Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank syariah seperti PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Mega Syariah angkat bicara mengenai rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melonggarkan ambang batas Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai upaya untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah.

Wakil Direktur BSI Bob Tyasika Ananta menyampaikan, BSI pada prinsipnya memandang bahwa kebijakan ini merupakan langkah positif dalam memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Perseroan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan,” kata Bob kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (17/4/2026).

Dalam praktiknya, Bob menuturkan bahwa SLIK bukan menjadi parameter utama pembiayaan, melainkan kemampuan membayar atau repayment capacity dari calon nasabah.

Dengan adanya potensi perubahan kebijakan tersebut, BSI juga akan melakukan penyesuaian pada proses underwriting, termasuk penguatan skema profiling internal guna memastikan mitigasi risiko tetap optimal.

Bob menambahkan, BSI melihat adanya pendekatan alternatif yang juga tengah dikaji oleh berbagai pihak sehingga harapannya pembiayaan di segmen ini optimal dan sustain. Terkait detail implementasi, saat ini BSI masih berkoordinasi lebih lanjut terkait petunjuk pelaksanaan hingga teknisnya.

“Perseroan akan memastikan kesiapan sistem dan kebijakan internal agar tetap selaras dengan regulasi yang berlaku, sekaligus menjaga kualitas pembiayaan tetap prudent,” tegasnya.

Sementara itu, Risk Management Division Head Bank Mega Syariah Rundi Dhema Perkasa menuturkan bahwa perseroan tetap berkomitmen untuk menjalankan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari pemerintah dan regulator.

Dari sisi manajemen risiko, Rundi menyampaikan bahwa Bank Mega Syariah terus melakukan evaluasi terhadap debitur MBR dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian atau prudential banking, dengan penekanan utama pada kemampuan bayar (repayment capacity) calon debitur.

Seiring dengan adanya pelonggaran SLIK, Bank Mega Syariah melakukan penyesuaian pada implementasi Risk Acceptance Criteria (RAC), termasuk dalam model credit scoring.

“Penyesuaian ini bertujuan agar proses penilaian kelayakan debitur tetap selaras dengan risk appetite Bank, serta menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan,” jelas Rundi kepada Bisnis, Jumat (17/4/2026).

Adapun hingga Maret 2026, Rundi mengungkapkan bahwa rasio Non-Performing Financing (NPF) pada penyaluran Program FLPP Bank Mega Syariah masih terjaga pada level yang relatif rendah, yaitu sekitar 1 %.

Dia menyebut, perseroan telah melakukan penyempurnaan pada model credit scoring. Melalui langkah ini, Bank Mega Syariah mengharapkan dapat memitigasi potensi peningkatan pembiayaan bermasalah, sehingga tetap berada dalam batas toleransi risiko internal yang telah ditetapkan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) membocorkan panduan investasi emas digital sesuai dengan prinsip syariah.

Direktur Penjualan & Distribusi BSI Anton Sukarna menjelaskan dalam perspektif syariah, investasi tidak boleh dilakukan secara spekulatif.

"Jangan sampai kita niat investasi itu spekulatif. Itu kan dilarang dalam Islam," ujarnya dalam acara Gold Under Fire: Investasi Emas di Tengah Gejolak Dunia, Rabu (15/4).

Investor harus memahami tujuan pembelian emas agar tidak terpengaruh fluktuasi harga. Anton memandang banyak investor resah ketika harga naik maupun turun karena sejak awal tidak memiliki tujuan yang jelas. Oleh karena itu, niat investasi perlu ditetapkan sejak awal.

"Untuk apa dia sebenarnya beli emas? Problemnya kan di situ. Ketika harga naik, dia resah, harga turun juga resah. Kan problem orang di situ. Tidak jelas buat apa dia beli emas. Makanya saya ingatkan pertama kali ini niatnya apa. Kalau anda beli emas, clear dulu niatnya buat apa," ujarnya.

