Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan ada enam Peraturan OJK (POJK) yang akan terbit pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan enam POJK itu berkenaan dengan integritas pelaporan keuangan, pelaporan berkala lembaga penjamin, solvabilitas perusahaan perasuransian, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked, tata kelola PPDP, dan penyelenggaraan usaha dana pensiun.

“Adapun, 3 POJK lainnya masih menunggu amanat dari Undang-Undang P2SK maupun Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” katanya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi meneruskan, ke depannya kebijakan yang ada pada sektor PPDP diarahkan untuk lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, pihaknya juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan keuangan berkelanjutan sektor PPDP.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa selain dari sisi kebijakan, sektor PPDP bisa dikembangkan melalui dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan industri.

“Baik itu difokuskan pada penguatan internal maupun peningkatan permodalan, penguatan governance dan risk management, serta akselerasi digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia,” ucap Ogi.

Seluruh upaya tersebut, imbuhnya, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan industri PPDP.

Lebih jauh, Ogi turut mengingatkan dan mengajak para pelaku usaha di sektor PPDP untuk turut serta dalam program prioritas pemerintah yang sedang dijalankan. Misalnya, melalui asuransi kesehatan dan asuransi untuk program 3 juta rumah.

Untuk asuransi kesehatan, dia ingin mendorong perluasan kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pasalnya, hingga kini dia menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki produk asuransi kesehatan, baik dari BPJS Kesehatan maupun perusahaan asuransi.

“Yang kedua yang kita juga akan diskusikan yaitu untuk program 3 juta rumah, program itu adalah program yang jangka panjang lebih dari 15 tahun 20 tahun. Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Rsiko terhadap property risk menyangkut masalah perusahaan terhadap properti rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ujar Ogi.

Adapun, untuk masalah teknisnya seperti apakah premi itu akan ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi atau blended dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat masih terus didiskusikan.

“Itu adalah dua yang mungkin menjadi konser kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” pungkasnya.

Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan penyesuaian Peraturan OJK (POJK) tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) yang mendorong perbankan untuk lebih berpartisipasi dalam penyaluran kredit kepada program-program prioritas pemerintah.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain, itu juga kita siapkan dalam ketentuan di RPOJK RBB tersebut,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, Selasa.

Ketika ditanya wartawan mengenai Rancangan POJK (RPOJK) tersebut, Friderica atau akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa pembiayaan untuk program prioritas tidak wajib, akan tetapi regulator mendorong hal tersebut.

“Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu. Kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka (perbankan),” kata dia.

Lebih lanjut, Kiki menyampaikan bahwa OJK saat ini tidak hanya berfokus untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melainkan juga mendorong sektor jasa keuangan agar lebih berperan terhadap pembangunan nasional.

“Kepada UMKM, misalnya, memang harus kita dorong, harus ada keberpihakan untuk UMKM. Kalau tidak, angkanya segitu-segitu saja kan,” kata dia.

Ia menambahkan bahwa dukungan terhadap UMKM memerlukan strategi yang menyeluruh. Dalam hal ini, tidak hanya mengupayakan akses pembiayaan saja, tetapi juga menjaga kualitas kredit.

"Hal itu merupakan satu strategi nasional, bagaimana misalnya UMKM kita bisa didorong naik kelas dan sebagainya, itu akan menjadi suatu kolaborasi yang luar biasa dari semua pihak, baik itu dari sektor keuangan, pemerintah seperti melalui kementerian UMKM dan itu akan terus bisa jalan,” kata Kiki.

Sebelumnya pada beberapa tahun lalu, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 5 Tahun 2016 tentang RBB. Adapun saat ini, OJK tengah melakukan revisi terhadap aturan tersebut dengan membuka permintaan tanggapan dari masyarakat atas rancangan regulasi dimaksud, sebagaimana disampaikan melalui situs resmi OJK.

Penyesuaian yang dilakukan antara lain mencakup perincian rencana penanaman dana. Dalam Pasal 12 POJK 5/2016, rencana tersebut paling sedikit meliputi rencana penyediaan dana kepada pihak terkait; rencana pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur inti; rencana kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu.

Kemudian rencana kredit berdasarkan lapangan usaha, jenis penggunaan, provinsi, dan jenis akad; rencana kredit kepada UMKM; rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga; serta rencana penanaman dana lainnya.

