen, 54,07 persen, dan 53,20 persen.

Berdasarkan sublapangan usaha (sub-LU), PMI-BI pada sebagian besar sub-LU juga berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman (57,27 persen), selanjutnya industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki (55,83 persen), serta industri makanan dan minuman (55,33 persen).

Adapun pada triwulan II 2026, ia mengatakan kinerja LU industri pengolahan diprakirakan tetap berada pada fase ekspansi dan meningkat menjadi 52,26 persen.

Ekspansi itu, menurut dia, terutama didorong oleh volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan.

Mayoritas sub-LU diprakirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada industri furnitur, lalu industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri makanan dan minuman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mencatat kinerja kegiatan dunia usaha diindikasikan terjaga pada triwulan I 2026.

Hal itu tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,11 persen, meski lebih rendah dari 10,61 persen pada triwulan IV 2025.

Direktur Departemen Komunikasi BI Anton Pitono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa kinerja mayoritas lapangan usaha (LU) tercatat positif.

Hal itu bersumber dari LU jasa keuangan, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, LU industri pengolahan, serta LU perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan motor.

Perkembangan itu, menurut dia, sejalan dengan peningkatan permintaan masyarakat pada berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di triwulan I 2026 seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, periode Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, serta dimulainya musim panen pada komoditas pertanian.

Kapasitas produksi terpakai pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 73,33 persen, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar 73,15 persen.

Kenaikan kapasitas produksi ditopang oleh LU pertanian, kehutanan, dan perikanan serta LU industri pengolahan.

Sementara itu, keuangan dunia usaha dalam kondisi baik pada aspek likuiditas maupun rentabilitas, dengan akses kredit yang lebih mudah.

Responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan II 2026 meningkat dengan SBT sebesar 14,80 persen.

Peningkatan kegiatan usaha diprakirakan terutama bersumber dari LU pertanian, kehutanan, dan perikanan, hal itu sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan.

Kemudian, LU pertambangan dan penggalian yang didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan, serta LU konstruksi seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja kegiatan dunia usaha pada kuartal I/2026 melambat apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, meski tetap berada di zona ekspansi.

Direktur Departemen Komunikasi Anton Pitono memaparkan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 10,11% pada kuartal I/2026. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan capaian kuartal III/2025 yang mencatatkan SBT sebesar 10,61%.

Bahkan, apabila ditarik secara historis, ini menjadi perlambatan ketiga dalam tiga kuartal terakhir. SBT sebesar 10,11% itu juga menjadi yang terendah sejak kuartal I/2025 atau setahun lalu (7,63%).

Meski demikian, BI menilai kinerja kegiatan usaha tetap terjaga, ditopang oleh momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Tahun Baru Imlek, Hari Suci Nyepi, periode Ramadan dan Idulfitri 1447 H, serta dimulainya musim panen pada komoditas pertanian.

"Kinerja mayoritas Lapangan Usaha [LU] tercatat positif, bersumber dari LU Jasa Keuangan, LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Industri Pengolahan, serta LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor," jelas Anton dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).

Perinciannya, sektor Jasa Keuangan mencatatkan SBT sebesar 1,94%, diikuti oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,54%, Industri Pengolahan sebesar 1,46%, serta Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor sebesar 1,24%.

Sementara itu, kapasitas produksi terpakai tercatat sebesar 73,33% pada kuartal I/2026, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 73,15%. Peningkatan kapasitas produksi ditopang oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (72,53%) dan LU Industri Pengolahan (70,31%) sejalan dengan peningkatan aktivitas usahanya.

Kendati demikian, LU lainnya tercatat melambat seperti Pengadaan Listrik (80,49%), LU Pertambangan dan Penggalian (68,55%) dan LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (74,74%) sejalan dengan aktivitas usahanya.