Menurut dia, emas sebaiknya digunakan sebagai instrumen investasi jangka panjang, misalnya untuk pendidikan anak atau biaya ibadah haji. Dengan tujuan yang jelas, investor dinilai lebih siap menghadapi risiko.

[Gambas:Youtube]

Dalam kesempatan sama, Anton juga mengungkap BSI sedang menyiapkan inovasi pengembangan investasi emas digital, termasuk memperluas segmen pengguna. Salah satunya dengan mendorong perusahaan memberikan manfaat karyawan dalam bentuk emas.

"Perusahaan bisa belikan karyawannya, apakah untuk tunjangan kinerja menjadi emas, bonusnya jadi emas, THR jadi emas," ujarnya.

Ia menambahkan BSI juga tengah membuka peluang pemanfaatan emas digital sebagai instrumen penyimpanan dana perusahaan maupun program kesejahteraan.

"Mungkin ada perusahaan yang mau menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, untuk (dana) pensiun, bisa mungkin beberapa jaminan kesejahteraan disimpan dalam bentuk emas," ucap Anton.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat outstanding pembiayaan multiguna dengan prinsip syariah tumbuh signifikan mencapai 37,1 persen (year on year/yoy) menjadi Rp647 miliar sepanjang 2025, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp472 miliar.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, jumlah akun (number of account/NoA) juga meningkat 25,3 persen (yoy) menjadi 8.865 akun.

Direktur Bank Muamalat Ricky Rikardo Mulyadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa pencapaian ini ditopang oleh perluasan kerja sama tabungan payroll dengan banyak institusi.

Penunjukan Bank Muamalat sebagai bank penyalur gaji bagi aparatur sipil negara (ASN) turut mendorong pemanfaatan produk multiguna berprinsip syariah atau disebut Multiguna iB Hijrah.

Selain ASN, Bank Muamalat juga menyasar segmen pendidikan dan layanan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi dan rumah sakit.

“Kami juga mengoptimalkan segmen lain termasuk lembaga negara, BUMN, ekosistem haji dan umrah, serta industri halal yang dinilai memiliki kebutuhan pembiayaan berbasis syariah,” ujar Ricky.

Ia menambahkan bahwa pertumbuhan double digit tersebut menunjukkan permintaan yang terus meningkat di segmen consumer.

Oleh sebab itu, Bank Muamalat akan fokus pada penetrasi nasabah existing di antaranya nasabah payroll, customer base funding dan financing serta klien dari corporate dan commercial business.

Meskipun agresif dalam pertumbuhan, perseroan menyampaikan bahwa pihaknya tetap menekankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Bank Muamalat memastikan kualitas pembiayaan Multiguna iB Hijrah dapat dijaga dengan baik. Bank Muamalat pun optimistis dapat meningkatkan portofolio consumer secara sehat dan berkelanjutan pada tahun ini.

Sebagai informasi, Multiguna iB Hijrah merupakan produk yang dirancang untuk memudahkan pembiayaan berbagai kebutuhan sesuai prinsip syariah seperti pendidikan, renovasi rumah, dan pembelian kendaraan.

Pembiayaan ini menawarkan akad murabahah, ijarah multijasa, maupun musyarakah mutanaqisah (MMQ) untuk kebutuhan refinancing. Limit pembiayaan mencapai Rp1,5 miliar dengan skema angsuran tetap dan tenor hingga 15 tahun, memberikan fleksibilitas bagi beragam kebutuhan masyarakat.

Bank Muamalat memastikan bahwa layanan untuk produk ini mudah diakses. Calon nasabah cukup mendatangi kantor cabang Bank Muamalat terdekat dengan membawa identitas diri, dokumen penghasilan, serta dokumen pendukung seperti surat ketetapan (SK) pegawai atau surat izin praktik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Syariah membukukan akuisisi dana pihak ketiga (DPK) lebih dari Rp709 miliar dengan 5,6 ribu number of accounts (NoA) selama periode Ramadhan tahun ini.