Dalam draf RPOJK tentang RBB, selain mempertahankan rincian rencana kredit sebagaimana diatur dalam POJK 5/2016, terdapat penambahan cakupan pada rincian penanaman dana, antara lain rencana penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta rencana pemberian kredit lainnya, termasuk kredit dalam rangka program pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) untuk memperketat pengawasan influencer dalam penyebaran informasi di industri keuangan.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan POJK terkait sedang disusun dan masuk dalam tahap finalisasi. Aturan tersebut akan berfokus dalam mengatur aktivitas di industri keuangan digital.

Kiki menjelaskan sanksi dalam aturan tersebut dapat diberikan kepada pihak yang merekomendasikan instrumen investasi yang menyebabkan kerugian.

"Jadi kita nggak ngatur orangnya, tetapi aktivitas siapapun orangnya yang kemudian berkata sesuatu yang kemudian bisa menyebabkan orang itu ada kerugian. Misalnya dia merekomendasikan produk tertentu, yang dia bilang pengguna, padahal dia dapat komisi dari yang dia promosikan," ungkap Friderica usai acara launching Pusat Inovasi Digital Indonesia di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Saat ini, POJK yang mengawasi influencer baru diatur untuk sektor saham melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, termasuk sanksi bagi influencer yang terbukti melakukan pelanggaran di pasar modal.

Selain itu, UU tersebut juga dipakai dalam menindak kasus goreng saham atau manipulasi harga saham, seperti sejumlah kasus yang telah diungkap OJK sebelumnya.

"Yang kayak kemarin, saham. Itu dia melakukan pom-pom (goreng saham) dan lain-lain, itu semua bisa kita berikan sanksi yang cukup berat," terang Kiki.

Sementara itu, Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan POJK terkait ditargetkan selesai pada Semester I tahun ini dan berharap influencer dapat mematuhi peraturan tersebut.

"Jadi kebetulan sekarang di tahun ini kita targetkan akan keluar Peraturan OJK yang khusus terkait dengan pihak yang menyebarkan informasi. Nah dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah influencer tadi," ujar Hasan.

"Semester 1 (POJK influencer), karena sudah kita lakukan pembahasan di forum RDK bahkan, untuk draft atau konsep peraturannya," jawabnya saat ditanya kapan peraturan tersebut rampung.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) memilih tidak terburu-buru naik ke Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 3. Perseroan menilai penguatan kualitas dan fundamental bank menjadi prioritas utama dibanding sekadar mengejar kenaikan kelas.

Compliance & Risk Director BTPN Syariah Arief Ismail menyampaikan saat ini modal inti BTPN Syariah hampir mencapai Rp10 triliun. Itu artinya, bank masih membutuhkan tambahan modal sekitar Rp4 triliun untuk masuk KBMI 3.

“Sekarang [modal inti BTPN Syariah] kita hampir Rp10 triliun, berarti Rp4 triliun lagi ya [untuk masuk KBMI 3],” kata Arief dalam kunjungannya di Wisma Bisnis Indonesia, dikutip pada Selasa (17/2/2026).

Dengan pertumbuhan modal yang berlangsung secara bertahap, BTPN Syariah memperkirakan target tersebut dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

Kendati begitu, perseroan memilih tidak terburu-buru untuk masuk KBMI 3 mengingat penguatan kualitas dan fundamental bank menjadi prioritas utama saat ini.

“Ceritanya ada, cuma kita enggak ngoyo. Orang Jawa bilangnya enggak ngoyo, karena memang yang diutamakan adalah kualitas dari banknya itu sendiri ketimbang KBMI-nya,” jelas Arief.

Di sisi lain, Arief mengungkapkan bahwa bank tetap menjaga kebijakan pembagian dividen di atas 30%, sehingga tidak seluruh laba ditahan untuk mempercepat kenaikan modal inti.

Perseroan juga mempertimbangkan dampak kenaikan kelas terhadap rasio permodalan, termasuk potensi rasio kecukupan modal (CAR) yang terlalu tinggi apabila naik KBMI 3 dilakukan secara cepat.

Karena itu, Arief menyebut bahwa BTPN Syariah memilih memanfaatkan modal yang ada untuk memperkuat dan mengembangkan bisnis, termasuk menjajaki peluang usaha baru. “Memang niat ke sana ada, tapi secara natural,” pungkasnya.