Di sisi lain, kondisi ketenagakerjaan menunjukkan perlambatan. Penggunaan tenaga kerja mencatat SBT sebesar 0,28% pada kuartal I/2026, lebih rendah dibandingkan dengan SBT kuartal sebelumnya sebesar 0,72%.

Lebih lanjut, Saldo Bersih (SB) Likuiditas tercatat sebesar 17,05%, lebih rendah dari SB 18,72% pada kuartal sebelumnya. Persentase responden yang menjawab kondisi likuiditas "lebih baik" sebesar 23,98%, lebih rendah dibandingkan 25,93% pada periode sebelumnya.

Pada kuartal II/2026, responden survei BI optimistis kegiatan usaha akan kembali meningkat. Bank Indonesia memprakirakan SBT kegiatan usaha pada kuartal I/2026 akan menembus level 14,80%.

Optimisme tersebut diprakirakan bersumber dari LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (SBT 2,38%) sejalan dengan berlanjutnya musim panen komoditas pangan dan tanaman perkebunan, serta perikanan sesuai pola musimannya; kemudian LU Pertambangan dan Penggalian (SBT 0,74%) didukung penurunan curah hujan sehingga mendorong aktivitas pertambangan; serta LU Konstruksi (SBT 1,02%) seiring dengan dimulainya pengerjaan sejumlah proyek.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun mengungkapkan bahwa mayoritas publik tidak setuju terhadap wacana pelengseran pemimpin di tengah masa jabatan. Temuan survei terbaru Median menunjukkan bahwa publik lebih mengedepankan stabilitas pemerintahan dan penghormatan terhadap mekanisme demokrasi.

“Data kami menunjukkan, 62 persen responden menyatakan tidak setuju jika terjadi pelengseran di tengah masa jabatan. Bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menginginkan stabilitas politik tetap terjaga, apalagi di tengah kondisi geopolitik sedang memanas,” ujar Rico Marbun dalam paparannya, dikutip Kamis (16/4/2026).

Menurut Rico, ada sejumlah alasan utama yang melatarbelakangi sikap publik tersebut. Alasan terbesar adalah kekhawatiran terhadap potensi perpecahan dan kekacauan apabila pelengseran dilakukan sebelum masa jabatan berakhir.

“Sebanyak 15,5 persen responden secara eksplisit menyebut bahwa pelengseran di tengah jalan berisiko memicu perpecahan dan instabilitas. Ini menunjukkan kesadaran publik bahwa transisi kekuasaan yang tidak normal bisa berdampak luas,” jelasnya.

Selain itu, faktor legitimasi demokrasi juga menjadi pertimbangan penting. Sebanyak 12,2 persen responden menilai bahwa pemimpin yang telah terpilih merupakan hasil mandat rakyat dan pemenang pemilu, sehingga harus dihormati hingga masa jabatannya selesai.

“Publik masih memegang prinsip bahwa hasil pemilu adalah kontrak politik yang harus dijaga. Ini terlihat dari 12,2 persen responden yang menekankan pentingnya menghormati mandat rakyat,” lanjut Rico.

Alasan lain yang cukup dominan adalah pandangan bahwa masa jabatan belum selesai (12,0 persen), sehingga pelengseran dianggap tidak memiliki dasar yang kuat secara konstitusional maupun etis.

Di sisi lain, 10,8 persen responden menilai isu pelengseran sebagai isu lama yang terus diangkat kembali tanpa urgensi yang jelas, sementara 9,5 persen menyatakan bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih dinilai cukup baik.

“Artinya, publik melihat selama kinerja masih berjalan dan tidak ada pelanggaran besar, maka dorongan untuk pelengseran tidak mendapatkan legitimasi sosial,” tegasnya.

Rico menambahkan, temuan ini menjadi sinyal penting bagi elite politik agar tidak memainkan isu-isu yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Survei Median ini dilakukan pada periode 30 Maret hingga 7 April 2026. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media sosial dengan target responden pengguna aktif media sosial berusia 17 hingga 60 tahun ke atas.