Digital Business & Product Management Division Head Bank Mega Syariah Benadicto Alvonzo Ferary mengatakan bahwa capaian berdasarkan data per 21 Maret 2026 ini mencerminkan semakin kuatnya preferensi nasabah terhadap produk tabungan yang mampu mengoptimalkan imbal hasil secara kompetitif tanpa meninggalkan prinsip syariah.

“Pada saat yang sama, tren ini juga menegaskan keberhasilan transformasi digital Bank Mega Syariah dalam menghadirkan kemudahan bertransaksi serta proses pembukaan rekening yang semakin praktis dan dapat dilakukan secara online,” kata Benadicto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selama periode Ramadhan 2026, jumlah transaksi melalui M-Syariah tercatat lebih dari 230 ribu transaksi dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp243 miliar, atau tumbuh lebih dari 24 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Menurut perseroan, fitur yang paling banyak digunakan oleh nasabah selama Ramadan meliputi transfer, QRIS, dan top up e-wallet.

Perseroan mencatat bahwa penggunaan transaksi QRIS menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan Ramadhan 2025, dengan jumlah transaksi meningkat lebih dari 65 persen dan volume transaksi meningkat lebih dari 58 persen.

Benadicto mengatakan, program AMAL 2026 turut menjadi momentum strategis bagi perseroan untuk memperkuat penetrasi pasar ritel melalui pendekatan berbasis komunitas dan spiritual engagement selama Ramadhan.

Program AMAL (Aktivasi M-Syariah di Bulan Ramadan) dihadirkan dalam kegiatan “Ramadan Road To Diantara Doa” yang diselenggarakan di tujuh kota yakni Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Lampung, Palembang, dan Makassar.

Kegiatan tersebut menghadirkan kajian inspiratif bersama tokoh agama, kolaborasi dengan institusi pendidikan, serta aktivitas komunitas.

Benadicto mengatakan, rangkaian kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi keuangan syariah sekaligus memperkuat engagement dengan masyarakat, salah satunya melalui berbagai komunitas di Tanah Air.

Menurutnya, pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi penting untuk memperluas penetrasi penggunaan layanan perbankan dalam kehidupan sehari-hari seperti tabungan, transaksi digital, hingga pengelolaan keuangan yang sesuai prinsip syariah.

“Ke depan, Bank Mega Syariah akan terus menghadirkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memperkuat ekosistem syariah melalui inovasi produk, layanan digital, dan kolaborasi strategis guna mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” tutup Benadicto.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BEKASI — PT Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan total aset sekitar Rp76 triliun pada kuartal I/2026, menjadikannya sebagai bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha menyampaikan kinerja perseroan pada kuartal I/2026 ditutup dengan angka yang cukup baik.

“Kinerja BSN Alhamdulillah kemarin kami, paling tidak untuk angka yang unaudited ya,” kata Arga di sela-sela Peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Dari sisi aset, perseroan mencatatkan peningkatan dibandingkan posisi sebelumnya. Hingga Maret 2026, Arga mengungkapkan bahwa aset BSN mencapai sekitar Rp76 triliun.

Sebagai perbandingan, sebelum resmi berdiri sebagai bank hasil spin-off pada akhir 2025, total aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN mencapai Rp68,36 triliun pada kuartal III/2025, didorong oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) pada periode tersebut.

“Dari sisi aset mungkin yang ada terbesit di kepala saya adalah untuk aset sekitar Rp76 triliun. Sudah naik lagi, Alhamdulillah,” ungkapnya.

Meski belum dapat merinci lebih jauh lantaran saat ini laporan kinerja kuartal I/2026 masih dalam proses audit, Arga mengungkapkan bahwa baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas, kinerja perseroan masih cukup baik untuk mendukung proses bisnis keseluruhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), selaku induk BSN.

Di sisi lain, perseroan terus melakukan reformasi pasca spin-off. Di antaranya, dengan melaksanakan proses-proses bisnis saat masih menjadi UUS BTN.