Hingga akhir 2025, modal inti BTPS Syariah secara konsolidasi tercatat sebesar Rp9,57 triliun. Itu artinya, BTPS Syariah masuk dalam KBMI 2.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelompokkan bank berdasarkan besaran modal inti ke dalam empat kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Ketentuan itu tercantum dalam Peraturan OJK (POJK) No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Bank dengan modal inti hingga Rp6 triliun masuk KBMI 1, sedangkan bank bermodal inti di atas Rp6 triliun hingga Rp14 triliun tergolong KBMI 2. Kemudian, bank dengan modal inti lebih dari Rp14 triliun hingga Rp70 triliun diklasifikasikan sebagai KBMI 3. Bank dengan modal inti di atas Rp70 triliun masuk dalam kategori KBMI 4.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan industri multifinance mencapai Rp506,50 triliun pada Desember 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyampaikan nilai itu tumbuh 0,61% year-on-year (YoY).

“Didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 10,06% year-on-year,” ucapnya dalam keterangan resmi Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) OJK, Jumat (6/2/2026).

Menilik perbandingannya secara bulanan atau month-to-month (MtM), piutang pembiayaan turun sangat tipis 0,006% dari Rp506,82 triliun.

Lebih lanjut, Agusman menyampaikan bahwa profil risiko perusahaan pembiayaan pada Desember 2025 masih dalam kondisi terjaga.

“Non Performing Financing [NPF] gross tercatat 2,51 persen dan NPF net sebesar 0,77 persen,” sebutnya.

Tidak hanya NPF, dia turut membeberkan gearing ratio perusahaan pembiayaan berada di bawah batas maksimum sebesar 10 kali, yakni 2,18 kali.

Di lain sisi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan piutang pembiayaan perusahaan multifinance pada 2026 tumbuh 6%—8% YoY.

Agusman membeberkan optimistis itu didorong oleh terbitnya POJK 35/2025 atau deregulasi yang menyederhanakan dan menyesuaikan beberapa ketentuan.

“Kita kan memberikan beberapa paket deregulasi kemarin, dengan POJK kita yang baru itu. Jadi seperti misalnya uang muka, DP untuk pembelian kendaraan bermotor, mobil, kita buat lebih gampang, lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian juga untuk UMKM dan seterusnya, jadi seperti itu background-nya,” ucapnya kala ditemui seusai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2024 di Jakarta, Kamis (5/2/2024).

PT Pintu Kemana Saja (PINTU) berkomitmen mendukung keamanan ekosistem aset kripto dalam negeri melalui kolaborasi strategis dengan aparat penegak hukum. Komitmen ini ditunjukkan melalui partisipasi PINTU dalam workshop penguatan kapasitas penelusuran dan pemulihan aset digital.

Acara bertajuk Advanced Asset Tracing & Recovery Workshop ini diinisiasi Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia (Kortastipikdor Polri) bersama International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) (USDOJ).

Dalam forum tersebut, PINTU hadir bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) lainnya yakni Indodax.

Direktorat Pengaturan, Pengembangan, dan Analisis Informasi IAKD OJK, Tommy Elvani Siregar, menyampaikan bahwa prinsip pengaturan OJK terus berkembang dengan melengkapi tiga aspek utama. Aspek tersebut mencakup manajemen risiko, tata kelola, dan perlindungan konsumen, ditambah kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Market Conduct.

"Ke depan kami sedang membuat POJK terkait tata kelola dan manajemen risiko yang lebih dalam. Kami ingin buat penguatan dan pengembangan pasar kripto sambil mengutamakan perlindungan konsumen," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2).

Sementara itu, Analis Permasalahan Hukum PPATK, Syahrijal Syakur, menjelaskan kolaborasi lintas lembaga dalam menyusun Sectoral Risk Assessment (SRA) pada 2021. Penilaian risiko sektor finansial yang menggunakan teknologi baru ini melibatkan OJK, BIN, BNPT, Densus 88, Kejaksaan, Kepolisian, dan Bappebti.

"Itu menjadi salah satu kewajiban yang harus kita penuhi dalam rangka comply terhadap Financial Action Task Force (FATF) recommendation. Ini juga bermanfaat bagi industri dan juga bagi teman-teman penegak hukum guna memitigasi risiko penggunaan sarana teknologi baru," kata dia.