Sebanyak 1.300 responden terlibat dalam survei ini, dengan distribusi pertanyaan dilakukan secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia melalui akun media sosial.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut 10 kota baru akan segera disurvei bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mempercepat pengembangan kawasan tersebut.

Dia mengatakan pihaknya akan membentuk tim bersama dengan Kementerian ATR/BPN guna melakukan survei langsung ke 10 lokasi kota baru yang telah diidentifikasi dalam rangka percepatan pembangunan perumahan rakyat.

"Kita bersepakat akan membuat tim bersama yang melakukan survei-survei di lokasi itu," kata Menteri Maruarar Sirait yang akrab disapa Ara usai melakukan pertemuan terbatas dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Jakarta, Kamis.

Survei tersebut akan dilakukan setelah pihaknya menerima data awal terkait rencana pengembangan 10 kota baru yang sedang disiapkan pemerintah. Ke-10 kota baru itu untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat secara masif.

Ara menyebutkan data tersebut diperoleh dari Menteri ATR/BPN yang telah menyerahkan sejumlah lokasi potensial untuk ditindaklanjuti. Beberapa wilayah yang masuk dalam daftar 10 kota tersebut antara lain Tangerang, Banten; Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya Batang, Jawa Tengah; Deli Serdang, Sumatera Utara; dan Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

Selain itu, terdapat pula beberapa titik lain di wilayah Jawa Timur yang turut masuk dalam daftar pengembangan kota baru tersebut.

"Kami mendapatkan data untuk bakal 10 kota baru diantaranya ada Tangerang, Bogor, Batang, Dari Serdang, Kubu Raya. Kemudian beberapa titik lainnya di Jawa Timur, itu juga sudah diberikan datanya kepada kami," ujarnya.

Meski demikian, Menteri PKP belum merinci lebih jauh mengenai lokasi-lokasi tersebut karena bergegas meninggalkan lokasi usai pertemuan dengan Menteri ATR/BPN.

Sebelumnya, pemerintah telah merancang kebijakan pemanfaatan kawasan strategis untuk pembangunan rumah rakyat guna memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar lahan negara di lokasi premium dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

Presiden juga menginstruksikan Menteri ATR/BPN untuk segera menyiapkan lahan yang dapat digunakan dalam pembangunan perumahan secara cepat dan terukur.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI melakukan kunjungan resmi ke Maritime Safety Administration of the People's Republic of China sebagai bagian dari rencana pembukaan layanan BKI di China . Kunjungan ini bertujuan memperkuat kerja sama di bidang survei dan sertifikasi kapal serta meningkatkan dukungan bagi pengguna jasa BKI yang beroperasi di pasar internasional.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto hadir dalam kunjungan tersebut bersama delegasi dari BKI. Kunjungan ini membahas persiapan pembukaan unit layanan BKI di China, termasuk peluang kerja sama dalam penyelenggaraan layanan klasifikasi dan penguatan dukungan terhadap keselamatan maritim .

"Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi BKI untuk memperluas jangkauan layanan serta mendekatkan dukungan teknis kepada pelanggan di kawasan Asia dan pasar global," terangnya.

Pembukaan layanan di China diharapkan memperkuat peran BKI dalam mendukung keselamatan maritim sekaligus meningkatkan kualitas dan kemudahan akses layanan bagi pengguna jasa internasional. Kehadiran BKI di pusat aktivitas maritim global penting untuk memastikan layanan yang responsif dan sesuai kebutuhan industri.

Langkah ekspansi ini menegaskan komitmen BKI dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing di tingkat global, termasuk dalam proses menuju keanggotaan International Association of Classification Societies (IACS).

Gandeng Otoritas Maritim China, BKI Perluas Layanan Global



"Upaya tersebut diharapkan memperkuat posisi BKI sebagai badan klasifikasi nasional yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam industri maritim internasional," bebernya.