“Jadi, menjamin bahwa nasabah dari dulu namanya BTN Syariah masuk ke BSN tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi experience mereka, bahkan harusnya improvement,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, perseroan juga melakukan proses transformasi dalam lima tahun ke depan, termasuk perbaikan dari sisi pembiayaan.

“Kami percaya bahwa kami bisa melakukan itu dengan cara membagi fokus yang sesuai antara dua-duanya dengan rasio yang baik,” pungkasnya.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat jumlah pengguna layanan cash management system (CMS) atau Muamalat Digital Integrated Access (MADINA) meningkat 13 persen year on year (yoy) menjadi lebih dari 13.700 pengguna per akhir Desember 2025.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan hasil ini menjadi bukti suksesnya strategi perseroan yang gencar menjalin kerja sama dengan berbagai institusi serta implementasi sejumlah inisiatif yang relevan.

"Sehingga, kepercayaan nasabah korporasi tetap terjaga untuk terus menggunakan layanan MADINA," kata Imam dalam keterangan yang diterima di Bandung, Jabar, Kamis.

MADINA merupakan layanan internet banking bagi nasabah korporasi untuk memonitor dan melakukan transaksi perbankan non tunai atas seluruh rekening yang berada di Bank Muamalat secara real time.

Tak hanya dari sisi jumlah pengguna, kinerja positif MADINA juga positif dari sisi frekuensi transaksi dengan lonjakan hingga 12 persen yoy menjadi 2 juta transaksi.

Adapun volume transaksi MADINA tercatat menembus lebih dari Rp48 triliun pada akhir 2025.

Perseroan menjelaskan salah satu inisiatif yang dilakukan pada tahun lalu yakni penambahan fitur online foreign exchange (Online FX).

Fitur ini memungkinkan nasabah korporasi melakukan transaksi valuta asing dengan kurs counter secara online lewat MADINA.

Menurut Imam, volume transaksinya pun terus menuai hasil positif.

Imam menyebut kinerja layanan MADINA turut memberikan kontribusi terhadap total dana murah atau current account saving account (CASA) Bank Muamalat.

Selain itu, layanan virtual account (VA) yang terintegrasi dengan MADINA juga mencatatkan peningkatan frekuensi transaksi 14 persen yoy menjadi 4,8 juta transaksi. Alhasil, volume transaksi VA naik 14 persen yoy menjadi Rp7,8 triliun.

"Kemitraan strategis dengan institusi menjadi kunci utama di balik moncernya performa MADINA," kata Imam.

Oleh sebab itu, Imam mengatakan bahwa perseroan akan terus menjajaki penetrasi pada sektor pendidikan, lembaga pemerintah, rumah sakit, komunitas dan ekosistem Muslim, serta lembaga keuangan syariah seperti bank pembiayaan rakyat syariah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bank Indonesia (BI) menilai sistem keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap guncangan eksternal.

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI Dadang Muljawan mengatakan sistem keuangan syariah dibangun secara kokoh menghadapi tekanan dari luar.

"Dia secara sistemik itu memiliki suatu perangkat untuk prudential practices yang sama kuatnya, bahkan bisa lebih," kata Dadang saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Ia menjelaskan lembaga keuangan pada dasarnya rentan terhadap guncangan likuiditas. Oleh karena itu, Bank Indonesia memperkuat instrumen pasar uang syariah melalui blueprint Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA).

Menurut dia, penguatan tersebut penting untuk memberikan pengalaman kepada konsumen bahwa menyimpan dana di bank syariah tetap aman meski terjadi gejolak eksternal.

"Kita harus memberikan pengalaman bahwa secara struktur, goyangan dari luar kuat, bank syariah lebih bisa bertahan," ujar Dadang.

Dadang menambahkan, BI memperkuat ketahanan bank syariah melalui pendekatan 3P+I, yakni produk, harga (pricing), pelaku, dan infrastruktur. Dengan penguatan tersebut, bank syariah diharapkan mampu melakukan penyesuaian mandiri ketika menghadapi tekanan.