Financial Crime Compliance Sr. Manager PINTU, Bakti Yudha, pada sesi presentasi memaparkan peran perusahaan dalam menciptakan ekosistem transaksi aset kripto yang aman. PINTU secara konsisten menerapkan ketentuan OJK, PPATK, dan standar internasional FATF terkait APU-PPT, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

"Saat ini, PINTU memiliki tim dan sistem khusus yang beroperasi selama 24 jam untuk memantau transaksi aset kripto dan fiat yang terjadi di aplikasi PINTU," tegasnya.

Ia melanjutkan, PINTU juga secara berkala melakukan peninjauan sistem internal dan menerapkan keamanan siber berlapis untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi aktivitas ilegal.

Laporan TRM Labs 2025 mencatat aktivitas ilegal global yang melibatkan aset kripto mencapai US$158 miliar, naik 145% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh pelanggaran sanksi, entitas terblokir, dana hasil peretasan, serta perdagangan barang dan jasa ilegal.

Bakti menyebutkan, berdasarkan pemantauan social engineering dan phising masih menjadi modus penipuan paling sering terjadi. Pengguna kerap diperdaya untuk mengklik tautan mencurigakan yang menyebabkan kebocoran data pribadi dan kredensial.

PINTU juga menemukan kasus penipuan yang mengatasnamakan perusahaan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasinya, platform memperkuat sistem pemantauan transaksi, meningkatkan kapabilitas keamanan siber, dan menerapkan proses Know Your Customer (KYC) sesuai ketentuan OJK.

Selain penguatan sistem, PINTU aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum. Berbagai inisiatif ini diharapkan dapat menekan praktik aktivitas ilegal dan membuat ekosistem kripto Indonesia semakin aman dan dipercaya masyarakat.

"Kami meyakini berbagai inisiatif ini dapat menekan dan melawan praktik aktivitas ilegal di industri aset kripto, sehingga ekosistem kripto di Indonesia semakin aman dan dipercaya oleh masyarakat," pungkas Bakti.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) merespons rencana pemerintah menaikkan batas penempatan investasi saham bagi perusahaan dana pensiun dan asuransi ke instrumen saham hingga 20 persen.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan ingin memastikan kebijakan tersebut perlu dipahami sebagai batas maksimum, bukan kewajiban bagi seluruh perusahaan asuransi.

Pasalnya, bagi industri asuransi umum, pengelolaan investasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik kewajiban yang berjangka pendek, frekuensi klaim yang tinggi, serta kebutuhan likuiditas yang memadai.

"Oleh karena itu, peningkatan batas investasi saham perlu disikapi secara sangat selektif dan proporsional, dengan tetap mempertimbangkan profil risiko, kebutuhan likuiditas, dan struktur kewajiban masing-masing perusahaan," ujar Budi kepada CNN Indonesia.com, Senin (2/2).

AAUI mengingatkan risiko utama yang paling berpotensi mengancam dana pemegang polis apabila porsi investasi saham dinaikkan adalah volatilitas pasar.

Pergerakan harga saham yang fluktuatif, terutama dalam kondisi pasar yang tidak stabil, dapat berdampak langsung terhadap nilai aset investasi perusahaan asuransi.

Di sisi lain, kewajiban kepada pemegang polis bersifat pasti dan harus tetap likuid. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakcocokan (mismatch) likuiditas apabila nilai aset mengalami penurunan, sementara klaim harus dibayarkan dalam jangka pendek.

"Bagi asuransi umum, hal ini berpotensi menimbulkan mismatch likuiditas apabila aset mengalami penurunan nilai sementara kewajiban klaim harus dibayarkan dalam jangka pendek," ujarnya.

Selain volatilitas, AAUI juga menyoroti adanya risiko likuiditas dan konsentrasi apabila penempatan saham tidak dikelola secara terdiversifikasi dan tidak selaras dengan profil liabilitas perusahaan.

Risiko tersebut dinilai dapat berdampak pada perlindungan dana pemegang polis apabila tidak dikelola secara hati-hati.

Menurut Budi, penguatan manajemen risiko investasi, pelaksanaan stress testing, serta penyesuaian dengan risk appetite dan rasio kecukupan modal (risk based capital/RBC) menjadi hal yang krusial dalam menyikapi rencana kebijakan tersebut.

Terkait langkah antisipasi, AAUI menilai peningkatan porsi investasi saham perlu dilakukan secara bertahap, selektif, dan berbasis manajemen risiko.

Dari sisi regulator, penguatan pengaturan terkait kecukupan modal, stress test, pengelolaan aset dan liabilitas (asset liability management/ALM), serta pengawasan kualitas portofolio investasi dinilai menjadi faktor penting.

Sementara dari sisi industri, perusahaan asuransi perlu memperkuat tata kelola investasi, kebijakan diversifikasi, batasan risiko, serta disiplin likuiditas agar upaya peningkatan imbal hasil tidak mengorbankan perlindungan dana pemegang polis.

Meski demikian, AAUI melihat peluang dari kebijakan ini bagi perusahaan asuransi yang memiliki permodalan dan likuiditas kuat.

Fleksibilitas investasi dinilai dapat membantu diversifikasi portofolio serta mengejar imbal hasil jangka panjang, sekaligus berkontribusi pada pendalaman pasar modal domestik.

"Kebijakan ini dapat memberikan fleksibilitas tambahan bagi perusahaan asuransi yang memiliki kapasitas permodalan dan likuiditas yang kuat untuk melakukan diversifikasi portofolio dan mengejar imbal hasil jangka panjang. Selain itu, masuknya dana institusi domestik juga berpotensi mendukung pendalaman pasar modal," ungkap Budi.

Kendati kebijakan tersebut membuka peluang diversifikasi dan imbal hasil jangka panjang, pemanfaatannya tetap harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan karakter bisnis asuransi umum.

Menurut Budi, implementasi kebijakan ini masih menunggu pengaturan lebih lanjut dari regulator, termasuk detail Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta perlu mempertimbangkan kondisi pasar dan kinerja industri keuangan secara keseluruhan.

Pemerintah sebelumnya berencana menaikkan batas investasi dana pensiun dan asuransi di pasar modal dari 8 persen menjadi 20 persen guna meningkatkan likuiditas pasar saham.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan tersebut pada tahap awal hanya berlaku untuk saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dan akan diawasi secara ketat untuk meminimalkan risiko manipulasi pasar.

"Dulunya kan 20 persen batasnya, terus diturunkan ke 8 persen. Kayaknya sebelumnya 5 persen. Kita akan bebaskan lagi ke 20 persen. Tapi di saham-saham yang tidak goreng-gorengan. Mungkin untuk pertama kita batasi di LQ45," ujar Purbaya usai menghadiri rapat bersama pimpinan Danantara di Jakarta, Jumat (30/1).

Purbaya menambahkan, aturan lengkap mengenai investasi dana pensiun akan diselesaikan dalam waktu satu minggu agar dana pensiun dan asuransi dapat mulai menyalurkan investasinya sesuai batas baru.

"Seminggu juga kelar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara mengenai praktik poles memoles aset yang terjadi menjelang penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, khususnya Pasal 90 secara tegas melarang setiap pihak menyampaikan pernyataan atau informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

“Hal tersebut termasuk dengan cara menyajikan fakta yang keliru atau membuat laporan yang dapat menimbulkan kesan yang salah terhadap kondisi perusahaan,” kata Nyoman, Selasa (20/1/2026).

Karena itu, lanjutnya, praktik memoles atau membesarkan tampilan aset dengan tujuan membuat perusahaan tampak lebih menarik ketika akan melakukan IPO masuk ke dalam larangan ini.

Sebagai tambahan, lanjutnya, sesuai dengan POJK 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, terdapat persyaratan untuk menyampaikan surat pernyataan manajemen atau direksi emiten di bidang akuntansi, dalam dokumen pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum, yang menyatakan bahwa Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum/standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Lebih jauh lagi, kata Nyoman, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan juga diatur lebih rinci melalui POJK 75/POJK.04/2017 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Sebagai informasi, berdasarkan data BEI hingga 15 Januari 2026, otoritas bursa mencatatkan belum ada perusahaan yang resmi melantai pada awal tahun ini. Namun, proses evaluasi terhadap calon emiten baru terus berjalan.

Merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017, klasifikasi aset calon emiten dalam pipeline saat ini menunjukkan mayoritas merupakan pemain besar. Tercatat, 5 perusahaan memiliki aset dengan nilai di atas Rp250 miliar.

Sementara itu, hanya satu perusahaan yang masuk kategori aset menengah dengan nilai aset Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Adapun satu perusahaan lainnya berasal dari kelompok aset kecil di bawah Rp50 miliar.