"Ini BI kerja keras, kerja sama dengan OJK supaya bank syariah itu nyaman. Apapun ada goyangan-goyangan, dia bisa melakukan sebutnya dengan self-resolution," ujar Dadang.

Selain itu, Dadang menyebut perbankan syariah juga menjadi bagian dari kebijakan makroprudensial nasional untuk mendorong sektor prioritas, termasuk UMKM.

Kebijakan tersebut memungkinkan penyesuaian lintas sektor sesuai kebutuhan perekonomian.

"Jadi, ketika misalnya pemerintah melihat sektor bagus, sektor ini rem dulu. Terus kemudian untuk UMKM-nya kita punya macro-prudential policy yang di dalamnya juga ada bank syariah dan policy ini sangat islami," ujar Dadang.

"Sehingga, dia melihat secara cross-sektor dia bisa melihat mana yang harus didahulukan. Itu dari sisi monetary dan macro-prudential," jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong penguatan industri asuransi syariah alias takaful guna mendukung perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Kepala Departemen Pengaturan & Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah OJK Ayahandayani mengungkap saat ini perbankan syariah yang menjadi komponen utama dalam ekonomi syariah, masih memiliki porsi kecil dalam sistem keuangan nasional.

"Kita masih lihat porsi dari perbankan syariah yang merupakan komponen utama dari ekonomi syariah ini masih belum terlalu besar, masih sekitar 10-15 persen," ujar Ayahandayani saat berbicara dalam acara CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah di Gedung Transmedia, Jakarta, Kamis (9/4).

Menurut dia, meskipun Indonesia telah memiliki bank syariah berukuran besar, dukungan dari sektor keuangan syariah lainnya masih diperlukan agar ekosistem berjalan optimal.

"Saat ini memang perbankan syariah kita sekarang sudah punya bank cukup besar, tapi tentu tidak cukup," ujar Ayahandayani.

Ia menilai industri asuransi syariah perlu diperkuat karena berperan dalam mendukung infrastruktur dari keuangan syariah lainnya.

"Kita harus memiliki juga industri asuransi syariah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan proses dari perbankan syariah, penjamin syariah," ucap Ayahandayani.

OJK juga mendorong integrasi antara perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah, dan pasar modal syariah agar kebijakan tidak berjalan terpisah.

Wasit industri jasa keuangan itu kini memiliki departemen yang secara khusus menangani integrasi kebijakan pengembangan keuangan syariah serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Di situ kami bisa membahas bagaimana kebijakan dan produk-produk syariah di keuangan syariah yang sebelum dikeluarkan itu juga kita bisa tetapkan, dan apa yang masih memerlukan fatwa dari Dewan Syariah Nasional pun kita juga bisa di sana," ujar Ayahandayani.

Ia menekankan kolaborasi antar otoritas menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah ke depan.

"Kolaborasi itu memang satu hal yang utama dan kita berharap itu dapat mendukung pengembangan ke depannya," ujar Ayahandayani.

CNN Indonesia menggelar CNN Indonesia Forum Ekonomi Syariah dengan tema 'Menjaga Kehalalan Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia' pada hari ini, Kamis (9/4).

Forum tersebut digelar di Studio 2 CNN Indonesia , Gedung Transmedia Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta 12790 pada pukul 10.00-12.30.

Sejumlah narasumber yang berbicara di forum tersebut antara lain K.H. Ma'ruf Amin yang merupakan Bapak Ekonomi Syariah dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selain Ma'ruf Amin, pembicara lainnya adalah Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat, Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Wakil ketua Dewan Syariah Nasional Solahuddin Al Ayubi.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan total nominal penghimpunan dana dari program Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 mencapai Rp6,83 triliun. Capaian itu meningkat 241,5% dibandingkan raihan 2025 yang sebesar Rp1,9 triliun.

Hal itu diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono dalam sambutannya pada penutupan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026, Kamis (2/4/2026).

“Ini luar biasa kita bisa meningkatkan tabungan penghimpunan dana itu Rp6,83 triliun di bulan Ramadan ini, meningkat 241,5%,” kata Dikcy, Kamis (2/4/2026).

Kinerja positif juga terlihat dari sisi penyaluran dana kepada masyarakat yang tercatat meningkat sekitar 48% menjadi Rp6,86 triliun, dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun, jumlah penerima manfaat sosial tercatat sebanyak 266.421 orang, dengan total penyaluran mencapai Rp86,2 miliar pada 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp30,75 miliar.

“Tentunya peran bank-bank syariah ini nanti kita kolaborasikan, kita pererat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky menyebut bahwa pada tahun ketiga penyelenggaraannya, GERAK Syariah 2026 membukukan peningkatan dari sisi kegiatan dan jangkauan. Tercatat terdapat 2.632 kegiatan yang diselenggarakan di 39 kantor OJK di seluruh Indonesia.

Secara detail kegiatan itu terdiri dari 1.283 kegiatan literasi, 459 kegiatan inklusi, dan 890 kegiatan sosial. Program ini menjangkau lebih dari 8,35 juta peserta, meningkat sekitar 31% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,35 juta orang.

Ke depan, OJK akan terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. Dicky juga memastikan bahwa program GERAK Syariah akan terus berlanjut dan ditingkatkan.

Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI,

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Anggoro Eko Cahyo optimistis penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui melalui berbagai kanal pembayaran BSI dapat meningkat pada 2026.

Ia menyatakan, pengumpulan donasi pada tahun lalu mencapai Rp236 miliar dengan total transaksi 10,5 juta kali.

"Kami lihat tren 2026 angka pengumpulan ZISWAF per bulannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Dan sebagai bank kami cukup bangga,” kata Anggoro Eko Cahyo di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, tren kenaikan pengumpulan donasi tersebut didukung oleh semakin meningkatnya basis nasabah perseroan yang kini telah mencapai 23 juta nasabah.

Selain itu, pihaknya juga menyediakan berbagai kemudahan layanan pembayaran ZISWAF bagi masyarakat melalui kanal offline di 1.130 kantor cabang BSI serta e-channel melalui ATM, QRIS, BYOND by BSI, maupun BSI Mobile.

“Ke depan, BSI berkomitmen untuk terus memperluas dampak sosial melalui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran ZISWAF, termasuk melalui penguatan layanan digital seperti superapps BYOND by BSI,” ucap Anggoro.

Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy mengatakan bahwa pihaknya hingga kini telah menjalin kolaborasi dengan 628 mitra lembaga ZISWAF.

Ia menyatakan, dalam lima tahun terakhir, perseroan telah menghimpun total Rp545,46 miliar zakat dari masyarakat dan nasabah melalui aplikasi digital BSI.

“Kami (BSI) kini punya superapps (BYOND by BSI), bukan lagi mobile banking, sejak tahun 2021 sampai 2025 (pengumpulan zakat) itu sebesar Rp545,46 miliar dengan total transaksi 45 juta transaksi,” ujar Kemas Erwan Husainy.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan menyatakan bahwa pengumpulan zakat secara nasional berpotensi mencapai Rp327 triliun per tahun.

Ia memaparkan, potensi tersebut berasal dari zakat pertanian Rp19 triliun, zakat peternakan Rp9,5 triliun, zakat tabungan deposito Rp58 triliun, zakat pendapatan dan jasa Rp139 triliun, zakat ASN Rp9 triliun, zakat pendapatan individual Rp129 triliun, hingga zakat korporasi Rp99 triliun.

Pihaknya pun mengapresiasi BSI yang telah mendorong pengumpulan zakat korporasi serta Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sehingga mencapai Rp271 miliar pada 2025.