Dari sisi sektoral, industri keuangan memimpin antrean dengan jumlah dua perusahaan. Di sisi lain, lima sektor lainnya masing-masing menyumbang satu calon emiten dalam antrean IPO, yakni sektor basic materials, energi, industri, teknologi, serta transportasi dan logistik.

Pada tahun ini, BEI membidik sedikitnya enam perusahaan berskala besar atau lighthouse untuk melantai melalui skema penawaran umum perdana saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan aturan yang memberi kewenangan bagi otoritas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Tujuannya, untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh OJK untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 22 Desember 2025.

"OJK terus memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangan resmi, Selasa (20/1).

Dalam Pasal 3, aturan ini menetapkan OJK berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan untuk pelindungan konsumen.

Gugatan dapat diajukan terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang masih memiliki izin, pernah memiliki izin, maupun pihak lain dengan itikad tidak baik.

"Gugatan oleh OJK merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan prinsip hak gugat institusional dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action)," jelas Ismail.

Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 yang menyatakan gugatan OJK merupakan gugatan berdasarkan legalstanding, bukan class action, serta diajukan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari konsumen.

Adapun gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum dan berdasarkan penilaian OJK.

Tujuan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan, dan/atau memperoleh ganti kerugian akibat pelanggaran peraturan di sektor jasa keuangan. Ganti kerugian tersebut digunakan langsung untuk pembayaran kepada pihak yang dirugikan.

Dalam pelaksanaannya, OJK dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal seperti kementerian, aparat penegak hukum, maupun praktisi hukum.

OJK juga wajib mengumumkan daftar konsumen yang dimasukkan dalam gugatan, memberi kesempatan konsumen untuk menyatakan keluar dari gugatan (opt out), serta mengatur mekanisme penyampaian identitas dan dokumen pendukung.

Aturan ini menegaskan konsumen tidak dibebankan biaya selama proses gugatan hingga pelaksanaan putusan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 16, sementara seluruh biaya proses gugatan dibebankan pada anggaran OJK.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan distribusi ganti rugi diatur dalam Pasal 15, termasuk kewajiban OJK menyampaikan informasi kepada konsumen, melaksanakan distribusi pembayaran, dan mengadministrasikan hasil pelaksanaan.

OJK juga dapat menunjuk pihak ketiga untuk membantu distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 17. Dalam hal konsumen menolak atau tidak ditemukan, pembayaran dititipkan ke pengadilan sesuai Pasal 18.

Kewajiban pelaporan diatur dalam Pasal 19, yang mewajibkan OJK menyusun laporan pelaksanaan putusan berisi identitas konsumen, klasifikasi penerima, nominal ganti rugi, hingga tanggal distribusi, serta mempublikasikan ringkasan laporan tersebut.

Dengan berlakunya POJK 38/2025, OJK sekaligus mencabut ketentuan gugatan dalam POJK sebelumnya dan menetapkan aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

"Dengan diterbitkannya POJK Nomor 38 Tahun 2025, diharapkan dapat memperkuat peran OJK dalam melindungi konsumen dan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan," ujar Ismail.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat fungsi pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

"Sebagai instrumen hukum untuk memulihkan kerugian konsumen dan menegakkan keadilan," ujar Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi sebagaimana keterangannya di Jakarta, Selasa.

POJK merupakan tindak lanjut pelaksanaan wewenang OJK dalam melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan, sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Gugatan oleh OJK merupakan gugatan yang diajukan berdasarkan prinsip hak gugat institusional (legal standing) sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action)," ujar Ismail.

Gugatan diajukan berdasarkan penilaian OJK atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari OJK serta pihak lain dengan itikad tidak baik yang menyebabkan kerugian, dengan mengedepankan prinsip kepentingan umum, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan.

"Dalam pelaksanaan gugatan, konsumen tidak dibebankan biaya sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan akses keadilan bagi konsumen dan masyarakat tanpa hambatan biaya," jelas Ismail.

Dalam penyusunan POJK, Ismail menjelaskan OJK berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Mahkamah Agung (MA) guna memastikan implementasi pelaksanaan Gugatan berjalan dengan efektif dan selaras dengan hukum acara yang berlaku.