“Nyatanya dalam lima tahun kontribusi (BSI) sangat luar biasa, khususnya dalam pengelolaan zakat, tahun kemarin sampai 19,12 persen kontribusinya terhadap (pengumpulan zakat) BAZNAS Pusat,” tutur Rizaludin Kurniawan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat laba sebelum pajak (profit before tax) sebesar Rp 30,1 miliar per 31 Desember 2025.

Angka ini tumbuh sebesar 47,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan, total pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp 18,5 triliun per Desember 2025, atau meningkat 10,1 persen secara tahunan (yoy).

Pembiayaan bagi hasil mudharabah tumbuh 42,9 persen secara tahunan (yoy) dari Rp 379,9 miliar per Desember 2024 menjadi Rp 543,1 miliar pada akhir Desember 2025.

Bank Muamalat juga mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Hingga akhir 2025, total DPK mencapai Rp 45,5 triliun, atau meningkat 9,0 persen secara tahunan (yoy).

Adapun total aset ikut naik sebesar 3,8 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp 62,3 triliun per akhir 2025.

"Alhamdulillah, konsolidasi bisnis yang kami lakukan telah menunjukkan hasil positif. Sejumlah indikator utama sepanjang 2025 berhasil kami jaga untuk tumbuh positif, di antaranya aset, pembiayaan, dan DPK," ujar Imam dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Bank Muamalat juga memastikan solidnya permodalan yang tecermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio atau CAR) sebesar 26,37 persen pada Desember 2025.

Angka tersebut jauh di atas ketentuan batas minimum yang ditetapkan regulator.

Menurut Imam, bank syariah murni pertama di Tanah Air ini semakin fokus menggarap segmen ritel konsumer.

Produk unggulan seperti pembiayaan Solusi Emas Hijrah dan UMKM mencatat kenaikan yang signifikan.

Produk pembiayaan emas melonjak 33 kali lipat secara tahunan (yoy) dengan pertumbuhan mencapai Rp 1,1 triliun.

Jumlah rekening nasabah (number of account) juga meningkat tajam lebih dari 1.200 persen.

"Kenaikan yang signifikan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap produk Solusi Emas Hijrah. Dengan tren yang positif ini, kami optimistis pencapaiannya akan terus berlanjut di 2026 seiring masih besarnya minat dan literasi masyarakat terhadap investasi emas," imbuh Imam.

Dari aspek customer experience, Bank Muamalat terus melakukan optimalisasi jaringan kantor yang dimiliki.

Per 31 Desember 2025, Bank Muamalat memiliki 80 Kantor Cabang Utama termasuk 1 Kantor Cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan 144 Kantor Cabang Pembantu.

Selain layanan tatap muka di kantor cabang, Bank Muamalat juga terus mengandalkan kanal digital sebagai bagian dari strategi peningkatan kenyamanan dan relevansi nasabah.

Berbagai layanan dan informasi perbankan syariah dapat diakses melalui mobile banking Muamalat DIN, internet banking, cash management system Madina, serta jaringan ATM yang tersebar di berbagai daerah.

Jumlah pengguna Muamalat DIN mencapai lebih dari 600.000 per Desember 2025 atau tumbuh lebih dari 6 persen secara tahunan (yoy) dengan jumlah transaksi meningkat lebih dari 11 persen persen secara tahunan (yoy).

Bank Muamalat berharap dengan kombinasi layanan fisik dan digital ini dapat mendukung kebutuhan transaksi nasabah yang semakin beragam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah.

Imam menambahkan, secara bertahap Bank Muamalat mulai mengarahkan kinerja yang tidak hanya bertumpu pada indikator finansial, tetapi juga pada key performance indicator (KPI) berbasis maqasid syariah. Implementasinya antara lain melalui integrasi layanan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dalam aplikasi Muamalat DIN.

"Ke depan, Bank Muamalat memposisikan diri sebagai bank syariah yang fokus pada ekosistem haji, umrah, dan ZISWAF, dengan harapan dapat memberikan kontribusi ekonomi nyata bagi penguatan ekonomi umat," tutup dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat pertumbuhan laba sebelum pajak (profit before tax) sebesar 47,5% secara year on year (yoy). Dalam laporan keuangan bank diaudit tahun 2025, laba sebelum pajak pionir bank syariah di Indonesia ini tercatat sebesar Rp30,1 miliar per 31 Desember 2025.

Direktur Utama Bank Muamalat Imam Teguh Saptono mengatakan, total pembiayaan Bank Muamalat mencapai Rp18,5 triliun per Desember 2025, meningkat 10,1% yoy. Pembiayaan bagi hasil mudharabah tumbuh 42,9% yoy dari Rp379,9 miliar per Desember 2024 menjadi Rp543,1 miliar pada akhir Desember 2025.

Bank Muamalat juga mencatat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang solid. Hingga akhir 2025, total DPK mencapai Rp45,5 triliun, meningkat 9,0% yoy. Adapun total aset ikut naik sebesar 3,8% yoy menjadi Rp62,3 triliun per akhir 2025.

"Alhamdulillah, konsolidasi bisnis yang kami lakukan telah menunjukkan hasil positif. Sejumlah indikator utama sepanjang 2025 berhasil kami jaga untuk tumbuh positif, di antaranya aset, pembiayaan, dan DPK," ujar Imam.

Bank Muamalat juga memastikan solidnya permodalan yang tecermin dari rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 26,37% pada Desember 2025. Angka tersebut jauh di atas ketentuan batas minimum yang ditetapkan regulator.

Menurut Imam, bank pertama murni syariah di Tanah Air ini semakin fokus menggarap segmen ritel konsumer. Produk unggulan seperti pembiayaan Solusi Emas Hijrah dan UMKM mencatat kenaikan yang signifikan.

Produk pembiayaan emas melonjak 33 kali lipat yoy dengan pertumbuhan mencapai Rp1,1 triliun. Jumlah rekening nasabah (number of account) juga meningkat tajam lebih dari 1.200 persen.

“Kenaikan yang signifikan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap produk Solusi Emas Hijrah. Dengan tren yang positif ini, kami optimistis pencapaiannya akan terus berlanjut di 2026 seiring masih besarnya minat dan literasi masyarakat terhadap investasi emas," ucap Imam.

Dari aspek customer experience, Bank Muamalat terus melakukan optimalisasi jaringan kantor yang dimiliki. Per 31 Desember 2025, Bank Muamalat memiliki 80 Kantor Cabang Utama termasuk 1 Kantor Cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan 144 Kantor Cabang Pembantu.

Selain layanan tatap muka di kantor cabang, Bank Muamalat juga terus mengandalkan kanal digital sebagai bagian dari strategi peningkatan kenyamanan dan relevansi nasabah.
Berbagai layanan dan informasi perbankan syariah dapat diakses melalui mobile banking Muamalat DIN, internet banking, cash management system Madina, serta jaringan ATM yang tersebar di berbagai daerah.

Jumlah pengguna Muamalat DIN mencapai lebih dari 600 ribu per Desember 2025 atau tumbuh lebih dari 6% yoy dengan jumlah transaksi meningkat lebih dari 11% yoy.

Bank Muamalat berharap dengan kombinasi layanan fisik dan digital ini dapat mendukung kebutuhan transaksi nasabah yang semakin beragam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah.

Imam menambahkan, secara bertahap Bank Muamalat mulai mengarahkan kinerja yang tidak hanya bertumpu pada indikator finansial, tetapi juga pada key performance indicator (KPI) berbasis maqasid syariah. Implementasinya antara lain melalui integrasi layanan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dalam aplikasi Muamalat DIN.

“Ke depan, Bank Muamalat memposisikan diri sebagai bank syariah yang fokus pada ekosistem haji, umrah, dan ZISWAF, dengan harapan dapat memberikan kontribusi ekonomi nyata bagi penguatan ekonomi umat,” ucapnya.

(SAW)