POJK berlaku sejak diundangkan pada 22 Desember 2025, dan antara lain mengatur mengenai:

1. Kewenangan Pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

2. Tujuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

3. Pelaksanaan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;

4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan atas Gugatan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; dan

5. Laporan Pelaksanaan Putusan.

Dengan diterbitkannya POJK Nomor 38 Tahun 2025, OJK berharap dapat memperkuat peran dalam melindungi konsumen dan masyarakat serta membangun kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menemukan adanya indikasi fraud dalam kasus dugaan gagal bayar fintech P2P lending PT Dana Syariah Indonesia (DSI).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Ade Safri Simanjuntak menyebut dana pemberi pinjaman (lender) yang dihimpun melalui rekening escrow diduga dialihkan ke beberapa perusahaan terafiliasi dari PT DSI.

Dengan demikian, lanjutnya, dana tersebut tidak disalurkan kepada peminjam (borrower), tetapi disalurkan ke rekening vehicle atau langsung masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT DSI.

“Yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham di PT DSI, dengan pola transaksi yang tidak sesuai dengan peruntukkan pendanaannya,” ucapnya dalam RDP & RDPU bersama Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).

Selain itu, Ade membeberkan pihaknya juga menemukan fakta bahwa ada proyek-proyek fiktif yang diciptakan dengan menggunakan borrower-borrower yang sudah di-listing PT DSI.

“Dan borrower ini sendiri tidak mengetahui ketika namanya digunakan kembali dengan memasukkan kembali proyek-proyek fiktif ciptaan dari PT DSI ini,” tuturnya.

Dengan temuan indikasi tersebut, Ade menjabarkan PT DSI melanggar ketentuan Pasal 158 POJK Nomor 40 Tahun 2024 Tentang LPBBTI yakni, Pasal 158 Huruf A larangan melakukan kegiatan usaha di luar lingkup LPBBTI.

Kemudian, Pasal 158 Huruf D larangan memberikan akses kepada pengurus dan afiliasinya sebagai pemberi dana (lender). Selanjutnya, Pasal 158 Huruf E larangan memberikan akses kepada pengurus dan pemegang saham sebagai penerima dana (borrower).

“Kemudian, Pasal 158 huruf I larangan mempublikasikan informasi fiktif dan atau menyesatkan. Kemudian, Pasal 158 huruf N larangan menghimpun dana masyarakat sebagaimana aktivitas perbandingan.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Danang Tri Hartono membeberkan PT DSI selama 2021—2025 berhasil menghimpun dana Rp7,478 triliun.

Dia meneruskan, dari dana tersebut total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil sebesar Rp6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp1,2 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan metodologi penilaian tingkat kesehatan yang lebih terstruktur dan berbasis risiko bagi perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 Tahun 2025.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menuturkan, POJK Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan sektor PPDP.

“POJK Nomor 33 Tahun 2025 mengatur penilaian tingkat kesehatan perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun sebagai dasar bagi OJK dalam menetapkan strategi serta penguatan pengawasan,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, peraturan tersebut diterbitkan seiring dengan meningkatnya kompleksitas risiko dan kebutuhan akan sistem penilaian kesehatan yang lebih terstruktur, komprehensif, dan berorientasi ke depan.

Ismail menyampaikan, regulasi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 tersebut mengatur penilaian tingkat kesehatan pada perusahaan perasuransian, lembaga penjamin, dan dana pensiun yang beroperasi secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Pendekatan penilaian dilakukan berbasis risiko (risk-based supervision) melalui analisis terhadap kinerja, profil risiko, permasalahan yang dihadapi, serta prospek perkembangan perusahaan PPDP, dengan faktor penilaian meliputi tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, serta permodalan atau pendanaan.

Selain itu, POJK tersebut juga mengatur penilaian tingkat kesehatan perusahaan secara individual dan secara konsolidasi bagi PPDP yang memiliki pengendalian terhadap perusahaan anak, kewajiban penyampaian hasil penilaian tingkat kesehatan sendiri kepada OJK, serta sanksi administratif bagi PPDP yang tidak memenuhi ketentuan.

Selain itu, peraturan tersebut juga memuat ketentuan peralihan untuk memberikan waktu penyesuaian bagi para pelaku jasa PPDP, khususnya bagi lembaga penjamin yang telah memperoleh izin usaha sebelum berlakunya POJK Nomor 33 Tahun 2025.

“Dengan berlakunya POJK Nomor 33 Tahun 2025, OJK berharap pelaku usaha dapat melakukan penilaian tingkat kesehatan secara konsisten sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan manajemen risiko guna mendukung industri PPDP yang sehat dan stabil,” kata M. Ismail Riyadi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026